Xcloud.id

kab/kota: Sumedang

  • Ratusan Santri Ponpes di Sumedang Keracunan Usai Santap Nasi Kotak Bandung 20 Desember 2025

    Ratusan Santri Ponpes di Sumedang Keracunan Usai Santap Nasi Kotak Bandung 20 Desember 2025

    Ratusan Santri Ponpes di Sumedang Keracunan Usai Santap Nasi Kotak
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Ratusan santri Pondok Pesantren Nuurush Sholaah di Dusun Bangkir, Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengalami keracunan massal.
    Peristiwa ini terjadi setelah para santri menyantap nasi kotak pada Jumat (19/12/2025) malam.
    Kasi Humas Polres
    Sumedang
    , AKP Awang Munggardijaya mengatakan, dugaan keracunan bermula setelah santri mengonsumsi nasi kotak pada Kamis (18/12/2025) sekitar pukul 19.30 WIB. Makanan tersebut diketahui berasal dari sebuah katering di Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung.
    “Gejala mulai dirasakan pada Jumat dini hari sekitar pukul 05.00 WIB, terutama oleh santri putra,” ujar Awang kepada
    Kompas.com
    melalui sambungan WhatsApp, Sabtu (20/12/2025) siang.
    Menu yang dikonsumsi para santri terdiri dari nasi putih, ayam goreng tepung, telur balado, kentang mustofa, kerupuk udang, sambal, dan mentimun. Tak lama setelah makan, para santri mengeluh mual, muntah, diare, pusing, hingga sesak napas.
    “Karena jumlah santri yang mengalami keluhan serupa terus bertambah, pengurus pondok pesantren berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Cimanggung untuk melakukan pemeriksaan awal,” tutur Awang.
    Sebagian santri yang membutuhkan penanganan medis intensif langsung dirujuk ke beberapa rumah sakit seperti RSKK, RS Unpad, RS Harapan Keluarga, RS AMC, dan RSUD Cikopo Cicalengka. Sementara santri lainnya menjalani observasi di lingkungan pesantren.
    “Hingga Jumat malam, tercatat sebanyak 116 santri putra dan 33 santri putri mengalami dugaan
    keracunan makanan
    . Untuk mengantisipasi kebutuhan evakuasi lanjutan, enam unit ambulans telah siaga di lokasi kejadian,” sebut Awang.
    Polres Sumedang telah menurunkan tim Inafis ke lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti keracunan tersebut. Polisi berkomitmen memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat.
    “Prioritas utama kami memastikan keselamatan dan kesehatan para santri. Oleh karena itu, Polres Sumedang bersinergi dengan tenaga kesehatan, TNI, dan pemerintah setempat agar seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat,” kata Awang.
    Pihak kepolisian kini tengah mendalami kasus ini melalui serangkaian penyelidikan dan meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait penyebab kejadian.
    “Kami mengimbau warga untuk tetap tenang, tidak berspekulasi, dan mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Informasi perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan secara resmi,” kata Awang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lewat Zarof Ricar, KPK Bakal Cari Pengurusan Perkara di MA yang Libatkan Eks Sekma Hasbi Hasan

    Lewat Zarof Ricar, KPK Bakal Cari Pengurusan Perkara di MA yang Libatkan Eks Sekma Hasbi Hasan

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut akan mendalami beberapa hal saat memeriksa eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar pada hari ini, 15 Desember. Salah satunya adalah terkait pengurusan perkara yang melibatkan eks Sekretaris MA Hasbi Hasan.

    Adapun Zarof diperiksa sebagai saksi dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Hasbi Hasan. Hingga saat ini, dia masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik komisi antirasuah.

    “Ya, nanti akan didalami itu sama penyidik kaitannya seperti apa. Ini kan pengetahuan dari saksi sodara ZR dalam pengurusan perkara di MA yang terkait dengan tersangka HH dan juga TPPU,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 15 Desember.

    Lebih lanjut, Budi memastikan dugaan suap pengurusan perkara dan TPPU Hasbi Hasan terus dilakukan. “Progres perkara sedang dilengkapi. Tentunya nanti secepatnya penyidikan akan melakukan penahanan terhadap para tersangka yang belum ditahan,” tegasnya.

