kab/kota: Sumenep

Pria Muda Sumenep Tewas Disabet Celurit ABG Selingkuhan Istrinya

Sumenep (beritajatim.com) – BA (22), warga Pulau/ Desa Paliat, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep Madura, tewas setelah ditebas celurit oleh SU (18) yang masih satu desa dengannya. SU merupakan selingkuhan istri BA.

“Kejadiannya di Jalan raya Dusun Tanjung Desa Paliat Kecamatan Sapeken,” kata Plt Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti S, Jumat (24/01/2025).

Kejadian tragis itu berawal ketika BA pulang dari Malaysia, mendengar kabar bahwa istrinya menjalin hubungan gelap dengan SU. Ketika BA bertemu dengan SU di pinggir jalan raya, mereka pun cekcok mulut.

BA memegang leher SU namun berusaha dilerai oleh RA, adik tersangka SU yang juga ada di lokasi. RA melerainya dengan memeluk badan BA agar tidak terjadi adu pukul. BA memberontak hingga terlepas dari pegangan RA dan RA terjatuh. Sedangkan SU berlari menjauh.

“Melihat SU lari, BA kemudian mengejar dan menarik baju SU. SU pun berusaha melepaskan diri dari BA. Setelah terlepas, SU langsung mengambil celurit yang diselipkan di samping kiri pinggangnya. SU menebaskan celurit ke arah perut dan badan BA sebanyak 2 kali hingga BA roboh,” ungkap Widiarti.

Melihat itu, RA berusaha menolong. Namun ia justru diancam oleh SU menggunakan celurit yang dibawa. RA pun ketakutan dan berlari memberi tahu keluarga BA. Tak berselang lama, keluarga BA datang dan langsung membawa BA ke Puskesmas Sapeken. Sedangkan SU pulang bersama adiknya ke rumahnya.

Setelah mendapat perawatan di Puskesmas selama 1 jam, korban yakni BA, menghembuskan nafas terakhir karena luka yang dideritanya terlalu parah.

“Mendapatkan informasi kejadian itu, Polsek Sapeken langsung ke TKP dan mengamankan tersangka berikut barang buktinya ke Polsek Sapeken untuk pemeriksaan lebih lanjut,” terang Widiarti.

Akibat perbuatannya, tersangka SU dijerat pasal 340 juncto pasal 338 juncto pasal 353 ayat 1 juncto pasal 351 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. (tem/ian)

25/01/2025 02:12
Ada Laut Ber-SHM Juga di Sumenep, BPN Anggap Sebagai Daratan Terkena Abrasi

Sumenep (beritajatim.com) – Polemik area pesisir laut seluas 21 hektare yang memiliki sertifikat hak milik (SHM) di Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep masih bergulir.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan warga Dusun Tapakerbau berbeda pendapat tentang lahan itu. Versi BPN, lahan yang bersertifikat hak milik itu bukan merupakan laut, melainkan daratan yang tergenang air saat pasang dan terlihat kembali saat air laut surut.

“Ini sesuai dengan keterangan kepala desa setempat. Dulu lahan itu memang daratan, kemudian terkena abrasi sehingga tampak seperti laut ketika air pasang. Kalau ada yang keberatan, silakan menggugat lewat jalur hukum,” ungkap Kasi Pendaftaran Hak pada ATR/BPN Sumenep, Suprianto, Jumat (24/01/2025).

Sementara versi berbeda disampaikan salah satu Ketua RT di Dusun Tapakerbau, Siddik. Ia meyakini bahwa lahan yang telah bersertifikat hak milik itu murni laut, bukan daratan yang mengalami abrasi.

“Sejak puluhan tahun lalu, itu memang laut. Bukan daratan yang mengalami abrasi. Saya ini orang Tapakerbau. Di tempat itu, kami warga kampung Tapakerbau mencari nafkah dengan mencari ikan. Kalau itu direklamasi, sama saja dengan membunuh mata pencarian kami,” tandasnya.

Sebelumnya, 21 hektare laut di Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep diketahui telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM) atas nama perorangan.

Penerbitan SHM pada kawasan pantai laut Gersik Putih tersebut tertulis tahun 2009. Sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut atas nama beberapa orang dengan luas beragam.

Laut yang telah ber-SHM itu rencananya akan direklamasi menjadi tambak garam, seluas yang tertera pada sertifikat, yakni 21 hektare.

Namun rencana itu mendapat penolakan keras dari warga Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih. Mereka adalah warga yang tinggal paling dekat dengan kawasan ber-SHM itu. Warga Tapakerbau keberatan, karena selama ini lahan tersebut merupakan mata pencarian mereka sebagai nelayan. Apabila lahan tersebut direklamasi, maka nelayan setempat akan kehilangan penghasilan.

