Xcloud.id

kab/kota: Sukoharjo

  • Telkomsel Kembali Gelar Program Pemberdayaan Desa, Ini Lokasinya

    Telkomsel Kembali Gelar Program Pemberdayaan Desa, Ini Lokasinya

    Jakarta –

    Telkomsel kembali menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) Baktiku Negeriku untuk memperkuat pembangunan nasional. Tahun ini program ini dilaksanakan di Desa Pampang, Gunung Kidul, Yogyakarta, serta di Desa Sukoharjo, Pacitan, Jawa Timur.

    “Program Baktiku Negeriku adalah langkah konkret Telkomsel untuk menjadikan desa lebih mandiri dan berdaya saing melalui digitalisasi. Kami percaya bahwa kunci sukses untuk memberdayakan desa adalah dengan menjalin sinergi antar pemangku kepentingan untuk menyediakan teknologi yang inklusif bagi masyarakat desa,” ungkap Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono dalam keterangan tertulis, Rabu (9/7/2025).

    Baktiku Negeriku memiliki tujuan meningkatkan daya saing, produktivitas, serta potensi masyarakat desa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar melalui perluasan serta pemerataan akses digital dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

    Program ini juga turut melibatkan berbagai perangkat desa dan komunitas setempat seperti BumKal (Badan Usaha Milik Kalurahan), PokDarWis (Kelompok Sadar Wisata), PokDaKan (Kelompok Pembudidaya Ikan), dan GaPokTan (Gabungan Kelompok Tani).

    Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, Masruroh menyampaikan pihaknya mengapresiasi inisiatif program Baktiku Negeriku dari Telkomsel. Program ini dinilai menjadi contoh konkret sinergi strategis antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendorong transformasi digital di desa.

    Menurutnya, program ini tidak hanya menghadirkan akses teknologi, tetapi juga membangun fondasi ekosistem desa wisata yang adaptif dan berdaya saing melalui integrasi digital, pelestarian kearifan lokal, dan penguatan potensi pariwisata.

    “Pendekatan kolaboratif seperti ini menjadi elemen penting dalam upaya mewujudkan pembangunan destinasi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan nasional di sektor pariwisata dan ekonomi digital,” ujar Masruroh.

    Adapun, program Baktiku Negeriku 2025 memiliki serangkaian aktivitas utama yang fokus memberdayakan dan mengakselerasi digitalisasi desa, yakni:

    Implementasi Integrated Farming Demonstration Plot, yakni sistem pertanian terpadu berbasis edukasi dan teknologi yang mencakup budidaya hortikultura, peternakan dan perikanan lokal.Pengelolaan Creative Tourism and Circular Economy yang memanfaatkan potensi alam, budaya, dan produk lokal sebagai daya tarik wisata berbasis pelestarian.Pembangunan Telkomsel Creative Digital Center di kedua desa sebagai pusat pelatihan literasi digital untuk mendorong peningkatan keterampilan masyarakat dalam menghadapi era transformasi teknologi.Rangkaian aktivitas selama tiga hari di tiap desa, mulai dari seminar seputar ketahanan pangan, ekonomi kreatif, transformasi digital, serta pemberdayaan komunitas bersama para pakar. Program ini juga menghadirkan kelas edukasi, kunjungan edukasi ke tempat-tempat usaha lokal, serta acara hiburan untuk warga.Employee Volunteering Program, kontribusi dari karyawan Telkomsel sebagai relawan yang menunjukkan komitmen Telkomsel dalam menciptakan dampak sosial berkelanjutan di tingkat komunitas.Informasi lebih lanjut mengenai program Baktiku Negeriku 2025, dapat diakses melalui laman resmi dan kanal media sosial baktikunegeriku.id, serta akun Instagram @baktikunegeriku.

    Sebelumnya, keputusan untuk melanjutkan program Baktiku Negeriku 2025 didasari oleh keberhasilan pelaksanaan program tahun 2024 di Desa Hegarmanah, Banten, dan Desa Air Sempiang, Bengkulu. Kedua desa tersebut mengalami peningkatan kualitas sosial dan ekonomi melalui kehadiran Digital Center, Smart Classroom, serta penyelenggaraan Integrated Farming Demonstration Plot dari program Baktiku Negeriku 2024.

    Di Desa Hegarmanah, kehadiran program Baktiku Negeriku turut meningkatkan jumlah wisatawan dari 595 menjadi 1.081 wisatawan hanya dalam empat bulan. Hingga Agustus 2024, tercatat pula pertumbuhan pendapatan desa sebesar 25%. Program ini juga meningkatkan keterampilan kerja masyarakat Hegarmanah hingga 80%, memperluas akses terhadap informasi digital sebesar 92%, serta meningkatkan pendapatan sebesar 21% dan partisipasi sosial sebesar 56%.

    Sementara di Desa Air Sempiang, program ini berhasil menarik kunjungan wisatawan hingga mengalami lonjakan signifikan dari 91 menjadi 1.145 wisatawan hanya dalam empat bulan. Dari sisi ekonomi, program ini berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan Desa Air Sempiang sebesar 2,9% pada September 2024. Serta meningkatkan keterampilan kerja masyarakat hingga 76%, memperkuat akses terhadap informasi digital sebesar 71%, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sebesar 40%, dan partisipasi sosial hingga 47% di Desa Air Sempiang.

