kab/kota: Sumedang

  • Korban Tewas Laka Maut di Tanjakan Cae Sumedang Bertambah Jadi 4 Orang, Semuanya Peziarah
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        2 November 2025

    Korban Tewas Laka Maut di Tanjakan Cae Sumedang Bertambah Jadi 4 Orang, Semuanya Peziarah Regional 2 November 2025

    Korban Tewas Laka Maut di Tanjakan Cae Sumedang Bertambah Jadi 4 Orang, Semuanya Peziarah
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Jumlah korban tewas akibat kecelakaan maut di Tanjakan Cae, Dusun Cimungkal, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, bertambah satu orang.
    Total korban jiwa kini menjadi empat orang, setelah satu pasien yang dirawat di ruang ICU RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang meninggal dunia, pada Minggu (2/11/2025) siang.
    Staf Humas RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang, Rana Robana, membenarkan adanya tambahan korban jiwa ini.
    “Betul, bertambah satu yang meninggal. Pasien tersebut sebelumnya dalam kondisi kritis di ruang rawat, lalu dipindahkan ke ICU dan dinyatakan meninggal dunia,” ujar Rana kepada sejumlah wartawan, Minggu siang.
    Rana menuturkan, identitas korban meninggal yakni Sarnawi (57), warga Blok Sukawaru, Ligung, Kabupaten Majalengka.
    Saat ini, di RSUD Umar Wirahadikusumah masih terdapat 12 korban luka-luka.
    Sementara, empat pasien lainnya sudah diperbolehkan pulang.
    “Rumah sakit masih menangani 12 pasien korban kecelakaan di Tanjakan Cae. Empat pasien sudah pulang karena kondisinya membaik,” tutur Rana.
    Diketahui, kecelakaan maut itu terjadi pada Sabtu (1/11/2025) malam sekitar pukul 20.10 WIB.
    Lokasi tepatnya di Tanjakan Cae, Jalan Raya Wado-Malangbong, Dusun Cilangkap, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado.
    Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang, AKP Dini Kulsum Mardiani mengatakan, kecelakaan melibatkan minibus Elf Long bernomor polisi E 7566 KC yang membawa rombongan peziarah asal Majalengka.
    “Mobil Elf tersebut mengalami kecelakaan tunggal. Tiga orang meninggal dunia di lokasi, 14 luka berat, dan tiga lainnya luka ringan. Seluruh korban sudah dibawa ke RSUD Sumedang,” ujar Dini kepada
    Kompas.com
    .
    Dini menuturkan, dari hasil penyelidikan awal, diketahui rombongan itu menggunakan dua unit Elf Long dalam perjalanan pulang dari Tasikmalaya menuju Majalengka melalui jalur Malangbong-Wado.
    “Kronologi kejadian terjadi ketika melintasi turunan tajam Tanjakan Cae. Sopir Elf E 7566 KC berusaha mendahului kendaraan rombongan lainnya, Elf E 7740 AA. Diduga, pengemudi kurang mengenal medan dan gagal mengendalikan laju kendaraan di tikungan menurun, sehingga mobil oleng dan terguling,” jelasnya.
    Dini menyebutkan, benturan keras mengakibatkan sejumlah penumpang terpental dan mengalami luka berat.
    Dari total 20 penumpang, tiga orang tewas di tempat, yakni Esih, Tasa, dan Mulya, sementara korban keempat, Sarnawi, meninggal dunia di RSUD Umar.
    Sisanya mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan berbeda.
    Seluruh korban merupakan warga Kabupaten Majalengka.
    Dini memastikan, mobil Elf tersebut mengalami rusak berat dan telah dievakuasi dari lokasi kejadian.
    Pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan.
    “Kami mengimbau para pengemudi agar lebih berhati-hati saat melintas di jalur rawan Wado-Malangbong, terutama di kawasan Tanjakan Cae yang memiliki medan curam dan tikungan tajam,” kata Dini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Catat 1,28 Juta Sambaran Petir di Jabar, Sumedang Tertinggi

    BMKG Catat 1,28 Juta Sambaran Petir di Jabar, Sumedang Tertinggi

    Sepanjang Oktober 2025, Stasiun Geofisika Bandung mencatat 1.285.310 kali sambaran petir terjadi di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Angka ini menunjukkan aktivitas atmosfer yang cukup tinggi di tengah peralihan musim.

