Xcloud.id

kab/kota: Sumba

  • Awas Gempa & Tsunami! 3 Megathrust di RI Tinggal Tunggu Waktu ‘Pecah’

    Awas Gempa & Tsunami! 3 Megathrust di RI Tinggal Tunggu Waktu ‘Pecah’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Teuku Faisal Fathani tiba-tiba memberikan peringatan kepada masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap gempa dahsyat dan tsunami. Sebab, ada 3 zona Megathrust di Indonesia yang bisa ‘pecah’ sewaktu-waktu tanpa diprediksi.

    Teuku awalnya menjelaskan bahwa kondisi geografis Indonesia memang rawan bencana sebab berada di 3 lempeng aktif dunia yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik.

    “Negara kita berada sangat rawan terhadap bencana. Serta geotektonik yang berada di antara 3 lempeng aktif utama dunia sehingga mengimplikasikan ada tumpukan lempeng ini,” ungkap dia saat rapat kerja dengan DPR dikutip Minggu ((9/11/2025).

    Dari paparannya, dia menjelaskan Indonesia memiliki 13 zona Megathrust. Dari 13 zona tersebut, ada 3 yang rawan pecah yaitu Mentawai-Siberut dengan ancaman gempa M8,9, Selat Sunda dengan ancaman gempa M8,7 dan daerah Sumba dengan ancaman gempa M8,5.

    “Adalah zona sumber gempa aktif yang belum terjadi gempa besar dalam rentan waktu puluhan hingga ratusan tahun. Diduga kuat saat ini sedang terjadi proses akumulasi energi tektnokik yang dapat merilis gempa besar sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi,” bebernya.

    Selanjutnya berdasarkan data selama 2025 ini, telah terjadi secara signifikan 850 kali gempa yang dapat dirasakan. Data tersebut menunjukan bahwa ancaman gempa bumi di Indonesia adalah nyata dan selalu akan terjadi.

    Berikut Rinciannya :

    Januari-Oktober telah terjadi 35.832 gempa di Indonesia dengan rincian:

    Gempa kurang dari M5 35.645 kalii gempa
    Gempa lebih dari M5 187 kali gempa
    Gempa dirasakan dari total kejadian gempa sebanyak 850 kali gempa
    Gempa merusak sebanyak 21 kali gempa

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 3 Tiga Zona Megathrust di Indonesia Berpotensi Gempa Besar Nasional

    3 Tiga Zona Megathrust di Indonesia Berpotensi Gempa Besar Nasional

    Tiga Zona Megathrust di Indonesia Berpotensi Gempa Besar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani mengungkapkan bahwa terdapat zona megathrust di wilayah Mentawai, Selat Sunda, dan Sumba, yang belum mengalami gempa selama ratusan tahun.
    Hal tersebut disampaikan Teuku saat rapat bersama Timwas Penanganan Bencana DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Dia mengatakan Indonesia merupakan negara yang rawan bencana karena kondisi geografis, geologis, dan klimatologis yang sangat kompleks.
    Selain itu, wilayah Indonesia terletak pada pertemuan tiga
    lempeng
    aktif utama dunia. Oleh karena itu rawan terjadi tumbukan antarlempeng.
    “Atas tumbukan lempeng ini, maka wilayah Indonesia terdapat 13 segmen
    megathrust
    , dan diyakini bahwa megathrust pada nomor 4 di daerah Mentawai, nomor 7 di daerah Selat Sunda, dan nomor 10 di Sumba adalah zona sumber
    gempa
    aktif yang belum terjadi
    gempa besar
    dalam rentang waktu selama puluhan hingga ratusan tahun,” sambung Kepala
    BMKG
    yang baru dilantik ini.
    Menurut Teuku, diduga kuat tengah terjadi proses akumulasi energi tektonik pada tiga daerah tersebut.
    Dengan demikian, kata dia, gempa besar bisa saja terjadi di Mentawai, Selat Sunda, dan Sumba kapan pun.
    “Diduga kuat saat ini sedang terjadi proses akumulasi energi tektonik yang dapat merilis gempa besar sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi,” imbuh Teuku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamen ESDM: PLTMH di Sumba Timur buka peluang ekonomi baru

    Wamen ESDM: PLTMH di Sumba Timur buka peluang ekonomi baru

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menilai kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), membuka peluang ekonomi baru.

