kab/kota: Sumedang

  • Legislator: Penetapan Hasto Kristiyanto Harus Bebas dari Tendensi Politik

    Legislator: Penetapan Hasto Kristiyanto Harus Bebas dari Tendensi Politik

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus murni merupakan penegakan hukum yang adil.

    “Kami di Komisi III DPR RI terus mendorong agar setiap kasus yang ditangani KPK dilakukan dengan lurus dan murni. Jangan sampai ada kesan bahwa penegakan hukum memiliki tendensi politik,” ujar Rudianto saat dihubungi Antara, Rabu (25/12).

    Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam proses hukum agar tidak menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.

    “Menemukan kesalahan itu sah, tapi mencari-cari kesalahan jelas tidak boleh,” tambahnya.

    BACA JUGA: Pantau Kondusifitas Nataru, DPRD Kabupaten Sumedang Kunjungi Pos Pam Wilayah Barat

    Sebagai politisi, Rudianto mengaku tidak mudah memberikan komentar terkait kasus Hasto. Namun, sebagai legislator di bidang hukum, ia tetap menghormati proses yang sedang berjalan.

    “Jika ada keberatan atas penetapan tersangka, pasti ada mekanisme hukum yang tersedia untuk digunakan,” ujarnya.

    Rudianto juga mengingatkan bahwa jika masyarakat melihat penegakan hukum oleh KPK cenderung bermuatan politik, kepercayaan terhadap lembaga antirasuah ini akan tergerus.

    Dia berharap pimpinan KPK yang baru dilantik dapat menjaga keadilan dan memastikan penegakan hukum berjalan dengan murni.

    “Kalau ada tuduhan KPK menargetkan individu tertentu atau ada unsur politik, itu akan merusak citra lembaga. Oleh karena itu, KPK harus menunjukkan profesionalitas dan menjaga keadilan,” katanya.

    BACA JUGA: Hasto Kristiyanto Tersangka, KPK Perkuat Posisi Sebagai Alat Kekuasaan untuk Memukul Lawan

    Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap terkait Harun Masiku kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

    “Penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP,” ungkap Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

    Menurut Setyo, Hasto berperan aktif dalam upaya memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui suap kepada Komisioner KPU.

    Rudianto berharap kasus ini dapat ditangani secara transparan dan profesional, sehingga mencerminkan penegakan hukum yang adil tanpa ada pengaruh politik.

  • Pantau Kondusifitas Nataru, DPRD Kabupaten Sumedang Kunjungi Pos Pam Wilayah Barat

    Pantau Kondusifitas Nataru, DPRD Kabupaten Sumedang Kunjungi Pos Pam Wilayah Barat

    JABAR EKSPRES – Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru (Pos Pam Nataru) dinilai sangat membantu masyarakat, dalam memberikan rasa aman serta kenyamanan khususnya ketika menikmati liburan.

    Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Jafar bersama anggota lainnya dari daerah pemilihan (Dapil) 5, melakukan kunjungan pamantauan ke Pos Pam Nataru wilayah Barat.

    Anggota DPRD Sumedang yang turut hadir itu, yakni Ketua Komisi 1, Asep Kurnia dari Fraksi Golkar, Herman Habibuloh (PKB) Ledy puspita (Golkar) dan Elah karmilah (PPP).

    BACA JUGA: Cair Rp400.000 Ke Akun Lewat Tips & Trik Cara Dapat Uang Tercepat 2024

    “Hari mewakili DPRD Kabupaten Sumedang melakukan pemantauan Pos Pam Nataru di wilayah Sumedang hari ini ke bagian Barat, di Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor,” katanya kepada Jabar Ekspres, Rabu (25/12).

    Jafar menerangkan, pemantauan ini dilakukan guna berkoordinasi sekaligus mengecek kondusifitas di setiap Pos Pam Nataru.

    “Alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, semua kondusif, lancar dan arus lalu lintas juga lancar,” terangnya.

    BACA JUGA: Info KUR BRI 2025, Ini Syarat & Cara Mengajukan Via Online

    Menurutnya, perayaan Natal yang berlangsung dapat aman dan terkendali, salah satu faktornya karena kinerja para petugas di setiap titik Pos Pam Nataru.

    Pemantauan ke setiap Pos Pam Nataru juga bertujuan untuk mendukung penuh para petugas yang berjaga, bahkan DPRD Kabupaten Sumedang memberikan support berupa mie cup instan hingga kopi.

    “Ini dalam rangka memberikan support dan semangat kepada keamanan Polsek, Koramil serta semua instansi terkait dalam upaya menciptakan kondusifitas di wilayah,” bebernya.

    BACA JUGA: Satrio Sugeng Prayitno, Maestro Dibalik Pembangunan Jalan di Perbatasan Indonesia

    Jafar menilai, semua Pos Pam Nataru di Kabupaten Sumedang cukup lengkap, sehingga siap memberikan layanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan liburan.