    (prf/ega)

  • 72 Unit Mobil Sritex Disita Kejagung, Eks Pekerja Teriak Minta Tolong

    72 Unit Mobil Sritex Disita Kejagung, Eks Pekerja Teriak Minta Tolong

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset berupa kendaraan roda empat terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada PT Sri Rejeki Isman, Tbk (PT Sritex) dan entitas anak usaha.

    Penyitaan dilakukan oleh Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada hari Senin (7/7/2025) di Gedung Sritex 2 Sawah, Banmati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

    Disebutkan, ada 72 unit kendaraan roda empat. Kepala Pusat penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penyitaan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah kepada Sritex dan entitas anak usaha.

    Dalam keterangan resmi tertulis, Harli memaparkan, 10 dari 72 unit kendaraan itu saat ini telah disimpan/dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Barat dan Tangerang yang berada di Jl. Tmp. Taruna Nomor 41, Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten.

    “Guna diamankan, dipelihara dan dikelola. dengan ketentuan sewaktu-waktu jika di perlukan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan atau eksekusi agar yang bersangkutan wajib menyerahkan kembali barang titipan tersebut kepada Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS,” kata Harli, dikutip Rabu (9/7/2025).

    “Sedangkan 62 kendaraan lain untuk sementara masih dititipkan di Gedung Sritex 2, Sukoharjo, yang dijaga oleh 10 anggota TNI dan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo selagi proses pencarian tempat yang aman dan memadai,” tambah Harli.

    Harli menjelaskan, penyitaan dilakukan dengan berdasarkan sejumlah alasan, yaitu:

    • Benda atau surat yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana
    • Benda atau surat yang merupakan hasil dari tindak pidana
    • Benda atau surat yang secara langsung berkaitan dengan tindak pidana
    • Benda atau surat yang berada dalam penguasaan tersangka atau pihak lain, sepanjang relevan dengan perkara.

    Foto: Penyitaan 72 Unit Kendaraan Roda Empat Perkembangan Perkara Pemberian Kredit PT Sritex oleh Kejaksaan Agung pada pada Senin 7 Juli 2025 di Gedung Sritex 2 Sawah, Banmati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. (Dok. Kejagung)
    Penyitaan 72 Unit Kendaraan Roda Empat Perkembangan Perkara Pemberian Kredit PT Sritex oleh Kejaksaan Agung pada pada Senin 7 Juli 2025 di Gedung Sritex 2 Sawah, Banmati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. (Dok. Kejagung)

    Serikat Pekerja Teriak

    Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan kekhawatirannya terkait perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyeret Sritex. Sebab, saat ini, Sritex tengah dalam proses penanganan pailit.

    “Kami meminta Kejagung untuk tidak tidak memperluas penyitaan aset-aset yang dalam bundel pailit. Sitalah aset-aset pribadi tersangka, agar hak-hak kreditur termasuk hak pesangon pekerja tidak terancam hilang. Kasihan pekerja korban PHK yang tidak tahu apa-apa jadi korban,” kata Ristadi kepada CNBC Indonesia, Rabu (9/7/2025).

    “Semuanya (pekerja Sritex korban PHK efek pailit) ada 11.600 orang, dari 4 perusahaan group Sritex. Dengan total tagihan hak pesangon sekitar Rp960 miliar,” ucapnya.

    Belum lagi, imbuh dia, masih banyak eks pekerja Sritex yang di-PHK sebelum pailit, dan masih belum beres urusan pesangonnya sampai saat ini.

    “Korban PHK sebelum pailit dan hak pesangonya belum selesai yang terdata melapor 380 pekerja. Dulu itu dicicil, cicilan belum selesai keburu pailit. Ini hanya data yang melapor. Yang nggak lapor nggak terpantau karena pembayaran pesangon langsung ke korban PHK,” ungkap Ristadi.

    Minta Presiden Turun Tangan Langsung

    Ristadi pun meminta Presiden langsung menangani hal ini.

    “Kami meminta Presiden Prabowo turun langsung atau perintahkan menteri terkait agar bagaimana caranya Kejagung tidak menyita aset Sritex yang sudah masuk dalam daftar bundel pailit,” ujar Ristadi.

    “Kejagung supaya menyita aset-aset pribadi keluarga pemilik Sritex karena penyalahgunaan uang kredit digunakan bukan untuk kepentingan perusahaan, tapi pribadi dan keluarganya,” tukasnya.

    Sebagai informasi, pailit Sritex sebelumnya telah resmi inkracht setelah Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan kasasi Sritex terkait putusan pailit Pengadilan Niaga Semarang yang diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon.

    Sidang putusan kasasi Sritex diputuskan pada hari Rabu (18/12/2024) lalu.

    Mengutip laman MA, putusan kasasi Sritex dibacakan oleh Kedua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso. Dengan begitu, status pailit Sritex kini sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap

    “Amar putusan: tolak,” demikian bunyi putusan tersebut dikutip Kamis (19/12/2024).

