Xcloud.id

kab/kota: Sumedang

  • Wamendagri tinjau kesiapan retret kepala daerah di IPDN Jatinangor

    Wamendagri tinjau kesiapan retret kepala daerah di IPDN Jatinangor

    Sumedang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meninjau kesiapan pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua yang akan digelar di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada 22 hingga 26 Juni 2025.

    Bima memastikan seluruh fasilitas siap digunakan, termasuk akomodasi dan ruang kelas untuk para peserta yang terdiri dari 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    “Saya sudah mencoba menginap di sini, mencoba nginap di barak praja, dan rasanya tak perlu AC ya, perlunya selimut. Tak mungkin pakai AC, itu dingin sekali. Jadi cukup apa adanya, seperti itu,” kata Bima di Sumedang, Kamis.

    Bima menyampaikan bahwa seluruh fasilitas ruang kelas telah disiapkan, namun akan dilakukan penyesuaian apabila ada peserta yang mengalami kendala dalam mengakses lokasi tertentu.

    “Kalau ternyata ada kendala bagi kepala daerah tertentu, kami pasti akan menyesuaikan dan menggeser ke lokasi lain yang lebih nyaman,” ujarnya.

    Dia mengatakan retret secara resmi akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri pada Senin (23/6) dan sejumlah Menteri Koordinator dan Menteri Kabinet Indonesia Maju juga dijadwalkan hadir sebagaimana pada retret gelombang pertama di Magelang.

    “Dan retret gelombang kedua ini akan selesai pada hari Kamis (26/6) sore atau malam karena hari Jumat adalah libur nasional,” kata dia.

    Bima mengatakan materi dalam retret gelombang kedua tersebut tidak jauh berbeda dengan materi pada retret kepala daerah gelombang pertama, 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    “Penambahan-penambahan akan disampaikan sesuai dengan perkembangan yang terbaru terkait dengan program prioritas. Tentu ada hal-hal yang penting untuk dievaluasi terkait dengan program prioritas,” ujar Bima.

    Menurut dia, salah satu materi yang akan disampaikan dalam retret tersebut adalah soal hak dan kewajiban sebagai kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

    “Selain itu, juga penekanan kembali kepada aturan, kewajiban dan hak bagi kepala daerah. Jangan sampai ada kepala daerah yang tidak paham atas hak dan kewajiban mereka,” ujarnya.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah harap Kawasan Rebana Jabar jadi mesin pertumbuhan ekonomi

    Pemerintah harap Kawasan Rebana Jabar jadi mesin pertumbuhan ekonomi

    Dalam visi menuju Indonesia Emas 2045, Kawasan Rebana ini diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bagi Jawa Barat tetapi juga sebagai mesin baru pembangunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah berharap pengembangan Kawasan Rebana di Jawa Barat (Jabar) sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional seiring dengan penguatan infrastruktur dan pengembangan industri di wilayah tersebut.

    Kawasan Rebana yang meliputi tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat, yakni Kabupaten Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Cirebon, Kuningan, dan Kota Cirebon, telah ditetapkan sebagai klaster industri dan metropolitan baru. Kawasan ini mencakup sekitar 20 persen dari luas Provinsi Jawa Barat dengan populasi hampir 10 juta jiwa dan menyumbang sekitar 19 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

    Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin mendorong percepatan pembangunan di Kawasan Rebana melalui berbagai kebijakan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 serta pengintegrasian Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, Tol Cisumdawu, dan Bendungan Cipanas.

    “Dalam visi menuju Indonesia Emas 2045, Kawasan Rebana ini diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bagi Jawa Barat tetapi juga sebagai mesin baru pembangunan nasional,” kata Rudy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Saat membuka The 2th Joint Coordinating Committee (JCC) Meeting Project for Rebana Area Development, Rudy menyebutkan bahwa proyek pengembangan Rebana yang terkait dengan Pelabuhan Patimban ditujukan untuk memperkuat struktur kelembagaan Badan Pengelola Kawasan Rebana serta mendorong pengembangan industri dan infrastruktur.

    Program ini menargetkan tiga output utama yakni pemutakhiran masterplan dan identifikasi proyek prioritas, penguatan sistem implementasi proyek, serta penyusunan rencana detail untuk proyek prioritas.

