Xcloud.id

kab/kota: Sukoharjo

  • Bayi Korban TPPO di Kulon Progo Akhirnya Kembali ke Pelukan Orangtua Yogyakarta 4 Desember 2024

    Bayi Korban TPPO di Kulon Progo Akhirnya Kembali ke Pelukan Orangtua Yogyakarta 4 Desember 2024

    Bayi Korban TPPO di Kulon Progo Akhirnya Kembali ke Pelukan Orangtua
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com
    –
    Bayi
    laki-laki korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kembali ke orangtua kandung asal Wonogiri, Jawa Tengah. 
    Orangtua dan keluarganya menjemput
    bayi
    di RSUD Wates, kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
    “Alhamdulillah, bayi ini sudah kembali ke orang tuanya dalam kondisi sehat,” kata Kasi Humas Polres Kulon Progo AKP Triatmi Noviartuti dalam keterangan pers tertulis, Rabu (4/12/2024).
    Perwakilan dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinsos PPPA) Kulon Progo dan dinas sosial dari Wonogiri dan dari kepolisian resor Kulon Progo juga hadir dalam serah terima ini.
    Terungkap dari pertemuan itu, Dinas Sosial Wonogiri akan mendampingi bayi dan orangtuanya untuk memastikan tumbuh kembang anak dalam pengasuhan keluarga.

    Dinsos juga akan mendukung  pengajuan pernikahan secara resmi bagi orang tua bayi, guna memperkuat aspek hukum dan sosial dalam pengasuhan.
    Bayi ini selamat dari perdagangan orang setelah polisi menangkap empat tersangka penjual bayi asal Jawa Tengah pada November 2024 lalu.
    Para pelaku, yaitu AH (41) dan A (39) asal Sukoharjo, MM (52) perempuan asal Karanganyar, serta NNR (20), perempuan asal Grobogan. 
    Para pelaku mendapatkan bayi melalui media sosial Facebook. Mereka mengincar perempuan yang tidak menginginkan bayi akibat melahirkan di luar pernikahan resmi.
    Polisi mendapati pengakuan dari pelaku, mereka sudah belasan kali beraksi dalam kasus serupa. 
    Kasat Reskrim Polres Kulon Progo, Iptu Andriana Yusuf memastikan keempatnya menjalani proses hukum.
    “Proses hukum terhadap para tersangka berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang,” kata Andriana dalam keterangan tertulis Humas Polres.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDI-P Kalah di Pilkada Jateng, Puan Minta Tim Hukum dan Masyarakat Laporkan Temuan Kecurangan Regional 2 Desember 2024

    PDI-P Kalah di Pilkada Jateng, Puan Minta Tim Hukum dan Masyarakat Laporkan Temuan Kecurangan Regional 2 Desember 2024

    PDI-P Kalah di Pilkada Jateng, Puan Minta Tim Hukum dan Masyarakat Laporkan Temuan Kecurangan
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Ketua DPP PDI Perjuangan
    Puan Maharani
    mengakui kekalahan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi pada
    Pilkada Jateng
    2024.
    PDI-P merupakan satu-satunya partai politik yang mengusung pasangan
    Andika-Hendi
    . 
    Namun demikian, Puan mengatakan, PDI-P mensyukuri kemenangan pada Pilkada di 19 kabupaten/kota di Jateng. 
     
    Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani mengakui kekalahan di Pilkada Jateng, tapi dia dia tetap mensyukuri kemenangan PDI-P yang mendominasi di 19 kabupaten/kota di Jateng.
    “Kami tetap semangat walaupun belum berhasil memenangkan Pilgub Jateng, tapi alhamdulillah 19 kabupaten/kota PDI-P berhasil menang,” tutur Puan usai menghadiri pertemuan internal di Panti Marhaen, Kantor DPD PDI-P Jateng, Senin (2/12/2024).
    Puan menyebut ada banyak faktor yang membuat PDI-P kalah di Pilkada Jateng. Apalagi lawannya Ahmad Luthfi-Taj Yasin merupakan partai koalisi besar berisi 9 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
    “Itu menjadi evaluasi internal PDI-P, banyak penyebabnya, kita evaluasi internal dan eksternal,” imbuh dia.
    Di sisi lain, Puan mendorong tim hukum internal untuk terus menindaklanjuti temuan kecurangan.
    Ia meminta tim mulai mengumpulkan bukti hingga membuat laporan kepada pihak berwenang.
    “Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ada kecurangan atau tidak sesuai aturan tentu kami minta mengumpulkan bukti-bukti. Tim hukum di internal partai untuk diteruskan dan membuat laporan ke pihak berwenang ke bawaslu atau KPU,” imbau Puan.
    Sementara merespons pidato Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri yang menyebut keterlibatan polisi dalam Pilkada, Puan juga akan mengumpulkan bukti di lapangan.
    Dia juga meminta partisipasi masyarakat Jateng untuk turut melapor jika mendapati praktik kecurangan selama Pilkada.
    “Ya kita lihat kalau ada bukti-bukti terkait dengan hal itu tentu kami minta untuk bisa ditindaklanjuti, jadi saya minta seluruh struktur dan masyarakat yang ada di Jateng, jika ditemukan bukti terkait hal itu tolong laporkan ke pihak berwenang,” ujar dia.
    Lebih lanjut, dia mengapresiasi kepercayaan warga Jateng yang masih menitipkan amanah kepemimpinan di 19 kabupaten/kota ke pemimpin daerah dari PDI-P.
    “Ini merupakan hasil gotong royong dari seluruh kader dan seluruh rakyat Jateng yang sudah memilih pemimpinnya di kabupaten/kota masing-masing dan tetap mendukung PDI-P,” tandas dia.
    Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Jawa Tengah menangani 46 kasus pelanggaran selama masa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jateng. Kemudian dua kasus pelanggaran pidana masih diproses sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu).

    Koordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Achmad Husain mengatakan mulanya ada 55 kasus yang terdiri dari 43 temuan dari timnya dan 12 laporan dari luar Bawaslu. Namun setelah diproses, hanya 46 kasus yang dinyatakan sebagai pelanggaran selama Pilkada.
    Dia membeberkan dari 46 pelanggaran itu, sebanyak 21 masuk kategori pelanggaran administrasi. Lalu 13 kasus pelanggaran kode etik dan 12 pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa termasuk dalam kategori pelanggaran hukum lainnya. 
    Bawaslu juga telah mengeluarkan rekomandasi terhadap kades, perangkat desa, dan ASN yang mendominasi pelanggaran netralitas Kades di Pilkada Jateng.
    Sementara itu, Tim hukum Andika-Hendi melaporkan pengerahan kepala desa untuk mendukung paslon tertentu di sejumlah daerah. Padahal itu dilarang bagi kades.
    Untuk itu, Koordinator Presidium Advokat Perkasa John Richard melakukan audiensi sekaligus memantau proses laporan dugaan pelanggaran di Sukoharjo ke kantor Bawaslu Jawa Tengah, Kamis (17/10/2024).
    “Secara resmi DPP PDI-P sudah melaporkan mengenai masalah (kades di Sukoharjo) dan bawaslu sudah menindaklanjuti dan menyampaikan ini adalah pelanggaran,” tutur John sambil menunjukkan surat pernyataan dugaan pelanggaran dari Bawaslu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menang tipis lawan kotak kosong, tim pemenangan calon tungggal Pilbup Sukoharjo gelar evaluasi

    Menang tipis lawan kotak kosong, tim pemenangan calon tungggal Pilbup Sukoharjo gelar evaluasi

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Menang tipis lawan kotak kosong, tim pemenangan calon tungggal Pilbup Sukoharjo gelar evaluasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 22:11 WIB

    Elshinta.com – Tim pemenangan calon tunggal Pilkada Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah langsung mengevaluasi hasil pemungutan suara. Karena dari hitung cepat tim, capaian hasil jauh dibawah target perolehaan suara. Pasangan Etik Suryani – Eko Sapto Purnomo menang 66,8 persen melawan kotak kosong, sedangkan tim menargetkan kemenangan minimal 80 persen.

