Xcloud.id

kab/kota: Sumenep

  • Pemkab Sumenep Rehab Rumah Warga Terdampak Gempa di Pulau Sepudi

    Pemkab Sumenep Rehab Rumah Warga Terdampak Gempa di Pulau Sepudi

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai merehabilitasi rumah-rumah warga di Pulau Sepudi yang terdampak gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo beberapa waktu lalu.

    Berdasarkan data yang dihimpun, total terdapat 519 bangunan rusak. Rinciannya, rumah rusak ringan 192 unit, rusak sedang 165 unit, rusak berat 107 unit, dan rusak sangat berat 10 unit.

    Selain itu, fasilitas umum yang mengalami kerusakan meliputi 18 tempat ibadah rusak ringan, 11 rusak sedang, dan 4 rusak berat. Sedangkan untuk sarana pendidikan, tercatat 5 rusak ringan, 2 rusak sedang, dan 2 rusak berat. Kemudian 2 fasilitas kesehatan dilaporkan mengalami kerusakan ringan.

    Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri menghadapi ujian ini. Ia menyampaikan bahwa perbaikan rumah dengan kategori rusak ringan hingga sedang sudah mulai dikerjakan.

    “Mulai kemarin, perbaikan rumah yang rusak sedang maupun ringan sudah berjalan. Kami ingin masyarakat bisa segera menempati rumahnya kembali dengan layak dan aman,” katanya, Rabu (08/10/2025).

    Meski fokus awal rehab dilakukan untuk rumah yang rusak ringan dan sedang, namun bukan berarti rumah dengan kerusakan berat maupun sangat berat diabaikan. Hanya saja perlu waktu karena membutuhkan anggaran yang lebih besar.

    “Saat ini kami fokus dulu pada yang rusak ringan. Untuk yang rusak berat, perbaikan rumah kami lakukan tahap berikutnya,” terang Bupati.

    Menurutnya, rehabilitasi yang dilakukan tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga wujud kepedulian pemerintah agar masyarakat terdampak cepat bangkit.

    Untuk menjamin hasilnya tepat sasaran, tim teknis turun langsung melakukan pendataan dan pendampingan di lapangan.

    Gempa bumi magnitudo 6,5 terjadi di Sumenep pada Selasa (30/09/2025) jam 23.49 WIB. Berdasarkan rilis Badan Meterorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada koordinat 7.25 lintang selatan,114.22 bujur timur, dengan episenter gempa berada di laut 50 kilometer tenggara Sumenep dan Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep di kedalaman 11 kilometer.

    Jenis gempa bumi yang terjadi di Sumenep adalah gempa tektonik, yakni gempa dangkal yang disebabkan adanya aktivitas sesar aktif bawah laut. Gempa tersebut tidak berpotensi Tsunami. (tem/ian)

  • Belanja Daerah APBD Sumenep 2026 Defisit Lebih Dari Rp184 Miliar

    Belanja Daerah APBD Sumenep 2026 Defisit Lebih Dari Rp184 Miliar

    Sumenep (beritajatim.com) – Kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,03 triliun lebih. Sementara untuk belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,21 triliun lebih atau defisit sekitar Rp184,21 miliar jika dibandingkan dengan proyeksi pendapatan.

    “Nanti defisit itu akan tertutupi dari surplus di pembiayaan daerah sebesar Rp184,21 miliar lebih,” kata Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo, Rabu (8/10/2025).

    Rincian pendapatan 2026 terdiri atas penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp334,30 miliar lebih, transfer dari pusat Rp1,68 triliun lebih, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp10,75 miliar lebih.

    “Untuk pembiayaan daerah, proyeksi penerimaan sebesar Rp187,44 miliar lebih dan pengeluaran Rp3,22 miliar lebih atau surplus Rp184,21 miliar lebih,” terang Fauzi.

    Bupati Fauzi berharap pembahasan rancangan APBD 2026 dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan DPRD Sumenep, yakni hingga 21 Oktober 2025. Setelah penyampaian nota keuangan oleh bupati, tahapan selanjutnya adalah penyampaian pandangan umum setiap fraksi di DPRD Sumenep atas nota keuangan tersebut.