    “Di antara PSN tersebut, Pelabuhan Internasional Patimban merupakan capaian yang patut diapresiasi, dengan pembangunan tahap kedua yang masih berjalan dan kapasitas operasionalnya yang diharapkan mampu mendorong aktivitas ekspor-impor, relokasi industri, dan menciptakan rantai logistik baru,” ujarnya.

    Pertemuan JCC kedua juga membahas struktur keanggotaan, progres zonasi sektor unggulan, dan penyusunan masterplan pembangunan jangka panjang oleh JICA. Selain itu, turut dibahas isu-isu strategis yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional.

    “Mari kita manfaatkan pertemuan ini sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan koordinasi, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mitra internasional seperti JICA guna mendukung Rebana Metropolitan yang sejahtera, berdaya saing global, dan berkelanjutan,” tutur Rudy.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Retreat Kepala Daerah Jilid II Digelar di Barak IPDN Jatinangor

    Retreat Kepala Daerah Jilid II Digelar di Barak IPDN Jatinangor

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri membeberkan ada 80 orang atau 40 pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti kegiatan retreat gelombang II yang digelar di IPDN Jatinangor, Sumedang pada 22 Juni 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya mengatakan kepala daerah yang bakal mengikuti kegiatan retreat nanti adalah kepala daerah yang baru saja dilantik lewat pemungutan suara ulang (PSU) dan belum mengikuti retreat gelombang pertama seperti Gubernur Bali.

    “Jadi kalau untuk kontennya, retreat kedua ini masih sama dengan yang pertama. Ada tiga Gubernur yang akan mengikuti retret gelombang ke-2 ini,” tutur Bima di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (16/6).

    Kemudian terkait anggaran, Bima menyebut bahwa seluruh anggaran retreat gelombang ke-2 akan dibereskan okeh Kemendagri RI. Bima mengatakan bahwa anggaran untuk retreat gelombang ke-2 tidak membutuhkan banyak biaya karena digelar hanya di IPDN Jatinangor, bukan di Magelang.

    “Kepala daerah yang ikut juga sedikit kan, tidak banyak seperti gelombang pertama kemarin,” katanya.

    Selain itu, kata Bima, beberapa menteri dan menteri koordinator juga rencananya hadir di acara retret gelombang ke-2 itu. Bima berharap seluruh kepala daerah yang ikut retreat gelombang ke-2 bisa lebih meresapi tentang hak dan kewajiban kepala daerah.

    “Jadi nanti akan disampaikan hal-hal yang penting untuk evaluasi dan menelaah kembali kewajiban dan hak para kepala daerah, jadi jangan sampai tidak paham,” ujarnya.

  • Tawuran Pelajar di Sumedang, Dedi Mulyadi Kirim Pelaku ke Barak Militer

    Tawuran Pelajar di Sumedang, Dedi Mulyadi Kirim Pelaku ke Barak Militer

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyayangkan masih adanya aksi tawuran di kalangan pelajar. Aksi tawuran antarpelajar itu diketahui terjadi di Jalan Atas Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Kamis malam, 12 Juni 2025.

    Akibat tawuran tersebut, dua pelajar mengalami luka serius karena sabetan senjata tajam. “Masih juga ada anak-anak SMK di Sumedang yang masih tawuran,” ucap Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Minggu, 16 Juni 2025.

    Dedi mengeklaim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah melakukan tiga langkah untuk menindaklanjuti para pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. 

    Dari 29 pelajar yang diamankan, delapan ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 170 KUHP serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata.

    “Yang pertama, yang terlibat kriminal dan melukai orang itu berproses secara hukum,” ucap Dedi.

    Adapun 11 pelajar diserahkan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) DPPKBP3A Kabupaten Sumedang untuk pembinaan psikososial dan konseling.

    “Yang kedua, ada yang dirawat atau dibina di dinas sosial,” pungkas mantan Bupati Purwakarta ini. 

    Sementara 10 pelajar lainnya, kata Dedi, diserahkan ke Barak Militer Dodiklat TNI AD untuk menjalani pembinaan karakter.

    “Yang ketiga, ada yang dimasukin di Dodik Bela Negara untuk melakukan pendidikan bersama yang lainnya untuk menjadi anak-anak hebat,” tuturnya.

    Dedi lantas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik yang pro maupun kontra terhadap kebijakannya.

