kab/kota: Sukoharjo

  • BGN Catat Ada 327 Siswa Sempat Alami Keracunan Program MBG

    BGN Catat Ada 327 Siswa Sempat Alami Keracunan Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat setidaknya terdapat 6 kasus kejadian keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menerpa 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah penanganan dan evaluasi terhadap kejadian-kejadian tersebut.

    “Kejadian [siswa memakan makanan basi] dari program MBG yang pertama tersebar itu sebenarnya dulu tanggal 13 Januari di Sukoharjo, ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai,” jelasnya dalam RDP bersama Komis IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

    Dia merinci, total siswa yang terdampak keracunan di Sukoharjo pada 13 Januari 2025 mencapai 40 siswa.

    Kemudian, kejadian keracunan juga sempat terjadi pada 6 Januari 2025 di Cianjur yang berdampak pada 72 siswa. Dadan menjelaskan, kasus tersebut saat ini tengah dalam tahap penyelidikan uji lab.

    Kejadian siswa keracunan Makan Bergizi Gratis kemudian berlanjut pada 17 Februari 2025. Di mana, pada hari itu terdapat 3 kasus keracunan sekaligus yang tersebar di beberapa lokasi mulai dari Tasikmalaya (Jawa Barat) 51 siswa , Batang (Jawa Tengah) 60 siswa, dan Pali (Sumatra Selatan) 4 siswa.

    “Di Batang ini kejadiannya masakan dalam keadaan baik, kemudian dikirim dengan tepat waktu, tapi kemudian di sekolah ada acara. Sehingga, makanan itu terlambat dimakan oleh siswa,” tegasnya. 

    Terbaru, kasus keracunan kembali terjadi pada 17 Maret 2025 di Bandung. BGN mencatat setidaknya terdapat 100 siswa terdampak dalam peristiwa tersebut.

    Namun demikian, dia belum dapat menjelaskan seperti apa kronologi kejadian keracunan di Bandung itu. Pasalnya, saat ini pihaknya masih menunggu laporan hasil dari evaluasi di lapangan.

    “Yang [keracunan] di Bandung ini sebetulnya ada SPPG yang tadinya restoran yang kemudian dikonversi jadi SPPG dan set-nya pun set resto, jadi sebetulnya dari segi kualitas makanan sudah higienis sudah memenuhi syarat, tapi ada beberapa siswa terdampak. Kami sampai sekarang belum dapat laporan [hasil evaluasinya],” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa hanya terdapat sekitar 200 orang yang mengalami keluhan pencernaan pasca-keracunan, dengan total lima orang yang memerlukan perawatan inap.

    Kepala negara menyampaikan bahwa skala dan capaian MBG menunjukkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan program sosial berskala besar secara cepat dan efektif. 

    Keberhasilan ini, menurutnya, juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjalankan kebijakan berpihak pada rakyat kecil dengan manajemen modern dan hasil nyata. 

    “Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya gak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta. Kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%,” pungkas Prabowo.

  • Ada 1.036 Kasus Keracunan pada Program MBG Prabowo, BGN Janji Perketat Distribusi

    Ada 1.036 Kasus Keracunan pada Program MBG Prabowo, BGN Janji Perketat Distribusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas usai serangkaian kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total ada 1.036 kasus, dengan Jawa Barat sebagai wilayah terbanyak. 

    Kepala BGN Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan sebagai bentuk korektif dan pencegahan ke depan.

    “Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan Program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (4/5/2025).

    Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya perbaikan pasca serangkaian insiden keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional segera mengambil sejumlah langkah korektif dan preventif.

    Langkah pertama adalah penguatan protokol keamanan dalam proses pengantaran makanan dari dapur ke sekolah. Setiap tahapan pengiriman akan diawasi lebih ketat untuk mencegah kontaminasi maupun penurunan mutu makanan selama perjalanan.

    Selain itu, BGN akan memberlakukan pembatasan waktu maksimum pengantaran. Dengan adanya batas waktu yang jelas, makanan dipastikan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat tiba di sekolah, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau pembusukan.

    Di tingkat sekolah, perhatian juga difokuskan pada mekanisme distribusi internal, termasuk proses penyimpanan sementara dan cara makanan diserahkan kepada siswa. Langkah ini untuk memastikan bahwa makanan tidak dibiarkan dalam kondisi yang dapat menimbulkan risiko kesehatan.

    Selanjutnya, akan diberlakukan batas toleransi waktu konsumsi. Artinya, setelah makanan diterima, harus segera dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu agar tetap aman. Hal ini mendorong pihak sekolah untuk mengatur jadwal makan secara disiplin.

    Yang tak kalah penting, BGN akan mewajibkan uji organoleptik terhadap makanan sebelum dibagikan. Uji ini mencakup penilaian terhadap tampilan, aroma, rasa, dan tekstur makanan, guna memastikan makanan layak dikonsumsi secara inderawi sebelum sampai ke tangan siswa.