    Sementara itu, Zarof memilih irit bicara setibanya di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. “Dimintai keterangan mengenai Pak Hasbi,” ungkapnya.

    Dia menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.45 WIB hingga saat ini belum selesai.

    KPK sudah menjerat eks Sekretaris MA Hasbi Hasan karena menerima suap terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di MA bersama bersama mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika) Dadan Tri Yudianto. Kasus ini kemudian dikembangkan, selain terkait suap tapi juga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Belum dirinci komisi antirasuah soal tersangka kasus TPPU Hasbi Hasan. Tapi, dari informasi yang didapat mereka adalah Hasbi Hasan, penyanyi Windy Idol, dan Rinaldo Septariando B selaku wiraswasta yang juga merupakan kakak kandung Windy.

    Selain itu, KPK juga sudah menahan seorang tersangka yakni Direktur PT Wahana Adyawarna, Menas Erwin Djohansyah pada Kamis, 25 September. Upaya paksa dilakukan karena dia mengurusi sejumlah perkara lewat Hasbi Hasan dengan rincian:

    1. Perkara sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur;

    2. Perkara sengketa lahan Depok;

    3. Perkara sengketa lahan di Sumedang;

    4. Perkara sengketa lahan di Menteng;

    5. Perkara sengketa lahan Tambang di Samarinda.

  • Gandeng KPK Selamatkan Aset Negara, KDM Sebut Puluhan Ribu Tanah Tak Bersertifikat

    Gandeng KPK Selamatkan Aset Negara, KDM Sebut Puluhan Ribu Tanah Tak Bersertifikat

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM mengungkapkan terdapat puluhan ribu tanah yang belum memiliki sertifikat. Dia meminta KPK untuk mengawal proses sertifikasi lahan yang dikhawatirkan terdapat dugaan unsur pidana.

    KDM menjelaskan terdapat lahan-lahan yang tidak memiliki kelengkapan administrasi izin lokasi, termasuk masa HGU sejumlah titik telah habis.

    “Penataan aset-aset milik negara, milik BUMN yang sampai saat ini puluhan ribu areal tanah tidak bersertifikat, sehingga kami ingin mendorong sertifikasi,” katanya, Kamis (11/12/2025).

    KDM menyampaikan lahan tersebut akan dikelola untuk mengembalikan fungsi hutan dan memaksimalkan konservasi lingkungan, fungsi perkebunan, dan fungsi sungai. 

    KDM juga mengajak perusahaan BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara, Balai Besar Wilayah Sungai, Perusahaan Jasa Tirta, dan Pengembangan Sumber Daya Air. Bagi pihak yang telah menempati lahan tak bertuan itu akan direlokasi.

    “Apakah dalam alih fungsi aset itu ada unsur-unsur pidana korupsinya atau tidak, itu KPK yang memiliki kewenangan. Yang kedua konsen kita, kita nyatakan bahwa hampir semua alih fungsi lahan itu ilegal, dalam pandangan saya. Yang berikutnya juga kita sudah mengingatkan pada PTPN Untuk tidak lagi melakukan perubahan peruntukan yaitu membuat KSO-KSO pariwisata yang merusak ekosistem perkebunannya sendiri,” ucap Dedi.

    Sebab, dia menyatakan bahwa banyak area pegunungan berubah menjadi pemukiman dan perkebunan. Terutama di kawasan Bandung di mana sebagian pesisir Sungai Citarum yang dibangun pemukiman.

    Dia menuturkan pengembalian fungsi lahan untuk memitigasi dampak bencana alam seperti yang menimpa wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    “Kami ingin mencoba memitigasi, mencegah bencana terjadi di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, menghijaukan lereng, mengembalikan kembali fungsi persawahan, mengembalikan kembali fungsi sungai karena biaya pencegahan lebih murah dibanding dengan recovery bencana,” jelasnya.

