Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer memanggil Presiden Komisaris PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto ke kantornya, Rabu (13/11) pagi.
Pemanggilan itu berkaitan dengan kunjungan Wamenaker ke lokasi pabrik Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Senin (28/10).
Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama sekaligus Presiden Komisaris PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak raksasa tekstil itu diputus pailit oleh Pengadilan Negeri PN Semarang.
Hal itu disampaikannya saat memenuhi pemanggilan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Rabu (13/11/2024).
Kepada wartawan, Wamenaker mengungkapkan, pemanggilan itu untuk merespons kabar PHK yang terjadi saat pailit. Sebab, kata Wamenaker, saat mengunjungi langsung pabrik Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024) lalu, manajemen Sritex memastikan tidak melakukan PHK karena dipailitkan.
“Berapa hari kemudian (setelah mengunjungi pabrik Sritex), ada lagi berita lagi bahwa ada PHK massal. Dan ini membuat saya terganggu. Artinya apa? Kok seorang penjabat negara berbohong selama ini, “Tidak ada PHK ternyata ada PHK”. Nah hari ini saya panggil beliau, saya panggil Pak Iwan ini untuk klarifikas,” kata Wamenaker di kantornya.
“Ada PHK atau tidak? Karena saya jujur merasa terganggu dengan opini yang tidak bertanggung jawab ini. Makanya untuk itu tolong dijelaskan Pak Iwan opini yang tidak bertanggung jawab ini,” tukasnya.
Iwan Lukminto kemudian menjelaskan, kondisi di Sritex.
“Saya sebenarnya datang ke sini mendadak ya. Sebenarnya ini mau menuju ke airport. Dan saya sangat menghormati Pak Wamen (Wamenaker). Terima kasih Pak Wamen bisa mengundang saya pagi-pagi ini untuk memberi suatu pencerahan pada semuanya. Bahwa saat ini Sritek tidak melakukan PHK Satu orang pun,” kata Iwan.
“Sritex tidak melakukan PHK dalam status kepailitan ini. Tetapi Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku. Ini memang kemarin ini kan ada tersendat di dalam proses administrasi di situ,” jelasnya.
Iwan menambahkan, jumlah karyawan yang diliburkan itu akan terus bertambah jika tidak ada keputusan dari kurator dan hakim pengawas untuk izin keberlanjutan usaha.
“Jadi ini ada proses going concern yang harus cepat diputuskan oleh hakim pengawas. Karena ini akan membantu kami dalam keberlangsungan,” ungkapnya.
“Bila itu ada, kita kembali lagi. Jadi ketersediaan bahan baku ini sekarang kekuatannya sampai tiga minggu ke depan,” sebut Iwan.
Namun, dia juga mengakui, bukan tidak mungkin akan terjadi PHK.
“Jadi ini kalau tidak ada going concern atau daripada keberlangsungan itu, itu malah jadi ancaman. Ancaman ada Pak Wamen. Ancaman PHK ada,” kata Iwan.
“Jadi jangan sampai ini jadi menambah masalah di situ. Dan tentang rekening bank yang diblokir juga itu kan menambah masalah lagi,” ucap Iwan.
(dce/dce)
Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mendadak memanggil Presiden Komisaris PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex Iwan Setiawan Lukminto ke kantornya, Rabu pagi (13/11/2024). Ternyata, pemanggilan itu berkaitan dengan kunjungan Wamenaker ke lokasi pabrik Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024).
“Hari ini saya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja memanggil manajemen Sritex, Pak Iwan ya, Pak Iwan sebagai presiden komisaris Sritex,” katanya kepada wartawan.
“Kenapa saya manggil beliau? Karena ada berita simpang siur pascakehadiran saya di Sritex. Terkait permintaan Presiden Prabowo Subianto yang akhirnya ditugaskan ke saya, untuk memastikan adanya PHK atau tidak,” ujar Wamenaker.