    Ketua tim pemenangan Etik – Sapto, Nurjayanto mengatakan, meskipun menang tetapi perolehan suara dalam Pilkada kemaren cukup diluar dugaan, jauh di bawah target kemenangan yang sudah ditetapkan. Sehingga evaluasi menyeluruh langsung dilakukan segera setelah hasil hitung cepat tim pemenangan muncul.

    Tim melakukan penelusuran titik-titik lemah dimana kotak kosong justru menang. Perolehan suara lemah ini terpusat di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Kartasura dan Grogol. Suara di wilayah selatan seperti Kecamatan Nguter, Bulu, Weru dan Tawangsari relatif terjaga.

    “Yang lemah berada di wilayah perkotaan,” kata Nurjayanto seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Kamis (28/11). 

    Ia menyampaikan, perbedaan dukungan partai koalisi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) juga dimungkinkan menjadi salah satu pemicu suara terpecah. Calon tunggal Pilbup di Sukoharjo didukung oleh satu koalisi besar partai politik baik yang partai parlemen maupun non parlemen. Sementara, di Pilgub partai-partai tersebut mendapatkan instruksi memenangkan pasangan calon yang berbeda.

    “Faktor beda dukungan ini yang masih kami telusuri,” tambahnya.

    Untuk diketahui, calon tunggal Pilbup Sukoharjo menyandingkan wakil dari PDI Perjuangan sebagai calon bupati dan wakil dari Partai Gerindra sebagai calon wakil bupati. Sedangkan dua partai tersebut menjadi rival dalam mengusung pasangan calon Pilgub.

    Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Sukoharjo dimenangkan oleh kotak kosong dalam pemungutan suara kemarin. Diantaranya lima TPS Kartasura, dua TPS di Kecamatan Mojolaban, dua TPS di Polokarto dan dua TPS di Desa Cemani, Kecamatan Grogol. Kotak kosong menang dengan selisih suara yang cukup tinggi di TPS-TPS tersebut. Sebaran dominasi kotak kosong menang berada di enam kecamataan dari total 12 kecamatan, yakni di Kecamatan Kartasura, Grogol, Gatak, Baki, Polokarto dan Mojolaban.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU dan Bawaslu Sukoharjo musnahkan 1.777 surat suara tidak terpakai

    KPU dan Bawaslu Sukoharjo musnahkan 1.777 surat suara tidak terpakai

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    KPU dan Bawaslu Sukoharjo musnahkan 1.777 surat suara tidak terpakai
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 November 2024 – 22:03 WIB

    Elshinta.com – KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dengan disaksikan kepolisian memusnahkan surat suara tidak terpakai sebanyak 1.777 lembar. Terinci surat suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur atau Pilgub sebanyak 1.603 lembar dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupat (Pilbup)i sebanyak 174 lembar.

    Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Dwi Setyono mengatakan, jumlah surat suara yang dimusnahkan jauh lebih banyak dari jumlah kerusakan surat suara dari hasil sortir dan lipat. Dalam pengawasan sepanjang tahapan pengerjaan logistik tersebut hanya didapati 174 surat suara Pilbup dalam kondisi rusak. Seperti robek, noda tinta, potongan tidak sempurna dan cetakan warna pudar,

    Sementara untuk surat suara Pilgub seluruhnya dalam kondisi baik dan layak, tidak ditemukan kerusakan. Namun dari proses sortir dan lipat surat suara pengganti kerusakan sebanyak 174 lembar dan kurang kirim 1.034 lembar, KPU justru menerima kelebihan sampai 1.600 an lembar. “Bawaslu intensif melakukan pengawasan seiring dengan jadwal tahapn dengan KPU, termasuk dalam pengerjaan sortir dan lipat logistik,” jelas Dwi.

    Menurutnya, kelebihan surat suara ini sebagian besar dalam kondisi layak dan tidak mengalami kerusakan. Tetapi harus dimusnakan karena tidak terpakai atau melebihi kebutuhan jumlah pemilih dan surat suara cadangan. Meskipun selama tahapan pengerjaan logistik mendapatkan pengawasan ketat, Bawaslu tetap mewaspadai jumlah surat suara beredar saat pemungutan suara, mengingat terjadi kelebihan kirim yang cukup banyak. Maka, pengawas pemilu harus meningkatkan pengawasan jumlah surat suara sampai seluruh logistik kembali ke KPU usai pemungutan suara.

