Xcloud.id

kab/kota: Sumedang

  • Retret Gelombang II, Banyak Kepala Daerah Bangun Kesiangan

    Retret Gelombang II, Banyak Kepala Daerah Bangun Kesiangan

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan banyak kepala daerah yang telat bangun untuk mengikuti senam pagi di hari pertama dan hari kedua retret gelombang ke II di IPDN Sumedang.

    Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto mengemukakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi pada hari pertama dan kedua retret gelombang kedua, tidak sedikit kepala daerah yang kesiangan dan telat 10-15 menit untuk mengikuti senam pagi.

    Namun, pada hari ketiga retret gelombang ke II, kata Bima, semua kepala daerah telah terlatih untuk tepat waktu.

    “Alhamdulillah pagi tadi ada kemajuan ya, peserta tepat waktu. Kalau kemarin telat 10–15 menit, sekarang bahkan ada yang 5 menit sebelumnya sudah kumpul semua di sini,” tuturnya di Jakarta, Selasa (24/6).

    Dia menjelaskan sebagai seorang kepala daerah, sudah seharusnya bangun dan bekerja lebih pagi dibandingkan jajarannya nanti. 

    Selain itu, menurut Bima, senam pagi yang dimulai pukul 05.35 WIB juga bisa melatih kepala daerah membangun kebugaran fisik, mengingat masih ada beberapa kepala daerah yang memiliki fisik kurang sehat.

    “Kegiatan senam pagi yang dimulai pukul 05.35 WIB ini merupakan bagian dari rangkaian retret yang dirancang untuk membangun kebugaran fisik sekaligus mempererat kebersamaan antarpeserta,” katanya.

    Selain itu, Bima juga menegaskan, selama mengikuti retret, kepala daerah juga tidak diperkenankan keluar dari area kampus IPDN, bahkan di waktu kosong sekalipun. 

    “Tidak boleh keluar sama sekali. Tidak boleh, jadi kami melihat peserta cukup disiplin. Tidak ada yang mencoba keluar, bahkan tidak ada yang meminta keluar,” ujarnya.

  • BGN Pastikan Tak Ada Kebijakan Penyaluran Bahan Mentah dalam MBG

    BGN Pastikan Tak Ada Kebijakan Penyaluran Bahan Mentah dalam MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan tidak pernah ada kebijakan penyaluran bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dia sampaikan menyusul ramainya polemik pemberian makanan ringan (snack) ataupun bahan mentah dalam program tersebut.

    “Tidak pernah ada kebijakan menyalurkan bahan baku, karena program kita adalah program makan bergizi gratis, [ini] intervensi gizi, bukan memberikan bahan baku,” kata Dadan di Sumedang, Jawa Barat, Selasa malam (24/6/2025), dikutip dari Antara.

    Dadan mengatakan temuan bahan baku hanya terjadi di satu dari 1.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dia lantas meminta publik untuk tidak menyamaratakan layanan SPPG.

    “Sekarang telah ada 1.885 SPPG. Kalau satu berbeda, itu artinya yang salah interpretasi, yang satu, bukan yang 1.854. Artinya yang lain solid memahami prosedur yang dikeluarkan badan gizi. Itu [oknum] yang berinisiatif, karena mikirnya mau libur, bahan awet, ya bahan baku,” ujarnya.

    Dadan mengatakan pelaksanaan MBG selama periode libur sekolah sangat tergantung pada kesediaan peserta didik datang ke sekolah masing-masing, karena MBG untuk anak sekolah dibagikan di sekolah.

    “Kita harus tahu bahwa siswa itu bisa saja berasal dari daerah yang jauh, karenanya sangat tergantung kesediaan anak hadir di sekolah. Kalau bersedia datang, semisal seminggu sekali, maka pada saat datang kita beri makan, makanan segar, kemudian dibekali dua hari dengan makanan siap makan. Contohnya telur rebus, buah, susu, kacang, dan mungkin kue kering fortifikasi. Ya bukan bahan mentah, enggak ada kebijakan,” ucapnya.

    Kalaupun di daerah tersebut tidak ada satupun anak sekolah dan gurunya keberatan datang ke sekolah, maka makan bergizi untuk sementara berhenti pada periode libur sekolah.