    Foto: Penyitaan 72 Unit Kendaraan Roda Empat Perkembangan Perkara Pemberian Kredit PT Sritex oleh Kejaksaan Agung pada pada Senin 7 Juli 2025 di Gedung Sritex 2 Sawah, Banmati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. (Dok. Kejagung)
    Penyitaan 72 Unit Kendaraan Roda Empat Perkembangan Perkara Pemberian Kredit PT Sritex oleh Kejaksaan Agung pada pada Senin 7 Juli 2025 di Gedung Sritex 2 Sawah, Banmati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. (Dok. Kejagung)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kejagung Sita 72 Mobil di Kasus Sritex: Ada Alphard, Lexus hingga Mercy

    Kejagung Sita 72 Mobil di Kasus Sritex: Ada Alphard, Lexus hingga Mercy

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 72 kendaraan roda empat alias mobil dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit terhadap Sritex Group.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan puluhan mobil yang disita itu dilakukan di Gedung Sritex, Jawa Tengah.

    “Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus melakukan kegiatan penyitaan pada Senin 7 Juli 2025 di Gedung Sritex 2 Sawah, Banmati, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Selasa (8/7/2025).

    Harli menjelaskan dari 72 mobil itu terdiri dari beberapa merek otomotif seperti Subaru, Mercedes-Benz, Honda, Isuzu hingga Nissan.

    Adapun, merek mobil yang dominan disita yakni milik jenama otomotif asal Jepang yaitu Toyota. Berbagai tipe mulai dari Avanza, Vellfire, Crown hingga Alphard.

    Di samping itu, Harli mengungkap bahwa dalam penyitaan itu terdapat 10 mobil mulai dari Toyota Alphard, Mercedes-Benz Maybach hingga Lexus telah dititipkan di Rupbasan Kelas I Jakarta Barat dan Tangerang.

    “Bahwa terhadap kendaraan tersebut telah disimpan/dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara [Rupbasan] Kelas I Jakarta Barat dan Tangerang,” imbuhnya.

    Penitipan atau penyimpanan ini dilakukan agar puluhan mobil itu bisa dirawat atau dikelola dengan ketentuan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan atau eksekusi.

    Di samping itu, Harli juga mengungkap ada 62 kendaraan lain untuk sementara masih dititipkan di Gedung Sritex 2, Sukoharjo, yang dijaga TNI dan pegawai Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

    “Sedangkan 62 kendaraan lain untuk sementara masih dititipkan di Gedung Sritex 2, Sukoharjo, yang dijaga oleh 10 anggota TNI dan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo selagi proses pencarian tempat yang aman dan memadai,” pungkasnya.

  • Penyelewengan BBM Bersubsidi Masih Terjadi, Pemerintah Diminta Lakukan Ini – Page 3

    Penyelewengan BBM Bersubsidi Masih Terjadi, Pemerintah Diminta Lakukan Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui mendorong penguatan koordinasi lintas lembaga untuk melakukan penindakan tegas penyelewengan BBM bersubsidi di berbagai wilayah.

    “Penyelewengan BBM subsidi adalah pengkhianatan terhadap rakyat kecil. Subsidi ini ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk diperjualbelikan demi keuntungan pribadi,” kata dia dikutip dari Antara, Selasa (8/7/2025).

    Disampaikannya, salah satu kasus terbaru terjadi di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, yang mana masyarakat melaporkan dugaan pengalihan distribusi solar subsidi ke luar wilayah.

    Sementara itu, Bareskrim Polri mengungkap sedikitnya empat kasus besar penyalahgunaan solar subsidi sepanjang Mei hingga Juni 2025 di wilayah Bogor, Banjarmasin, Sukoharjo, dan Karawang, dengan total kerugian negara mencapai Rp84,5 miliar.

    Modus yang digunakan antara lain memodifikasi tangki kendaraan dan memalsukan barcode aplikasi MyPertamina.

    Menurut Alfons, situasi ini menunjukkan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi masih belum berjalan optimal.

    Ia menekankan bahwa penanganan kasus-kasus seperti ini tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja. Diperlukan koordinasi yang kuat dan menyeluruh antara badan usaha distribusi, pemerintah daerah sebagai pengawas lokal, serta aparat penegak hukum sebagai eksekutor penindakan.

     

  • Penghormatan terhadap beras lokal dari petani

    Penghormatan terhadap beras lokal dari petani

    Petani menggiling padi hasil panen di kawasan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (24/6/2025). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/nz.

    Penghormatan terhadap beras lokal dari petani
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 10:04 WIB

    Elshinta.com – Cadangan beras Pemerintah yang diakui saat ini mencapai 4 juta ton. Sebagian besar cadangan beras tersebut diisi oleh hasil produksi petani di dalam negeri.

    Sekitar 2,1 juta ton cadangan beras diperoleh dari serapan Perum Bulog saat panen raya berlangsung. Sisanya, sekitar 1,8 juta ton, merupakan cadangan yang diperoleh dari hasil impor.

    Dengan membaca pengalaman proses penyerapan gabah oleh Perum Bulog, yang menerapkan kebijakan pembelian gabah secara “any quality”, dapat dipastikan kualitas gabah yang diserap tidak akan memberikan kualitas yang terbaik.