    “Nanti akan kelihatan jumlah yang beredar sesuai kebutuhan atau tidak setelah pemungutan suara. Ada laporan yang bisa disinkronkan jadi semua terlacak,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Selasa (26/11).

    Sementara, Ketua KPU Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo menyampaikan, surat suara yang dimusnahkan dengan cara dibakar terdiri dari surat suara rusak dan sebagian besar dalam kondisi layak. Yakni dari surat suara Pilgub kelebihan 1.603 lembar 103  diantaranya rusak, sedang surat suara Pilbup rusak 174 lembar.  

    “Surat suara pengganti kerusakan dan kurang kirim 1.034 lembar sehingga kebutuhan dipenuhi percetakan total 1.208 lembar,” ujarnya.

    Kemudiabn surat suara susulan melalui proses yang sama disortir dan lipat serta diset ke dalam kotak suara. Kebutuhan surat suara baik Pilbup maupun Pilgub sesuai DPT ditambah 2,5 persen tiap TPS masing-masing sebanyak 702.236 lembar. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU Sukoharjo verifikasi 3 lembaga pemantau pilkada, semua lembaga lokal

    KPU Sukoharjo verifikasi 3 lembaga pemantau pilkada, semua lembaga lokal

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    KPU Sukoharjo verifikasi 3 lembaga pemantau pilkada, semua lembaga lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 November 2024 – 23:04 WIB

    Elshinta.com – KPU Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah memberikan izin tiga lembaga pemantau pemilu beroperasi di Sukoharjo pada Pilkada besok. Lembaga tersebut adalah Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Sukoharjo, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat dan Perkumpulan disabilitas Sehati Sukoharjo. Lembaga-lembaga lokal tersebut sebelumnya sudah mendaftarkan diri ke KPU.

    Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo mengatakan, pihaknya melakukan verifikasi sejumlah lembaga pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 yang mendaftar. Kemudian mengerucut pada tiga lembaga saja yang dinyatakan memenuhi syarat secara administrasi. Dan tiga lembaga ini diberikan akreditasi serta hak melaksanakan pemantauan secara independen terhadap proses pemungutan suara Pilkada pada 27 November besok.

    “Pemantau Pemilu akan dibekali dengan tanda pengenal dari lembaga dan KPU setempat saat menjalankan tugas,” kata Syakbani.

    Syakbani menambahkan, petugas pemantau Pemilu independen yang telah terakreditasi dinyatakan resmi. Namun demikian, pemantauan tetap harus mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh penyelenggara pemilu. Artinya, keberadaan tim pemantau hanya mengawasi pelaksanaan tahapan Pilkada berjalan dengan lancar, jujur dan adil. Tetapi dalam bertugas tidak ikut andil terlibat dalam proses yang dilaksanakan oleh petugas pemilu.

    “Pemantau juga sudah kami ikutkan bimbingan teknis pengawasan bersama pengawas pemilu,” tambahnya.

    Dia menyebutkan bahwa keberadaan pemantau Pemilu independen dilindungi undang-undang sepanjang terverifikasi dan terakreditasi oleh KPU. Hal tersebut juga sudah langsung disampaikan pada petugas tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan akses dan fasilitasi pada para petugas pemantau. Pemantau pemilu dibekali dengan kartu identitas yang dikeluarkan oleh KPU.

    “Ada dibekali kartu identitas pemantau sejumlah petugas yang diturunkan oleh lembaga,” tutupnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Selasa (26/11). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Suasana TPS Tempat Andika-Hendi Nyoblos, Unik ala Resepsi Pernikahan!

    Suasana TPS Tempat Andika-Hendi Nyoblos, Unik ala Resepsi Pernikahan!

    Bisnis.com, SEMARANG – Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Lempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang menjadi lokasi pencoblosan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi atau Hendi untuk menunaikan hak pilihnya di Pilkada Jateng 2024. 