    Melalui kebijakan-kebijakan ini, Badan Gizi Nasional berharap dapat memperkuat sistem pengawasan mutu dalam program MBG. Dadan menekankan bahwa kejadian keracunan yang terjadi menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, ketelitian, dan komitmen bersama dalam menjamin keamanan pangan bagi anak-anak sekolah.

    Menurut pantauan Bisnis, sejak awal 2025, tercatat sedikitnya 1.036 siswa mengalami keracunan akibat makanan dalam program MBG di berbagai daerah. Kasus terbaru dan terbesar terjadi di Tasikmalaya pada 30 April lalu, dengan jumlah korban mencapai 400 siswa. Berikut rincian jumlah korban di beberapa daerah:

    1.    Nganjuk (2/10): 7 siswa

    2.    Nunukan (13/1): 30 siswa

    3.    Sukoharjo (16/1): 40 siswa

    4.    Waingapu (18/2): 29 siswa

    5.    Pandeglang (19/2): 28 siswa

    6.    Takalar (26/2): 12 siswa

    7.    Batang (14/4): 60 siswa

    8.    Cianjur (22/4): 78 siswa

    9.    Bombana (23/4): 10 siswa

    10.    Bandung (29/4): 342 siswa

    11.    Tasikmalaya (30/4): 400 siswa

  • Kasus Dugaan Keracunan MBG, Siswa Alami Gejala Ini hingga Dirawat di RS – Halaman all

    Kasus Dugaan Keracunan MBG, Siswa Alami Gejala Ini hingga Dirawat di RS – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada Januari 2025 ini masih saja diwarnai laporan dugaan keracunan.

    Tercatat ada sekitar 5 kasus keracunan terjadi sejak program unggulan Presiden Prabowo ini diluncurkan.

    Sebagai pelaksana program, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, akan melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan efektivitas program dalam memberikan manfaat yang optimal.

    Berikut rangkuman kasus dugaan keracunan program MBG yang dihimpun Tribunnews.com:

    1. Kasus di Sukoharjo

    Puluhan siswa Sekolah Dasar 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG pada Kamis (16/1/2025).

    Siswa mengalami gejala mual, muntah dan pusing namun tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

    Dugaan keracunan disebabkan oleh hindangan yang belum matang.

    2. Kasus di Cianjur

    Keracunan menu MBG juga dialami puluhan siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Selasa (22/4/2025).

    Jumlah korban dilaporkan mencapai 78 orang.

     

    Para korban mendapatkan perawatan di RSUD Sayang Cianjur dan RS Bhayangkara.

    Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan penyebab sementara keracunan di Cianjur disebabkan oleh bakteri di wadah tempat makan.

    Hasil uji laboratorium terhadap wadah makan menunjukkan adanya bakteri Staphylococcus sp, Escherichia coli, dan Salmonella sp. 

    3. Kasus di Bombana

    Puluhan siswa SDN 33 Kasipute, Rumbia Tengah, Bombana, Sulawesi Tenggara juga mengalami gejala keracunan, karena menyantap menu MBG pada Rabu (23/4/2025).

    Belasan siswa muntah-muntah dan sakit perut karena menyantap ayam bumbu tepung yang diduga basi.

    Meski mengalami gejala namun tidak ada murid yang dirawat atau dirujuk ke RS.

    4. Kasus di Bandung

    Ratusan siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (29/4/2025).

    Selain siswa, dua orang guru juga dilaporkan mengalami gejala serupa.

    Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. 

    Para korban mengalami mual, pusing, muntah, dan diare, diduga akibat mengonsumsi menu MBG berupa makaroni dan sayuran yang tidak layak konsumsi

    5. Kasus di Tasikmalaya

    MAKAN GRATIS BOMBANA – Kolase foto tangkapan video murid Sekolah Dasar Negeri atau SDN 33 Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengalami muntah-muntah diduga menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya, pada Rabu (23/04/2025). (Kolase foto tangkapan video diterima TribunnewsSultra.com/Istimewa)

    Terbaru, puluhan pelajar di wilayah Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG pada Rabu (30/4/2025).

    Jumlah pelajar TK, SD, dan SMP yang mengalami keracunan setelah menyantap paket MBG mencapai 24 orang.

    Mereka mendapatkan penanganan di Puskesmas Rajapolah pada Kamis (1/5/2025) malam.

    Dari sejumlah pelajar yang memperoleh perawatan, sebagian sudah pulang ke rumah masing-masing.

    Mayoritas korbandatang dengan gejala umum seperti mual, muntah, hingga diare berulang.

    Dari total 8 orang yang dirawat dengan rincian dua laki-laki dan enam perempuan.

  • Hari Buruh 2025, Eks Karyawan Sritex Berharap THR dan Pesangon Segera Dibayar: Itu Hak Kami – Halaman all

    Hari Buruh 2025, Eks Karyawan Sritex Berharap THR dan Pesangon Segera Dibayar: Itu Hak Kami – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) kini masih menanti hak-haknya setelah perusahaan dinyatakan pailit.

    Sebagaimana diketahui, pabrik tekstil yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut resmi tutup pada 1 Maret 2025 setelah putusan pailit dari Pengadilan Niaga Kota Semarang.