Rencana reklamasi itu sempat akan dilakukan pada April 2023, dengan memasang pagar laut dan mendatangkan alat berat berupa escavator. Namun kegiatan itu mendapat perlawanan keras dari warga. Mereka menghadang escavator dan mencabut pagar laut. Rencana itu akhirnya gagal dilaksanakan.

Setelah terhenti, rencana serupa muncul kembali di Januari 2025. Warga setempat tetap bersikukuh menolak. Mereka membuat posko dan bergantian berjaga di sekitar lokasi agar jangan sampai reklamasi itu dilaksanakan. (tem/ian)

24/01/2025 23:26
Harta Kepala Bea Cukai Madura Naik Drastis Jadi Rp 4,9 M, Disebut karena Nikah Lagi Regional 24 Januari 2025

Harta Kepala Bea Cukai Madura Naik Drastis Jadi Rp 4,9 M, Disebut karena Nikah Lagi
Tim Redaksi
PAMEKASAN, KOMPAS.com
–
Harta kekayaan
Kepala Kantor Bea Cukai Madura yang naik drastis menjadi sorotan publik.
Hanya dalam kurun waktu satu tahun, kekayaan M Syahirul Alim mencapai lebih dari Rp 4,9 miliar.
Padahal, sebelumnya senilai Rp 1,6 miliar.
Dikutip dari laman e-
LHKPN
KPK,
harta kekayaan
yang disetor pada tanggal 21 Februari 2023 untuk periode 2022 yakni senilai Rp 1.665.160.367.
Namun, saat menyetor harta kekayaannya pada tanggal 22 Februari 2024 untuk periode 2023, jumlahnya sudah mencapai Rp 4.905.452.717.
Salah satu faktor naiknya harta kekayaan M Syahirul Alim yakni memiliki sebidang lahan dengan luas 1.928 meter per segi yang ada di Kabupaten Sumenep.
Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Andru Iedwan Permadi menyatakan bahwa harta kekayaan atasannya naik signifikan karena harta pernikahan.
“Kalau saya boleh berkomentar, itu harta pernikahan Mas,” kata Andru saat memberikan keterangan kepada
Kompas.com
, Jumat (24/1/2025).
Dia mengatakan, atasannya sudah menikah lagi dan harta istrinya juga dilaporkan ke e-LHKPN KPK. “Iya, istri kedua,” ucapnya.
Namun demikian, Andru tidak tahu apa pekerjaan atau jenis usaha istri kedua atasannya tersebut.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa istri M Syahirul Alim adalah salah satu orang terkaya di Sumenep.
“Saya tidak tahu aktivitasnya apa. Tapi dia salah satu orang terkaya di Kabupaten Sumenep,” ucap Andru.
Menurut pengakuan Andru, atasannya tersebut sempat berseloroh bahwa salah satu manfaat menikah adalah menambah pundi-pundi kekayaan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/01/2025 22:47
Akhir Nasib Maling di Sampang Gondol Motor Dinas BPKAD, Ditangkap Tanpa Perlawanan

Laporan Wartawan TribunJatim, Hanggara Pratama

TRIBUNJATIM.COM, SAMPANG – Pria berinisal MS asal Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Madura diringkus pihak kepolisian setempat.

Pasalnya, pria berusia 32 tahun tersebut terbukti melakukan pencurian sepeda motor (Curanmor) berplat merah, milik BPKAD Sampang pada November 2024 lalu.

Insiden pencurian itu bermula saat pemegang kendaraan dinas, Budi Utomo (44) asal Perumahan Permata Selong, Sampang diberitahukan rekannya bernama Slamet, jika kendaraan dinas Jenis Kawasaki KLX telah hilang dicuri.

Kendaraan dinas tersebut sebelumnya digunakan oleh rekannya tersebut lantaran Budi Utomo tengah menjalankan dinas ke luar kota.

“Kendaraan dinas itu hilang di rumah Slamet. Berhubung kendaraan dinas, pelapor harus mengurus BPKB ke dinas terlebih dahulu saat lapor Polisi,” kata Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Safril Selfianto, Jumat (24/1/2025).

Atas laporan tersebut, pihaknya melakukan penyelidikan dan hasilnya pelaku berhasil diamankan tanpa adanya perlawanan saat berada di kediamannya.

Bahkan, personel yang bertugas juga berhasil membawa barang bukti kendaraan dinas Kawasaki KLX Nopol M 5924 NP beserta, kunci T yang digunakan pelaku saat mencuri.

