Xcloud.id

kab/kota: Sukoharjo

  • Penyadang disabilitas diberi ruang kritisi visi misi calon peserta Pilkada

    Penyadang disabilitas diberi ruang kritisi visi misi calon peserta Pilkada

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com

    Debat Publik ke-2 Pilbup Sukoharjo

    Penyadang disabilitas diberi ruang kritisi visi misi calon peserta Pilkada
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 November 2024 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – KPU Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah melibatkan kalangan penyadang disabilitas dalam mempersiapkan materi debat calon peserta Pilkada putaran kedua. Pelibatan tersebut akan lebih mempertajam program kerja calon bupati dan wakil bupati terutama dalam upaya pemberdayaan kalangan penyandang disabilitas.

    Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo mengatakan, dalam debat calon putaran kedua ini KPU menentukan tema bahasan hukum, pendidikan, teknologi dan olahraga. Materi debat dijaring dari berbagai elemen masyarakat salah satunya adalah kalangan penyandang disabilitas untuk memberikan masukan berupa pertanyaan kepada pasangan calon.  

    “Tentunya sesuai dengan tema materi debat yang sudah ditentukan oleh KPU,” kata dia seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Rabu (6/11). 

    Dalam kesempatan debat putaran kedua ini, kalangan penyandang disabilitas bisa mempertanyakan program yang berkaitan dengan pemberdayaan disabilitas khususnya bidang olagraga. Sebab, altet paralimpik asal Sukoharjo banyak yang berprestasi, sebut  dalam pekan paralimpiade nasional (Peparnas) lalu medali untuk juara umum Jawa Tengah sebagian disumbang oleh atlet asal Sukoharjo.

    Syakbani menyampaikan, pasangan calon peserta Pilkada tungga di Sukoharjo diharapkan mampu memaparkan program kerja berdasarkan pertanyaan permasalahan yang disodorkan dalam debat. Terlebih permasalah tersebut disaring dari masyarakat yang diwakili kalangan akademisi, kalangan profesional, tokoh dan komunitas hingga masyarakat secara umum.

    “Karena calon peserta hanya calon tunggal, maka pemaparan visi misi bisa disampaikan lebih jelas dan rinci,” harapnya.

    Syakbani menambahkan, KPU Sukoharjo hanya menjadwalkan debat calon sebanyak dua putaran. Teknis pelaksanaannya sama dengan debat putaran pertama dimana debat lebih pada penajaman visi dan misi pasangan calon karena hanya ada satu calon. Debat dipandu satu orang moderator dengan empat orang panelis yang digelar pada minggu kedua Bulan November ini. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Daftar Alasan Pemerintah Larang Penjualan iPhone 16 di Indonesia

    Daftar Alasan Pemerintah Larang Penjualan iPhone 16 di Indonesia

    Jakarta: Pemerintah Indonesia secara resmi melarang penjualan iPhone 16 di pasar dalam negeri. Larangan ini diberlakukan karena Apple dianggap belum memenuhi komitmen investasi yang telah dijanjikan kepada pemerintah Indonesia. 
     
    Langkah ini menjadi sorotan, terutama dengan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menegaskan bahwa Indonesia mendukung kerja sama yang dapat membuka lapangan kerja, terutama dalam sektor produksi dalam negeri.
     
    Baca juga: 5 Cara Pakai ESim di iPhone dengan Mudah

    Prioritas pada Investasi yang Menciptakan Lapangan Kerja

    Luhut menyatakan Indneesia sangat terbuka dengan kerja sama ekonomi, termasuk dengan Apple. Namun ia menyoroti pentingnya kerja sama yang mendukung sektor industri dan membuka lapangan kerja di dalam negeri. 
    “Kita semua itu sangat terbuka terhadap apa saja (kerja sama), apalagi kalau itu diproduksi di dalam negeri karena kita ingin menciptakan lapangan kerja,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2024. 
     
    Menurut Luhut, kerja sama yang dinilai bernilai tinggi bagi Indonesia adalah yang mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat, bukan hanya mengutamakan teknologi tinggi, tetapi juga investasi padat karya.
     
