Xcloud.id

kab/kota: Sumenep

  • Permintaan Audit PT Sumekar, Inspektorat Sumenep Bentuk Tim Khusus

    Permintaan Audit PT Sumekar, Inspektorat Sumenep Bentuk Tim Khusus

    Sumenep (beritajatim.com) – Inspektorat Kabupaten Sumenep tengah menyiapkan tim untuk mengaudit PT Sumekar, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep.

    “Kami akan membentuk tim untuk audit PT Sumekar. Insya Allah minggu ini tim akan terbentuk,” kata Plt Inspektur Inspektorat Sumenep, Nurul Jamil, Kamis (22/05/2025).

    Keuangan PT Sumekar dinilai tidak sehat karena mempunyai tunggakan gaji karyawan sebesar Rp 3 milyar lebih. Gaji karyawan yang tidak dibayar itu rata-rata 22-24 bulan.

    Karena itu, Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar selaku pembina BUMD di Sumenep mengirimkan surat permohonan ke Inspektorat agar melakukan audit menyeluruh terhadap PT Sumekar.

    “Sebenarnya kalau menurut saya bukan audit ya, tapi lebih tepat disebut review. Nanti akan kami review semuanya, mulai tata kelola perusahaannya hingga keuangannya. Mengapa kok sampai menunggak gaji karyawan berbulan-bulan,” papar Nurul Jamil.

    PT Sumekar merupakan salah satu BUMD Sumenep yang mempunyai bidang usaha mengelola pelayaran. Perusahaan ini menjadi operator Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III yang melayani rute Pelabuhan Kalianget – Pulau Kangean. (tem/ian)

  • Empat Kapolsek di Jajaran Polres Bondowoso Dimutasi, Satu Pindah ke Sumenep

    Empat Kapolsek di Jajaran Polres Bondowoso Dimutasi, Satu Pindah ke Sumenep

    Bondowoso (beritajatim.com) – Empat perwira Polsek di jajaran Polres Bondowoso resmi dimutasi. Serah terima jabatan (Sertijab) dipimpin langsung Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono, dalam upacara di lapangan apel Mapolres Bondowoso, Rabu (21/5/2025).

    Satu perwira, Iptu Harry Putra Makmur, resmi berpindah tugas dari posisi Ps. Kapolsek Pakem Polres Bondowoso menjadi Ps. Kapolsek Dungkek di wilayah hukum Polres Sumenep.

    Sementara itu, Iptu Widayanto menggantikan posisi Harry dengan jabatan baru sebagai Ps. Kapolsek Pakem. Iptu Wahyu Utomo kini menjabat sebagai Kapolsek Binakal, menggantikan Widayanto. Sebelumnya, Wahyu bertugas sebagai Ps. Kasubbagbinops Bagops Polres Bondowoso.

    Sedangkan Iptu Yudi Sutristiono yang sebelumnya menjabat sebagai Ps. Kapolsek Wonosari kini resmi dilantik sebagai Kapolsek Wonosari secara definitif.

    Kapolres AKBP Harto Agung Cahyono dalam amanatnya menyampaikan bahwa mutasi merupakan bagian dari penyegaran dan pengembangan organisasi di tubuh Polri.

    “Kami meminta para pejabat baru segera menyesuaikan diri dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya dedikasi, integritas, dan kemampuan adaptif dalam menjalankan tugas di wilayah masing-masing. Kapolres turut menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas pengabdian mereka selama bertugas di Polres Bondowoso.

    “Terima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian dan loyalitas selama bertugas di Polres Bondowoso. Semoga sukses di tempat tugas yang baru,” ucapnya. [awi/beq]

  • Siapkan Rp180 Juta, Pemkab Sumenep Seragami 75 Anggota Paskibraka Agustusan

    Siapkan Rp180 Juta, Pemkab Sumenep Seragami 75 Anggota Paskibraka Agustusan

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai menyiapkan seragam untuk 75 pelajar anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas pada upacara peringatan detik-detik Proklamasi, 17 Agustus 2025.

