Nekat Panjat Tiang Listrik untuk Ambil Layangan Putus, Remaja di NTT Tewas Kesetrum
Tim Redaksi
KUPANG, KOMPAS.com
– Seorang remaja laki-laki berusia 13 tahun,
Hafis Alsyahrul
, asal Kampung Got, Kelurahan Matawai, Kabupaten
Sumba Timur
, Nusa Tenggara Timur (NTT), tewas akibat tersengat arus listrik.
Kejadian tragis ini terjadi di kawasan pemakaman Kristen Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Minggu (27/7/2025).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Hendry Novika Chandra, mengungkapkan bahwa insiden tersebut bermula ketika Hafis bersama rekannya, Fadil, juga berusia 13 tahun, membuat kandang ayam di rumah orang tua Fadil.
Saat itu, mereka melihat
layangan
yang putus dan berusaha mengejarnya bersama teman-teman lainnya.
”
Layangan
tersebut tersangkut di tiang listrik yang berada di tengah area pemakaman,” ujar Hendry.
Meskipun Fadil telah memperingatkan Hafis agar tidak memanjat karena berbahaya, Hafis tetap nekat naik ke atas tiang listrik.
Saat ia mencapai bagian atas dan menyentuh area traves, Hafis tersengat arus listrik bertegangan tinggi dan terjatuh ke tanah dalam kondisi terluka parah dengan luka bakar.
Mendengar teriakan anak-anak yang menyaksikan kejadian tersebut, Abubakar Sola Masriki, ayah Fadil, langsung menuju lokasi dan menemukan Hafis masih bernapas.
Ia bersama warga lainnya segera membawa Hafis ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Umbu Rara Meha Waingapu.
“Sayangnya, meski sempat mendapat pertolongan medis, korban kemudian meninggal dunia,” ujar Hendry.
Hendry menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian ini dan mengimbau seluruh orang tua untuk lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama di luar rumah dan di sekitar tempat yang memiliki potensi bahaya, seperti tiang listrik dan instalasi lainnya.
“Penting juga bagi kita semua untuk mengedukasi anak-anak tentang bahaya kelistrikan sejak dini, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat sehingga kejadian serupa tidak terjadi,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Sumba
-
/data/photo/2024/08/11/66b8b76dd79f4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Nekat Panjat Tiang Listrik untuk Ambil Layangan Putus, Remaja di NTT Tewas Kesetrum Regional 28 Juli 2025
-

DPR Minta Kasus Keracunan Makanan MBG di NTT Diusut Tuntas
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan kelalaian penyedia makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengakibatkan 215 siswa di Nusa Tenggara Timur mengalami keracunan massal. Nihayatul menegaskan bahwa kejadian tersebut bisa mencederai misi besar pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Jangan sampai program baik pemerintah tercoreng hanya karena kelalaian dalam pemilihan dan pengawasan menu makanan,” ujar Nihayatul kepada wartawan, Jumat, 25 Juli.
“Memberikan makanan sembarangan kepada siswa adalah bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi bangsa,” tegasnya.
Legislator dari Dapil Jawa Timur III itu juga meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas/ BGN) agar lebih serius, teliti, dan bertanggung jawab dalam mengawasi setiap menu yang akan dihidangkan kepada siswa, terutama dalam program bantuan makan bergizi. Menurut Nihayatul pengawasan harus dilakukan tidak hanya di NTT, tetapi juga di seluruh daerah penerima program serupa.
“Kami mendesak BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia makanan. Lakukan pengecekan menyeluruh ke daerah lain, jangan tunggu kejadian serupa terjadi. Ini soal keselamatan dan masa depan anak-anak kita,” kata perempuan yang akrab disapa Ninik itu.
Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar standar kualitas dan keamanan pangan benar-benar dijaga ketat. Ninik meminta sinergi antara pengelola MBG dengan BPOM dan pihak terkait untuk ditingkatkan.
“Program makanan bergizi adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai justru menjadi sumber penyakit karena lalai diawasi,” pungkasnya.
Diketahui, dalam dua hari terakhir, sedikitnya 215 siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami gejala keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG.
Insiden menyebar di dua wilayah, sebanyak 140 siswa SMPN 8 Kupang dan 75 siswa dari tiga sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Gejala yang dilaporkan mencakup mual, muntah, diare, pusing, dan gatal-gatal, hingga sejumlah siswa harus dilarikan ke berbagai rumah sakit di wilayah masing-masing.