“Untuk pelaku saat ini ditahan di Mapolres Sumenep karena juga melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.

24/01/2025 21:06
Menuju Jatim Bebas Pasung, 253 Orang Masih Terpasung di 2025

Surabaya (beritajatim.com) – Upaya Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur menuju Jatim bebas pasung terus menunjukkan progres. Hingga awal tahun 2025, sebanyak 253 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih dipasung. Jumlah ini terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Totalnya ada 253 ODGJ. Jumlahnya setiap tahun terus menurun,” ungkap Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani, didampingi Kabid Rehabilitasi Sosial (Resos) Muchammad Arif Ardiansyah di kantornya, Jumat (24/1/2025).

Restu Novi menjelaskan, angka tersebut telah berkurang signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada 2014, tercatat sebanyak 2.000 ODGJ masih dipasung, namun kini tinggal 253 kasus yang tersisa.

“Pada 2014 lalu angkanya mencapai 2.000, dan di awal tahun 2025 ini tersisa 253,” tambahnya.

Kabid Rehabilitasi Sosial (Resos) Dinsos Jatim, Muchammad Arif Ardiansyah, merinci daerah dengan jumlah ODGJ yang masih dipasung terbanyak berada di wilayah Madura dan sekitarnya.

“Terbanyak ada di Sampang 27 orang, kemudian di Kabupaten Madiun ada 24 orang, Kabupaten Probolinggo 19 orang, Pamekasan 18 orang, Bangkalan 16 orang, Lumajang dan Sumenep masing-masing 15 orang,” jelasnya.

Meski jumlahnya terus menurun, Arif mengungkapkan bahwa proses pembebasan pasung tidak mudah. Hal ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan keluarga pasien.

Dinsos Jatim menetapkan target pembebasan 30 ODGJ yang masih dipasung pada tahun 2025. Wilayah prioritas pembebasan adalah Kabupaten Blitar dan Nganjuk, dengan fokus pada perawatan intensif bagi para pasien.

“Tahun ini kami menargetkan 30 ODGJ atau disabilitas mental yang dipasung untuk dilakukan perawatan. Ada sejumlah alternatif rumah sakit di antaranya di RSJ Menur, RSJ Lawang. Tentu kami akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota, termasuk faskes setempat,” pungkas Arif. [tok/beq]

24/01/2025 15:24
21 Hektar Laut di Sumenep Ber-SHM sejak 2009, Ini Penjelasan BPN

Sumenep (beritajatim.com) – Seluas 21 hektare laut di Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep diketahui telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM) atas nama perorangan.

Penerbitan SHM pada kawasan pantai laut Gersik Putih tersebut tertulis tahun 2009. Sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut atas nama beberapa orang dengan luas beragam.

Kasi Pendaftaran Hak pada ATR/BPN Sumenep, Suprianto, membenarkan bahwa wilayah laut di Gersik Putih itu telah memiliki sertifikat resmi sejak 2009.

Ia menjelaskan, proses sertifikasi itu dilakukan melalui ajudikasi dengan pengukuran lahan yang melibatkan pihak ketiga. Berdasarkan hasil pengukuran saat itu, lahan 21 hektare tersebut dianggap bukan laut.

“Itu bukan laut, tapi daratan yang tergenang air saat pasang dan terlihat kembali saat air laut surut. Nah kalau ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan, silahkan ajukan gugatan. Tapi SHM itu secara hukum tetap dinyatakan sah,” terangnya.

Namun demikian,.sesuai instruksi Kanwil BPN Jawa Timur, pihaknya segera melakukan inventarisasi ulang atas temuan lahan seluas 21 hektar yang telah memiliki SHM.

Kasus laut ber-SHM tersebut sempat mencuat di Sumenep pada 2023, ketika akan dilakukan reklamasi pantai seluas yang tertera pada sertifikat, yakni 21 hektare. Rencananya, akan dibangun tambak garam pada lahan bersertifikat perorangan itu.

Namun rencana itu mendapat penolakan keras dari warga Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih. Mereka adalah warga yang tinggal paling dekat dengan kawasan ber-SHM itu. Warga Tapakerbau keberatan, karena selama ini lahan tersebut merupakan mata pencarian mereka sebagai nelayan. Apabila lahan tersebut direklamasi, maka nelayan setempat akan kehilangan penghasilan. (tem/kun)

24/01/2025 14:58
Presiden Resmikan 6 PLTS di Wilayah 3T, Mampu Kurangi Pemakaian BBM

Bisnis.com, SUMEDANG – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan enam Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang merupakan bagian dari 37 proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi se-Indonesia. Seremoni peresmian ini dilaksanakan pada Senin (20/1) di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Hadirnya PLTS tersebut diyakini akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) serta mendorong penggunaan energi terbarukan di Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada energi secara penuh, sehingga dalam kurun waktu lima tahun Indonesia tidak lagi bergantung pada impor energi.