    “Saat ini masih tahap persiapan pengadaan seragam, baik seragam latihan maupun seragam resmi untuk upacara,” kata Kepala Bakesbangpol Sumenep, Achmad Dzulkarnain, Selasa (20/05/2025).

    Ia menjelaskan, anggaran yang disiapkan untuk pengadaan seragam Paskibraka tahun ini sekitar Rp180 juta. Sedangkan tahun lalu sebesar Rp 188 juta. Turunnya besaran anggaran itu disebut karena efek efisiensi. Proses pengadaan seragam dimulai pada Juni 2025, bersamaan dimulainya latihan.

    Menurutnya, seragam tersebut disediakan secara khusus bagi anggota Paskibraka. Hal itu merupakan bentuk apresiasi dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap generasi muda.

    “Seragam Paskibraka itu selain sebagai identitas, juga simbol kehormatan mengemban tugas mulia mengibarkan bendera merah putih,” ujar Dzulkarnain.

    Ia berharap agar bergabung dengan Paskibraka dapat menjadi sarana pembinaan karakter, menumbuhkan nasionalisme dan jiwa kepemimpinan sejak dini.

    “Jadi ini bukan sekedar kegiatan sementara. Tapi Paskibraka itu juga untuk investasi karakter. Paskibraka ini akan mencetak generasi penerus yang memiliki semangat kebangsaan dan tanggung jawab sosial,” ucapnya.

    Menurutnya, Pemkab Sumenep optimis tim Paskibraka 2025 mampu tampil optimal dan tangguh. Tidak hanya kuat fisiknya, tetapi juga kuat nilai patriotismenya diiringi cinta tanah air. (tem/ian)

  • Saat Cek Tanggul Jebol, Kapolres Sumenep Temukan Indikasi Kesengajaan Perusakan

    Saat Cek Tanggul Jebol, Kapolres Sumenep Temukan Indikasi Kesengajaan Perusakan

    Sumenep (beritajatim.com) – Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda melakukan pengecekan langsung ke lokasi tanggul jebol di Desa Patean, Kecamatan Batuan. Saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) tengah melakukan perbaikan terhadap tanggul tersebut.

    Ketika melihat langsung kondisi tanggul, Kapolres menemukan adanya indikasi tindakan tidak bertanggung jawab oleh oknum yang belum diketahui identitasnya.

    Diduga, bagian bawah tanggul dilubangi secara sengaja, sehingga memperparah kerusakan dan mempercepat jebolnya tanggul akibat tekanan air hujan beberapa waktu lalu.

    “Kami memberi atensi penuh terhadap persoalan ini. Dan kami pun tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas apabila kembali ditemukan upaya pengrusakan tanggul. Karena hal ini menyangkut keselamatan banyak orang ya. Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu itu membawa dampak besar bagi masyarakat,” ungkap Rivanda.

    Dalam waktu dekat, lanjutnya pihaknya akan mengundang masyarakat sekitar untuk berdiskusi bersama guna mencari solusi dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.

    “Dengan begitu, kami berharap masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Kemudian mereka ikut menjaga infrastruktur penting yang berfungsi untuk melindungi kawasan pemukiman dari ancaman bencana,” ujarnya.

    Sementara Kepala Dinas PUTR Kabupaten Sumenep, Eri Susanto mengatakan, lubang-lubang di bagian bawah tanggul itu biasanya dibuat oleh para petani yang membutuhkan air untuk sawahnya di kala musim kemarau.

    “Jadi lubang itu untuk pipa mereka mengalirkan air ke sawah. Memang kecil sih lubangnya. Tapi kalau lupa tidak ditutup lagi lubangnya, kemudian curah hujan tinggi dan tekanan air kuat, maka tanggul lebih gampang jebol karena sudah ada lubang-lubang di bagian bawah,” paparnya.