    Adapun untuk Pos Pam Nataru di Kecamatan Cimanggung, dia menerima masukan mengenai kurangnya pencahayaan dari lampu penerangan jalan umum (PJU).

    “Masukan tadi PJU mati, saya langsung hubungi Dishub agar bisa menyala kembali. Alhamdulillah kelengkapan (fasilitas Pos Pam) sudah (terpenuhi),” imbuhnya.

  • Libur Natal, Volume Kendaraan Menuju Puncak dan Bandung Meningkat

    Libur Natal, Volume Kendaraan Menuju Puncak dan Bandung Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA – Operator jalan tol pelat merah PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) mencatat adanya peningkatan volume kendaraan menuju Bandung dan Puncak di exit gerbang tol (GT) Ciawi, GT Pasteur, dan GT Cileunyi.

    Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Widiyatmiko Nursejati menjelaskan bahwa volume transaksi di GT Ciawi 1 menuju puncak tercatat tembus 37.707 pada 24 Desember 2024. 

    “Transaksi di GT Ciawi 1 sebanyak 37.707 kendaraan atau sebesar 18.11% dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 31.926 kendaraan,” jelas Widiyatmiko dalam keterangan resmi, Rabu (25/12/2024). 

    Sementara itu, JSMR juga mencatat adanya peningkatan volume kendaraan yang bergerak dari Jakarta menuju Bandung via Jalan Tol Padaleunyi. 

    Adapun, kemarin pada H-1 Natal 2024 volume lalu lintas sebanyak 31.721 kendaraan menuju Bandung atau Jakarta melalui GT Cileunyi. Di mana, volume lalin itu meningkat 13,14% dari lalin normal yakni sebanyak 28.038 kendaraan.

    Sementara itu, volume lalu lintas transaksi dari arah Bandung atau Jakarta menuju Rancaekek atau Sumedang melalui GT Cileunyi tercatat 35.704 kendaraan atau lebih tinggi 40.35% dibanding lalu lintas normal sebanyak 25.440 kendaraan.

    Kemudian, volume lalu lintas yang bergerak menuju Kota Bandung melalui GT Pasteur tercatat mencapai 38.222 kendaraan atau lebih tinggi 52.49% dibanding lalu lintas normal sebanyak 25.066 kendaraan. 

    Selanjutnya, volume lalu lintas transaksi GT Pasteur meninggalkan Kota Bandung tercatat 32.208 atau lebih tinggi 12.11% dari lalin normal sebanyak 28.730.

    “Jasa Marga melalui Satuan Tugas Jasa Marga Siaga Natal dan Tahun Baru 2024 berkomitmen mempersiapkan layanan yang prima selama libur panjang akhir tahun, khususnya pada masa puncak libur perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, baik dari sisi operasi, transaksi, dan layanan preservasi,” pungkasnya. 

  • Borok Industri Tekstil Terkuak: 30 Pabrik Tutup, Korban PHK Berjatuhan

    Borok Industri Tekstil Terkuak: 30 Pabrik Tutup, Korban PHK Berjatuhan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia satu per satu terungkap jadi sorotan di tahun 2024. Mulai dari penurunan utilisasi atau kapasitas produksi pabrik, pemutusan hubungan kerja (PHK) beruntun, hingga penutupan pabrik.

    Sebenarnya, kondisi ini bukan terjadi di tahun 2024 saja. Namun, sudah sejak tahun 2022 lampau. Bahkan, secara diam-diam, telah berulang kali ambruk, meski kemudian mampu bangkit lagi.

    Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, saat ini industri TPT nasional mengalami deindustrialisasi tahap 3.

    Tahun 2001 terjadi (deindustrialisasi) karena krisis. Lalu perior 2012-2014 efek FTA (free trade agreement/ perjanjian perdagangan bebas) dengan China. Lalu tahun 2022-2024 imbas pandemi Covid-19, geopolitik global, hingga oversupply China,” katanya kepada CNBC Indonesia, belum lama ini.

    Hal itu disampaikannya merespons pernyataan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Edy Priyono.

    Dalam Seminar Nasional – Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi yang ditayangkan kanal Youtube INDEF, Kamis (3/10/2024), Edy mengatakan, seperti yang sering disampaikan para akademisi, pengamat, maupun kritikus, Indonesia memang sudah mengalami deindustrialisasi. Yaitu, kondisi di mana sektor industri pengolahan (manufaktur) tak lagi menjadi pendorong utama ekonomi RI. Disertai penurunan kontribusinya terhadap PDB nasional.

    Edy memaparkan, deindustrialsiasi dini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2001.