    Itu sebabnya, penghormatan terhadap gabah yang dihasilkan petani menjadi hal penting untuk dilakukan.

    Di sisi lain, sekalipun ada pihak yang ingin menghapus predikat beras sebagai “komoditas politis”, kemudian ingin menggantinya menjadi “komoditas ekonomi”, namun jika dicermati fakta kehidupan, keinginan tersebut rupanya masih cukup sulit untuk diwujudkan.

    Beras masih menjadi kebutuhan pangan pokok sebagian besar warga bangsa, dan beras pun masih jadi penentu angka inflasi.

    Semua pihak juga menyadari bahwa beras merupakan komoditas yang penuh dengan misteri. Suatu saat, bangsa ini mampu memproklamirkan diri sebagai bangsa yang telah mampu meraih swasembada beras.

    Namun suatu waktu, semua terpaksa melakukan impor dengan jumlah yang sangat fantastis. Dari sinilah muncul pemikiran, swasembada beras yang dicapai mestinya swasembada beras berkelanjutan, bukan on trend.

    Pengalaman pada 2023/2024, terkait dengan turunnya produksi beras dengan angka cukup signifikan, mengajak semua pihak untuk merenungi tentang apa yang bakal terjadi bila beras dijadikan komoditas ekonomi biasa?

    Itu sebabnya, vonis beras sebagai komoditas politis masih harus disematkan, dan jangan coba-coba bermain-main dengan beras.

    Sebaiknya bangsa ini senantiasa tetap mengingat pesan Proklamator Bangsa, Bung Karno, pada sekitar 73 tahun lalu bahwa urusan pangan menyangkut mati dan hidupnya suatu bangsa.

    Sebagai bangsa yang telah terbiasa mengonsumsi beras, maka siapa pun yang diberi mandat oleh rakyat untuk menakhodai bangsa dan negara ini, jangan sekalipun tidak serius dalam mengelola beras.

    Artinya, seberat apa pun kondisi perekonomian bangsa yang tengah dihadapi, yang terkait dengan urusan ketersediaan beras tetap harus menjadi prioritas utama agar beras tetap terjaga dan terkendali dengan baik.

    Beras mesti selalu ada dan tidak boleh kurang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, harga beras di pasar tetap harus terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

    Anjloknya produksi beras mestinya tidak boleh terjadi, sekiranya Pemerintah telah sungguh-sungguh menerapkan pendekatan “deteksi dini” dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk dalam dunia perberasan di negeri ini.

    Ketersediaan berkelanjutan

    Dalam kaitan ini, utamanya saat tibanya panen raya padi yang dimulai pada Februari 2025, penting dipertanyakan, bagaimana kesiapan Pemerintah untuk membuat ketersediaan tetap berkelanjutan?

    Pengalaman buruk di masa lalu yakni panen raya di musim hujan, yang membuat petani kesusahan diharapkan sudah ada jalan keluar terbaiknya.

    Pada saat itulah bangsa ini memimpikan hadirnya Bulog sebagai lembaga pangan yang akan turun ke sawah untuk membeli gabah dan beras petani dengan harga wajar dan tidak merugikan petani.

    Bulog sebagai offtaker plat merah, sesuai dengan status barunya selaku lembaga otonom Pemerintah, akan all out menjalankan kiprahnya selaku pelindung petani.

    Dengan berbagai keterbatasan yang ada, terlebih bila panen berlangsung saat musim hujan, kualitas gabah yang dihasilkan petani kemudian dibeli oleh Bulog, pasti berasnya tidak akan sebagus penampakan beras impor.

    Kalau beras impor broken-nya rata-rata 5 persen, boleh jadi beras dalam negeri akan lebih dari 5 persen. Namun begitu, beras dalam negeri banyak dianggap lebih pulen dan lebuh disukai ketimbang beras impor.

    Disodorkan pada kondisi demikian, ke depan perlu ada gerakan perbaikan kualitas beras produksi dalam negeri, khususnya dalam soal penampakan.

    Di sinilah dibutuhkan adanya sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Bulog untuk sama-sama melakukan pembinaan terhadap petani. Selain itu, pelibatan organisasi petani seperti HKTI dan KTNA mutlak untuk dilibatkan.

    Penerapannya di lapangan, upaya perbaikan kualitas beras dalam negeri sebaiknya dikemas dalam bentuk gerakan dengan melepaskan diri dari pendekatan proyek.

    Hanya patut dicatat, sekalipun sudah dapat diprediksi kualitas beras yang diproduksi petani dalam negeri tidak akan lebih baik dibandingkan penampakan beras impor, namun dari sisi rasa dan kandungan gizi, beras dalam negeri jauh lebih unggul. Rasanya pulen dan bergizi.

    Itu sebabnya, menjadi sangat masuk akal bila bangsa ini harus memberi apresiasi terhadap petani dalam negeri yang telah berjuang keras menggenjot produksi padi setinggi-tingginya.

    Penghormatan ini layak disampaikan, mengingat para petani padi-lah yang telah bekerja keras selama kurang lebih 100 hari berkubang lumpur turun ke sawah.