    Karena itu, Eri meminta agar para petani yang akan mengambil air untuk sawahnya, sebaiknya menggunakan pompa, dan tidak melubangi tanggul.

    “Jadi ambil airnya dari atas. Pakai pompa. Jangan dari bawah pakai pipa dengan melubangi tanggul. Ini membuat tanggul gampang jebol,” terangnya.

    Di tahun 2025, tanggul tersebut telah dua kali jebol. Yang pertama di bulan Januari, dan kedua di bulan Mei yang menyebabkan banjir meluas di Sumenep. Bahkan di pintu masuk kota Sumenep, yakni di Desa Nambakor yang merupakan jalur utama Sumenep – Pamekasan, ketinggian air sempat mencapai dada. Karena itu, jalur lalu lintas dialihkan melalui Lenteng. (tem/ian)

  • 63 Paguyuban Tolak 19 April sebagai Hari Keris Nasional, Serukan Penetapan 25 November Sesuai Pengakuan UNESCO

    63 Paguyuban Tolak 19 April sebagai Hari Keris Nasional, Serukan Penetapan 25 November Sesuai Pengakuan UNESCO

    Kediri (beritajatim.com) – Gelombang penolakan terhadap penetapan 19 April sebagai Hari Keris Nasional terus menguat. Sebanyak 63 paguyuban keris dari berbagai penjuru Nusantara, yang tergabung dalam Senapati Nusantara (Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara), menyatakan penolakan resmi terhadap tanggal tersebut sebagai simbol peringatan nasional keris.

    Pernyataan sikap ini dituangkan dalam dokumen tertulis dari masing-masing paguyuban, mencakup daerah Surabaya, Kediri, Blitar, Grobogan, Magelang, Sumenep, Pekalongan, hingga Lombok, Sulawesi, Sumba, Kalimantan, dan Kepulauan Riau.

    Seluruh dokumen tersebut disiapkan untuk dikirim ke pemerintah pusat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Mereka menilai penetapan 19 April sebagai Hari Keris Nasional merupakan tindakan yang mengabaikan akar sejarah dan nilai-nilai budaya yang sesungguhnya.

    Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Senapati Nusantara, Nurjianto, penetapan 19 April tidak memiliki dasar historis dan legitimasi budaya yang kuat. “Tanggal tersebut hanya merujuk pada kirab pembukaan kongres SNKI, bukan momen sejarah bangsa. Keris adalah warisan leluhur, bukan milik satu organisasi,” ujarnya, Senin (19/5/2025).

    Senapati Nusantara menegaskan bahwa tanggal 25 November merupakan satu-satunya tanggal yang layak dijadikan Hari Keris Nasional. Tanggal tersebut menandai pengakuan resmi UNESCO terhadap keris Indonesia sebagai Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan pada 2005.

    “Banyak tokoh yang berjuang membawa keris ke dunia internasional bahkan telah wafat, dan mengabaikan pengakuan UNESCO sama dengan menghapus sejarah mereka,” tambah Nurjianto.

    Tak hanya berdasarkan pertimbangan sejarah, dukungan terhadap tanggal 25 November juga didukung data akademik yang kuat. Kajian kolaboratif tahun 2018 yang dilakukan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) Kemendikbud RI bersama Litbang Senapati Nusantara mengungkap bahwa 90,1 persen responden dari kalangan masyarakat budaya mendukung tanggal tersebut.

    Kajian tersebut juga mencatat hanya 8,3 persen yang menyebut tanggal alternatif seperti 4 November, dan sebanyak 66,8 persen responden menyatakan bahwa Hari Keris Nasional penting untuk pelestarian budaya. Kajian ini melibatkan akademisi, budayawan, empu, perajin, dan komunitas dari berbagai daerah di Indonesia.

