kab/kota: Sukabumi

Ibu Ronald Tannur Tuding Kuasa Hukum Dini Minta Uang Rp 800 Juta Syarat Temui Keluarga Korban – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ibu Gregorius Ronald Tannur, Meirizka Widjaja menuding bahwa kuasa hukum Dini Sera Afrianti Dimas Yemahura meminta uang hingga Rp 800 juta dalam kasus anaknya.

Meirizka mengatakan, bahwa uang Rp 800 juta yang diminta oleh Dimas sebagai syarat supaya dirinya bisa menemui keluarga Dini Sera di Sukabumi, Jawa Barat.

Adapun hal itu diungkapkan Meirizka saat hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Ronald Tannur yang menyeret tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Duduk sebagai terdakwa dalam sidang ini Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo.

Mulanya pengakuan tersebut ia sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang menghadirkannya sebagai saksi di ruang sidang.

Kepada Jaksa Meirizka menyebut, bahwa awalnya ia hendak memberikan uang santunan kepada keluarga Dini usai wanita muda itu menjadi korban pembunuhan Ronald Tannur.

Ketika hendak memberikan santunan, Meirizka mengklaim bahwa Dimas justru meminta uang sejumlah Rp 800 juta yang dimana dirinya tidak sanggupi.

“Enggak tahu kenapa, PH-nya mungkin minta Rp 800 juta. Kita bilang Rp 500 juta aja kita cuma mampu 500 karena kita juga harus membayar fee ke Bu Lisa kan belum lunas, masih banyak pengeluaran,” kata Meirizka di ruang sidang.

Selain terhadap Jaksa, hal yang sama juga Meirizka ungkapkan ketika ditanya oleh terdakwa Erintuah Damanik.

Kepada Erintuah, Meirizka menyebut bahwa penasihat hukum Dini yang meminta uang ratusan juta adalah Dimas.

Dalam pernyataannya, uang Rp 800 juta itu kata Meirizka nantinya akan dibagi untuk dua pihak yakni Rp 500 juta untuk keluarga Dini dan Rp 300 juta untuk Dimas pribadi.

“Alasannya apa dia minta Rp 300 juta itu?,” tanya Erintuah.

“Kurang tahu saya,” jawab Meirizka.

“Apakah kemudian saudara kabulkan Rp 800 juta itu?,” tanya Erintuah lagi.

“Tidak, kita bilang 500,” ucap Meirizka.

Lantaran tidak memenuhi permintaan itu, Meirizka pun menuding Dimas kemudian menghalanginya bertemu dengan keluarga Dini Sera.

Kemudian terdakwa selanjutnya yakni Heru Hanindyo pun turut menanyakan hal serupa kepada Meirizka.

Disana Heru mendalami soal permintaan uang tersebut.

Kemudian Meirizka mengatakan, bahwa uang yang diminta oleh Dimas disampaikan melalui pengacara Ronald Tannur yakni Lisa Rachmat.

“Dia meminta melalui Lisa,” kata Meirizka.

“Apakah meminta suatu hal yang dengan bersyarat artinya boleh bertemu dengan keluarga tapi saya diberikan apa atau diberikan apa?” tanya Heru.

“Iya itu, maksudnya saya mau ngasih santunan 800, 300 buat dia, 500 buat keluarga. Kalau saya tidak mengabulkan 800 saya kasih cuma 500 dia menghalangi, tidak boleh (bertemu keluarga Dini),” pungkasnya.

3 Hakim PN Surabaya Didakwa Terima Suap Rp 1 M dan 308 Ribu Dolar Singapura

Sebelumnya, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang vonis bebas terpidana Ronald Tannur menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Dalam sidang perdana tersebut ketiga Hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo didakwa telah menerima suap sebesar Rp 1 miliar dan SGD 308.000 atau Rp 3,6 miliar terkait kepengurusan perkara Ronald Tannur.

Uang miliaran tersebut diterima ketiga hakim dari pengacara Lisa Rahmat dan Meirizka Wijaja yang merupakan ibu dari Ronald Tannur.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menerima hadiah atau janji, berupa uang tunai sebesar Rp 1 miliar dan SGD 308.000,” ucap Jaksa Penuntut Umum saat bacakan dakwaan.

Pada dakwaannya, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyebut bahwa uang miliaran itu diterima para terdakwa untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

“Kemudian terdakwa Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul menjatuhkan putusan bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur dari seluruh dakwaan Penuntut Umum,” ucapnya.

Lebih lanjut Jaksa menuturkan, bahwa uang-uang tersebut dibagi kepada ketiga dalam jumlah yang berbeda.

Adapun Lisa dan Meirizka memberikan uang secara tunai kepada Erintuah Damanik sejumlah 48 Ribu Dollar Singapura.

Selain itu keduanya juga memberikan uang tunai senilai 48 Ribu Dollar Singapura yang dibagi kepada ketiga hakim dengan rincian untuk Erintuah sebesar 38 Ribu Dolar Singapura serta untuk Mangapul dan Heru masing-masing sebesar 36 Ribu Dollar Singapura.

“Dan sisanya sebesar SGD30.000 disimpan oleh Terdakwa Erintuah Damanik,” jelas Jaksa.

