Xcloud.id

kab/kota: Sumenep

  • Dorong Ekonomi Kepulauan, Bandara Akan Dibangun di Masalembu Surabaya 3 Oktober 2025

    Dorong Ekonomi Kepulauan, Bandara Akan Dibangun di Masalembu Surabaya 3 Oktober 2025

    Dorong Ekonomi Kepulauan, Bandara Akan Dibangun di Masalembu
    Tim Redaksi
    SUMENEP, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menjalin kerja sama dengan PT Elnusa Tbk untuk mendukung transportasi dan logistik masyarakat kepulauan, khususnya di Kecamatan Masalembu, Jawa Timur.
    Kedua pihak telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang pemanfaatan lahan milik Elnusa di Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu.
    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, berharap kerja sama ini mempercepat pembangunan sarana pendukung yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan, terutama Masalembu.
    “Kami merencanakan pemanfaatan lahan Elnusa di kepulauan ini, menjadi peluang penting bagi pembangunan air strip untuk penerbangan perintis,” kata Fauzi, Jumat (3/10/2025).
    Dia menjelaskan, Sumenep memiliki 126 pulau dan 48 di antaranya berpenghuni. Karena itu, fasilitas transportasi udara sangat penting untuk menunjang mobilitas dan kebutuhan logistik masyarakat.
    Anggota DPRD asal Masalembu, Darul Hasyim Fath, menyebut rencana pembangunan bandara ini sebagai langkah pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kepulauan.
    “Masalembu sebagai pulau terjauh di gugusan depan perbatasan antar wilayah Kabupaten Sumenep akan tumbuh seiring pertumbuhan kawasan di gugusan pulau hingga Kalimantan Selatan,” katanya.
    Menurut Darul, transportasi udara mendesak diwujudkan untuk membuka isolasi saat musim gelombang pasang tiba.
    “Pembangunan bandara udara wujud dari pengejawantahan komitmen negara mengurai keterjangkauan jarak antarwilayah,” ujarnya.
    “Pada tingkat yang lebih universal, inilah manifestasi keadilan negara kepada seluruh rakyat tanpa kecuali masyarakat kepulauan yang jauh dari mainstream atau arus utama kota yang identik locus pembangunan,” lanjutnya.
    Darul juga menambahkan, pembangunan bandara juga sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan wisata bahari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Dana Hibah Warga Jatim Jadi Bancakan Eks Ketua DPRD Kusnadi dan Korlap – Page 3

    Saat Dana Hibah Warga Jatim Jadi Bancakan Eks Ketua DPRD Kusnadi dan Korlap – Page 3

    Kasus korupsi yang membelit Kusnadi merupakan pengembangan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.

    Dari 21 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah, empat orang di antaranya penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

    Dari empat orang tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara dan satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

    Untuk 17 orang tersangka pemberi suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

    KPK pada 20 Juni 2025, mengungkapkan pengucuran dana hibah yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk sementara terjadi pada sekitar delapan kabupaten di Jatim.

    Berikut daftar 21 tersangka:

     

    A. Empat tersangka penerima suap kasus dana hibah Jatim

    1. Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi (KUS)

    2. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Anwar Sadad (AS)

    3. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Achmad Iskandar (AI)

    4. Staf Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono (BGS)

     

    B. 17 tersangka pemberi suap kasus dana hibah Jatim

    1. Anggota DPRD Jatim 2019-2024 Mahfud (MHD)

    2. Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024 Fauzan Adima (FA)

    3. Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024 Jon Junaidi (JJ)

    4. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Heriyadi (AH)

    5. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Affandy (AA)

    6. Pihak swasta dari Sampang, Abdul Motollib (AM)

    7. Pihak swasta dari Probolinggo, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch. Mahrus (MM)

    8. Pihak swasta dari Tulungagung, A. Royan (AR)

    9. Pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan (WK)

    10. Mantan Kepala Desa dari Tulungagung, Sukar (SUK)

    11. Pihak swasta dari Bangkalan, Ra Wahid Ruslan (RWR)

    12. Pihak swasta dari Bangkalan, Mashudi (MS)

    13. Pihak swasta dari Pasuruan, M. Fathullah (MF)

    14. Pihak swasta dari Pasuruan, Achmad Yahya (AY)

    15. Pihak swasta dari Sumenep, Ahmad Jailani (AJ)

    16. Pihak swasta dari Gresik, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin (HAS)

    17. Pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra (JPP).

     

     

     

  • KPK Beberkan Peran 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim

    KPK Beberkan Peran 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur tahun 2019-2022.