    “Tetapi jangan lupa bahwa setiap SPPG masih melayani kelompok ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Dan ini tidak mengenal hari libur, karena pengirimannya ke rumah masing-masing atau ke posyandu, dilakukan enam hari,” tuturnya.

    Sebelumnya, program MBG kembali jadi sorotan setelah bahan mentah dan makanan ringan masuk dalam menu yang diterima pelajar.

    Bahan-bahan makanan mentah, makanan ultra-proses, dan kudapan ringan tinggi gula masuk dalam menu MBG. Kasus ini baru terungkap di sebagian wilayah Tangerang Selatan, Banten.

    Foto-foto memperlihatkan bahan mentah seperti beras, makanan dan minuman praktis seperti biskuit, wafer, minuman sereal, susu UHT, telur burung puyuh, ikan asin, kacang tanah goreng, jeruk, pisang, dan salak yang menurut para pengakuan pengunggahnya adalah menu MBG para siswa, berseliweran di media sosial.

    Pengelola dapur umum MBG yang mengaku bertanggung jawab, menyebut “kreativitas” ini dilakukan karena sekolah memasuki masa libur.

  • Menko Pangan sebut stok nasional cukup dan tak perlu impor setahun

    Menko Pangan sebut stok nasional cukup dan tak perlu impor setahun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan sebut stok nasional cukup dan tak perlu impor setahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 23:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut stok pangan nasional saat ini dalam kondisi cukup dan Indonesia tidak perlu melakukan impor kebutuhan bahan pokok hingga setahun.

    “Alhamdulillah kita sudah berhasil ya, produksinya cukup untuk kita, bahkan sampai tahun depan kita tidak impor lagi,” kata Zulkifli Hasan selepas memberikan paparan di Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa.

    Menurut Zulkifli, keberhasilannya merupakan program ketahanan pangan dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro-rakyat.

    Dia mengharapkan kondisi pangan yang stabil ini bisa bertahan di tengah kondisi global yang tengah memanas, sehubungan dengan perang antara Iran dan Israel.

    “Jadi, mudah-mudahan waktu ini, kalau kita bekerja terus, dan kita prihatin juga dengan apa yang terjadi di dunia, mudah-mudahan tidak begitu berdampak kepada kita. Tapi sementara tidak ada masalah,” ucapnya.

    Diketahui, konflik antara Iran dan Israel memanas setelah serangan Israel ke Iran pada Jumat (13/6) yang dibalas dengan serangan Iran ke Israel.

    Aksi saling serang antara kedua negara masih terus terjadi yang menyebabkan peningkatan eskalasi di kawasan Timur Tengah.

    Situasi semakin memburuk setelah Amerika Serikat turut menyerang Iran dengan menghancurkan tiga fasilitas nuklir utama Iran, yakni Isfahan, Natanz, dan Fordow, pada Sabtu (21/6).

    Sumber : Antara

  • Fadli Zon sebut pernyataan perkosaan massal 1998 pendapat pribadi

    Fadli Zon sebut pernyataan perkosaan massal 1998 pendapat pribadi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Fadli Zon sebut pernyataan perkosaan massal 1998 pendapat pribadi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyebutkan pernyataan soal perkosaan massal tahun 1998 yang menjadi polemik adalah pendapatnya secara pribadi dan tidak berkorelasi dengan sejarah.

    Pernyataan yang jadi polemik tersebut, kata dia, adalah ketika dia mempersoalkan istilah massal pada kasus sosial yang terjadi pada Mei 1998, dimana menurut dia semestinya ada fakta yang jelas dan bukti akademiknya, termasuk siapa yang jadi korban dan di mana tempatnya.

    “Jadi itu harus ada fakta-fakta hukum, ada akademik, jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya, itu kan harus ada datanya. Itu pendapat saya pribadi, ini enggak ada urusannya dengan sejarah, dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat. Kalau ada yang mempunyai bukti-bukti ini loh namanya massal, silahkan,” kata Fadli Zon selepas pemberian materi di Retret gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Selasa.