    Rencana keuangan daerah tahun depan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan strategis di berbagai sektor, terutama dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. [tem/ian]

  • Perketat Standar Keamanan Pangan, MBG di Jatim Targetkan 3,5 Juta Penerima Manfaat

    Perketat Standar Keamanan Pangan, MBG di Jatim Targetkan 3,5 Juta Penerima Manfaat

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menggelar Rapat Konsolidasi Regional di Jatim International Expo Convention Exhibition, Surabaya, Selasa (7/10/2025).

    Konsolidasi ini untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam aspek keamanan pangan dan higienitas. Dalam rapat tersebut, BGN menargetkan adanya sekitar 3,5 juta penerima manfaat MBG di Jatim.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana menekankan perlunya peningkatan sinergi antara semua pihak terkait, termasuk 1.327 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah ada di Jatim, untuk memastikan makanan yang disajikan sehat, gizi seimbang, dan aman dikonsumsi.

    Program ini ditujukan untuk berbagai kelompok, mulai dari anak dalam kandungan, ibu hamil, menyusui, hingga para siswa, sebagai investasi dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat menyambut Indonesia 2045. “Para penerima manfaat akan tumbuh dengan sehat, cerdas, dan kuat,” kata Dadan.

    Dadan juga menyebutkan bahwa Jatim merupakan salah satu provinsi yang progresif dalam implementasi MBG, dengan capaian rata-rata 30-40 persen di atas nasional. Pihaknya menargetkan Jatim akan mencapai di atas 50 persen dalam waktu dekat seiring dengan proses operasional dan sertifikasi mitra.

    Menanggapi kasus-kasus keracunan yang sempat terjadi, BGN meningkatkan standar pengawasan secara drastis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

    “Setiap masakan yang selesai dimasak, sebelum dibagikan akan di-rapid test sehingga kita akan tahu ada berbahaya atau tidak,” tegas Dadan.

    Selain itu, sebelum SPPG beroperasi, akan ada pra-sterilisasi. Air yang digunakan untuk memasak sementara ini harus air kemasan galon tersertifikasi, dan air untuk mencuci serta lainnya harus melalui saringan.

    BGN juga mewajibkan seluruh SPPG untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak operasional, bukan lagi sekadar administrasi. SPPG yang terbukti bermasalah akan dihentikan sementara untuk dievaluasi dan diinvestigasi.

    Kepala Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak melaporkan bahwa semua kabupaten/kota di Jatim telah membentuk Satgas pendukung. Terkait daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), khususnya di Sumenep dan Ponorogo, BGN akan membangun SPPG-nya, sementara pemda yang menentukan titik lokasinya.

    Emil juga menekankan tantangan menjaga kualitas dan logistik di wilayah kepulauan. “Hari ini, Insya Allah semua kabupaten/kota telah membentuk satgas untuk mendukung pelaksanaan MBG,” tuturnya.

    Sedangkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi upaya konsolidasi ini, terutama kemudahan dalam proses mendapatkan SLHS. Sebelumnya kewenangan sertifikasi ini ada di Kementerian Kesehatan, kini telah didelegasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

    “Penyelenggara SPPG saya mohon untuk proaktif berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan sertifikat SLHS,” ujar Khofifah.

    Ia berharap dengan penyempurnaan SOP dan persyaratan, misi besar Presiden Prabowo Subianto untuk penguatan visi dan Sumber Daya Manusia anak bangsa melalui MBG dapat tercapai maksimal. [ipl/suf]

  • Said Abdullah: Doktrin Pertahanan Semesta Presiden Prabowo Masih Relevan

    Said Abdullah: Doktrin Pertahanan Semesta Presiden Prabowo Masih Relevan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, menilai doktrin pertahanan semesta yang diusung Presiden Prabowo Subianto merupakan konsep yang tetap relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik global saat ini.

    Dia menyebut sistem ini tidak hanya menitikberatkan pada kekuatan militer, tetapi juga pada keterlibatan rakyat dan sumber daya nasional secara menyeluruh.