Tak hanya uang diatas, Lisa dan Meirizka diketahui kembali memberikan uang tunai kepada terdakwa Heru Hanindyo sebesar Rp 1 miliar dan 120 Ribu Dolar Singapura.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,” kata dia.

Akibat perbuatannya itu ketiga terdakwa pun didakwa dengan dan diancam dalam Pasal 12 huruf c jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

18/02/2025 22:38
Hary Tanoe Bantah Proyeknya Sebabkan Pendangkalan Danau Lido, Singgung Limbah Tol Bocimi

Hary Tanoe Bantah Proyeknya Sebabkan Pendangkalan Danau Lido, Singgung Limbah Tol Bocimi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur PT
MNC Land
,
Hary Tanoesoedibjo
, membantah tudingan bahwa proyek yang dikerjakan perusahaannya di
Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Lido menyebabkan pendangkalan
Danau Lido
.
Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap luas Danau Lido sebelum dan sesudah MNC Land mengambil alih pengelolaan kawasan tersebut.
Dari hasil pengecekan menggunakan teknologi pemetaan, luas Danau Lido pada 2013, saat MNC Land baru mengambil alih dari Bakrie Group, tercatat kurang dari 13 hektar.
Namun, setelah proyek pembangunan berjalan, luas danau justru bertambah menjadi 13,6 hektar.
“Jadi terus terang dengan adanya permasalahan di Lido ini, saya cari tahu. Saya kumpulkan semua data, saya tanya masalahnya apa. Yang pertama disebutkan adalah pendangkalan Danau Lido yang diduga disebabkan oleh proyek-proyek MNC Lido. Tetapi setelah dicek, sebelum kami masuk tahun 2013, luas danau kurang dari 13 hektar. Sekarang, luasnya justru bertambah menjadi 13,6 hektar,” ujar Hari saat rapat bersama Komisi X DPR RI pada Selasa (18/2/2025).
Hari juga mengungkapkan bahwa selama periode 2016–2017 terjadi pembangunan ruas pertama Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, terlihat adanya aliran limbah dari proyek tol tersebut yang masuk ke kawasan Lido.
“Di periode tahun 2016-2017 itu ada pembangunan
tol Bocimi
. Memang waktu itu kan ada tiga ruas. Setelah kami cek dengan Google Earth, memang ada aliran limbah, kelihatan. Karena kawasan
KEK Lido
itu di sebelahnya danau, jadi lewat tempat kita otomatis,” ungkap Hary.
“Karena tol Bocimi itu di luar daripada kawasan kita. Jadi kalau hanya melihat sepotong, kesannya itu berasal dari proyek kami, padahal asal-usulnya dari pembangunan tol tersebut,” tegasnya.
Mengetahui hal itu, Hary mengeklaim bahwa perusahaan justru berupaya menangani dengan melakukan pembersihan dan pengerukan.
Hal ini dilakukan demi mencegah pendangkalan dan pencemaran di danau yang bersebelahan dengan KEK.
“Mereka melakukan pengerukan dan pembersihan. Sampai pada akhirnya mereka melakukan investasi, yaitu dengan membuat bangunan penahan lumpur. Sebetulnya itu bukan kewajiban kami, dan ini menghabiskan biaya 8 miliar lebih,” kata Hary.
Dalam rapat tersebut, Hary juga menanggapi isu penimbunan lahan di sekitar danau.
Sebab, area yang disebut sebagai lahan timbunan sebenarnya sudah berupa daratan sejak 2013.
“Ada yang menyebutkan kami melakukan penimbunan di dekat danau. Setelah dicek menggunakan teknologi saat ini dan mengambil data dari 2013, ternyata area itu memang sudah berupa daratan. Itu digarap oleh penggarap liar sebelum kami masuk, jadi tidak ada penimbunan yang dilakukan oleh tim kami,” tegasnya.
Hary menambahkan bahwa pihaknya justru melakukan upaya perbaikan lingkungan dengan memberikan uang kerohiman kepada para penggarap untuk mencari tempat lain.
Setelah itu, lanjut Hary, kawasan tersebut dibersihkan dan dipercantik, termasuk dengan penanaman pohon.
“Karena kalau ada limbah yang rugi bukan hanya masyarakat, tetapi kami juga. Pemandangan jadi jelek. Maka, kawasan tersebut diperbaiki, dibersihkan, dan dipercantik. Bahkan Kementerian ATR/BPN menyumbang pohon jambu untuk ditanam di sana supaya lebih hijau,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel gedung hotel milik PT MNC Land saat melakukan sidak di
kawasan ekonomi khusus
(KEK) Lido, Jawa Barat, Senin (10/2/2025).
Bambang yang memimpin sidak itu mengungkapkan ada sejumlah pelanggaran dari proyek besutan pengusaha Hary Tanoesoedibjo tersebut.
Salah satunya adalah pendangkalan pada Danau Lido.
“Jelas lagi bahwa gedung ini, selain juga danau, sudah disegel karena mereka melakukan pendangkalan,” kata Bambang dalam keterangan yang diterima, Senin.
Bambang berujar, pihaknya menemukan indikasi pembiaran dan bahkan belum ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dari pembangunan proyek tersebut.
“Ternyata juga ini gedungnya juga sama, tadi penjelasan dari Dirjen Gakum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan juga pengakuan dari MNC bahwa mereka memang mengakui gedung ini belum memiliki Amdal. Ada Amdal, tapi punya perusahaan lain,” ucap Bambang.
Politikus Partai Gerindra ini menekankan, sebagai Panitia Kerja (Panja) Komisi XII, lingkungan hidup akan mengawasi kinerja pemerintah, khususnya soal proyek KEK Lido.
Bambang mengaku telah memerintahkan Dirjen Gakum KLH untuk melakukan penindakan dan meminta PT MNC Land menghentikan sementara pembangunan karena dikategorikan ilegal.
“Setelah minggu ini segera, karena mereka ada pengakuan-pengakuan yang perlu kita dalami. Kan, di satu sisi kita mendengar dari sisi KLHK ke Kementerian Lingkungan Hidup mereka menyampaikan bahwa dokumennya tidak sesuai semua, makanya untuk didalami,” kata dia.
Kemudian, Bambang juga mengultimatum PT MNC Land agar tidak menyentuh proyek tersebut sampai ada kejelasan Amdal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/02/2025 22:06
Prabowo Disarankan Pimpin Tobat Nasional