    Disebutkan, selama 10 tahun pemerintahan, pertumbuhan industri manufaktur selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Sehingga, kontribusi manufaktur terus menurun hingga pada tahun 2023 hanya 18,67%.

    “Memang ada, gejala deindustrialisasi dini,” katanya, dikutip Selasa (8/10/2024).

    Sementara itu, Redma memaparkan, sejak tahun 2022, setidaknya sudah ada 1 juta orang yang jadi korban PHK di industri TPT nasional.

    “Dari total 1 juta yang PHK itu sekitar 50% adalah pekerja di industri garmen, disusul pabrik tenun, spinning. Jadi Permendag ini harus diimplementasikan betul,” katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (19/3/2024).

    Perlambatan ekonomi dunia yang menyebabkan anjloknya permintaan di pasar-pasar ekspor utama produk TPT Indonesia jadi salah satu pemicu maraknya PHK. Ditambah lagi, serbuan barang TPT impor, baik legal maupun ilegal, sehingga mengikis porsi pasar bagi industri di dalam negeri.

    “Sejak kuartal keempat tahun 2022, PHK di industri tekstil itu ada mencapai 1 juta sebenarnya. Itu kalau kita hitung dari utilisasi pabrik,” ujarnya.

    “Waktu utilisasi kita 80%, tenaga kerja langsung itu ada 3,7 juta orang. Ini di industri TPT ya. Ketika kemarin turun ke 45%, sebenarnya tenaga kerja itu berkurangnya ada 1 juta orang. Ini sejak tahun 2022,” paparnya.

    “Kan tidak mungkin dari utilisasi yang 80% turun jadi 45%, tenaga kerja yang berkurang hanya 50%,” sambung Redma.

    Dalam 2 tahun terakhir, sebutnya, sudah banyak pabrik tutup. Dia pun menyebut, ada 30 pabrik bergerak di sektor TPT yang sudah tutup.

    “Terbaru ada BUMN, PT Primissima, yang baru tutup kemarin. Jadi sudah ada 30 pabrik tutup, berhenti produksi. Ada memang yang merelokasi sebagian pabriknya,” kata Redma.

    “Masih banyak industri yang terdampak namun tidak melaporkan,” kata Redma.

    Penutupan pabrik tersebut menyebabkan lebih dari 11.207 orang pekerja kehilangan pekerjaannya. Angka ini belum mencakup secara total keseluruhan PHK karena ada perusahaan yang jumlah PHK-nya tidak diketahui.

    Berikut daftar 30 perusahaan TPT yang tutup-berhenti produksi sejak triwulan II tahun 2022, mengutip data APSyFi (per 6 November 2024):

    1. PT LAWE ADYAPRIMA
    2. PT GRAND PINTALAN
    3. PT CENTEX – SPINNING MILLS
    4. PT DAMATEX
    5. PT ARGO PANTES -BEKASI
    6. PT ASIA CITRA PRATAMA
    7. PT KAHA APOLLO UTAMA
    8. PT MULIA CEMERLANG ABADI
    9. PT LUCKY TEKSTIL (PHK 100 ORG)
    10. PT GRAND BEST (PHK 300 ORG)
    11. PT DELTA MERLIN TEKSTIL I DUNIATEX GRUP (PHK 660 ORG)
    12. PT DELTA MERLIN TEKSTIL II DUNIATEX GRUP (PHK 924 ORG)
    13. PT PULAUMAS TEKSTIL (PHK 460)
    14. PT TUNTEX (TUTUP & PHK 1163 orang)
    15. AGUNGTEX GRUP (2000-an orang dirumahkan)
    16. PT KABANA (PHK 1200-an)
    17. PT PISMATEX (PAILIT & PHK 1700-an)
    18. PT SAI APAREL (relokasi sebagian)
    19. PT ADETEX (500-an dirumahkan)
    20. PT NIKOMAS (bertahap ribuan pekerja)
    21. PT CHINGLUH (2000-an pekerja)
    22. PT HS APAREL (tutup)
    23. PT STARPIA (tutup)
    24. PT DJONI TEXINDO
    25. PT EFENDI TEXTINDO
    26. PT FOTEXCO BUSANA INTERNATIONAL
    27. PT WISKA SUMEDANG (tutup & PHK 700-an)
    28. PT ALENATEX (tutup & PHK 700-an)
    29. PT KUSUMA GROUP (3 perusahaan tutup & PHK 1500-an)
    30. PT PRIMISSIMA (PHK 402 orang).

    Industri Tekstil RI Terancam Punah?

    Terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Impor (GPEI) Benny Soetrisno mengusulkan 3 jurus utama yang dinilai strategis akan mencegah keruntuhan industri TPT nasional yang kini sudah sistemik.

    Di mana, industri TPT yang tumbang tak lagi di hilir, tapi mulai menular ke pabrik yang semakin hulu.

