kab/kota: Sumedang

  • Wamendagri: Ada Kepala Daerah yang Harus Dipapah saat Retreat Jilid II

    Wamendagri: Ada Kepala Daerah yang Harus Dipapah saat Retreat Jilid II

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri membeberkan ada beberapa kepala daerah yang harus dipapah setelah senam pagi di acara retreat gelombang ke II di IPDN Sumedang, Jawa Barat. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah yang harus dipapah dan dituntun tersebut merupakan mereka yang sudah cukup lama mengalami cedera lutut, sehingga setelah senam pagi tidak bisa berjalan dan harus dibantu berjalan oleh pangawas dan penitia.

    Sayangnya, Bima tidak membeberkan lebih jauh kepala daerah mana yang mengalami cedera lutut tersebut. Kendati demikian, kata Bima, puluhan peserta retret tersebut cukup bersemangat berolahraga.

    “Jadi memang ada keluhan-keluhan yang memang sudah lama, seperti mereka yang ada cedera lutut sudah agak lama, jadinya berjalannya agak perlu dibantu, dibimbing, dipapah,” tuturnya di Jakarta, Senin (23/6).

    Bima menjelaskan bahwa kepala daerah yang membutuhkan atensi khusus sudah diberikan pita berwarna merah untuk lima orang kepala daerah yang mengalami sakit.

    Sementara lima pita berwarna kuning juga diberikan kepada kepala daerah yang butuh observasi kesehatan selama menjalani retret gelombang ke II.

    “Jadi ada sekitar sepuluh orang ada dalam pengawasan ketat, yang sangat ketat tentu yang pita merah tadi,” katanya.

    Bima menjelaskan pada hari pertama Retret Gelombang II diikuti oleh 84 peserta yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

    Namun, Bima juga mengemukakan bahwa nantinya akan ada dua peserta tambahan, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yang akan segera dilantik dan kemudian bergabung mengikuti retreat.

    “Jadi Bupati Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah,” ujarnya.

  • Wamendagri ungkap anggaran retret gelombang II tidak sampai Rp500 juta

    Wamendagri ungkap anggaran retret gelombang II tidak sampai Rp500 juta

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memberikan keterangan pers di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). ANTARA/Ricky Prayoga

    Wamendagri ungkap anggaran retret gelombang II tidak sampai Rp500 juta
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 23 Juni 2025 – 16:47 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan anggaran untuk retret kepala daerah gelombang II di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, tidak sampai Rp500 juta.

    “Ya ini saya masih rekap ya, tetapi saya pastikan tidak lebih dari Rp500 juta untuk keseluruhan acara dari awal hingga akhir. Jadi angkanya jauh di bawah yang kemarin (Rp13 miliar) karena aset dari Kemendagri dan banyak penghematan di sini,” kata Bima di IPDN Jatinangor, Senin.

    Efisiensi yang dilakukan untuk gelombang II ini dibanding gelombang I, kata dia, pertama adalah pengeluaran peserta di mana ketika di Magelang peserta sampai 1.000 orang, sementara di IPDN hanya 84 orang, yang berdampak pada konsumsi yang bisa ditekan.

    Penghematan selanjutnya, kata Bima, adalah fasilitas, dengan menggunakan yang tersedia di IPDN dan penyesuaian seremoni yang dilakukan terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

    “Karena tamunya juga terbatas, kemungkinan besar mungkin Presiden belum dijadwalkan untuk menghadiri, karena itu penutupannya juga tidak mengundang banyak pihak, dilakukan secara sederhana,” ucapnya.

    Untuk sumber anggaran, Bima mengatakan semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.

    “Kalau biaya perjalanan itu kan dibebankan kepada alokasi APBD masing-masing. Tapi sisanya semua adalah dari Kemendagri,” ujarnya.

    Sementara untuk materi, Bima mengatakan ada modifikasi mengingat kini telah ada konstelasi global berupa perang Iran – Israel, kontroversi kebijakan Trump dan isu-isu dalam negeri lainnya.

    “Dulu waktu itu belum juga ada koordinasi tentang makan bergizi gratis, kopdes, dan lain-lain. Nah itu hal yang dibahas di sini,” tuturnya.

    Retret kepala daerah gelombang II di Kampus IPDN berlangsung mulai hari Senin ini yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Kamis (26/6) petang mendatang.