-

Kembali Terjadi, Keracunan MBG Coreng Program Baik Pemerintah
GELORA.CO -Aparat penegak hukum didesak untuk mengusut tuntas dugaan kelalaian penyedia makanan MBG yang mengakibatkan 215 siswa di Nusa Tenggara Timur mengalami keracunan massal.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan kejadian tersebut sangat memprihatinkan dan mencederai misi besar pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Jangan sampai program baik pemerintah tercoreng hanya karena kelalaian dalam pemilihan dan pengawasan menu makanan. Memberikan makanan sembarangan kepada siswa adalah bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi bangsa,” tegas legislator asal Banyuwangi itu dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 25 Juli 2025.
Ninik, sapaan akrabnya, juga meminta Badan Pangan Nasional agar lebih serius, teliti, dan bertanggung jawab dalam mengawasi setiap menu yang akan dihidangkan kepada siswa, terutama dalam program bantuan makan bergizi.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan tidak hanya di NTT, tetapi juga di seluruh daerah penerima program serupa.
“Kami mendesak BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia makanan. Lakukan pengecekan menyeluruh ke daerah lain, jangan tunggu kejadian serupa terjadi. Ini soal keselamatan dan masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar standar kualitas dan keamanan pangan benar-benar dijaga ketat.
“Saya minta sinergi antara pengelola MBG dengan BPOM dan pihak terkait ditingkatkan. Program makanan bergizi adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai justru menjadi sumber penyakit karena lalai diawasi,” pungkasnya.
Dalam dua hari terakhir, sedikitnya 215 siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami gejala keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG.
Insiden menyebar di dua wilayah: 140 siswa SMPN 8 Kupang dan 75 siswa dari tiga sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya. Gejala yang dilaporkan mencakup mual, muntah, diare, pusing, dan gatal-gatal, hingga sejumlah siswa harus dilarikan ke berbagai rumah sakit di wilayah masing-masing
-

Kementerian Transmigrasi Serahkan 400 SHM di Sumba Timur
Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Transmigrasi menyerahkan 400 sertifikat hak milik (SHM) kepada warga transmigran di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (19/7/2025), setelah penantian selama 10 tahun terkait kejelasan status lahan yang mereka tempati.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyatakan penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari paradigma baru transmigrasi yang menempatkan Sumba Timur sebagai daerah penggerak pertumbuhan ekonomi baru.
“Sumba Timur merupakan kawasan yang sedang kami dorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kami telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,8 miliar untuk pembangunan rumah, jalan, sumur bor, sekolah, dan infrastruktur pendukung lainnya,” ujar Iftitah.
Ke depan, Kementerian Transmigrasi akan menurunkan 20 peneliti guna mengembangkan potensi pertanian, perikanan, peternakan, dan kelautan di wilayah tersebut.
“Bantuan ini bertujuan mendukung pembangunan kawasan transmigrasi secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan kehidupan sosial masyarakat,” tambahnya.
Bupati Sumba Timur Umbu Lele Pakweali menjelaskan perjalanan panjang pembangunan kawasan transmigrasi yang dimulai sejak 1994. Menurutnya, para transmigran telah memicu pertumbuhan dua wilayah utama—Melolo dan Lewa—yang berkembang menjadi lebih dari 30 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT).
Ia menekankan perlunya kesinambungan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
“Luas wilayah kami mencapai sekitar 7.000 km persegi dan angka kemiskinan berada di 28%. Oleh karena itu, dukungan dari Kementerian Transmigrasi sangat berarti,” ujar Umbu.
Penyerahan SHM ini diharapkan memperkuat kepastian hukum lahan, memacu investasi lokal, meningkatkan produktivitas lahan tidur, serta mendorong kemandirian ekonomi keluarga transmigran.
-

Mentrans: Investasi dan riset dongkrak ekonomi transmigrasi NTT
Sumba Barat Daya (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan salah satu kunci untuk mengentaskan kemiskinan di kawasan transmigrasi adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi.
Dalam kunjungan ke tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Sumba Timur, Sumba Barat Daya dan Sumba Barat pada Sabtu, Iftitah menyebut bahwa ketiga wilayah tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi sekitar 26-28 persen.
Menurutnya, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memiliki tiga strategi untuk membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan ini.