    Sebagai contoh, Luhut menyinggung investor dari China yang akan membuka pabrik garmen di Kertajati, Jawa Barat, dan Sukoharjo, Jawa Tengah, yang mampu menyediakan lapangan kerja baru. Hal ini menjadi referensi bagi pemerintah dalam menentukan prioritas investasi.

    Izin Edar iPhone 16 Terkendala Komitmen TKDN

    Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga berperan dalam melarang penjualan iPhone 16 karena Apple belum memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%, yang menjadi syarat bagi produk teknologi untuk dipasarkan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mencapai TKDN ini adalah dengan merealisasikan pembangunan Apple Developer Academy di Bali, yang rencananya akan menjadi akademi keempat setelah Jakarta.
     
    “Apple bikin Apple Academy di Jakarta. Nah terakhir itu mau dibikin di Bali. Yang di Bali ini yang belum realisasi. Nah itu ya. Untuk mendapatkan TKDN 40%. Kalau dapat sertifikat TKDN mereka bisa impor. Kita kasih izin impornya,” terang Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, di Jakarta Selatan, Kamis 31 Oktober 2024.
     
    Apple diketahui sudah mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita guna membahas izin edar iPhone 16. Namun, Kemenperin menginginkan agar diskusi ini membawa komitmen konkret dari Apple dalam hal realisasi investasi.

    Penegakan Hukum atas Penjualan Ilegal iPhone 16

    Kemenperin juga menemukan bahwa sekitar 9.000 unit iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur penumpang selama periode Agustus hingga Oktober 2024. Untuk menekan peredaran ilegal ini, Kemenperin menyatakan akan memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan iPhone 16 melalui marketplace online. 
     
    Pihak Kemenperin mempertimbangkan penonaktifan IMEI untuk seri iPhone 16 yang diperjualbelikan secara ilegal, guna mencegah konsumen mengakses layanan jaringan di Indonesia. Langkah tegas ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menjaga kedaulatan industri lokal dan memastikan bahwa investasi asing membawa dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Tingkatkan kesejahteraan mustahik, BAZNAS luncurkan program ZAuto di Jateng

    Tingkatkan kesejahteraan mustahik, BAZNAS luncurkan program ZAuto di Jateng

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Tingkatkan kesejahteraan mustahik, BAZNAS luncurkan program ZAuto di Jateng
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 November 2024 – 22:12 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama BAZNAS Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Program ZAuto, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik dan percepat pengentasan kemiskinan pada bidang otomotif melalui pengembangan usaha bengkel motor.

    Peluncuran Program ZAuto yang berlangsung di Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (4/11/2024), dihadiri oleh  Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI, Saidah Sakwan, M.A.,  Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si., Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah  Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si., serta para penerima manfaat Program ZAuto.

    Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI Saidah Sakwan, dalam sambutannya menegaskan, pentingnya Program ZAuto sebagai upaya strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi umat.

    “ZAuto adalah wujud nyata dari pengelolaan zakat produktif, yang bukan sekadar bantuan,  tetapi investasi dalam keterampilan dan masa depan para mustahik. Kami ingin mustahik yang kami bina nantinya tidak bergantung lagi pada bantuan, namun dapat mandiri melalui usaha bengkel motor yang mereka kelola,” ujar Saidah.

    Saidah mengatakan, Program ZAuto tidak hanya berfokus pada pemberian modal, tetapi juga pada pengembangan kompetensi mustahik melalui pelatihan mekanik dan manajemen usaha. 

    Lebih lanjut, Saidah menjelaskan, Program ZAuto BAZNAS, yang sudah berjalan sejak April 2022 ini, kini telah menjangkau 10 provinsi, 28 kabupaten/kota dan telah berhasil memberdayakan sebanyak 358 mustahik di Indonesia.

    “Alhamdulilah, dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan mustahik yang telah mengikuti program ZAuto meningkat sebesar 63 persen. Ini membuktikan bahwa program ini sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik,” ujar Saidah.

    Saidah menambahkan, di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 15 mustahik dari 15 kabupaten/kota yang telah mendapat pelatihan dan bantuan usaha untuk mengelola bengkel motor secara mandiri.