“Kita sangat optimis melihat perkembangan ini, mungkin Indonesia termasuk salah satu yang paling maju dan paling konsisten dalam transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan. Kita tidak banyak bicara, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang riil, dan ini nanti akan menghemat impor energi sehingga kita harus swasembada energi,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan pentingnya penguatan sektor ketenagalistrikan untuk mendukung transformasi ke arah industrialisasi, membuka peluang ekonomi dan mampu melistriki hingga kawasan terpencil.

“Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri,” ungkap Prabowo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa sebanyak 26 proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 Megawatt (MW), 89% di antaranya menggunakan energi bersih yang terdiri dari gas dan energi baru terbarukan (EBT).

“(Peresmian ini) dalam rangka menerjemahkan apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden untuk melakukan transisi energi dari energi fosil kepada energi baru terbarukan. Dan ini adalah salah satu (proyek ketenagalistrikan) terbesar di dunia yang kita resmikan bersama-sama,” kata Bahlil.

Selain pembangunan pembangkit, Presiden RI juga meresmikan 11 proyek jaringan transmisi listrik sepanjang 739,71 kilometer sirkuit (kms) dan 1.740 Megavolt Ampere (MVA) gardu induk untuk mendukung pasokan listrik dari pembangkit baru agar dapat tersalurkan secara optimal.

Bahlil menyampaikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan jaringan transmisi listrik sebagai langkah strategis dalam mendukung pengembangan pembangkit listrik yang berkelanjutan di Indonesia.

“Ke depan kita akan menambah 71 GW atau 71.000 MW dengan jaringan kurang lebih sekitar 48 ribu kms, 48 ribu kms itu kalau dia berbanding lurus, kurang lebih sekitar 8.000 km. Kami tambahkan juga bahwa pengembangan transmisi untuk 10 tahun ke depan juga sangat masif di mana sebelumnya pengembangan transmisi belum optimal,” ujar Bahlil.

Dari total 37 proyek ketenagalistrikan yang diresmikan, terdapat enam PLTS yang dibangun di wilayah 3T. Proyek ini meliputi lima PLTS di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan satu PLTS di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

Secara rinci, lima PLTS di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terdiri dari PLTS Saur 150 kilowatt peak (kWp), PLTS Sepangkur Kecil 50 kWp, PLTS Pajangan 25 kWp, PLTS Sapapan 50 kWp, dan PLTS Sadulang Kecil 50 kWp. Pembangkit-pembangkit tersebut mampu mengurangi penggunaan BBM genset hingga 6.078 liter setiap tahunnya. Seluruh PLTS tersebut mampu menghasilkan energi hijau sebesar 22 ribu kilowatt hour (kWh) per tahun yang dapat melistriki lebih dari 597 rumah di wilayah tersebut.

Sementara itu PLTS Tanamalala di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dengan daya sebesar 189,6 kWp mampu mengurangi penggunaan BBM genset sebesar 29 Ribu liter per tahun dan menghasilkan energi hijau sebesar 197 Ribu kWh setiap tahunnya. PLTS tersebut juga dapat melistriki lebih dari 185 rumah, serta berkontribusi mengurangi emisi CO2 sebesar 415 ton setiap tahun.

Selain menghadirkan pembangkit listrik bersih di daerah 3T, infrastruktur transmisi dan gardu induk di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah juga turut diresmikan. Kehadiran infrastruktur tersebut akan menyalurkan energi listrik bersih dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Luwuk 40 megawatt (MW) yang menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sewa 40 MW, hal ini berpotensi menghemat penggunaan BBM sebesar 500 ribu liter setiap tahunnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat dalam ketenagalistrikan nasional, pihaknya akan terus berupaya mendukung pemerataan listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

”Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, kami akan terus mangakselerasi pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila kelima Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujar Darmawan.

24/01/2025 09:56
Inovasi SiKapal Sumenep Diminati Gresik untuk Tingkatkan Keamanan Nelayan

“Kami berminat kepada SiKapal karena teknologi ini sangat menarik yang inovasinya sasarannya untuk meningkatkan keselamatan pelayaran, khususnya dalam situasi darurat di tengah laut bagi perahu penumpang atau barang,” terangnya.

