Xcloud.id

kab/kota: Sukoharjo

  • Nilai 6 Aset Tanah Milik Bos Sritex yang Disita Kejagung Tembus Rp20 Miliar

    Nilai 6 Aset Tanah Milik Bos Sritex yang Disita Kejagung Tembus Rp20 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan penyitaan enam aset tanah terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Sritex ditaksir mencapai Rp20 miliar.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan enam aset tanah itu milik tersangka Iwan Setiawan Lukminto (ISL).

    “Yang terakhir ya, yang jelas di atas Rp20 miliar,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (10/10/2025).

    Dia menjelaskan enam aset tanah yang telah disita memiliki ukuran seluas 20.027 m2. Dia merincikan aset-aset yang disita itu satu tanah dan bangunan dengan luas 389 m2 berlokasi di Banjarsari Surakarta. 

    Kemudian, satu aset tanah dan bangunan berupa villa dengan luas 3.120 m2 di Tawamangu, Karanganyar. Sementara sisanya berupa empat tanah kosong yang berlokasi di empat wilayah mulai dari Karanganyar, Sroyo, Kemiri dan Kebakkramat.

    Menurut Anang, penyitaan aset ini dilakukan untuk mengusut perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perkara Sritex. Adapun, penyitaan dilakukan pada Selasa (7/10/2025).

    “Penyitaan ini dilakukan pada Selasa 7 Oktober 2025 yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita aset berupa bidang tanah seluas 50,02 hektare milik tersangka Iwan. Aset tanah yang disita berasal dari empat wilayah mulai dari Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri dan Surakarta dengan nilai mencapai Rp510 miliar.

    Dia merincikan aset yang telah disita dari Kabupaten Sukoharjo dengan total 152 bidang tanah dengan luas 471.758 m2. 

    Dari aset ini 57 bidang tanah atas nama Iwan Setiawan; 94 aset tanah atas nama istri Iwan yakni Megawati; dan satu bidang tanah atas nama PT Sukoharjo Multi Indah Textile Mill.

  • Kejagung Sita Aset Tanah Seluas 20.027 m2 Terkait Korupsi Sritex

    Kejagung Sita Aset Tanah Seluas 20.027 m2 Terkait Korupsi Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita aset terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian kredit PT Sri Rejeki Isman alias Sritex (SRIL).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan kali ini pihaknya telah menyita enam aset tanah seluas 20.027 m2.  

    “Jumlah pemasangan plang penyitaan yaitu sebanyak enam bidang tanah dengan total luas 20.027 m2,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).

    Dia merincikan, eman aset yang disita itu satu tanah dan bangunan dengan luas 389 m2 berlokasi di Banjarsari Surakarta. Kemudian, satu aset tanah dan bangunan berupa villa dengan luas 3.120 m2 di Tawamangu, Karanganyar.

    Sementara sisanya berupa empat tanah kosong yang berlokasi di empat wilayah mulai dari Karanganyar, Sroyo, Kemiri dan Kebakkramat.

    Menurut Anang, penyitaan ini dilakukan untuk mengusut perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perkara Sritex. Adapun, penyitaan dilakukan pada Selasa (7/10/2025).

    “Penyitaan ini dilakukan pada Selasa 7 Oktober 2025 yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejaksaan Agung) telah menyita aset berupa bidang tanah seluas 50,02 hektare milik tersangka Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit terhadap Sritex.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan aset tanah yang disita itu berasal di empat wilayah mulai dari Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri dan Surakarta dengan nilai mencapai Rp510 miliar.

    “Total keseluruhan aset yang disita mencapai 500.270 m² atau setara dengan 50,02 hektare. Nilai estimasi aset yang disita di empat lokasi tersebut diperkirakan sekitar Rp510 miliar,” kata Anang dalam keterangan tertulis, Kamis (11/9/2025) malam.

    Dia merincikan aset yang telah disita dari Kabupaten Sukoharjo dengan total 152 bidang tanah dengan luas 471.758 m2. 