    “Program ZAuto telah menjangkau di berbagai pelosok wilayah Jawa Tengah di antaranya, di Kab Pemalang, Kab Banyumas, Kab Blora, Kab Boyolali, Kab Brebes, Kab Cilacap, Kab Kebumen, Kab Semarang, Kab Sragen, Kab Sukoharjo, Kab Tegal, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kab Pekalongan,” jelasnya. 

    “Dalam hal ini BAZNAS juga memberikan pelatihan keterampilan mekanik dan manajemen usaha, peralatan bengkel lengkap seperti booth, baju mekanik, kompresor, alat pembuka baud otomatis, infus injection dan alat khusus. Ditambah bantuan modal usaha berupa suku cadang, oli, ban, bohlam, kanvas rem dan sparepart motor lainnya, serta pendampingan intensif,” jelas Siadah.

    Ke depan, Saidah berharap, Program ZAuto BAZNAS dapat menjangkau lebih banyak lagi mustahik di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Program ini akan terus dievaluasi dan dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para mustahik, khususnya di sektor otomotif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., dalam sambutannya, mengapresiasi  program ZAuto yang digagas BAZNAS sebagai upaya kolaboratif untuk pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. 

    “Program ini sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui zakat produktif,” ujar Nana Sudjana.

    “Hadirnya program Ini juga menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan zakat yang tepat sasaran bisa memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat. Kami berharap Program ZAuto yang digagas BAZNAS ini terus berkembang dan berdampak positif bagi mustahik di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah” ucapnya. 

    Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Dr. KH. Ahmad Darodji, turut menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi antara BAZNAS pusat, BAZNAS Jawa Tengah, dan Pemprov Jawa Tengah dalam pelaksanaan Program ZAuto di Jawa Tengah.

    Menurutnya, keberadaan Program ZAuto telah menjadi solusi yang sangat relevan bagi masyarakat Jawa Tengah, yang memiliki potensi besar di sektor otomotif. 

    “BAZNAS Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemberdayaan seperti ZAuto agar semakin banyak mustahik di wilayah Jawa Tengah dapat merasakan manfaatnya hingga bisa terwujud kesejahteraan umat yang dicita-citakan,” pungkasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Surat suara Pilkada untuk Sukoharjo kompit, semua sudah berada di daerah

    Surat suara Pilkada untuk Sukoharjo kompit, semua sudah berada di daerah

    laporan kontributor Deni Suryanti..

    Surat suara Pilkada untuk Sukoharjo kompit, semua sudah berada di daerah
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 03 November 2024 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah telah diterima KPU setempat. Surat suara dikirimkan dalam kemasan 352 karton dan Dan satu karton lainnya berisi 2.000 lembar surat suara cadangan pemungutan suara ulang (PSU).

    Total surat suara yang diterima sebanyak 702.236 lembar, telah 100 persen sesuai dengan jumlah kebutuhan daerah. Yakni, sejumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada ditambah 2,5 persen tiap tempat pemungutan suara (TPS).

    Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo mengatakan, dengan kedatangan surat suara pemilihan bupati/wakil bupati (Pilbup), maka kebutuhan Pilkada khususnya surat suara sudah terpenuhi. Sesuai tahapan, KPU segera melaksanakan tahapan sortir dan lipat surat suara setelah seluruhnya tiba di daerah.

    “Seluruh kegiatan mempersiapkan logistik Pilkada Sukoharjo dilaksanakan di gudang penyimpanan logistik Dusun Temulus, Desa Pondok, Kecamatan Grogol,” kata dia.

    Syakbani, KPU sebelumnya telah menerima kiriman 702.236 lembar surat suara Pemiliihan Gubernur (Pilgub) dari percetakan yang ditunjuk KPU Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sumendang, Jawa Barat. Kemudian surat suara tersebut disimpan di gudang logistik sampai kebutuhan surat suara Pilbup tiba guna melaksanakan tahapan sortir dan lipat. Untuk surat suara Pilbup sendiri dipercayakan oleh penyedia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  “Berbeda percetakan dari surat suara Pilgub,” ujarnya.