    Para tersangka terdiri atas pemberi dan penerima dana. Penyaluran dana hibah diperoleh dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

    “Dari 21 orang, empat tersangka merupakan pihak penerima, yakni KUS selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, AS selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024, AI selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024, dan BGS selaku staf AS,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, Sahat Tua P. Simanjuntak, pada Desember 2022.

    Pada Kamis (2/10/2025), KPK menangkap dan menahan 4 tersangka pemberi suap yang merupakan koordinator lapangan (Korlap). Adapun seharusnya satu tersangka ditahan bernama A. Royan (AR), tapi berhalangan karena sakit. Penyaluran dana diberikan kepada eks Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi (KUS).

    Asep menyampaikan terjadi pengkondisian penyaluran dana Pokmas di beberapa daerah melalui Korlap dari total dana yang diterima KUS untuk hibah Pokmas Rp398,7 miliar

    “Pada rentang 2019 – 2022, saudara KUS telah menerima komitmen fee secara transfer melalui rekening istrinya dan staf pribadinya ataupun tunai yang berasal dari beberapa Korlap mencapai total Rp32,2 miliar,” kata Asep dalam Konferensi Pers, Kamis (2/10/2025).

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, 21 tersangka tersebut terdiri atas:

    Tersangka penerima suap
    1. Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi (KUS)
    2.Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Anwar Sadad (AS)
    3.Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Achmad Iskandar (AI)
    4.Staf Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono (BGS)

    Tersangka pemberi suap
    1.Anggota DPRD Jatim 2019-2024 Mahfud (MHD)
    2.Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024 Fauzan Adima (FA)
    3.Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024 Jon Junaidi (JJ)
    4.Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Heriyadi (AH)
    5.Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Affandy (AA)
    6.Pihak swasta dari Sampang, Abdul Motollib (AM)
    7.Pihak swasta dari Probolinggo, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch. Mahrus
    8.Pihak swasta dari Tulungagung, A. Royan (AR)
    9.Pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan (WK)
    10.Mantan Kepala Desa dari Tulungagung, Sukar (SUK)
    11.Pihak swasta dari Bangkalan, Ra Wahid Ruslan (RWR)
    12. Pihak swasta dari Bangkalan, Mashudi (MS)
    13.Pihak swasta dari Pasuruan, M. Fathullah (MF)
    14.Pihak swasta dari Pasuruan, Achmad Yahya (AY)
    15.Pihak swasta dari Sumenep, Ahmad Jailani (AJ)
    16.Pihak swasta dari Gresik, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin (HAS)
    17.Pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra (JPP)

  • Duduk Perkara Kasus Dana Hibah Jatim yang Jerat Eks Ketua DPRD hingga Anggota DPR

    Duduk Perkara Kasus Dana Hibah Jatim yang Jerat Eks Ketua DPRD hingga Anggota DPR