    Akibatnya, ribuan buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal secara mendadak.

    Namun, sampai Hari Buruh pada 1 Mei 2025 ini, banyak mantan karyawan Sritex yang masih menghadapi ketidakpastian.

    Pasalnya, hak-hak normatif seperti Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 dan pesangon belum juga diberikan.

    Berdasarkan pengakuan mantan karyawan PT Sritex bagian petugas keamanan, Sri Cahyaningsih mengaku, sampai bulan Mei ini, para bekas karyawan, termasuk dirinya belum menerima THR dan pesangon.

    “Kalau THR dan Pesangon belum ada,” kata Sri saat dikonfirmasi Tribun Solo, Kamis (1/5/2025).

    Sri yang sudah bekerja di Sritex selama kurang lebih 25 tahun, kini hanya bisa menunggu THR dan pesangon diberikan.

    “Harapan di Hari Buruh ini, saya berharap hak-hak eks karyawan Sritex diberikan.” 

    “Karena itu hak kami selama mengabdi di Sritex dan hak karyawan tiap setahun sekali menerima THR,” terangnya.

    Sri mengaku akan tetap menunggu haknya diberikan meskipun harus menunggu lama.

    Sementara itu, Ketua Forum Peduli Buruh Sukoharjo, Sukarno, juga memiliki harapan supaya pemerintah bisa membantu memenuhi hak eks karyawan PT Sritex.

    “Jadi, harapan kami Forum Peduli Buruh Sukoharjo berharap dari pemerintah bisa membantu, agar teman-teman yang ter-PHK dari teman Sritex ini bisa menikmati jeri payahnya,” Kata Sukarno, Kamis.

    Ia menyebut, hak yang harus diberikan kepada eks karyawan Sritex, mulai dari THR dan pesangon.

    “Informasinya, sampai sekarang belum ada kejelasan dan belum ada yang terbayarkan.” 

    “Harapan kami pemerintah pusat bisa membantu untuk menyelesaikan hal tersebut,” sambungnya.

    Sukarno menegaskan, Forum Peduli Buruh terus berusaha mengawal dan selalu berkoordinasi dengan serikat pekerja Sritex.

    “Masih berjalan komunikasinya dengan serikat pekerja Sritex,” ungkapnya.

    Kejagung Usut Dugaan Korupsi di Sritex

    Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut tengah mengusut adanya dugaan korupsi pada perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex.

    Kabar tersebut dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar.

    Hanya saja pengusutan dugaan korupsi yang tengah dilakukan tersebut masih bersifat penyidikan umum.

    “Masih penyidikan umum,” jelas Harli saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/5/2025).

    Dirinya lantas menerangkan, saat ini penyidik tengah mencari adanya dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank terhadap PT Sritex.

    “(Dugaan korupsi) dalam hal pemberian kredit bank kepada Sritex,” ucapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Suara Eks Karyawan Sritex Sukoharjo Pada Hari Buruh: THR dan Pesangon Belum Dibayar, Itu Hak Kami.

    (Tribunnews.com/Deni/Fahmi)(TribunSolo.com/Anang Maruf)

  • Menyelisik Urgensi Kota Solo Diusulkan jadi Daerah Istimewa

    Menyelisik Urgensi Kota Solo Diusulkan jadi Daerah Istimewa

    JAKARTA – Kota Solo sedang menjadi sorotan. Usulan menjadikan Solo sebagai daerah istimewa disebut berkaitan dengan kepentingan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Selain sebagai kota pensiunnya Jokowi yang membuat rumahnya sering dikunjungi masyarakat, bahkan belakangan sederet menteri juga datang menyambangi. Publik juga menyoroti karena kota ini masuk daftar daerah otonomi baru sebagai daerah istimewa.

    Menurut informasi, Kementerian Dalam Negeri mendapat usulan sejumlah daerah yang menginginkan adanya status keistimewaan. Ada enam daerah yang mengusulkan wilayahnya menjadi daerah istimewa.

    Sejauh ini daerah yang paling santer terdengar adalah Solo Raya, yang terdiri dari satu kota episentrum, Surakarta, dan enam kabupaten di sekitarnya: Boyolali, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri.

    Selain Solo di Jawa Tengah, ada enam provinsi yang menginginkan adanya status daerah istimewa, yaitu Jawa Barat, Sumatra Barat, Riau, dan dua usulan dari Sulawesi Tenggara.

    Suasana Keraton Surakarta Hadiningrat, Jalan Kamandungan, Baluwarti, Surakarta. (Unsplash/fala.syam)

    Usulan agar Kota Solo menjadi daerah istimewa dilontarkan Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima. Menurut politikus PDIP tersebut, Kota Solo termasuk satu dari enam daerah yang meminta status istimewa.

    “Seperti daerah saya, Solo meminta pemekaran dari Jawa Tengah dan menjadi Daerah Istimewa Surakarta,” kata Bima usai rapat kerja komisi bidang pemerintahan DPR dengan Kementerian Dalam Negeri.