    Dia menegaskan akan menutup permanen pertambangan-pertambangan di lereng gunung yang memiliki risiko kerusakan lingkungan seperti di Kabupaten Bandung, di Garut, dan Sumedang.

  • Relokasi Penduduk Bantaran Citarum, Dedi Mulyadi Siapkan Kontrakan Setahun

    Relokasi Penduduk Bantaran Citarum, Dedi Mulyadi Siapkan Kontrakan Setahun

    Relokasi Penduduk Bantaran Citarum, Dedi Mulyadi Siapkan Kontrakan Setahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merelokasi penduduk bantaran Sungai Citarum dan menyiapkan hunian kontrakan untuk setahun.
    “Kita kontrakin aja dulu rumah selama setahun,” kata Dedi di Gedung Merah Putih
    KPK
    , Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
    Merespons banjir dan longsor akhir-akhir ini, Dedi datang ke KPK untuk berkoordinasi mengenai kebijakanya memitigasi bencana selanjutnya, termasuk soal penertiban bantaran sungai dan lahan-lahan lereng.
    Dedi menjanjikan titik relokasi bagi penduduk bantaran sungai yang dipindah, maka kontrakan itu hanya tempat sementara.
    “Mungkin mulai Januari kita akan menentukan titik relokasi mereka,” kata Dedi.
    Banjir hingga longsor terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, Jabar, pada 4 Desember 2025.
    Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status darurat bencana banjir dan longsor mulai 6-19 Desember 2025.

    Dedi Mulyadi
    mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang ditujukan kepada bupati dan wali kota di lima daerah, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Bandung, dan Cimahi.
    Dalam SE tersebut, dia menghentikan secara sementara penerbitan izin pembangunan perumahan di wilayah Bandung Raya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 26 Ruas Tol yang Gratis dan Diskon Selama Libur Nataru

    26 Ruas Tol yang Gratis dan Diskon Selama Libur Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Jutaan kendaraan memadati ruas tol utama menuju destinasi mudik, wisata, maupun balik ke kota asal.

    Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut sekaligus meningkatkan kenyamanan perjalanan, pemerintah kembali menghadirkan kebijakan khusus berupa pembukaan ruas tol gratis di titik tertentu serta pemberian diskon tarif tol hingga 20% pada jalur-jalur strategis.

    Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah memastikan kebijakan potongan tarif ini menjadi bagian dari strategi pengelolaan lalu lintas nasional pada musim liburan akhir tahun.

    Upaya ini diharapkan dapat membantu pemerataan arus kendaraan, mengurangi risiko kemacetan di jam-jam puncak, serta memberikan manfaat ekonomi langsung bagi para pengguna jalan selama periode Nataru.

    Kebijakan Diskon Tol pada Libur Nataru 2025/2026

    Kementerian Pekerjaan Umum mengumumkan bahwa diskon tarif tol akan diberlakukan sepanjang masa libur Nataru 2025/2026. Potongan biaya perjalanan ini diberikan di total 26 ruas tol yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Kebijakan tersebut hanya berlaku selama tiga hari tertentu, yaitu pada 22-23 Desember 2025 dan kembali diberlakukan pada 31 Desember 2025.

    Keputusan memberikan diskon lahir dari kesepakatan bersama sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengajukan usulan keringanan tarif guna mendukung kelancaran transportasi nasional. Besaran diskon yang disepakati bervariasi, mulai dari 10% hingga maksimal 20%, tergantung ruas tol yang ditetapkan.

    Sebaran Ruas Tol Penerima Diskon

    Dari total 26 ruas tol yang mendapatkan potongan tarif, sebarannya meliputi:

    12 ruas pada jaringan Tol Trans Sumatera.9 ruas pada jaringan Tol Trans Jawa.3 ruas tol di luar Pulau Jawa.2 ruas Tol Lingkar Jabodetabek.

    Pembagian wilayah ini dilakukan untuk memastikan manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah, bukan hanya terfokus pada Pulau Jawa semata.