    Penolakan terhadap tanggal 19 April semakin membesar usai Menteri Kebudayaan RI, Dr. Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Nasional Keris Indonesia (SNKI), secara sepihak mencanangkan tanggal tersebut dalam sebuah acara resmi di Universitas Brawijaya, Malang. Keputusan ini memicu reaksi keras dari komunitas pelestari keris yang merasa sejarah sedang dikesampingkan demi kepentingan kelembagaan.

    Kami tidak menolak Hari Keris. Kami menolak pemalsuan sejarah. Keris bukan alat selebrasi organisasi. Keris adalah pusaka bangsa, yang ditetapkan dunia – bukan ditentukan oleh ulang tahun kongres, tegas pernyataan resmi Senapati Nusantara.

    Senapati Nusantara pun menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk mengawal proses ini, agar pemerintah menetapkan 25 November sebagai Hari Keris Nasional yang sah, bermartabat, dan diakui secara internasional. [nm/kun]

  • Demo Mahasiswa di Sumenep Ricuh, Tuntut Bertemu Bupati Langsung ke Dalam Kantor

    Demo Mahasiswa di Sumenep Ricuh, Tuntut Bertemu Bupati Langsung ke Dalam Kantor

    Sumenep (beritajatim.com) – Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada Senin (19/5/2025) berakhir ricuh setelah para demonstran nekat menerobos masuk ke dalam gedung pemerintahan.

    Aksi yang awalnya berlangsung tertib dengan orasi dan pembentangan poster berubah panas ketika para mahasiswa tiba-tiba berlari menuju pintu masuk Pemkab dan masuk ke dalam kantor. Aksi ini mengejutkan aparat Kepolisian dan Satpol PP yang berjaga, yang langsung mengejar massa ke dalam gedung.

    Mahasiswa terus bergerak hingga ke lantai dua dan menyasar ruangan Bupati serta Wakil Bupati Sumenep. Namun, langkah mereka dicegat aparat Kepolisian. Dalam perdebatan, mahasiswa bersikukuh ingin memastikan kehadiran kepala daerah secara langsung.

    “Kami ingin bertemu langsung dengan Bupati. Kalau memang tidak ada, kami ingin membuktikan langsung ke ruangannya, apakah benar-benar tidak ada di tempat. Kami tidak akan melakukan pengrusakan apapun, Pak Polisi,” teriak Halim, salah satu peserta aksi.

    Namun pihak Kepolisian tidak mengizinkan. Kasat Samapta Polres Sumenep, AKP Taufik Hidayat menegaskan bahwa aksi mahasiswa telah melanggar batas izin.

    “Kalian surat izinnya orasi. Silakan orasi sepuasnya. Kami siap mengamankan. Jangan tiba-tiba masuk ke ruangan Pemkab. Ini tidak boleh. Kantor ini ada tuan rumahnya,” ujarnya.

    Karena mahasiswa menolak untuk turun, aparat terpaksa mengeluarkan mereka secara paksa. Mahasiswa sempat berteriak protes atas tindakan aparat yang dinilai represif.

    Setelah dikeluarkan dari gedung, pintu masuk kantor Pemkab langsung ditutup. Mahasiswa pun kembali berorasi di sisi timur kantor, menyuarakan kekecewaan mereka.

    “Gedung ini dibangun pakai uang rakyat, Pak. Kenapa kami tidak boleh masuk? Kami cuma ingin bertemu Bupati. Kami tidak akan merusak. Bahkan ada yang memukul kami. Apa boleh polisi memukul?” seru salah satu mahasiswa.

    Meski aparat tak menanggapi, mahasiswa tetap bertahan dan meneruskan aksi menunggu kehadiran Bupati atau Wakil Bupati untuk berdialog. [tem/beq]

  • 100 Hari Kerja Dinilai Gagal, Mahasiswa Sumenep Demo Pemkab

    100 Hari Kerja Dinilai Gagal, Mahasiswa Sumenep Demo Pemkab

    Sumenep (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Senin (19/5/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk evaluasi atas 100 hari kerja Bupati Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Dewi Khalifah Imam Hasyim yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.