    Dari aset ini 57 bidang tanah atas nama Iwan Setiawan; 94 aset tanah diatasnamakan istri Iwan yakni Megawati; dan satu bidang tanah atas nama PT Sukoharjo Multi Indah Textile Mill.

    Kemudian, aset lainnya yang disita yaitu di 1 bidang tanah, luas 389 m² di Kota Surakarta; 5 bidang tanah, luas 19.496 m² di Kabupaten Karanganyar; dan 6 bidang tanah, luas 8.627 m² di Kabupaten Wonogiri.

  • HIMKI pacu ekspor produk furnitur Jawa Tengah lewat ajang Woodfest

    HIMKI pacu ekspor produk furnitur Jawa Tengah lewat ajang Woodfest

    Industri furnitur dan kerajinan ini adalah rumah besar. Rumah yang diisi jutaan tenaga kerja, perajin, desainer, dan wirausahawan muda

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) membuka Woodfest 2025 di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai upaya memperkuat ekspor produk furnitur yang dibuat oleh industri kecil menengah (IKM) di provinsi tersebut.

    Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, menyampaikan ajang yang digelar 3–5 Oktober 2025 tersebut menjadi wadah bagi perajin, desainer, arsitek, akademisi, hingga pelaku usaha untuk saling berkolaborasi dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    “Industri furnitur dan kerajinan ini adalah rumah besar. Rumah yang diisi jutaan tenaga kerja, perajin, desainer, dan wirausahawan muda,” katanya.

    Menurut dia, Woodfest adalah contoh nyata bagaimana kolaborasi terjalin antara alumni PIKA, HIMKI, pemerintah daerah, desainer interior, arsitek dan pelaku industri.

    “Kalau berjalan sendiri-sendiri kita hanya pelaku kecil, tapi kalau bersatu kita bisa menjadikan Indonesia basis produksi global,” kata Abdul Sobur.

    Menurut dia, Jawa Tengah memiliki potensi besar sebagai salah satu pusat industri mebel dan kerajinan di Indonesia.

    Kota-kota seperti Jepara, Klaten, Sukoharjo dan Semarang telah lama dikenal dengan kekuatan produk kayu dan furniturnya yang bernilai tinggi.

    Menurut dia, provinsi tersebut siap memperkuat rantai pasok industri kreatif nasional sekaligus mendorong ekspor yang berdaya saing tinggi, karena didukung sumber daya manusia yang terampil serta warisan budaya yang kental,

    Pihaknya juga meyakini Indonesia memiliki keunggulan yang tidak banyak dimiliki pesaing, yaitu sumber daya kayu berkelanjutan, kreativitas desain yang otentik, serta kekayaan cerita budaya.

    Keunggulan ini menjadikan produk Indonesia tidak hanya kompetitif dari sisi harga, tetapi juga memiliki nilai tambah dan makna mendalam.

    Lebih lanjut, ajang ini menjadi momentum penting bagi pelaku industri untuk menegaskan posisi Jawa Tengah sebagai pusat produksi sekaligus pusat inovasi.

    Dukungan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, asosiasi, dan komunitas kreatif semakin memperkuat ekosistem industri furnitur dan kerajinan agar lebih siap menghadapi tantangan global, sekaligus memperluas penetrasi pasar internasional.

    Selain pameran, Woodfest 2025 juga menghadirkan berbagai agenda pendukung seperti forum diskusi, workshop desain, pameran karya inovatif, hingga ajang jejaring bisnis.

    Semua ini ditujukan untuk membangun generasi baru pengusaha furnitur dan kerajinan yang mampu menggabungkan nilai tradisi dengan tuntutan modernitas.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BGN Sebut Ada 6.517 Kasus Keracunan MBG Sejak Januari 2025, Ini Sebarannya

    BGN Sebut Ada 6.517 Kasus Keracunan MBG Sejak Januari 2025, Ini Sebarannya

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkap hingga September 2025 tercatat 6.517 kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) sejak program tersebut diluncurkan pada Januari 2025. Dadan menyebut keracunan terbanyak terjadi di wilayah II atau pulau Jawa.