    Daftar Lengkap Tol Diskon Nataru 2025/2026

    Berikut daftar ruas tol yang memperoleh diskon tarif selama periode Nataru beserta besar potongannya:

    Tol Trans Sumatera

    Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) diskon 20%Tol Indrapura-Kisaran (Indrakis) diskon 20%Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat diskon 20%Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) diskon 20%Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) diskon 20%Tol Medan-Binjai (Medbin) diskon 10%Tol Pekanbaru-XII Koto Kampar diskon 20%Tol Pekanbaru-Dumai (Permai) diskon 20%Tol Indralaya-Prabumulih diskon 20%Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapalbetung) diskon 10%Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) diskon 20%Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) diskon 10%

    Tol Trans Jawa

    Tol Jakarta-Cikampek (Japek) diskon 20%Tol Jakarta-Cikampek Elevated atau MBZ diskon 20%Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) diskon 20%Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) diskon 20%Tol Kanci-Pejagan diskon 20%Tol Pejagan-Pemalang diskon 10%Tol Pemalang-Batang diskon 10%Tol Batang-Semarang diskon 20%Tol Semarang ABC diskon 20%

    Tol di Luar Pulau Jawa

    Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) diskon 20%Tol Kelapa Gading-Pulogebang diskon 20%

    Ruas Tol dengan Ketentuan Diskon Khusus

    Selain daftar di atas, terdapat tiga ruas tol yang mendapatkan diskon tarif dengan skema dan masa berlaku khusus di luar periode utama Nataru.

    Tol Manado-Bitung diskon 20% berlaku lebih panjang, mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.Tol Bekasi-Cawang diskon 20% diterapkan menggunakan sistem tarif dinamis yang berlaku pada jam-jam tertentu. Kebijakan ini sudah berjalan sejak 13 Oktober 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025.Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) pemberian diskon tarif sebesar 11,11% berlaku mulai 21 Oktober hingga 31 Desember 2025.

    Penerapan diskon tarif tol saat periode Nataru tidak sekadar meringankan beban biaya perjalanan masyarakat. Lebih dari itu, kebijakan ini dirancang sebagai instrumen pengendalian lalu lintas untuk mendorong pengguna jalan mengatur ulang waktu perjalanan mereka.

    Dengan adanya potongan tarif di hari-hari tertentu, masyarakat diharapkan tidak menumpuk melakukan perjalanan pada satu waktu puncak saja. Dampaknya, kepadatan lalu lintas bisa lebih terdistribusi, risiko kemacetan berkurang, dan keselamatan berkendara dapat lebih terjaga.

    Bagi para pemudik dan wisatawan, diskon tol tentu memberikan dua keuntungan sekaligus. Pertama, penghematan biaya perjalanan yang cukup signifikan, terutama bagi pengendara jarak jauh yang melintasi beberapa ruas tol. Kedua, kondisi lalu lintas yang lebih lancar karena penyebaran volume kendaraan yang lebih merata.

    Kombinasi antara tarif yang lebih ringan dan arus kendaraan yang lebih terkendali diharapkan dapat menciptakan pengalaman berkendara yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan selama libur panjang akhir tahun.

  • Alih Fungsi Lahan Marak, Walhi Minta Pemprov Jabar Perkuat Regulasi dan Revitalisasi Bandung 9 Desember 2025

    Alih Fungsi Lahan Marak, Walhi Minta Pemprov Jabar Perkuat Regulasi dan Revitalisasi Bandung 9 Desember 2025