    Mahasiswa membawa spanduk besar bertuliskan “Evaluasi Kinerja 100 Hari Fauzi Imam”, serta sejumlah poster protes seperti “Kami Tak Butuh Janji, Kami Butuh Bukti”.

    “Ini sudah 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep. Tapi tidak terlihat perubahan yang baik. Bupati terkesan tidak punya program kerja yang jelas,” ujar salah satu orator, Abd. Halim, dalam orasinya.

    Ia menyoroti bahwa janji-janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat belum ada yang terealisasi. “Keseriusan Pemerintah hanya omong kosong. 100 hari kinerja Bupati – Wakil Bupati tidak membuktikan keseriusan memenuhi janji. Jalan masih banyak yang rusak. Fasilitas di tempat wisata banyak yang rusak. Padahal katanya wisata merupakan program unggulan Sumenep,” tegasnya.

    Mahasiswa juga menuntut agar Bupati dan Wakil Bupati segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak memberikan manfaat.

    Beberapa dinas yang disorot adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) karena kondisi infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang masih buruk, serta Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) yang dianggap gagal menjalankan tagline “Bismillah Melayani”. AMS menilai pelayanan terhadap pemuda tidak maksimal dan kalender event pariwisata tidak berdampak nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.

    Mahasiswa juga mendesak agar BUMD seperti PT Sumekar dan PT WUS dibubarkan. “Kami juga meminta BUMD yang tidak memberikan manfaat bagi daerah seperti PT Sumekar dan PT WUS sebaiknya dibubarkan saja, daripada membebani APBD,” kata Halim.

    Aksi unjuk rasa ini berakhir dengan permintaan mahasiswa agar Bupati dan Wakil Bupati menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan. [tem/beq]

  • Keuangan Tak Sehat, Pemkab Sumenep Bakal Rombak Direksi PT Sumekar

    Keuangan Tak Sehat, Pemkab Sumenep Bakal Rombak Direksi PT Sumekar

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berencana merombak jajaran direksi PT Sumekar menyusul kondisi keuangan perusahaan yang dinilai tidak sehat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola layanan pelayaran itu.

    “Kondisi PT Sumekar, terutama keuangannya sedang tidak sehat. Karena itu, kami perlu melakukan evaluasi terhadap perusahaan daerah itu,” kata Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, Senin (19/5/2025).

    PT Sumekar tercatat belum membayar gaji karyawannya hampir dua tahun. Total tunggakan gaji tersebut telah mencapai lebih dari Rp3 miliar.

    “Kemarin kami sudah lakukan pembinaan terhadap manajemen PT Sumekar. Kami juga sudah cek armada kapal yang mereka kelola,” ujarnya.

    Sebagai operator Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III yang melayani rute Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Kangean, PT Sumekar pernah mendapat subsidi dari pemerintah. Namun hingga kini, perusahaan tersebut belum menunjukkan perbaikan signifikan.

    “Setelah kami lihat, kondisi PT Sumekar ini memang kurang stabil. Bahkan sudah pernah diberi subsidi, tetap tidak ada perubahan. Karena itu, kami akan melakukan langkah lebih strategis. Di antaranya adalah merombak jajaran Direksi PT Sumekar,” tegas Dadang.

    Ia juga menilai bahwa armada kapal milik PT Sumekar membutuhkan biaya perawatan tinggi, sehingga perlu solusi jangka panjang terkait keberlanjutan operasional. Pemkab juga mempertimbangkan efisiensi jumlah karyawan agar tidak semakin membebani anggaran perusahaan.

    “Efisiensi karyawan juga perlu dilakukan agar tidak semakin berat membebani keuangan perusahaan. Kami ingin perusahaan ini bisa sehat kembali dan bisa melayani masyarakat kepulauan lagi,” ujarnya. [tem/beq]

  • Dishub Jatim Bakal Luncurkan Tiga Koridor Baru dan Trans Laut, Layani Rute Mana Saja?