    Namun usulan agar Kota Solo menjadi daerah istimewa menuai polemik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah bahkan menilai gagasan tersebut berkaitan erat dengan kepentingan Jokowi.

    Sudah Tidak Relevan

    Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, negara mengakui adanya satuan pemerintahan daerah yang berstatus istimewa dan khusus. Pasal tersebut menyebutkan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

    Saat ini, Indonesia memiliki dua provinsi yang bersifat istimewa. Pertama, Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur melalui UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Di antara bentuk keistimewaan kota ini adalah terkait tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Berbeda dengan daerah lain yang gubernurnya dipilih lewat pemilihan kepala daerah, untuk Yogyakarta diusulkan kesultanan atau kadipaten.

    Yogyakarta juga memiliki keistimewaan dalam hal kewenangan kelembagaan, tata ruang, pertanahan, dan kebudayaan.

    Selain Yogyakarta, ada Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang memiliki status istimewa. Kekhususannya diatur melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

    Jalan Jenderal Sudirman di kawasan Balai Kota Solo, Jawa Tengah, 5 Maret 2025. (ANTARA/Mohammad Ayudha)

    UU tersebut menyatakan Aceh bersifat istimewah dan memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Bentuk keistimewaan Aceh ada pada penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada asas keislaman atau Qanun Aceh.

    Direktur IPO Dedi Kurnia Syah memandang usulan agar Kota Solo menjadi daerah istimewa tidak relevan, karena sebagai negara kesatuan sudah waktunya Indonesia kembali pada konsep tunggal.

    Menurutnya, seharusnya daerah yang sekarang berstatus istimewa perlu dievaluasi. Karena secara politik yang dibutuhkan sekarang adalah otonomi daerah secara total atau desentralisasi.

    “Jika ada hal krusial seperti sejarah kultural, maka cukup budaya saja yang diistimewakan, bukan daerahnya secara politik dan pemerintah,” kata Dedi kepada VOI.

    Kegagalan Otonomi Daerah

    Dedi menambahkan, usulan status istimewa bagi Surakarta berlebihan dan potensial tidak produktif. Ia menganggap usulan ini hanya wacana kekuasaan, bukan soal pemerataan pembangunan.

    “Bahkan wacana semacam ini bisa menimbulkan sikap sparatisme di daerah lain atau wilayah bekas kerajaan di masa silam,” ujarnya.

    Patut dicurigai usulan ini demi kepentingan sedikit pihak, terlebih itu daerah keluarga Jokowi, bisa ditafsir sebagai bagian dari upaya peluang kekuasaan keluarga Jokowi secara politik,” Dedi menambahkan.

    Intinya, kata Dedi, usulan itu tidak diperlukan bagi negara ini, justru bisa menjadi beban dan ketimpangan sosial.

    Penari mengenakan kostum berhias daun pada Festival Solo Menari 2025 di Ngarsopuro, Solo, Jawa Tengah, Selasa (29/4/2025). (ANTARA/Mohammad Ayudha)

    Sementara itu, dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona memiliki pandangan lain. Gagasan pembentukan daerah istimewa baru, menurut Yance adalah akibat kegagalan otonomi daerah.

    Sekarang ini pemerintah pusat cenderung sentralistis, padahal semua daerah seharusnya memiliki keleluasaan mengatur diri sendiri.

    “Gagasan daerah istimewa muncul sebagai perlawanan terhadap sentralisasi pemerintah pusat karena regulasi yang ada tidak mampu memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri,” tuturnya.

    Menurut Yance, otonomi daerah belum mampu menampung kekhususan dan kekhasan setiap daerah sehingga sejumlah daerah mengajukan status istimewa.

    Karena dengan menjadi istimewa, wilayah tersebut punya payung hukum yang bisa mengakomodasi kekhasan daerahnya. Dengan demikian, mereka memiliki keleluasaan berbeda dari daerah lain.

    Keuntungan menjadi daerah istimewa dan khusus akan bergantung pada kebutuhan masing-masing. Contohnya, kata Yance, jika Bali berstatus istimewa ada kemungkinan muncul regulasi keimigrasian berbeda yang diterapkan di sana karena Bali memiliki banyak destinasi wisata yang dikunjungi turis mancanegara.

    “Jadi banyak argumen yang dibuat di daerah sesuai dengan kebutuhan, termasuk Solo nantinya,” kata Yance lagi.

  • Kisah Agen BRILink: Langkah Kecil di Mancasan, Enam Gerai Buka Kemudian – Halaman all

    Kisah Agen BRILink: Langkah Kecil di Mancasan, Enam Gerai Buka Kemudian – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chrysnha Pradipha

    TRIBUNNEWS.COM, SUKOHARJO – Saat membuka gerai kecil di pinggir jalan Mancasan, Baki, Sukoharjo, Joko Triyanto tak pernah menyangka bahwa langkah kecil itu akan membawanya membuka enam cabang dalam waktu tiga tahun.

    Dulu, ia hanya ingin menambah pemasukan dari bisnis pulsa, POM mini, dan persewaan mobil yang sudah ia jalankan lebih dulu.