    Bayangkan, jika tidak ada mereka. Siapa yang akan memberi makan masyarakat kota? Lalu, dari mana lagi bangsa ini akan memperoleh beras untuk konsumsi dan menyambung kehidupan?

    Bagi petani, panen raya merupakan peluang untuk dapat berubah nasib dan kehidupan. Petani optimistis, jika produksi meningkat cukup signifikan, maka penghasilannya akan naik, sehingga kesejahteraan hidupnya semakin membaik.

    Sayang, harapan ini kerap terkendala untuk bisa terwujud, mengingat setiap panen raya harga gabah di petani malah anjlok. Akibatnya, nasib petani susah untuk berubah.

    Akan tetapi, dengan adanya jaminan Pemerintah yang bakal menugaskan Bulog untuk menyerap dan membeli gabah/beras petani sebanyak-banyaknya dengan harga wajar dan tidak merugikan petani, maka harapan tersebut mulai mendekati kenyataan.

    Perum Bulog dituntut untuk dapat mewujudkannya, sekalipun bukan hal mudah untuk diraih.

    *) Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • Sah, Koperasi Merah Putih di 167 desa/kelurahan di Sukoharjo legal

    Sah, Koperasi Merah Putih di 167 desa/kelurahan di Sukoharjo legal

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Sah, Koperasi Merah Putih di 167 desa/kelurahan di Sukoharjo legal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 02 Juli 2025 – 16:23 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 167 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah telah berbadan hukum atau berakta notaris. Artinya seluruh koperasi yang dibentuk oleh pemerintah desa atau kelurahan dalam program Koperasi Merah Putih memenuhi legalitasnya untuk operasional per Juli ini.

    Hal tersebut dikatakan Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat penyerahan Akta Notaris dan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Auditorium Menara Wijaya, Selasa (1/7/2025).

    Menurut Etik, Program Koperasi Merah Putih di Sukoharjo terlaksana sesuai dengan target dari pemerintah pusat yakni Bulan Juli ini. Karena sifat modal usahanya adalah pinjaman pemerintah dengan jumlah yang besar, maka ada tanggung jawab pengembalian modal. Sehingga pelaksanaan kegiatan atau program kerja harus sangat transparan dan benar.

    “Tujuan utama dari program adalah menyejahterakan masyarakat sekitar, maka bidang usaha harus mendukung kegiatan ekonomi dari warga di masing-masing unit,” kata Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Rabu (2/7).

    Disebutkan Bupati, untuk pengelolaan koperasi yang baik, pengurus  bakal diberikan pembekalan dan pelatihan menejemen usaha dari pemerintah daerah melalui leading sector terkait.

    Termasuk cara pelaporan kegiatan dari pemanfaatan modal usaha. Memetakan potensi wilayah dan kebutuhan yang relevan dengan warga masyarakat. Sebab, keberadaan koperasi memang ditujukan untuk menopang kesejahteraan masyarakat di wilayah bersangkutan. “Harapan kami, program berjalan dengan baik dan mampu mengurangi angka kemiskinan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai bapak presiden,” tambahnya.

    Lebih lanjut Etik Suryani menyebutkan, pemerintah akan melakukan pengawasan berjenjang melalui satuan tugas (satgas), mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat.

    Turunnya SK Menteri dan akta badan hukum Koperasi Merah Putih secara teknis menandai dimulainya operasional, tetapi pemerintah daaerah masih melakukan verifikasi dan pendampingan jenis usaha sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pengurus Daerah INI Sukoharjo resmi dilantik, sudah lampaui target selesaikan legalitas KMP

    Pengurus Daerah INI Sukoharjo resmi dilantik, sudah lampaui target selesaikan legalitas KMP

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Pengurus Daerah INI Sukoharjo resmi dilantik, sudah lampaui target selesaikan legalitas KMP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 02 Juli 2025 – 16:36 WIB

    Elshinta.com – Kepengurusan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Cabang Sukoharjo resmi dilantik, Selasa (1/7/2025). Pelantikan berlangsung di Pendopo Graha Satya Praja Sukoharjo, dihadiri langsung oleh Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM.

    “Pelantikan INI menjadi momentum penting bagi penguatan peran dan tanggung jawab notaris yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat,” kata Etik Suryani dalam sambutannya. 

    Bupati menyampaikan, notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum. Untuk itu, dirinya berharap pengurus INI Kabupaten Sukoharjo mampu menjaga komitmen dan meningkatkan kualitas layanan, serta berkontribusi dalam pembangunan hukum dan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    “Sebagai bagian dari profesi yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, saya berharap pengurus yang baru saja dilantik dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh dedikasi, amanah, serta menjaga kode etik dan standar profesionalisme,” paparnya. 

    Etik menekankan, sinergi dan kolaborasi yang harmonis antara pengurus dan seluruh anggota harus tetap terjalin demi kemajuan organisasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Peran notaris sangat vital dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, termasuk dalam hal pendaftaran, pembuatan akta, dan dokumen legal lainnya. 

    Bupati mengingatkan bahwa tantangan di bidang hukum dan notariat semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan inovasi, peningkatan kompetensi, serta komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 

    “Saya berharap INI Kabupaten Sukoharjo dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas,” tuturnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Rabu (2/7). 