    “Akses energi bersih ini bukan hanya soal terang. Ini membuka peluang ekonomi baru,” ujar Yuliot, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

    Yuliot melihat PLTMH ini sebagai pemicu usaha produktif, seperti tenun ikat yang bisa dijahit lebih lama, pengerjaan produksi rumahan yang tak lagi tergantung matahari, dan kelas malam bagi anak-anak yang ingin mengejar pelajaran tambahan.

    “Wairara menjadi desa pertama di kawasan ini yang benar-benar merdeka dari kegelapan,” tutur dia.

    PLTMH Wairara berkapasitas 128 kW memanfaatkan aliran Sungai Pakuhuay. Dari sana, arus kecil yang tak mencolok kini mengalirkan listrik ke 105 sambungan, meliputi rumah tangga, sekolah, puskesmas, kantor kecamatan, kantor desa, hingga rumah ibadah.

    Dari sisi ekonomi energi, Yuliot menyampaikan pergeseran ini terasa nyata. Sebelumnya, ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menghabiskan hingga sekitar 62 ribu liter bahan bakar minyak (BBM) per tahun untuk wilayah tersebut.

    Kini, dengan energi air mikro, biaya produksi listrik dipangkas hingga sekitar 0,03 dolar AS per kWh. Selisih ini membuat kas desa dan kantong warga sedikit lebih lega.

    “Dari sisi geografis justru kalau kita pakai diesel itu 1 liter sekitar 20 ribu sampai di tempat. Kalau ini (PLTMH), kita tidak memerlukan diesel, justru ada kesinambungan. Kalau menggunakan diesel jam nyala itu kan juga terbatas. Kalau ini kan bisa 24 jam nyala sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Yuliot.

    Lebih lanjut, Yuliot juga menyampaikan PLTMH Wairara dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga merupakan bagian daripada penguatan perangkat desa.

    “Dengan adanya pengelolaan oleh BUMDes, justru perawatan terhadap PLTMH ini bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Nyalakan Harapan: Program Merdeka dari Kegelapan Terangi Pelosok Negeri

    Bahlil Nyalakan Harapan: Program Merdeka dari Kegelapan Terangi Pelosok Negeri

    Program Merdeka dari Kegelapan, hasil kerja sama Kementerian ESDM dengan PT PLN (Persero), menjadi wujud nyata pemerataan energi di Indonesia. Selain pemasangan listrik gratis, Bahlil juga meresmikan PLTMH Wairara (128 kW) di Sumba Timur, PLTMH Anggi I (150 kW), dan meletakkan batu pertama PLTMH Anggi II (500 kW) di Pegunungan Arfak.

    Bahlil kemudian berbagi kisah masa kecilnya di kampung tanpa listrik. “Kalau siswa nakal, tugasnya menjahit penghapus,” ujarnya sambil tertawa. “Itu kearifan lokal yang membentuk anak-anak tangguh. Dari situ lahir pemimpin, pengusaha, jenderal, orang besar.”

    Ia juga menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya pemerataan akses pendidikan dan teknologi. “Tujuannya sederhana,” katanya, “agar nanti mereka yang sukses tidak lupa dengan rakyat yang masih susah.”

    Sambil menatap anak-anak SD di hadapannya, Bahlil berkata pelan namun yakin, “Mungkin anak-anak dari 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum berlistrik ini, dua puluh atau tiga puluh tahun lagi akan jadi presiden, menteri, atau gubernur.”

    Pidatonya diakhiri dengan kalimat penuh makna: “Barang siapa yang menyelesaikan perkara kecil dengan baik, Tuhan akan memberinya perkara besar.” Saat matahari tenggelam di balik bukit, lampu-lampu di desa itu menyala satu per satu. Wajah-wajah warga memantulkan cahaya hangat. Program Merdeka dari Kegelapan bukan hanya proyek listrik, melainkan kisah harapan yang kini nyata di pelosok negeri.