    Hal tersebut disampaikan Dadan dalam Rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025). Dadan membagi tiga wilayah pemantauan MBG, yakni wilayah 1 di Pulau Sumatera, wilayah II Pulau Jawa dan wilayah III untuk Indonesia bagian timur.

    “Kami ingin menyampaikan kita bagi 3 wilayah, wilayah I di sumatera, wilayah II di Jawa, wilayah 3 di Indonesia timur. Kami perlu sampaikan pembentukan satuan pelayanan pemenuhan gizi ada dua periode yang terlihat jelas, periode Januari sampai Juli kita berhasil membentuk 2.391 SPPG sementara dari 1 Agustus sampai 30 September kita berhasil membentuk 7.621 SPPG,” kata Dadan.

    “Terlihat sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli 2025 itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian. Sementara 1 Agustus sampai malam tadi, ada 51 kasus kejadian. Jadi terakhir kejadian ada di Pasar Rebo, dan di Kadungora,” lanjutnya.

    Tak hanya itu, Dadan juga menyebut rincian data orang yang mengalami keracunan di wilayah I, II, dan III.

    “Kalau dari lihat sebaran kasus, kita lihat bahwa diwilayah I ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307. Wilayah 2 ini semakin bertambah tidak lagi 4.147, karena ditambah lagi di Garut mungkin 60 orang. Kemudian wilayah 3 ini ada 1.003 orang,” sambungnya.

    Berikut Rincian Kejadian Berdasarkan Wilayah berdasarkan data BGN.

    Wilayah I18 Februari 2025: SPPG Empat Lawang Tebing Tinggi Tanjungagung Sumsel (8 Orang).14 April 2025: SPPG Yayasan Al Idrz, Kab. Batang (28 Orang).5 Mei 2025: SPPG PALI Talang Ubi Handayan Mulya, Sumsel (172 Orang).22 Agustus 2025: SPPG Indragiri Hilir Tembilahan Tembilahan Hilir, Riau (28 Orang).26 Agustus 2025: SPPG Tulung Pasik Mataram Baru, Lampung (27 Orang).27 Agustus 2025: SPPG Bengkulu Lebong Saka Lemeu Pb, Bengkulu (467 Orang).29 Agustus 2025: SPPG Sukabumi, Lampung (563 Orang).2 September 2025: SPPG Merang Raya Padamaran (76 Orang).17 September 2025: SPPG Garut, Kadunggora (30 Orang).25 September 2025: SPPG Kota Palembang Kalidoni Kalidoni (12 Orang).25 September 2025: SPPG Kairilmun Kairilmun Sungai Lakim Timur 1 (14 Orang).