    “Itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, dan saya ucapkan terima kasih bagi semuanya, baik yang menyukai maupun yang tidak menyukai, kedua-duanya adalah saudara saya,” tutupnya.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Goong Renteng, Kesenian Gamelan Khas Masyarakat Sunda

    Goong Renteng, Kesenian Gamelan Khas Masyarakat Sunda

    Liputan6.com, Bandung – Goong renteng merupakan salah satu jenis kesenian gamelan masyarakat Sunda. Konon, gamelan ini sudah dikenal sejak abad ke-16.

    Telah menyatu dengan masyarakat Sunda sejak lama, goong renteng pun tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat. Alat musik ini dapat ditemukan di Cileunyi dan Cikebo (wilayah Tanjungsari, Sumedang), Lebakwangi (wilayah Pameungpeuk, Bandung), Keraton Kanoman Cirebon, Cigugur (Kuningan), Talaga (Majalengka), Ciwaru (Sumedang), Tambi (Indramayu), Mayung, Suranenggala, dan Tegalan (Cirebon).

    Mengutip dari laman Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah IX Jawa Barat, goong renteng diperkirakan berasal dari zaman Kerajaan Tembong Agung Sabda Panglamar yang dimiliki Prabu Aji Putih. Gamelan ini merupakan benda keramat yang disimpan di keraton dan disajikan hanya pada upacara-upacara ritual dan penyambutan tamu kebesaran saja.


    Versi lain mengatakan bahwa goong renteng di Cikubang mulai ada sejak 1833. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa goong renteng di Cikubang dimulai sejak era Eyang Suting sekitar 1709. Dari berbagai versi mengenai asal-usul goong renteng, diduga kuat gamelan ini merupakan awal mula penyebaran agama Islam di wilayah tersebut.

    Sementara itu, nama goong rentang merujuk pada istilah kuno Sunda, goong, yang berarti gamelan. Adapun kata renteng merujuk pada penempatan pencon-pencon kolenang (bonang) yang diletakkan secara berderet atau berjejer yang dalam bahasa Sunda disebut ngarenteng.
Goong renteng memiliki dua macam laras, yakni salendro dan pelog. Kesenian ini dilengkapi peralatan yang terdiri dari kongkoang (alat musik berpencon), cempres (alat musik bilah), paneteg (semacam kendang), dan goong.

    Kongkoang, cempres, dan goong diklasifikasikan sebagai idiofon. Sementara paneteg diklasifikasikan sebagai membranofon.

    Dalam ensambel, kongkoang dan cempres berfungsi sebagai pembawa melodi, kendang sebagai pembawa irama, dan goong sebagai penutup lagu atau siklus lagu.

     

  • Isu Politik-Hukum: Belanda Ambil Kekayaan Alam dan Kapal JKW Mahakam

    Isu Politik-Hukum: Belanda Ambil Kekayaan Alam dan Kapal JKW Mahakam

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik-hukum terkini diisi dengan berita soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kekayaan Indonesia yang diambil Belanda selama ratusan tahun hingga soal viralnya kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana.

    Selain itu juga rencana retret kepala daerah gelombang dua dan perkembangan korupsi kilang minyak Pertamina periode 2018–2023.

    Berikut lima isu politik-hukum terkini Beritasatu.com:

    1. Prabowo: Belanda Ambil Kekayaan Indonesia Rp 504 Kuadriliun

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belanda telah mengambil kekayaan Indonesia sebesar US$ 31 triliun atau sekitar Rp 504 kuadriliun selama ratusan tahun menjajah Nusantara.

    “Baru ada suatu research beberapa minggu lalu yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang US$ 31 triliun,” ujar Prabowo dalam sambutannya pada pembukaan pameran Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

    Prabowo mengatakan nilai kekayaan yang diambil itu setara dengan 18 kali lipat dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini yang berada di angka US$ 1,5 triliun atau sekitar Rp 24,4 kuadriliun. Selain itu, nilai tersebut juga diperkirakan setara dengan anggaran negara selama 140 tahun.

    2.  Retret Kepala Daerah Ke-2 Digelar Akhir Juni di IPDN Jatinangor

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan retret kepala daerah gelombang kedua akan digelar pada akhir Juni 2025. Sekitar 50 kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    Berbeda dari retret gelombang pertama yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, pelaksanaan kali ini dipusatkan di kampus IPDN Jatinangor. Namun, Tito belum mengungkapkan tanggal pasti pelaksanaannya.

