Xcloud.id

kab/kota: Sukoharjo

  • Jejak Wakidi Calo Bus di Terminal Tirtonadi Solo, Kini Disebut Jadi Mulyono Teman Jokowi

    Jejak Wakidi Calo Bus di Terminal Tirtonadi Solo, Kini Disebut Jadi Mulyono Teman Jokowi

    GELORA.CO – Mencari jejak Wakidi calo bus di Terminal Tirtonadi Solo yang mendadak disorot lantaran kini disebut menjadi Mulyono teman Jokowi alumni UGM.

    Isu soal Mulyono, teman kuliah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), yang disebut-sebut pernah menjadi calo tiket bus di Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, ramai diperbincangkan.

    Namun, hasil penelusuran TribunSolo.com menunjukkan tidak ada bukti yang menguatkan tudingan tersebut.

    Pernyataan soal keterlibatan Mulyono sebagai calo pertama kali diungkapkan pengacara asal Solo, M. Taufiq, melalui kanal YouTube Muhammad Taufiq & Partners Law Firm, Minggu (27/7/2025).

    Dalam video tersebut, ia menyebut ada sosok bernama Wakidi yang diduga sebagai calo di Terminal Tirtonadi.

    “Saya sudah investigasi, menghubungi pentolan Terminal Tirtonadi. Singkat kata, yang bersangkutan namanya Wakidi, bukan Mulyono. Dia itu calo tiket,” ujar Taufiq didampingi rekannya, Andhika mengutip Tribun Solo.

    Namun, saat TribunSolo.com mencoba menelusuri langsung ke lapangan, hasilnya nihil.

    Sejumlah pekerja di Terminal Tirtonadi, mulai dari agen bus, porter, tukang ojek, hingga pedagang, tak mengenali sosok bernama Wakidi ataupun Mulyono, termasuk saat diperlihatkan foto yang dimaksud.

    Umar Sahid (70), salah satu agen bus senior di Terminal Tirtonadi, mengaku tidak pernah melihat sosok Mulyono ataupun Wakidi di lingkungan terminal.

    “Dereng nate (belum pernah melihat), nggak kenal i,” ucapnya saat ditemui TribunSolo.com di area agen PO Bus Gunung Mulia.

    “Kalau (pekerja) agen-agen itu terdaftar, nama-namanya kenal semua. Tapi kalau Wakidi itu saya belum tahu,” tambahnya.

    Sahid menegaskan bahwa praktik calo tiket di terminal sudah lama diberantas oleh pengelola terminal.

    “Dulu ada memang yang nggak pakai seragam tapi ya nggak tahu nama-namanya. Ya sekitar tahun 1983–1984-an,” ungkap Sahid.

    “Kalau sekarang sudah nggak ada, udah lama disingkirin semua,” tambahnya.

    Hal serupa disampaikan Sambungan Tampubolon (65), agen bus lainnya di Terminal Tirtonadi.

    Ia juga tidak pernah mengenal Mulyono atau Wakidi.

    “Tidak pernah, tidak pernah itu. Cuma ngakunya dia kerja di Terminal,” katanya.

    “Pak Taufiq juga sempat ke sini. Cuma memang tidak ada (orang yang dimaksud),” sambungnya.

    Sambungan menekankan bahwa pengelola Terminal Tirtonadi sudah lama menertibkan calo.

    “Di sini sudah tidak ada calo, positif. Sudah lama, di sini kan juga ada organisasinya, komunitasnya kan ada,” jelasnya.

    Sebagai informasi, penertiban calo tiket bus ilegal di Terminal Tipe A Tirtonadi sudah dilakukan sejak 2018.

    Saat ini, seluruh pekerja terminal tergabung dalam berbagai paguyuban, seperti paguyuban agen bus, porter, pedagang, ojek, hingga taksi.

    Mereka semua dibekali kartu identitas resmi yang diperbarui setiap tahun, sebagai bagian dari sistem pengawasan dan profesionalisme.

    Dengan sistem yang tertib ini, keberadaan calo ilegal di Terminal Tirtonadi bisa dipastikan sudah tidak ditemukan lagi.

    Sosok Mulyono

    Nama Mulyono mencuri perhatian dalam acara peringatan 45 tahun angkatan 1980 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), di Aula Integrated Forest Farming Learning Center, Sleman, DI Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025).

    Presiden ketujuh RI, Jokowi, bertemu dengan salah satu peserta reuni bernama Mulyono. 

    Nama itu sontak mengundang tawa dari para peserta karena merupakan nama kecil Jokowi semasa kanak-kanak.

    Menanggapi celetukan soal “Mulyono”, Jokowi yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM itu hanya tersenyum dan melontarkan gurauan.

    Mulyono sendiri mengaku asal Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Ia mengaku satu kampus dengan Jokowi.

    “Yang jelas nama saya Mulyono, kalau Pak Jokowi kan saya tahunya Pak Joko Widodo. Pernah sama-sama kuliah, satu kampus, ngobrol gitu,” kata Mulyono ditemui wartawan di sela-sela acara itu.