Dia menuturkan, dalam pertemuan tersebut, Iwan Lukminto memastikan Sritex tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Itu yang pertama. Kedua, setelah kejadian itu kita pulang. Seminggu kemudian ada sesuatu yang menurut manajemen Sritex itu mengganggu berangsunnya kegiatan perusahaan. Saya tanya kenapa? Oh iya ada problem misalnya kayak bea cukai,” ungkapnya.
“Kemudian berapa minggu kemudiannya lagi, ada berita lagi soal ternyata ada karyawan yang dirumahkan ya?,” tanyanya kepada Iwan untuk menegaskan.
“Diliburkan, pak,” kata Iwan menimpali.
Kemudian, Wamenaker meminta Iwan Lukminto menjelaskan lebih detail kondisi di Sritex saat ini.
(dce/dce)
/data/photo/2024/11/11/6731e54872252.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "7
5 WNI Ditangkap di Bandara Juanda, Dijanjikan Rp 600 Juta untuk Jual Ginjal ke India
Surabaya")
5 WNI Ditangkap di Bandara Juanda, Dijanjikan Rp 600 Juta untuk Jual Ginjal ke India
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Aktivitas jaringan internasional jual beli organ tubuh manusia jenis ginjal terdeteksi di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Hasil pemeriksaan, organ ginjal tersebut dijual dengan harga Rp 600 juta.
“Pemilik ginjal diiming-imingi akan diberi uang Rp 600 juta,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya Ramdhani kepada wartawan, Senin (11/11/2024).
Nominal tersebut sesuai kesepakatan akan diberikan penuh ketika pemilik datang di India dan sudah melakukan transplantasi ginjal.
“Tahap pertama sebagai uang muka, pemilik hanya diberi Rp 2 juta,” ujar Ramdhani.
Namun, praktik jual beli organ tubuh manusia itu gagal setelah terendus petugas Kantor Imigrasi Surabaya di Bandara Internasional Juanda, Sabtu (9/11/2024).
Tim gabungan Lanudal Juanda dan Kantor Imigrasi Surabaya menggagalkan rencana lima orang warga negara Indonesia (WNI) yang hendak menjual organ ginjalnya ke India.
Mereka adalah AFH (31) asal Sidoarjo, AWSR (28) asal Sidoarjo, RAHM (29) asal Malang, MBA (29), dan NIR (28) asal Sukoharjo.
Mulanya petugas menaruh curiga kepada seorang WNI calon penumpang pesawat Malindo Air bernomor
flight
OD353 dengan tujuan Surabaya-Kuala Lumpur, Sabtu (9/11/2024).
Penumpang tersebut juga tercatat akan melanjutkan penerbangan nomor flight OD205 rute Kuala Lumpur-Delhi.
“Keterangan yang disampaikan oleh WNI tersebut banyak janggal. Dia mengaku hendak berobat, namun banyak informasi yang tidak sinkron dari data yang mereka miliki,” kata Ramdhani.
WNI tersebut bepergian ke luar negeri dengan dalih pengobatan penyakit kulit. Namun, dokumen medis yang dimiliki ternyata mengarah pada pemeriksaan urologi dan transplantasi ginjal.
Dari hasil pendalaman, ternyata bukan hanya satu WNI yang diduga akan melakukan praktik terlarang penjualan ginjal. Ada 4 orang lagi diduga terlibat dalam praktik yang sama.
Hasil pemeriksaan kelima WNI ini bukan pelaku tunggal tetapi bagian dari jaringan terstruktur yang memanfaatkan platform digital untuk pratik jual beli organ tubuh.
“Kami menemukan komunikasi digital yang menunjukkan keterlibatan perantara dan pendonor, serta penggunaan media sosial untuk mencari korban baru,” ujar Ramdhani.