Ia mengatakan, Pemkab Gersik merencanakan menjalin kerja sama dengan Pemkab Sumenep, untuk memprogramkan SiKapal, sekaligus menyebarluaskan inovasinya ke kabupaten lain di sepanjang kawasan Pantura.

“SiKapal telah memenangkan penghargaan inovasi tingkat nasional dan menjadi satu-satunya, sehingga inovasinya benar – benar bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi menyatakan, pihaknya terbuka untuk menjalin kerja sama dengan daerah lain terkait inovasi SiKapal, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keselamatan dilaut.

“Kami mengharapkan kunjungan Sekda Kabupaten Gersik sebagai langkah awal guna bersama-sama membangun kerja sama pada sektor keselamatan transportasi laut untuk kapal atau perahu rakyat,” tuturnya.

24/01/2025 09:33
Kemarin ekonomi, soal pagar laut sampai evaluasi PSN

Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Kamis(23/1), mulai dari masyarakat perlu tahu dalang pagar laut Tangerang hingga Kemenko Perekonomian evaluasi PSN dengan capaian di bawah 10 persen.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

1. Titiek Soeharto: Masyarakat perlu tahu dalang pagar laut Tangerang

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menegaskan bahwa masyarakat perlu mengetahui siapa dalang di balik proyek pagar laut Tangerang yang tengah menjadi perhatian publik.

2. Kementrans upayakan kawasan Salor jadi etalase pembangunan Papua

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengajak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mengembangkan Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, agar dapat menjadi etalase pembangunan di Papua.

3.Menteri KKP turunkan tim cek SHM di Perairan Sumenep

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan telah mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan terkait adanya dugaan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas perairan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

4. PLN Energi Gas lanjutkan proyek gasifikasi di Samarinda dan Gorontalo

PT PLN Energi Gas (PLN EG), anak perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) pada tahun ini akan melanjutkan program Pengoperasian Pipa Gas Tanjung Batu di Samarinda, Kalimantan Timur dan Gasifikasi FSRU Gorontalo.

5. Kemenko Perekonomian evaluasi PSN dengan capaian di bawah 10 persen

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut, pihaknya tengah melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan capaian target pertumbuhan di bawah 10 persen.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

24/01/2025 08:05
Menteri Trenggono sebut tangani 196 kasus serupa laut

Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media

Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pihaknya sudah menangani 196 kasus ruang laut, serupa dengan pemagaran laut seperti yang terjadi di perairan Tangerang, Banten.

“Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media,” kata Trenggono seusai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).

Trenggono menyebutkan bahwa selain di Tangerang Banten, yang saat ini menjadi perhatian publik, masalah serupa juga sebelumnya sudah ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Batam, Sidoarjo, Surabaya, termasuk di Bekasi.

Terbaru, KKP mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan terkait adanya dugaan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas perairan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

“Jadi sebenarnya kan begini, hikmahnya ya, tadi saya sudah sampaikan kepada Ibu Ketua (Komisi IV DPR RI), kepada Pimpinan Komisi IV dan semua anggota DPR Komisi IV, hikmahnya adalah sekarang (banyak yang) peduli kepada laut,” ucap Trenggono.

“Selama ini terus terang, kita berjuang, tapi laut kan seperti dipunggungin, ya saya merasa bersyukur saja sebenarnya,” tambah Trenggono.

Ia menegaskan bahwa ketika pihaknya menemukan atau mendapat laporan mengenai aadanya indikasi pelanggaran ruang laut, pihaknya langsung bertindak.

“Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak. Seperti yang kami janjikan kepada Komisi IV DPR RI, kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita,” terang Trenggono.

Trenggono menambahkan, dalam penanganan kasus-kasus tersebut, pihaknya berfokus pada aspek administratif sesuai kewenangan kementerian tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto berharap persoalan pagar laut yang tidak memiliki izin ke depannya dapat di antisipasi, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

Titiek menekankan pentingnya langkah-langkah preventif untuk mencegah masalah pagar laut tanpa izin yang merugikan banyak pihak di masa depan seperti yang terjadi di Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat.

Titiek juga mengungkapkan bahwa banyak daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tindakan pencegahan yang lebih proaktif, bukan menunggu sampai masalah semakin meluas.

“Kami mendapatkan juga banyak di daerah-daerah lain kasus-kasus seperti ini, jangan nunggu viral dulu baru dilakukan tindakan, tapi mungkin diantisipasi dari sekarang,” tegas Titiek.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

24/01/2025 05:42