    “Doktrin pertahanan semesta dirumuskan oleh Jenderal AH Nasution dalam bukunya Pokok-Pokok Gerilya. Sifatnya melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam membangun pertahanan,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

    Menurut Said, tantangan pertahanan di era modern tidak hanya soal perang konvensional. Dunia kini, lanjut dia, juga dihadapkan pada bentuk perang baru seperti politik, ekonomi, budaya, dan siber yang membutuhkan kolaborasi antara militer dan masyarakat sipil.

    “Dalam perang non-konvensional, TNI dan Polri tentu memiliki keterbatasan. Karena itu diperlukan dukungan rakyat terlatih dan profesional di bidangnya masing-masing yang terintegrasi dengan kekuatan TNI dan Polri,” jelas Ketua Banggar DPR RI ini.

    Said juga mengungkap langkah Presiden Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan yang berhasil memperkuat struktur organisasi TNI. Beberapa di antaranya termasuk pembentukan satuan baru di tiga matra dan pembangunan berbagai brigade hingga batalion teritorial.

    “Sejak Presiden Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau membentuk enam Kodam baru, 14 Lantamal, tiga Lanud, satu Komando Operasi Udara, enam grup Kopassus, hingga 20 Brigade Teritorial,” ungkap dia.

    Politisi asli Sumenep ini menambahkan, industri pertahanan nasional seperti PT PAL dan PT Pindad juga perlu diperkuat untuk mendukung kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista).

    “Kita memiliki kemampuan membuat kapal perang, tank, senapan tempur, hingga pesawat tempur generasi 4.5 KF-21 Boramae. Namun proyek ini perlu percepatan agar Indonesia tidak tertinggal,” kata Said.

    Dari sisi anggaran, dia menyebut DPR selalu mendukung kebutuhan TNI untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF). Namun keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan utama.

    “Jika dibandingkan negara maju, anggaran pertahanan kita masih rendah. Tapi kami di Badan Anggaran DPR akan terus memperjuangkan peningkatannya,” ucap Said.

    Said menegaskan profesionalitas prajurit menjadi pondasi utama dalam membangun sistem pertahanan yang kuat. Said menegaskan pentingnya profesionalitas prajurit TNI yang netral dari politik praktis dan fokus pada pertahanan negara.

    “Profesionalitas TNI berarti netral dari politik praktis dan fokus pada tugas pertahanan. Bravo, Dirgahayu TNI ke-80 tahun. Jadilah patriot bangsa yang gagah berani,” pungkas Said Abdullah. [asg/ted]

  • Simpan Sabu di Silikon HP, Warga Ganding Sumenep Dibekuk Polisi

    Simpan Sabu di Silikon HP, Warga Ganding Sumenep Dibekuk Polisi

    Sumenep (beritajatim.com) – A (29), warga Dusun Polay Barat, Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep Madura dibekuk Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sumenep karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu.

    “Tersangka A ditangkap di area tanah tegalan Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding. Dia membawa sabu siap edar,” kata Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti S, Minggu (05/10/2025).

    Penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat, yang mencurigai aktivitas tersangka. Aparat Satresnarkoba pun melakukan penyelidikan. Setelah mendapat informasi valid, anggota melakukan penangkapan terhadap tersangka yang sedang berada di sebuah tegalan.

    “Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan dua poket plastik klip berisi sabu yang disembunyikan di bungkus rokok dan disimpab di balik silikon handphone milik pelaku,” ungkap Widiarti.

    Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa sabu dengan total berat bersih 0,15 gram, 1 handphone merek Realme warna biru, 1 bungkus rokok, 1 sendok sabu dari sedotan plastik, dan 1 sepeda motor Yamaha Gear warna putih nopol M 4954 XB.

    “Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka A mengakui bahwa seluruh barang bukti itu miliknya. Sekarang pelaku beserta barang buktinya diamankan di Mapolres Sumenep untuk proses penyidikan lebih lanjut,” terang Widiarti.

    Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

    “Kami berkomitmen untuk memerangi peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Sumenep. Tidak ada ruang bagi pengedar maupun pengguna narkoba,” tandasnya. (tem/but)

  • Main di Pantai, Dua Balita Sumenep Meninggal Dunia Tenggelam

    Main di Pantai, Dua Balita Sumenep Meninggal Dunia Tenggelam

    Sumenep (beritajatim.com) – Nasib nahas menimpa dua balita asal Desa Kalisangka, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep Madura.

    Dua bocah masing-masing berinisial MBN (2 tahun) dan AA (4 tahun), ditemukan meninggal tenggelam di Pantai Mamburit.

    “Saat ditemukan, air laut kondisinya pasang. Jasad dua anak ini mengapung di pinggir pantai,” kata Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti S, Minggu (05/10/2025).

    Peristiwa tragis itu terjadi awalnya dua balita tersebut tengah bermain di sekitar rumahnya. Namun hingga satu jam berlalu, keduanya tidak lagi terlihat di sekitar rumahnya. Orang tua korban bersama warga kemudian melakukan pencarian.

    “Saat pencarian di pinggir pantai itulah warga melihat ada dua jasad anak kecik mengapung,” ungkap Widiarti.

    Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera mengevakuasi korban ke rumah masing-masing. Petugas Polsek Kangean yang tiba di lokasi langsung melakukan pengecekan, mencatat keterangan saksi, dan berkoordinasi dengan pihak keluarga.

    Kapolsek Kangean AKP Datun Subagyo menjelaskan, keluarga korban menolak dilakukan proses hukum maupun visum terhadap jenazah korban.

    “Mereka menganggap ini sebagai takdir Yang Maha Kuasa dan mengikhlaskan kepergian korban,” terangnya.

    Karena menolak otopsi, orang tua korban pun diminta untuk menandatangani surat pernyataan keberatan. “Tapi tadi sempat dilakukan pemeriksaan awal. Memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun unsur kesengajaan atas kematian korban,” ungkapnya. (tem/aje)

  • Desa Pujiharjo Malang Jadi Kampung Nelayan Merah Putih Prioritas Presiden Prabowo

    Desa Pujiharjo Malang Jadi Kampung Nelayan Merah Putih Prioritas Presiden Prabowo

    Malang (beritajatim.com) – Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, menjadi salah satu lokasi yang akan dikembangkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dalam rangka Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan mereka.

    Jovan Pramaditya, PIC KNMP Malang, mengungkapkan bahwa target jangka panjang program ini adalah tercapainya 1000 titik KNMP di seluruh Indonesia pada tahun 2027. Untuk tahun 2025, Presiden Prabowo menargetkan adanya 100 titik KNMP yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua.

    “Pada tahun 2025 ini ditargetkan tercapai 100 titik KNMP di seluruh wilayah Indonesia. Untuk target 100 KNMP mulai dari Aceh sampai Papua,” ujar Jovan dalam wawancara dengan beritajatim.com, Minggu (5/10/2025).

    Desa Pujiharjo, yang terletak di pesisir Kabupaten Malang, dipilih sebagai salah satu lokasi utama pembangunan KNMP. Program ini juga sudah dimulai di beberapa daerah lain, seperti Desa Dapenda di Sumenep, Desa Bulumeduro di Tuban, dan Desa Lateng di Banyuwangi.

    Jovan menambahkan, “Kampung nelayan merah putih ini program prioritas Presiden Prabowo. Pembangunan di Malang ini lebih cepat. Kita perkirakan 31 Desember 2025 sudah selesai.”

    Proyek pembangunan KNMP di Pujiharjo meliputi berbagai fasilitas yang akan mendukung kegiatan nelayan dan masyarakat sekitar. Salah satu komponen penting dari proyek ini adalah pembangunan pabrik es atau cool storage, yang akan membantu nelayan dalam menyimpan hasil tangkapan mereka.

    Selain itu, akan dibangun POM bensin mini, dermaga tambat perahu, area perbengkelan, koperasi merah putih, serta kios makanan dan pusat kuliner untuk meningkatkan ekonomi lokal.