    Ia menyebut masuk UGM tahun 1980, lulus 1987.

    Ia mengatakan Jokowi lulus lebih cepat, lantaran nilai-nilai mata kuliah Jokowi lebih bagus daripada miliknya.

    Sehingga, Jokowi bisa lulus dua tahun lebih cepat darinya.

    Wawancara Mulyono bersama wartawan viral, setelah ia mengatakan di eranya kuliah, tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan UGM.

    “Waktu itu tidak ada jurusan. Kalau saya skripsi ambil manajemen ekonomi,” kata Mulyono.

  • Pangan kuat, negara berdaulat

    Pangan kuat, negara berdaulat

    Petani memilah jerami hasil giling padi saat panen di kawasan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (24/6/2025). Menurut data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat pada triwulan satu 2025 sebesar 4,96 persen year on year (yoy) lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 4,87 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong panen raya padi pada bulan Maret dan April. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/nz.

    Pangan kuat, negara berdaulat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 28 Juli 2025 – 07:28 WIB

    Elshinta.com – Ketika Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo menutup sambutannya dalam acara penganugerahan inovasi benih dan bibit beberapa waktu lalu, satu kalimat sederhana namun menggugah dilontarkannya bahwa “Pangan kuat, negara berdaulat.”

    Pernyataan ini bukan sekadar slogan. Namun mencerminkan visi besar tentang betapa pentingnya kemandirian pangan dalam menjamin kedaulatan dan stabilitas sebuah negara.

    Pangan yang kuat berarti kemampuan bangsa untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri, tanpa ketergantungan berlebih terhadap impor.

    Ketika ketahanan ini dibangun secara sistematis dan berkelanjutan, negara tidak hanya mampu menjaga kestabilan harga, tetapi juga mampu mengantisipasi krisis global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    Kemandirian pangan memungkinkan negara menjaga kendali atas kebijakan pangannya sekaligus menjadi fondasi bagi tercapainya kedaulatan pangan.

    Ini sebuah kondisi ketika negara mampu secara mandiri mengatur sistem pangannya, menjamin hak rakyat atas pangan, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan sistem pangan berbasis kearifan lokal.

    Peringatan ini sesungguhnya telah disuarakan jauh sebelumnya oleh Bung Karno. Sang Proklamator pernah menyatakan bahwa urusan pangan adalah soal hidup dan matinya sebuah bangsa. Hari ini, bangsa ini melihat betapa relevan dan visionernya peringatan itu.

    Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) bahkan telah berulang kali mengingatkan dunia akan ancaman krisis pangan global, terutama pascapandemi COVID-19 yang mengguncang sistem produksi dan distribusi pangan dunia.

    Faktor-faktor seperti perubahan iklim ekstrem, ledakan jumlah penduduk, hingga konflik sosial dan bencana kemanusiaan semakin memperkuat urgensi kita untuk bersiap dan berbenah.

    Sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia, Indonesia tidak boleh lengah. Ambisi untuk menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045 tidak akan tercapai bila cadangan pangan nasional tidak diperkuat.

    Salah satu strategi krusial adalah memastikan cadangan pangan pemerintah tetap aman dan dikelola secara profesional.

    Indonesia patut belajar dari pengalaman dua tahun lalu, ketika cadangan beras pemerintah menipis drastis. Situasi itu menunjukkan ada yang tidak beres dalam tata kelola cadangan pangan.

    Perum Bulog sebagai operator pun dipertanyakan kapasitasnya dalam merespons kebutuhan negara akan cadangan pangan strategis.

    Apakah persoalannya hanya soal manajemen? Ataukah ada beban keuangan yang mengganggu fokus institusi ini dalam menjalankan fungsinya?

    Masalah seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Ketika tata kelola cadangan beras saja belum optimal, belum lagi tantangan produksi dalam negeri yang mulai melemah, serta daya beli petani yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi, maka sudah saatnya semua pihak bersinergi mencari solusi sistemik, bukan sekadar tambal sulam.

    Di sinilah peran Badan Pangan Nasional menjadi sangat strategis. Sesuai amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2021, lembaga ini mengemban tanggung jawab besar dalam urusan pangan nasional.

    Sukses pelaksanaan

    Badan Pangan Nasional harus menjadi penggerak utama, merancang Grand Desain Pencapaian Kedaulatan Pangan yang dilengkapi roadmap dan tahapan teknokratik partisipatif.

    Namun desain yang baik tidak cukup tanpa pelaksanaan yang kuat. Karena itu, prinsip “Sukses Perencanaan sama dengan Sukses Pelaksanaan” harus menjadi mantra dalam setiap tahapan kerja.

    Untuk itu, dibutuhkan kepemimpinan dengan komitmen tinggi dan kompetensi mumpuni, bukan sekadar mengulang retorika lama yang belum menyentuh akar persoalan.

