kab/kota: Sumedang

  • Komisi II Tancap Gas Reformasi ASN dan Legislasi DOB

    Komisi II Tancap Gas Reformasi ASN dan Legislasi DOB

    Jakarta, Beritasatu.com– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama Masa Persidangan IV tahun sidang 2024-2025 fokus pada penguatan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengawasan pertanahan, evaluasi daerah otonomi baru (DOB), evaluasi pemilihan umum (Pemilu), dan pembahasan sepuluh rancangan undang-undang (RUU) usulan pembentukan daerah baru.

    Sepanjang masa persidangan yang berlangsung sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2025, Komisi II menggelar sejumlah rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Dalam RDP bersama dengan KPU dan Bawaslu, pada awal pekan Juli lalu, Komisi II menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membagi Pemilu menjadi dua klaster,  yakni Pemilu Nasional (Pilpres, Pileg DPR RI, dan Pileg DPD RI), dan klaster Pemilu Lokal (Pilgub, Pilbup, Pilwalkot, dan Pileg DPRD provinsi, kota, kabupaten).

    “Tiba-tiba Mahkamah men-downgrade dirinya dari yang harusnya hanya menilai satu norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, apakah bersifat konstitusional atau inkonstitusional, menjadi Mahkamah yang membentuk norma. Padahal, membentuk norma dalam undang-undang merupakan tugas DPR dan pemerintah. Artinya ‘mengambil alih’ tugas konstitusional kami, Presiden, dan DPR dalam membentuk norma,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, seperti dikutip laman DPR, Senin (7/7/2025).

    Selain isu Pemilu, Komisi II juga melanjutkan pembahasan mengenai daerah otonomi baru (DOB). Panitia Kerja (Panja) DOB melakukan evaluasi terhadap efektivitas pemekaran wilayah dan dampaknya terhadap pelayanan publik dan pembangunan. Beberapa nama daerah calon DOB dari wilayah timur Indonesia kembali dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri dan Komite I DPD RI.

    Di sektor agraria, Komisi II melalui Panja Pertanahan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 11 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, Komisi II meninjau pelayanan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan mengapresiasi perbaikan kinerja pelayanan pertanahan yang diklaim turut mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ini.

    Sementara itu, dalam bidang legislasi, Komisi II juga menyetujui sepuluh RUU terkait usulan pembentukan kabupaten dan kota baru dari Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Proses pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU tersebut dilakukan menjelang akhir masa sidang.

    Masa Persidangan IV ditutup pada 24 Juli 2025 dan Komisi II dijadwalkan akan kembali melanjutkan fungsi legislasi dan pengawasan pada awal Masa Persidangan V yang dimulai pada 14 Agustus 2025 mendatang setelah masa reses DPR RI.

  • Mengenal Tahu Bungkeng, Ikon Kuliner dari Sumedang

    Mengenal Tahu Bungkeng, Ikon Kuliner dari Sumedang

    Liputan6.com, Sumedang – Sumedang merupakan sebuah kota kecil di Jawa Barat yang cukup terkenal dengan kuliner khasnya yang legendaris. Di antara berbagai pilihan makanan yang ditawarkan Tahu Bungkeng menjadi salah satu hidangan ikonik yang wajib dicoba saat berkunjung ke kota ini.

    Sebagai informasi, tahu Bungkeng bukan sekadar tahu biasa melainkan tahu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi sejak puluhan tahun lalu. Keunikan rasanya yang khas membuatnya tetap eksis di tengah banyaknya kuliner modern.

    Tahu Bungkeng pertama kali diperkenalkan oleh keturunan Tionghoa pada awal abad ke-20. Nama “Bungkeng” sendiri berasal dari nama pendirinya yaitu Bungkeng yang mengolah tahu dengan resep turun-temurun khas keluarga. Tahu ini memiliki tekstur yang lembut di dalam namun tetap renyah di luar ketika digoreng. Proses pembuatannya masih dilakukan secara tradisional yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner autentik.