    Retret kepala daerah gelombang kedua ini berdasarkan data tanggal 22 Juni 2025, diikuti oleh 86 kepala daerah yang terdiri dari dua gubernur, tiga wakil gubernur, 38 bupati, 37 wakil bupati, tiga wali kota dan tiga wakil wali kota. Sementara itu, sembilan kepala dan wakil kepala daerah tidak hadir dengan yang memiliki alasan karena sakit sebanyak enam orang) dan izin kedukaan satu orang.

    Selama empat hari kegiatan retret ini, para kepala daerah diberikan enam jenis materi yang terdiri atas Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan; Astacita; Program Kementerian dan Lembaga; Tugas dan Fungsi Kepala Daerah; Kepemimpinan dan Komunikasi Politik; serta Team Building dengan narasumber dijadwalkan merupakan kepala dari 31 kementerian/lembaga.

    Sumber : Antara

  • Retret Kepala Daerah 2025: Kemendagri Akan Sertakan Materi Batas Wilayah – Page 3

    Retret Kepala Daerah 2025: Kemendagri Akan Sertakan Materi Batas Wilayah – Page 3

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi membuka retret kepala daerah gelombang kedua di kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

    Tito menjelaskan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengokohkan persatuan sebagai satu bangsa.

    “Tujuan retret ini secara garis besar adalah mengokohkan dan memperkuat nilai-nilai persatuan sebagai bangsa dan negara,” kata Tito dalam pidato pembukaan sekaligus paparan materinya di IPDN, seperti dilansir dari Antara.

    Dipilihnya IPDN ini, kata Tito, agar kepala daerah lebih mudah mengakses lokasi pelatihan dibandingkan lokasi sebelumnya di Akmil Magelang.

    “Tujuan di IPDN agar bapak-bapak yang sering di Jakarta lebih mudah ke sini karena dekat dari Bandung ketimbang dari Magelang,” kata dia.

    Hasil dari retret kepala daerah gelombang kedua ini, kata Tito, akan dilaporkan kepada Presiden dengan harapan kepala daerah bisa mengikuti dengan baik untuk mendengar arah kebijakan pusat langsung dari narasumber utamanya, tanpa melupakan kewajibannya untuk bekerja bagi daerahnya dengan cara jarak jauh.

    “Nanti saya lapor kepada Presiden. Kepala daerah bisa refreshing sambil bekerja lewat zoom, dan mendengar arah kebijakan pemerintah pusat langsung dari narsum utamanya,” kata Mendagri.

  • Wamendagri Sebut Biaya Retret Gelombang II di IPDN Tak Sampai Rp 500 Juta

    Wamendagri Sebut Biaya Retret Gelombang II di IPDN Tak Sampai Rp 500 Juta

    Jakarta

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan biaya retret kepala daerah gelombang II di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, lebih hemat dari sebelumnya. Bima menyebut biaya retret kali ini tidak sampai Rp 500 juta.

    “Kalau soal efisiensi, kita pastikan bahwa semua anggaran itu dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan. Seperti retret hari ini, ini kan menghemat sekali, tidak sampai Rp 500 juta. Jadi angkanya jauh di bawah yang kemarin,” tutur Bima Arya di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

    Bima menerangkan seluruh anggaran retreat kepala daerah gelombang II berasal dari Kemendagri. Sementara itu biaya transportasi dibebankan ke setiap kepala daerah melalui APBD masing-masing.

    “Tidak ada, semuanya Kemendagri, ya kecuali kalau biaya perjalanan itu kan dibebankan kepada alokasi APBD masing-masing, tapi sisanya semua adalah dari Kemendagri,” sebutnya.

    “Ini saya masih recap ya, tetapi saya pastikan tidak lebih dari Rp 500 juta. Untuk keseluruhan acara dari awal hingga akhir,” tambah dia.

    Diketahui retret kepala daerah akan dilaksanakan selama lima hari hingga Kamis (26/6). Pelaksanaan retret gelombang II telah dibuka secara resmi oleh Mendagri Tito Karnavian.

    (ial/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wamendagri tegaskan empat pulau di Anambas tak bisa dimiliki pribadi

    Wamendagri tegaskan empat pulau di Anambas tak bisa dimiliki pribadi

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat memberikan keterangan di Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). (ANTARA/HO-Kemendagri)

    Wamendagri tegaskan empat pulau di Anambas tak bisa dimiliki pribadi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 23 Juni 2025 – 14:32 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tidak bisa dimiliki secara pribadi, setelah sebelumnya diduga dijual melalui situs daring luar negeri

    “Intinya begini, tidak ada pulau yang bisa dimiliki secara pribadi secara keseluruhan. Ada batasannya, ada undang-undangnya. Paling tidak maksimal itu 70 persen. Itu pertama,” ujar Bima di Sumedang, Senin.