    Dishub Jatim Bakal Luncurkan Tiga Koridor Baru dan Trans Laut, Layani Rute Mana Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jatim, Nyono mengatakan, Gubernur Jatim akan meluncurkan Bus TransJatim Koridor VI di Terminal Mojosari pada 27 Mei 2025. Ini untuk melayani rute Sidoarjo-Mojokerto.

    Kemudian, pada 12 Oktober 2025 bertepatan dengan HUT Provinsi Jawa Timur juga akan dilaunching TransJatim Koridor VII menghubungkan Sidoarjo-Gresik-Surabaya. “Insya Allah diluncurkan pas ulang tahun provinsi pada 12 Oktober 2025,” tutur Nyono kepada beritajatim.com, Senin (19/5/2025).

    Nyono melanjutkan, Dishub Jatim juga akan meluncurkan TransJatim Koridor I untuk Malang Raya. Rencananya, Malang Raya ini akan diberikan tiga koridor. “Malang Raya itu ada tiga koridor nanti. Kami diperintahkan Bu Gubernur untuk tahun ini ada satu koridor TransJatim di Malang Raya,” katanya.

    Selain itu, Pemprov Jatim juga segera meluncurkan Trans Laut Jatim pada Agustus-September 2025. Ini akan melayani rute Probolinggo sampai Pulau Gili Iyang Sumenep-Madura, melalui Pulau Mandangin, Pulau Kambing, Gili Ketapang, Gili Labak, Gili Genting dan berakhir di Gili Iyang.

    “Ini untuk mendongkrak pariwisata di Pulau Oksigen Gili Iyang, kemudian bisa snorkeling di Gili Labak dan menikmati sunrise di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru. Nantinya menggunakan kapal cepat. Mudah-mudahan bisa bangkit perekonomian dan pariwisata Jatim,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Kurangi Potensi Banjir, DLH Sumenep Tanam Pohon Mahoni di Daerah Hulu

    Kurangi Potensi Banjir, DLH Sumenep Tanam Pohon Mahoni di Daerah Hulu

    Sumenep (beritajatim.com) – Banjir yang terjadi di Sumenep pada Selasa (13/05/2025) diduga salah satu penyebabnya adalah makin banyaknya penggundulan hutan dan penebangan liar untuk alih fungsi lahan.

    Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep merencanakan penanaman pohon di daerah hulu seperti di Kecamatan Batuan dan Kasengan, Manding.

    Kepala Bidang Tata Lingkungan, DLH Kabupaten Sumenep, Hasinuddin Firdaus mengatakan, penanaman pohon itu dilakukan melalui kerjasama dengan Perum Perhutani, mengingat Perhutani lah yang mengelola lahan milik pemerintah.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Perhutani tentang bibit dan titik-titik yang akan menjadi lokasi penanaman pohon penghijauan,” katanya, Sabtu (17/05/2025).

    Sedangkan untuk luasan lahannya, akan menyesuaikan dengan Perhutani. Yang jelas penanaman pohon tersebut akan dilakukan pada tahun ini, dimulai dengan pengadaan bibit. “Bibit pohon yang dipilih untuk ditanam adalah pohon yang mempunyai daya serap tinggi seperti pohon sukun dan mahoni,” ujarnya.

    Dengan demkian, diharapkan air hujan akan lebih cepat diserap dan mampu mengurangi potensi banjir di beberapa wilayah di Kota Sumenep, termasuk di Kecamatan Batuan.

    Pada Selasa (13/05/2025), sejumlah wilayah di Sumenep terendam banjir. Air meluap hingga ke Desa Patean Kecamatan Batuan, dan Desa Muangan Kecamatan Saronggi. Jalur utama Sumenep – Pamekasan di Nambakor Saronggi pun sempat ditutup dan dialihkan ke Kecamatan Lenteng, mengingat ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Kondisi itu diperparah dengan pasangnya air laut, sehingga menambah ketinggian banjir di Sumenep. (tem/kun)