Xcloud.id

kab/kota: Sumedang

  • 61 Pabrik Tekstil Tutup dalam 2 Tahun, PHK Massal Tak Terhindar

    61 Pabrik Tekstil Tutup dalam 2 Tahun, PHK Massal Tak Terhindar

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) mengungkapkan, informasi terbaru mengenai banyaknya pabrik tekstil tutup yang terdampak oleh impor ilegal sehingga mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Ketua Umum Apsyfi, Redma Gita Wirawasta, dalam konfirmasinya di Jakarta pada Jumat (7/3/2025) menyampaikan, penutupan pabrik dan PHK tersebut terjadi pada Januari 2023 hingga Desember 2024, dan pabrik-pabrik tersebut berada di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

    Dilansir dari Antara, Jumat (7/3/2025), berikut daftar lengkapnya penutupan pabrik tekstil domestik yang mengakibatkan PHK besar-besaran:

    1. PT Adetex (500 tenaga kerja dirumahkan)

    2. Agungtex Group (2.000 tenaga kerja dirumahkan)

    3. PT Alenatex (tutup-PHK 700 tenaga kerja)

    4. PT Apac Inti Corpora (pengurangan tenaga kerja)

    5. PT Argo Pantes Bekasi (tutup-berhenti produksi)

    6. PT Asia Citra Pratama (tutup-berhenti produksi)

    7. PT Asia Pacific Fiber Kaliwungu (pengurangan tenaga kerja)

    8. PT Asia Pacific Fiber Karawang (PHK 2.500 tenaga kerja)

    9. PT Bitratex (pengurangan tenaga kerja)

    10. PT Centex – Spinning Mills (tutup-berhenti produksi)

    11. PT Chingluh (PHK 2.000 tenaga kerja)

    12. PT Damatex ( tutup-berhenti produksi)

    13. PT Delta Merlin Tekstil I-Duniatex Group (PHK 660 tenaga kerja)

    14. PT Delta Merlin Tekstil II-Duniatex Group (PHK 924 tenaga kerja)

    15. PT Djoni Texindo (tutup – berhenti produksi)

    16. PT Dupantex (tutup-berhenti produksi)

    17. PT Efendi Textindo (tutup-berhenti produksi)

    18. PT Fotexco Busana Internasional (tutup-berhenti produksi)

    19. PT Grand Best (PHK 300 tenaga kerja)

    20. PT Grand Pintalan (tutup-berhenti produksi)

    21. PT Grandtex (tutup-berhenti produksi)

    22. PT Gunatex (tutup-berhenti produksi)

    23. PT HS Aparel (tutup)

    24. PT Indachi Prima (pengurangan tenaga kerja)

    25. PT Jelita (tutup-berhenti produksi)

    26. PT Kabana (PHK 1.200 tenaga kerja)

    27. PT Kaha Apollo Utama (tutup-berhenti produksi)

    28. PT Kahatex (pengurangan tenaga kerja)

    29. PT Kintong (tutup-berhenti produksi)

    30. Kusuma Group (PT Pamor, PT Kusuma Putra, PT Kusuma Hadi) (tutup-PHK 1.500 tenaga kerja)

    31. PT Lawe Adyaprima Spinning Mills (tutup-berhenti produksi)

    32. PT Lojitex (tutup-berhenti produksi)

    33. PT Lucky Tekstil (PHK 100 tenaga kerja)

    34. PT Mafahtex Tirto (tutup-berhenti produksi)

    35. PT Miki Moto (tutup – berhenti produksi)

    36. PT Mulia Cemerlang Abadi (tutup-berhenti produksi)

    37. PT Mulia Spindo Mills (tutup-berhenti produksi)

    38. PT Nikomas (bertahap ribuan pekerja)

    39. PT Ocean Asia Industry (tutup-PHK 314 tenaga kerja)

    40. PT Panca Sindo (tutup-berhenti produksi)

    41. PT Pismatex (pailit -PHK 1.700 tenaga kerja)

    42. PT Polyfin Canggih (pengurangan tenaga kerja)

    43. PT Pulaumas Tekstil (PHK 460 tenaga kerja)