    Wilayah II14 Januari 2025: SPPG Indramayu Sindang (6 Orang).18 Januari 2025: SPPG Khusus Kab. Sukabumi (48 Orang).19 Februari 2025: SPPG Pandeglang Menes (480 Orang).21 April 2025: SPPG Lembangsari, Cianjur (254 Orang).21 April 2025: SPPG Khusus Karanganyar (9 Orang).23 April 2025: SPPG Sleman 1 (31 Orang).28 April 2025: SPPG Sleman Berbah (30 Orang).30 April 2025: SPPG Coblong, Kota Bandung (580 Orang).30 April 2025: SPPG Kuningan Cilimus (38 Orang).1 Mei 2025: SPPG Manggungjaya (35 Orang).6 Mei 2025: SPPG Tanah Sereal Sukadamai (220 Orang).29 Juli 2025: SPPG Cangkeng (38 Orang).31 Juli 2025: SPPG Kulon Progo Wales (365 Orang).8 Agustus 2025: SPPG Sukabumi Cikidang (15 Orang).12 Agustus 2025: SPPG Sragen, Gemolong (196 Orang).13 Agustus 2025: SPPG Sleman, Mlati (157 Orang).22 Agustus 2025: SPPG Indramayu, Gabuwetan (2 Orang).25 Agustus 2025: SPPG Karawang, Majalaya (82 Orang).26 Agustus 2025: SPPG Sleman, Berbah Joglo (137 Orang).29 Agustus 2025: SPPG Kalibata (3 Orang).2 September 2025: SPPG Serang (6 Orang).8 September 2025: SPPG Khusus Koja, Jakarta (14 Orang).9 September 2025: SPPG Pameksan, Tokan (8 Orang).11 September 2025: SPPG Wonogiri, Ngronggah (131 Orang).13 September 2025: SPPG Kota Tangsel Setu, Bakti Jaya 2 (12 Orang).17 September 2025: SPPG Jatis, Lamongan (14 Orang).19 September 2025: SPPG Segerawara, Sukoharjo (15 Orang).22 September 2025: SPPG Mekarmur, Jaya Coongkir (411 Orang).22 September 2025: SPPG Dauan Gemping Nggedirto (6 Orang).24 September 2025: SPPG Palang Gesikharjo Tuban (6 Orang).24 September 2025: SPPG Cipayung, Munjul (248 Orang).24 September 2025: SPPG Sukabumi Palabuhanratu Cilepus (32 Orang).24 September 2025: SPPG Kota Batu Batu Sisir (18 Orang).24 September 2025: SPPG Dojopoagaro, Ciampeujo (7 Orang).24 September 2025: SPPG Rembang, Rembang (188 Orang).25 September 2025: SPPG Duwaan Kaler, Subang (9 Orang).25 September 2025: SPPG Jatimekar, Situraja (1 Orang).25 September 2025: SPPG Manyway Catering Palabuan (45 Orang).25 September 2025: SPPG Kebumen, Petahanan (101 Orang).26 September 2025: SPPG Champelas, Bandung (195 Orang).30 September 2025: SPPG Champelas, Pasar Rebo (15 Orang).

    Wilayah III13 Januari 2025: SPPG Nunukan (90 Orang).24 Januari 2025: SPPG Kec. Ujung Bulu Calile 2 (4 Orang).27 Januari 2025: SPPG Pangkajene, Kap. Minasadene (7 Orang).23 April 2025: SPPG Bombana Rumbia (30 Orang).22 Juli 2025: SPPG Kota Kupang Kelapa Lima Cepaqa Barat (140 Orang).23 Juli 2025: SPPG Sumba Barat Daya Kota Tambolaka Rada (65 Orang).30 Juli 2025: SPPG Manokwari Manokwari Barat Padasari 1 (6 Orang).28 Agustus 2025: SPPG Kota Palu Palu Selatan Tatuna Utara (20 Orang).3 September 2025: SPPG Lombok Tengah, Pringgarata Murbaya (9 Orang).17 September 2025: SPPG Sumba Empang Banggaja 2 (109 Orang).17 September 2025: SPPG Banggai Kep. Tinggankung (338 Orang).18 September 2025: SPPG Sumba Empang Bunga Eja 2 (120 Orang).22 September 2025: SPPG Bulungan Tanjung Selor Tanjung Selor Hilir (2 Orang).24 September 2025: SPPG Pangi Moutong Paopa Nununrantai (2 Orang).24 September 2025: SPPG Lombok Barat (26 Orang).24 September 2025: SPPG Mamuju (27 Orang).24 September 2025: SPPG Kota Kupang Oebobo Liloa (11 Orang).

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Video: Ombudsman Temukan Sederet Penyebab Kasus Keracunan MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/up)