    “Akhir bulan ini yang untuk (retret) tahap kedua. Lebih kurang 50 orang ya, 50 orang itu di Jatinangor,” ungkap Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    3. Kilang Minyak Anak Riza Chalid Disita dalam Kasus Pertamina

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita kilang minyak milik Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), anak dari pengusaha minyak ternama Riza Chalid dalam pengembangan kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023.

    Aset yang disita berupa kilang minyak PT Orbit Terminal Merak (OTM) yang berlokasi di kawasan Banten dengan total luas lahan mencapai 222.615 meter persegi.

    “Penyitaan dilakukan karena kilang ini diduga terkait hasil tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah oleh Pertamina,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dalam konferensi persnya, Rabu (11/6/2025).

  • AHY Tawarkan 18 Proyek Infrastruktur ke Investor, Ada 3 Tol Ini

    AHY Tawarkan 18 Proyek Infrastruktur ke Investor, Ada 3 Tol Ini

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak para investor global untuk mengambil peran dalam transformasi infrastruktur Indonesia. Dalam pertemuan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, AHY menyampaikan infrastruktur Indonesia tak lagi dilihat sebagai proyek-proyek terpisah, tetapi sebagai sistem yang saling terhubung dan menopang ketahanan nasional.

    “Infrastruktur bukan sekadar proyek-proyek terpisah. Ini tentang sistem, jaringan, dan ketahanan. Setiap jalan tol baru harus membuka potensi ekonomi. Setiap pelabuhan baru harus menyatu dalam ekosistem logistik nasional,” kata AHY saat membuka rangkaian acara ICI 2025 di JCC, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    AHY menekankan lima prioritas pembangunan infrastruktur yang selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan dan air, energi bersih, konektivitas terintegrasi, kota layak huni, serta pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.

    “Indonesia terbuka untuk investasi. Namun kami juga tegas bahwa investasi harus selaras dengan prioritas nasional, komitmen iklim, dan pembangunan yang berpusat pada manusia,” ujarnya.

    Adapun untuk sejumlah proyek infrastruktur yang ditawarkan dalam forum ICI 2025, diantaranya sebagai berikut:

    Proyek Transportasi & Jalan Tol

    Tol Gilimanuk-Mengwi (Bali) Panjang 96,84 Km, nilai investasi US$ 1,56 miliar. Proyek PSN ini menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk ke wilayah metropolitan Bali.
    Tol Pejagan-Cilacap (Jawa Tengah) Panjang ±95,39 km, nilai investasi US$ 1,69 miliar. Meningkatkan konektivitas koridor utara-selatan Pulau Jawa.
    Tol Sentul Selatan-Karawang Barat (Jawa Barat) Panjang 60,36 km, nilai investasi US$ 2,13 miliar. Bagian dari jaringan JORR 3 untuk mengurai kemacetan Jabodetabek.

    Proyek Energi Terbarukan

    PLTM Leuwikeris (Jawa Barat) Kapasitas 7,4 MW (megawatt), nilai investasi US$ 16 juta. Memanfaatkan debit Bendungan Leuwikeris untuk pembangkit listrik bersih.
    PLTM Tapin (Kalimantan Selatan) Kapasitas 3,32 MW, nilai investasi US$ 5 juta. Mendukung operasional Bendungan Tapin dan target energi terbarukan nasional.
    PLTM Way Sekampung (Lampung) Kapasitas 5,4 MW, nilai investasi US$ 7,25 juta. Terletak di area Bendungan Way Sekampung, tanpa dukungan fiskal pemerintah.
    PLTM Cipanas (Jawa Barat) Kapasitas 3,0 MW, nilai investasi US$ 4,81 juta. Berada di Bendungan Cipanas, Sumedang, berbasis DBFOMT.
    PLTM Karalloe (Sulawesi Selatan) Kapasitas 4,5 MW, nilai investasi US$ 7,94 juta. Menyasar suplai listrik hijau dari debit air Bendungan Karalloe.

    Proyek Pengelolaan Limbah

    Pengelolaan Sampah Manggar (Balikpapan, Kalimantan Timur) Nilai investasi US$ 115,16 juta. Proyek TPA berbasis Waste-to-Energy dengan kapasitas 750 ton/hari, skema DBFOM.