    Duduk Perkara Kasus Dana Hibah Jatim yang Jerat Eks Ketua DPRD hingga Anggota DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan 21 tersangka terkait kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022 pada Kamis (2/10/2025).
    KPK langsung menahan empat orang dari total 21 tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih, Jakarta, untuk 20 hari ke depan.
    Keempat tersangka adalah Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai tersangka,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
    Asep mengatakan, 21 tersangka dalam perkara dana hibah Pemprov Jatim ini terdiri dari dua klaster, yaitu pihak penerima suap dan pihak pemberi suap.
    Pihak penerima suap yaitu Kusnadi (Ketua DPRD Jatim); Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim); Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Jatim, sekarang Anggota DPR RI); dan Bagus Wahyudyono (Staf AS dari Anggota DPRD).
    Lalu, sebanyak 17 tersangka lainnya berada di klaster pemberi suap.
    Mereka di antaranya, Mahud (Anggota DPRD Jatim 2019-2024); Fauzan Adima (Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024); Jon Junadi (Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024); Ahmad Affandy, Ahmad Heriyadi, Abdul Motollib (Swasta Semarang); Moch Mahrus (Swasta Probolinggo); A Royan dan Wawan Kristiawan (Swasta Tulungagung); Ra Wahid Ruslan dan Mashudi (Swasta Bangkalan); M Fathullah dan Achmad Yahya (Swasta Pasuruan); Ahmad Jailani (Swasta Sumenep); Hasanuddin (Swasta Gresik); Jodi Pradana Putra (Swasta Blitar); dan Sukar (Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung).
    KPK mengatakan, keempat tersangka yang ditahan KPK adalah koordinator lapangan (korlap) yang memegang dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas).
    Hasanuddin memegang dana hibah Pokmas untuk enam daerah di Jatim, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pacitan.
    Jodi Pradana Putra memegang dana hibah Pokmas untuk Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Tulungagung.
    Sedangkan Sukar, A Royan, dan Wawan Kristiawan bertugas memegang dana Pokmas untuk Kabupaten Tulungagung.
    “Masing-masing Koordinator Lapangan (Korlap) membuat proposal permohonan dana hibah dengan menentukan jenis pekerjaannya sendiri, membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sendiri, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sendiri,” ujar Asep.
    KPK mengatakan, keempat tersangka mengetahui bahwa dana hibah diberikan rutin setiap tahun, sehingga mereka sengaja memberikan ijon terlebih dahulu kepada Anggota DPRD agar dana hibah dicairkan ke daerah mereka.
    “Untuk mendapatkan proyek tersebut, mendapatkan ya atau proposalnya tersebut disetujui. Nah, para korlap ini pada akhirnya memberikan sejumlah uang. Jadi, istilahnya diijon dulu nih, kepada anggota dewan, maka terjadilah penyuapan,” tutur dia.
    KPK menemukan terjadinya kesepakatan pembagian
    fee
    antara eks Ketua DPRD Kusnadi dengan para Korlap.
    Rinciannya, sebanyak 15-20 persen atau Rp 79,7 miliar diberikan untuk Kusnadi; korlap mendapat 5-10 persen; pengurus pokmas mendapat 2,5 persen; dan admin pembuatan proposal dan LPJ mendapat sekitar 2,5 persen.
    “Sehingga dana pokir yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55 persen sampai 70 persen dari anggaran awal,” kata dia.
    KPK mengatakan, dana hibah yang telah disetujui dicairkan melalui rekening di Bank Jatim atas nama Kelompok Masyarakat atau Lembaga yang mengajukan proposal.
    Dari pencairan tersebut, seluruh dananya diambil oleh para Korlap.
    Para Korlap kemudian membagi jatah kepada pengurus Pokmas serta admin pembuatan dan LPJ.
    “Sedangkan untuk Kusnadi (sudah) diberikan di awal atau sebagai ijon,” tutur dia.
    KPK menduga, selama periode 2019-2022, Kusnadi menerima
    fee
    dari beberapa Korlap melalui rekening istrinya dan staf pribadi, dan dalam bentuk tunai sebanyak Rp 32,2 miliar.
    Rinciannya, dari Jodi Pradana Putra sebesar Rp 18,6 miliar, dari Hasanuddin Rp 11,4 miliar, dari Sukar, Wawan, dan A Royan sebesar Rp 2,1 miliar.
    Atas perbuatannya, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Ungkap Alasan Lambat Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim – Page 3

    KPK Ungkap Alasan Lambat Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim – Page 3

    KPK mengumumkan penetapan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur (Jatim) pada Kamis (2/10/2025) malam.

    Penyelidikan perkara tersebut dilakukan menyusul penangkapan Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Sahat Tua Simanjuntak tangan pada Desember 2022.