  • 9 Abu Bakar Ba'asyir Nasihati Jokowi, Ini Pesannya Regional

    9 Abu Bakar Ba'asyir Nasihati Jokowi, Ini Pesannya Regional

    Abu Bakar Baasyir Nasihati Jokowi, Ini Pesannya
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Abu Bakar Ba’asyir mengungkap alasan bertemu dengan mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), di wilayah Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Senin (29/9/2025).
    Pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup selama lebih kurang 30 menit.
    Dalam pertemuan itu, Abu Bakar Ba’asyir tampak mengenakan pakaian serba putih, sedangkan Jokowi mengenakan kemeja batik lengkap dengan kopiah.
    Usai pertemuan, Abu Bakar Ba’asyir menyampaikan bahwa kedatangannya merupakan kewajiban seorang ulama untuk menasihati.
    “Saya hanya menasihati. Orang Islam itu wajib menasihati rakyat, pemimpin, dan orang kafir harus dinasihati,” kata Abu Bakar Ba’asyir.
    Terkait pilihannya menasihati Jokowi, ia menilai Presiden ke-7 RI tersebut merupakan sosok yang berpengaruh.
    “Nah, Pak Jokowi ini orang yang kuat. Jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja nanti ya,” jelasnya.
    Ba’asyir mengatakan, sejumlah nasihat ia sampaikan langsung kepada Jokowi. “Ya nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Sebab, saya ini sedang berjuang minta supaya negara ini diatur dengan hukum Islam,” jelasnya.
    Selain kepada Jokowi, ia juga menyebut pernah menyampaikan hal serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Presiden pun sudah saya nasihati lewat surat ya, itu saja. Hanya nasihati itu kewajiban-kewajiban seorang ulama menasihati,” ucapnya.
    Pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin di Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut menegaskan, menasihati merupakan bagian dari kewajiban agama.
    “Menasihati rakyat, menasihati orang kafir, menasihati pemimpin. Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya, ya. Gitu ya, itu saja, enggak ada tujuan lain,” lanjutnya.
    Diketahui, Abu Bakar Ba’asyir mendapatkan pembebasan murninya pada Januari 2021 setelah menjalani masa pidana 15 tahun terkait kasus terorisme.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri Ikut Tangani Kasus Siswa Keracunan MBG

    Polri Ikut Tangani Kasus Siswa Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri tengah memantau kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)  yang terjadi di Indonesia dan bersama-sama dengan Polda untuk menangani kasus ini.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Helfi Assegaf menjelaskan kasus keracunan makanan MBG yang sempat viral di media sosial itu kini tengah ditangani oleh Polres dan Polda di setiap wilayah.

    Kendati demikian, Helfi menegaskan bahwa Bareskrim Polri tetap akan memberi atensi kepada Polres maupun Polda yang tengah menangani perkara tersebut.

    “Jadi untuk MBG yang keracunan itu akan ditangani oleh masing-masing Polres dan Polda. Kita akan melakukan atensi dari sisi penanganannya,” tutur Helfi di Bareskrim Polri, Kamis (25/9/2025).

    Helfi juga minta Polres dan Polda untuk melakukan pendalaman terhadap kasus keracunan makanan MBG tersebut mulai dari hulu hingga hilir, sehingga Kepolisian bisa mengetahui pasti penyebab banyak siswa yang keracunan makanan beberapa hari terakhir.

    “Jadi bagaimana proses keamanan dan pengamanan ketika makanan itu disajikan lalu bagaimana prosesnya dari hulu dan hilir,” katanya.

    Menurut Helfi, jika penyebab utama banyak siswa yang keracunan MBG itu diketahui secara pasti, maka Bareskrim Polri bakal melaporkan hal tersebut ke pemerintah pusat sekaligus memberikan rekomendasi.

    “Tentunya nanti kita akan memberikan rekomendasi juga ke pemerintah, utamanya kepada penyelenggara MBG itu sendiri,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, ada beberapa wilayah pembagian MBG yang membuat para siswa mengalami keracunan:

    Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 21 April 2025, sebanyak 78 siswa dari MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, diare, pusing.
    Kota Bogor, Jawa Barat, ratusan siswa dari TK sampai SMA, total 223 siswa dari sembilan sekolah dilaporkan telah keracunan setelah mengonsumsi paket MBG. Pemerintah daerah menetapkan kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). 
    Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, sekitar 64 siswa dari lima sekolah di wilayah Kecamatan Talang Ubi diduga keracunan setelah menyantap menu MBG.
    Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, terbaru, lebih dari 250 siswa dari tingkat SD hingga SMA dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengikuti program MBG. 
    Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di SDN Parakansalak 2, sebanyak 24 siswa mengalami pusing, mual, dan muntah setelah menyantap MBG sekolah.  