    Menariknya, saat ini juga sedang berkembang wacana strategis dari Presiden Prabowo mengenai transformasi kelembagaan Perum Bulog, dari Badan Usaha Milik Negara menjadi lembaga otonom pemerintah.

    Gagasan ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengembalikan Bulog ke marwah aslinya: sebagai alat negara dalam menjaga stabilitas pangan, bukan sekadar entitas bisnis.

    Selama 36 tahun, Bulog pernah berfungsi sebagai lembaga pemerintah non-departemen. Ketika status itu hendak dikembalikan, artinya negara tengah merajut kembali kepercayaan pada mekanisme negara dalam urusan pangan.

    Namun, perubahan ini harus segera dirumuskan secara tepat melalui regulasi yang jelas agar Bulog dapat langsung melaksanakan fungsi-fungsi strategisnya di lapangan.

    Jika ditelisik lebih dalam, kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 memiliki tiga elemen penting mencakup hak negara dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri, jaminan hak rakyat atas pangan, serta hak masyarakat menentukan sistem pangan sesuai potensi lokal. Ketiganya adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan.

    Sayangnya, hingga kini Indonesia belum mampu mewujudkan swasembada pangan secara utuh. Yang ada baru swasembada beras, itu pun fluktuatif, tergantung pada musim dan cuaca.

    Jagung, kedelai, gula, bawang putih, hingga daging sapi masih kita impor. Sementara pengertian pangan menurut UU sangat luas mencakup seluruh produk pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, baik olahan maupun segar, termasuk air dan bahan tambahan pangan.

    Ketahanan pangan di negeri ini juga sedang diuji. Ketersediaan mengalami penurunan, sementara harga di pasar melonjak tanpa kendali. Pemerintah tampak kesulitan menstabilkan harga.

    Padahal, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan dalam jumlah, mutu, dan akses yang aman, bergizi, terjangkau, serta tidak bertentangan dengan budaya dan agama masyarakat. Ini bukan perkara sederhana.

    Begitu pula dengan kemandirian pangan, yang diartikan sebagai kemampuan negara memproduksi pangan dari dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara bermartabat.

    Sayangnya, hingga kini, kemandirian pangan masih terasa sebagai wacana yang lebih sering menjadi hiasan pidato, ketimbang realitas yang bisa dibuktikan di lapangan.

    Jika swasembada, ketahanan, dan kemandirian pangan masih belum dicapai, tentu terlalu jauh membicarakan kedaulatan pangan sebagai tujuan akhir.

    Maka langkah terbaik adalah menjadikan ketiga fondasi tersebut sebagai pijakan menuju cita-cita besar itu.

    Dengan memperkuat sinergi antarinstansi, merombak sistem kelembagaan seperti Bulog, dan menyusun kebijakan pangan berbasis data dan kearifan lokal, bukan tidak mungkin Indonesia akan berdiri tegak sebagai negara yang benar-benar berdaulat secara pangan.

    Kedaulatan pangan bukan sekadar target pembangunan, tetapi hak hidup seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam semangat itulah, kita perlu bergerak bersama. Karena pangan kuat, berarti negara berdaulat.

    Sumber : Antara

  • Rekan Jokowi Alumni Kehutanan UGM Cerita Skripsi Ambil Ekonomi, Kok Bisa?

    Rekan Jokowi Alumni Kehutanan UGM Cerita Skripsi Ambil Ekonomi, Kok Bisa?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar acara reuni ke-45 angkatan 1980 di Sleman, Yogyakarta

    Dalam acara reuni ini, turut hadir mantan Presiden Jokowi Widodo sebagai salah satu alumni.

    Kehadirannya di acara ini membuatnya juga turut menyapa rekannya yaitu Mulyono.

    Sebelumnya, nama Mulyono sempat menjadi perbincangan karena disebut-sebut sebagai nama kecil Jokowi.

    Mulyono pun mendapatkan kesempatan untuk berbicara langsung dengan awak media.

    Di kesempatan ini, ia mengungkap satu fakta menarik terkait UGM yang dulunya disebut belum punya jurusan.

    “Saya satu angkatan dengan Pak Jokowi. Masuk tahun 1980. Dulu belum ada pembagian jurusan, saya skripsinya ambil ekonomi manajemen,” ujar Mulyono kepada wartawan.

    Pria asal Sukoharjo ini menyebutkan bahwa Jokowi semasa kuliah dikenal sebagai pribadi yang sederhana namun tetap bersahabat.

    “Orangnya biasa saja, kalem. Tapi selalu ingat teman. Bahkan setelah jadi wali kota pun masih nyapa saya, bilang, ‘Mas Mul, yuk ke sini’,” ujarnya.

    Lebih jauh, Mulyono menyebut Jokowi sebagai salah satu mahasiswa yang lulus lebih dulu darinya.

    Mulyono menegaskan bahwa meskipun tak pernah melihat langsung ijazah Jokowi, namun ia bisa memastikan bahwa keduanya memang benar-benar kuliah bareng di Fakultas Kehutanan UGM.