    Fadli Zon tidak memungkiri adanya pemerkosaan pada Mei 1998 itu, namun meragukan kasus tersebut bersifat massal. Karena, menurut dia, jika bersifat massal artinya merupakan peristiwa yang sistematis, terstruktur, dan masif.

    “Saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi, seperti penjelasan saya, terjadi tetapi massal itu sistematis, seperti terjadi oleh tentara Jepang kepada, misalnya, China, itu Nanjing, oleh tentara Serbia kepada Bosnia, seperti peristiwa itu namanya massal, ada sistematik, terstruktur, dan masif,” kata Fadli Zon.

    Saat ini, lanjunya,  adakah pihak yang bisa memberikan bukti unsur terstruktur, sistematis, dan masif itu. Ia tak ingin diksi perkosaan massal itu justru mencoreng wajah Indonesia.

    “Nah sekarang ada enggak itu (unsur terstruktur, sistematis, dan masif)? Kalau ada, buktinya tidak pernah ada. Kita ini enggak mau mencoreng muka kita sendiri, itu ada frame, waktu itu frame ya, termasuk dari asing menurut saya, bahwa terjadi perkosaan yang katanya massal,” ucap Fadli Zon.

    Sebelumnya Fadli Zon dikecam publik karena meragukan terjadinya perkosaan massal pada Mei 1998. Menurut dia, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada waktu tersebut.

    “Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada buktinya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam salah satu program podcast.

    Setelah ucapannya menjadi buah bibir, Fadli Zon meluruskan bahwa ia tidak bermaksud menyangkal adanya perkosaan massal, tetapi meminta publik bersikap dewasa memaknai peristiwa tersebut, dengan melihat sejarah secara jernih tanpa kehilangan empati dan tidak menanggalkan akal sehat.

    “Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta,” kata Fadli Zon.

    Sumber : Antara

  • Keluh Kesah Kepala Daerah Peserta Retret Jilid II

    Keluh Kesah Kepala Daerah Peserta Retret Jilid II

    Bisnis.com, Jakarta — Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengungkap sejumlah masalah dan tantangan yang kini tengah dihadapi sejumlah kepala daerah perserta Retret Jilid II.

    Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas, Mayjen TNI Rido Hermawan mengatakan bahwa masalah semua kepala daerah hampir sama di antaranya masalah ketimpangan ekonomi pasca pandemi covid 19, terutama di sektor pertanian.

    Menurutnya, kepala daerah membutuhkan sebuah regulasi yang adaptif untuk hadapi ketimpangan ekonomi tersebut, sehingga masalah itu bisa segera rampung.

    “Mereka antusiasnya sangat bagus untuk bisa melihat bagaimana seharusnya kita ke depan untuk berbuat apa, karena menurut mereka itu adalah tantangannya yang akan dihadapi,” tuturnya di sela-sela acara retret gelombang ke-II di IPDN Sumedang, Selasa (24/6/2025).

    Rido mengemukakan seluruh kepala daerah yang mengikuti kegiatan retret gelombang II tersebut dibagi menjadi empat kelompok diskusi dengan studi kasus menyesuaikan masalah di masing-masing daerah.

    “Kalau itu (materi) empat konsensus dasar bangsa kita satukan dalam satu kelas nanti tidak fokus. Jadi kita bagi empat begitu ya,” katanya.

    Sementara itu, Tenaga Profesional Bidang Ideologi pasa Lemhannas Brigjen TNI (Purn) Paula Theresia yang menjadi pembicara dalam kegiatan retret gelombang ke II juga menceritakan antusiasme kepala daerah yang menjadi peserta dalam mengikuti kelas. 

    Menurutnya, dalam forum tersebut para peserta saling berdialog untuk membahas persoalan yang dihadapi masing-masing daerah. Melalui dialog tersebut, katanya, para peserta dapat saling bersinergi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

    “Antara wilayah yang satu dan yang lainnya punya kondisi yang berbeda-beda dan itu kita kolaborasikan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan,” ujarnya.

    Menurutnya, secara umum, penanganan persoalan dari daerah-daerah tersebut dilakukan dengan mengedepankan kearifan lokal. “Karena masing-masing wilayah itu punya kearifan-kearifan lokal masing-masing. Jadi ditumbuhkan kembalilah nilai-nilai kearifan lokal,” tuturnya.