loading…

Presiden Prabowo Subianto. Foto/Dok SindoNews/Arif Julianto

JAKARTA – Seluruh elemen bangsa disarankan melakukan introspeksi total berjemaah dengan melakukan tobat nasional. Presiden Prabowo Subianto sebaiknya mengajak sekaligus memimpin tobat nasional tersebut.

Saran tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Alumni Pondok Pesantren Ibadurrahman YLPI Tegallega Sukabumi, Jawa Barat Toto Izul Fatah. Menurut Toto, berbagai persoalan yang sedang melanda bangsa Indonesia saat ini, baik di pemerintahan maupun di masyarakat, tak cukup direspons dengan ikhtiar lahir yang saintifik. Perlu juga direspons dengan ikhtiar batin yang bersifat teologis, teleologis, dan eskatologis.

Menurutnya, kini mencuat berbagai persoalan, baik yang terjadi di pemerintahan seperti minimnya keuangan negara, praktik korupsi yang menggurita, konflik sosial, keresahan sosial, dan sejumlah kasus penderitaan rakyat lainnya. Selain itu, ada juga musibah alam di beberapa daerah.

Menurut Toto, sederet kasus tersebut, harusnya menggugah kesadaran kolektif kita, bahwa ada yang salah dalam diri kita, baik pemimpinnya, para penegak hukumnya, para wakil rakyatnya, para pengusahanya, para pendidiknya dan tentu saja pada rakyatnya.

Karena itulah, kata Toto, sudah saatnya seluruh elemen bangsa melakukan introspeksi total berjemaah dengan melakukan tobat nasional. Dan, kata dia, Presiden Prabowo sendiri yang sebaiknya mengajak sekaligus memimpin tobat nasional tersebut.

“Ini memang kegiatan yang tidak ilmiah. Apalagi, jika dikaitkan dengan urusan negara dan pemerintahan. Padahal, di situlah justru urgensinya kita bertobat dengan menghadirkan Tuhan pada saat berbagai upaya lahir kita gagal,” kata Toto, Senin (17/2/2025).

Dalam pandangan Toto yang juga peneliti senior di LSI Denny JA ini, segala macam karut-marut di negeri ini bukan mustahil akibat para pemimpinnya dan rakyatnya semakin jauh dari Tuhan. Toto mengajak kepada semua pihak, baik pemimpin, para wakil rakyat, para penegak hukum, pengusaha, dan seluruh rakyat Indonesia untuk tidak malu mengakui dosa dan kesalahan kita seraya memohon ampunan-Nya.

“Itulah yang dimaksud dengan tobat. Yaitu, meminta ampunan kepada Allah atas berbagai dosa kita, apakah dosa korupsi, menipu, zalim , menindas, serakah, dan lain-lain. Kalau Allah sudah mengampuni, pasti Allah akan memberi apa yang kita mau. Jadi tak perlu mengajari Tuhan, karena Tuhan itu Maha Tahu,” ujarnya.

Toto khawatir jika bangsa ini tak segera melakukan tobat nasional, berbagai kesulitan, penderitaan, kekacauan, dan musibah alam akan terus menimpa kita. Karena itu, Toto menyarankan kepada semua pihak untuk tidak perlu gengsi melibatkan Tuhan dalam urusan kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan bernegara. Kalau memang berbagai upaya lahir sudah dilakukan dan masih belum berhasil, tak perlu malu untuk meminta bantuan Tuhan.

“Minta bantuan ke negara lain seperti ke Timur Tengah, ke Eropa, dan ke China kita tidak malu. Masak minta bantuan ke Tuhan kita gengsi. Padahal, setiap bantuan dari mereka itu pasti tidak gratisan alias ada timbal baliknya. Giliran minta bantuan kepada Tuhan yang gratis, cuma bertobat saja, tidak mau,” tandasnya.