    44. PT Rayon Utama Makmur (tutup)

    45. PT Ricky Putra Globalindo, Tbk. (tutup-berhenti produksi)

    46. PT Sai Aparel (relokasi sebagian)

    47. PT Saritex (tutup-berhenti produksi)

    48. PT Sembung Tex (tutup-berhenti produksi)

    49. PT Sinar Pan

    50. PT South Pacific Viscose (pengurangan tenaga kerja)

    51. Sritex Group (2.500 tenaga kerja dirumahkan)

    52. PT Starpia (tutup)

    53. PT Sulindafin (tutup-berhenti produksi)

    54. PT Sulindamills (tutup-berhenti produksi)

    55. PT Tifico Fiber Industries (pengurangan tenaga kerja)

    56. PT Tuntex (tutup – PHK 1.163 tenaga kerja)

    57. PT Wiska Sumedang (tutup – PHK 700 tenaga kerja)

    58. PT Primissima (tutup – berhenti produksi)

    59. PT Sritex (pailit-pengawasan kurator)

    60. PT Asia Pacific Fibers Karawang (berhenti beroperasi)

    61. PT Lucky Print (berhenti beroperasi)

    Redma mengungkapkan, selain dalam periode dua tahun terakhir, pihaknya juga menerima laporan terkini mengenai sejumlah pabrik tekstil tutup pada Januari 2025, yaitu PT Mbangun Praja Industri.

    “Pada Januari 2025, PT Mbangun Praja Industri juga terpaksa tutup,” ujarnya.

    Ia juga menyatakan harapannya agar pemerintah segera mengambil langkah untuk mengendalikan impor, serta memberantas praktik impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri.

    “Pengendalian impor serta pemberantasan praktik impor ilegal sangat diperlukan,” pungkasnya menjelaskan laporan mengenai banyaknya pabrik tekstil tutup.

  • Menu Makan Bergizi Gratis Berubah Selama Ramadan, Ada Kurma hingga Biskuit

    Menu Makan Bergizi Gratis Berubah Selama Ramadan, Ada Kurma hingga Biskuit

    JABAR EKSPRES – Program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan suci Ramadan.

    Namun dalam pelaksanaannya, ada perubahan mekanisme di mana MBG selama Ramadan berbeda dengan hari-hari biasa.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, perubahan mekanisme itu terjadi pada menu-menu yang disediakan.

    Jika pada hari biasa, menu yang disediakan berupa makanan berat seperti nasi dengan lauk daging ayam, di Ramadan ini sangat berbeda.

    Adapun menu-menu MBG pada Ramadan berubah menjadi telur rebus, kurma, buah, hingga biskuit fortifikasi.

    BACA JUGA: Kick Off MBG Untuk Bumil dan Balita, DPRD Kota Bogor Siap Dukung Program Mendukbangga

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, belum lama ini mengungkapkan alasan perubahan mekanisme dan menu MBG selama Ramadan.

    Menurutnya, perubahan itu dilakukan menyesuaikan bulan Ramadan agar makanan bisa dibawa pulang ke rumah.

    “Untuk yang puasa, makanan bisa dimakan saat buka. Sementara yang tidak puasa bisa menikmati makanan itu di sekolah atau rumah,” ujarnya.

    Dadan menyampaikan, menu makanan selama Ramadan juga sudah dirancang agar tahan lama dan tetap memenuhi kebutuhan gizi.

    Selain itu, pihaknya juga memperkenalkan inovasi dalam kemasan makanan.

    BACA JUGA: Program MBG di Jatinangor Sumedang Jadi Sorotan, Ada Makanan yang Berbau

    Untuk mengurangi sampah, makanan dikemas dalam kantong yang dapat digunakan kembali.