  • Bahlil pacu rasio elektrifikasi di 3T, targetkan 100 persen pada 2029

    Bahlil pacu rasio elektrifikasi di 3T, targetkan 100 persen pada 2029

    Sekali lagi saya perintahkan, agar 2029 sampai 2030, semua desa, semua kelurahan, sudah harus ada listrik

    Minahasa, Sulut (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya memprioritaskan angka rasio elektrifikasi (RE) di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), dengan target pada 2029-2030 seluruh wilayah Indonesia sudah dialiri listrik.

    “Sekali lagi saya perintahkan, agar 2029 sampai 2030, semua desa, semua kelurahan, sudah harus ada listrik. Tidak boleh lagi kita biarkan anak-anak kita. Masa depan bangsa, tidak merasakan fasilitas yang layak untuk mereka bisa sekolah baik, bisa kesehatan baik, ya kemudian bisa ekonominya baik,” kata Bahlil di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu.

    Disampaikan Bahlil, hingga semester I tahun 2025, RE nasional mencapai 99,83 persen. Daerah-daerah 3T ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk membangun infrastruktur kelistrikan, mengingat masih banyak yang belum dialiri listrik.

    “Saya minta prioritaskan semua daerah-daerah 3T. Selesaikan dulu,” kata Bahlil.

    Khusus di Provinsi Sulawesi Utara, RE hingga akhir semester I tahun 2025 telah mencapai 99,40 persen, dengan hanya 0,60 persen rumah tangga yang belum menikmati listrik. Adapun Provinsi Papua Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masing-masing mencatat rasio elektrifikasi sebesar 89,80 persen dan 89,22 persen.

    Untuk Sulawesi Utara, Bahlil meminta untuk segera dituntaskan rasio elektrifikasi yang tersisa di tahun 2026.

    “Ada sekitar 11 atau 12 desa di Sulawesi Utara yang belum ada listriknya. Saya mau semuanya tahun 2026 selesai. Desember sudah harus selesai.Jangan sampai daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain, itu nasionalismenya kurang,” ucapnya lagi.

    Adapun pihaknya telah meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan untuk desa, yaitu Merdeka dari Kegelapan yang dipusatkan di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

    ‎”Ini sangat penting karena kehadiran negara dalam memberikan keadilan pemerataan terhadap energi. Ini adalah bagian terpenting yang telah dirumuskan oleh Bapak Presiden dalam Astacita,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam acara peresmian di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu.

    Program elektrifikasi yang menjadi fokus Presiden Prabowo ini mencakup tiga kegiatan, yakni Program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) di Minahasa, peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara berkapasitas 1 x 128 kilowatt (kW) di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta peresmian PLTMH Anggi Tahap I (1 x 150 kW) dan peletakan batu pertama PLTMH Anggi Tahap II (2 x 250 kW) di Pegunungan Arfak, Papua Barat.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kampung Halaman Ibu Presiden Prabowo Masih ‘Gelap’, Bahlil Pasang Listrik Baru

    Kampung Halaman Ibu Presiden Prabowo Masih ‘Gelap’, Bahlil Pasang Listrik Baru

    Bisnis.com, MINAHASA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meresmikan 112 rumah tangga yang menjadi penerima manfaat Program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Minahasa, Sulawesi Utara.

    Agenda tersebut dilakukan pada hari ini, Rabu (29/10/2025). Untuk diketahui, BPBL merupakan bagian dari proyek strategis ketenagalistrikan ‘Merdeka dari Kegelapan’ yang merupakan bagian dari bantuan elektrifikasi pemerintah.

    “Saya sebelum ke sini menghadap Bapak Presiden Prabowo dan kemudian saya melaporkan saya akan datang meresmikan beberapa listrik desa. Karena program listrik desa ini adalah program Bapak Presiden yang diperintahkan kepada kami. Saya bilang saya akan ke kampung [halaman] Bapak hari ini. Bapak Presiden tanya, ‘kapan?’, Malam ini juga saya Kampung Bapak,” ungkap Bahlil dalam acara peresmian tersebut.

    Minahasa, kecamatan Langowan merupakan daerah tanah asal kelahiran dari garis keturunan ibu Presiden Prabowo Subianto, Dora Marie Sigar.

    Seiring dengan itu, Bahlil menegaskan bahwa program elektrifikasi yang masuk dalam bagian listrik desa ini merupakan upaya kehadiran negara dalam memberikan pemerataan.