(zik)

17/02/2025 12:51
Driver Ojol Demo di Depan Kantor Kemnaker, Minta Dapat THR

Jakarta –

Para pengemudi ojek online (driver ojol) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Mereka menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR).

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Senin (17/2/2025), massa ojol mulai berkumpul di depan kantor Kemnaker sekitar pukul 10.37 WIB. Massa datang menggunakan satu mobil komando berwarna hitam dengan bendera SPAI.

Mobil komando ini datang dengan iring-iringan sejumlah driver. Meski begitu saat tiba massa terlihat masih sepi, sekitar 20-30 orang.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan aksi ini sejatinya akan diikuti oleh 1.000 pengemudi online. Ia menyebut kelompok massa ini terdiri dari tiga konfederasi, lima serikat, dan sekitar 90 komunitas driver online.

“Untuk hari ini kita rencananya ada sekitar 1.000, cuman karena terhalang macet di jalan, orang-orang agak telat datang ya, yang pasti itu kita akan konsisten,” kata Lily kepada awak media.

Di luar itu, ia mengatakan sejumlah driver ojol di beberapa daerah ikut melakukan aksi solidaritas berupa off beat alias tidak menarik penumpang untuk sementara waktu.

“kebetulan Tanjung Pinang, Pontianak, Pangkalpinang, Sukabumi, Bandung, kita ada off beat masal hari ini,” terangnya.

Sementara itu mengenai tuntutan Lily menjelaskan kalau sistem fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol dan kurir.

Padahal menurutnya selama ini pengemudi ojol telah memenuhi kriteria sebagai pekerja sehingga berhak menerima THR. Selain itu ia merasa para driver ini jelas telah memberi kontribusi yang signifikan bagi ekonomi.

Terakhir ia menekankan jika permintaan mereka tidak dipengaruhi pemerintah dan pengelola aplikasi, para driver ojol akan melanjutkan aksi demonstrasi.

“Lanjut, kami akan lanjut. Karena ini hak kami untuk mendapatkan kebenaran. Kami percaya Pak Menteri dan Pak Wamen punya kepedulian terhadap driver,” pungkasnya.

Saksikan juga Sosok: Mice, Kritik Menggelitik Lewat Kartun

(fdl/fdl)

17/02/2025 11:14
Ojol Demo Setop Narik Penumpang, Jokowi Dulu Warning Soal Gig Economy

Jakarta, CNBC Indonesia – Pengemudi ojek online (driver ojol) hari ini, Senin (17/2/2025) akan demonstrasi besar-besaran menuntut hak tunjangan hari raya atau THR. Sebelum mengakhiri jabatannya, Jokowi pernah memberikan peringatan keras soal dampak luar biasa dari gig economy atau ekonomi serabutan jika salah kelola.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengungkapkan aksi ojol dilakukan pada Senin (17/2/2025) pagi mulai pukul 10.00 WIB. Aksi akan digelar di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

“Jadi, 500 sampai 1.000 driver ojol. Dari jam 10.00 sampai selesai,” ungkap dia kepada CNBC Indonesia, Minggu (16/2/2025).

Saat menjalankan aksi demonya, Lily meminta para driver ojol untuk off beat atau setop menarik penumpang. Hal itu juga dia umumkan kepada driver ojol lainnya bukan hanya di Jakarta tapi daerah lainnya.

“Sudah kami mengimbau kawan-kawan untuk off beat tanggal 17. Untuk wilayah Sukabumi, Dumai, Pontianak dan Pangkal Pinang akan off beat massal,” bebernya.

Sementara itu mengenai tuntutan Lily menjelaskan kalau sistem fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol dan kurir. Padahal pengemudi ojol jelas telah memberi kontribusi yang signifikan bagi ekonomi.

“Bisnis platform sangat diuntungkan dengan super profit yang tinggi dengan mengorbankan kesejahteraan pengemudi ojol,” sebutnya.

Menurutnya, keuntungan platform diperoleh dengan cara tidak membayar upah minimum dan hak pekerja lainnya seperti upah lembur, cuti haid dan melahirkan, jam kerja 8 jam. Profit platform di satu sisi terus menghidupkan bisnis platform, tapi di lain pihak justru mematikan kesejahteraan pengemudi ojol, taksol dan kurir. Ketidakadilan ekonomi ini akibat platform tidak memberikan hak-hak pekerja seperti yang diatur Undang Undang Ketenagakerjaan.

“Maka negara harus hadir, Kemnaker harus mengeluarkan kebijakan populis yang jelas berpihak pada pengemudi ojol dan pekerja platform lainnya,” sebutnya.

Bagi dia, fleksibilitas hubungan kemitraan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena setiap platform berlomba untuk menerapkan upah (tarif) murah sehingga yang menjadi korban dan miskin adalah pengemudi ojol, taksol dan kurir. Insentif dari perusahaan platform selama ini tidak menyejahterakan pekerja platform karena itu semua ternyata memaksa pengemudi untuk terus-menerus bekerja tanpa istirahat melebihi ketetapan jam kerja 8 jam.