    Ia menambahkan, meskipun surat suara sudah dikirim seluruhnya, sejumlah logistik belum terdistribusi. Diantaranya formulir C, sampul, alat coblos dan bantalannya, plastik pembungkus, karet serta alat tulis kantor. Distribusi logistik ke daerah dijadwalkan selesai pada pekan ini juga. (Deni Suryanti)

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ahmad Luthfi Ajak Warga Kampanyekan Politik Gembira: Tak Usah Bertengkar

    Ahmad Luthfi Ajak Warga Kampanyekan Politik Gembira: Tak Usah Bertengkar

    Jakarta –

    Calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 2, Ahmad Luthfi menyambangi Desa Trangsen, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo untuk melepas jalan sehat pagi ini. Luthfi mengajak masyarakat untuk tetap rukun di tengah kontestasi politik Jawa Tengah.

    Pantauan detikcom, Luthfi tiba di Desa Trangsen pukul 08.00 WIB. Luthfi tampak mengenakan kaos warna hitam. Ia langsung bersalaman dengan warga yang sudah memadati lokasi kegiatan dan menuju panggung yang disediakan.

    “Pada saat nanti pemilu yaitu pada pencoblosan, kita tidak usah bertengkar dengan tetangga, harus rukun tidak boleh gontok-gontokan karena demokrasi harus kita lakukan dengan damai dan riang gembira,” pesan Luthfi dalam sambutan Jalan Sehat di Sukoharjo, Minggu (3/10/2024)

    Lebih lanjut, Luthfi mengajak masyarakat untuk menghadapi pesta demokrasi Pilkad 2024 ini dengan riang gembira. Luthfi kemudian mendoakan masyarakat agar selalu diberi kesehatan.

    “Semua tertawa biar gembira dan bersenang-senang (di Pilkada ini), saya doakan yang ikut jalan sehat ini dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh,” ucap Luthfi yang diamini para peserta jalan sehat.

    Sebelumnya, Luthfi mengatakan jalan sehat ini bertujuan untuk melayani warga supaya tetap sehat dan rukun. Menurutnya, ini penting bagi masyarakat desa.

    “Kita jalan sehat dalam rangka ngopeni wargo biar sehat jasmani dan rohani, kami yakin dan percaya bapak ibu jalan sehat sekarang untuk kesehatan dan kerukunan masyarakat kita,” jelas Luthfi.

    (akn/ega)

  • Siasat cepat pemerintah amankan pekerja Sritex dari badai PHK

    Siasat cepat pemerintah amankan pekerja Sritex dari badai PHK

    Pemerintah menekankan dalam penyelamatan Sritex tidak memberikan skema dana talangan (bailout)Jakarta (ANTARA) – Senin 21 Oktober menjadi momen yang tak diduga oleh para pekerja perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

    Pasalnya perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) terbesar di Asia Tenggara yang telah berdiri selama 58 tahun itu dinyatakan tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditur alias pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    Pailitnya Sritex tertuang dalam putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Semarang yang diputuskan Oleh Hakim Ketua Moch Ansor.

    Merujuk laporan keuangan terakhir Sritex, perusahaan ini memiliki utang sebesar 1,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp25,01 triliun. Beban utang ini terdiri dari kewajiban pembayaran (liabilitas) jangka pendek sebesar 11 juta dolar AS, surat utang jangka menengah 5 juta dolar AS, serta utang usaha 31,8 juta dolar AS.

    Sementara kewajiban pembayaran jangka panjang, Sritex memiliki utang ke bank dengan akumulasi 858,04 juta dolar AS, utang kepada pihak lainnya (berelasi) 92,51 juta dolar AS, serta obligasi sebesar 371,86 juta dolar AS.

    Sedangkan kerugian yang ditanggung Sritex sampai dengan Semester I 2024 mencapai Rp402,66 miliar.

    Sebelum dinyatakan pailit, perusahaan ini memiliki lini bisnis industri TPT yang meliputi pemintalan, penenunan, sentuhan akhir, dan pembuatan busana.

    Sebanyak 50.000 orang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di perusahaan yang berproduksi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut.

    Artinya, dengan disematkannya titel pailit ke Sritex, perusahaan tersebut tidak bisa melakukan aktivitas niaga apapun, sehingga mau tidak mau bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawan.