    Alih Fungsi Lahan Marak, Walhi Minta Pemprov Jabar Perkuat Regulasi dan Revitalisasi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat berharap Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, tidak hanya menerbitkan surat edaran dalam menyikapi maraknya alih fungsi lahan di kawasan perkebunan dan hutan.
    Walhi
    menilai, pemerintah daerah perlu menegakkan aturan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang secara jelas melarang perubahan peruntukan ruang tanpa dasar yang sah.
    Direktur Eksekutif
    Walhi Jabar
    , Wahyudin Iwang, mengatakan kerusakan kawasan hijau yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa imbauan semata tidak cukup.
    Menurut dia, penegakan perda dinilai penting agar setiap pelanggaran
    alih fungsi lahan
    dapat ditindak secara tegas, sekaligus memastikan perlindungan kawasan ekologis di Jawa Barat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
    “Harusnya itu menjadi rujukan untuk membuat kebijakan, produk kebijakan untuk mengatur izin-izin, tidak lagi dikeluarkan di wilayah resapan air, di wilayah hutan lindung, di wilayah hutan konservasi,” kata Iwang saat ditemui di sela-sela aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (9/12/2025).
    Ia menilai, surat edaran yang selama ini diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti sehingga rawan diabaikan.
    “Sehingga harusnya SE itu menjadi rujukan untuk menghindari izin-izin yang baru, untuk melakukan moratorium izin-izin, bahkan untuk menertibkan kegiatan-kegiatan yang ilegal,” ucap Iwang.
    Di samping regulasi, Iwang juga meminta Pemprov Jabar untuk melakukan revitalisasi hutan dan perkebunan yang rusak akibat alih fungsi yang brutal.
    “Nah, selebihnya gubernur itu harus mengintruksikan dalam produk hukumnya, itu, produk kebijakannya untuk melakukan pemulihan lingkungan yang mencapai selama 900 ribu hektar telah terdegradasi lahan kritis dan sudah 1,2 juta hektar lahan kritis terjadi di Jawa Barat dari total luas wilayah Jawa Barat,” katanya.
    Ia menambahkan, setengah dari total luas 3,5 juta hektar wilayah kawasan hijau di Jawa Barat telah mengalami penurunan dan kerusakan.
    Bahkan, lahan tersebut berada di kawasan strategis dalam pengelolaan sejumlah institusi.
    “Kerusakan terjadi berada di wilayah pengelolaan BKSDA, berada di wilayah pengelolaan Perhutani, dan berada di wilayah pengelolaan PTPN. Sisanya kawasan-kawasan seperti Bandung Utara, Kabupaten Bandung Selatan, Kabupaten Bandung Barat, dan beberapa wilayah kegiatan industri, kegiatan kondominium, kegiatan tambang, dan kegiatan wisata,” tutur Iwang.
    Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , mengeluarkan instruksi untuk menghentikan sementara seluruh penerbitan izin perumahan di wilayah Bandung Raya.
    Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang diterbitkan pada Sabtu (6/12/2025), sebagai respons terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
    Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi untuk mencegah terulangnya bencana serupa.
    Dalam surat edaran yang diterima Kompas.com pada Senin (8/12/2025), pemerintah daerah diminta untuk melakukan kajian risiko bencana secara menyeluruh dan meninjau kembali rencana tata ruang masing-masing wilayah.
    Penerbitan izin perumahan akan dihentikan sementara sampai ada hasil kajian risiko bencana di masing-masing kabupaten dan kota, atau sampai dilakukan penyesuaian rencana tata ruang.
    Pemerintah daerah juga diminta untuk memperketat pengawasan pembangunan.
    Jika ditemukan pembangunan yang berada di kawasan berisiko atau berpotensi menimbulkan kerusakan lebih lanjut, pemerintah diinstruksikan untuk melakukan peninjauan kembali.
    “Melakukan peninjauan kembali apabila lokasi pembangunan terbukti berada pada kawasan rawan bencana atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tulis surat edaran tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lengkap! Ini Jadwal Diskon Tarif Tol saat Libur Nataru

    Lengkap! Ini Jadwal Diskon Tarif Tol saat Libur Nataru

    Jakarta –

    Diskon tarif tol bakal ada lagi selama libur Natal dan Tahun Baru. Mulai dari ruas tol Jabodetabek, Trans Jawa, hingga Trans Sumatera akan mendapatkan diskon tarif.

    Diskon tarif bervariasi mulai dari 10-20%. Jadwal penerapannya juga bervariasi, umumnya mulai dari 22 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 mendatang.

    “Menjelang libur Natal & Tahun Baru, bagi sobat yang melakukan perjalanan-baik untuk berkumpul dengan keluarga, membantu sanak saudara, atau menjalankan tugas penting. Untuk meringankan mobilitas masyarakat, BPJT bersama Badan Usaha Jalan Tol menghadirkan diskon tarif tol 10-20% di beberapa ruas selama periode Nataru 2025/2026,” tulis informasi yang diunggah di akun Instagram resmi @pupr_bpjt, Selasa (9/12/2025).