    Dalam kasus dugaan korupsi dana hibah di Jatim, Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Anwar Sadad, Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Achmad Iskandar, dan staf Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

    Di samping itu, KPK menetapkan 17 orang sebagai tersangka pemberi suap, antara lain anggota DPRD Jatim 2019-2024 Mahfud, Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024 Fauzan Adima, Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024 Jon Junaidi, serta tiga Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib dari pihak swasta di Sampang.

    Moch. Mahrus dari pihak swasta di Probolinggo yang menjadi anggota DPRD Jatim 2024-2029, A. Royan dan Wawan Kristiawan dari pihak swasta di Tulungagung, mantan kepala desa dari Tulungagung Sukar, serta Ra Wahid Ruslan dan Mashudi dari pihak swasta di Bangkalan juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

    Tersangka pemberi suap lainnya meliputi M. Fathullah dan Achmad Yahya dari pihak swasta di Pasuruan, Ahmad Jailani dari pihak swasta di Sumenep, Jodi Pradana Putra dari pihak swasta di Blitar, serta Hasanuddin dari pihak swasta di Gresik yang menjadi anggota DPRD Jatim 2024-2029.

     

  • Tim Gabungan Serahkan Bantuan kepada Korban Gempa Pulau Sepudi Sumenep

    Tim Gabungan Serahkan Bantuan kepada Korban Gempa Pulau Sepudi Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemkab Sumenep bersama TNI, Polri, staf Kemensos, dan Baznas Sumenep turun langsung ke wilayah terdampak gempa di Kecamatan Gayam dan Nonggunong, Pulau Sepudi.

    Tim gabungan tersebut melihat lokasi terdampak gempa, sekaligus berbincang bersama para korban gempa. Dalam kesempatan itu, tim juga menyerahkan bantuan pada warga terdampak gempa.

    “Kami bergerak cepat untuk melakukan langkah-langkah penanganan pasca gempa. Kami juga berkoordinasi dengan TNI – Polri untuk penanganan korban gempa,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Sumenep, Abdul Madjid, Kamis (02/10/2025).

    Penyaluran bantuan kepada korban gempa di Pulai Sepudi Sumenep oleh tim gabungan. [Temmy/Beritajatim.com]Bantuan yang disalurkan tersebut dari Kementerian Sosial RI berupa 100 paket family kit, 100 unit sandang dewasa, 100 lembar selimut, 500 paket makanan siap saji, 500 paket lauk pauk siap saji, 100 tenda gulung, 100 paket kids ware, 100 lembar kasur, dan 100 paket makanan anak. Selain itu, juga diserahkan bantuan dari Baznas Sumenep untuk para korban gempa.

    “Kami tadi mengunjungi lokasi gempa di Kecamatan Nonggunong dan Kecamatan Gayam. Bantuan yang diserahkan pada warga, langsung di drop di kantor kecamatan. Kami juga sempat langsung menyerahkan bantuan pada sejumlah korban gempa,” terang Majid.

    Wilayah yang paling banyak terdampak gempa adalah Kecamatan Gayam Pulau Sepudi. Bangunan yang rusak tercatat sebanyak 297, terdiri dari rumah 279, masjid 10, mushalla 3, sekolah 2 (SDN dan MTs), Puskesmas 1, Polindes 1, dan Toko 1.

    Sedangkan di Kecamatan Nonggunong Pulau Sepudi, tercatat ada 18 bangunan yang rusak. Kemudian di Kecamatan Talango Pulau Poteran tercatat ada 1 rumah di Desa Gapurana yang rusak akibat gempa. (tem/ian)

  • KPK Resmi Umumkan 21 Tersangka, Ada Kusnadi, Anwar Sadad, dan Achmad Iskandar

    KPK Resmi Umumkan 21 Tersangka, Ada Kusnadi, Anwar Sadad, dan Achmad Iskandar

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan secara resmi 21 tersangka dugaan korupsi terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Pemerintah Provinsi Jatim Tahun Anggaran (TA) 2019-2022.