    Meski demikian, Manajemen Sritex sudah mengajukan penolakan atau kasasi terkait putusan pailit yang dikeluarkan oleh PN Niaga Semarang.

    Pengajuan kasasi itu dilakukan oleh pihak manajemen sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok, serta berkomitmen untuk melunasinya.

    Disampaikan manajemen, Sritex membutuhkan dukungan pemerintah agar tetap memberikan kontribusi terhadap pemajuan industri teksil dalam negeri.

    Isu pailitnya Sritex menarik perhatian Presiden Prabowo, saat melakukan Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, dirinya langsung memerintahkan menteri terkait yakni Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera melakukan tindakan guna mengamankan para pekerja Sritex.

    Keseriusan pemerintah

    Seminggu kemudian, yakni Senin, 28 Oktober, Komisaris Utama Sritex Iwan S Lukminto bertemu dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Di pertemuan tersebut dirinya memberikan penjelasan mengenai alasan perusahaan tekstil besar itu bisa dinyatakan pailit, serta membahas langkah besar dengan pemerintah untuk memastikan Sritex tetap beroperasi.

    Pemerintah sudah menyiapkan dua opsi, opsi pertama yakni ketika kasasi yang diajukan oleh Sritex dikabulkan oleh Mahkamah Agung, dan opsi kedua yakni ketika kasasi yang diajukan oleh perusahaan tersebut ditolak.

    Nantinya dari kedua opsi tersebut langkah yang diambil oleh pemerintah akan berbeda, namun tetap dengan tujuan yang sama yakni memastikan perusahaan Sritex tetap beroperasi, dan para karyawan tetap bekerja.

    Dari dua kemungkinan tersebut, pemerintah memiliki komitmen yang sama yaitu bagaimana tenaga kerja itu diselamatkan, kata Menperin.

    Pemerintah menekankan dalam penyelamatan Sritex tidak memberikan skema dana talangan (bailout) untuk perusahaan ini, melainkan mengedepankan hal yang sudah disepakati dalam homologasi yakni salah satunya dengan melakukan restrukturisasi perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut.

    Selain itu, dari pihak Sritex mengajukan agar pemerintah turut merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengaturan Impor.

    Hal itu karena beleid tersebut memberikan kelonggaran masuknya barang impor tekstil dan pakaian jadi ke pasar domestik, sehingga menggerus daya saing dan utilisasi perusahaan ini.

    Saran tersebut langsung disikapi oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dengan segera melakukan pembahasan terkait langkah yang akan diambil terhadap regulasi itu.

    Di hari yang sama, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi pabrik produksi Sritex di Jawa Tengah. Kedatangan Wamenaker tersebut mengukuhkan keseriusan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan para pekerja.

    Isak tangis tak terbendung dari para karyawan ketika Wamenaker menyatakan pemerintah akan menjamin bahwa perusahaan Sritex bakal tetap beroperasi dan tidak ada karyawan yang di PHK.

    Akses zona berikat

    Selain opsi langkah yang sudah disiapkan sambil menunggu putusan kasasi, pemerintah juga mengambil langkah cepat dengan memberikan akses izin kepada Sritex untuk tetap bisa mengakses zona berikat (Bonded Zone).

    Zona tersebut merupakan suatu kawasan dengan batas wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya berlaku ketentuan khusus terkait tata niaga internasional.

    Sederhananya zona ini merupakan wilayah yang krusial bagi suatu perusahaan untuk bisa melakukan transaksi ekspor-impor, karena sebelum dilakukan pengiriman, produk-produk yang diproduksi masuk terlebih dahulu di wilayah berikat.

    Meski sudah dinyatakan pailit, Sritex tetap diberikan izin untuk mengakses zona ini, hal itu karena pemerintah ingin memastikan bahwa perusahaan tetap bisa mengirimkan produknya ke luar negeri, dan tetap bisa mengakses untuk mendapatkan bahan baku produksi.

    Hal ini semata-mata dilakukan untuk memastikan perusahaan tetap beroperasi seperti biasa dan tidak melakukan PHK.

    Pemberian izin tersebut dilakukan oleh pihak Bea Cukai namun dengan catatan manajemen Sritex berada di bawah pengawasan para kurator yang sudah ditunjuk oleh PN Semarang.