    Namun nasib berkata lain, usaha yang awalnya dijadikan sampingan, justru menjadi jalan utama kesuksesannya.

    “Awalnya iseng,” kenang Joko, pada Minggu (27/4/2025).

    Tapi angka transaksi dan minat warga yang tinggi membuatnya berpikir ulang.

    Ia mulai serius menata gerai pertamanya, memberi sentuhan rapi agar pengunjung nyaman.

    Tak butuh waktu lama, kepercayaan tumbuh dan transaksi terus meningkat.

    Melihat peluang itu, Joko memberanikan diri membuka cabang baru di Langenharjo, sekitar lima kilometer dari lokasi pertama.

    Letaknya strategis, tak jauh dari sebuah pondok pesantren, dan efeknya langsung terasa.

    Para santri menjadi pelanggan tetap, datang setiap hari untuk tarik tunai atau transfer ke kampung halaman.

    Gerai kedua itu hanya butuh dua bulan untuk menunjukkan bahwa keputusan Joko tidak keliru.

    Transaksi tinggi, pelanggan loyal, dan kebutuhan pasar yang terus tumbuh menjadi alasan kuat untuk berkembang lebih jauh.

    Ia merekrut dua karyawan tambahan, membagi mereka ke dalam dua shift agar layanan tak pernah berhenti.

    Setahun berselang, gerai ketiga pun berdiri di Wonosari, Klaten.

    Dari sana, Joko seperti menemukan ritme usahanya sendiri, dan mulai menyusun peta pengembangan.

    Tak tanggung-tanggung, tiga gerai tambahan dibuka hampir beriringan di wilayah Gawok, Gentan, dan Daleman.

    Semua masih dalam lingkup Sukoharjo, tapi ia memastikan setiap lokasi punya potensi transaksi yang menjanjikan.

    “Paling lompat kecamatan, tapi tetap dekat. Yang penting strategis,” ujarnya mantap.

    Dibalik pertumbuhan cepat itu, ada prinsip yang tak pernah ia lepaskan: pelayanan terbaik untuk setiap pelanggan.

    Standar Operasional Prosedur (SOP) diterapkan disiplin, dari kejujuran hingga keramahan yang tidak dibuat-buat.

    “Pelanggan itu raja, kalau dilayani baik, mereka pasti kembali,” tutur Joko.

    Ia bahkan merancang promo khusus menjelang Lebaran, tarik tunai di bawah Rp 500 ribu bebas biaya tambahan.

    Promo itu bukan sekadar gimmick.

    Banyak warga datang dan kembali karena merasa dihargai, sekaligus diuntungkan.

    Di sisi lain, BRILink Shi Jack memberi kemudahan nyata bagi warga yang jauh dari kantor bank dan ATM.

    Bagi Joko, keberadaan gerai BRILink bukan hanya bisnis, tapi juga misi membantu masyarakat mengakses layanan keuangan dengan mudah.

    Kini enam gerai sudah berjalan, dengan 12 karyawan yang tersebar di masing-masing titik.

    Targetnya belum selesai.

    Tahun ini, ia menargetkan total 10 gerai BRILink bisa berdiri di wilayah strategis lainnya.

    “Semoga tercapai dengan dukungan dari BRI,” ucapnya penuh harap.

    Omzet Rp 40 juta per bulan yang kini ia kantongi menjadi bukti bahwa BRILink bukan sekadar perpanjangan tangan bank—tapi ruang usaha yang inklusif dan terus tumbuh bersama masyarakat. 

    Capaian Agen BRILink

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, berkomitmen dalam menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh melalui jaringan Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

    BRI mengambil peran aktif sebagai pelopor inklusi keuangan, mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.

    Hingga akhir Desember 2024, BRI mencatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah Agen BRILink, yang meningkat dari 740 ribu agen pada Desember 2023 menjadi 1,06 juta agen di Desember 2024.

    Grafis capaian Agen BRILink secara nasional dari 2024 dibanding 2023

    Ini berarti bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 324 ribu masyarakat bergabung untuk menjadi Agen BRILink.

    Dengan jaringan ini, BRI kini menjangkau lebih dari 85 wilayah di Indonesia dan melayani lebih dari 62 ribu desa.

    Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan,BRI turut berkontribusi mewujudkan dan mendukung Asta Cita.

    “Sebagai wujud kontribusi BRI, kami turut mendukung Asta Cita keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah guna mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” jelasnya dalam keterangan tertulis pada Rabu (22/1/2025).

    Ia juga menekankan bahwa upaya ini mendukung Asta Cita ketiga pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

    Agen BRILink memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam memperluas akses keuangan hingga ke pelosok negeri.

    Sunarso dalam siaran persnya menyatakan, sebagai elemen strategi hybrid banking, BRI memadukan layanan digital dan fisik untuk memastikan akses layanan keuangan yang merata.