    Setiap hari, kantong harus dikembalikan dan ditukar dengan kantong berisi makanan baru.

    “Mekanisme ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga melatih kedisiplinan siswa,” tambah Dadan.

    Program MBG ini akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri, tanpa membedakan agama siswa.

    Evaluasi akan dilakukan setelah satu minggu pelaksanaan di daerah untuk menentukan apakah perlu penyesuaian khusus.

    Dadan berharap program ini dapat menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan sehat di rumah, khususnya selama Ramadan, untuk mengurangi konsumsi makanan manis dan berminyak yang kurang baik bagi kesehatan anak.

  • Dugaan Terjadi Markup di Proyek Puskesmas DTP Cimanggung, Kinerja DPRD Sumedang Dipertanyakan

    Dugaan Terjadi Markup di Proyek Puskesmas DTP Cimanggung, Kinerja DPRD Sumedang Dipertanyakan

    JABAR EKSPRES – Persoalan proyek Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) di wilayah Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tengah jadi sorotan. Pasalnya, harga pembelian lahan dinilai terlalu tinggi, sehingga diduga terjadi markup.

    Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Kabupaten Sumedang mempertanyakan sikap dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang, khususnya Komisi IV.

    Kabiro Hukum LSM GMBI DPD Sumedang, Suryadinata mengatakan, pihaknya menilai sikap Komisi IV DPRD Sumedang kurang kritis, dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah, khususnya terkait pembelian lahan untuk pembangunan Puskesmas DTP Cimanggung.

    BACA JUGA: Proyek Puskesmas DTP Cimanggung Sumedang Diduga Dimarkup, LSM GMBI Pertanyakan Harga Lahan yang Tinggi

    “LSM GMBI mengungkapkan keheranan kami terhadap diamnya anggota DPRD Sumedang, terutama dari Komisi IV, yang memiliki peran dalam pengawasan anggaran,” katanya, Kamis (6/3).

    Pria yang akrab disapa Surya itu menilai, terkait proyek Puskesmas DTP Cimanggung, seharusnya ada sikap kritis oleh Komisi IV DPRD Sumedang, termasuk perlunya transparansi dalam menyetujui penggunaan dana publik.

    “Saya merasa sangat aneh, padahal di Cimanggung sendiri ada anggota DPRD dari Komisi IV,” bebernya.

    “Kenapa ada unsur pembiaran dalam persoalan ini? Pengajuan anggaran seperti ini harus melalui persetujuan DPRD, terutama Komisi IV yang bermitra dengan Dinas Perkimtan,” lanjut Surya.

    BACA JUGA:Fraksi Partai Golkar Dukung Penuh Pembahasan Perda Bank Sumedang untuk Dorong Ekonomi Daerah

    Dia mempertanyakan, kenapa anggota dewan diam saja, ada apa dengan para legislator khususnya di Komisi IV DPRD Sumedang menyetujui hal ini begitu saja.

    LSM GMBI menyoroti khususnya anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yang mencakup Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung.

    Surya menyebutkan beberapa nama anggota dewan dari Komisi IV, termasuk Sonia Sugian dan Cucu Perawati yang seharusnya turut mengawasi kebijakan ini.

    BACA JUGA: Aplikasi ‘Berhidmat’ Permudah ASN Sumedang Tadarus Al-Qur’an selama Ramadan

    “Kalau memang penegak hukum serius, seharusnya mereka memanggil anggota DPRD yang terlibat dalam persetujuan anggaran ini,” ucapnya.

    Surya menerangkan, pihaknya sebagai lembaga swadaya masyarakat hanya bisa mengawal, tapi wewenang ada di tangan penegak hukum.

  • Jabar Disambar 385.980 Petir Selama Februari 2025, BMKG: Terbanyak di Sumedang, Subang, dan Majalengka

    Jabar Disambar 385.980 Petir Selama Februari 2025, BMKG: Terbanyak di Sumedang, Subang, dan Majalengka

    Sebelumnya, Teguh mengatakan bahwa wilayah Jawa Barat saat ini masih dalam periode musim hujan. Musim hujan pun telah berlangsung sejak November 2024 lalu.