Saat ini, kelima WNI tersebut beserta barang bukti sudah diserahkan ke Polda Jatim untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
WNI tersebut diduga melanggar undang-undang (UU) kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 432 berbunyi setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tabung dengan alasan apa pun, serta Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Surabaya (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya yang bekerja sama dengan personel Lanudal Juanda berhasil menggagalkan upaya 5 Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak menjual ginjal mereka secara ilegal ke India. Insiden ini terungkap setelah pemeriksaan ketat di Terminal 2 Bandara Juanda pada Sabtu (9/11/2024).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya, Ramdhani, mengungkapkan bahwa pengakuan awal seorang penumpang memicu kecurigaan petugas. Di mana seorang WNI yang berencana menggunakan penerbangan pesawat Malindo Air dengan nomor flight OD353 dengan tujuan Surabaya-Kuala Lumpur.
Serta penerbangan lanjutan dengan nomor flight OD205 rute Kuala Lumpur-Delhi terdapat kejanggalan ketika dilakukan pemeriksaan awal di konter keberangkatan.
“Ketika tiba di pemeriksaan awal di konter keberangkatan, tim kami merasa curiga dengan WNI tersebut. Karena keterangan yang disampaikan oleh WNI tersebut banyak kejanggalan. WNI ini mengaku hendak berobat, namun banyak informasi yang tidak sinkron dari data yang mereka miliki,” kata Ramdhani, saat konferensi press di Mako Lanudal Juanda, pada Senin, (11/11/2024).
Menurut Ramdhani, setelah pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa bukan hanya satu, melainkan lima orang yang diduga terlibat dalam skema transplantasi ginjal ilegal.
Diketahui, kelima individu yang terduga pelaku dugaan transplansi dan jual beli organ ginjal manusia secara ilegal yakni AFH (31) asal Sidoarjo, AWSR (28) asal Sidoarjo, RAHM (29) asal Malang, MBA (29), dan NIR (28) asal Sukoharjo.
“Si AFH dan istrinya ASWR mengaku kepada kami berencana bepergian dengan dalih pengobatan penyakit kulit. Namun, dokumen medis yang dimiliki ternyata mengarah pada pemeriksaan urologi dan transplantasi ginjal,” ungkapnya.
Penyelidikan mengungkapkan bahwa kelima WNI ini bukan pelaku tunggal, tetapi bagian dari jaringan terstruktur yang memanfaatkan platform digital untuk memfasilitasi transaksi. “Kami menemukan komunikasi digital yang menunjukkan keterlibatan perantara dan pendonor, serta penggunaan media sosial untuk mencari korban baru,” tambah Ramdhani.
Lebih mengejutkan lagi, salah satu dari mereka mengakui pernah terlibat dalam transaksi serupa di masa lalu. “Salah satu pelaku bahkan mengaku sudah menjual ginjalnya sendiri dan aktif sebagai perekrut yang mencari pendonor melalui media sosial,” jelas Ramdhani.
Ia bersama istrinya diduga mengelola logistik untuk jaringan ini, mengindikasikan tingkat koordinasi yang lebih tinggi dari yang diperkirakan.
Untuk memperkuat langkah pencegahan kejahatan lintas negara, pihak Imigrasi berkoordinasi dengan Lanudal Juanda dalam serah terima lima WNI beserta barang bukti.
“Ini adalah bagian dari sinergi antara Imigrasi dan Lanudal Juanda dalam memerangi perdagangan orang dan kejahatan lintas negara lainnya,” tegas Ramdhani.
Di samping itu, menurut Ramdhani, terduga pelaku yang akan melakukan transplantasi ginjal itu mengaku bahwa ia telah diiming-imingi akan dibayar Rp 600 juta.
“Biaya Rp600 juta itu tidak serta merta langsung dikasihkan. Jadi Rp600 juta itu terbagi dari beberapa tahap yang pertama adalah 2 juta dan selanjutnya diserahkan setibanya di India hingga usai menjalani operasi,” tutur Ramdhani.