    Selain menjamin perusahaan Sritex tetap beroperasi dengan diberikannya akses zona berikat, hal ini turut menjaga citra Indonesia ke para konsumen Sritex di luar negeri agar tetap percaya terhadap produk buatan Indonesia.

    Siasat cepat pemerintah untuk mengamankan Sritex menjadi sebuah langkah yang tepat, mengingat Presiden Prabowo dalam Astacitanya menginginkan untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

    Sehingga dengan tetap menjaga Sritex beroperasi, hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen Presiden menepati visi dan misinya.

    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII akan kunjungan spesifik ke Sritex bagian upaya penyelamatan

    Komisi VII akan kunjungan spesifik ke Sritex bagian upaya penyelamatan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi VII akan kunjungan spesifik ke Sritex bagian upaya penyelamatan
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 November 2024 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa komisinya akan melakukan kunjungan spesifik langsung ke PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam rangka upaya penyelamatan perusahaan tekstil tersebut.

    Kunjungan spesifik tersebut, kata dia, untuk melihat, mendengar, dan menerima masukan langsung dari para pekerja dan pihak perusahaan.

    “Selain itu, Komisi VII DPR RI juga akan menggelar rapat dengan pihak pemerintah, pihak perusahaan, dan pihak terkait. Ini adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan Sritex. DPR RI tentu akan mengawal agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia pun menyampaikan apresiasi terhadap arahan Presiden Prabowo untuk menyelamatkan PT. Sritex sebab raksasa tekstil itu merupakan industri padat karya yang mampu merekrut dan mempekerjakan banyak tenaga kerja.

    Dari informasi yang ada, ujar dia, Sritex saat ini mempekerjakan lebih dari 50.000 tenaga kerja sehingga apabila Sritex tidak diselamatkan maka akan membawa dampak ekonomi di tengah masyarakat.

    “Untuk melahirkan industri besar seperti Sritex, tentu tidak mudah. Dibutuhkan modal besar, jaringan, pengalaman, dan SDM yang kuat karena itu Presiden Prabowo perlu didukung oleh semua pihak untuk menyelamatkan Sritex,” tuturnya.

    Sementara perusahaan diharapkan tetap beroperasi, lanjut dia, Pemerintah harus memberikan kelonggaran perusahaan tetap produktif dan para pekerjanya tidak dirumahkan.

    “Karena ini adalah urusan bisnis, tentu ada keterkaitan dengan banyak pihak. Secara perlahan itu yang perlu diselesaikan,” ucapnya.

    Dia mengingatkan pula agar semua pihak mampu menahan diri dan tidak saling menyalahkan, apalagi menuduh satu pihak atau satu aturan tertentu yang menyebabkan Sritex pailit.

    Sebab sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, tambah dia, Sritex tentu tidak mudah dipailitkan sehingga akan ada banyak faktor dan waktu yang cukup lama untuk menahan dari kondisi pailit.

    “Yang perlu dicari adalah dukungan dan solusi dari seluruh pihak. Jangan saling menyalahkan. Hindari narasi yang membuat pihak lain tersinggung,” kata dia.

    Sebelumnya, Selasa (29/10), Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran kementeriannya untuk berupaya agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan Sritex dan agar perusahaan tekstil itu tetap beroperasi.

    Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli usai Presiden Prabowo mengadakan rapat terbatas bersama para menteri, antara lain Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk membahas salah satunya tentang kasus Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    Presiden Prabowo, kata Menaker, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan PHK terjadi terhadap karyawan Sritex.

    Pemerintah meyakini bahwa PHK tidak akan terjadi, karena opsi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan PN Niaga Semarang akan ditempuh.

    Sumber : Antara

  • Ketua DPR minta Pemerintah prioritaskan penyelamatan karyawan Sritex

    Ketua DPR minta Pemerintah prioritaskan penyelamatan karyawan Sritex

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah fokus memprioritaskan penyelamatan ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) agar tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut raksasa tekstil itu dinyatakan pailit.

    “Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa penyelamatan karyawan itu termasuk memastikan regulasi dan fasilitas dari Pemerintah terjamin oleh mereka.