    Selain rasanya yang gurih dan lembut keistimewaan tahu Bungkeng terletak pada bahan-bahan alami yang digunakan tanpa bahan pengawet. Makanan ini biasanya dinikmati dengan sambal kecap atau cabai rawit sebagai pendamping. Namun ada pula yang menghidangkannya bersama nasi dan lauk lainnya sebagai menu makan siang sederhana tapi nikmat. Di beberapa warung atau toko oleh-oleh tahu ini juga dijual dalam bentuk matang maupun dalam bentuk mentah yang bisa digoreng di rumah.

    Karena keunikan dan nilai sejarahnya Tahu Bungkeng kini telah menjadi bagian dari identitas kuliner Sumedang. Wisatawan lokal maupun mancanegara sering menjadikannya sebagai oleh-oleh khas ketika berkunjung ke kota ini.

  • 2
                    
                        Angin Segar untuk Pelaku Wisata, "Study Tour" Jabar Jalan Lagi
                        Bandung

    2 Angin Segar untuk Pelaku Wisata, "Study Tour" Jabar Jalan Lagi Bandung

    Angin Segar untuk Pelaku Wisata, “Study Tour” Jabar Jalan Lagi
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (
    Asita
    )
    Sumedang
    , Iyan Sofyan Hady, mengapresiasi kebijakan Bupati Sumedang
    Dony Ahmad Munir
    yang membuka kembali ruang bagi kegiatan
    wisata edukasi
    atau
    study tour
    di wilayah Jawa Barat.
    Meski tetap mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang melarang
    study tour
    , Bupati Sumedang memperbolehkan kegiatan tersebut selama masih berada di dalam provinsi dan tanpa paksaan dari sekolah.
    “Kebijakan Pak Bupati ini menjadi angin segar bagi kami para pelaku usaha pariwisata yang sempat mati suri selama berbulan-bulan,” kata Iyan kepada
    Kompas.com
    di Sumedang, Kamis (24/7/2025).
    Sebelumnya, Surat Edaran (SE) Bupati Sumedang hanya memperbolehkan
    study tour
    di dalam wilayah kabupaten.
    Hal ini sempat menimbulkan keresahan di kalangan pelaku wisata, mengingat daerah lain seperti Kota Bandung, Bogor, Kabupaten Bogor, dan Bekasi tidak memberlakukan pembatasan serupa.
    “Tapi alhamdulillah, kami bersyukur mendengar pernyataan Pak Bupati yang menyampaikan bahwa kegiatan wisata di wilayah Jawa Barat kini diperbolehkan kembali. Ini memberikan secercah harapan bagi kami yang sudah lebih dari enam bulan tidak menjalankan usaha,” ujar Iyan.
    Menurut dia, keputusan itu mencerminkan kepedulian pemerintah daerah terhadap sektor pariwisata yang sangat terdampak pembatasan.
    Iyan juga berharap agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Sumedang kembali diberi kelonggaran menggelar kegiatan
    meeting, incentive, convention, and exhibition
    (MICE), baik di dalam maupun luar daerah.
    Ia menilai, SK Gubernur Jawa Barat sebetulnya bersifat imbauan. Oleh karena itu, setiap daerah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
    “Semoga Pak Bupati bisa mengikuti jejak daerah lain yang berani mengambil kebijakan berbeda dari provinsi, demi kelangsungan hidup masyarakat, terutama para pelaku usaha jasa pariwisata,” kata Iyan.
    Terkait polemik
    study tour
    , Iyan menegaskan bahwa pelarangan bukanlah solusi. Menurut dia, yang perlu dilakukan adalah pembenahan sistem, regulasi, dan pengawasan agar kegiatan tidak membebani orangtua siswa.
    “Selama ini, kami sudah menjalankan skema subsidi silang. Bagi siswa yang tidak mampu, kami gratiskan. Jadi sebenarnya ini tinggal soal komunikasi dan pengawasan saja,” ujarnya.
    Iyan menambahkan, sektor pariwisata lokal dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat jika dikelola secara bijak, terutama di tengah meningkatnya angka pengangguran di Jawa Barat.
    “Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan keberpihakan Pak Bupati terhadap nasib pelaku pariwisata. Semoga juga Pak Gubernur Jabar ini memberi kelonggaran bahkan sampai mencabut SK terkait larangan
    study tour
    ini,” kata Iyan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Garudafood Buka Lowongan Kerja Buat Lulusan D3, Ini Posisi dan Persyaratannya! – Page 3

    Garudafood Buka Lowongan Kerja Buat Lulusan D3, Ini Posisi dan Persyaratannya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk membuka lowongan kerja terbaru. Dalam lowongan kerja ini kebutuhannya adalah mereka lulusan D3 ke atas. Bagi kamu yang berminat, lowongan kerja ini untuk penempatan di Tangerang. 