    “Indonesia sudah merdeka 80 tahun, masih ada 5.700 desa yang belum ada listrik 4.400 dusun yang belum ada listrik,” tuturnya.

    Momen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyapa warga yang mendapat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di kampung halaman ibu Prabowo Subianto, Kec Langowan, Sulawesi Utara / BISNIS-Afifah Rahmah

    Dalam catatan ESDM, realisasi program BPBL di Kabupaten Minahasa pada tahun 2023–2024 telah dirasakan oleh 20 rumah tangga, sedangkan tahun ini telah terealisasi 112 rumah tangga.

    Program BPBL juga ikut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara, dengan realisasi sambungan listrik bagi 1.000 rumah tangga (RT) pada 2023, 550 rumah tangga pada 2024, dan target 2.700 rumah tangga pada 2025.

    Paket program BPBL berupa Instalasi Listrik Rumah 3 titik lampu + 1 kotak kontak dan pemasangan, Pemerikasaan & Pengujian Instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), Penyambungan ke Jaringan PLN Biaya Penyambungan (BP) Pelanggan Daya 900 VA, dan Token Perdana Rp100.000.

    Secara nasional, realisasi program BPBL pada tahun 2024 sebesar 155.429 rumah tangga dan periode Januari-September 2025 sebanyak 135.482 RT telah terpasang dari target 215.000 RT sampai akhir 2025.

    Tak hanya itu, proyek strategis ini juga mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara dengan kapasitas terpasang 1 x 128 kilowatt (kW) di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dan peresmian PLTMH Anggi Tahap I berkapasitas 1 x 150 kW dan groundbreaking PLTMH Anggi Tahap II sebesar 2 x 250 kW di Pegunungan Arfak, Papua Barat.

  • Mentrans: Transmigrasi bisa entaskan kemiskinan lewat industrialisasi

    Mentrans: Transmigrasi bisa entaskan kemiskinan lewat industrialisasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, program transmigrasi yang kini telah bertransformasi memiliki relevansi untuk mengentaskan kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi agar penciptaan lapangan kerja semakin terbuka.

    “Sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini adalah untuk memberantas kemiskinan. Jadi itulah yang paling pokok kita ingin kembangkan,” kata Iftitah dalam program siniar (podcast) di Antara Heritage Center (AHC), Jakarta, Selasa.

    Iftitah mencontohkan kawasan transmigrasi Melolo, di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dulunya, persentase penduduk miskin di wilayah tersebut mencapai 32 persen.

    Namun semenjak adanya industrialisasi di dalam kawasan transmigrasi, Iftitah menyebut bahwa angka kemiskinan berhasil ditekan sebesar 5 persen menjadi 27 persen.

    Untuk diketahui, saat ini terdapat pabrik gula terpadu yang dikelola oleh PT Muria Sumba Manis (MSM) di kawasan transmigrasi Melolo. Menurut Kementerian Transmigrasi (Kementrans), industri gula di Melolo telah menyerap 3.500 tenaga kerja tetap, bahkan mencapai 6.000 orang ketika musim panen.

    Iftitah menilai, selama ini terjadi diskoneksi dalam proses investasi. Ketika industri mendapatkan lahan untuk produksi, namun di sisi lain tidak ada kewajiban yang bersifat mengikat agar memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi tenaga kerjanya.

    Maluku Utara mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 32 persen atau empat kali lipat dari target pertumbuhan nasional. Namun, ujar Iftitah, angka kemiskinan di wilayah tersebut masih tinggi.

    “Dari parameter pertumbuhan ekonomi makro, tertinggi ada di komponen ekspor dan investasi. Tetapi tidak membuka lebih banyak lapangan kerja, sehingga masyarakat itu banyak yang jobless,” kata dia.

    Iftitah menegaskan, industrialisasi harus bisa memberdayakan masyarakat lokal agar mereka memiliki pendapatan sehingga konsumsi rumah tangga akan terdorong dan ekonomi di daerah berputar.

    “Transmigrasi menyasar itu. Jadi kita tidak ingin masyarakat lokal terusir dari kampungnya sendiri akibat lahan yang dibutuhkan oleh industri,” jelas dia.