    BMKG mengungkapkan, puncak aktivitas petir terjadi pada minggu pertama Oktober dengan total 446.189 kejadian. Dari jumlah tersebut, sambaran petir Cloud-to-Ground (CG) negatif tercatat sebanyak 258.827 kejadian, sementara CG positif mencapai 187.353 kejadian.

    “Wilayah dengan jumlah petir tertinggi meliputi Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut,” ujar Teguh.

    Teguh menjelaskan, meningkatnya aktivitas petir dipengaruhi oleh kondisi atmosfer yang labil akibat perbedaan suhu permukaan dan kelembapan udara yang cukup tinggi selama peralihan musim. Ia pun mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan saat terjadi hujan disertai kilat.

    “Kami mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pastikan selalu mengikuti informasi resmi BMKG,” tegasnya.

    BMKG juga mengimbau agar warga segera mencari tempat aman ketika mendengar suara guntur, menjauh dari area terbuka, pohon tinggi, serta tidak menggunakan ponsel atau perangkat logam di ruang terbuka.

  • Wamendagri ungkap empat syarat untuk lahan Kopdeskel Merah Putih

    Wamendagri ungkap empat syarat untuk lahan Kopdeskel Merah Putih

    “Saya akan lebih perjelas lagi, lahan itu ada empat yang harus dipertimbangkan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemenuhan empat syarat strategis dalam menyiapkan lahan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di seluruh Indonesia.

    “Saya akan lebih perjelas lagi, lahan itu ada empat yang harus dipertimbangkan,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Bima menjelaskan, syarat pertama yang harus dipastikan adalah kejelasan status kepemilikan lahan. Kepala desa perlu memeriksa dengan cermat apakah lahan merupakan aset desa/kelurahan, kabupaten, provinsi, atau kementerian/lembaga. Syarat kedua, lahan yang disiapkan harus memiliki luasan minimal 1.000 meter persegi untuk bangunan dan area parkir.

    “Secara keseluruhan sekitar seribu meter atau menyesuaikan kondisi. Nah, itu untuk luasan lahan,” ujarnya.

    Syarat ketiga, lokasi lahan harus strategis dan mudah diakses warga agar Kopdeskel Merah Putih benar-benar dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat desa.

    Syarat keempat, lahan harus siap pakai dan tidak berada di kawasan rawan bencana sesuai karakteristik daerah masing-masing.

    “Jadi, pastikan lahan itu matang, tidak ada lagi pekerjaan cut and fill yang susah. Kalau sekadar perapian, tidak apa-apa. Dan pastikan kualitas dari tanah itu stabil, tidak di lokasi rawan bencana,” ujarnya.

    Bima juga menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) Kopdeskel Merah Putih di tingkat kecamatan untuk bergerak aktif berkoordinasi dengan kepala desa dalam mengidentifikasi lahan sesuai kriteria tersebut.

    “Jadi, para camat tolong lebih aktif dan progresif lagi berkoordinasi dengan teman-teman Kades semua, dan kemudian nanti melakukan identifikasi lahan-lahan tadi bersama,” tuturnya.

    Apabila terdapat kendala teknis dalam identifikasi lahan Satgas Kecamatan dan kepala desa dapat berkonsultasi langsung dengan PT Agrinas Pangan Nusantara melalui portal resmi.

    Adapun untuk kendala berkaitan dengan kepemilikan lahan, koordinasi dapat dilakukan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri.

    “Terkait alas hak atau kepemilikan ini langsung kita juga menyiapkan PIC dari Ditjen Pemdes dan Keuda,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang telah memetakan lahan di 270 desa, dengan 67 lokasi sebagai target, dan 30 di antaranya memenuhi syarat. Ia menilai upaya tersebut sebagai bentuk komitmen nyata daerah, termasuk pemanfaatan data pengurus koperasi yang terintegrasi dalam Command Center.

    “Saya men-challenge lah Kabupaten Sumedang ini untuk menjadi kota/kabupaten pertama di Jawa Barat yang terbanyak ya, kesiapan lahannya,” kata Bima.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemicu Gerakan Tanah Merayap di Jatigede Sumedang, Warga Diminta Waspada dan Cek Berkala Retakan Bangunan

    Pemicu Gerakan Tanah Merayap di Jatigede Sumedang, Warga Diminta Waspada dan Cek Berkala Retakan Bangunan

    Gerakan tanah yang terjadi berupa rayapan yang bergerak lambat. Gerakan tanah ini ditandai dengan munculnya retakan, nendatan dan amblasan pada permukaan tanah dan lantai bangunan.