Pengemudi ojek online (ojol) menunggu orderan di kawasan Palmerah, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar ojek online di Jakarta bisa mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan cara menggunakan plat kuning dalam upaya mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan umum. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Pengemudi ojol terpaksa bekerja 17 jam bahkan lebih diakibatkan karena upah (pendapatan) per orderan yang tidak pasti dari hasil perhitungan algoritma platform yang sepihak menguntungkan platform.

“Maka Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) terus menuntut THR untuk ojol dan mengawal regulasi THR Ojol yang akan diterbitkan Kemnaker melalui aksi ojol 17 Februari tuntut THR ojol di Kemnaker dan juga aksi ojol off bid (matikan aplikasi) massal serentak di berbagai kota pada 17 Februari,” sebutnya.

Peringatan Jokowi

Jokowi pernah melontarkan memperingatkan tentang tren gig economy atau ekonomi serabutan. Gig economy adalah sistem ekonomi yang mengutamakan pekerjaan sementara dan kontrak jangka pendek untuk menjalankan sesuatu. Sistem ini yang menjadi dasar dari pola kerja sama platform seperti Gojek dan Grab dengan mitranya.

Menurut Jokowi, sistem ekonomi serabutan ini harus diperhatikan. Sebab bila tidak dikelola dengan baik, sistem gig economy bisa menjadi masalah di tengah para pekerja di Indonesia.

Presiden Jokowi Resmikan Pembukaan Kongres ISEI & Seminar Nasional 2024, Surakarta,19 Sep 2024. (Tangkapan layar Biro Setpres RI)

“Gig economy, hati-hati ini. Ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola baik ini akan jadi tren,” sebut Jokowi, Kamis (19/9/2024).

Dia khawatir sistem ini justru membuat perusahaan nyaman menggunakan pekerja serabutan dan memberikan kontrak jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian ekonomi. Jika sudah demikian, kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang tidak diperhatikan.

“Takutnya perusahaan jadi maunya hanya memilih pekerja independen, perusahaan memilih pekerja freelancer, memilih kontrak jangka pendek, untuk kurangi risiko ketidakpastian global,” sebut Jokowi.

Selain driver online, sistem gig economy juga diterapkan di bidang pekerjaan lain seperti industri kreatif, desain, pekerja kebersihan, hingga konstruksi.

Sistem mitra

Perusahaan ojek online seperti Gojek dan Grab sering menyebut para drivernya dengan istilah mitra. Status itu menggambarkan hubungan para driver dengan perusahaan.

Hubungan mitra dipopulerkan oleh raksasa teknologi Uber dan menjadi standar hingga sekarang. Dengan status tersebut. perusahaan menyebut mitra sebagai wirausaha yang bekerja dengan jam kerja dan penghasilan fleksibel.

Namun mitra tak mendapatkan hak pekerja karena statusnya itu. Mulai dari batasan jam kerja hingga berbagai tunjangan yang didapatkannya, termasuk seperti Tunjangan Hari Raya.

Foto: Demo pengemudi Uber di Amerika, Rabu (8/52019) (REUTERS/Kate Munsch)

Meski begitu, berbagai negara melarang praktik implementasi mitra di wilayahnya. Sejumlah negara tersebut mendorong para penyedia layanan untuk mengangkat mitra sebagai karyawan dan memberlakukan hak yang sama dengan para karyawan.

Berikut 5 negara yang memberikan driver online hak serupa karyawan:

1. Inggris

Tahun 2021, Mahkamah Agung setempat menolak banding Uber pada putusan memberlakukan mitra seperti pegawai. Perusahaan harus memberikan hak cuti dengan tanggungan dan gaji minimum.

Dalam laporan The Guardian, MA menilai kontrak yang dirancang perusahaan menghindari pemenuhan kewajiban dasar karyawan, ini juga tak sah untuk hukum dan tidak bisa ditegakkan.

Hak menilai para driver memiliki hak yang sama dengan pegawai lain. Perusahaan juga disebut punya kendali, termasuk menentukan tarif dan tidak memberitahu tujuan penumpang pada driver.

2. Swiss

Uber kembali menghadapi sidang di Swiss terkait perkara yang hampir sama. Hakim memutuskan perusahaan bukanlah perantara, namun menentukan tarif, mengendalikan aktivitas pengemudi dan menerbitkan faktur ke pelanggan.

Untuk itulah, driver harus mendapatkan hak untuk pegawai biasa. Termasuk mendapatkan tunjangan sesuai aturan ketenagakerjaan.

3. Belanda

Di Belanda, pengemudi Uber juga diputuskan memiliki hak pegawai dan memiliki kesepakatan mengikat seperti yang diimplementasikan pada serikat pengemudi taksi. Pengadilan Amsterdam menyatakan label pengemudi Uber sebagai wirausawan hanya di atas kertas.

4. Malaysia

Air Asia memutuskan memberikan hak driver dalam layanan perusahaan seperti pegawai. Misalnya mendapatkan gaji bulanan sebesar RM 3.000 atau sekitar Rp 10 juta dan keuntungan lainnya.

Mereka akan mendapatkan rekening tabungan Employee Providence Fund (EPF) atau jaminan hari tua dan Social Security Organizations (Sosco) atau jaminan kecelakaan kerja. Mereka juga akan mendapatkan asuransi kesehatan, cuti tahunan hingga tunjangan perjalanan.