    Ditambah beberapa daerah lainnya seperti di Sukoharjo (Jawa Tengah), Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Nunukan (Kalimantan Utara), terakhir di Jakarta Utara juga melaporkan insiden-insiden serupa yaitu puluhan siswa merasakan efek samping seperti mual, muntah, sakit perut setelah menyantap makanan MBG.  

  • Tak Kuat Nanjak, Truk Fuso Mundur dan Lindas Pemotor di Pringsewu Lampung, 1 Orang Tewas

    Tak Kuat Nanjak, Truk Fuso Mundur dan Lindas Pemotor di Pringsewu Lampung, 1 Orang Tewas

    Liputan6.com, Jakarta – Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Podosari, Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada Minggu sore (21/9/2025). Sebuah truk Fuso bermuatan batu tidak kuat menanjak lalu mundur tak terkendali hingga melindas sepeda motor yang ditumpangi pasangan suami istri.

    Kasat Lantas Polres Pringsewu, Iptu I Kadek Gunawan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.00 WIB. Truk Fuso bernomor polisi B 9362 PU yang dikemudikan Krisna (22), warga Bandar Lampung, melaju dari arah Sukoharjo menuju Pringsewu.

    Saat melewati tanjakan, truk kehilangan tenaga dan mundur menabrak sepeda motor Honda Beat BE 2131 GCX yang dikendarai WO (49) dan istrinya, EI (46), warga Desa Poncowarno, Kalirejo, Lampung Tengah.

    “Korban atas inisial EI mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal di lokasi kejadian. Suaminya selamat dengan luka-luka dan sudah dibawa ke RSUD Pringsewu,” ujar Kadek, Minggu (21/9/2025).

     

  • Daftar Pabrik Tekstil Pailit hingga Tutup Sepanjang 2025

    Daftar Pabrik Tekstil Pailit hingga Tutup Sepanjang 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri tekstil di Tanah Air masih menghadapi sejumlah tantangan yang menekan kinerja keuangan. Sejumlah pabrik tekstil di Indonesia pun mulai bertumbangan sepanjang 2025.

    Sejatinya, malapetaka di industri tekstil itu sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun lalu saja, lebih dari selusin perusahaan tekstil yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga harus tutup.

    Nasib perusahaan yang pailit hingga tutup pun berlanjut pada tahun ini. Mereka rata-rata tertimpa masalah keuangan imbas menurunnya permintaan.

    Terbaru, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) menambah daftar hitam itu. Perusahaan tersebut resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lewat putusan perkara No. 3/Pdt.SusPKPU/2025/PN Jkt. Pst.

    SBAT merupakan produsen benang hasil daur ulang atau recycle yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Tan Heng Lok sebesar 34,48% dan publik 51,52%. Perusahaan pelat merah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) juga tercatat memiliki saham SBAT sebesar 13,99%. Sisanya, 0,001% dimiliki oleh Martha Intan Yaputra, direksi perseroan.

    Pailitnya SBAT telah menambah daftar panjang perusahaan tekstil yang tutup. Berikut daftar perusahaan tekstil yang pailit maupun tutup sepanjang 2025:

    Deretan Pabrik Tekstil Pailit hingga Tutup Sepanjang 2025

    1. Sritex

    PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex resmi menutup operasionalnya pada 1 Maret 2025. Akhir perjalanan dari raksasa tekstil yang pernah berjaya di Asia Tenggara itu seturut dengan sejumlah kasus kegagalan pembayaran utang hingga berujung pailit.  

    Berdasarkan catatan pemberitaan Bisnis, tim kurator Sritex telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap total 10.969 pekerja sepanjang Januari-Februari 2025. Jumlah itu merupakan akumulasi dari beberapa perusahaan Grup Sritex, seperti PT Sritex Sukoharjo, PT Primayuda Boyolali, PT Sinar Panja Jaya Semarang, dan PT Bitratex Semarang.