Adapun demikian, dari hasil pemeriksaan sementara WNI tersebut melanggar undang-undang (UU) kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan pasal 432 berbunyi setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tabung dengan alasan apapun.
Serta pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.
Sebagai bentuk antisipasi kasus serupa, Ramdhani juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dan komitmen pihaknya dalam melindungi WNI. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan program akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI,” imbuhnya.
Selanjutnya, Ramdhani menyebut jika pihaknya bersama dengan pihak Lanudal Juanda telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur, kelima orang tersebut akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.
“Keberhasilan ini menunjukkan kuatnya kolaborasi lintas instansi dalam menjaga integritas dan keamanan perbatasan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya keamanan dan penegakan hukum,” pungkas Ramdhani.[kun]
Perbesar
ESPOS.ID – Ilustrasi pelajar SMA di Indonesia. (Freepik.com)
“>
Esposin, SOLO — Sebanyak 22 kecamatan di Soloraya tidak memiliki sekolah menengah atas (SMA) negeri dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri.
Jumlah tersebut tersebar di lima kecamatan Kabupaten Klaten, dua kecamatan di Kabupaten Karanganyar, sembilan kecamatan di Kabupaten Wonogiri, tiga kecamatan di Kabupaten Boyolali, dan tiga kecamatan di Kabupaten Sragen.
Espos merujuk Data Pokok Pendidikan yang dipublikasikan dalam dapo.kemdikbud.go.id, Senin (11/11/2024) siang.
Di Kabupaten Klaten masih ada enam kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri dan SMK negeri.
Kecamatan tersebut di antaranya Kecamatan Delanggu, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Kebonarum, dan Kecamatan Manisrenggo.
Selain tak memiliki SMA negeri, beberapa kecamatan seperti Trucuk, Klaten Tengah, Kemalang, Manisrenggo, Tulung, Kalikotes, Kebonarum, juga tidak memiliki SMA swasta.
Kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Semua kecamatan mempunyai minimal satu SMA/SMK baik negeri atau swasta.
Grogol tak punya SMA negeri, tapi tercatat mempunyai satu SMA swasta. Baki sama sekali tidak mempunyai SMA negeri, namun di sana ada tiga SMA swasta.
Polokarto dan Tawangsaritak punya SMK negeri, tapi tercatat mempunyai satu SMK swasta.
Sementara, di Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jaten dan Kecamatan Tasikmadu tidak mempunyai SMA negeri ataupun SMK negeri.
Meski begitu, Jaten masih mempunyai satu SMA swasta dan tiga SMK swasta. Sementara Tasikmadu mempunyai satu SMA swasta dan dua SMK swasta.
Di Kabupaten Wonogiri ada sembilan kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri maupun SMK negeri. Kesembilan wilayah tersebut di antaranya:
Kecamatan Tirtomoyo
Kecamatan Eromoko
Kecamatan Ngadirojo
Kecamatan Giriwoyo
Kecamatan Selogiri
Kecamatan Jatipurno
Kecamatan Karangtengah
Kecamatan Batuwarno
Kecamatan Paranggupito
Pada 2019, ada tiga kecamatan baru hasil pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Boyolali. Yakni Kecamatan Tamansari, Kecamatan Gladagsari, dan Kecamatan Wonosamodro.
Pemekaran wilayah terhitung sudah lima tahun yang lalu. Namun ketiga kecamatan baru itu sama sekali tidak mempunyai SMA negeri dan SMK negeri.
Sementara di Kabupaten Sragen, kecamatan yang sama sekali tidak mempunyai SMA dan SMK negeri yakni Masaran, Ngrampal, dan Sidoharjo.
Di sisi lain, kondisi lebih baik terlihat dari data sekolah di Kota Solo. Dari lima kecamatan, empat di antaranya yakni Kecamatan Banjarsari, Jebres, Pasarkliwon, dan Serengan mempunyai minimal satu SMA/SMK negeri.