    Bima menjelaskan bahwa pulau atau lahan di wilayah kepulauan bisa saja disewakan, namun tetap harus mengikuti aturan dan proporsi yang ditetapkan dalam regulasi.

    “Semua ada aturannya, tidak bisa dimiliki secara keseluruhan. Dan pada intinya kita akan menginventarisir hal-hal atau wilayah wilayah yang memang harus tetap kita jaga, regulasinya dan juga kepemilikannya,” kata dia.

    Mengenai legalitas penjualan pulau secara daring, Bima Arya menuturkan akan mempelajari terlebih dahulu secara detail keakuratan informasi mengenai penjualan pulau di situs daring sebelum melakukan tindakan.

    Sebelumnya, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BP2D) Provinsi Kepulauan Riau menyatakan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat usai mencuatnya informasi dugaan penjualan empat pulau di Anambas melalui situs daring luar negeri.

    Kepala BP2D Kepri Doli Boniara menyebutkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Bupati Kepulauan Anambas untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

    “Setelah mendapat info terkait penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas di situs online, BP2D sudah berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Anambas agar informasi ini segera dapat dicek kebenarannya dan menghindari polemik,” ujar Doli saat dikonfirmasi di Batam, Rabu (18/6).

    Ia menambahkan, koordinasi juga dilakukan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk menyampaikan temuan tersebut.

    Sumber : Antara

  • Gubernur Lemhannas beri materi geopolitik pada hari kedua retret

    Gubernur Lemhannas beri materi geopolitik pada hari kedua retret

    Sumedang (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan materi tentang dinamika geopolitik global dan dampaknya terhadap ketahanan nasional kepada para peserta retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    “Ini penting disampaikan kepada para kepala daerah yang melakukan retret gelombang kedua karena kita tahu bahwa tidak ada kebijakan, termasuk kebijakan daerah, yang tidak terdampak dari situasi geopolitik global saat ini,” kata Ace di Sumedang, Senin.

    Ace menekankan pentingnya kepala daerah memahami konteks geopolitik global karena kebijakan di tingkat lokal saat ini tidak luput dari pengaruh dinamika global.

    Ia mencontohkan beberapa isu global yang perlu diantisipasi pemerintah daerah, seperti dampak dari tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump yang masih menjadi bahan negosiasi hingga kini.

    Isu tersebut berpengaruh terhadap sektor industri nasional, terutama garmen, tekstil, dan kayu.

    “Tentu ini perlu diantisipasi dengan cara bagaimana setiap daerah memiliki upaya yang serius melakukan diversifikasi produk terutama mendorong UMKM agar mereka bisa berdaya saing di tengah situasi global saat ini,” katanya.

    Gubernur Lemhannas juga menyoroti perkembangan konflik Iran dan Israel yang berpotensi memicu ketegangan kawasan dan memengaruhi stabilitas global.

    “Hal ini tentu perlu kami sampaikan kepada para kepala daerah agar memiliki kewaspadaan nasional untuk membuat berbagai kebijakan-kebijakan,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa ketahanan ekonomi dalam negeri menjadi kunci menghadapi tekanan global.

    Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah untuk memperkuat daya tahan daerah masing-masing melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan penguatan sektor strategis.

    “Saya sampaikan kepada seluruh kepala daerah, termasuk harus menjaga kekompakan, menjaga persatuan dan memastikan agar semua ada dalam satu kekompakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” katanya.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bali akui nyaman tidur di barak pada hari pertama retret

    Gubernur Bali akui nyaman tidur di barak pada hari pertama retret

    Waktu ketukan pertama rupanya itu tanda mulai makan. Ketok kedua, belum selesai makannya. Nah, hari ini harus tepat, harus kompak.

    Sumedang (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster mengaku tidur dengan nyaman di barak praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, saat mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua pada hari pertama.

    “Kemarin jam 10 malam (pukul 22.00) sudah masuk kamar. Nyaman, dingin, ‘kan udara luarnya dingin. Sangat nyaman,” ujar Koster saat memberikan keterangan pers di IPDN, Sumedang, Senin.

    Koster mengungkapkan bahwa pengalaman ini merupakan kali pertama mengikuti kegiatan penggemblengan dengan pendekatan kedisiplinan khas militer yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bagi para kepala daerah.

    Selain soal penginapan, dirinya juga menyoroti aturan makan bersama yang menurutnya cukup ketat dan membutuhkan penyesuaian.