    Dia mengatakan, penyebab petaka sistemik yang terjadi di industri TPT nasional adalah membanjirnya barang-barang impor asal China, baik legal maupun ilegal.

    “Produk hilir dibanjiri impor dari China, baik legal maupun ilegal. Sehingga industri hilir tekstil banyak yang tutup dan tidak membeli bahan baku dari industri hulu dalam negeri,” kata Benny kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (5/11/2024).

    “Kalau dibiarkan, akan tidak ada lagi industri TPT di negeri ini. Yang ada tinggal konsumen TPT,” tukasnya.

    Sebelumnya, mengutip catatan satu serikat pekerja saja, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), sejak awal tahun hingga September 2024 sudah ada 15.114 orang pekerja yang jadi korban PHK di industri TPT nasional.

    Mulai dari pabrik hilir hingga bahan baku seperti kain.

    Ini belum termasuk pabrik lain yang PHK karena efisiensi atau tutup, yang dinyatakan pailit, atau tutup sementara, yang bukan tempat anggota KSPN bekerja.

    (dce/dce)

  • Ada 17 Tusukan di Tubuh Abid, Korban Pembunuhan Jalan Ir Soekarno Mojokerto 

    Ada 17 Tusukan di Tubuh Abid, Korban Pembunuhan Jalan Ir Soekarno Mojokerto 

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pelaku Sudarwo (38) membunuh korban, Abid Yuliandi Muyafa (36) menggunakan pisau jenis komando dengan panjang sekitar 30 cm. Pelaku menusuk pemuda asal Jalan Merapi V RT 4 Kelurahan Wates, Kecamatan Megersari, Kota Mojokerto ini sebanyak 17 kali hingga tewas.

    Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota, AKP Achmad Rudi Zaeny mengatakan, pembunuhan tersebut sudah direncana pelaku sejak pelaku melakukan aksi pembakaran rumah korban pada bulan September 2023 lalu. Sebelum korban dibunuh, pelaku mengajak korban jalan-jalan dan ngopi serta minum minuman keras (miras).

    “Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB tersangka menjemput korban dan mengajak ngopi di warung kopi di Jalan Benteng Pancasila. Setelah itu, sekira pukul 22.00 WIB pelaku mengajak korban ke rumah kakak tersangka untuk menjual HP pelaku dan uang tersebut akan digunakan untuk membeli minuman keras,” ungkapnya, Senin (23/12/2024).

    Uang hasil penjualan Handphone (HP) tersebut juga rencananya untuk digunakan sebagai bekal melarikan diri. Kamis (31/10/2024) sekira pukul 02.00 WIB, lanjut Kasat, pelaku pergi ke warung kopi lagi untuk membayar kekuangan uang beli kopi sebelumnya hingga pukul 03.30 WIB. Selanjutnya pelaku mengajak korban jalan-jalan.

    “Tersangka mengajak minum minuman keras di depan warungnya PAAT. Setelah pelaku minum miras kemudian pelaku mengajak korban pulang ke rumah pelaku. Pelaku membuatkan teh untuk korban dan saat itu pelaku mengambil pisau jenis komando dan pelaku selipkanı di perut pelaku,” jelasnya.

    Selanjutnya pelaku dan korban pergi ke daerah Balongcangkring dengan menggunakan sepeda motor milik tersangka dengan posisi pelaku membonceng korban. Setelah sampai di Balongcangkring, pelaku menyuruh korban untuk membonceng dengan posisi di depan dan pelaku di belakang.

    Pelaku pembunuhan di Jalan Ir Soekarno Mojokerto, Sudarwo (38) [Foto : Misti/beritajatim.com]“Sesampainya di pinggir Jalan Ir Soekarno, pelaku mengeluarkan pisau dari balik jaket yang awalnya diselipkan di perut. Pelaku menusukkan ke bagian perut korban sebanyak 2 kali hingga terjatuh dari sepeda motor. Korban berusaha melarikan diri dan dikejar pelaku serta menikam hingga terjadi pergumulan,” ujarnya.

    Akibat pergumulan tersebut keduanya terjatuh di plengsengan bawah Jalan Ir Soekarno Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Pelaku kemudian menusuk korban lagi hingga 15 kali tusukan mengenai bagian badan korban hingga korban tidak bergerak lagi.

    “Melihat korban tak bergerak, pelaku memasukkan pisau jenis komando yang diselipkan di perut lalu pelaku naik ke jalan dan pulang ke rumah. Sampai di rumah, pelaku langsung mencuci pisau jenis komando dan merendam baju milik pelaku ke bak kamar mandi dan mandi, usai mandi pelaku pergi dari rumah,” tuturnya.