“Pertama, adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui investasi, kemudian hilirisasi dan industrialisasi,” ujar Iftitah di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Sabtu.
Ia menyebut dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan riset untuk menggali perekonomian di tiap wilayah. Kementrans akan mengirimkan sekitar 40 orang peneliti dari universitas terbaik di Indonesia untuk ketiga kabupaten tersebut.
Para peneliti akan melakukan pemetaan potensi wilayah apa saja yang cocok untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa menghadirkan investasi di tiga kabupaten tersebut.
Selain itu, Iftitah juga akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait pemberian insentif khusus terhadap ketiga kawasan transmigrasi tersebut.
“Mungkin perlu ada semacam insentif khusus. Apakah misalkan keringanan pajak atau misalkan relaksasi keuangan dan lain-lain. Itu nanti akan saya pikirkan dan saya tentu akan harus diskusikan dengan Menteri Keuangan,” katanya.
Lebih lanjut, strategi kedua untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Barat, kata Iftitah, banyak potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Menurutnya, saat investor masuk ke sektor pariwisata, maka banyak anak muda bisa terserap pada industri tersebut.
Strategi selanjutnya adalah menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan alam sekitar. Iftitah mengatakan kehadiran 40 peneliti mendatang diharapkan dapat mencari solusi adanya energi terbarukan di Nusa Tenggara Timur.
“Mudah-mudahan dengan bantuan para peneliti ini, kita bisa carikan solusi dengan energi terbarukan, menggunakan solar panel. Tadi saya lihat dari pesawat, sudah ada beberapa tempat yang menggunakan solar panel tersebut,” imbuh Iftitah.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Mentrans: Fasilitas dasar sekolah penentu mutu pendidikan transmigran
Sumba Barat Daya (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pentingnya pembangunan fasilitas pendidikan, terutama toilet karena menjadi dasar pendidikan kebersihan bagi anak-anak sejak usia dini.
Dalam peninjauan pelaksanaan rehabilitasi toilet dan pemugaran bangunan SD Bondo Kawona di kawasan transmigrasi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, pembangunan fasilitas pendidikan merupakan bagian dari program dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas dasar di kawasan transmigrasi.
“Kami ingin anak-anak transmigran tumbuh dengan standar pendidikan dan lingkungan yang sehat dan layak. Toilet bukan hanya fasilitas fisik, tapi bagian dari pembelajaran hidup bersih,” kata Iftitah.
Ia mengatakan wilayah SD Bondo Kawona merupakan salah satu kawasan transmigrasi prioritas di Sumba Barat Daya. Perbaikan meliputi rehabilitasi toilet dan pemugaran ruang belajar yang sebelumnya dalam kondisi rusak berat dan tidak layak digunakan.
Anggaran yang dialokasikan untuk setiap unit toilet sekolah mencapai Rp200 juta, termasuk untuk bangunan SMP Negeri 5 Kodi yang juga mendapat bantuan serupa. Total anggaran untuk rehabilitasi sekolah dan toilet di kawasan ini dialokasikan dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Transmigrasi.
“Kami mendapat banyak masukan dari dinas transmigrasi daerah bahwa banyak sekolah di kawasan transmigrasi, termasuk toilet dan ruang belajarnya, butuh direhabilitasi. Karena itu, tahun ini Kementerian Transmigrasi membantu perbaikan 940 unit sekolah di seluruh Indonesia, termasuk SD Bondo Kawona dan SMP 5 Kodi di Sumba Barat Daya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Kaka menyebut bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi merupakan bentuk dukungan nyata pada sektor pendidikan.
“Ini sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah kami, khususnya di kawasan transmigrasi,” ucap Kaka.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Menteri iftitah Serahkan 400 SHM ke Transmigran di Sumba Timur NTT
Sumba Timur –
Menteri Transmigrasi (Mentrans), Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyerahkan 400 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada 200 kepala keluarga di kawasan transmigrasi Desa Laindeha, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemberian sertifikat ini merupakan bagian dari program Trans Tuntas untuk memberikan kepastian hukum atas tanah transmigran.
“Tujuan utamannya sebenarnya adalah untuk memberikan sertifikat kepada 200 kepala keluarga dan 400 sertifikat yang kita bagikan,” kata Iftitah, Sabtu (19/7/2025).
“Tujuan dari pemberian sertifikat ini adalah bagian dari program Trans Tuntas, mereka sudah tinggal di sini sekitar 10 tahun, tapi belum mendapatkan sertifikat,” lanjutnya.