    Arah umum gerakan tanah ke arah timur – tenggara, dijumpai retakan dengan lebar 1 – 3 cm dan amblas sedalam 10 – 20 cm membentuk pola arah barat daya – timur laut sepanjang 50 meter berkembang membentuk tapal kuda (mahkota longsoran) yang menyebabkan kerusakan pada bangunan.

    “Gerakan tanah ini berpotensi berkembang menjadi longsoran cepat jika tidak ditanggulangi,” sebut Wafid. Dampak gerakan tanah menyebabkan satu rumah warga yang sudah ditinggalkan penghuninya mengalami rusak berat dan satu sekolah yang terdiri dari enam bangunan mengalami retak-retak atau kategori rusak ringan – berat. Ditambah empat bangunan rumah terancam.

    Berdasarkan peta zona kerentanan gerakan tanah Kabupaten Sumedang dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), lokasi bencana berada pada zona kerentanan gerakan tanah menengah.

    “Daerah ini mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan,” ungkap Wafid.

    Berdasarkan peta prakiraan wilayah terjadinya gerakan tanah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat pada bulan September 2025, daerah bencana terletak pada prakiraan gerakan tanah menengah-tinggi, artinya daerah yang berpotensi menengah-tinggi untuk terjadinya gerakan tanah.

    Pada daerah ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan, serta gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

  • Wamendagri ungkap empat syarat untuk lahan Kopdeskel Merah Putih

    Wamendagri ingatkan pemda dukungan program Kopdeskel Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan sekretaris daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia untuk mendukung program prioritas nasional, salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    Bima menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang diteruskan melalui Menteri Dalam Negeri untuk segera mempercepat pembangunan gerai Kopdeskel yang ditargetkan mencapai 80 ribu unit di seluruh Indonesia.

    “Ditargetkan kita akan mulai pembangunan di bulan ini, dan akan selesai pembangunannya pada bulan Maret,” kata Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Bima Arya saat menutup Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

    Bima mengatakan setiap gerai akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3 miliar, yang terdiri atas Rp2,5 miliar untuk bangunan dan kendaraan, serta Rp500 juta untuk modal dan kebutuhan barang.

    Skema teknis pendanaan dan pengembalian akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Yang pasti harus ada akselerasi untuk kesiapan pembangunannya,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian/lembaga terkait bertugas memastikan ketersediaan serta pemanfaatan lahan dan aset milik daerah atau negara yang akan digunakan untuk pembangunan gerai tersebut.

    Wamendagri meminta para sekda segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi, serta Satgas di tingkat kecamatan. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan terpenuhinya empat kriteria utama lahan, yakni alas hak, luasan, lokasi strategis, dan kondisi lahan.

    “Jadi, ketika (sekda dan kepala Bapepeda) kembali ke daerah tolong langsung berkoordinasi dengan OPD (organisasi perangkat daerah) ini untuk memastikan ketersediaan lahan,” kata Bima.

    Bima Arya menjelaskan lahan harus memiliki status kepemilikan yang jelas, luas lahan yang memadai, mudah diakses masyarakat, serta berada di lokasi yang stabil dan bebas dari risiko bencana.

    Ia menegaskan bahwa dana Rp2,5 miliar untuk pembangunan tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembebasan lahan.

    Terakhir, Bima menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rakor atas masukan dan kerja sama yang telah diberikan selama acara berlangsung.

    Ia menyebut banyaknya masukan program dari daerah menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam menyusun rencana pembangunan.

    Namun demikian, Bima menekankan bahwa pemerintah akan memfokuskan dukungan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM). Tujuannya agar jangan sampai penyesuaian dana transfer ke daerah berdampak terhadap SPM.

    “Semoga yang kita lakukan hari ini memberikan dampak yang signifikan bagi kita bersama, memastikan pelayanan publik terus berjalan, dan juga terhadap sinkronisasi pusat dan daerah,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan program pembangunan senilai Rp 10 triliun kepada pemerintah pusat atau kementerian.

    Langkah ini diusulkan untuk mengantisipasi dampak kebijakan pengurangan atau pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) Jatim sebesar Rp 2,8 triliun pada tahun anggaran 2026.