    Dalam pantauan Bisnis, Rabu (27/11/2024) pukul 9.00 WIB, TPS tersebut mulai ramai oleh antrean pemilih.

    Panitia Pemungutan Suara (PPS) di TPS 03 Lempongsari nampak mengenakan pakaian tradisional Jawa Tengah dengan lurik dan blangkon. Hiasan janur kuning juga melengkapi dekorasi di TPS 03 Lempongsari.

    Lokasi TPS tersebut tak jauh dari kediaman Hendi. Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah itu juga menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2024 lalu di lokasi yang sama.

    Rencananya, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 bakal menggunakan hak suaranya di TPS ini. Nama Hendi terpampang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersama 547 pemilih lainnya. Sementara itu, nama Andika sama sekali tak terlihat dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang dipampang tak jauh dari lokasi TPS.

    Kemungkinan, Andika akan menggunakan suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan menunjukkan KTP Elektroniknya di TPS.

    Sebagai informasi, pada Rabu (27/11/2024), Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah menggunakan hak suaranya di 3 lokasi berbeda. Andika-Hendi memilih di Kota Semarang. Sementara pasangan nomor urut 2 Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen menggunakan hak pilihnya di Sukoharjo dan Rembang.

    Perbesar

  • Trauma, Pengawas TPS Korban Dugaan Persekusi Pendukung Cabup Jember Fawait Hendak Mengundurkan Diri

    Trauma, Pengawas TPS Korban Dugaan Persekusi Pendukung Cabup Jember Fawait Hendak Mengundurkan Diri

    Jember (beritajatim.com) – Gara-gara kejadian dugaan persekusi yang dilakukan sejumlah pendukung Muhammad Fawait, calon bupati nomor urut 2, Abdurrahman hendak mengundurkan diri dari posisi sebagai pengawas tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Dia merasa masih trauma dan tertekan,” kata Budi Haryanto, kuasa hukum korban, saat ditemui di Markas Kepolisian Resor Jember, Senin (25/11/2024).

    Budi mendatangi polres dengan membawa bukti tambahan baru berupa video. Bukti itu untuk menjawab pernyataan beberapa pihak yang menyebutkan bahwa laporan dugaan tindak pidana persekusi dan pencemaran nama baik itu tidak benar.

    “Hari ini kami menyerahkan beberapa bukti, salah satunya (video) bukti serah terima HP korban dari terlapor, video proses pemeriksaan HP yang disaksikan beberapa pihak, termasuk terlapor dan polisi,” kata Budi.

    Abdurrahman (25), pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) di Kecamatan Tanggul, melaporkan sepuluh orang dan tiga akun Facebook yang terindikasi pendukung calon bupati nomor urut 2, Muhammad Fawait, ke polisi, Rabu (20/11/2024).

    Warga Dusun Kramat, Desa Sukoharjo, ini merasa menjadi korban persekusi, terutama di media sosial. Dugaan persekusi itu terjadi pada Senin (18/11/2024), pukul 23.30 WIB.

    Saat itu, Abdurrahman yang menjabat Pengawas TPS Kramat Sukoharjo sedang bertamu di rumah komisioner Panitia Pengawas Kecamatan Tanggul Ghofur, di Desa Manggisan. Mendadak muncul sepuluh orang yang mendatangi rumah tersebut.

    Orang-orang itu mencecar Abdurrahman dengan berbagai pertanyaan tentang plikasi ‘Gerak Juang’ yang diduga terafiliasi dengan calon pasangan bupati dan wabup nomor urut 1, Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

    Merasa tuduhan itu tak benar, Abdurrahman menolak keinginan orang-orang itu untuk mengakses ponselnya. Namun dia akhirnya terpaksa memberikan ponselnya kepada orang-orang tersebut.

    Ponsel Abdurrahman baru dikembalikan pada 19 November 2024. Para penuduh tidak menemukan bukti aplikasi tersebut. Namun video penggerebekan dan persekusi terhadapnya sudah telanjur menyebar di media sosial, termasuk tiga akun Facebook yang teridentifikasi pendukung Fawait. Ini yang membuat Abdurrahman tidak terima.