5. Spanyol

Deliveroo dan Uber Eats dipaksa menganggap mitra sebagai pegawai dan harus memberikan gaji. Keputusan diambil setelah sejumlah keluhan atas kondisi pekerja pengantar makanan di layanan on-demand tersebut.

(dem/dem)

17/02/2025 08:30
10 Ojol Sukabumi Akan Mogok Massal, Demo Hari Ini, Tolak Sistem Aceng dan Slot Bandung

Ojol Sukabumi Akan Mogok Massal, Demo Hari Ini, Tolak Sistem Aceng dan Slot
Tim Redaksi
SUKABUMI, KOMPAS.com
– Komunitas ojek
online
(ojol) di
Sukabumi
akan melakukan aksi
mogok massal
pada hari ini, Senin (17/2/2025).
Hendra Mulyadi
(50 tahun), Ketua Ojol All for One Sukabumi, mengaku aksi mogok tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap kawan ojol yang melakukan aksi di Jakarta.
“Dalam pertemuan tersebut, kami telah mencapai kesepakatan (untuk melakukan) offbit massal pada hari Senin (17/2/2025), offbit massal untuk semua transportasi,” kata Hendra dalam keterangannya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (15/2/2025) malam.
Aksi mogok tersebut dimaksudkan oleh para ojol untuk menolak layanan Aceng atau Slot pada layanan ojek
online
.
Hendra menyebut bahwa layanan tersebut dirasa merugikan serta terlalu membebankan kepada para
driver
.
“Alasan offbit adalah masalah layanan Aceng di Gojek dan Slot di Grab, yang mengenakan tarif tidak manusiawi ke ojol, (kemudian) potongan komisi aplikator yang besar, belum biaya-biaya lain yang tidak pro ke driver,” papar Hendra.
Selain itu, lanjut Hendra, komunitas ojol juga menolak sistem
suspend
yang dilakukan aplikator dengan waktu yang terlalu lama.
Pada Senin (17/2/2025) hari ini nantinya, para ojol Sukabumi berencana akan berkumpul di Lapang Merdeka Kota Sukabumi.
Offbit
tersebut juga rencananya bakal dilakukan pukul 08.00 hingga pukul 11.00 WIB.
Namun, lanjut Hendra, para rekan ojol yang memilih untuk melakukan onbit saat aksi tersebut juga tak dipermasalahkan.
Akan tetapi, mereka diminta untuk menghargai dengan cara tidak memakai atribut saat menarik penumpang.
“Bagi rekan-rekan yang onbit tidak akan dipermasalahkan, (dimohon) bisa untuk menghargai yang melakukan offbit dengan cara tidak memakai atribut aplikator dan menonjolkan diri yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Hendra.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/02/2025 05:24
Ikuti Inpres, Gubernur terpilih Jabar pangkas belanja tak penting

Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi menjawab pertanyaan wartawan usai pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu (16/2/2025). ANTARA/Fath Putra Mulya.

Ikuti Inpres, Gubernur terpilih Jabar pangkas belanja tak penting
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Minggu, 16 Februari 2025 – 16:01 WIB

Elshinta.com – Gubernur terpilih Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berkomitmen untuk memangkas belanja yang tidak penting guna mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dedi saat ditemui usai pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu, memastikan efisiensi tersebut tidak mengganggu aspek pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Jabar.

“Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jabar, sudah mencoba menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting,” ujarnya.

Dia menjelaskan pemangkasan belanja tidak penting itu, seperti menghapus anggaran baju dinas, menihilkan anggaran perjalanan dinas luar negeri dari sebelumnya Rp1,5 miliar, serta mengurangi anggaran perjalanan dinas dalam negeri menjadi Rp700 juta dari Rp1,8 miliar.

Menurut Dedi, total nilai dari efisiensi anggaran belanja yang tidak penting, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan proyek yang tidak semestinya dibuat, mencapai Rp5 triliun.

Dana itu, kata Dedi, nantinya dialihkan untuk sektor pendidikan, seperti membangun ruang kelas dan sekolah baru. Selain itu, juga digunakan untuk Pembangunan jalan lintas mulai dari Parung Panjang, jalan Puncak Dua, hingga jalan penghubung Sukabumi-Pangandaran.

Di sektor ketahanan pangan, dana hasil efisiensi bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur irigasi dan meningkatkan mutu laboratorium guna peningkatan bibit padi. Sementara itu, pada sektor kesehatan, akan digunakan untuk pengintegrasian layanan dari mulai rumah sakit rujukan hingga puskesmas pembantu.

“Seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan di Jabar bisa tuntas pada 2026 karena pada 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah sehingga nanti ke depan Jabar memiliki nilai investasi yang cukup,” jelas dia.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Efisiensi anggaran tersebut berasal dari anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

Sumber : Antara

17/02/2025 00:01
Driver Ojol Besok Demo Besar-besaran di Jakarta, Setop Narik Penumpang

Jakarta, CNBC Indonesia – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menegaskan para pengemudi ojek online (driver ojol) akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran besok, Senin (17//2/2025). Demo dilakukan para driver ojol agar pemerintah memenuhi beberapa tuntutan, salah satunya soal hak tunjangan hari raya atau THR.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengungkapkan aksi akan dilakukan pada Senin (17/2/2025) pagi mulai pukul 10.00 WIB. Aksi akan digelar di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

“Jadi, 500 sampai 1.000 driver ojol. Dari jam 10.00 sampai selesai,” ungkap dia kepada CNBC Indonesia, Minggu (16/2/2025).