    Adapun program transmigrasi yang tengah dikembangkan Kementrans mengintegrasikan kekuatan sumber daya manusia dengan keunggulan industri seperti modal, teknologi, dan akses pasar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di daerah bisa tercipta.

    Pemerintah melalui Kementrans telah menjalin kerja sama dengan sejumlah investor luar negeri untuk mengembangkan kawasan transmigrasi, salah satunya investasi yang dilakukan oleh perusahaan Korea Selatan LX International senilai Rp1,2 triliun di kawasan transmigrasi Maloy-Kaliorang, Kalimantan Timur.

    Kementrans juga menjajaki kerja sama investasi dengan perusahaan benih asal Tiongkok, yakni Wuhan Guoying Seed Co., LTD, untuk membangun desa pariwisata berbasis industri pertanian di kawasan transmigrasi.

    “Yang dari Wuhan itu, sekarang sudah ada minatnya, tapi saya belum bisa menyebut angkanya (nilai investasi). Tapi yang pasti, mereka (Tiongkok) bersedia untuk menjadi off taker pembeli dari durian yang ada di kawasan transmigrasi Parigi Moutong, Sulawesi Tengah,” kata Iftitah.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG Bilang Gempa Megathrust RI Hanya Tunggu Waktu, Cek Zona Merahnya

    BMKG Bilang Gempa Megathrust RI Hanya Tunggu Waktu, Cek Zona Merahnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengingatkan masyarakat Indonesia agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa besar akibat Megathrust.

    Menurut BMKG, wilayah Indonesia memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana gempa dan tsunami. Hal ini karena Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire).

    BMKG menyatakan, ada dari 13 segmen Megathrust yang ‘mengepung’ wilayah Indonesia. Di antaranya, ada dua segmen yang memiliki potensi risiko tertinggi terhadap bencana gempa dan tsunami.

    Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono sudah memberikan peringatan bahwa gempa dari 2 zona Megathrust tinggal menunggu waktu.

    Masing-masing zona tersebut adalah Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut. Kedua zona itu sudah lama tidak mengalami gempa atau seismic gap, yakni berabad-abad. Biasanya, gempa besar memiliki siklus sendiri dalam rentang hingga ratusan tahun.

    Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 7 Mei 2025, gempa berkekuatan M5,2 yang mengguncang wilayah Nias Barat dikaitkan dengan Megathrust Mentawai-Siberut.

    Daryono mengungkapkan, gempa di Nias Barat merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

    “Murni gempa berpusat di zona Megathrust Mentawai Siberut,” kata Daryono, dikutip beberapa waktu lalu.

    Gempa Dahsyat Ancam Jawa Barat

    Secara terpisah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan perlunya sikap waspada terhadap dampak Megathrust untuk selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda.

    Para peneliti memperingatkan, energi yang terkunci di zona subduksi ini terus bertambah seiring waktu. Jika energi ini dilepaskan sekaligus, maka bisa menimbulkan dampak berupa gempa besar hingga magnitudo 8,7.

    Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa menjelaskan, pelepasan energi ini tidak hanya memicu guncangan kuat, melainkan juga menggerakkan kolom air laut dan membentuk tsunami besar.

    Mengacu pada hitungannya, jika Megathrust di wilayah Pangandaran pecah, maka gelombang tsunami setinggi 20 meter bisa terjadi dan menjalar ke berbagai wilayah, termasuk Banten, Lampung, bahkan sampai ke Jakarta.

    “Semua pesisir Banten akan terdampak, hanya saja tinggi tsunaminya berbeda-beda,” kata Rahma.

    Di kawasan pesisir Banten, tsunami diprediksi bisa mencapai ketinggian antara 4 meter hingga 8 meter. Sementara di pesisir Lampung, kata dia, seluruh wilayah yang menghadap Selat Sunda disebut akan terkena dampaknya.

    Untuk kawasan Jakarta, bencana tsunami diperkirakan mencapai pesisir utara dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,8 meter. Namun, waktu kedatangannya lebih lambat dibanding daerah lain. Tsunami diperkirakan baru tiba di Jakarta setelah 2,5 jam sejak gempa terjadi.