Berdasrakan data yang dihimpun Espos, mayoritas SMA Negeri berpusat di Kecamatan Banjarsari.
Hanya Kecamatan Laweyan yang tidak memilki SMA negeri. Namun, mayoritas SMK negeri di Solo terpusat di Kecamatan Laweyan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.
Perbesar
ESPOS.ID – Memperingati Hari Jadi ke-66, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melaksanakan kegiatan Jalan Sehat dan Bazar, pada Minggu (10/11/2024). (Istimewa)
Esposin, SOLO – Memperingati Hari Jadi ke-66, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melaksanakan kegiatan Jalan Sehat dan Bazar. Jalan sehat ini diikuti oleh seluruh keluarga besar UMS beserta rekanan dan keluarga Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Solo dan Sukoharjo.
Kegiatan jalan sehat ini dimulai pada Minggu (10/11/2024) pagi dengan titik awal dari Fakultas Psikologi menuju Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS dan berakhir dengan garis finis di Kampus II UMS. Sepanjang perjalanan, jalan sehat ini diiringi oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Marching Band UMS.
Rektor UMS Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si., beserta jajarannya berjalan beriringan dan bercengkrama. Dalam perjalanan jalan sehat itu, Rektor UMS juga sempat untuk bercengkrama dengan salah satu mahasiswa asing asal Sierra Leone, Afrika Barat.
Setelah mencapai garis akhir, Rektor UMS disambut dengan penampilan band dari tendik dan dosen UMS. Selanjutnya Sofyan Anif menyampaikan bahwa kegiatan jalan sehat dan bazar ini merupakan rangkaian kegiatan dari Milad UMS.
Dalam acara tersebut, peserta jalan sehat mendapatkan voucher yang dapat ditukarkan di stand bazar untuk membeli makanan atau hal lainnya. Selain itu, peserta juga bisa mengikuti undian berupa perabotan, ratusan sepeda, hingga motor listrik.
“Saya ingin kegiatan Hari Jadi ini dikaitkan dengan pemberdayaan cabang dan ranting. Maka salah satunya nanti kita mendapatkan banyak sepeda dari mitra, sebagian tidak diundi, sebagian menjadi hak prerogatif Rektor untuk saya bagikan kepada ranting-ranting,” tutur Sofyan Anif seperti dikutip dari rilis.
Pada tahun ini, hak prerogatif Rektor akan diberikan kepada Ranting Colomadu dan ranting yang ada di PDM Solo yang tujuannya untuk mendukung operasional cabang dan ranting. Sofyan Anif juga menyampaikan terima kasih kepada hadirin.
Dalam acara jalan sehat ini, hadir Rektor UMS periode 2005-2017 dan rektor UIN Salatiga turut hadir. UMS juga mengundang para alumninya yang saat ini menjadi rektor di kampus lain.
“Selaku Rektor saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran bapak ibu semua, para pimpinan,” ujarnya.
Anif menuturkan bersyukur kepada Allah karena beberapa akhir tahun ini UMS telah memperoleh banyak prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
Mahasiswa asing yang sempat bercengkrama dengan Rektor UMS pada saat jalan sehat adalah Mohamed Saidu Jalloh yang merupakan mahasiswa baru dari Prodi Teknik Informatika Kelas Internasional.
Promosi
Pengusaha Dimudahkan dengan Dana Cair Hingga 4 Kali Sehari di BRIMerchant
Mohamed Saidu Jalloh, merupakan mahasiswa asal Sierra Leone Prodi yang saat ini menimba ilmu di Teknik Informatika Kelas Internasional, UMS.(Istimewa)
“Kegiatan ini sangat menakjubkan karena ini adalah event pertama yang pernah saya ikuti di mana saya bisa bertemu dengan orang-orang dan kita bisa bersenang senang. Di sini juga sangat banyak hadiah-hadiahnya,” ujar mahasiswa asal Sierra Leone itu.