    “Pak Jokowi lulus lebih cepat dari saya. Saya wisuda Februari 1987, sementara beliau 1985. Nilainya juga lebih bagus. Kita kuliah bareng, saya saksi hidupnya,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kisah Evan Basith Peraih Adhi Makayasa: Sederet Penghargaan dan Rasa Haru Orang Tua

    Kisah Evan Basith Peraih Adhi Makayasa: Sederet Penghargaan dan Rasa Haru Orang Tua

    Liputan6.com, Jawa Tengah Gunung tidak perlu pindah untuk membuktikan tingginya, begitu pula Evan Basith Reswara. Dari sebuah dusun kecil di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, putra seorang bintara Polri ini membuktikan bahwa tekad dan prestasi mampu menerobos batas-batas kebiasaan.

    Lahir di Sukoharjo pada 31 Agustus 2003, Evan tumbuh besar di Dusun Mangkubumen, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura. Dia adalah anak dari pasangan Dwi Agung Nugroho dan Irawati. Sang ayah, Aiptu Dwi Agung Nugroho, merupakan personel aktif Polri yang saat ini menjabat sebagai Ps Komandan Peleton (Danton) 5 Kompi 1 Batalyon B Satbrimob Polda DIY.

    Meski berasal dari keluarga dengan latar belakang kepolisian, Evan memilih jalur berbeda yaitu di militer udara. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Pradita Dirgantara, sekolah yang dikenal mencetak calon-calon pemimpin muda di bidang kedirgantaraan, Evan memutuskan melangkah ke Akademi Angkatan Udara (AAU).

    Di SMA-nya dulu, Evan sudah menunjukkan talenta kepemimpinan dan semangat berprestasi. Dia aktif di berbagai kegiatan, termasuk mewakili sekolah dalam tim basket. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk bergabung dengan Akademi Angkatan Udara atau AAU.

    Di lembaga pendidikan militer itu, Evan bukan hanya dikenal sebagai taruna yang cerdas, tetapi ia juga dipercaya menjadi Penatarama atau Komandan Lapangan Drumband Gita Dirgantara. Bahkan pada April 2024, ia dipercaya memimpin para taruna sebagai Komandan Wingkorps Taruna.

    Secara akademik dan fisik, Evan mencatatkan banyak penghargaan. Pada Juni 2023, ia diganjar tiga penghargaan penting yaitu Tri Sakti Viratama, penghargaan tertinggi bagi taruna yang menunjukkan keseimbangan mental, fisik, dan kecerdasan intelektual, Tanggon Kosala Emas untuk kategori sikap dan perilaku, serta Ati Tanggap Perunggu dan Dira Trengginas Perak untuk kategori pengetahuan, keterampilan dan kondisi jasmani.

    Tak berhenti di situ, menjelang kelulusannya, Ia berhasil meraih Adhi Saktiwristama, predikat bagi lulusan terbaik Program Studi Aeronautika. Tugas akhirnya pun diganjar Sastra Wiratamajaya, sebuah penghargaan yang diberikan untuk karya akademik terbaik. Semua ini berpuncak pada predikat cumlaude dengan IPK 3,65 dan gelar Sarjana Terapan Pertahanan (S.Tr.Han).

    Puncak dari semua kerja keras itu adalah ketika nama Evan Basith Reswara diumumkan sebagai peraih Adhi Makayasa tahun 2025, penghargaan tertinggi bagi lulusan terbaik dari seluruh aspek baik akademik, kepribadian, hingga jasmani.

    Kebanggaan itu tak hanya milik Evan. Sang ayah, Aiptu Dwi Agung, tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Pangkat Letnan Dua (Letda) yang kini disandang Evan secara struktural lebih tinggi dari pangkat Aiptu miliknya merupakan sebuah ironi yang membahagiakan. Seorang ayah yang sehari-hari mengabdi di lapangan kini melihat anaknya melesat ke langit dirgantara.

    “Selama ini saya hanya bisa memberikan yang terbaik dalam keterbatasan. Tapi anak saya justru memberi jauh lebih banyak untuk bangsa,” kata Aiptu Dwi Agung melalui sambungan telepon.

    Kini, dengan semua prestasi yang telah ditorehkan, Evan Basith Reswara punya peluang besar untuk menapaki tangga-tangga kepemimpinan di tubuh TNI AU. Bahkan, bukan hal mustahil jika suatu saat nanti, ia menyandang bintang di pundaknya.

    Ibunda Evan, Irawati, juga menyampaikan rasa syukur dan bangganya. Bagi sang ibu, keberhasilan Evan bukan hanya soal gelar dan penghargaan, tapi juga bukti bahwa kerja keras, hormat kepada orang tua dan ketulusan hati tidak akan pernah sia-sia.

    “Anak saya tidak pernah mengeluh. Dia tahu kami tidak punya banyak, tapi dia juga tahu kami selalu mendoakannya,” tuturnya.