  • Wamenko Polkam: Tugas kepala daerah tak lepas dari urusan geopolitik

    Wamenko Polkam: Tugas kepala daerah tak lepas dari urusan geopolitik

    Bandung (ANTARA) – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus menekankan tugas yang diemban kepala daerah tidak terlepas dari urusan geopolitik dan geostrategi nasional, sehingga kebijakannya harus selaras dengan pusat.

    “Ini harus inline, supaya kebijakan pusat itu mengalir tegak lurus, katakan dari kabupaten, kota, provinsi dan juga presiden. Dengan demikian capaian itu bisa bersinergi,” ujar Lodewijk di sela kegiatan retret kepala daerah gelombang II di IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa.

    Dia menegaskan keselarasan tersebut penting untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.

    Dalam bagian percepatan itu, kata dia, Kemenko Polkam membentuk sembilan desk dan satu satuan tugas (Satgas), yakni Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba.

    Selain itu, terdapat pula Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, Desk Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring, dan Desk Koordinasi Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

    Adapun satuan tugas yang dibentuk adalah Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme.

    “Kita harapkan (dengan usaha ini) juga bahwa investasi di daerah itu bisa secara optimal ditingkatkan sehingga pendapatan asli daerah itu bisa terus meningkat,” ucap Lodewijk.

    Sementara itu, di lokasi yang sama, Wamenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Otto Hasibuan mengatakan kepala daerah perlu mengambil peran dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Selain itu, daerah juga harus memberikan perhatian menyeluruh untuk memastikan tercapainya akses keadilan bagi masyarakat.

    “Yang paling penting di sini adalah bahwa hendaknya mulai sekarang ini, semua pemerintah [daerah], kepala daerah ataupun wakil kepala daerah itu dalam setiap mengambil kebijakan apa pun, termasuk membuat keputusan, membuat peraturan daerah, dan sebagainya itu harus berperspektif HAM,” kata Otto.

    Dalam perspektif HAM, kata dia, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap isu-isu HAM, sehingga dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM dibentuk secara terpisah.

    “Ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap HAM, sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan yang betul-betul, keadilan yang bisa memenuhi keadilan mereka sendiri,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan Nasional 24 Juni 2025

    Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan Nasional 24 Juni 2025

    Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    Yandri Susanto
    menyebutkan bahwa kemenangan istrinya,
    Ratu Rachmatuzakiyah
    , dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang, membantah putusan MK yang menyebut adanya kecurangan pemilu.
    Yandri pun memuji rakyat Serang sebagai rakyat yang hebat karena perolehan suara Ratu justru meningkat dalam PSU meski sebelumnya MK menyebut ada intervensi Yandri untuk memenangkan istrinya.
    “Alhamdulillah sekali lagi, menang awal (sebelum PSU) 70 persen, putaran kedua menang 76 persen. Jadi rakyat Serang hebat,” kata Yandri di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    “Artinya (kemenangan kedua) membantah apa yang dilakukan (diputuskan) oleh MK, membantah apa yang digugat oleh pasangan sebelah, itu semua (tuduhan intervensi) tidak tepat,” ujar dia melanjutkan.
    Politikus Partai Amanat Nasional ini pun mengaku senang menjadi pemateri retreat yang diikuti oleh sang istri yang kini sudah menjabat sebagai bupati Serang.
    Sebab, pada pada pemungutan suara pertama Pilkada Kabupaten Serang, Ratu yang memperoleh 70 persen suara batal dilantik karena MK menilai ada intervensi Yandi pada kontestasi.
    Akibatnya, Ratu harus menjalani PSU dan tidak mengikuti retreat gelombang pertama di Akademi Militer pada Februari 2025 lalu.
    “Tapi sekarang alhamdulillah Ratu Rachmatuzakiyah sebagai Bupati Serang sudah dilantik tanggal 27 Mei kemarin, dan sekarang sudah hadir di sini,” kata Yandri.
    Di sisi lain, Yandri berharap MK bisa lebih berhati-hati dan teliti memutuskan gugatan hasil pemilihan kepala daerah di masa depan.
    Sebab, menurut dia ada banyak kerugian yang ditimbulkan oleh PSU, padahal tidak mengubah hasil apapun.
    “Intinya saya minta juga MK, kalau nanti ada gugatan ke depan, tolong juga diperhatikan fakta-fakta di lapangannya. Karena akibatnya banyak. Anggaran daerah tersedot lagi, rakyat repot lagi,” kata Yandri.
    Sebelumnya, MK menyatakan Yandri telah melanggar aturan dalam pemenangan pasangan Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas pada Pilkada Kabupaten Serang.
    Menurut MK, Mendes Yandri terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan Ratu-Najib.
    Mahkamah meyakini posisi kepala desa dan pemerintahan desa merupakan posisi yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Kementerian Desa yang dipimpin Yandri.
    “Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” ujar hakim MK Enny Nurbaningsih, 24 Februari 2025.
    Atas pertimbangan ini, MK kemudian memerintahkan KPU Kabupaten Serang melakukan pemungutan suara ulang.
    Setelah PSU selesai, Ratu-Najib tetap menjadi pemenang dengan perolehan suara 76 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah Diminta Jaga Stabilitas Politik-Ambil Kebijakan Perspektif HAM