    Mereka terdiri dari empat orang penerima suap dan sisanya merupakan pemberi suap. Tersangka penerima suap yakni, Kusnadi (KUS) selaku Ketua DPRD Jatim; Anwar Sadad (AS) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim; Achmad Iskandar (AI) selaku Wakil Ketua DPRD Jatim; dan Bagus Wahyudiono (BGS);selaku staf AS dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta.

    Semntara 17 tersangka sebagai pihak pemberi, yakni :

    1) Mahud (MHD) selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024;

    2) lFauzan Adima (FA) selaku Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Sampang Periode 2019 – 2024;

    3) Jon Junaidi (JJ) selaku Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Periode 2019 – 2024;

    4) Ahmad Heriyadi (AH), Ahmad Affandy (AA), dan Abdul Motollib (AM) selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang;

    5) Moch. Mahrus (MM) selaku pihak swasta di Kabupaten Probolinggo, yang saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029;

    6) A. Royan (AR) dan Wawan Kristiawan (WK) selaku pihak swasta dari Tulungagung;

    7) Sukar (SUK) selaku mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung;

    8) Ra. Wahid Ruslan (RWR) dan Mashudi (MS) selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan;

    9) M. Fathullah (MF) dan Achmad Yahya (AY) selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan;

    10)Ahmad Jailani (AJ);selaku pihak swasta dari Kabupaten Sumenep;

    11) Hasanuddin (HAS) selaku pihak swasta dari Kabupaten Gresik yang sekarang menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024 – 2029;

    12)Jodi Pradana Putra (JPP) selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar.

    Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan pada Desember 2022, terhadap STS (Sahat Tua P. Simanjuntak, red) selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) periode 2019-2024.

    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai Tersangka,” kata Asep, Kamis (2/10/2025).

    Dia menambahkan, dalam perkara ini terungkap bahwa, selain penyusunan aspirasi tidak berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, anggaran yang disiapkan untuk program pokok pikiran (Pokir) juga justru “dikutip” oleh oknum-oknum tertentu.

    “Alhasil, kualitas program yang dilaksanakan menjadi tidak optimal. Demikian halnya, jika program tersebut berbentuk pembangunan proyek fisik, maka kualitas dan spesifikasinya tidak sesuai dengan standar,” ujar Asep. [hen/but]

  • Gempa M 6,5 Guncang Sumenep, 162 Gempa Susulan Terjadi Sampai Hari Ini

    Gempa M 6,5 Guncang Sumenep, 162 Gempa Susulan Terjadi Sampai Hari Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gempa merusak berkekuatan M 6,5 mengguncang wilayah Sumenep dan Pulau Sapudi di Jawa Timur, pada Selasa (30/9), pukul 23:49:43 WIB.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa Stasiun Geofisika Sleman selaku Pusat Gempa Regional 7 mencatat sebanyak 162 kejadian gempa susulan hingga hari ini, Kamis (2/10/2025).

    Sebanyak 2 di antaranya, termasuk gempa utama M 6,5, dirasakan oleh warga sekitar. Adapun gempa susulan yang terjadi memiliki kekuatan beragam, berkisar M 4,4-1,9. Adapun frekuensi kejadian gempa terus menurun.

    Berdasarkan kategorisasinya, gempa susulan terbanyak berkekuatan M 2,0 hingga kurang dari M 3,0, yakni sebanyak 141 gempa. Kemudian gempa berkekuatan M 3,0 hingga kurang dari M,0 sebanyak 16 gempa.

    Sebanyak 42 gempa susulan terjadi dalam kurun waktu 3 jam pasca gempa utama M 6,5 pada Selasa (30/9). Sepanjang pukul 02:49:43-05:49:43 pada hari ini, Kamis (2/10/2025), gempa susulan tersisa 6 kali.

    Sebelumnya, hasil analisis BMKG menunjukkan, episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,35° LS ; 114,22° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 58 Km arah Tenggara Sumenep, Jawa Timur pada kedalaman 12 km.

    Menurut Direktur Gempa bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa tersebut merupakan jenis gempa tektonik kerak dangkal (shallow crustal earthquake) yang dipicu aktivitas sesar aktif di dasar laut.