    Garudafood merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen makanan dan minuman di Indonesia. Perusahaan ini telah memproduksi banyak merek produk terkenal seperti merek Garuda, Gerry dan Chocolatos.

    Garudafood merupakan perusahaan besar dengan lima pabrik yang berlokasi di sejumlah daerah di Indonesia. Diantaranya di Pati, Sumedang, Tanggerang, Gresik dan Cikarang.  

    Berdiri pertama kali pada 1979, PT Garudafood awalnya bernama PT Tudung Putra Jaya. Awal mula usahanya, perusahaan tersebut memproduksi kacang kulit tanpa merek yang kemudian digemari oleh banyak orang.

    Hingga akhirnya pada tahun 1990, mereka mulai menggunakan merek dagang Garuda.

    Kali ini PT Garudafood tengah membuka lowongan kerja pada posisi sales, yang akan ditempatkan di Tanggerang. Berikut posisi dan persyaratannya:

    1. Sales Representative Retailer Yudistira

    Penempatan: Tangerang Selatan

    Persyaratan Kerja:

    Berpengalaman sebagai sales di perusahaan FMCG
    Memiliki SIM C
    Memiliki kenderaan roda dua
    Melakukan pendistribusian produk garudafood sebagai salesman

    Posisi ini dibuka untuk semua jurusan sampai dengan 31 Juli 2025 mendatang, dan terbuka untuk lulusan SMA/SMK.

     

  • Kota Bandung Resmi Bentuk BPBD, Fokus Mitigasi Banjir dan Sesar Lembang

    Kota Bandung Resmi Bentuk BPBD, Fokus Mitigasi Banjir dan Sesar Lembang

    Liputan6.com, Bandung – Kota Bandung resmi memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Didi Ruswandi dilantik sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di Balai Kota Bandung, Senin, 14 Juli 2025.

    Menurut Farhan, pembentukan BPBD bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan menyiapkan suprastruktur, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu merespons bencana secara cepat dan tepat.

    Kehadiran BPBD Kota Bandung dinilai sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Bandung.

    “Suprastruktur artinya kita sedang mempersiapkan orang-orang agar punya program untuk mengedukasi terhadap terjadinya berbagai macam bencana,” katanya dalam keterangan pers di Bandung.

    Farhan menyebut, bencana utama yang menjadi fokus adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang.

    “Itu tidak boleh terjadi lagi. Daerah rawan banjir harus dikosongkan sebelum air datang. Ini soal kesiapan dan perilaku,” tegasnya.

    Potensi Pergerakan Tanah

    Selain itu, potensi pergerakan tanah juga menjadi perhatian serius. Farhan menyebut adanya tanda-tanda awal pergeseran tanah di sejumlah wilayah sekitar Bandung seperti Sumedang dan Purwakarta.

    Ia khawatir kondisi serupa bisa terjadi di Kota Bandung, terutama di kawasan yang dilalui Sesar Lembang.

    “Fokus pada Sesar Lembang menjadi penting karena itu potensi yang nyata,” katanya.

    Lebih lanjut, Farhan mengungkapkan pentingnya kesiapan mental masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Ia juga mengingatkan bahwa musim kemarau diperkirakan datang terlambat dan musim hujan akan lebih cepat terjadi, berdasarkan peringatan dari BMKG.

    “Kesiapan mental dan edukasi masyarakat menjadi kunci. Jangan sampai kita tidak siap saat musim hujan datang lebih cepat,” ucapnya.

    Terkait koordinasi penanggulangan bencana, Farhan mengatakan, BPBD Kota Bandung akan berkoordinasi erat dengan BPBD Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator utama lintas daerah. Bahkan, kata dia, sebelum dilantik pun, Didi Ruswandi sudah menjalin komunikasi dengan BPBD provinsi.