    Kini, Evan bukan hanya menjadi kebanggaan keluarga, tetapi juga inspirasi bagi ribuan anak muda di pelosok negeri. Ia menunjukkan bahwa meskipun berasal dari dusun kecil dan keluarga sederhana, dengan tekad dan ketekunan, langit bukan lagi batas, tapi justru tujuan.

  • Respons Kaesang Soal Rumor Jokowi Bakal jadi Dewan Pembina PSI

    Respons Kaesang Soal Rumor Jokowi Bakal jadi Dewan Pembina PSI

    Bisnis.com, JAKARTA – Calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep buka suara terkait dengan isu Joko Widodo (Jokowi) yang disebut bakal menjadi Dewan Pembina PSI.

    Kaesang mengatakan akan mengikuti keputusan partai. Saat ditanya apakah dirinya merestui, Kaesang pun menjawab diplomatis.

    “Biar berjalan dulu, Kongres kan belum selesai, biar Kongres berjalan dulu,” jawabnya dikutip dari Solopos, Kamis (17/7/2025).

    Kaesang mengatakan bahwa keputusan Jokowi akan menjadi Dewan Pembina atau tidak, bukan kewenangannya. 

    “Itu bukan kewenangan saya. Harus tanya ke dewan pendiri partai,” ujar Kaesang.

    Terkait dengan kesiapannya menghadapi kongres PSI di Solo, Kaesang menyatakan sangat siap dan optimis menang.

    Sebagaimana diketahui Kongres PSI akan digelar di Kota Solo pada 19–20 Juli 2025. Kongres ini akan menjadi forum tertinggi untuk menetapkan Ketua Umum PSI baru. Penentuan ketua umum dilakukan melalui sistem e-vote yang dapat diakses seluruh kader PSI. Hasil polling sementara Kaesang unggul dalam pemilihan melalui mekanisme e-vote yang tengah berlangsung. 

    Kaesang bersaing dengan dua calon lainnya, Ronald Aristone Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang. “Pasti menang. Wong akhirnya menang,” kata Kaesang saat kampanye di Karanganyar pada Rabu (16/7/2025) malam.

    Kaesang mengaku kecewa perolehan suara di Jawa Tengah masih kalah dengan DKI dan Jawa Barat. Kaesang berharap suara di Jawa Tengah bisa meningkat dan solid memenangkannya. Saat ini, persiapan Kongres PSI yang akan berlangsung pada 19-20 Juli di Kota Solo sudah berjalan on the track. 

    Menjelang Pemilu Raya PSI, Calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep roadshow ke Karanganyar untuk menggalang dukungan pada Rabu (16/7/2025) malam. Setelah sebelumnya adik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka roadshow safari politiknya ke sejumlah daerah di Jawa Tengah.

    Dalam kunjungannya di Karanganyar, Kaesang bertemu langsung dengan ratusan kader PSI dari wilayah Soloraya. Acara dibalut santai di Wedangan Mbah Onggo Bejen, Karanganyar.

    Kedatangan Kaesang didampingi Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo dan jajaran petinggi DPP PSI. Dalam pertemuan itu, Kaesang mengajak kader agar solid memberikan dukungan melalui mekanisme e-voting yang tengah berlangsung.

    “Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini. Ini kan ada yang dari Karanganyar, Solo, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, terima kasih sudah bulat mendukung saya untuk menjadi ketua umum lagi periode 2025-2030,” kata Kaesang. 

    Kaesang mengaku sedikit kecewa dengan perolehan suaranya di beberapa daerah yang belum bulat memberikan suara untuknya. Dengan nada bercanda, Kaesang bahkan menyindir sempat adanya trouble dalam sistem e-voting yang diduga sengaja disabotase calon lain. 

    “Waktu masih ada dua hari lagi sebelum penutupan. Saya berharap Jawa Tengah ini, kan, orangnya lebih banyak, kader PSI-nya lebih banyak. Saya berharap untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu raya untuk pemilihan ketua umum memberikan dukungannya,” katanya. 

    Kaesang mengucapkan rasa terima kasih untuk seluruh kader PSI yang sudah memberi rekomendasi untuk bisa maju lagi menjadi ketua umum periode 2025-2030. Dalam kesempatan itu, Kaesang juga menargetkan di Pemilu 2029 nanti, PSI Kota Solo dapat menambah kursi legislatif lebih banyak lagi. Dia juga berharap daerah lain di Soloraya dapat pecah telur seperti Kota Solo.

    “Jadi kita bisa ikut berpartisipasi nanti di pilkada, entah itu nanti wakil bupati atau malah bupatinya,” harapnya.

    Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Probowo menyampaikan bahwa Jawa Tengah siap solid memberikan dukungan suara ke Kaesang Pangarep.

    “Dari sejak pagi tadi Mas Kaesang sudah roadshow ke daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan malam ini ditutup di Karanganyar,” katanya.

    Dia memohon doa kepada seluruh kader agar Kongres PSI 19-20 Juli di Kota Solo berjalan aman dan lancar.