    Pengurus Daerah INI Kabupaten Sukoharjo Andhy Fauzi Barasa S.H., M.Kn mengatakan, setelah resmi dilantik pihaknya akan segera menggenjot program-program kerja yang telah disusun. Program kerja banyak di antara turun langsung ke masyarakat. Salah satunya adalah terkait Koperasi Desa Merah Putih yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami memberikan dukungan penuh pada program-program yang pemerintah laksanakan. Termasuk program yang dilaksanakan pemerintah daerah,” kata Andhy Fauzi Barasa. 

    Melalui kepengurusan baru, ia berharap dapat berjalan secara profesional dan dan sesuai visi misi. Sedangkan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu prioritas yang sudah dilaksanakan. Sebab pemerintah pusat telah memberikan amanat kepada notaris untuk segera melaksanakan pendirian akta Koperasi Desa Merah Putih. 

    “Pada bulan Juli ini rencananya akan diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi sebelum pelantikan dan pengukuhan ini, telah dilaksanakan penyerahan SK Menteri Koperasi Desa Merah Putih yang diterima Bupati Sukoharjo,” jelasnya. 

    Dikatakannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menargetkan 167 Koperasi Desa Merah Putih. Pihaknya bersyukur karena target selesai dan telah dilaksanakan penyerahan SK Menteri.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Nasib Duo Iwan Lukminto di Pusaran Korupsi Sritex

    Nasib Duo Iwan Lukminto di Pusaran Korupsi Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama bekas Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, terseret di pusaran korupsi. Penyidik telah memeriksanya berulang-ulang kali. Terakhir, Kejaksaan Agung (Kejagung) bahkan menyita uang senilai Rp2 miliar dari tangannya.

    Iwan Kurniawan Lukminto bersama Iwan Setiawan Lukminto adalah penerus trah bisnis keluarga Lukminto. Dia pernah menjabat sebagai komisaris dan direktur utama di emiten tekstil berkode SRIL. Iwan Kurniawan juga tercatat sebagai petinggi di sejumlah perusahaan milik Grup Sritex, raksasa tekstil asal Jawa Tengah, yang kini pamornya perlahan mulai redup.

    Soal kasus Sritex, Iwan telah membantah klaim penyidik tentang penggunaan uang kredit bank untuk pembelian aset non-produktif yang dilakukan kakaknya, Iwan Setiawan Lukminto (ISL). Iwan mengatakan bahwa bantahan itu juga telah disampaikan kepada penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI.

    “Setahu saya tidak ada. Kami sudah sampaikan juga di dalam,” ujar Iwan usai diperiksa di Kejagung, Senin (23/6/2025) lalu.

    Di samping itu, Iwan tercatat sudah empat kali diperiksa penyidik Kejagung. Iwan dicecar soal pengetahuan hingga perannya dalam pemberian kredit terhadap Sritex  Dalam pemeriksaan keempatnya, bos Sritex itu tiba sekitar 09.40 WIB. Kemudian, Iwan baru keluar pada 20.50 WIB dari Gedung Bundar Kejagung.

    “Hari ini agak lebih panjang, sekitar 24-25 pertanyaan,” imbuhnya waktu itu.

    Iwan mengaku pertanyaan kali ini berkaitan dengan jabatannya selaku Dirut PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex. “Masih tetap tentang operasional perusahaan, dan bagaimana memanage perusahaan setelah saya menjadi Dirut,” tegas Iwan.

    Di sisi lain, Iwan Kurniawan Lukminto pernah mengklaim karyawan Sritex tidak begitu merespons terkait dengan penegakan hukum kasus dugaan korupsi pemberian kredit.

    Sejauh ini, Iwan menekankan, proses hukum rasuah pemberian kredit itu belum berdampak pada hubungan antara dirinya dengan karyawan Sritex. “Selama ini tidak ada respons ya dari mereka dan kami menganggap karyawan-karyawan kami adalah keluarga besar kami,” ujar Iwan, dikutip Kamis (19/6/2025).

    Menurutnya, hubungan dirinya dengan karyawan Sritex masih baik-baik saja lantaran kasus pemberian kredit ini masih belum memperoleh putusan inkrah apakah merupakan perkara korupsi atau tidak. “Jadi ini kan masih belum bisa disimpulkan sebagai ada tidak pidana korupsi. Dari mereka pun tetap mendukung kita sebagai keluarga besar Sritex,” ujar Iwan.

    Geledah dan Sita Uang 

    Adapun penyidik Kejagung telah menyita uang tunai senilai Rp2 miliar di kediaman bos Sritex (SRIL), Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit Sritex.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan penyitaan itu dilakukan di rumah Iwan Kurniawan yang berlokasi di Surakarta pada Senin (30/6/2025).

    “Tim Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Jawa Tengah, di antaranya rumah saudara IKL di Surakarta,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

    Dia menjelaskan, uang dua miliar itu dipisahkan dalam dua kantong plastik bening dengan pecahan Rp100.000 senilai Rp1 miliar. Dari dua kemasan itu juga terdapat tulisan PT Bank Central Asia (BCA) cabang Solo tertanggal 20 Maret 2025 dan 13 Mei 2024.