    Kepala Daerah Diminta Jaga Stabilitas Politik-Ambil Kebijakan Perspektif HAM

    Jakarta –

    Retret kepala daerah gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat memasuki hari kedua. Sejumlah menteri hadir dalam kegiatan tersebut untuk memberikan pembekalan kepada para kepala daerah.

    Salah satunya yang hadir adalah Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus. Dia berpesan kepada para kepala daerah menjaga stabilitas politik di daerahnya. Hal ini, kata dia, penting untuk dijaga karena pilkada sudah lewat.

    “Kita harapkan para kepala daerah mampu memelihara stabilitas politik dan keamanan di daerah, Karena ini penting untuk dijaga, Pilkada sudah lewat. Tapi namanya perseteruan antara pendukung itu masih ada saja di daerah-daerah tertentu,” kata Lodewijk di IPDN, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

    Lodewijk mengatakan stabilitas politik dan keamanan daerah perlu terjamin agar pembangunan di daerah bisa berjalan. Selain itu, investasi daerah juga bisa ditingkatkan jika hal tersebut bisa dijamin pemerintah daerah.

    “Dan kita harapkan juga bahwa investasi di daerah itu bisa secara optimal bisa ditingkatkan, sehingga pendapatan asli daerah itu bisa terus meningkat,” sebutnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, meminta pemda selalu berspektif hak asasi manusia (HAM) dalam setiap pengambilan keputusan. Hal itu, kata dia, sejalan dengan keinginan pemerintah Indonesia.

    Otto juga menyampaikan kepada para kepala daerah yang hadir bahwa setiap wilayah perlu memberikan perhatian tercapainya keadilan bagi masyarakat. Dibahas juga materi terkait isu pengungsi.

    “Kita juga menyampaikan tentang beberapa isu mengenai soal pengungsi. Di beberapa daerah tertentu mungkin di negara kita ini seperti Aceh dan sebagainya,” ungkapnya.

    (ial/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wamenkopolkam: Evakuasi WNI di Iran dilakukan namun tak semuanya mau

    Wamenkopolkam: Evakuasi WNI di Iran dilakukan namun tak semuanya mau

    Sumedang, Jawa Barat (ANTARA) – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengungkapkan evakuasi sekitar 380 WNI di Iran yang sedang dalam konflik tinggi dengan Israel, tengah dilakukan, namun tidak semuanya mau dievakuasi.

    “Bagaimana menyikapi serangan Israel dan AS ke Iran yang akan memberikan dampak. Yang jelas warga kita di Iran (tengah) dievakuasi. Dari 380 WNI di Iran tidak semuanya mau dievakuasi,” kata Lodewijk selepas memberi materi dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinangor, Sumedang, Selasa.

    Salah satu yang menjadi alasan dari beberapa WNI yang tidak mau dievakuasi, kata Lodewijk, adalah waktu perjalanan guna kebutuhan evakuasi yang cukup panjang yang harus dilalui.