    Budi berharap bukti video yang dibawanya akan semakin memperjelas posisi kliennya. “Kami minta kepolisian bisa segera menindaklanjuti laporan kami, karena korban sendiri sampai sekarang untuk beraktivitas sevara normal masih merasa takut, masih ada trauma,” katanya. [wir]

  • Pupuk Indonesia dan Wapres Gibran Ajak Petani Tebus Pupuk Bersubsidi di Kegiatan Rembuk Tani

    Pupuk Indonesia dan Wapres Gibran Ajak Petani Tebus Pupuk Bersubsidi di Kegiatan Rembuk Tani

    Semarang, Beritasatu.com – Dalam rangka menyambut musim tanam, PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam acara Rembuk Tani di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/11/2024) mengajak seluruh petani terdaftar di Jawa Tengah untuk segera melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang dimiliki. Rembuk Tani yang bertujuan untuk memastikan akses lebih luas dan terjangkau terhadap pupuk bersubsidi dihadiri Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka.

    Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Gusrizal menjelaskan bahwa Rembuk Tani merupakan program inisiatif Pupuk Indonesia untuk membantu petani dalam percepatan penebusan pupuk bersubsidi. Harapannya, petani dapat mencapai hasil panen yang optimal dengan biaya yang efisien.

    “Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan petani terhadap pupuk dapat terpenuhi, khususnya dari sisi ketersediaan atau stok. Kami berharap dukungan Pupuk Indonesia bersama Bapak Wapres ini dapat menambah semangat dan optimisme petani dalam menghadapi musim tanam kali ini,” ujar Gusrizal.

    Lebih lanjut, Gusrizal mengungkapkan bahwa pemerintah tahun ini telah menambah volume pupuk bersubsidi dari alokasi awal sebesar 4,7 juta ton, menjadi 9,55 juta ton. Penambahan ini juga terjadi di Jawa Tengah. Untuk itu dirinya berharap petani terdaftar di Jawa Tengah segera melakukan penebusan hingga akhir tahun ini.

    Adapun realisasi penyerapan pupuk bersubsidi secara nasional per tanggal 20 November 2024 sudah mencapai 6.437.703 ton atau sekitar 67,4 persen dari alokasi terbaru yang diberikan Pemerintah. Untuk itu Gusrizal melalui Rembuk Tani yang dijalankan di berbagai daerah di Indonesia mendorong petani untuk segera melakukan penebusan.

    “Alhamdulillah sekarang musim hujan. Kami optimis penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani optimal,” tandas Gusrizal.

    Guna membantu kelancaran penebusan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia telah menyiapkan persediaan pupuk bersubsidi secara nasional dalam jumlah cukup, atau di atas ketentuan minimum yang diatur Pemerintah. Jumlah stok pupuk bersubsidi yang disediakan Pupuk Indonesia untuk petani sebanyak 1.106.035 ton, terdiri dari Urea 638.024 ton dan NPK 468.011 ton.

    “Secara stok, kita lebih dari cukup. Stok kita 130 persen dari ketentuan minimum yang diatur pemerintah. Sementara sesuai kebijakan pemerintah, proses penebusan pupuk subsidi di tingkat kios saat ini sudah jauh lebih cepat dan mudah. Karena petani terdaftar hanya perlu membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai identitas utama saat melakukan penebusan di kios resmi,” ujar Gusrizal.

    Rembuk Tani menghadirkan sesi diskusi antara Pupuk Indonesia, dinas pertanian setempat, dan para petani. Dalam diskusi tersebut, petani tidak hanya memperoleh informasi mengenai akses dan distribusi pupuk, tetapi juga tips praktis untuk penggunaan pupuk yang efektif namun tetap bisa mendapatkan hasil panen yang optimal.

    Kemudian petani juga mendapat pemahaman terkait syarat-syarat penerima pupuk subsidi dan bagaimana cara agar dapat terdaftar di e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Diskusi dua arah ini bertujuan pula untuk mempererat komunikasi antara Pupuk Indonesia dan komunitas petani. Selain itu juga menciptakan kerja sama yang berkelanjutan dalam upaya mencapai swasembada pangan.