    Usai membunuh korban, lanjut Kasat, pelaku melarikan diri berpindah-pindah tempat hingga akhirnya terakhir tersangka di Bandung saat berjualan cilok keliling. Hampir dua bulan pelarian, sejumlah kota di singgahi pelaku dan melakukan sejumlah pekerjaan hingga mengamen untuk bertahan hidup.

    “Pelaku melarikan diri ke Surabaya, Kendal satu minggu, Subang dua minggu, Sumedang jualan bakpau dan mengamen. Tengerang dan saat di Bandung pelaku berhasil diamankan, yakni saat berjualan cilok keliling tepatnya di Kelurahan Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat,” tegasnya. [tin/but]

  • H-5 Nataru, Lalu Lintas di Tol Jabodetabek hingga Jabar Terjadi Peningkatan

    H-5 Nataru, Lalu Lintas di Tol Jabodetabek hingga Jabar Terjadi Peningkatan

    loading…

    Kepadatan kendaraan terlihat di Tol Jakarta-Cikampek jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Foto/MPI/Ilustrasi.dok

    JAKARTA – Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Widiyatmiko Nursejati menyebut, pada H-5 perayaan Natal 2024 atau 20 Desember 2024, Jasamarga Metropolitan Tollroad mencatat peningkatan lalu lintas di Tol Jabotabek dan Jawa Barat.

    “Lalu Lintas Jabodetabek. Volume lalu lintas yang meninggalkan Jabodetabek menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta dan menuju Puncak atau Sukabumi dan sekitarnya yang terdistribusi melaui Gerbang Tol (GT) Cengkareng, GT Benda Utama dan GT Ciawi, Total tercatat sebanyak 160.738 kendaraan atau meningkat 6.19% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 151.374 kendaraan transaksi,” ujarnya, Sabtu (21/12/2024).

    Adapun rinciannya, di GT Cengkareng, volume lalu lintas transaksi di GT Cengkareng sebanyak 88.125 kendaraan atau meningkat sebesar 5.15% teradap lalu lintas transaksi normal 83.805 kendaraan. Lalu, di GT Benda Utama. Volume lalu lintas transaksi di GT Benda Utama sebanyak 31.710 kendaraan atau meningkat sebesar 10.52% dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 28.691 kendaraan.

    “GT Ciawi 1. Peningkatan volume lalu lintas transaksi di GT Ciawi 1 sebanyak 40.903 kendaraan atau sebesar 5.21% dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 38.878 kendaraan,” paparnya.

    Dia mengungkap, pantauan volume lalu lintas di wilayah Jawa Barat, total sebanyak 137.851 kendaraan atau meningkat sebanyak 14.22% terhadap volume lalu lintas transaksi normal yaitu 120.686 kendaraan transaksi di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya melalui jalan tol ruas Padaleunyi yang terdistribusi melalui GT Cileunyi dan GT Pasteur.

    Rinciannya, di GT Cileunyi Jalan Tol Padaleunyi, tercatat pantauan volume lalu lintas sebanyak 32.442 kendaraan menuju Bandung atau Jakarta melalui GT Cileunyi. Volume lalu lintas transaksi di GT tersebut lebih tinggi 8.59% dari lalin normal yaitu sebanyak 29.876 kendaraan.

    Widiyatmiko menambahkan, volume lalu lintas transaksi dari arah Bandung atau Jakarta menuju Rancaekek atau Sumedang melalui GT Cileunyi tercatat 32.716 kendaraan atau lebih tinggi 8.01% dibanding lalu lintas normal sebanyak 30.291 kendaraan.

    Sementara itu, volume lalu lintas transaksi GT Pasteur meninggalkan Kota Bandung tercatat 32.856 atau lebih tinggi 3.88% dari lalin normal sebanyak 32.628 dan volume lalu lintas transaksi yang menuju Kota Bandung melalui GT Pasteur tercatat 39.837 kendaraan atau lebih tinggi 42.83% dibanding lalu lintas normal sebanyak 27.891 kendaraan,” katanya.

    (cip)

  • Lalin Tol Jabodetabek dan Jabar H-5 Natal Meningkat, Tertinggi di Pasteur

    Lalin Tol Jabodetabek dan Jabar H-5 Natal Meningkat, Tertinggi di Pasteur

    Jakarta

    Terjadi peningkatan volume lalu lintas (lalin) transaksi di ruas tol wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat pada H-5 Natal 2024. Volume tertinggi terjadi di Gerbang Tol Pasteur.

    Berdasarkan keterangan Jasa Marga pada Sabtu (21/12/2024), H-5 perayaan Natal tahun 2024 atau 20 Desember 2024, tercatat peningkatan lalu lintas di sekitar Jalan Tol Jabotabek dan Jawa Barat

    Data sebagai berikut :

    A. Lalu Lintas Jabodetabek
    Volume lalu lintas yang meninggalkan Jabodetabek menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta dan menuju Puncak atau Sukabumi dan sekitarnya yang terdistribusi melaui Gerbang Tol (GT) Cengkareng, GT Benda Utama dan GT Ciawi, Total tercatat sebanyak 160.738 kendaraan atau meningkat 6,19% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 151.374 kendaraan transaksi.