    “Kalau di selatan Jawa, tsunami sampai dalam waktu 40 menit, bahkan di Lebak hanya 18 menit. Tapi di Jakarta Utara, tsunami datang 2,5 jam setelah gempa,” jelas Rahma.

    Lantas, BRIN mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko Megathrust. Risiko Megathrust bukan hanya gempa dan tsunami, melainkan juga kerusakan infrastruktur, gangguan layanan dasar, dampak sosial ekonomi, hingga korban jiwa.

    Kapan Megathrust Hantam RI?

    Belum ada yang dapat memastikan kapan bencana alam besar tersebut akan terjadi, termasuk BMKG. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat bersiap menghadapi efek dari Megathrust di Indonesia.

    “Sebetulnya isu Megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),” ujar Dwikorita.

    Pembahasan mengenai isu Megathrust ini disebut BMKG memiliki tujuan untuk mitigasi, edukasi, persiapan, dan kesiapsiagaan dari seluruh masyarakat.

    Dwikorita melanjutkan, pihaknya sudah melakukan berbagai langkah antisipasi Megathrust. Pertama, menempatkan sensor-sensor sistem peringatan dini tsunami InaTEWS menghadap ke zona-zona megathrust.

    “InaTEWS itu sengaja dipasang untuk menghadap ke arah megathrust. Aslinya tuh di BMKG hadir untuk menghadapi, memitigasi Megathrust,” jelasnya.

    Kedua, edukasi terhadap masyarakat lokal dan internasional. Salah satu bentuk nyatanya adalah mendampingi pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan berbagai infrastruktur mitigasi, seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, hingga shelter tsunami.

    Selain itu, BMKG juga berkolaborasi dengan Indian Ocean Tsunami Information Center. Komunitas ini bertujuan buat mengedukasi 25 negara di Samudra Hindia dalam menghadapi gempa dan tsunami. “Kami edukasi publik bagaimana menyiapkan masyarakat dan pemda sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang menyebabkan tsunami,” kata dia.

    Ketiga, BMKG senantiasa mengecek secara berkala sistem peringatan dini yang sudah dihibahkan ke pemda.

    “Sirine [peringatan tsunami] harusnya tanggung jawab pemerintah daerah, hibah dari BNPB, hibah dari BMKG, tapi pemeliharaan dari pemerintah daerah, kan otonomi daerah. Ternyata sirine selalu kita tes tanggal 26 [tiap bulan], kebanyakan bunyi tapi yang macet ada,” bongkarnya.

    Keempat, BMKG berupaya terus menyebarluaskan peringatan dini bencana. Menurut Dwi, jika masyarakat harus siap, berarti harus ada penyebarluasan informasi. “Kami dibantu Kominfo,” tandas dia.

    Berdasarkan pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, berikut ini daftar 13 segmen Megathrust yang mengancam Indonesia:

    1. Megathrust Mentawai-Pagai dengan potensi gempa M8,9

    2. Megathrust Enggano dengan potensi gempa M8,4

    3. Megathrust Selat Sunda dengan potensi gempa M8,7

    4. Megathrust Jawa Barat-Jawa Tengah dengan potensi gempa M8,7

    5. Megathrust Jawa Timur dengan potensi gempa M8,7

    6. Megathrust Sumba dengan potensi gempa M8,5

    7. Megathrust Aceh-Andaman dengan potensi gempa M9,2

    8. Megathrust Nias-Simeulue dengan potensi gempa M8,7

    9. Megathrust Batu dengan potensi gempa M7,8

    10. Megathrust Mentawai-Siberut dengan potensi gempa M8,9

    11. Megathrust Sulawesi Utara dengan potensi gempa M8,5

    12. Megathrust Filipina dengan potensi gempa M8,2

    13. Megathrust Papua dengan potensi gempa M8,7.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendagri Minta Pemda Optimalkan Tujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

    Mendagri Minta Pemda Optimalkan Tujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan potensi kenaikan harga beras di daerah.

    Tito menjelaskan tujuh kanal penyaluran beras SPHP tersebut meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern.

    Menurut Tito, Pemda berperan dalam menjaga suplai dan harga beras di lapangan melalui jalur distribusi yang sudah disiapkan.