    “Rembuk Tani ini menjadi program yang sangat penting untuk menyatukan langkah antara petani, pemerintah, bersama para pemangku kepentingan di sektor pertanian. Rembuk Tani menjadi komitmen dari Pupuk Indonesia untuk mendekatkan diri kepada petani, untuk menyerap aspirasi petani, bersama-sama mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam pertanian di Indonesia,” pungkasnya.

    Kegiatan Rembuk Tani di Semarang dihadiri sekitar 5.310 petani yang berasal dari Demak, Semarang, Salatiga, Kendal, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, dan Klaten. Pada kesempatan ini, Pupuk Indonesia memberikan bantuan pupuk nonsubsidi sebesar 10 ton yang ditujukan kepada 10 kelompok tani.

    Pupuk Indonesia telah menyelenggarakan Rembuk Tani di 77 titik kecamatan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini melibatkan sekitar 17.000 petani sembilan provinsi tersebut.

    Kemudian selama November hingga Desember, Pupuk Indonesia telah melaksanakan kegiatan Rembuk Tani di sembilan dari 11 titik yang terfokus di Jawa Tengah. Acara ini telah melibatkan 5.325 petani yang berasal dari Brebes, Magelang, Tegal, Karanganyar, Klaten, Grobogan, Sukoharjo, Boyolali, dan Wonogiri. Sementara sisanya akan terlaksana di Sragen dan Temanggung pada tanggal 22 November 2024 dan 2 Desember 2024.

  • Logistik Pilkada Sukoharjo masuk tahap pengesetan dan distribusi ke PPK

    Logistik Pilkada Sukoharjo masuk tahap pengesetan dan distribusi ke PPK

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Logistik Pilkada Sukoharjo masuk tahap pengesetan dan distribusi ke PPK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 November 2024 – 16:35 WIB

    Elshinta.com – Pengesetan logistik Pilkada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dikerjakan setelah kekurngan sejumlah logistik terpenuhi. Seluruh logistik sudah harus terdistribusi ke kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) paling lambat akhir pekan ini. Seluruh logistik sudah harus berada di kecamatan pada H – 3 pemungutan suara.

    Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo mengatakan, pengesetan logistik ditarget selesai dan didistribusikan pekan ini menyusul terpenuhinya seluruh kebutuhan logistik. “Sesuai jadwal tahapan H-3 pemungutan suara sudah harus ada di PPK dan H-1 ada di Petugas Pemungutan Suara (PPS),” kata dia.

    Sebelumnya, KPU telah mengambil surat suara kurang kirim beserta pengganti jumlah kerusakan dalam tahap sortir dan lipat beberapa waktu lalu, yakni sebanyak 1.208 lembar. Terinci surat suara kurang kirim 1.034 lembar dan kerusahan surat suara pemilihan bupati (Pilbup) sebanyak 174 lembar. KPU Sukoharjo mengambnil sendiri kekurangan surat suara ke penyedia logistik di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah.

    Syakbani menambahkan, selain kekurangan surat suara, formulir dan segel yang belum dikirim saat ini sudah terpenuhi. KPU tinggal melaksanakan cek list logistik serta pengesetan dimana kebutuhan logistik tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS) akan dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel.

    Dalam tahapan ini juga dilakukan pengawasan ketat dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). PPK juga harus cermat mengecek kondisi kotak suara saat tiba, memastikan kotak diterima dalam kondisi tersegel.

    “Segel dari KPU hanya dibuka saat di TPS,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Kamis (21/11). 

    Ia menyebutkan, kotak suara akan berisi surat suara, alat tulis seperti tinta dan bolpoint. Kemudian sampul, paku sebagai alat coblos, formulir-formulir, segel, dan kabel ties. Dalam distribusi nanti, KPU telah berkoordinasi dengan tim pengamanan dari TNI dan Polri. Sehingga pengiriman logistik ke PPK secara bertahap akan dikawal oleh dua institusi tersebut

    Sumber : Radio Elshinta

  • Melihat Produksi Kerajinan Gerabah Anglo di Makam Haji

    Melihat Produksi Kerajinan Gerabah Anglo di Makam Haji

    TRIBUNJATENG.COM, KARTASURA – Gerabah anglo merupakan kerajinan dari tanah liat yang digunakan untuk tungku memasak. Pembuatan kerajinan gerabah anglo masih eksis meski bersaing dengan kompor modern.