Dia juga merasa sangat senang dengan kegiatan jalan sehat UMS ini karena bisa mendapatkan kupon dan makanan gratis, serta hadiah-hadiah lainnya.
Saidu Jalloh pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat ulang tahun kepada UMS.
“Selamat ulang tahun kepada UMS. Dan saya berharap UMS semakin jaya dan di kesempatan selanjutnya bisa mendapatkan ranking untuk pencapaian akademik,” ujarnya.
Mahasiswa Prodi Teknik Informatika UMS itu juga berharap bisa berkontribusi terlebih sebagai penerima beasiswa International Priority Scholarship. Dia merasa UMS dan Muhammadiyah telah berperan banyak untuk dirinya. Sehingga dia sangat bersyukur dan berharap yang terbaik untuk keduanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.
Jakarta –
PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan efisiensi karyawan terhadap 10 ribu karyawannya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan mengatakan, industri tekstil memang mengalami guncangan dalam beberapa waktu terakhir.
Iwan menyebut efisiensi dibutuhkan untuk keberlanjutan usaha Sritex. Namun, jelas Iwan, Efisiensi diambil berdasarkan keputusan bisnis dan bukan karena Sritex akan bangkrut.
“Efisiensi-efisiensi harus dilakukan untuk keberlanjutan perusahaan kami. Namun keputusan untuk efisiensi semuanya berdasarkan keputusan komersial atau keputusan bisnis, jadi bukan landasannya bahwa kita perusahaan yang mau bangkrut atau seperti apa,” kata Wawan, sapaan karibnya, di PT Sritex, Kabupaten Sukoharjo, dikutip dari detikJateng, Jumat (8/11/2024).
Wawan tak memerinci detail jumlah karyawan PT Sritex group yang terkena efisiensi. Namun, jumlahnya cukup banyak.
“Efisiensi sekitar mungkin 20 persen ya dari jumlah total karyawan sekarang,” ujarnya.
Terpisah, General Manager HRD Sritex Group, Haryo Ngadiyono menjelaskan angka 20 persen itu berasal dari seluruh karyawan PT Sritex Grup termasuk yang ada di Semarang. Menurutnya, total ada ribuan karyawan yang terdampak.
“Saya belum cek, saya mobile ke sana ke sini. 20 persen itu keseluruhan grup, termasuk Semarang. Dari 50 ribu 20 persen ya sekitar 10 ribuan,” kata Haryo.
Di sisi lain, status pailit yang disandang PT Sritex juga menjadi salah satu alasan efisiensi karyawan dilakukan. Dengan status pailit itu, PT Sritex saat ini tidak bisa melakukan aktivitas keluar masuk barang.
Sektor yang mulai terkena efisiensi adalah di sektor spinning atau pemintalan benang tekstil. Haryo menyebut status karyawan PT Sritex di Sukoharjo statusnya dirumahkan.
“Yang sudah ada pengurangan itu Semarang, kalau sini masih dirumahkan. Produksi kita tergantung bahan baku, kalau bahan baku tidak ada bisa masuk otomatis berhenti, ya harus istirahat. Kalau ada bahan baku ya jalan lagi,” jelasnya.
“Pabrik pemintalan (spinning) lain masih berjalan, hanya di sini karena disetop sama bea cukai, sehingga kita belum bisa keluar masuk barang sehingga disesuaikan,” sambung Haryo.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim mengungkapkan, PT Sritex memang sudah mengupayakan agar tak ada PHK bagi karyawannya. Sayangnya, nasib malang menimpa karyawan di dua anak PT Sritex di Kota Semarang, yakni PT Sinar Pantja Djaja dan PT Bitratex Industries. Ratusan karyawan sudah terkena PHK massal.