    “Saat ini, seluruh wilayah Jawa Barat masih dalam periode musim hujan. Hal ini ditandai dengan peningkatan curah hujan yang signifikan, dan sudah memasuki kriteria musim hujan yaitu curah hujan lebih besar dari 50 mm/dasarian dan diikuti 2 dasarian berikutnya,” ucapnya.

    Teguh menjelaskan, peningkatan curah hujan diprediksi akan terjadi di wilayah Bandung Raya pada akhir Februari dan Maret.

    “Dilihat dari kondisi dinamika atmosfer global dan lokal diprediksi di Bandung Raya pada akhir Februari dan Maret diprediksi terjadi peningkatan curah hujan,” katanya.

    Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.

    “Waspada potensi bencana hidrometeorologis berupa genangan, banjir, tanah longsor, dan angin kencang,” tuturnya.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Waspada Cuaca Ekstrem di Jabar 6-12 Maret 2025, Ini Daftar Wilayah Terdampak

    Waspada Cuaca Ekstrem di Jabar 6-12 Maret 2025, Ini Daftar Wilayah Terdampak

    Berikut daftar wilayah di Jawa Barat yang berpotensi dilanda hujan sedang hingga lebat atau sangat lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada 6-12 Maret 2025:

    Kamis, 6 Maret 2025: Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banjar, Kabupaten Pangandaran

    Jumat, 7 Maret 2025: Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis

    Sabtu, 8 Maret 2025: Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar 

    Minggu, 9 Maret 2025: Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur

    Senin, 10 Maret 2025: Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya 

    Selasa, 11 Maret 2025: Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis

    Rabu, 12 Maret 2025: Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis

    BMKG, kata Retno, mengimbau masyarakat dan instansi terkait agar waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologis akibat cuaca esktrem seperti hujan lebat hingga sangat lebat dalam skala lokal, serta angin kencang yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya.

    “Tetap tenang, namun tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” tandasnya.

    Selain itu, masyarakat juga diminta untuk mengenali potensi bencana di lingkungannya dan mulai memahami cara mengurangi resiko bencana tersebut. Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, bergotong royong menjaga kebersihan dan menata lingkungan sekitarnya.

    “Tetap meng-update informasi dan pemerintah daerah setempat terkait protokol evakuasi apabila terjadi bencana,” ucapnya.

     

    Reporter: Arby Salim

  • Fraksi Partai Golkar Dukung Penuh Pembahasan Perda Bank Sumedang untuk Dorong Ekonomi Daerah

    Fraksi Partai Golkar Dukung Penuh Pembahasan Perda Bank Sumedang untuk Dorong Ekonomi Daerah

    JABAR EKSPRES – Peraturan Daerah (Perda) mengenai Bank Sumedang tengah menjadi perhatian. Terkait hal itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumedang menyatakan dukungannya terhadap pembahasan tersebut.

    Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumedang, Asep Kurnia mengatakan, Perda terkait Bank Sumedang ini harus menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Kami di Fraksi Golkar sepakat bahwa Perda ini perlu dibahas secara mendalam, agar Bank Sumedang benar-benar bisa berkontribusi bagi perekonomian masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah,” katanya, Selasa (4/3).

    Akur menambahkan, untuk memastikan bahwa Perda ini berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat, Fraksi Partai Golkar telah menugaskan dua anggotanya, Ari Budiman dan H. Deden Yayan Rusyanto, sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) yang akan mengawal proses legislasi tersebut.

    BACA JUGA: Pejabat Eselon IIb di Sumedang Diduga Lakukan Penipuan Lewat Program BPNT, Korban Rugi Rp610 Juta

    “Pansus ini akan memastikan Perda ini dapat dijalankan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat Sumedang,” terangnya.