    Rincian sebagai berikut:

    1. GT Cengkareng
    Pantauan volume lalu lintas transaksi di GT Cengkareng sebanyak 88.125 kendaraan atau meningkat sebesar 5,15% terhadap lalu lintas transaksi normal 83.805 kendaraan.

    3. GT Ciawi 1
    Peningkatan volume lalu lintas transaksi di GT Ciawi 1 sebanyak 40.903 kendaraan atau sebesar 5,21% dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 38.878 kendaraan.

    B. Lalu Lintas Jawa Barat
    Sementara itu pantauan volume lalu lintas di wilayah Jawa Barat, total sebanyak 137.851 kendaraan atau meningkat sebanyak 14,22% terhadap volume lalu lintas transaksi normal yaitu 120.686 kendaraan transaksi di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya melalui jalan tol ruas Padaleunyi yang terdistribusi melalui GT Cileunyi dan GT Pasteur.

    1. GT Cileunyi Jalan Tol Padaleunyi
    Tercatat volume lalu lintas sebanyak 32.442 kendaraan menuju Bandung atau Jakarta melalui GT Cileunyi. Volume lalu lintas transaksi di GT tersebut lebih tinggi 8,59% dari lalin normal yaitu sebanyak 29.876 kendaraan.

    Sedangkan volume lalu lintas transaksi dari arah Bandung atau Jakarta menuju Rancaekek atau Sumedang melalui GT Cileunyi tercatat 32.716 kendaraan atau lebih tinggi 8,01% dibanding lalu lintas normal sebanyak 30.291 kendaraan.

    2. GT Pasteur Jalan Tol Padaleunyi
    Sementara itu, volume lalu lintas transaksi GT Pasteur meninggalkan Kota Bandung tercatat 32.856 atau lebih tinggi 3,88% dari lalin normal sebanyak 32.628 dan volume lalu lintas transaksi yang menuju Kota Bandung melalui GT Pasteur tercatat 39.837 kendaraan atau lebih tinggi 42,83% dibanding lalu lintas normal sebanyak 27.891 kendaraan.

    (rfs/dek)

  • Hanya Kabupaten Subang dan Kota Depok

    Hanya Kabupaten Subang dan Kota Depok

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) resmi menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk tahun 2025.

    Melalui surat keputusan gubernur (Kepgub) Jawa Barat bernomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024, Penjabat (Pj) Gubernur Bey Triadi Machmudin menyebut hanya ada dua kabupaten/kota yang memiliki UMSK 2025.

    “Hanya dua kabupaten/kota (yang memiliki UMSK 2025) yaitu Kabupaten Subang dan Kota Depok. Itupun dari usulan UMSK tidak semua disepakati,” ucapnya di Gedung Sate Bandung, Rabu (18/12) malam.

    Sementara untuk sisanya, Bey mengatakan 9 kabupaten/kota tidak mengusulkan UMSK 2025 ke Pemprov Jabar.

    “Yaitu Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar,” ucapnya

    Sedangkan untuk 13 kabupaten/kota lainya, Bey mengungkapkan bahwa tidak terjadi kesepakatan untuk usulan UMSK 2025.

    BACA JUGA: Pemerintah Resmikan Dua Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk, Fokuskan Relokasi Warga dan Peningkatan Kesejahteraan

    “Yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Bekasi, Purwakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, KBB, Sumedang, Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Majalengka,” ungkapanya

    Bey menuturkan untuk penetapan UMSK 2025 tersebut sudah dilakukan sesuai Pemenaker nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum untuk tahun 2025.

    “Jadi berdasarkan Permenaker 16 tahun 2024, bila tidak terjadi kesepakatan maka UMSK tidak ditetapkan karena syaratnya itu harus adanya kesepakatan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, Kepgub Jawa Barat bernomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024, UMSK 2025 Kabupaten Subang resmi ditetapkan menjadi sebesar Rp3.534.982,41,

    Penetapan UMSK 2025 Kabupaten Subang ini meliputi KBLI nomor 06100 Pertambangan Minyak Bumi, 35101 Pembangkit Tenaga Listrik, 29300 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.

    Sementara untuk UMSK 2025 Kota Depok, yakni menjadi sebesar Rp5.220.114,84, yang meliputi KBLI nomor 20295 Lighter (Korek Api Gas, PMA), 26110 Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik, PMA, 26120 Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainya, PMA, 27112 Industri Mesin Pembangkit Listrik, 28130 Industri Pompa, (PMA).