    “Terpenting memang koordinasi dengan provinsi dulu,” jelasnya.

  • Menteri Imipas minta karya warga binaan dapat diekspor hingga Eropa

    Menteri Imipas minta karya warga binaan dapat diekspor hingga Eropa

    Tidak hanya tirai serabut kelapa, coba nanti kita cari lagi potensi apa saja yang bisa kita ekspor, mungkin kopi atau apa yang khas dari sini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta jajarannya agar produk-produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan dapat diekspor ke berbagai negara di dunia, termasuk hingga ke negara-negara di benua Eropa.

    Pernyataan itu disampaikan Agus saat meninjau ruangan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut, Jawa Barat, Rabu. Dalam kesempatan itu, ia menyaksikan langsung produk-produk unggulan karya warga binaan.

    “Bagus juga ini sampai diekspor ke Eropa, ya. Tolong optimalkan karya-karya warga binaan untuk diekspor. Tidak hanya tirai serabut kelapa, coba nanti kita cari lagi potensi apa saja yang bisa kita ekspor, mungkin kopi atau apa yang khas dari sini,” ucap Agus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

    Menteri Agus memuji kreativitas dan hasil karya warga binaan yang telah berhasil menembus pasar internasional. Dia berpesan agar produksi terus digalakkan di seluruh lapas dan rumah tahanan di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

    “Produk ini bahan-bahannya dari Lapas Ciamis, Cirebon, dan Sumedang, jadi saya minta untuk terus ditingkatkan dan diintegrasikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan hingga ke luar lapas dan rutan,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Garut Rusdedy mengatakan bahwa sejumlah produk warga binaan telah diekspor ke Prancis dan Korea Selatan. Dari ekspor itu, pihaknya bisa memberikan penghasilan bagi warga binaan yang berkontribusi dalam produksi.

    Di sisi lain, lapas menggandeng pihak ketiga untuk penyedia bahan mentah dan penyalur hasil produksinya.

    “Jadi selama ada di dalam lapas mereka produktif, ada penghasilan yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari di lapas, tidak membebani keluarga, bahkan bisa membekali keluarga bila ada yang datang berkunjung dan bisa menabung,” kata Rusdedy.

    Program tersebut tidak hanya membantu warga binaan meningkatkan keterampilan dan penghasilan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi negara.

    Menurut dia, kegiatan produksi berdampak positif bagi lapas sebagai institusi pembina. Tugas pembinaan kemandirian berjalan optimal dengan pemberian upah bagi warga binaan.

    “Selain itu, dari hasil karya warga binaan ini kami juga bisa menyumbangkan pendapatan negara bukan pajak,” tutur Rusdedy.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan bahwa kegiatan produktif warga binaan selama menjalani masa pemidanaan memiliki tujuan jangka panjang, yakni agar mereka memiliki modal yang cukup untuk kembali kepada masyarakat sehingga tidak berakhir menjadi residivis.

    “Jangan sampai nanti dia keluar, kembali lagi,” tutur Mashudi saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/7).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 13 Sekolah Rakyat di Jawa Barat Siap Beroperasi Mulai 14 Juli 2025

    13 Sekolah Rakyat di Jawa Barat Siap Beroperasi Mulai 14 Juli 2025

    Liputan6.com, Bandung – Sebanyak 13 Sekolah Rakyat rintisan di Jawa Barat siap beroperasi mulai Senin, 14 Juli 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkap Sekolah Rakyat itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

    Di antaranya Sentra Terpadu Galih Pakuan Ciseeng dan Sentra Terpadu Inten Suweno Cibinong di Kabupaten Bogor, Sentra Pangudi Luhur di Kota Bekasi, Sentra Phalamarta di Kabupaten Sukabumi, Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos di Kabupaten Bandung Barat.

    Selain itu, Kompleks Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Pokteksos dan Sentra Wyata Guna di Kota Bandung, BLK di Kabupaten Sumedang, SMPN 18 di Kota Cirebon, serta Sentra Abiyoso dan Dinsos Jawa Barat di Kota Cimahi.