    Hal itu disampaikan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono saat Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia hari ketiga di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

    “Usulan ini menindaklanjuti permintaan Kemendagri dan Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa usulan yang menjadi prioritas di tahun 2026 tetapi tidak mampu dibiayai melalui APBD karena keterbatasan fiskal daerah dampak pengalihan dana transfer daerah, dimana Jawa Timur ada pengurangan senilai Rp 2,8 triliun,” jelas Adhy.

    Adhy menyampaikan, dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, setiap daerah diwajibkan menyampaikan daftar usulan program/kegiatan Pemerintah Daerah TA 2026 yang ditujukan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan beberapa usulan program strategis lintas Kementerian senilai Rp 10,047 triliun. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, dan penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musrenbang 2025 dan Program Strategis Nasional di Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi.

    “Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan,” ujarnya.

    Dari total usulan program senilai Rp 10 triliun, Adhy menjelaskan sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian PUPR senilai Rp 6,986 triliun. Dana tersebut untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah serta penyediaan air bersih.

    Kemudian usulan untuk Kementerian Kesehatan senilai Rp 426,37 miliar meliputi pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai. Usulan sektor pendidikan sebesar Rp 720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas yang rusak, perbaikan ruang laboratorium, toilet, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah.

    Lalu, usulan pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep. Usulan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp 216,7 miliar untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.

    Lebih lanjut, usulan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat. Usulan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp 151,63 miliar untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di empat kabupaten.

    Usulan pada Kementerian Dalam Negeri senilai Rp24,73 miliar untuk peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan uji kompetensi. Usulan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp 31,5 miliar untuk penguatan kesiapsiagaan bencana seperti sarana prasarana penanganan bencana, pengadaan kendaraan operasional, logistik, dan penguatan kapasitas SAR.

    Usulan pada Kementerian Perdagangan senilai Rp 21,83 miliar untuk revitalisasi pasar rakyat. Usulan pada Kementerian Pertanian senilai Rp 13,4 miliar untuk program swasembada pangan, pengembangan pangan lokal dan pembibitan. Usulan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 425 miliar untuk penyediaan perumahan terintegrasi dengan sarana umum.

    Usulan terakhir pada Kementerian Sosial sebesar Rp 43 miliar untuk memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya menekan angka stunting.

    Adhy berharap, usulan dapat dibiayai melalui APBN, kementerian dan lembaga terkait. Sebab berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan per tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025, dana transfer ke daerah untuk Provinsi Jawa Timur berkurang Rp 2,815 triliun di tahun 2026.

    “Dana transfer untuk Pemprov Jatim di tahun 2026 akan dicairkan senilai Rp 8,8 trilliun atau berkurang 24,21 persen dibanding tahun 2025, yakni senilai Rp 11,4 trilliun. Sedangkan total pengurangan dari 38 kabupaten dan kota di Jatim senilai Rp 17,5 triliun,” tuturnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus. [tok/aje]

  • Akademisi dunia serukan tatanan baru dunia peringati 70 tahun KAA

    Akademisi dunia serukan tatanan baru dunia peringati 70 tahun KAA

    sepuluh Prinsip Bandung (Dasasila Bandung) tetap menjadi landasan etika bagi hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, kesetaraan, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, dan kerja sama

    Jakarta (ANTARA) – Para akademisi dunia dari berbagai negara mengobarkan kembali Semangat Bandung sebagai landasan untuk menata kembali kerja sama global (tatanan baru) di tengah krisis geopolitik saat ini dalam rangka memperingati 70 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.

    “Itu terungkap dalam sesi pleno internasional bertajuk ‘Bandung di Usia 70: Membangun Kembali Dunia’ dalam rangka memperingati 70 tahun KAA 1955 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (28/10),” kata akademisi dari Indonesia, Dr. Connie Rahakundini Bakrie, di Jakarta, Rabu.

    Ia menekankan bahwa warisan Bandung tetap vital dalam membentuk kembali tatanan dunia. “Visi Soekarno tentang Gerakan Non-Blok tetap kuat, sebuah semangat perubahan peradaban yang mendorong kita untuk membangun kesadaran kolektif, dimana BRICS menjadi kekuatan dan ASEAN menjadi pemikiran,” kata Connie.

    Menurut dia, sepuluh Prinsip Bandung (Dasasila Bandung) tetap menjadi landasan etika bagi hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, kesetaraan, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, dan kerja sama.