    “Pack plastik bening berisi uang pecahan Rp100.000 senilai Rp1.000.000.000 tertuliskan PT Bank Central Asia, Tbk Cabang Solo,” tutur Harli.

    Selain itu, Kejagung juga turut menggeledah sejumlah tempat mulai dari rumah eks Direktur Keuangan Sritex berinisial AMS yang berlokasi di Sukoharjo. Dalam penggeledahan ini, penyidik telah menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

    Selanjutnya, penggeledahan juga dilakukan di kediaman Staf Keuangan Sritex berinisial CKN yang berlokasi di Surakarta. Namun, dalam penggeledahan itu tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana.

    Penggeledahan juga turut dilakukan di sejumlah perusahaan mulai dari PT Sari Warna Asli Textile Industry; PT Multi Internasional Logistic; dan PT Senang Kharisma Textile.

    “Terhadap barang tersebut, dimintakan persetujuan penyitaan ke pengadilan negeri setempat,” imbuhnya.

    2 Komisaris Bank Daerah 

    Sementara itu, Kejagung juga telah memeriksa dua belas saksi dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex (SRIL).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan dua dari 12 saksi yang diperiksa itu adalah Komisaris Bank Jawa Tengah (Jateng).

    “SP dan FXS selaku Komisaris Bank Jateng telah diperiksa sebagai saksi,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Jumat (27/6/2025).

    Selain itu, penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI juga telah memeriksa istri dari tersangka Iwan Setiawan Lukminto (ISL), Megawati selaku Dirut PT Griya Asri Sejahtera.

    Meski demikian, Harli tidak menjelaskan secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya mengungkap bahwa belasan saksi itu dilakukan untuk pemenuhan berkas perkara atas tersangka Iwan Setiawan Lukminto Cs.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkasnya.

    Berikut ini saksi kasus Sritex yang telah diperiksa Kejagung pada Kamis (26/6/2025) :

    1. IST selaku Staf Accounting PT Sritex.

    2. BU dari Direktur Utama PT Utama Bintang Erkonpersada.

    3. CKN selaku Staf Keuangan PT Sritex.

    4. HW selaku Pembuat Feasibility Study. PT Rayon Utama Makmur tahun 2009.

    5. SP selaku Komisaris Bank Jateng.

    6. FXS selaku Komisaris Bank Jateng.

    7. MIL selaku Direktur PT Wismatama Indah Makmur.

    8. RS selaku General Manager Sindikasi BNI tahun 2014.

    9. CAS selaku Petugas/Maker Operasional Kredit Bank BJB.

    10. HPY selaku Petugas/Maker Operasional Kredit Bank BJB Divisi Corporate Secretary.

    11. MR selaku General Manager Operasional Kredit Bank BJB.

    12. MGW selaku Istri Tersangka ISL dan Direktur Utama PT Griya Asri Sejahtera.

  • Kejagung Sita Uang Rp2 Miliar dari Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto!

    Kejagung Sita Uang Rp2 Miliar dari Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai Rp2 miliar di kediaman bos Sritex (SRIL), Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit Sritex.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan penyitaan itu dilakukan di rumah Iwan Kurniawan yang berlokasi di Surakarta pada Senin (30/6/2025).

    “Tim Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Jawa Tengah, di antaranya rumah saudara IKL di Surakarta,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

    Dia menjelaskan, uang dua miliar itu dipisahkan dalam dua kantong plastik bening dengan pecahan Rp100.000 senilai Rp1 miliar. 

    Dari dua kemasan itu juga terdapat tulisan PT Bank Central Asia (BCA) cabang Solo tertanggal 20 Maret 2025 dan 13 Mei 2024.

    “Pack plastik bening berisi uang pecahan Rp100.000 senilai Rp1.000.000.000 tertuliskan PT Bank Central Asia, Tbk Cabang Solo,” tutur Harli.

    Selain itu, Kejagung juga turut menggeledah sejumlah tempat mulai dari rumah eks Direktur Keuangan Sritex berinisial AMS yang berlokasi di Sukoharjo. Dalam penggeledahan ini, penyidik telah menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

    Selanjutnya, penggeledahan juga dilakukan di kediaman Staf Keuangan Sritex berinisial CKN yang berlokasi di Surakarta. Namun, dalam penggeledahan itu tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana.

    Penggeledahan juga turut dilakukan di sejumlah perusahaan mulai dari PT Sari Warna Asli Textile Industry; PT Multi Internasional Logistic; dan PT Senang Kharisma Textile.

    “Selanjutnya terhadap barang tersebut, dimintakan persetujuan penyitaan ke pengadilan negeri setempat,” pungkasnya.