  • Respons PSI soal Atribut Bendera dan Spanduk Dicopot Jelang Kongres Regional 16 Juli 2025

    Respons PSI soal Atribut Bendera dan Spanduk Dicopot Jelang Kongres Regional 16 Juli 2025

    Respons PSI soal Atribut Bendera dan Spanduk Dicopot Jelang Kongres
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Partai Solidaritas Indonesia (
    PSI
    ) merespons penertiban ratusan atribut berupa bendera dan spanduk menjelang pelaksanaan
    Kongres PSI
    2025 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng).
    Penertiban ini dilakukan karena PSI melanggar Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
    Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jateng, Muhammad Bilal, mengatakan setelah adanya penertiban dari Satpol PP, pihaknya melakukan evaluasi atas pemasangan atribut.
    “Jadi kita terus evaluasi terkait SOP atau peraturan yang mengatur pemasangan di zona putih begitu. Tapi saya rasa yang di luar zona putih masih aman, masih terpasang,” kata Muhammad Bilal pada Rabu (16/7/2025).
    Sejalan dengan adanya penertiban ini, PSI menerjunkan tim mentoring untuk melakukan pengawasan dan perawatan terhadap atribut tersebut. Sehingga, tidak mengganggu keindahan Kota Bengawan.
    “Jadi jangan sampai alat atribut yang kita pasang itu mengganggu, kami menghormati dan kooperatif. Ini jadi masukan untuk kelancaran acara kongres,” katanya.
    Bilal menegaskan PSI menghormati penertiban tersebut dan merasa bahwa kejadian ini merupakan pembelajaran bagi partai.
    “Justru kalau enggak ditindak, itu pasti akan banyak pertanyaan juga. Loh, kenapa PSI-nya pasangnya sembarangan kok enggak ditindak. Ya, kita menghormati peraturan yang ada, kita mengindahkan perwali yang ditandatangani Mas Gibran,” ujarnya.
    Kepala Satpol PP, Didik Anggono, menjelaskan penertiban sudah berjalan sejak Senin (13/7/2025) hingga Rabu (16/7/2025) di kawasan Kelurahan Kleco, Kecamatan Laweyan hingga Jalan Adi Sucipto Kota Solo.
    “Total hampir sekitar 500 atribut bendera plus banner. Paling banyak bendera. Ada di Kleco dan Adi Sucipto. Kemudian terletak di jembatan-jembatan,” kata Didik Anggono saat dikonfirmasi pada Rabu (16/7/2025).
    “Di awal sudah kami sampaikan ada pengurus aksi bahwa pada saat memasang harus memperhatikan area-area larangan yang tidak boleh dipasang,” lanjutnya.
    Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), bakal mendapatkan pengamanan ekstra dari pihak kepolisian.
    Direncanakan, kongres pertama kali PSI ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Kongres bakal digelar selama dua hari, pada 19-20 Juli 2025, di Graha Saba Buana dan Gedung Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
    Kabag Ops Polresta Solo, Kompol Engkos Sarkosi, menjelaskan pengamanan bakal dilaksanakan di dua venue.
    Untuk Graha Saba Buana, akan diterjunkan 500 personel kepolisian.
    Sedangkan di Edutorium UMS, bakal melibatkan 1.000 personel gabungan yang berasal dari satuan wilayah Kota Solo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Karanganyar.
    Banyaknya personel yang dilibatkan untuk memastikan seluruh tamu VVIP hingga peserta kongres berjalan lancar dan aman.
    “Informasi sementara, ada 100 orang tamu VIP. Untuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden sudah menjadi domain Paspampres, sedangkan kita fokus pada acara serta arus kendaraan,” kata Engkos pada Rabu (16/7/2025).
    Kemudian, untuk arus keluar masuk pengamanan kongres, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak panitia untuk mekanisme.
    “Nanti yang mensortir adalah panitia. Apakah dengan ID khusus atau seperti apa, kita belum mengetahui secara pasti, masih akan koordinasi lagi dengan penyelenggara,” jelas Engkos.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerakan Pangan Murah Digelar di 10 Daerah di Jateng, Berikut Tempat dan Daftar Bahan Pokok yang Dijual Regional 15 Juli 2025

    Gerakan Pangan Murah Digelar di 10 Daerah di Jateng, Berikut Tempat dan Daftar Bahan Pokok yang Dijual Regional 15 Juli 2025