    Yang perlu diingat diskon tarif tol ini berlaku untuk semua golongan kendaraan yang melakukan perjalanan jarak jauh terus menerus atau barrier to barrier menggunakan metode pembayaran uang elektronik dengan saldo yang cukup.

    Beberapa diskon jalan tol dapat dinikmati untuk 2 arah bolak-balik, namun beberapa diantaranya ada yang hanya berlaku untuk satu arah saja.

    Berikut ini daftar lengkap jalan tol yang mendapatkan diskon dan jadwal diskonnya selama masa Nataru:

    Jabodetabek

    1. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu
    Diskon 20% dynamic pricing
    Berlaku tanggal 22 hingga 31 Desember 2025.

    2. Kelapa Gading-Pulogebang
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025

    Trans Jawa

    1. Jakarta-Cikampek (termasuk Japek II Elevated)
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025

    2. Cikampek-Palimanan
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025

    3. Palimanan-Kanci
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025

    4. Kanci-Pejagan
    Diskon 10%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember, satu arah menuju Kalikangkung dan 31 Desember 2025, satu arah menuju Cikatama

    5. Pejagan-Pemalang
    Diskon 10%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember, satu arah menuju Kalikangkung dan 31 Desember 2025, satu arah menuju Cikatama

    6. Pemalang-Batang
    Diskon 10%
    Berlaku mulai tanggal 22 Desember pukul 06.00 WIB hingga 24 Desember pukul 06.00 WIB ke arah Kalikangkung dan tanggal 31 Desember 2025 pukul 06.00 WIB dan 1 Januari 2026 pukul 06.00 WIB ke arah Kalikangkung.

    7. Batang-Semarang
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025

    8. Semarang ABC
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025

    Non Trans Jawa

    1. Cileunyi-Sumedang-Dawuan
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025

    2. Krian-Legundi-Bunder
    Diskon 11,11%
    Berlaku tanggal 22 hingga 31 Desember 2025, tidak berlaku dari dan ke arah Tol Trans Jawa

    3. Manado-Bitung
    Diskon sekurang-kurangnya 20%
    Berlaku tanggal 22 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026

    Trans Sumatera

    1. Bakauheni-Terbanggi Besar
    Diskon 10%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember, satu arah menuju Kayuagung Utama dan tanggal 31 Desember 2025, satu arah menuju Bakauheni Selatan

    2. Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025

    3. Kayuagung-Palembang
    Diskon 10%
    Berlaku mulai tanggal 22 Desember pukul 06.00 WIB hingga 24 Desember pukul 06.00 WIB dan tanggal 31 Desember 2025 pukul 06.00 WIB dan 1 Januari 2026 pukul 06.00 WIB.

    4. Indralaya-Prabumulih
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025.

    5. Pekanbaru-Dumai
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025.

    6. Pekanbaru-Bangkinang-Koto Kampar
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025.

    7. Medan-Binjai
    Diskon 10%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember, satu arah menuju Sinaksak/Kisaran dan 31 Desember 2025, satu arah menuju Pangkalan Brandan

    8. Belawan-Medan-Tanjung Berawa
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025.

    9. Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025.

    10. Indrapura-Kisaran
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025.

    11. Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025.

    12. Sigli-Banda Aceh
    Diskon 20%
    Berlaku tanggal 22-23 Desember dan 31 Desember 2025.

    Lihat juga Video: Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol 20% Arus Balik Lebaran

    (acd/acd)

  • Cegah Banjir Berulang, Pemda Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Bandung Raya

    Cegah Banjir Berulang, Pemda Jabar Hentikan Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Bandung Raya

    Erwan juga mendatangi Gedung Shelter Pengungsian Kantor Desa Dayeuhkolot yang ditempati 32 Kepala Keluarga atau 87 jiwa. Selain itu, Erwan juga menyambangi wilayah permukiman warga yang masih terendam banjir setinggi betis orang dewasa.