Saat menjalankan aksi demonya, Lily meminta para driver ojol untuk off beat atau setop menarik penumpang. Hal itu juga dia umumkan kepada driver ojol lainnya bukan hanya di Jakarta tapi daerah lainnya.

“Sudah kami mengimbau kawan-kawan untuk off beat tanggal 17. Untuk wilayah Sukabumi, Dumai, Pontianak dan Pangkal Pinang akan off beat massal,” bebernya.

Foto: Driver ojek online (ojol) melakukan aksi demonstrasi di kantor pusat Gojek, Jakarta, pada Rabu (18/12/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Driver ojek online (ojol) melakukan aksi demonstrasi di kantor pusat Gojek, Jakarta, pada Rabu (18/12/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Sementara itu mengenai tuntutan Lily menjelaskan kalau sistem fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol dan kurir. Padahal pengemudi ojol jelas telah memberi kontribusi yang signifikan bagi ekonomi.

“Bisnis platform sangat diuntungkan dengan super profit yang tinggi dengan mengorbankan kesejahteraan pengemudi ojol,” sebutnya.

Menurutnya, keuntungan platform diperoleh dengan cara tidak membayar upah minimum dan hak pekerja lainnya seperti upah lembur, cuti haid dan melahirkan, jam kerja 8 jam. Profit platform di satu sisi terus menghidupkan bisnis platform, tapi di lain pihak justru mematikan kesejahteraan pengemudi ojol, taksol dan kurir. Ketidakadilan ekonomi ini akibat platform tidak memberikan hak-hak pekerja seperti yang diatur Undang Undang Ketenagakerjaan.

“Maka negara harus hadir, Kemnaker harus mengeluarkan kebijakan populis yang jelas berpihak pada pengemudi ojol dan pekerja platform lainnya,” sebutnya.

Bagi dia, fleksibilitas hubungan kemitraan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena setiap platform berlomba untuk menerapkan upah (tarif) murah sehingga yang menjadi korban dan miskin adalah pengemudi ojol, taksol dan kurir. Insentif dari perusahaan platform selama ini tidak mensejahterakan pekerja platform karena itu semua ternyata memaksa pengemudi untuk terus-menerus bekerja tanpa istirahat melebihi ketetapan jam kerja 8 jam.

Pengemudi ojol terpaksa bekerja 17 jam bahkan lebih diakibatkan karena upah (pendapatan) per orderan yang tidak pasti dari hasil perhitungan algoritma platform yang sepihak menguntungkan platform.

“Maka Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) terus menuntut THR untuk ojol dan mengawal regulasi THR Ojol yang akan diterbitkan Kemnaker melalui aksi ojol 17 Februari tuntut THR ojol di Kemnaker dan juga aksi ojol off bid (matikan aplikasi) massal serentak di berbagai kota pada 17 Februari,” sebutnya.

(wur/wur)

16/02/2025 18:22
4 Klarifikasi Hotel di Sukabumi soal Satukan Kasur Denda Rp 1 Juta Regional

Klarifikasi Hotel di Sukabumi soal Satukan Kasur Denda Rp 1 Juta
Editor
SUKABUMI, KOMPAS.com
– Pihak
hotel di Sukabumi
akhirnya memberikan klarifikasi terkait video viral yang menarasikan adanya denda sebesar Rp 1 juta bagi tamu yang menyatukan kasur
twin bed
.

Kuasa hukum pihak hotel, Rida Ista Sitepu menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima pembayaran denda tersebut.
“Permasalahan utama di sini terkait denda Rp 1 juta, kami sampaikan bahwa sampai detik ini denda tersebut belum pernah terjadi (diterima pihak hotel),” kata Rida kepada awak media di hotel, Sukabumi, Jumat (14/2/2025) malam.
Klarifikasi ini menjadi upaya hotel untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial.
Lebih lanjut, Rida menyampaikan alasan di balik larangan menyatukan
twin bed
.
Menurutnya, tindakan tersebut dapat merusak fasilitas kamar, termasuk jaringan listrik dan perabotan yang telah diatur sedemikian rupa.
“Kenapa
joint bed
tidak boleh dilakukan karena yang namanya
twin bed
itu pasti di tengahnya ada meja kecil dan lampu, kemudian di belakangnya itu ada kabel telepon dan kabel listrik sehingga jika dipindahkan oleh tamu sendiri, ini berpotensi akan merusak jaringan listrik dan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan,” kata Rida.
Sebagai langkah penyelesaian, pihak hotel telah berkomunikasi dengan pengunggah video dan bersedia mengembalikan uang deposit sebesar Rp 600.000.
Namun, hingga saat ini, kedua belah pihak belum bertemu langsung untuk menyelesaikan masalah ini.
Sebelumnya, viral di media sosial video berdurasi 29 detik yang diunggah oleh akun TikTok @putririna1980 menyampaikan rasa keluhannya setelah menyatukan
twin bed
dan berujung dimintai denda.