    “Waktu ketukan pertama rupanya itu tanda mulai makan. Ketok kedua, belum selesai makannya. Nah, hari ini harus tepat, harus kompak,” ucapnya.

    Meski demikian, dia menyatakan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan retret yang berlangsung hingga Kamis (26/6).

    “Ya sangat siap, soalnya itu yang kami tunggu,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebutkan beberapa kepala daerah kaget dengan aturan waktu makan yang terbatas.

    “Tadi ada kepala daerah yang cerita kaget, mereka bilang makannya baru tiga perempat, tiba-tiba loncengnya sudah bunyi,” ujar Bima.

    Menurut Bima, makan siang bersama praja IPDN merupakan bagian dari pembinaan karakter dan penanaman nilai kedisiplinan dalam retret ini. Waktu yang diberikan untuk makan dibatasi hanya selama dua lagu diputar.

    “Masih banyak yang belum menyesuaikan. Begitu duduk di meja, langsung nyamber pisang. Di sini semuanya disiplin, semua komando. Dua lagu selesai,” katanya.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Retret di IPDN, I Wayan Koster Kaget dengan Beberapa Aturan, Apa Saja?
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        23 Juni 2025

    Retret di IPDN, I Wayan Koster Kaget dengan Beberapa Aturan, Apa Saja? Bandung 23 Juni 2025

    Retret di IPDN, I Wayan Koster Kaget dengan Beberapa Aturan, Apa Saja?
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com

    Gubernur Bali
    ,
    I Wayan Koster
    , yang hadir dalam kegiatan
    retret gelombang kedua
    di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten
    Sumedang
    ,
    Jawa Barat
    , harus menyesuaikan diri dengan berbagai aturan dan tata tertib kampus tersebut.
    Koster menyampaikan, salah satu aturan yang harus diikuti adalah lampu di ruangan wisma tempatnya beristirahat dengan kepala daerah lainnya harus dimatikan pukul 22.00 WIB.
    Meskipun tidak terdapat pendingin ruangan atau air conditioner (AC) di wisma, ia menilai hal tersebut bukan masalah karena udara di sekitar Kampus
    IPDN Jatinangor
    sejuk, sehingga membuat peserta nyaman beristirahat.
    “Jam 10 malam sudah dimatikan lampu. Nyaman, udaranya dingin, dan sangat nyaman,” kata Koster seusai mengikuti kegiatan senam pagi di lapangan Parade IPDN pada Senin (23/6/2025).
    Koster juga mengaku terkejut dengan tata tertib makan siang yang diterapkan.
    Para kepala daerah hanya diberi waktu singkat untuk menghabiskan makanan saat makan bersama para praja di Gedung Menza.
    Meski demikian, ia dan peserta lainnya sangat menikmati menu yang disajikan.
    Ia yakin, pada hari kedua ini, dirinya sudah terbiasa dengan aturan makan tersebut.
    “(Makanan) Cukup memenuhi standar. Waktu ketok pertama itu tandanya mulai makan. Udah itu ketok kedua belum selesai makannya. Hari ini harus tepat dan harus kompak,” ungkap Koster.
    Ia menambahkan bahwa kegiatan senam pagi bersama para praja sangat menyenangkan.
    Kegiatan ini dianggapnya penting untuk menjaga kebugaran tubuh dan menciptakan suasana yang lebih segar bagi para peserta.
    “Bagus buat melemaskan badan. Selama ini duduk saja di kantor,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa sejumlah menteri diagendakan untuk memberikan materi kepada para peserta retret gelombang kedua di lantai 3 Gedung Baru.
    Ia menekankan bahwa materi yang akan disampaikan sebagian besar sama dengan retret gelombang pertama yang dilaksanakan di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
    “Nggak ada bedanya. Bedanya hanya lebih kepada lebih sedikit dan lokasi di sini. Materinya hampir semua sama. Malah di sini agak ditambahkan masukan-masukan dari kepala daerah terkait program prioritas,” kata Bima pada Minggu (22/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agenda Lengkap Retret Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Diawali Senam Pagi
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        23 Juni 2025

    Agenda Lengkap Retret Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Diawali Senam Pagi Bandung 23 Juni 2025