    Lokasi lain yang dikunjungi yakni sodetan Citarum (oxbow) Taman Air Baleendah. Di titik ini, Erwan menemukan tumpukan sampah dalam jumlah besar yang berpotensi menghambat aliran air.

    Saat berdialog dengan warga pengungsi, Erwan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak tergesa pulang ke rumah sebelum kondisi benar-benar aman.

    “Di sini yang penting sehat dan selamat. Lihat dulu situasi. Jika cuaca sudah benar-benar membaik dan tidak hujan, barulah warga bisa kembali ke rumah,” ujar Erwan.

    Dalam kesempatan tersebut, Erwan menyerahkan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.

    SE Gubernur Jawa Barat

    Sebelumnya, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM tertanggal 6 Desember 2025 diterbitkan oleh Dedi Mulyadi sebagai respons atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

    Dedi Mulyadi menegaskan penghentian sementara tersebut merupakan keputusan penting untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan dan menata ulang tata ruang Bandung Raya yang kini mengalami tekanan ekologis cukup berat.

    “Kalau kita tidak mengembalikan fungsi ruang hijau, rawa, dan ruang terbuka, saya jamin 2–3 tahun ke depan kalau hujan melanda, Bandung akan tenggelam,” kata Dedi Senin (8/12/2025).

    Dedi menegaskan penyelesaian persoalan banjir tidak cukup hanya mengandalkan tindakan darurat, tetapi harus dibarengi langkah-langkah struktural yang menyentuh akar permasalahan tata ruang.

    Dedi menjelaskan bahwa kondisi banjir saat ini tidak lepas dari perubahan hulu yang telah banyak beralih menjadi kebun sayur, meningkatnya sedimentasi sungai, dan penyempitan aliran akibat bangunan liar.

    “Alam sudah memperingatkan kita. Cara terbaik bagi orang beriman adalah membaca tanda-tanda yang diberikan Allah melalui alam,” ucap Dedi.

    Dedi menegaskan banjir tidak akan selesai hanya dengan memberikan nasi bungkus, selimut, atau obat-obatan kepada warga terdampak. Dedi menyebut dibutuhkan adalah perubahan perilaku birokrasi dan penataan ruang yang tidak bertentangan dengan kondisi alam.

    Dalam edaran tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk menghentikan sementara penerbitan izin perumahan hingga terdapat hasil kajian risiko bencana serta penyesuaian rencana tata ruang wilayah masing-masing.

     

  • 26 Ruas Jalan Tol yang Terapkan Diskon Tarif Akhir Tahun

    26 Ruas Jalan Tol yang Terapkan Diskon Tarif Akhir Tahun

    Jakarta –

    Pemerintah mengumumkan sejumlah ruas jalan tol akan menerapkan diskon tarif. Diskon tarif jalan tol ini diberlakukan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    Dikutip CNBC Indonesia, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan diskon tarif tol akan diberlakukan di 26 ruas tol di Indonesia. Diskon tarif tol itu berlaku tiga hari yakni 22 dan 23 Desember 2025 serta 31 Desember 2025.

    “Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, terutama pengguna jalan tol, pemerintah berencana memberikan diskon tarif jalan tol selama periode Nataru 2025/2026 dan besarannya mencapai 10 persen-20 persen,” kata Diana.

    “Besaran tarif sesuai dengan usulan masing-masing BUJT,” lanjut Diana.

    Menurutnya, akan ada 26 ruas jalan tol yang menerapkan diskon tarif tol ini. Sembilan ruas di antaranya ada di Tol Trans Jawa, 12 ruas Tol Trans Sumatera, 3 ruas tol non-Jawa, dan 2 ruas Tol Lingkar Jabodetabek.