    “(Pemda) operasi rutinlah. Operasi yang dikerjakan tetap mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan oleh Bapak Mentan, Pak Menko Pangan, Pak [Dirut] Bulog, pengecer pasar rakyat,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    “Dan tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan salah satu usulan kepada Pemda untuk menggiatkan kepala pasar-kepala pasarnya,” sambungnya.

    Tito juga menekankan pentingnya sinergi dengan BUMN pangan seperti ID Food dan instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi kuat, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan. Selain itu, promosi beras SPHP oleh Perum Bulog serta jalur distribusi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ritel modern juga harus dimaksimalkan untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke masyarakat.

    “Nah, kemudian juga dilakukan operasi khusus. Operasi khusus ini dilakukan dengan prioritas di daerah yang katakanlah di atas 1% kenaikannya,” ujar Tito.

    Selain membahas stabilisasi beras, Tito juga menyinggung perkembangan inflasi nasional. Ia menyampaikan bahwa inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) September 2025 dibanding September 2024 tercatat sebesar 2,65%.

    Angka ini dinilai cukup baik dari sisi produsen maupun konsumen. Dua penyumbang utama inflasi adalah sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di antaranya emas perhiasan.

    “Harga emas naik 40% saat ini, tertinggi dalam sejarah, sehingga akhirnya mendongkrak semua, seluruh negara juga karena harganya naik, otomatis banyak yang beli emas, termasuk di Indonesia,” kata Tito.

    Untuk kelompok makanan, Tito menyoroti beberapa komoditas yang perlu diwaspadai, seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Adapun harga beras secara umum masih terkendali, namun tetap membutuhkan perhatian khusus di daerah-daerah yang mencatat kenaikan di atas 2%.

    “Yang perlu kita waspadai adalah harga-harga (beras)-nya mungkin di atas 2% lah. Nah, kalau di atas 2%, jadi hanya 8 kabupaten, (terdiri dari) Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, Sumba Tengah,” ungkap Tito.

    Sebagai informasi, Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

    Hadir secara langsung antara lain Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan serta para kepala daerah di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini secara daring.

    (akd/ega)

  • MBG & KopDes Merah Putih Masuk Daftar Program Strategis (PSN) Prabowo

    MBG & KopDes Merah Putih Masuk Daftar Program Strategis (PSN) Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masuk ke dalam program strategis nasional (PSN) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 (Permenko Perekonomian 16/2025) tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

    Untuk diketahui, beleid itu diteken oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan ditetapkan pada 24 September 2025.

    Adapun, perubahan beleid itu dilakukan dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025, sinkronisasi proyek atau program sesuai dengan pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025, dan sinkronisasi proyek atau program di bidang energi, pangan, dan air untuk mendukung target swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah

    “Perlu dilakukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional,” demikian bunyi beleid itu.

    Permenko Perekonomian 16/2025 menetapkan perubahan daftar PSN, termasuk dalam hal program yang mengalami penambahan daftar.

    Dalam beleid anyar itu tercantum bahwa program makan bergizi gratis (MBG), program sekolah rakyat, hingga program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih masuk ke dalam daftar program strategis nasional (PSN) era Prabowo—Gibran. Ketiganya merupakan program nasional.

    Selain itu, pemerintah juga memasukkan program digitalisasi pendidikan dan program pengentasan kemiskinan ke dalam PSN.

    Lebih lanjut, juga ada program pengelolaan sampah terpadu yang merupakan daftar proyek berpedoman pada Peraturan Presiden.

    Kemudian, pemerintah turut memasukkan program swasembada pangan, energi, dan air nasional Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel.

    Program ini termasuk pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP) berupa cetak sawah, pengembangan sawit, pengembangan peternakan, dan saranan pendukung lainnya. Nantinya, program ini dilakukan di provinsi Papua Selatan.

    Berikutnya, pemerintah menetapkan program revitalisasi tambak Pantura di sejumlah wilayah di provinsi Jawa Barat, yakni kabupaten Bekasi, kabupaten Karawang, kabupaten Subang, dan kabupaten Indramayu.

    Terakhir, ada program pengembangan budi daya udang terintegrasi (integrated shrimp farming) di kabupaten Sumba Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).