    Ia mengatakan gempa tersebut merupakan gempa destrucive atau merusak. Gempa ini dirasakan sampai ke Tuban, Denpasar dan Gianyar, Lombok Utara, Kuta, hingga Blitar. Dilaporkan, terjadi kerusakan di sejumlah lokasi.

    “Gempa memicu kerusakan bangunan rumah di Pulau Sapudi,” sebut Daryono.

    “Kerusakan bangunan disebabkan karena hiposenter gempa yang dangkal, kondisi tanah lunak dan struktur bangunan lemah, tidak standar tahan gempa,” ia menambahkan.

    Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengungkapkan, hingga Rabu (1/10) pukul 08.28 WIB, gempa di Sumenep menyebabkan 3 warga luka-luka. Data sementara, tercatat 30 unit rumah rusak termasuk empat fasilitas ibadah terdampak dan satu fasilitas kesehatan.

    “Gempa yang terjadi pada pukul 23.49 WIB itu sempat membuat warga panik dan berhamburan keluar oleh guncangan yang cukup kuat,” kata Abdul Muhari dalam keterangannya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cek Korban Gempa di Sumenep, Pemkab Turun Langsung ke Lokasi

    Cek Korban Gempa di Sumenep, Pemkab Turun Langsung ke Lokasi

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep turun langsung ke lokasi gempa yakni di Desa Gapurana Kecamatan Talango untuk menyerahkan bantuan tahap pertama bagi warga yang terdampak.

    Asisten Administrasi Umum Setkab Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya mengatakan bantuan awal yang disalurkan berupa kebutuhan pokok harian, mulai dari makanan siap saji hingga selimut dan matras.

    “Bantuan ini sifatnya darurat ya. Jadi hanya untuk menunjang kebutuhan korban selama beberapa hari ke depan. Sambil kami menunggu langkah lanjutan setelah rapat koordinasi Bupati dan Forkopimda,” katanya, Rabu (01/10/2025).

    Ia menjelaskan, tahap berikutnya adalah pendataan untuk mengetahui tingkat kerusakan rumah warga dan besaran kerugian yang dialami akibat gempa.

    “Bisa saja di tahap berikutnya Pemkab akan memberikan bantuan renovasi rumah. Tapi itu tentu saja akan kita asesmen terlebih dahulu tingkat kerusakan bangunannya,” terang Ferdian.

    Sementara satu rumah di Desa Gapurana Talango milik Pak Tajibu atau Pak Ebbu yang terdampak gempa tidak bisa lagi ditempati. Karena itu, Pak Ebbu untuk sementara akan tinggal di rumah anaknya, tidak jauh dari situ.

    “Tadi saya sudah komunikasi dengan anaknya. Jadi sementara Pak Ebbu ini akan tinggal bersama anaknya, sambil menunggu perbaikan rumah yang terdampak gempa,” ujarnya.

    Sedangkan untuk kondisi kesehatan Pak Ebbu, berdasarkan hasil pemeriksaan Puskesmas, dinyatakan sehat dan tidak ada luka meski mengaku sempat kejatuhan batu.

    “Tapi tadi saya sudah pesan ke tenaga kesehatan di Puskesmas supaya rutin memantau kondisi kesehatan Pak Ebbu,” ucapnya.

    Gempa bumi magnitudo 6,5 terjadi di Sumenep pada Selasa (30/09/2025) jam 23.49 WIB. Berdasarkan rilis Badan Meterorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada koordinat 7.25 lintang selatan,114.22 bujur timur, dengan episenter gempa berada di laut 50 kilometer tenggara Sumenep dan Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep di kedalaman 11 kilometer.

    Jenis gempa bumi yang terjadi di Sumenep adalah gempa tektonik, yakni gempa dangkal yang disebabkan adanya aktivitas sesar aktif bawah laut. Gempa tersebut tidak berpotensi Tsunami.

    BMKG juga mencatat terjadi empat kali gempa susulan hingga pukul 00.29 WIB Rabu pagi, dari kejadian awal pada Selasa (30/09/2025) pukul 23.49 WIB. Gempa susulan tersebut paling besar tercatat 4,4 magnitudo.