    Gerakan Pangan Murah Digelar di 10 Daerah di Jateng, Berikut Tempat dan Daftar Bahan Pokok yang Dijual
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Dalam upaya mengatasi tingginya angka
    inflasi
    di beberapa daerah, Pemerintah Provinsi
    Jawa Tengah
    menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 10 kabupaten/kota pekan ini.
    Gubernur Jawa Tengah,
    Ahmad Luthfi
    , bekerja sama dengan BUMD PT Jawa Tengah Argo Berdikari (JTAB) dan Bulog untuk melaksanakan program ini.
    Upaya stabilisasi harga bahan pokok dinilai penting untuk merespons inflasi yang tinggi di sejumlah wilayah.
    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Luthfi setelah meninjau kegiatan GPM di Karanggedong, Kabupaten Temanggung, pada Selasa (15/7/2025).
    “Ini untuk mengintervensi harga bahan pokok penting. Mulai minyak goreng, beras, gula, dan lainnya, sehingga harganya terjangkau oleh masyarakat,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis.
    Direktur Utama PT JTAB, Totok Agus Siswanto, menjelaskan bahwa dalam satu pekan ini, GPM diadakan di 10 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

    Daerah yang menjadi lokasi GPM antara lain Kabupaten Temanggung, Blora, Jepara, Kudus, Pekalongan, Sukoharjo, Rembang, serta Kota Pekalongan, Salatiga, dan Semarang.
    “Ini sudah yang ke-5, ada sekitar 10 kabupaten/kota untuk minggu ini saja. Satu bulan ini diinstruksikan untuk operasi pasar. Dipilih kira-kira yang inflasinya paling tinggi, kami akan masuk ke sana,” ujar Totok.
    Totok menambahkan bahwa komoditas bahan pokok yang dijual dalam GPM diambil dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Jawa Tengah.
    Menurutnya, gerakan ini juga berfungsi untuk memutus rantai pasok atau distribusi bahan pokok dari petani ke konsumen, sehingga harga jual bahan pokok bisa lebih stabil karena tidak melewati rantai pasok yang panjang.
    “Untuk gula pasir dan minyak goreng kami ambil dari PT. Memang, ada subsidi transportasi dari pemerintah, termasuk untuk beras dari Bulog,” kata Totok.
    Dia merinci, bahan pokok yang dijual pada GPM di Temanggung terdiri atas 100 ton beras, 2.000 liter minyak goreng, 400 kg gula pasir, 600 kg telur, 200 kg bawang merah, 200 kg bawang putih, serta cabai dan sayuran lainnya sebanyak 50 kg.
    “Perbandingan harganya gula pasir di luar sampai Rp 17.000 per kg, kita jual Rp 14.000 di sini. Beras di GPM dijual Rp 11.000 per kg, minyak goreng dijual Rp 14.000. Operasi pasar ini diharap dapat menekan harga bahan pokok di pasaran,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah gelontorkan SPHP dan bantuan pangan hingga Desember

    Pemerintah gelontorkan SPHP dan bantuan pangan hingga Desember

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Pemerintah gelontorkan SPHP dan bantuan pangan hingga Desember
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 17:16 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggulirkan dua strategi besar untuk menstabilkan harga beras. Langkah tersebut berupa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan hingga akhir 2025.

    Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan hal itu usai meninjau langsung gudang distributor beras Bulog Surakarta di Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo, Minggu (13/07/2025). Ia menyebut untuk semester II/2025, pemerintah telah menyiapkan SPHP sebesar 1,3 juta ton secara nasional. Sementara itu, Jawa Tengah mendapat alokasi 158 ribu ton. Adapun untuk wilayah Solo Raya, total pagu SPHP mencapai 39 ribu ton.

    “SPHP ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan harga jualnya maksimal Rp 12.500 per kilogram,” jelas Arief. 

    Selain SPHP, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Secara nasional, sebanyak 18,27 juta KPM akan menerima bantuan pangan dengan total volume mencapai 360 ribu ton. Di Jawa Tengah, jumlah penerima bantuan mencapai 1,9 juta orang dengan alokasi beras 39 ribu ton. Sementara Solo Raya akan menerima 9.600 ton untuk 483 ribu KPM.

    Arief menambahkan bahwa Bulog sudah berhasil mengamankan tambahan stok sebesar 2,6 juta ton beras pada semester pertama. Di semester kedua, Bulog juga akan menjaga harga di tingkat petani dengan menyerap gabah minimal seharga Rp 6.500 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

    “Produksi memang menurun di semester kedua, tapi masyarakat tidak perlu khawatir. Jika curah hujan masih cukup tinggi hingga tiga bulan ke depan, stok pangan kita aman,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi beras SPHP. Setiap penjual wajib terdaftar dan menggunakan aplikasi Klik SPHP untuk memastikan alur distribusi tercatat dan transparan.

    “Pembelian dibatasi maksimal dua kantong atau 50 kilogram per orang, dan harga tetap Rp 12.500 per kilogram. Ini harga terendah di Indonesia untuk kualitas beras medium terbaik,” ujar Rizal.

    Ia menambahkan, distribusi SPHP akan dikawal oleh Satgas Pangan, TNI, Polri, kepala pasar, hingga petugas pengamanan dalam. Hal ini dilakukan guna mencegah penyalahgunaan, pengoplosan, atau perusakan kemasan.