    Sementara itu, Semangat Bandung mencerminkan lima cita-cita luhur, yakni perdamaian, kemerdekaan, kesetaraan, solidaritas, dan emansipasi.

    “Semangat Bandung bukanlah nostalgia, ia adalah kesadaran yang hidup. Ia mengingatkan umat manusia bahwa keadilan dan perdamaian tidak diwariskan, keduanya harus dibangun kembali dengan kebijaksanaan,” ucap Connie.

    Senada, Prof. Manoranjan Mohanty dari India mendesak hubungan internasional yang berpusat pada rakyat, dengan menyatakan bahwa dunia harus memperkuat PBB sebagai lembaga global yang demokratis dan mendukung BRICS serta inisiatif Selatan-Selatan.

    Sementara, dari perspektif Eurasia, Prof. Olga Volosyuk dari Rusia menarik garis sejarah langsung dari Konferensi Bandung ke aliansi BRICS, dengan mencatat bahwa moto kelompok tersebut “Membangun Dunia yang Lebih Baik Bersama” menggemakan impian Soekarno tentang keadilan dan kesetaraan antarbangsa.

    Mewakili Amerika Latin, Beatriz Bissio dari Brasil menggarisbawahi relevansi pesan anti-imperialis Bandung yang berkelanjutan, menyayangkan dampak Doktrin Monroe yang masih berlanjut di wilayahnya sambil mengadvokasi bentuk internasionalisme baru yang berbasis pada rakyat, bukan negara.

    Mewakili Afrika, Prof. Fulufhelo Netswera dari Afrika Selatan menekankan urgensi untuk mengubah kata-kata menjadi tindakan.

    “Kita, masyarakat di belahan bumi selatan, harus memastikan hari esok adalah dunia yang lebih baik daripada yang kita warisi dari para pendahulu kita di Bandung 1955,” tuturnya.

    Sementara itu, Qing Shi dari China menyerukan front persatuan untuk kerja sama Selatan-Selatan dan mendesak dunia untuk keluar dari kerangka pengetahuan kolonial dan membangun kembali.

    Dalam sambutan penutupnya, Prof. Darwis Khudori dari Université Le Havre Normandie Prancis menegaskan kembali bahwa Semangat Bandung bukan sekadar kenangan sejarah, melainkan filosofi hidup untuk keadilan global.

    Adapun, konferensi tersebut ditutup dengan peluncuran buku simbolis, “Membangun Kembali Dunia dalam Perspektif Global,” yang memperkuat komitmen IPDN untuk memupuk kolaborasi intelektual dan inovasi kebijakan di seluruh belahan bumi selatan.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank BJB Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jabar Lewat Rebana CEO Club 2025

    Bank BJB Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jabar Lewat Rebana CEO Club 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – bank bjb kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi dengan Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana), bank bjb menyelenggarakan Rebana CEO Club  yang digelar pada Senin, 27 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mempercepat transformasi ekonomi Jawa Barat. Turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Badan Pengelola (BP) Kawasan Rebana Helmy Yahya, Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin, Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Direktur Korporasi & UMKM bank bjb Mulyana beserta tamu undangan lainnya.

    Forum Rebana CEO Club mengusung tema “Rebana as Indonesia’s New Growth Corridor: Opportunities, Challenges, and Collective Action”, yang mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun kawasan industri Rebana sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Acara ini dihadiri para pemimpin industri, pengembang kawasan, perusahaan infrastruktur, penyedia tenaga kerja, hingga perwakilan perguruan tinggi dari tujuh kabupaten/kota di wilayah Rebana Metropolitan.

    Kehadiran bank bjb dalam forum ini bukan sekadar bentuk dukungan simbolik, melainkan wujud nyata kontribusi korporasi terhadap penguatan struktur ekonomi daerah. Sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Jawa Barat, bank bjb memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan, mendukung investasi, serta memperluas layanan perbankan bagi pelaku usaha di kawasan industri.

    Kawasan Rebana yang mencakup tujuh wilayah meliputi Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Sumedang, dan Kota Cirebon tengah disiapkan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan pelabuhan, bandara, serta jalur tol trans-Jawa menjadikan wilayah ini sangat potensial bagi investasi skala nasional dan global.

    bank bjb melihat potensi besar kawasan Rebana dalam membuka peluang kerja baru, meningkatkan daya saing industri lokal, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Melalui dukungan terhadap BP Rebana, bank bjb memperkuat posisinya sebagai mitra keuangan utama dalam pembangunan kawasan strategis ini.