  • Atasi Kemiskinan lewat Pendidikan, Pemprov Jateng Kucurkan Beasiswa Rp 17,2 Miliar untuk Anak Miskin Regional 28 Juni 2025

    Atasi Kemiskinan lewat Pendidikan, Pemprov Jateng Kucurkan Beasiswa Rp 17,2 Miliar untuk Anak Miskin Regional 28 Juni 2025

    Atasi Kemiskinan lewat Pendidikan, Pemprov Jateng Kucurkan Beasiswa Rp 17,2 Miliar untuk Anak Miskin
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengucurkan
    beasiswa
    senilai Rp 17,2 miliar untuk ribuan anak dari keluarga miskin guna menjamin keberlanjutan
    pendidikan
    di Jateng.
    Bantuan pendidikan tersebut diberikan karena Gubernur Jateng
    Ahmad Luthfi
    meyakini bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam mengentaskan
    kemiskinan
    .
    “Di Jawa Tengah, tingkat kemiskinan masih 9,58 persen. Namun, identitas masyarakat bukan hanya berasal dari sandang, pangan, dan papan, melainkan pendidikan sebagai pokok terpenting,” ujarnya melalui siaran pers, Sabtu (28/6/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri acara pelepasan angkatan V Sekolah Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo, Sabtu.
    Pada 2025,
    Pemprov Jateng
    telah menyalurkan beasiswa bagi anak tidak sekolah (ATS) yang mencakup 1.100 anak putus sekolah atau rentan putus sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB).
    Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 2,2 miliar. Setiap anak menerima bantuan senilai Rp 2 juta. Adapun penerima beasiswa terdiri dari 200 siswa SMA, 893 siswa SMK, dan 7 siswa SLB.
    Selain itu, beasiswa juga diberikan kepada 15.000 siswa dari keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan personal peserta didik dengan total anggaran mencapai Rp 15 miliar.
    Sasaran penerima beasiswa tersebut meliputi 6.000 siswa SMA, 7.000 siswa SMK, dan 2.000 siswa SLB.
    Menurut Luthfi, langkah ini merupakan bagian dari pendekatan sistemik yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
    Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jateng itu juga telah memberikan arahan langsung kepada seluruh kepala daerah di Jateng untuk mendukung inisiatif serupa di daerah masing-masing.
    “Kami memberikan direktif kepada seluruh jajaran bupati dan wali kota untuk mendukung program ini. Jika pendidikan anak-anak kita terjamin, maka secara tidak langsung pengangguran terbuka bisa ditekan,” jelas Luthfi.
    Ia menegaskan bahwa pendidikan yang layak akan membuka peluang kerja dan mengurangi beban sosial ekonomi di masa depan.
    “Begitu seseorang punya pendidikan yang memadai, maka dia memiliki bekal keterampilan dan kesempatan kerja yang lebih baik. Hal ini adalah kunci untuk menekan kemiskinan secara berkelanjutan,” tandas Luthfi.
    Dalam acara pelepasan para siswa, Luthfi mengajak 101 lulusan SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo agar tidak takut bermimpi besar.
    “Saya anak petani, dulu (makan) telur satu dibagi enam. Namun, saya bisa jadi gubernur. Kalian pasti bisa lebih dari saya,” ucapnya.
    Dalam kesempatan itu, Luthfi menyaksikan pelepasan 101 siswa dari berbagai daerah di Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Madiun Raya. Seluruh siswa tersebut berasal dari keluarga kurang mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (desil 1).
    Meski berasal dari latar belakang prasejahtera, para siswa ini berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Sebanyak 85 siswa diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik, 7 siswa di perguruan tinggi luar negeri, 7 siswa di perguruan tinggi swasta ternama, dan 2 siswa di politeknik.
    Salah satu kisah datang dari Esa, siswa asal Purworejo, anak tunggal dari ibu
    single parent
    , yang telah diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada jurusan Proteksi Tanaman.
    “Sekarang sedang proses daftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar bisa lanjut kuliah dengan beasiswa,” katanya.
    Kisah inspiratif juga datang dari Daffa Aziz Firmansyah asal Cilacap. Putra seorang petani yang kini menderita strok ini mencuri perhatian karena berhasil diterima di 14 universitas luar negeri, termasuk University of Sydney, Monash University, dan Nanyang Technological University (NTU).
    Melihat pencapaian putranya, ibu Daffa, Suwarti, hanya bisa bersyukur. Sebagai petani, ia tidak pernah mengira buah hatinya mampu melanjutkan pendidikan, bahkan diterima di perguruan tinggi luar negeri.
    Menanggapi prestasi para siswa, Luthfi menekankan bahwa tidak semua orang mampu mengubah garis kemiskinan secara instan.
    Namun, ia percaya bahwa melalui pembiayaan dan pemberian beasiswa, anak-anak dari keluarga prasejahtera kini dapat mengakses pendidikan bermutu dan menunjukkan prestasi.
    “
    Beasiswa
    ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara pemprov, pemerintah daerah (pemda), dan masyarakat. Kita berupaya memangkas kemiskinan dari sektor pendidikan,” ujar Luthfi.
    Senada dengan Luthfi, Ketua CT Arsa Foundation Anita Ratnasari Tanjung menyatakan bahwa sekolah ini lahir dari semangat untuk memutus rantai kemiskinan.
    “Cikal bakal kami dari tsunami. Kala itu, kami menyekolahkan anak-anak asal Aceh dan Medan. Kemudian pada 2010 kami mulai mendirikan sekolah. Saat ini, sudah berdiri 147 sekolah dan masjid. Atas dasar itu, CT Arsa ditunjuk sebagai percontohan sekolah rakyat,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.