    Menilik sejarah singkatnya, Sritex merupakan salah satu nama besar di industri tekstil Indonesia yang memulai perjalanannya pada 1966. Kini, perusahaan itu tinggal legenda.

    2. PT Asia Pacific Fibers

    PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) mengumumkan penutupan permanen pabriknya di Karawang yang memproduksi produk kimia dan serat untuk tekstil pada Juli 2025.

  • Saat Saksi Sidang Djuyamto Izin Pulang ke Solo, Hakim: Titip Salam ke Pak Jokowi Nasional 17 September 2025

    Saat Saksi Sidang Djuyamto Izin Pulang ke Solo, Hakim: Titip Salam ke Pak Jokowi Nasional 17 September 2025

    Saat Saksi Sidang Djuyamto Izin Pulang ke Solo, Hakim: Titip Salam ke Pak Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bendahara 1 Panitia Pengadaan Tanah dan Pembangunan Gedung MWC NU Kartasura, Suratno sempat meminta izin kepada majelis hakim apakah ia sudah boleh pulang ke Solo, Jawa Tengah.
    Momen ini terjadi usai Suratno diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap majelis hakim yang memberikan vonis
    onslag
    atau vonis lepas untuk tiga korporasi crude palm oil (CPO).
    “Terima kasih saudara saksi berdua, sudah boleh meninggalkan ruang sidang,” ujar Hakim Ketua Effendi saat sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
    Saat itu, ada tiga orang saksi yang tengah diperiksa di dalam persidangan.
    Mereka adalah Suratno, Istri Hakim nonaktif Djuyamto Raden Ajeng Temenggung Dyah Ayu Kusumawijaya, serta Panitera Utama PN Jakarta Selatan, Eddy Suwarno.
    Atas arahan hakim, JPU lebih dahulu memeriksa Suratno dan Ayu karena keduanya berhubungan dengan terdakwa Djuyamto.
    Sementara, saksi Eddy kesaksiannya dibutuhkan untuk perkara seluruh terdakwa, bukan hanya Djuyamto.
    Usai dibolehkan pulang oleh Hakim Effendi, Suratno tiba-tiba bertanya untuk memastikan pernyataan hakim.
    “Mohon izin, sudah boleh pulang ke Solo, Yang Mulia?” tanya Suratno kepada majelis hakim.
    Mendengar pertanyaan dari Suratno, Hakim Effendi sontak bertanya, “(kereta) Bima jam berapa?”
    Sambil tertawa kecil, Suratno mengatakan keretanya akan jalan sekitar pukul 19.00 WIB.
    Berhubung waktu sudah sore di atas jam 16.30 WIB, hakim pun membolehkan Suratno untuk segera menuju stasiun.
    Sebelum Suratno meninggalkan ruang sidang, Hakim Effendi sempat berkelakar dan menitip pesan untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang juga berdomisili di Solo, Jawa Tengah.
    “Hati-hati, selamat jalan ya pak ya. Salam buat Pak Jokowi,” kata Hakim Effendi.
    “Siap, terima kasih yang mulia,” jawab Suratno sebelum bangkit berdiri dan meninggalkan ruang sidang.
    Dalam persidangan hari ini, Suratno mengungkap kalau Djuyamto pernah memberikan uang senilai Rp 5,65 miliar untuk pembangunan gedung Kantor Terpadu Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.
    Uang ini diberikan dalam tiga kali penyerahan. Suratno mengaku dua kali menjemput uang ini ke Jakarta atas perintah Djuyamto.
    Saat ini, uang pemberian Djuyamto sudah tercampur dengan dana yang dikumpulkan jemaah.
    Uang ini juga sudah digunakan untuk membeli sejumlah lahan.
    Tapi, sebagai pertanggungjawaban, MWC NU Kartasura mengaku akan menjual lahan ini. Kemudian, uang ini akan disetor ke negara.
    Dalam perkara ini, jaksa mendakwa lima orang hakim dan pegawai pengadilan menerima suap dari kuasa hukum tiga korporasi sawit untuk menjatuhkan vonis bebas dalam kasus korupsi terkait ekspor CPO.
    Rinciannya, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta didakwa menerima Rp 15,7 miliar; panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, menerima Rp 2,4 miliar.
    Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
    Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
    Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
    Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
    Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap tiga korporasi tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Limpahkan Bos Sritex Iwan Setiawan Dkk ke Kejari Surakarta