    Akur juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Bank Sumedang memiliki potensi besar sebagai motor penggerak perekonomian lokal.

    Oleh karena itu, regulasi yang mengatur operasional bank daerah tersebut harus disusun dengan cermat agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

    “Kita ingin Bank Sumedang tidak hanya sekadar ada, tetapi juga berfungsi optimal dalam membantu permodalan usaha mikro dan menengah,” beber Akur.

    Sebagai legislator dari Komisi 1 DPRD Sumedang, Akur menjelaskan bahwa penunjukan Ari Budiman dan H. Deden Yayan Rusyanto sebagai anggota Pansus bukan tanpa alasan.

    Kedua anggota tersebut dinilai memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai di sektor keuangan dan ekonomi daerah.

    “Keduanya kami nilai memiliki kompetensi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam perda ini,” jelasnya.

    BACA JUGA: Aplikasi ‘Berhidmat’ Permudah ASN Sumedang Tadarus Al-Qur’an selama Ramadan

    Akur juga mengungkapkan pentingnya melibatkan berbagai pihak terkait dalam pembahasan, termasuk akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat umum, untuk menciptakan dialog yang konstruktif. Hal ini bertujuan agar regulasi ini benar-benar menjadi solusi bagi pengembangan ekonomi daerah.

  • Ponpes Darussalam Ciamis Wajibkan Santri Khatam Al-Qur’an Selama Ramadan

    Ponpes Darussalam Ciamis Wajibkan Santri Khatam Al-Qur’an Selama Ramadan

    JABAR EKSPRES – Pesantren Darussalam Ciamis menggelar program khusus selama Ramadan 1446 Hijriyah dengan mewajibkan seluruh santri dan santriwati menuntaskan hafalan (khatam) Al-Qur’an.

    Program tahunan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan bertajuk Gema Ramadan, yang mengintensifkan aktivitas keagamaan seperti tarawih, tadarus, kuliah subuh, dan pengkajian kitab kuning.

    Dewan guru Ponpes Darussalam, Defikri Natadiwangsa, menjelaskan bahwa target khatam Al-Qur’an selama Ramadan sudah menjadi tradisi di pesantren tersebut.

    “Setiap santri wajib mengikuti tadarus harian dan ditargetkan khatam 30 juz sebelum Idulfitri. Setiap malam, kami menggelar sesi khataman bersama untuk memastikan target ini tercapai,” ujarnya, Selasa (4/3/2025).

    BACA JUGA: Baznas Kota Bandung Siapkan Santunan Ramadan untuk Honorer, Marbot, dan Lansia

    Para santri diberi tugas menghafal minimal satu halaman Al-Qur’an per hari. Metode ini dirancang agar mereka mampu menyelesaikan satu juz (30 halaman) selama bulan suci.

    “Disiplin waktu dan pengulangan ayat menjadi kuncinya. Pagi hari digunakan untuk menghafal, siang dilanjutkan tadarus, dan malam hari evaluasi hafalan,” tambah Defikri.

    Selain hafalan, Ponpes Darussalam juga mengedepankan pemahaman kontekstual melalui kuliah subuh yang membahas tafsir ayat-ayat Al-Qur’an.

    “Kami tidak hanya mengejar kuantitas hafalan, tetapi juga mendalami maknanya agar para santri bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Defikri.

    BACA JUGA: Aplikasi ‘Berhidmat’ Permudah ASN Sumedang Tadarus Al-Qur’an selama Ramadan

    Suci Hamira, salah seorang santriwati, mengaku terbantu dengan program terstruktur ini. “Agar cepat hafal, saya mengulang ayat yang sudah dipelajari berkali-kali. Target saya bisa menyetor satu halaman per hari dan khatam satu juz di akhir Ramadan,” ujar Suci.

    Ia menambahkan, jadwal hariannya padat dengan kegiatan ibadah, mulai dari sholat Subuh berjamaah, menghafal Al-Qur’an, hingga mengikuti kajian kitab klasik usai tarawih.