    “Fokusnya tetap pada penyelamatan para pekerja yang berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja,” ujarnya.

    Puan berharap sengketa dagang perusahaan tekstil yang berpusat di Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut dapat segera diselesaikan. Dia berharap pula Sritex memenuhi komitmennya untuk tidak melakukan PHK kepada para karyawannya.

    “Badai PHK atau PHK besar-besaran harus dihindari. Ini menyangkut nasib dan kesejahteraan para karyawan Sritex yang cukup besar,” katanya.

    Menurut dia, Pemerintah harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.

    “Kebijakan Pemerintah harus ramah terhadap para pekerja guna menghindari dampak ekonomi yang lebih luas, serta menurunkan risiko pengangguran massal,” ucapnya.

    Dia meminta Pemerintah terus melakukan pemantauan dan pendampingan bagi para pekerja Sritex merespons status terbaru yang disandang perusahaan tekstil tersebut.

    Namun apabila PHK massal tak dapat dihindari, lanjut dia, Pemerintah harus memastikan jaminan bagi pekerja yang terkena PHK dapat diberikan tanpa ada hambatan.

    Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) itu mencakup gaji, pesangon, hingga akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja sesuai program BPJS Ketenagakerjaan.

    “Ini harus menjadi perhatian utama karena ketidakpastian akan hak-hak tersebut bisa memperburuk kondisi ekonomi puluhan ribu karyawan Sritex beserta keluarganya,” tuturnya.

    Program itu, tambah dia, diharapkan dapat membantu meringankan beban finansial para karyawan yang kehilangan pekerjaan dengan menyediakan tunjangan sementara, serta pelatihan untuk mencari pekerjaan baru.

    “Kalau bisa bantu juga fasilitasi penyaluran pekerja yang terkena PHK ke tempat-tempat kerja baru. DPR tentunya akan ikut memberi pengawalan,” katanya.

    Selain itu, dia mengingatkan Pemerintah agar memberikan bantuan yang efektif, menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out (dana talangan) untuk menyelamatkan Sritex dari kebangkrutan.

    “Kita juga mendukung bagaimana Pemerintah membantu Sritex agar tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit karena kalau operasionalnya tidak jalan, dampaknya ke bisnis mereka, di mana ada puluhan ribu orang menggantungkan nasibnya di situ,” paparnya.

    Dia mengingatkan bahwa potensi PHK massal dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebab Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara.

    “Pailitnya Sritex bukan sekadar masalah keuangan perusahaan, namun memiliki dampak yang meluas pada tenaga kerja, ekonomi lokal, dan stabilitas sosial,” kata Puan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemarin, anggur Muscat aman hingga PMO untuk masalah tiket pesawat

    Kemarin, anggur Muscat aman hingga PMO untuk masalah tiket pesawat

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa berita ekonomi pada Kamis (31/10/2024) masih layak untuk dibaca, mulai dari hasil rapid test Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menemukan bahwa anggur Muscat aman dikonsumsi, hingga pembentukan tim Project Management Officer (PMO) untuk menangani persoalan harga tiket pesawat.

    Berikut rangkuman berita kemarin yang layak disimak lagi pada Jumat pagi ini:

    Bapanas: Hasil rapid test anggur Muscat aman untuk dikonsumsi

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan anggur Shine Muscat aman dikonsumsi setelah uji cepat (rapid test) residu pestisida bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) menunjukkan hasil yang memenuhi standar keamanan pangan.

    Baca selengkapnya di sini

    Mendag: Permendag 8 lindungi industri tekstil

    Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 bertujuan untuk melindungi industri tekstil di dalam negeri.

    “Permendag 8 kan berlaku 17 Mei, masa baru beberapa bulan berlaku perusahaan sudah mati,” katanya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Erick Thohir bentuk PMO untuk solusi harga tiket pesawat-pariwisata

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong pembentukan tim Project Management Officer (PMO) untuk menangani persoalan harga tiket pesawat yang saat ini dinilai mahal, serta memperkuat pengembangan sektor pariwisata nasional.