    Agen BRILink menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Selain itu, Agen BRILink tidak hanya bertugas memperluas dan mempermudah akses layanan perbankan, tetapi juga memastikan terjadinya sharing economy yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

    Dengan beragam layanan yang ditawarkan, mulai dari pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, telepon, pembelian pulsa, hingga pembayaran cicilan, Agen BRILink menjadi solusi keuangan yang semakin relevan bagi masyarakat.

    Selain itu, tersedia juga layanan referral untuk pembukaan rekening tabungan, pinjaman, asuransi mikro, tarik tunai dari luar negeri, serta pembelian tiket perjalanan seperti bus, shuttle, dan kapal ferry.

    Semua kemudahan ini menjadikan Agen BRILink sebagai jembatan bagi masyarakat untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan.

    Di sisi lain, Kementerian BUMN RI juga berupaya mempercepat program prioritas nasional melalui berbagai inisiasi.

    Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan bahwa untuk mewujudkan Asta Cita tersebut, diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien antara berbagai pihak.

    Erick menjelaskan bahwa inisiatif tersebut mencakup hilirisasi pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan.

    “Kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ungkap Erick Thohir.

    (*)

  • Sosok Kepsek yang Lecehkan 20 Murid SD di Sukoharjo, Dikenal Santun tapi Ternyata Cuma Modus – Halaman all

    Sosok Kepsek yang Lecehkan 20 Murid SD di Sukoharjo, Dikenal Santun tapi Ternyata Cuma Modus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang kepala sekolah (Kepsek) di Tanjunganom, Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng) bernama Dendi Irwandi alias DI (36) dipecat karena melecehkan murid-muridnya.

    DI adalah kepsek lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar Kuttab Al Faruq yang kini terjerat kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

    Sosok DI dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut dan santun terhadap anak-anak.

    Namun, semua itu hanyalah topeng untuk menutupi niat jahat dari dalam diri DI.

    Menurut Pengurus Kuttab Al Faruq, M. Syafi’i Al Hafidz, DI selama ini tidak menunjukkan gelagat mencurigakan dalam kesehariannya di lingkungan sekolah.

    “Pelaku di sekolah bertugas sebagai kepala sekolah sejak lembaga ini berdiri pada tahun 2019, yang waktu itu masih berlokasi di Laweyan, Kota Solo,” kata Syafi’i saat ditemui, Senin (28/4/2025), dilansir TribunSolo.com.

    Syafi’i mengatakan bahwa selama bertugas, DI dikenal sebagai sosok yang ramah terhadap siswa-siswinya dan berperilaku santun.

    “Pelaku dikenal lembut terhadap anak-anak, sopan, dan tidak pernah ada laporan negatif sebelumnya. Bahkan, pelaku memiliki istri dan enam orang anak. Jadi kami sangat tidak menyangka sama sekali,” ungkapnya.

    Pihak Kuttab Al Faruq mengaku terpukul atas kasus ini dan mendukung sepenuhnya proses hukum terhadap pelaku agar para korban mendapatkan keadilan.

    Dipecat

    Pendamping hukum Kuttab Al Faruq, Endro Sudarsono, menjelaskan bahwa pemecatan terhadap DI dilakukan setelah pihak sekolah menerima laporan dari wali korban dan melakukan konfirmasi langsung kepada korban.

    “Pada tanggal 19 Februari 2025, kami mendapatkan laporan dari wali murid. Setelah kami konfirmasi kepada korban, ada pengakuan dari mereka. Saat itu juga, di malam hari, kami langsung melakukan pemecatan terhadap pelaku,” ujar Endro, Senin.

    Keesokan harinya, pihak sekolah menyampaikan informasi pemecatan tersebut kepada seluruh wali korban dan segera berkoordinasi dengan pihak berwenang.

    Modus

    Diketahui bahwa puluhan korban pelecehan seksual di lingkungan lembaga pendidikan formal berbasis islam ini merupakan anak laki-laki. 

    Kuasa hukum korban, Lanang Kujang Pananjung menyebutkan bahwa kasus pelecehan seksual ini diketahui sejak tiga tahun lalu. 

    Dikatakan Lanang bahwa awalnya hanya satu orang tua yang menemuinya dan menyampaikan pelecehan tersebut.

    Tetapi berkembang banyak dari mereka yang datang dan menyampaikan hal serupa. 

    “Dari data yang kami pegang ada sekitar 20-an anak yang menjadi korban,” ujar Lanang saat dikonfirmasi TribunSolo.com, Jumat (25/4/2025).

    Lanang mengungkapkan bahwa peristiwanya sudah terjadi sejak tiga tahun silam. 

    Dimana, lokasi pelecehan itu tidak hanya terjadi di lingkup sekolah. Tetapi juga di luar sekolah.

    “Ada yang saat ekstrakurikuler renang di daerah Janti Klaten, salah satu anak itu saat ganti baju diseret masuk ke kamar mandi lalu pintunya dikunci dari dalam dan dilecehkan,” beber Lanang.

    Dari sekian banyak anak yang jadi korban itu, ada anak yang mendengar nama pelaku ini sudah ketakutan,” sambungnya.

    Ditangkap

    Sementara itu, DI kini telah ditangkap polisi pada awal April 2025 setelah menerima laporan terkait dugaan kasus pelecehan seksual tersebut.