    Kepala Desa Pujiharjo, Hendik Arso, menjelaskan bahwa lahan seluas 1 hektar telah disiapkan untuk proyek tersebut. “Lahan yang sudah kami siapkan seluas 1 hektar milik tanah desa. Saat ini pembangunan area KNMP masih berlangsung,” ujar Hendik.

    Menurut data BPS 2024, jumlah penduduk di Desa Pujiharjo mencapai 6.847 jiwa. Hendik juga menambahkan bahwa jumlah nelayan di desa tersebut telah meningkat, dengan lebih dari 500 nelayan baru bergabung. “Ada banyak perahu berukuran sedang. Daerah kami juga penghasil lobster terbaik,” ujarnya.

    Dengan berbagai fasilitas yang tengah dibangun, KNMP di Pujiharjo diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan, dengan mendukung kegiatan ekonomi mereka dan meningkatkan kualitas hidup. [yog/suf]

  • 435 Bangunan Rusak Akibat Gempa di Sumenep

    435 Bangunan Rusak Akibat Gempa di Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Sebanyak 435 bangunan mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi di wilayah Sumenep, Madura. Bangunan yang mengalami kerusakan tersebut terdiri dari rumah, masjid, musholla, Puskesmas, dan sekolah. Data tersebut merupakan hasil pembaruan hingga Sabtu (4/10/2025).

    “Data kerusakan bangunan akibat gempa tersebut merupakan hasil verifikasi lapangan atau pendataan Tim Reaksi Cepat (TRC), berkoordinasi dengan para camat di wilayah terdampak,” kata Kepala BPBD Sumenep Ahmad Laily Maulidi.

    Dari 435 bangunan yang rusak tersebut, tercatat tingkat kerusakan rumah warga sebanyak 139 unit rusak ringan, 150 unit rusak sedang, 100 unit rusak berat dan 10 unit rusak sangat berat.

    Selain rumah warga, masjid dan musholla juga ikut rusak terdampak gempa. Rincian tingkat kerusakannya adalah 13 rusak ringan, 9 rusak sedang dan 4 rusak berat.

    Kemudian juga sejumlah gedung sekolah juga mengalami kerusakan dengan rincian tingkat kerusakan sebagai berikut. Rusak ringan 4 sekolah, rusak sedang 2, dan rusak berat 2. Sedangkan untuk fasilitas umum, berupa Puskesmas dan Polindes dilaporkan mengalami kerusakan ringan.

    “Data ini sifatnya masih sementara ya. Karena tim kami di lapangan terus ‘up dating’ data di berbagai lokasi terdampak gempa,” terang Laily.

    Ia menambahkan, pihaknya bersama berbagai unsur terkait juga mengintensifkan pemantauan di wilayah terdampak untuk memastikan seluruh data kerusakan telah terverifikasi.

    “Kami juga melakukan asesmen untuk menentukan langkah selanjutnya untuk menentukan bantuan selanjutnya berupa bantuan stimulan rehab rumah korban,” ungkapnya.

    Sampai saat ini tim gabungan Pemkab Sumenep masih melakukan pendistribusian logistik kepada korban gempa Sapudi. Selain dari Pemkab, bantuan juga datang dari Kementerian Sosial, serta dari pihak swasta.

    Gempa bumi magnitudo 6,5 terjadi di Sumenep pada Selasa (30/09/2025) jam 23.49 WIB. Berdasarkan rilis Badan Meterorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada koordinat 7.25 lintang selatan,114.22 bujur timur, dengan episenter gempa berada di laut 50 kilometer tenggara Sumenep dan Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep di kedalaman 11 kilometer.

    Jenis gempa bumi yang terjadi di Sumenep adalah gempa tektonik, yakni gempa dangkal yang disebabkan adanya aktivitas sesar aktif bawah laut. Gempa tersebut tidak berpotensi Tsunami. [tem/suf]

  • Peta Rawan Gempa Bumi di Jawa Timur: Sumenep dan Surabaya Termasuk

    Peta Rawan Gempa Bumi di Jawa Timur: Sumenep dan Surabaya Termasuk

    Morfologi wilayah di sekitar pusat gempa bumi Sumenep bervariasi mulai dari dataran aluvial di daerah pantai hingga perbukitan bergelombang di wilayah tengah Pulau Sapudi dan Pulau Madura.