    Baca selengkapnya di sini

    Tak hanya iPhone 16, Google Pixel dijual domestik akan terblokir IMEI

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan bakal memberikan perlakuan sama berupa pemblokiran IMEI bagi produk telepon pintar Google Pixel seperti yang diberlakukan untuk iPhone 16, apabila terbukti diperjualbelikan di dalam negeri.

    Baca selengkapnya di sini

    Wamentan: Larangan peredaran anggur Muscat menunggu hasil uji BPOM

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan bahwa keputusan untuk melarang peredaran anggur Muscat di Indonesia masih menunggu hasil uji yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

    Jika hasil kajian BPOM menunjukkan bahwa anggur Muscat mengandung zat berbahaya, maka pihaknya akan mempertimbangkan pelarangan peredaran buah tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • PAN Sukoharjo Komitmen Bangun Koalisi dengan Golkar

    PAN Sukoharjo Komitmen Bangun Koalisi dengan Golkar

    Sukoharjo, Gatra.com – Struktural PAN Sukoharjo berkomitmen memegang kesepakatan untuk membangun koalisi dengan Partai Golkar. Seperti diketahui, mereka menyodorkan Wiwaha Aji Santosa sebagai bakal calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo 2024.

    Mendekati pendaftaran bakal cabup-cawabup, peta persaingan politik masih dinamis. Dinamika politik berpotensi terjadi menjelang masa pendaftaran bakal cabup-cawabup pada akhir Agustus.

    Namun hingga sekarang, belum ada koalisi partai yang secara resmi mengusung pasangan calon dalam pilkada. Hampir semua partai masih melakukan penjajakan hingga tingkat pusat.

    Sekretaris DPD PAN Sukoharjo, Narno Raharjo, mengatakan, tidak ada perubahan ihwal koalisi yang dibangun dengan Partai Golkar. Poros koalisi PAN-Golkar bisa mengusung pasangan calon lantaran telah mengantongi sembilan kursi di parlemen. Syarat minimal gabungan parpol bisa mengusung pasangan cabup-cawabup minimal sembilan kursi di legislatif.

    “Kami sepakat tetap berkoalisi dengan Partai Golkar dalam Pilkada Sukoharjo. Kami juga tetap mengajukan kader internal partai, yakni Wiwaha Aji Santosa. Bisa menjadi AD 1 atau AD 2,” katanya, Rabu, (3/7/2024).

    Menurut Narno, Wiwaha merupakan salah satu kader potensial PAN Sukoharjo yang memiliki rekam jejak dan segudang pengalaman. Wiwaha pernah maju sebagai calon wakil bupati (cawabup) dalam Pilkada Sukoharjo 2020.

    Bahkan dalam waktu dekat, Narno bakal berbicara empat mata dengan pengurus parpol lain untuk menawarkan figur Wiwaha.

    “Saya akan bersilaturahmi dengan pengurus PKB, dan Partai NasDem. Penjajakan politik sekaligus menawarkan figur Wiwaha kepada pengurus parpol lain,” ucap dia.

    Anggota DPRD Sukoharjo ini menyinggung soal peluang terbentuknya dua poros koalisi atau hanya satu poros koalisi yang melawan kotak kosong. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi selama dua bulan mendatang.

    “Jika mayoritas parpol yang memiliki kursi di parlemen merapat ke gerbong koalisi poros PDIP maka kemungkinan besar hanya satu pasangan calon sebagai kontestan pilkada. Ini seandainya saja, harapan kami tetap head to head atau dua poros koalisi,” terangnya.

    Sebelumnya, politikus PAN Sukoharjo, Wiwaha Aji Santosa mengatakan masih menunggu instruksi dari partai untuk menentukan apakah dirinya maju atau tidak sebagai bakal cabup-cawabup. Dia tak memungkiri struktural partai mendorong dirinya agar berjuang sebagai kontestas dalam Pilkada Sukoharjo.

    Namun demikian, Wiwaha tidak mempersoalkan jika dirinya urung maju sebagai cabup-cawabup.

    “Tidak maju sebagai pasangan calon bukan berarti kalah. Saya menginginkan agar calon pemimpin masa depan di Sukoharjo bisa merangkul rival politik maupun pendukungnya seusai hajatan pesta demokrasi,” tandasnya.

    556