    Berdasarkan data di call center 112, gempa bumi magnitudo 6,5 yang mengguncang Sumenep pada Selasa (30/09/2025) jam 23.49 WIB menyebabkan 144 bangunan rusak.

    Bangunan rusak tersebut terdiri dari rumah, masjid, musholla, sekolah, dan Puskesmas, yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Gayam, Nonggunong, dan Talango. Sedangkan untuk korban luka tercatat ada 6 orang. Semuanya telah mendapatkan penanganan di Puskesmas Gayam. [tem/aje]

  • Fakta-Fakta Gempa Sumenep Magnitudo 6,5: Pemicu, Dampak, hingga Sejarah Gempa Merusak

    Fakta-Fakta Gempa Sumenep Magnitudo 6,5: Pemicu, Dampak, hingga Sejarah Gempa Merusak

     

    Liputan6.com, Jakarta – Guncangan gempa Magnitudo 6,5 yang melanda wilayah Sumenep dan Pulau Sapudi Jatim, Selasa (30/9/2025), pukul 23.49.44 WIB menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga. Hasil analisis BMKG menyebutkan, Magnitudo gempa utama (mainshock) yakni terupdate M6,0 dengan kedalaman hiposenter dangkal 12 km. Episenter terletak pada koordinat 7,35° LS ; 114,22° BT, di laut, 58 Km arah Tenggara Sumenep.

    Direktur Gempa dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan, gempa Sumenep yang terjadi merupakan jenis gempa tektonik kerak dangkal (shallow crustal earthquake) yang dipicu aktivitas sesar aktif di dasar laut.

    “Sumber gempa tampaknya berasosiasi dengan perpanjangan sesar offshore Zona Kendeng (Madura Strait Back Arc Thrust),” kata Daryono.

    Mekanisme sumber gempa menunjukkan bahwa gempa ini memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

    Daryono juga membeberkan fakta dampak gempa Sumenep dirasakan antara lain di Pulau Sapudi dalam skala intensitas V-VI MMI (merusak bangunan rumah). Di Sumenep, Pamekasan, Surabaya intensitas III-IV MMI. Di Tuban, Denpasar, Gianyar intensitas III MMI. Di Tabanan, Buleleng, Kuta, Banyuwangi intensitas II-III MMI. Di Lombok Utara, Mataram, Lombok Tengah, Malang, Blitar intensitas II MMI.

    1Gempa susulan (aftershocks) hingga Rabu (1/10/2025) pukul 12.00 WIB tercatat sebanyak 117 kali. Magnitudo gempa susulan terbesar yakni M4,4 dan terkecil M1,9.

    Gempa Sumenep memicu kerusakan bangunan rumah. Berdasarkan update sementara dari Tim CC112 dan gabungan  berbagai unsur, didapat data kerusakan rumah dari skala berat hingga ringan dan korban luka akibat gempa.

    Di Kecamatan Gayam

    1. Rumah: 121 unit

    2. Masjid: 6 unit

    3. Musala: 1 unit

    4. Bangunan Sekolah: 8 unit

    5. Puskesmas lt2 rusak ringan

    Kecamatan Nonggunong

    1. Rumah: 17 unit

    2. Masjid: 2 unit

    3. Musala: 1 unit

    4. Bangunan Sekolah: 3 unit

    Sedangkan di Kecamatan Talango 1 rumah terdata rusak. Sementara korban luka sebanyak 6 orang dirawat Puskemas Gayam. Di Kecamatan Batang-batang terdata 1 rumah rusak berada di Desa Benuaju Timur.

    Daryono menegaskan, kerusakan bangunan disebabkan karena hiposenter gempa yang dangkal, kondisi tanah lunak dan struktur bangunan lemah, tidak standar tahan gempa.

    “Sumenep dilintasi jalur sumber gempa sesar aktif dengan tingkat aktivitas kegempaan yang cukup tinggi, dan memiliki catatan sejarah gempa merusak dan tsunami beberapa kali,” ungkap Daryono.