    “Benar (penangkapan pelaku pelecehan seksual). Inisial DI  pelaku diduga dilakukan dengan maksud menyalurkan nafsu terhadap korban,” kata Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Zaenudin, saat dikonfirmasi TribunSolo.com, Jumat.

    “Kami sudah mengamankan pelaku. Saat ini yang bersangkutan sudah ditahan di Polres Sukoharjo untuk proses penyidikan lebih lanjut,” lanjutnya.

    Atas perbuatan bejatnya, DI dijerat dengan Pasal 82 juncto Pasal 76E UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

    “Pelaku saat ini kami jerat dengan Pasal 82 jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” pungkasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Sosok DI, Pelaku Pelecehan Puluhan Siswa SD di Sukoharjo: Kepsek yang Dikenal Lembut Sopan Santun

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunSolo.com/Anang Maruf Bagus Yuniar)

  • Komisi II: Usul Solo Jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemerintah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 April 2025

    Komisi II: Usul Solo Jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemerintah Nasional 28 April 2025

    Komisi II: Usul Solo Jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi II DPR RI
    Rifqinizamy Karsayuda
    mengeklaim bahwa usulan menjadikan Solo sebagai
    Daerah Istimewa Surakarta
    bukan berasal dari pemerintah.
    Politikus Nasdem itu mengaku mendapatkan kabar bahwa
    Pemerintah Kota Surakarta
    sudah menyatakan belum pernah menyampaikan usulan tersebut.
    “Yang jelas, Pemerintah Kota Surakarta sudah mengkonfirmasi di beberapa pernyataannya bahwa Pemerintah Kota Surakarta belum pernah mengusulkan itu secara resmi,” ujar Rifqinizamy, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (28/4/2025).
    Selain itu, lanjut Rifqinizamy, DPRD Solo juga belum pernah menggelar rapat pembahasan apapun terkait usulan Daerah Istimewa Surakarta.
    Dia menduga usulan menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta berasal dari aspirasi masyarakat.
    “DPRD-nya juga belum pernah melakukan paripurna terkait itu. Jadi, saya pastikan itu bukan dari pemerintah, tapi mungkin usulan dari masyarakat,” kata dia.
    Meski begitu, ia mengaku tak mempersoalkan jika
    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri) menyatakan bakal mengkaji usulan tersebut.
    “Ya silakan aja, kalau bagi kami jangan bicara
    case by case
    dulu. Kita bicara PP (peraturan pemerintah), desain besar otonominya dulu,” pungkas dia.
    Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mendapat usulan sejumlah daerah yang menginginkan adanya status keistimewaan.
    Dari data yang diterima Kompas.com, Jumat (25/4/2025), ada enam daerah yang mengusulkan wilayahnya menjadi daerah istimewa.
    Daerah yang paling santer terdengar adalah Solo Raya, yang terdiri dari satu kota episentrum, Surakarta, dan enam kabupaten di sekitarnya, yaitu Boyolali, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri.
    Selain Solo, Jawa Tengah, terdapat enam provinsi yang menginginkan adanya status daerah istimewa, yakni Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, dan dua usulan dari Sulawesi Tenggara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nasib Guru SD di Sukoharjo yang Lecehkan 20 Muridnya: Dipecat Tidak Hormat – Halaman all

    Nasib Guru SD di Sukoharjo yang Lecehkan 20 Muridnya: Dipecat Tidak Hormat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – DI (37), Kepala Sekolah Dasar (SD) berbasis Islam di wilayah Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, melecehkan 20 muridnya.

    Setelah terbukti melakukan perbuatan tersebut, DI langsung dipecat.

    Pendamping hukum pihak sekolah, Endro Sudarsono mengatakan, pemecatan dilakukan setelah pihak sekolah menerima laporan dari wali korban dan melakukan konfirmasi langsung kepada korban.

    “Pada tanggal 19 Februari 2025, kami mendapatkan laporan dari wali murid. Setelah kami konfirmasi kepada korban, ada pengakuan dari mereka.” 

    “Saat itu juga, di malam hari, kami langsung melakukan pemecatan terhadap pelaku,” ujar Endro, dilansir Tribun Solo, Senin (28/4/2025).

    Endro menyebut, pada esok harinya, pihak sekolah menyampaikan informasi pemecatan tersebut kepada seluruh wali korban dan segera berkoordinasi dengan pihak berwenang.

    “Kami juga menyiapkan dokumen pendukung seperti rekaman CCTV, identitas, serta berkoordinasi dengan pihak RSJD Kentingan untuk mendapatkan keterangan psikologis resmi korban, sebagaimana yang disarankan oleh pihak kepolisian,” terangnya.

    Setelah laporan resmi dilakukan dan semua bukti dilengkapi, DI akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian di Sukoharjo.

    Gelagat Pelaku

    Pengurus sekolah, M. Syafi’i Al Hafidz menyatakan, selama ini DI tidak menunjukkan gelagat mencurigakan dalam kesehariannya di lingkungan sekolah.