“Data yang kami dapat dari dinas terkait itu (PHK) memang jumlahnya 687 (karyawan yang di-PHK) untuk di Bitratex dan 340 yang ada di Pantja Jaya,” kata Aulia saat dihubungi detikJateng, Minggu (3/11).
Saksikan juga video: Terungkap Penyebab Sritex Pailit gegara Lengah Seolah Masalah Kecil
(ily/kil)
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Komisi VII DPR RI bentuk panja untuk penyelesaian masalah Sritex
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Kamis, 07 November 2024 – 22:23 WIB
Elshinta.com – Komisi VII DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) untuk penyelesaian masalah pailit yang terjadi di perusahaan tekstil Sritex yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay pada kunjungannya di Sritex Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis mengatakan panja tersebut akan membahas bagaimana menyelamatkan industri tekstil di Indonesia yang bermasalah maupun yang berpotensi bermasalah.
“Seperti saran teman-teman, Komisi VII akan membuat panja dimaksudkan untuk mendalami lagi elemen-elemen lain terkait industri tekstil di Indonesia secara umum dan secara khusus dengan industri tekstil yang bermasalah atau berpotensi bermasalah,” katanya.
Ia berharap dengan langkah penyelamatan tersebut industri tekstil di Indonesia dapat makin berkembang.
“Persaingan dan kontestasi makin tinggi dan makin cepat di Indonesia. Industri tekstil di negara kita terbesar keempat di dunia, jadi potensi pasar besar sekali,” katanya.
Melihat potensi tersebut, dikatakannya, perbaikan terhadap industri tekstil di Indonesia penting dilakukan. Harapannya industri tekstil Indonesia memiliki daya saing dengan produk luar negeri.
Presiden Direktur PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan dalam beberapa tahun terakhir industri tekstil sedang dalam kondisi tidak baik, termasuk Sritex.
Oleh karena itu, ia berharap kunjungan Komisi VII DPR RI bisa memberikan harapan baru bagi permasalahan kepailitan yang dihadapi oleh Sritex.
Apalagi, diakuinya, status pailit sangat mengganggu operasional Sritex. Sebagai upaya hukum yang dilakukan, saat ini Sritex tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
“Harapannya Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan kami dan mencabut status pailit dari Sritex,” katanya.
Sumber : Antara
Sukoharjo, Beritasatu.com – Komisi VII DPR akan membentuk panitia kerja (panja) untuk penyelesaian masalah pailit yang terjadi di perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, panja tersebut akan membahas skema menyelamatkan industri tekstil di Indonesia yang bermasalah, seperti Sritex maupun yang berpotensi bermasalah.
“Seperti saran teman-teman, Komisi VII DPR akan membuat panja untuk mendalami lagi elemen-elemen lain terkait industri tekstil di Indonesia secara umum dan secara khusus dengan industri tekstil yang bermasalah atau berpotensi bermasalah,” kata dia pada kunjungannya di pabrik Sritex, Sukoharjo, Kamis (7/11/2024) dilansir Antara.
Ia berharap, dengan langkah penyelamatan tersebut industri tekstil di Indonesia dapat makin berkembang. “Persaingan dan kontestasi makin tinggi dan makin cepat di Indonesia. Industri tekstil di negara kita terbesar keempat di dunia, jadi potensi pasar besar sekali,” katanya.
Melihat besarnya potensi tekstil Indonesia, kata dia, perbaikan penting dilakukan. Harapannya, industri tekstil Indonesia memiliki daya saing dengan produk luar negeri.
Presiden Direktur PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir industri tekstil sedang dalam kondisi tidak baik, termasuk Sritex. Oleh karena itu, ia berharap kunjungan Komisi VII DPR bisa memberikan harapan baru bagi permasalahan kepailitan yang dihadapi Sritex.
Apalagi, diakuinya, status pailit sangat mengganggu operasional Sritex. Sebagai upaya hukum yang dilakukan, saat ini Sritex tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). “Harapannya Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan kami dan mencabut status pailit dari Sritex,” katanya.