    Berikut ruas jalan tol yang menerapkan diskon tarif pada periode libur Natal dan Tahun Baru:

    Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh): diskon 20 persenTol Indrapura-Kisaran (Indrakis): diskon 20 persenTol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat: diskon 20 persenTol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT): diskon 20 persenTol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera): diskon 20 persenTol Medan-Binjai (Medbin): diskon 10 persenTol Pekanbaru-XII Koto Kampar: diskon 20 persenTol Pekanbaru-Dumai (Permai): diskon 20 persenTol Indralaya-Prabumulih: diskon 20 persenTol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapalbetung): diskon 10 persenTol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka): diskon 20 persenTol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter): diskon 10 persenTol Jakarta-Cikampek (Japek): diskon 20 persenTol Japek Elevated (MBZ): diskon 20 persenTol Cikampek-Palimanan (Cipali): diskon 20 persenTol Palimanan-Kanci (Palikanci): diskon 20 persenTol Kanci-Pejagan: diskon 20 persenTol Pejagan-Pemalang: diskon 10 persenTol Pemalang-Batang: diskon 10 persenTol Batang-Semarang: diskon 20 persenTol Semarang ABC: diskon 20 persenTol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu): diskon 20 persenTol Kelapa Gading-Pulogebang: diskon 20 persen.

    Selain itu, ada tiga ruas tol yang mendapatkan ketentuan khusus dalam penerapan diskon tarif tol kali ini. Ketiganya adalah Tol Manado-Bitung, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), dan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM).

    Tol Becakayu memberlakukan diskon tarif dinamis sebesar 20 persen berdasarkan jam-jam tertentu. Diskonnya berlaku pada 13 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025.

    Selanjutnya, Tol KLBM memberlakukan diskon tarif sebesar 11,11 persen yang berlaku 21 Oktober sampai 31 Desember 2025. Dan Tol Manado-Bitung akan menerapkan diskon tarif 20 persen pada 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.

    “Diskon tidak berlaku apabila saldo uang elektronik tidak cukup atau tidak terdeteksi asal tujuan kendaraan,” ujar Diana.

    (rgr/din)

  • 6 Dedi Mulyadi Hentikan Penerbitan Izin Perumahan Usai Bandung Raya Dikepung Bencana Bandung

    6 Dedi Mulyadi Hentikan Penerbitan Izin Perumahan Usai Bandung Raya Dikepung Bencana Bandung

    Dedi Mulyadi Hentikan Penerbitan Izin Perumahan Usai Bandung Raya Dikepung Bencana
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan instruksi untuk menghentikan sementara seluruh penerbitan izin perumahan di wilayah Bandung Raya.
    Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang diterbitkan pada Sabtu (6/12/2025), sebagai respons terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
    Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi untuk mencegah terulangnya bencana serupa.
    Dalam surat edaran yang diterima Kompas.com pada Senin (8/12/2025), pemerintah daerah diminta untuk melakukan kajian risiko bencana secara menyeluruh dan meninjau kembali rencana tata ruang masing-masing wilayah.
    Penerbitan
    izin perumahan
    akan dihentikan sementara sampai ada hasil kajian risiko bencana di masing-masing kabupaten dan kota, atau sampai dilakukan penyesuaian rencana tata ruang.
    Pemerintah daerah juga diminta untuk memperketat pengawasan pembangunan.
    Jika ditemukan pembangunan yang berada di kawasan berisiko atau berpotensi menimbulkan kerusakan lebih lanjut, pemerintah diinstruksikan untuk melakukan peninjauan kembali.
    “Melakukan peninjauan kembali apabila lokasi pembangunan terbukti berada pada kawasan rawan bencana atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tulis surat edaran tersebut.
    Selain itu, pengawasan teknis pembangunan diharapkan berjalan konsisten, mulai dari tahap perencanaan hingga konstruksi.
    Setiap bangunan diwajibkan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan pelaksanaan pembangunan harus selaras dengan dokumen teknis yang ada.
    “Sesuai dengan peruntukan lahan dan rencana tata ruang. Tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan memenuhi kaidah teknis konstruksi untuk menjamin keandalan bangunan gedung,” tambahnya.
    Surat Edaran tersebut juga mewajibkan pemulihan lingkungan yang rusak akibat kegiatan pembangunan, termasuk penghijauan kembali.
    “Melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung pada kawasan perumahan dan permukiman,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.