    Kondisi morfologi di sekitar sumber gempa memperlihatkan kondisi umur batuan di sekitar sumber gempa bumi. Keberadaan batuan muda serta sedimen permukaan yang telah mengalami pelapukan berpotensi memperkuat guncangan gempa bumi, sehingga intensitas guncangan di permukaan dapat lebih besar dibandingkan di daerah dengan batuan kompak.

    “Kekerasan batuan di wilayah Sumenep dipengaruhi oleh umur dan litologi, batuan yang lebih muda atau telah mengalami pelapukan memiliki kekuatan lebih rendah dibandingkan batuan tua dan kompak,” sebut Wafid.

    Berdasarkan kondisi geologi dan geoteknik, wilayah sekitar pusat gempa bumi di Sumenep dapat diklasifikasikan ke dalam kelas tanah D (tanah sedang) dan E (tanah lunak) berdasarkan nilai Vs30, sehingga variasi tingkat amplifikasi guncangan gempa bumi sangat bergantung pada kondisi setempat.

    Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), guncangan gempa bumi ini dirasakan dengan intensitas MMI (Modified Mercalli Intensity) V-VI MMI di Pulau Sapudi, IV MMI di Sumenep, III-IV MMI di Pamekasan, Situbondo, Sampang, dan Surabaya, III MMI di Tuban dan Gianyar, II-III MMI di Tabanan, Probolinggo, Denpasar, Buleleng, Lumajang, Kuta, Banyuwangi, Bangkalan, Jember, Sidoarjo, dan Mojokerto, serta II MMI di Lombok Tengah, Lombok Utara, Blitar, Bondowoso, dan Malang.

    “Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, daerah yang berada dekat dengan sumber gempa bumi terletak pada kawasan rawan bencana gempa bumi rendah hingga menengah,” ujar Wafid.

     

  • Korupsi Dana Hibah Jatim: Uang Buat Rakyat jadi Bancakan eks Ketua DPRD

    Korupsi Dana Hibah Jatim: Uang Buat Rakyat jadi Bancakan eks Ketua DPRD

    Kasus korupsi yang membelit Kusnadi merupakan pengembangan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.

    Dari 21 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah, empat orang di antaranya penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

    Dari empat orang tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara dan satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

    Untuk 17 orang tersangka pemberi suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

    KPK pada 20 Juni 2025, mengungkapkan pengucuran dana hibah yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk sementara terjadi pada sekitar delapan kabupaten di Jatim.

     

    Berikut daftar 21 tersangka:

    A. Empat tersangka penerima suap kasus dana hibah Jatim

     

    1. Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Kusnadi (KUS)

     

    2. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Anwar Sadad (AS)

     

    3. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Achmad Iskandar (AI)

     

    4. Staf Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono (BGS)

     

    B. 17 tersangka pemberi suap kasus dana hibah Jatim

     

    1. Anggota DPRD Jatim 2019-2024 Mahfud (MHD)

     

    2. Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024 Fauzan Adima (FA)

     

    3. Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024 Jon Junaidi (JJ)

     

    4. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Heriyadi (AH)

     

    5. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Affandy (AA)

     

    6. Pihak swasta dari Sampang, Abdul Motollib (AM)

     

    7. Pihak swasta dari Probolinggo, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch. Mahrus (MM)

     

    8. Pihak swasta dari Tulungagung, A. Royan (AR)

     

    9. Pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan (WK)

     

    10. Mantan Kepala Desa dari Tulungagung, Sukar (SUK)

     

    11. Pihak swasta dari Bangkalan, Ra Wahid Ruslan (RWR)

     

    12. Pihak swasta dari Bangkalan, Mashudi (MS)

     

    13. Pihak swasta dari Pasuruan, M. Fathullah (MF)

     

    14. Pihak swasta dari Pasuruan, Achmad Yahya (AY)

     

    15. Pihak swasta dari Sumenep, Ahmad Jailani (AJ)

     

    16. Pihak swasta dari Gresik, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin (HAS)

     

    17. Pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra (JPP).