    Agenda Lengkap Retret Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Diawali Senam Pagi
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com –
    Sebanyak 86
    kepala daerah
    mengikuti
    senam pagi
    dalam rangka
    retret gelombang kedua
    di Kampus
    IPDN Jatinangor
    , Kabupaten
    Sumedang
    ,
    Jawa Barat
    , Senin (23/6/2025).
    Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembekalan yang akan dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily.
    Pantauan Kompas.com, para kepala daerah telah berbaris rapi di lapangan Parade IPDN Jatinangor sekitar pukul 05.35 WIB.
    Mereka mengenakan seragam senam atasan putih dan celana hitam.
    Senam pagi
    ini merupakan bagian dari kegiatan retret gelombang kedua yang berlangsung dari 22 hingga 26 Juni 2025, dengan tujuan menjaga kebugaran tubuh dan menciptakan suasana yang lebih segar bagi para peserta.
    Peserta senam mengikuti gerakan dengan semangat yang dipimpin oleh instruktur.
    Mereka terlihat ceria dan antusias saat mengikuti setiap gerakan, dari kanan ke kiri, serta ke depan dan belakang.
    Selain kepala daerah, kegiatan ini juga diikuti oleh praja IPDN yang mengenakan seragam senam berwarna biru.
    Setelah senam pagi, para kepala daerah akan melanjutkan dengan apel pagi di lokasi yang sama.
    Agenda Retret  
    Kegiatan retret gelombang kedua ini direncanakan dibuka langsung oleh Mendagri Tito Karnavian pada pukul 08.15 WIB.
    Selanjutnya, mereka akan mengikuti berbagai sesi diskusi dan seminar yang telah disiapkan panitia.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa sejumlah menteri diagendakan memberikan materi kepada peserta retret di lantai 3 Gedung Baru.
    Materi yang akan disampaikan sebagian besar sama dengan retret gelombang pertama di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
    “Nggak ada bedanya. Bedanya hanya lebih sedikit dan lokasi di sini. Materinya hampir semua sama. Malah di sini agak ditambahkan masukan-masukan dari kepala daerah terkait program prioritas,” kata Bima pada Minggu (22/6/2025).
    Materi yang akan disampaikan meliputi wawasan kebangsaan dan komunikasi publik yang akan dibawakan oleh Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Asbi.
    Selain itu, terdapat materi tambahan mengenai batas wilayah oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Syafrizal Zakaria, dan lainnya.
    “Ya kalau besok itu Mendagri, Gubernur Lemhanas, dan Jajaran Widyaiswara Lemhanas. Jadi sampai malam itu Lemhanas,” pungkas Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, retret kepala daerah hingga soal MBG

    Politik kemarin, retret kepala daerah hingga soal MBG

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Minggu (22/6). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. 86 kepala daerah berangkat ke IPDN ikuti retret gelombang II

    Sebanyak 86 orang yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah berangkat dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu pagi, menuju ke Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, untuk mulai mengikuti retret gelombang II.

    Mereka berangkat setelah menghadiri apel di Kantor Kemendagri dan mendengar pembekalan dari Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir. Perjalanan mereka berlanjut menggunakan kereta cepat Whoosh.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Wamendagri: Retret kepala daerah bertujuan mantapkan visi Presiden

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, bertujuan memantapkan pemahaman terhadap tugas pemerintahan serta menyelaraskan visi Presiden Prabowo Subianto.

    “Agar kepala daerah juga memahami gagasan besar dari Presiden Republik Indonesia untuk dapat melaksanakan dan mengakselerasikan program Asta Cita,” kata Bima.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Respons MBG bahan mentah, BGN desain pemberian MBG saat libur sekolah

    Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Redy Hendra Gunawan mengatakan pihaknya tengah mengkaji dan mendesain petunjuk teknis pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) saat siswa sedang libur sekolah.

    Hal itu sebagai respons atas pemberian program MBG berupa bahan makanan mentah untuk lima hari sekaligus di Tangerang Selatan, Banten, yang sebelumnya menjadi sorotan di media sosial.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. BKSAP kecam serangan AS ke Iran di tengah upaya diplomasi

    Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam dan mengecam keras tindakan militer sepihak yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran di tengah berlangsungnya perundingan antara Iran dan Uni Eropa di Swiss.

    “Tindakan sepihak Amerika Serikat tidak hanya memperburuk konflik, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap mekanisme diplomasi internasional,” kata Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. PCO: Krisis global tak ganggu MBG, pasokan pangan disuplai dari lokal

    Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan bahwa krisis global saat ini tidak mengganggu program Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran pasokan pangan disuplai dari dalam negeri.

    “Dari awal MBG selalu mengedepankan produk-produk yang ada di sekitar SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang berada di area tersebut,” ujar Deputi Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.