    “Jika ditemukan pelanggaran, akan ada sanksi tegas hingga tindak pidana. Seluruh pengecer juga diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengoplos atau menjual secara besar-besaran,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Senin (14/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pacu ekonomi lesu, Pemda Sukoharjo gelar Expo Sukoharjo  

    Pacu ekonomi lesu, Pemda Sukoharjo gelar Expo Sukoharjo  

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Pacu ekonomi lesu, Pemda Sukoharjo gelar Expo Sukoharjo  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 23:17 WIB

    Elshinta.com – Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah berhasil membukukan transaksi hingga Rp820 juta selama lima hari menggelar expo, yang bertempat di ikon kabupaten yakni Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GP3D). Expo ini diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil semua sektor usaha, mulai dari kuliner, kerajinan lokal dan juga produk fesyen.

    Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Sukoharjo, Iwan Setiyono mengatakan, Sukoharjo Expo menjadi agenda rutin pameran dan pemasaran produk lokal daerah yang digelar setiap tahun, sekaligus menyambut hari jadi kabupaten.

    “Transaksi tahun ini meningkat apabila dibandingkan tahun lalu,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Jumat (11/7).

    Selain itu, Sukoharjo expo 2025 ini juga mencatatkan peningkatan pengunjung yang signifikan mencapai 21.600 orang selama sepekan digelar. Jumlah transaksi dan antuasiame pengunjung ini cukup berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi daerah yang cenderung lesu.

    Iwan menyampaikan, penyelenggara menyediakan ratusan tenant dalam gelaran tersebut tetapi spot kuliner yang paling diburu pengunjung. Sementara, untuk tenant kerajinan baik itu batik, grafir kaca ataupun gitar dan mebel juga cukup mengalami kenaikan menyumbang nilai transaksi.

    “Salah satu tujuan kita memang mendorong perputaran ekonomi daerah,” tambahnya.

    Dukungan pemerintah daerah diungkapkan langsung oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Dengan melihat antusiasme dan potensi nilai transaksi menjadi indikasi dampak positif bagi perekonomian daerah. Sebab, tujuan diselenggarakan Sukoharjo Expo memang menjadi ajang promosi potensi daerah dalam rangka menyambut Hari Lahir Kabupaten ke-79, sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal ditengah melambatnya perekonomian secara umum. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Fasilitasi pencari kerja, Pemkab Sukoharjo gelar job fair 2025

    Fasilitasi pencari kerja, Pemkab Sukoharjo gelar job fair 2025

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Fasilitasi pencari kerja, Pemkab Sukoharjo gelar job fair 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 23:29 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah berupaya menyerap angkatan kerja baru dengan membuka bursa tenaga kerja atau job fair. Sebanyak 22 ribu lowongan pekerjaan disediakan dengan melibatkan 40 perusahaan lokal maupun dari luar daerah.

    Targetnya, paling sedikit lima ribu pekerja terserap lapangan kerja dalam Sukoharjo Job Fair 2025 yang digelar dua hari, yakni 10 – 11 Juli 2025.

    Bupati Sukoharjo, Etik Suryani mengatakan, pemerintah daerah memfasilitasi para pencari kerja, khususnya lulusan baru dari SMK serta pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Tidak dipungkiri, penutupan pabrik tekstil terbesar di Sukoharjo, yakni PT Sritex beberapa waktu lalu menambah jumlah pencari kerja di Sukoharjo.

    Maka, pihaknya meminta angkatan kerja memanfaatkan setiap peluang pekerjaan yang ada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tidak pilih-pilih berdasarkan jenis pekerjaan apalagi yang tidak sesuai dengan kemampuan karena pelaku usaha tentu membutuhkan pekerja berdasarkan keterampilan yang dimiliki.

    “Mudah-mudahan anak-anak kita yang baru lulus dan mencari kerja tertampung semua,” harap Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Jumat (11/7).

    Menurutnya, lowongan pekerjaan yang ditawarkan dalam bursa kerja Sukoharjo ini mayoritas adalah operator mesin, utamanya mesin jahit. Sektor tekstil bidang garmen termasuk sektor usaha padat karya, sehingga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

    Tahun ini, pemkab juga mengandeng lembaga penyalur tenaga kerja migran ke luar negeri yakni ke Jepang dan Korea. Lembaga resmi yang terdaftar pemerintah ini menyediakan lowongan lebih dari 10 ribu tenaga kerja yang akan disalurkan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    “Ada agen resmi penyalur tenaga kerja yang akan mengirim TKI ke Jepang dan Korea Selatan,” ujarnya.

    Sementara, Sumarno Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo meyebutkan, pihaknya menjaring pencari kerja dalam bursa kerja secara offline dan online. Pencari kerja bisa langsung datang ke lokasi job fair yakni di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GP3D) dengan membawa persyaratan normatif ke loket perusahaan.

    Pencari kerja juga bisa mendaftar secara online melalui website, kemudian melakukan verifikasi berkas sekaligus wawancara kerja ditempat setelahnya. “Calon pekerja bisa mambawa syarat kemudian diwawancara langsung oleh perusahaan yang dituju,” kata dia.  

    Sumber : Radio Elshinta