Dia menyebut setiap kepala keluarga akan mendapatkan dua sertifikat. Pertama sertifikat untuk lahan pekarangan dan satu lainya untuk lahan usaha.
Dengan begitu, Iftitah berharap sertifikat tersebut dapat digunakan oleh masyarakat sebagai akses modal usaha.
“Satu kepala keluarga kebagian dua sertifikat. Satu sertifikat pekarangannya dan satu sertifikat untuk lahan usahanya,” ucap Iftitah.
Tak hanya itu, Iftitah juga bakal menerjunkan 20 peneliti dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada untuk memetakan potensi unggulan wilayah transmigrasi di Sumba Timur.
“Mereka yang akan membantu masyarakat untuk memetakan kira-kira potensi yang terbaik agar tanahnya itu berhasil guna seperti apa. Apakah benar peternakan, bisa juga energi terbarukan atau perikanan atau sektor wisata dan lain-lain,” ujarnya.
Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat terhadap masyarakat transmigrasi di wilayahnya.
“Sumba Timur adalah salah satu dari 22 kabupaten/kota di NTT. Luasnya mencapai 7.000 km persegi, dan angka kemiskinan masih berada di 28 persen. Karena itu, kami sangat mengapresiasi perhatian Kementerian Transmigrasi, terutama dengan adanya dana tugas pembantuan sebesar Rp28,8 miliar,” kata Umbu Lili.
Dana tersebut digunakan untuk membangun rumah transmigrasi, Sarana Air Bersih (SAB), pipanisasi, perbaikan sarana sekolah, serta peningkatan jalan dan fasilitas umum lainnya.
(ond/azh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-

Mentrans serahkan 400 SHM kepada 200 transmigran di Sumba Timur
Kami akan terus mendampingi dan membangun kawasan transmigrasi menjadi pusat ekonomi baru
Sumba Timur (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyerahkan 400 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada 200 kepala keluarga di kawasan transmigrasi Desa Laindeha Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu.
Iftitah menyampaikan pemberian sertifikat ini merupakan bagian dari program Trans Tuntas guna memberikan kepastian hukum atas tanah transmigran.
“Saya cek, sudah 10 tahun belum mendapatkan (sertifikat), maka ada kewajiban moral kami untuk menyelesaikan yang sudah kami mulai dulu, yakni memberikan kepastian hukum atas tanah,” ujar Iftitah.
Ia menjelaskan setiap kepala keluarga akan mendapatkan dua sertifikat untuk lahan pekarangan dan satu sertifikat untuk lahan usaha. Mentrans berharap sertifikat tersebut dapat digunakan oleh masyarakat sebagai akses modal usaha.
Lebih lanjut, Iftitah mengatakan bahwa Kementerian Transmigrasi juga akan mengirimkan 185 orang peneliti yang terdiri dari 37 tim yang bertugas untuk mengalihkan potensi ekonomi dari Nusa Tenggara Timur. Khusus untuk Sumba Timur, akan hadir 20 orang yang terdiri dari empat tim.
Sumba Timur, kata Iftitah, memiliki potensi besar di sektor peternakan, pertanian, dan kelautan.
Ia menyebutkan investor asal Brasil telah menyiapkan sekitar 800 hektar lahan peternakan sapi di Melolo, Sumba Timur.
Iftitah mengatakan transmigrasi bukan hanya persoalan pindah tempat, tapi juga membuka peluang baru untuk kehidupan yang lebih baik.
“Kami akan terus mendampingi dan membangun kawasan transmigrasi menjadi pusat ekonomi baru,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Kementerian Transmigrasi juga memberikan bantuan sarana ibadah, fasilitas olahraga, dan bantuan produksi pertanian. Seluruh bantuan ini mendukung peningkatan kesejahteraan transmigran secara menyeluruh.
Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali mengatakan Sumba Timur memiliki pertanian, perkebunan dan peternakan.
Ia berharap Kementerian Transmigrasi dapat mendukung perbaikan di beberapa sektor wilayah, khususnya daerah transmigrasi.
“Harapannya adanya perbaikan di beberapa sektor wilayah khususnya di wilayah transmigrasi agar bisa tumbuh sehingga potensi meskipun nggak lebih bagus dari yang lain, tapi tetap bisa dikembangkan agar Sumba Timur lebih baik ke depan,” kata Umbu Lili.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