    Kejagung Limpahkan Bos Sritex Iwan Setiawan Dkk ke Kejari Surakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti alias tahap II kasus dugaan korupsi pemberian kredit terhadap Sritex (SRIL).

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan tiga tersangka itu yakni Iwan Setiawan Lukminto selaku Komisaris Utama Sritex.

    Kemudian, Eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) dan Eks Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Dicky Syahbandinata (DS). Berkas dan tiga tersangka itu dilimpahkan dari penyidik Direktorat Jampidsus Kejagung RI ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta.

    “Kejaksaan Agung telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas 3 orang tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (17/9/2025).

    Setelah dilakukan pelimpahan ini, kata Anang, tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk pelimpahan berkas perkara tersebut ke pengadilan terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit terhadap Sritex (SRIL).

    “Tim JPU akan segera mempersiapkan Surat Dakwaan untuk pelimpahan berkas perkara tersebut ke Pengadilan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejaksaan Agung) telah menyita aset berupa bidang tanah seluas 50,02 hektare milik tersangka Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit terhadap Sritex.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan aset tanah yang disita itu berasal di empat wilayah mulai dari Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri dan Surakarta dengan nilai mencapai Rp510 miliar.

    “Total keseluruhan aset yang disita mencapai 500.270 m² atau setara dengan 50,02 hektare. Nilai estimasi aset yang disita di empat lokasi tersebut diperkirakan sekitar Rp510 miliar,” kata Anang dalam keterangan tertulis, Kamis (11/9/2025) malam.

    Dia merincikan aset yang telah disita dari Kabupaten Sukoharjo dengan total 152 bidang tanah dengan luas 471.758 m2. Dari aset ini 57 bidang tanah atas nama Iwan Setiawan; 94 aset tanah diatasnamakan istri Iwan yakni Megawati; dan satu bidang tanah atas nama PT Sukoharjo Multi Indah Textile Mill.

    Kemudian, aset lainnya yang disita yaitu di 1 bidang tanah, luas 389 m² di Kota Surakarta; 5 bidang tanah, luas 19.496 m² di Kabupaten Karanganyar; dan 6 bidang tanah, luas 8.627 m² di Kabupaten Wonogiri.

    Anang juga mengemukakan bahwa penyitaan ini telah mendapatkan penetapan izin dari PN Sukoharjo dengan nomor: 203/PenPid.B-SITA/2025/PN Skh tanggal 8 Agustus 2025.

    Selain itu, penyitaan juga berdasarkan surat perintah penyitaan direktur penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor: 261/F.2/Fd.2/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025.

    “Penyitaan ini dilakukan pada Rabu 10 September 2025 yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang,” pungkas Anang.

    Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan bos Sritex (SRIL), Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex.

    Dirdik Jampidsus Kejagung Rl, Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan pihaknya telah memiliki dua alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Iwan sebagai tersangka.

    “Tim penyidik Jampidsus kembali menetapkan 1 orang tersangka, dengan identitas IKL selaku mantan Wakil Dirut PT Sritex 2012-2023” ujar Nurcahyo di Kejagung, Rabu (13/8/2025).

    Adapun, secara total telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex Group. Belasan tersangka itu mulai dari, eks Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR); mantan Dirut Bank Jateng, Supriyatno (SP); eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) hingga eks Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto (ISL).

    Penyidik korps Adhyaksa juga menyatakan kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi ini menjadi Rp1,08 triliun.