    Proyek Transportasi Perkotaan & TOD

    Perpanjangan Jalur MRT Lebak Bulus-Pondok Cabe-Rawa Buntu (Jakarta-Tangsel) Panjang 22,6 km, 12 stasiun, nilai investasi US$ 1,25 miliar. Melayani ±204 ribu penumpang/hari.
    Akses Kereta ke Pelabuhan Patimban (Jawa Barat) Panjang ±40 km, nilai investasi US$ 771 juta. Jalur kereta barang mendukung volume 3,8 juta TEUs/tahun.
    Bandara Singkawang (Kalimantan Barat) Nilai investasi US$ 52,5 juta. Alternatif bandara untuk kawasan Singkawang dan sekitarnya dengan potensi 1,5 juta penduduk.
    Terminal Poris Plawad TOD (Tangerang) Nilai investasi US$ 106,1 juta. Pengembangan terminal terpadu dengan kawasan komersial dan hunian vertikal.
    Terminal Purabaya TOD (Sidoarjo, Jatim) Nilai investasi US$ 111,6 juta. Modernisasi terminal bus terbesar Indonesia, mendukung pariwisata dan transportasi regional.

    Proyek Perumahan & Urban Redevelopment

    Revitalisasi Rusun Pasar Jumat – TOD Lebak Bulus (Jakarta) Nilai investasi US$ 56 juta. Pembangunan 2.170 unit apartemen dalam skema TOD di dekat MRT dan busway.
    Karawaci City (Tangerang) Luas 3,8 ha, nilai investasi US$ 78,76 juta. Hunian vertikal premium dekat rumah sakit, sekolah, dan jalan tol.
    Pasir Gadung Sky Village (Cikupa, Tangerang) Nilai investasi US$ 45,26 juta. Hunian vertikal strategis untuk komuter Jakarta, total 1.792 unit.
    Maja Green Living (Lebak, Banten) Nilai investasi US$ 5,6 juta. Rumah tapak dalam kawasan hijau, 624 unit di area 7,5 ha.

    Lebih jauh, AHY juga menegaskan pentingnya reformasi pembiayaan. “Tidak ada visi yang dapat terwujud tanpa pembiayaan yang layak,” katanya.

    Ia pun mendorong skema Private Public Partnership (PPP), obligasi hijau, dan blended finance sebagai fondasi pembiayaan jangka panjang.

    “Kami mengundang investor global, bukan hanya untuk meraih keuntungan, tetapi untuk menjadi mitra dalam transformasi jangka panjang,” pungkas AHY.

    (wur)

  • Masuki Pancaroba, Jawa Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan dalam Sepekan ke Depan

    Masuki Pancaroba, Jawa Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan dalam Sepekan ke Depan

    Adapun potensi hujan sedang hingga lebat atau sangat lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada skala lokal dan durasi singkat terdapat di sebagian wilayah berikut:

    Kamis, 5 Juni 2025: Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut.

    Jumat, 6 Juni 2025: Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut.

    Sabtu, 7 Juni 2025: Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

    Minggu, 8 Juni 2025: Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.

    Senin, 9 Juni 2025: Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Majalengka.

    Selasa, 10 Juni 2025: Nihil

    Rabu, 11 Juni 2025: Nihil

    BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologis akibat dampak cuaca ekstrem seperti hujan lebat hingga sangat lebat dalam skala lokal.

    “Serta angin kencang yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya,” imbuh Rossian.

     

    Penulis: Arby Salim

  • BMKG Prediksi Ada Pergeseran Waktu Awal Musim Kemarau, Bagaimana dengan Jawa Barat?

    BMKG Prediksi Ada Pergeseran Waktu Awal Musim Kemarau, Bagaimana dengan Jawa Barat?

    Sebelumnya, BMKG menyebut sebagian wilayah Jawa Barat saat ini telah memasuki masa peralihan musim kemarau.

    “Hal ini ditandai dengan berkurangnya tutupan awan konvektif signifikan dan penurunan intensitas maupun durasi hujan secara bertahap,” kata Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Teguh Rahayu.

    Adapun dinamika cuaca skala regional, anomali suhu permukaan air laut (SST) di perairan Jawa Barat masih cukup hangat.

    Menurut Teguh, masih ada kontribusi terhadap pertumbuhan awan awan hujan pada skala lokal, kelembapan udara di wilayah Jawa Barat pada lapisan 850- 700 mb lembap berkisar antara 55-92 persen.

    “Berdasarkan prediksi kondisi global, regional, dan probabilistik model diprakirakan pada umumnya cuaca di wilayah Jawa Barat cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diantara siang, sore dan malam hari,” tutur dia.