    Bu Purwanti seorang pengrajin gerabah anglo di Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo mengatakan hingga kini masih banyak peminat anglo.

    Dikatakannya, saat ini usianya sudah 50 tahun. Sedangkan usaha geabah anglo ini sudah turun temurun dari neneknya. Sedangkan ibunya berusia 80 tahun.

    “Usaha ini keturunan dari mbah saya, mungkin juga sudah ada dari ibunya mbah saya, emang ini usaha turun temurun. Dari saya kecil usaha ini juga sudah ada.  Dulu ibu saya juga ikut melanjutkan usaha ini, dan sekarang giliran saya yang melanjutkan,” kata Purwanti, Sabtu (9/11/2024).

    Di daerah Makam Haji, terkhusus di kampung Windan memang terkenal sebagai kampung sentra industri gerabah. Oleh karena itu, usaha tersebut dijadikan mata pencaharian utama oleh orang-orang di kampung Windan. 
    Termasuk Purwanti, juga mengandalkan usaha gerabah anglo sebagai penghasilan utama, dengan omset per bulan yang tidak menentu. 

    “Omset per bulan tidak tentu, tergantung jumlah gerabah yang terjual. Tapi yang penting cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” terangnya.

    Sebagai kampung sentra industri gerabah, maka gerabah yang dihasilkan bermacam-macam diantaranya adalah anglo, cobek, kendi. Tetapi, sekarang orang-orang di kampung Windan hanya memproduksi anglo. Tidak banyak orang yang mempertahankan usaha gerabah tersebut. 

    “Dulu mbah saya nggak cuma membuat anglo tapi juga pernah buat WC, paralon dari tanah liat, pernah juga buat cobek. Tapi sekarang produksi anglo saja, di kampung ini juga cuma beberapa orang saja yang masih memproduksi anglo,” tuturnya.

    Sehari 25 buah

    Pembuatan gerabah anglo dilakukan di halaman depan rumah Purwanti. Tidak ada karyawan di usaha tersebut, hanya Bu Purwanti dan suaminya yang membuat gerabah anglo. Biasanya produksi per hari mencapai 20-25 buah anglo. 

    Anglo yang dihasilkan cukup beragam, dari ukuran yang kecil, sedang, dan besar. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp 10.000 – Rp 30.000. Anglo yang berukuran besar dibuat saat ada pesanan saja dan untuk ukuran kecil atau sedang rutin dibuat walaupun tidak ada pesanan.

    Selain ukuran yang berbeda, bentuk anglo juga dibuat berbeda. Ada yang berbentuk seperti tungku biasa dengan lubang di bagian depan. Lubang tersebut difungsikan untuk menaruh kayu bakar. Ada juga yang lubangnya hanya berada di atas, tidak ada lubang di bagian samping. Lubang di bagian atas difungsikan untuk menaruh arang dan biasanya digunakan untuk bakaran. 

    Anglo yang paling diminati masyarakat yaitu, anglo yang hanya mempunyai lubang di atas. Biasanya anglo tersebut difungsikan untuk bakaran. Peminat anglo jenis ini biasanya merupakan pedagang angkringan. Untuk ukuran anglo yang paling diminati yaitu anglo yang berukuran sedang. 

    Proses Pembuatan

    Proses pembuatan anglo dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tanah liat dikeringkan, setelah itu diberi air dan dibuat adonan dengan cara diinjak-injak. Setelah terbentuk adonan baru dibentuk dengan menggunakan alat putar gerabah. 

    Kemudian dijemur, proses penjemuran ini membutuhkan waktu yang tidak menentu. Jika cuaca mendukung maka hanya membutuhkan waktu 2-3 harian. Hal itu berdampak pada proses pembakaran, karena proses pembakaran menunggu anglo yang kering terkumpul . Proses terakhir yaitu pemberian warna merah. (Tri Okviana Rahmawati, mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia UIN Raden Mas Said Surakarta magang Tribunjateng.com)