    “Pemda Jabar sinergi dengan Kemensos menyiapkan 13 titik Sekolah Rakyat rintisan,” ujar Herman Suryatman di Bandung pada Sabtu, 12 Juli 2025.

    Angkatan pertama Sekolah Rakyat di Jawa Barat terdiri dari 75 siswa SD, 675 siswa SMP, dan 640 siswa SMA. Adapun tenaga pengajar, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan akan menjadi kewenangan Kemensos.

    Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat atas antusiasme dalam mendukung penyelenggaraan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini. 

    “Luar biasa itu 1.000 siswa lebih. Jawa Barat luar biasa, terima kasih,” katanya dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

    Saifullah mengatakan, Kemensos akan bergandengan tangan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. 

    “Tentu nanti secara bertahap kita akan realisasikan dengan bergandeng tangan Kementerian Sosial bersama Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” tutur Saifullah.

    Penulis: Arby Salim

    Perasaan Jokowi Menikahkan Anak Bungsu

  • Hari Pertama Sekolah Rakyat di Bandung, Siswa Bakal Jalani Pemeriksaan Kesehatan

    Hari Pertama Sekolah Rakyat di Bandung, Siswa Bakal Jalani Pemeriksaan Kesehatan

    Sebanyak 13 Sekolah Rakyat rintisan di Jawa Barat siap beroperasi mulai Senin, 14 Juli 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkap Sekolah Rakyat itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

    Di antaranya Sentra Terpadu Galih Pakuan Ciseeng dan Sentra Terpadu Inten Suweno Cibinong di Kabupaten Bogor, Sentra Pangudi Luhur di Kota Bekasi, Sentra Phalamarta di Kabupaten Sukabumi, Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos di Kabupaten Bandung Barat.

    Selain itu, Kompleks Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Pokteksos dan Sentra Wyata Guna di Kota Bandung, BLK di Kabupaten Sumedang, SMPN 18 di Kota Cirebon, serta Sentra Abiyoso dan Dinsos Jawa Barat di Kota Cimahi.

    “Pemda Jabar sinergi dengan Kemensos menyiapkan 13 titik Sekolah Rakyat rintisan,” ujar Herman Suryatman di Bandung pada Sabtu, 12 Juli 2025.

    Angkatan pertama Sekolah Rakyat di Jawa Barat terdiri dari 75 siswa SD, 675 siswa SMP, dan 640 siswa SMA. Adapun tenaga pengajar, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan akan menjadi kewenangan Kemensos.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Dedi Mulyadi Sebut Jawa Barat Tak Mungkin Dipecah jadi 5 Provinsi, Ini Alasannya

    Dedi Mulyadi Sebut Jawa Barat Tak Mungkin Dipecah jadi 5 Provinsi, Ini Alasannya

    Sebelumnya, beredar wacana pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi baru. Rencananya, lima provinsi tersebut akan melingkupi 27 kabupaten dan kota.

    Dengan demikian, jika usulan tersebut direalisasikan, maka tak ada lagi Provinsi Jawa Barat. Adapun wacana pemekaran tersebut di antaranya:

    Pertama, Provinsi Sunda Galuh meliputi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

    Kedua, Provinsi Sunda Priangan mencakup Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi.

    Ketiga, Provinsi Sunda Pakuan meliputi Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. 

    Keempat, Provinsi Sunda Taruma meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Kawawang, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

    Sementara kelima yakni Provinsi Sunda Caruban meliputi Kabupaten Kuningan, Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.

    Penulis: Arby Salim

  • Ubi Cilembu Sumedang, Jejak Manis dari Tanah Priangan yang Menggoda Lidah

    Ubi Cilembu Sumedang, Jejak Manis dari Tanah Priangan yang Menggoda Lidah

    Menariknya, popularitas ubi Cilembu telah memantik kreativitas masyarakat dalam mengolahnya menjadi beragam produk kuliner yang tak hanya lezat, tapi juga inovatif dan bernilai ekonomi tinggi.

    Jika dulu ubi ini hanya dikenal dalam bentuk bakar biasa yang dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional, kini olahan ubi Cilembu telah menjelma dalam rupa aneka makanan modern yang memadukan kearifan lokal dan tren global. Salah satu contoh olahan yang populer adalah brownies ubi Cilembu.