  • Jabar menetapkan UMK 2025 dengan hanya UMSK dua daerah yang ditetapkan

    Jabar menetapkan UMK 2025 dengan hanya UMSK dua daerah yang ditetapkan

    Kami mohon agar disepakati bersama dan ini untuk kebaikan kita semua. Jadi kami juga menghitung, dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, agar industri jalan terus.Kabupaten Bandung (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akhirnya menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK), di Gedung Sate Bandung, Rabu malam, dengan hanya dua daerah yang UMSK-nya ditetapkan.

    Penetapan UMK dan UMSK dibacakan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, dengan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang UMSK 2025.

    “Untuk UMK telah disepakati kenaikannya seragam yakni 6,5 persen sesuai Permenaker 16 Tahun 2024,” kata Bey Machmudin.

    Sedangkan mengenai UMSK, Bey menyebut ada sembilan kabupaten/kota yang tidak mengusulkan, yaitu Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar.

    Sementara, ada 13 kabupaten/kota yang tidak terjadi kesepakatan, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Bekasi, Purwakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Majalengka.

    Sedangkan lima lainnya, yaitu Kabupaten Subang, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Garut, dan Kota Tasikmalaya, mengajukan UMSK dengan berdasarkan Permenaker 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, khususnya Pasal 7 ayat 3 terkait risiko kerja.

    “Hanya dua kabupaten/kota, yaitu Subang dan Kota Depok yang ditetapkan UMSK-nya. Itu pun dari usulan UMSK tidak semua disepakati,” ujar Bey.

    Terkait apakah adanya deadlock atau tidak terjadi kesepakatan, serta tidak adanya pengajuan dari sejumlah kabupaten/kota, Bey mengaku tidak mengetahui pasti alasan dari pemerintah kabupaten/kota tersebut.

    “Kami menerima rekomendasi, surat. Itu yang kami dasarkan. Kenapa-kenapanya, kami hanya menerima, tidak terjadi kesepakatan,” ujarnya pula.

    Adapun mengenai kenaikan UMSK di dua kabupaten/kota yang ditetapkan, dia menyebutkan angkanya hanya naik 0,5 persen dari UMK 2025 yang naik 6,5 persen dari 2024.

    “Kami mohon agar disepakati bersama dan ini untuk kebaikan kita semua. Jadi kami juga menghitung, dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, agar industri jalan terus. Kita berharap, 6,5 persen. Kan bukan berarti tidak naik. 6,5 persen cukup besar juga. Mudah-mudahan dipahami,” katanya lagi.

    Sedangkan mengenai detail angka kenaikan dari 27 kabupaten/kota, serta sektor yang diajukan dalam UMSK, kata dia pula, akan disampaikan lebih lanjut menunggu rampungnya Kepgub Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang UMSK 2025.

    Penetapan UMK dan UMSK di Jabar ini, diiringi dengan aksi massa yang dilakukan serikat buruh di sekeliling Gedung Sate. Ratusan buruh sejatinya telah melakukan aksi sejak 15 Desember lalu, hingga di hari akhir tenggat waktu penetapan pada Rabu malam ini.

    Adapun besaran UMK 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561.7/ Kep. 798- Kesra/2024 adalah:

    1. KOTA BEKASI (Rp5.690.752,95)

    2. KABUPATEN KARAWANG (Rp5.599.593,21)

    3. KABUPATEN BEKASI (Rp5.558.515,10)

    4. KABUPATEN PURWAKARTA (Rp4.792.252,92)

    5. KABUPATEN SUBANG (Rp3.508.626,53)

    6. KOTA DEPOK (Rp5.195.721,78)

    7. KOTA BOGOR (Rp5.126.897,22)

    8. KABUPATEN BOGOR (Rp4.877.211,17)

    9. KABUPATEN SUKABUMI (Rp3.604.482,92)

    10. KABUPATEN CIANJUR (Rp3.104.583,63)

    11. KOTA SUKABUMI (Rp3.018.634,94)

    12. KOTA BANDUNG (Rp4.482.914,09)

    13. KOTA CIMAHI (Rp3.863.692,00)

    14. KABUPATEN BANDUNG BARAT (Rp3.736.741,00)

    15. KABUPATEN SUMEDANG (Rp3.732.088,02)

    16. KABUPATEN BANDUNG (Rp3.757.284,86)

    17. KABUPATEN INDRAMAYU (Rp2.794.237,00)

    18. KOTA CIREBON (Rp2.697.685,47)

    19. KABUPATEN CIREBON (Rp2.681.382,45)

    20. KABUPATEN MAJALENGKA (Rp2.404.632,62)

    21. KABUPATEN KUNINGAN (Rp2.209.519,29)

    22. KOTA TASIKMALAYA (Rp2.801.962,82)

    23. KABUPATEN TASIKMALAYA (Rp2.699.992,26)

    24. KABUPATEN GARUT (Rp2.328.555,41)

    25. KABUPATEN CIAMIS (Rp2.225.279,16)

    26. KABUPATEN PANGANDARAN (Rp2.221.724,19)

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Resmi! Daftar UMK 2025 di 27 Kabupaten-Kota se-Jawa Barat: UMK Kota Bekasi Tembus Rp 5,6 Juta – Halaman all

    Resmi! Daftar UMK 2025 di 27 Kabupaten-Kota se-Jawa Barat: UMK Kota Bekasi Tembus Rp 5,6 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Machmudin, resmi menetapkan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) tahun 2025.