    Kolaborasi antara bank bjb dan BP Rebana menjadi bukti nyata pentingnya kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Sinergi ini tidak hanya memperkuat daya saing industri, tetapi juga mendukung agenda pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di Jawa Barat bagian utara.

    Forum Rebana CEO Club menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan para pengambil keputusan lintas sektor. Melalui forum ini, bank bjb secara konsisten terus menjadi jembatan kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berorientasi jangka panjang.

    Dalam forum tersebut, bank bjb menegaskan peran aktifnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku industri di kawasan Rebana. Dukungan ini diimplementasikan melalui berbagai produk perbankan, kemudahan layanan digital, hingga fasilitasi pembiayaan proyek-proyek strategis yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah.

    bank bjb juga mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan dan penyedia tenaga kerja, untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia di kawasan industri. Dengan demikian, transformasi ekonomi tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia yang berdaya saing.

    Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan potensi industri terbesar di Indonesia. bank bjb terus mendukung kesinambungan tren ini melalui pembiayaan produktif dan berkelanjutan.

    Melalui dukungan terhadap program BP Rebana, bank bjb turut memperkuat peran daerah dalam mempercepat hilirisasi industri manufaktur. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Jawa Barat sebagai pusat pertumbuhan industri dan teknologi baru di Indonesia.

    Selain aspek ekonomi, bank bjb juga menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam setiap langkah kolaborasi. Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

    Forum ini juga menjadi ajang bagi bank bjb untuk memperkenalkan inisiatif-inisiatif keuangan hijau yang mendukung pembangunan industri berkelanjutan di kawasan Rebana. Dengan dukungan digitalisasi layanan, bank bjb terus memperluas jangkauan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil hingga menengah yang beroperasi di sekitar kawasan industri.

    bank bjb percaya bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi daerah bergantung pada kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, melalui forum Rebana CEO Club, bank bjb berupaya mendorong terciptanya ruang komunikasi yang terbuka antara dunia usaha, akademisi, dan pemerintah.

    Dalam jangka panjang, sinergi antara bank bjb dan BP Rebana diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian Jawa Barat. Pertumbuhan sektor industri akan memicu peningkatan aktivitas ekonomi di sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan transportasi.

    Sebagai bank kebanggaan masyarakat Jawa Barat, bank bjb terus bertransformasi menjadi institusi keuangan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan industri. Dukungan terhadap program strategis seperti Rebana menjadi bentuk nyata peran bank bjb dalam mengakselerasi ekonomi Jawa Barat.

    Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, bank bjb akan terus berperan aktif dalam memperkuat daya saing industri, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan memperluas inklusi keuangan di Jawa Barat. Forum Rebana CEO Club menjadi simbol sinergi yang berkelanjutan menuju masa depan ekonomi Jawa Barat yang tangguh dan berdaya saing global.

  • Mendagri Minta Daerah Segera Kendalikan Harga jika Inflasi Tinggi

    Mendagri Minta Daerah Segera Kendalikan Harga jika Inflasi Tinggi

    Sumedang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang tingkat inflasinya berada di atas rerata nasional agar segera bertindak cepat melakukan pengendalian inflasi daerah. Langkah ini penting untuk menstabilkan harga komoditas pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada September 2025 tercatat sebesar 2,65% (year on year). Meski tergolong terkendali, kondisi inflasi di tingkat daerah masih bervariasi, dengan sejumlah wilayah mencatat angka di atas rata-rata nasional.

    “Ini yang di atas nasional ini tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali hati-hati,” ujar Tito saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

    Tito menjelaskan, pemerintah menargetkan angka inflasi sebesar 2,5% plus minus 1% sebagai batas ideal untuk menjaga keseimbangan kepentingan konsumen dan produsen. Namun, beberapa komoditas pangan menunjukkan kenaikan harga signifikan di berbagai daerah.

    Beberapa komoditas yang menjadi perhatian utama, antara lain:

    Cabai merah, naik di 235 kabupaten/kota.Telur ayam ras, meningkat di 229 daerah.Daging ayam ras, naik di 190 daerah.

    Sementara itu, harga beras dilaporkan relatif stabil di sebagian besar wilayah. Namun, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kewaspadaan dan intervensi cepat agar kenaikan harga di sejumlah daerah tidak berdampak luas terhadap inflasi nasional.