    Dalam penganan ini, ubi yang telah dihaluskan dicampur dengan cokelat hitam, tepung, dan telur untuk menghasilkan kue cokelat yang lembut, lembap, dan memiliki rasa manis khas dari ubi madu. Tidak hanya menggoda dari segi rasa, tetapi juga menawarkan nilai jual yang tinggi di pasar oleh-oleh maupun toko kue kekinian.

    Selain itu, ada pula produk seperti keripik ubi Cilembu yang dikemas secara modern dengan berbagai varian rasa keju, pedas manis, barbeque, hingga original madu panggang. Inovasi ini menjadikan ubi Cilembu tidak hanya identik dengan kelezatan, tetapi juga kepraktisan dalam konsumsi.

    Produk ini sangat digemari oleh konsumen dari berbagai usia karena teksturnya yang renyah dan rasa manis yang khas, ditambah nilai nostalgia yang sering kali menyertainya, terutama bagi mereka yang pernah menyantap ubi panggang hangat di kaki Gunung Manglayang atau di pinggiran jalan menuju Tanjungsari.

    Olahan lain yang tak kalah menarik adalah dodol ubi Cilembu, yang memberikan alternatif lebih sehat dibandingkan dodol berbahan dasar gula pasir. Dodol ini memiliki cita rasa yang unik dengan aroma khas karamel panggang dari ubi yang telah diolah secara tradisional.

    Produk ini sangat cocok untuk oleh-oleh khas Sumedang dan bahkan mulai dilirik pasar ekspor karena keunikannya yang tak dimiliki oleh dodol dari daerah lain.Tak berhenti sampai di situ, kini bermunculan juga es krim ubi Cilembu, mochi isi ubi Cilembu, hingga donat dan pancake ubi Cilembu yang dijajakan oleh kafe-kafe di kota besar seperti Bandung, Jakarta, hingga Surabaya.

    Rasa khas manis alami dan warna keemasan ubi Cilembu mampu memberikan sentuhan eksotis pada kuliner modern, menjadikannya bahan favorit para chef kreatif yang ingin mengeksplorasi bahan lokal dalam resep kontemporer. Selain dari segi rasa dan olahan, ubi Cilembu juga memiliki nilai ekonomi dan budaya yang penting.

    Pemerintah daerah dan petani setempat telah menjadikan komoditas ini sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi desa. Melalui berbagai pelatihan, pengolahan pasca panen, dan program pemberdayaan UMKM, ubi Cilembu kini menjadi simbol keberhasilan pertanian lokal yang mampu mengangkat nama daerah.

    Bahkan, setiap tahunnya, Sumedang mengadakan festival khusus yang turut memamerkan berbagai hasil olahan ubi Cilembu serta potensi lain dari Desa Cilembu dan sekitarnya. Dengan segala potensi dan keistimewaannya, tidaklah berlebihan jika ubi Cilembu dianggap sebagai permata tersembunyi dari tanah Parahyangan.

    Ia bukan sekadar umbi, melainkan cerminan dari dedikasi petani, kekayaan tanah, dan kekuatan tradisi yang terus tumbuh dan beradaptasi dengan zaman. Dari dapur sederhana masyarakat desa hingga restoran berkelas di ibu kota, ubi Cilembu telah membuktikan bahwa kekuatan kuliner lokal Indonesia mampu menciptakan pengalaman rasa yang tidak terlupakan manis, lembut, dan membekas dalam kenangan setiap orang yang pernah mencicipinya.

    Seperti tetesan madu yang muncul dari kulit ubi yang dibakar dengan sabar, ubi Cilembu mengajarkan kita bahwa kelezatan sejati datang dari kesederhanaan yang diolah dengan penuh cinta dan kearifan.

    Maka, tak ada salahnya jika dalam setiap kunjungan ke Sumedang atau pasar tradisional di Jawa Barat, Anda mencari kehangatan dari sepotong ubi Cilembu panggang yang bukan hanya mengisi perut, tapi juga menghangatkan jiwa.

    Penulis: Belvana Fasya Saad