    “Hingga hari ke-3 Ramadan, sekitar 250 santri dan santriwati aktif mengikuti program ini. Pesantren Darussalam, yang berdiri sejak 1985, merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam unggulan di Jawa Barat dengan fokus pada penguatan hafalan Al-Qur’an,” katanya. (CEP)

  • Hujan Lebat dan Banjir Mengancam, BMKG Tekankan Ini

    Hujan Lebat dan Banjir Mengancam, BMKG Tekankan Ini

    JABAR EKSPRES – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah dalam menindaklanjuti peringatan dini cuaca ekstrem yang telah dikeluarkan.

    Dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrem telah terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Provinsi Jawa Barat.

    Bahkan, hujan deras yang terjadi menyebabkan luapan air di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kota Bandung, hingga Kabupaten Bogor.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati melalui Kepala BMKG Stasiun Geofisika Bandung, Teguh Rahayu mengatakan, peran serta pemerintah daerah dalam mitigasi bencana sangat krusial.

    BACA JUGA: Kali Ciliwung Meluap! Permukiman di Kampung Melayu Jakarta Timur Terendam Banjir Setinggi 1-2 Meter

    “Terutama dalam memastikan bahwa setiap peringatan dini ditindaklanjuti dengan langkah antisipatif di lapangan,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (4/3).

    Diketahui, belum lama ini musibah bencana banjir bandang menerjang wilayah Kampung Pensiunan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Minggu, 2 Maret 2025 kemarin.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Jabar Ekspres, banjir bandang terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Adapun data korban tercatat, sebanyak 119 kepala keluarga (KK) dan 423 jiwa yang terdampak bencana.

    Rahayu atau akrab disapa Ayu menerangkan, peringatan dini bukan sekadar informasi, tetapi juga seruan untuk tindakan nyata.

    Menurutnya, kecepatan dan kesiapan dalam merespons peringatan dini cuaca ekstrem sangat menentukan upaya mitigasi risiko, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiil.

    “Kami terus menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrem melalui berbagai kanal komunikasi resmi, termasuk website, aplikasi mobile, sms blasting dan media sosial BMKG,” terang Ayu.

    “Namun, efektivitas peringatan dini ini sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam meresponsnya dengan langkah konkret,” tambahnya.

    Dalam keterangan tertulisnya, Ayu memaparkan, diperlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan masyarakat guna meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi secara lebih cepat dan efektif.

    “Dengan meningkatnya aktivitas atmosfer ini, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, angin kencang, hingga kemungkinan banjir di daerah rawan,” pungkasnya. (Bas)

  • Pecinta Kopi Makin Gila Belanja, Penjualan Naik Drastis

    Pecinta Kopi Makin Gila Belanja, Penjualan Naik Drastis

    Jakarta: Bisnis kopi di Indonesia semakin harum, tak hanya dari aroma bijinya, tapi juga dari cuannya! Minat masyarakat terhadap kopi lokal terus meningkat, terbukti dari lonjakan penjualan yang signifikan di berbagai platform e-commerce, termasuk Tokopedia.
     
    Menurut Director of Tokopedia and TikTok E-commerce, Vonny Susamto, penjualan kopi melonjak hampir 2,5 kali lipat saat Promo Guncang 10.10 pada 2024 lalu, bertepatan dengan Hari Kopi Sedunia. Bahkan, penjualan biji kopi excelsa meroket hampir 3 kali lipat!
     
    “Sedangkan penjualan biji kopi excelsa naik hampir 3 kali lipat saat Promo Guncang 10.10 pada tahun 2024 lalu,” ujar Vonny dilansir Antara, Sabtu, 1 Maret 2025.
     

    Vonny menyebutkan, Antusiasme masyarakat terhadap kopi terus meningkat. Beberapa daerah seperti Riau, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Bali mencatat kenaikan transaksi produk biji kopi yang signifikan selama semester II-2024.