    Mendagri meminta pemerintah daerah rutin memantau data inflasi di wilayahnya dan segera mengambil tindakan jika inflasi berada di kategori tinggi.

    “Setelah itu lihat masuk enggak ke daerah inflasi tinggi atau tidak. Kalau tinggi, segera melakukan rapat koordinasi internal dan dengan stakeholder, distributor, Kadin mungkin, asosiasi pengusaha,” kata Tito.

    Menurutnya, ada dua aspek penting yang harus dicek oleh daerah, yaitu kecukupan suplai dan kelancaran distribusi komoditas.

    Jika pasokan mencukupi tetapi harga tetap tinggi, pemda harus memeriksa kemungkinan adanya praktik penimbunan oleh pelaku usaha.

    “Dapat untung boleh, tetapi jangan ditahan, barang naik harganya, baru kemudian lepas. Itu nakal-nakalnya di lapangan,” tegas Tito.

    Apabila pasokan barang kurang, pemda diminta segera menjalin kerja sama dengan daerah lain yang memiliki surplus produksi. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu subsidi transportasi bahan pangan, agar harga tetap setara dengan daerah penghasil.

    Selain itu, Tito mendorong gerakan tanam pangan di daerah untuk meningkatkan ketersediaan komoditas yang mudah diproduksi. Sejumlah daerah sudah menunjukkan inovasi dalam program ini.

    Mendagri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah pusat akan turun tangan jika daerah tidak mampu mengendalikan inflasi secara optimal.

    Langkah intervensi dapat dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    Upaya kolaboratif antara pusat dan daerah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga komoditas serta mencegah inflasi melonjak di atas rerata nasional.

  • Mendagri Tito Minta Pemda Segera Kendalikan Harga Saat Inflasi Naik

    Mendagri Tito Minta Pemda Segera Kendalikan Harga Saat Inflasi Naik

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) yang inflasinya di atas rerata nasional untuk segera mengambil langkah konkret mengendalikan harga komoditas.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada September 2025 tercatat sebesar 2,65% year on year (yoy). Meski angka itu relatif terkendali, Tito menegaskan kondisi di sejumlah daerah masih beragam dan perlu diwaspadai.

    “Yang di atas nasional tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah juga harus hati-hati,” ujar Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

    Menurut dia, pemerintah menargetkan inflasi berada pada kisaran 2,5% ±1%. Angka ini dianggap ideal karena menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen.

    Ia mengungkapkan, beberapa komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan harga di berbagai daerah, antara lain cabai merah naik di 235 kabupaten/kota, telur ayam ras naik di 229 daerah, daging ayam ras naik di 190 daerah.

    Sementara itu, harga beras disebut relatif stabil, Tito tetap meminta pemda untuk memberikan atensi pada komoditas yang mengalami lonjakan harga. Ia juga mengimbau pemda agar segera meninjau data inflasi di wilayah masing-masing dan mengambil langkah pengendalian cepat.

    “Kalau tinggi, segera lakukan rapat koordinasi internal dengan stakeholder, distributor, Kadin, dan asosiasi pengusaha,” katanya.

    TIto menjelaskan dua aspek utama yang harus diperiksa pemda jika inflasi tinggi, yaitu kecukupan suplai dan kelancaran distribusi. Jika suplai cukup tetapi distribusi terhambat, ia meminta pemda memeriksa kemungkinan adanya praktik penimbunan komoditas, yang dapat memicu lonjakan harga.

    “Dapat untung boleh, tetapi jangan menahan barang untuk dijual ketika harga naik. Itu praktik nakal di lapangan,” tegasnya.

    Sebaliknya, jika suplai kurang, pemda disarankan bekerja sama dengan daerah penghasil yang mengalami surplus produksi, serta menggunakan belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu biaya transportasi bahan pangan agar harga tetap stabil.

    Selain itu, Tito juga mendorong pemda menggalakkan gerakan tanam komoditas lokal yang mudah dibudidayakan. Ia mencontohkan langkah Pemkot Makassar yang memanfaatkan sistem hidroponik, serta Kota Surabaya yang mengoptimalkan lahan tidak produktif untuk menanam bahan pangan.

    Tito menegaskan, jika pemda tidak mampu mengendalikan inflasi secara optimal, pemerintah pusat akan turun tangan. Langkah intervensi tersebut akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan instansi terkait lainnya.