    Sementara streamline atau pola angin menunjukkan mulai berkurangnya dominasi angin baratan (Monsun Asia), dan mulai masuk angin timuran (Monsun Australia).

    Berdasarkan prakiraan dinamika atmosfer dari BMKG, berikut prakiraan awal musim kemarau di Jawa Barat pada 2025:

    Dasarian I – II April 2025: Sebagian Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Dasarian II -III Mei 2025: Sebagian Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan.

    Dasarian I – III Juni 2025: Sebagian besar wilayah Jawa Barat.

    Dasarian I Juli 2025: Sebagian wilayah Garut, Tasikmalaya dan Pangandaran.

     

    Penulis: Arby Salim

     

     

  • Program Jabar Caang 2025, Targetkan 121.871 Rumah Dialiri Listrik

    Program Jabar Caang 2025, Targetkan 121.871 Rumah Dialiri Listrik

    Dilansir kanal Regional, Liputan6, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede diharapkan dapat mempercepat realisasi program Jabar Caang sekaligus memenuhi kebutuhan listrik bagi 121.871 rumah di Jawa Barat yang belum teraliri listrik hingga 2025.

    “PLTA Jatigede, yang memanfaatkan Waduk Jatigede sebagai waduk terbesar kedua di Indonesia ini diharapkan dapat mendukung program Pemprov Jawa Barat, salah satunya program Jabar Caang,” ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, Senin (27/1/2025).

    PLTA Jatigede yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (20/1/2025), memiliki kapasitas 2×55 megawatt (MW).

    Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat, hingga saat ini masih ada 121.871 rumah di 1.737 desa yang tersebar di 26 kabupaten/kota di Jawa Barat yang belum mendapatkan akses listrik.

    Untuk itu, Iwan mendorong Pemprov Jawa Barat untuk segera menyelesaikan persoalan ini sebelum 2025.

    “Dengan potensi besar yang dimiliki PLTA dan Waduk Jatigede, masyarakat Jabar optimis bahwa program Jabar Caang dapat terwujud, memberikan manfaat luas bagi rumah tangga, sektor pertanian, hingga industri,” kata pria yang menjabat sebagai Bendahara DPW PKS Jabar ini.

    Irigasi dan Reduksi Risiko Banjir

    Waduk Jatigede, yang dibangun dengan anggaran Rp4,4 triliun, tidak hanya mendukung pembangkit listrik, tetapi juga memiliki berbagai fungsi lain seperti irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, dan pengembangan pariwisata.

    Untuk sektor irigasi, waduk ini menyuplai air ke Daerah Irigasi Rentang yang melayani 87.840 hektare lahan pertanian di Majalengka, Cirebon, dan Indramayu. Keberadaan irigasi ini telah memberikan dampak signifikan pada peningkatan hasil produksi padi di wilayah tersebut.

    Menurut data Dinas Pertanian Jawa Barat, produksi padi di Majalengka meningkat dari 3,6 ribu ton menjadi 11,6 ribu ton. Di Cirebon, produksinya naik dari 121 ribu ton menjadi 266 ribu ton, sementara di Indramayu meningkat dari 450 ribu ton menjadi 1,2 juta ton sejak operasional Waduk Jatigede.

    “Manfaatnya harus optimal terutama untuk masyarakat. Dengan fungsi irigasi, listrik, dan air baku, Jatigede diharapkan memberikan dampak positif di daerah seperti Indramayu, Majalengka, dan Cirebon,” jelas Iwan.

    Selain itu, waduk ini mampu menyuplai air baku sebesar 3.500 liter per detik untuk kebutuhan Sumedang, Indramayu, Cirebon, Kota Cirebon, dan Majalengka. Tidak hanya itu, Waduk Jatigede juga mampu mereduksi risiko banjir hingga 81,4 persen.

    “Pengendalian banjir, penyediaan air baku, dan irigasi merupakan kontribusi penting dari Waduk Jatigede. Dengan tambahan listrik dari PLTA, kita harap manfaat ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” tutup Iwan.

    Keberadaan PLTA dan Waduk Jatigede membawa harapan baru bagi masyarakat Jawa Barat untuk meraih kehidupan yang lebih baik, dengan akses listrik, peningkatan hasil pertanian, serta pengendalian banjir yang lebih baik di masa depan.