    “Pelaku di sekolah bertugas sebagai kepala sekolah sejak lembaga ini berdiri pada tahun 2019, yang waktu itu masih berlokasi di Laweyan, Kota Solo,” ungkap Syafi’i.

    Syafi’i menjelaskan, selama bertugas, DI dikenal sebagai sosok yang ramah terhadap murid-muridnya dan berperilaku santun.

    “Pelaku dikenal lembut terhadap anak-anak, sopan, dan tidak pernah ada laporan negatif sebelumnya.” 

    “Bahkan, pelaku memiliki istri dan enam orang anak. Jadi kami sangat tidak menyangka sama sekali,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, sebanyak 20 anak di bawah umur menjadi korban pelecehan seksual tersangka DI.

    Kuasa hukum korban, Lanang Kujang Pananjung mengatakan kasus pelecehan seksual oleh anak di bawah umur ini diketahui sejak tiga tahun lalu. 

    “Pelaku bernama Dendi Irwandi (36). Saat itu anak korban yang masih duduk di kelas 2 menceritakan, dilecehkan oleh DI, seorang pendidik atau guru yang ada di sekolah tersebut,” kata Lanang saat dikonfirmasi, Jumat (25/4/2025).

    Awalnya, hanya satu orang tua yang menemuinya dan menyampaikan kabar tersebut.

    Kemudian, makin banyak yang datang dan menyampaikan hal serupa. 

    “Dari data yang kami pegang ada sekitar 20-an anak yang menjadi korban,” terangnya. 

    Lebih lanjut, Lanang menjelaskan peristiwa itu sudah terjadi sejak tiga tahun silam. 

    Dimana lokasi pelecehan itu tidak hanya terjadi di lingkup sekolah. Tetapi juga di luar sekolah.

    “Ada yang saat ekstrakurikuler renang di daerah Janti Klaten, salah satu anak itu saat ganti baju diseret masuk ke kamar mandi lalu pintunya dikunci dari dalam dan dilecehkan.” 

    “Dari sekian banyak anak yang jadi korban itu, ada anak yang mendengar nama pelaku ini sudah ketakutan,” terang Lanang.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Oknum Kepala Sekolah di Sukoharjo Dipecat Tak Hormat, Terbukti Lakukan Pelecehan Puluhan Siswa SD.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunSolo.com/Anang Maruf Bagus Yuniar)

  • Kasus Keracunan MBG di Cianjur, Apa Saja yang Sudah Dilakukan BGN?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 April 2025

    Kasus Keracunan MBG di Cianjur, Apa Saja yang Sudah Dilakukan BGN? Nasional 28 April 2025

    Kasus Keracunan MBG di Cianjur, Apa Saja yang Sudah Dilakukan BGN?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
    Dadan Hindayana
    mengatakan, pihaknya masih melakukan uji lab di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
    Makanan Bergizi Gratis
    (MBG) di
    Cianjur
    , Jawa Barat.
    Sebelumnya, puluhan siswa dari dua sekolah mengalami gejala keracunan usai mereka menyantap hidangan MBG.
    Adapun jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis, yaitu 52 dari 788 siswa MAN 1 dan 20 dari 167 siswa SMP PGRI 1.
    “Uji lab untuk mikrobiologinya di Cianjur belum keluar,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/4/2025).
    Selain melakukan uji lab, BGN juga memeriksa air dan peralatan makan yang digunakan. 
    Dadan mengatakan, untuk masalah air dan peralatan MBG sejauh ini sudah tidak ada masalah.
    “Kalau dari air dan peralatan sudah
    clear
    aman dan tidak ada masalah,” lanjut dia.
    Sebagai informasi, SPPG Cianjur setiap harinya memproduksi makanan bergizi hingga 3.470 porsi yang dibagikan ke 9 sekolah.
    Atas kejadian ini, Dadan menegaskan akan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan salah satu program prioritas utama pemerintah ini.
    “Meningkatkan SOP aspek higienis, dan melakukan penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan,” lanjutnya.
    Dadan juga menegaskan, meski mengalami berbagai kendala dalam penyalurannya, dia menargetkan ke depannya MBG akan
    zero accident
    .
    “BGN memiliki target tidak ada kejadian,” tegas dia.
    Sebelumnya, kasus siswa yang keracunan seusai menyantap MBG terjadi di berbagai tempat sepanjang 2025, yakni di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur; SDN 33 Bombana; SDN Proyonanggan 5 Batang; SD Katolik Andaluri, Waingapu; SDN 2 Alaswangi, Pandeglang; hingga SDN 3 Dukuh, Sukoharjo.
    Bahkan, kasus keracunan MBG di Cianjur, Jawa Barat, telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) karena 78 siswa dari 2 sekolah mengalami gejala
    keracunan makanan
    .
    Dadan menyebutkan, keracunan massal di Cianjur disebabkan tempat makanan atau food tray MBG yang masih menggunakan bahan dasar plastik.
    “Yang pertama,
    food tray
    -nya harus diganti, karena setengah dari
    food tray
    itu masih plastik,” kata Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.