    Hasilnya, Kota Bekasi menjadi daerah dengan UMK 2025 paling tinggi se-Jabar dengan besaran Rp 5.690.752,95.

    UMK 2025 paling rendah di Jabar adalah UMK Kota Banjar sebesar Rp 2.204.754,48.

    Sementara besaran UMK Kota Bandung yang merupakan Ibu Kota Jawa Barat berada di angka Rp 4.482.914,09.

    Keputusan tentang UMK 2025 di Jabar ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

    Beleid tersebut, diteken Bey Machmudin pada Selasa (17/12/2024) dan berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Sesuai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar, kenaikan UMK di Jabar juga mengalami kenaikan 6,5 persen.

    Selengkapnya, inilah daftar UMK 2025 di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, dikutip dari jabarprov.go.id.

    Kota Bekasi: Rp 5.690.752,95
    Kabupaten Karawang: Rp 5.599.593,21
    Kabupaten Bekasi: Rp 5.558.515,10
    Kota Depok: Rp 5.195.721,78
    Kota Bogor: Rp 5.126.897,22
    Kabupaten Bogor: Rp 4.877.211,17
    Kabupaten Purwakarta: Rp 4.792.252,92
    Kota Bandung: Rp 4.482.914,09
    Kota Cimahi: Rp 3.863.692,00
    Kabupaten Bandung: Rp 3.757.284,86
    Kabupaten Bandung Barat: Rp 3.736.741,00
    Kabupaten Sumedang: Rp 3.732.088,02
    Kabupaten Sukabumi: Rp 3.604.482,92
    Kabupaten Subang: Rp 3.508.626,53
    Kabupaten Cianjur: Rp 3.104.583,63
    Kota Sukabumi: Rp 3.018.634,94
    Kota Tasikmalaya: Rp 2.801.962,82
    Kabupaten Indramayu: Rp 2.794.237,00
    Kabupaten Tasikmalaya: Rp 2.699.992,26
    Kota Cirebon: Rp 2.697.685,47
    Kabupaten Cirebon: Rp 2.681.382,45
    Kabupaten Majalengka: Rp 2.404.632,62
    Kabupaten Garut: Rp 2.328.555,41
    Kabupaten Ciamis: Rp 2.225.279,16
    Kab Pangandaran: Rp 2.221.724,19
    Kabupaten Kuningan: Rp 2.209.519,29
    Kota Banjar: Rp 2.204.754,48

    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Teppy Dharmawan, mengatakan seluruh usulan UMK dari kabupaten dan kota telah memenuhi ketentuan Permenaker untuk naik 6,5 persen dibanding UMK 2024. 

    “Sehingga seluruhnya patuh tidak ada diskusi dan perdebatan sejak penerimaan dari Dewan Pengupahan Provinsi dan penetapan oleh Gubernur,” katanya, Rabu (18/12/2024).

    “Gubernur memastikan, benar kenaikan 6,5 persen telah dipenuhi dalam usulan kabupaten dan kota tersebut,” tambahnya.

    Dalam Kepgub 561 disebutkan, UMK 2025 wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja per 1 Januari 2025. 

    Pengusaha dilarang membayar pekerjanya lebih rendah dari UMK, kecuali usaha mikro dan kecil yang upahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerjanya.

    Pengusaha yang telah membayar pekerjanya di atas UMK 2025, dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerjanya.

    Dalam Kepgub 561 disebutkan, UMK 2025 berlaku hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. 

    Khusus bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun yang memiliki kualifikasi karena jabatannya, diberikan upah lebih besar dari UMK.

    Ketentuan lain, pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

    Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat (Jabar) juga menaikkan UMP 2025 sebesar 6,5 persen.

    Semula UMP Jabar sebesar Rp 2.057.495 pada 2024. 

    Setelah ada kenaikan 6,5 persen atau kini Rp 133.737, maka UMP Jabar 2025 menjadi Rp 2.191.238. 

    UMP Sektor Perkebunan ditetapkan sesuai dengan usulan, yakni naik 7 persen, dari Rp 2.057.495 pada 2024 menjadi Rp 2.201.519.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)