    “Karena itu (salah satunya), evakuasi perjalanan dari Teheran ke Azerbaijan (Kota Baku) selama 16 jam perjalanan darat, lalu diangkut dengan pesawat komersial oleh pemerintah RI,” ujarnya.

    Lodewijk mengatakan pemerintah Indonesia sudah memberikan imbauan pada WNI bukan saja yang di Iran, tapi juga negara-negara di kawasan tetangganya demi mengantisipasi berkembangnya eskalasi konflik kawasan.

    “Kami sudah berikan imbauan kepada yang di sana, bukan saja terkait (konflik) Israel dengan Iran, tetapi negara-negara tetangga, jangan sampai jika eskalasi berkembang, jangan sampai mereka mengamankan diri sendiri-sendiri,” ucapnya.

    Adapun terkait evakuasi WNI di Iran yang tengah dilakukan oleh pemerintah, Lodewijk mengatakan petang ini kelompok pertama di antara mereka akan tiba di Jakarta, Indonesia.

    “Yang jelas warga negara Indonesia yang di Iran sudah dievakuasi, kelompok pertama sudah masuk ke Jakarta sore ini,” ujarnya.

    Meski tidak semua WNI di Iran mau mengikuti evakuasi, Lodewijk mengatakan sampai saat ini pemerintah memberikan tawaran bagi siapapun yang ingin kembali ke Indonesia guna menghindari konflik.

    “Sudah kami berikan, tawarkan ingin kembali ke Indonesia juga diberikan fasilitas. Prinsip Kemenhan, kita ada atase pertahanan di masing-masing negara, berkoordinasi untuk selalu monitor dan saran-saran, termasuk rencana pengamanan untuk mereka,” katanya menambahkan.

    Diinformasikan, dalam evakuasi tahap pertama ini, diikuti sebanyak 96 WNI yang di dalamnya termasuk tiga staf kedutaan, ditambah satu WNA yang merupakan pasangan WNI.

    Sebelum proses evakuasi, Kementerian Luar Negeri telah menaikan status dari siaga 2 ke siaga 1 pada 19 Juni 2025 dengan mempertimbangkan situasi keamanan di Iran.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco minta tak ada spekulasi soal kepentingan dalam penulisan sejarah

    Dasco minta tak ada spekulasi soal kepentingan dalam penulisan sejarah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta publik tidak berspekulasi adanya kepentingan penguasa dibalik proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan.

    “Kita kan enggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh,” kata Dasco ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebab, kata dia, proyek penulisan ulang sejarah nasional tersebut masih diawasi oleh Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi urusan kebudayaan.

    “Kan itu baru nanti akan didalami oleh Komisi X. Nah, setelah didalami, baru diambil kesimpulan,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu.”

    Dia pun menyebut Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon dalam waktu dekat, buntut pernyataannya yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.

    “Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan di DPR. Saya pikir itu bagus untuk meng-clear kan (menjernihkan) hal-hal yang kemudian menjadi informasi bagi masyarakat,” kata dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengatakan Komisi X DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat DPR RI kembali membuka masa sidang baru.

    Hal itu dilakukan guna meluruskan wacana yang berkembang di publik terkait penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk diantaranya terkait pernyataannya soal peristiwa pemerkosaan pada Tragedi Mei 1998.

    “Kami ada rencana akan raker setelah masa sidang di buka untuk meluruskan wacana yang berkembang di publik, tentu pada saat raker, salah satu yang akan kami pertanyakan adalah hal tersebut,” kata dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (17/6).

    Dia memandang pernyataan Fadli Zon terkait kasus perkosaan pada Tragedi Mei 1998 berpotensi melukai hati para korban dan merendahkan upaya pemulihan yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

    Adapun pada Selasa, Menbud Fadli Zon menyebutkan penulisan ulang sejarah Indonesia hingga saat ini mencapai 70 persen, sedangkan setelah proses selesai akan dilakukan diskusi publik sebagai bentuk transparansi.

    “Kalau tidak salah saya dapat laporan sekarang ini sudah sekitar 70 persen gitu ya dan nanti kalau sudah waktunya kita tentu akan menyelenggarakan diskusi publik,” ujar dia usai memberi materi retret kepala daerah gelombang II di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.