    Shop Tokopedia juga mengalami tren serupa. Penjualan produk kopi di platform tersebut naik hampir dua kali lipat, sementara jumlah penjual kopi yang meraup penghasilan meningkat lebih dari 40 persen.
     
    Yang lebih menarik, tren belanja kopi lewat fitur live shopping di Shop Tokopedia meningkat drastis. 
     
    “ShopTokopedia juga melihat fitur live shopping sangat berdampak pada penjualan produk kopi, ini terbukti dari kenaikan penjualan produk kopi yang meningkat lebih dari 25 kali lipat saat penjual melakukan live shopping sepanjang semester II 2024 dibandingkan periode sebelumnya,” ujar dia.
     

    Tak bisa dimungkiri, kopi lokal semakin berjaya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi kopi Indonesia pada 2023 mencapai 758.730 ton, didominasi oleh perkebunan rakyat. Jawa Barat, misalnya, menyumbang produksi sebesar 22.622 ton, dengan Kabupaten Sumedang berkontribusi sekitar 700 ton.
     
    Dengan angka yang terus meningkat, industri kopi Indonesia bukan hanya sekadar tren, tapi sudah menjadi gaya hidup. Makin banyak orang yang bukan cuma menikmati kopi, tapi juga melihatnya sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Jadi, siap ikut cuan dari bisnis kopi?
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Anggota DPRD Sumedang Soroti Normalisasi Sungai Cimande

    Anggota DPRD Sumedang Soroti Normalisasi Sungai Cimande

    JABAR EKSPRES – Sungai Cimande, khususnya yang melintasi wilayah Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, kini menjadi perhatian publik setelah terjadi banjir yang menggenangi pemukiman warga. Hal ini disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Bandung Raya, termasuk Sumedang, mengakibatkan luapan Sungai Cimande yang tak dapat dibendung.

    Menanggapi kejadian tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, menekankan perlunya langkah konkret untuk menormalisasi Sungai Cimande guna mencegah potensi bencana di masa mendatang.

    “Normalisasi Sungai Cimande perlu segera dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang dapat merugikan masyarakat sekitar,” ungkapnya saat dikonfirmasi baru-baru ini.

    Asep, yang akrab disapa Akur, meminta agar Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jawa Barat segera mengambil tindakan yang diperlukan agar aliran Sungai Cimande dapat kembali berfungsi dengan optimal.

    “Kami meminta BBWS untuk segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna menormalisasi Sungai Cimande,” tambahnya.

    BACA JUGA: Kesaksian Warga: Sebelum Ditemukan Tak Bernyawa, Korban Terlihat Bermain Air di Sungai Cimande Rancaekek Bandung

    Menurut Akur, kondisi sungai yang tidak terawat dapat meningkatkan risiko banjir dan erosi yang akan mengancam permukiman serta infrastruktur yang ada di sekitarnya.

    Selain itu, Akur juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap izin pemanfaatan ruang di wilayah Cimanggung. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih ketat dalam mengawasi kepatuhan terhadap regulasi, terutama terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    “Kami minta agar Pemda lebih tegas dalam melakukan evaluasi terhadap izin pemanfaatan ruang di wilayah Cimanggung, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap Amdal,” tegasnya.

    Akur menilai, pengawasan yang lemah terhadap perizinan dapat menimbulkan masalah lingkungan, seperti alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

    “Pernyataan ini adalah respons terhadap keluhan masyarakat mengenai kondisi Sungai Cimande dan masalah tata ruang di Cimanggung,” ujar Akur.

    Akur menambahkan, penataan lingkungan yang baik harus menjadi prioritas agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keseimbangan ekosistem.

    “Normalisasi sungai bukan hanya soal pengerukan, tetapi juga harus didukung oleh kajian lingkungan yang matang dan pengawasan berkelanjutan,” jelasnya.