Dari informasi yang didapat
Kompas.com
, kejadian tersebut bermula ketika adanya pemesan tiga kamar oleh tamu berinisial R melalui aplikasi.
Kemudian, pada 29 November 2024, dilakukan
check-in
oleh tamu inisial DD dan DS yang merupakan teman dari R.
Saat melakukan
check-in
, mereka berdua kemudian dimintai untuk melakukan registrasi.
Saat registrasi tersebut terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung yang ditulis dalam bahasa Inggris, salah satunya larangan perihal
joint bed.
Setelah menginap dan hendak
check-out,
petugas hotel menemukan salah satu kamar yang dipesan kedapatan melakukan
joint bed
dan harus membayar denda, tetapi menurut pengakuan pihak hotel, uang denda sebesar Rp 1 juta itu tidak pernah terjadi.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Riki Achmad Saepulloh| Editor: Eris Eka Jaya)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/02/2025 08:04
Akal Bulus Polisi Gadungan Raup Ratusan Juta Rupiah, Ayah Asuh Juga Kena Tipu, ada Dokumen Palsu BIN

TRIBUNJATIM.COM – Tingkah pemuda mengaku jadi polisi hingga raup uang ratusan juta Rupiah dari para korban.

Ternyata pemuda itu menjadi polisi gadungan.

Pemuda bernama Wirananta Kusuma alias WK (28) asal Sukabumi, Jawa Barat (Jabar) itu bahkan sempat menipu ayah asuhnya sendiri.

WK kini diringkus oleh polisi.

Ilustrasi polisi (Ilustrasi Grafis/Tribun-Video.com)

Polisi gadungan itu berhasil ditangkap anggota Satreskrim Polresta Bogor Kota di Stasiun Cilebut, Kabupaten Bogor, Kamis (13/2/2024), saat hendak kabur.

Setelah itu, polisi menggeledah tempat tinggal tersangka dan menemukan sejumlah barang bukti seperti seragam polisi dan dokumen-dokumen palsu Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bea Cukai.

Aksi penipuan pria muda yang menyamar menjadi polisi ini mulanya terbongkar dari salah satu korban yakni bapak asuh tersangka sendiri.

Bapak asuh WK itu bahkan sampai mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

Kasatreskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi mengatakan bahwa bapak asuh tersangka melapor lewat nomor aduan WhatsApp Kapolresta Bogor Kota.

Korban kemudian diarahkan untuk membuat laporan polisi yang selanjutnya pihak berwenang langsung melakukan penyelidikan.

“Setelah dibikin laporan, kita lakukan pencarian. Alhamdulillah tertangkap,” kata Aji, Jumat (14/2/2025) dilansir dari Kompas.com.

“Dari korban yang laporan ke kita itu kerugiannya puluhan juta, setelah dikembangkan ternyata ada korban lain. Diperkirakan kerugian semuanya ratusan juta,” imbuhnya.

Aji mengungkapkan bahwa tersangka sempat menghilang lama sebelum bertemu kembali dengan bapak asuhnya.

Tersangka beralasan menghilang karena saat itu masuk diterima kerja di Bea Cukai.

Tetapi, saat kembali ke Bogor, pelaku mengaku sebagai polisi.

“Pelaku ini punya bapak asuh di Bogor. Untuk mendapatkan sejumlah uang, pelaku berpura-pura masuk menjadi (petugas) Bea Cukai,” sebut Aji.

“Setelah beberapa tahun menghilang dari Bogor terus kembali lagi pelaku menyamar atau mengaku sebagai polisi,” lanjutnya.

Pelaku kemudian berpura-pura ingin berkuliah lagi.

Alasan itu digunakan agar pelaku mendapatkan sejumlah uang dari bapak asuhnya.

“Uang hasil penipuan itu digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi,” ungkap Aji.

Ditetapkan Jadi Tersangka

Resmi berstatus sebagai tersangka, kini WK telah ditahan di Mako Polresta Bogor Kota guna menjalani proses hukum selanjutnya.

“Sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan kita sudah melakukan gelar perkara,” ucap Aji dilansir dari TribunnewsBogor.com.

“Dan kita sudah lakukan penahanan,” sambungnya.

Edit Dokumen Palsu Pakai AI

Diketahui bahwa tersangka WK mengaku sebagai anggota polisi berpangkat Iptu.

Bahkan, saat digiring ke Mako Polresta Bogor Kota, WK terlihat mengenakan seragam polisi lengkap dengan pangkat balok duanya.

Tak hanya sebagai polisi, WK juga mengaku sebagai petugas Bea Cukai hingga BIN.

“Jadi yang bersangkutan ini kadang berpura-pura menyamar sebagai BIN atau polisi,” tutur Aji di Mako Polresta Bogor Kota, Kamis malam.

Untuk mendapatkan kepercayaan korban, tersangka WK bahkan sampai memakai seragam polisi yang dibeli dari toko online dan memalsukan dokumen.

“Agar si korban ini percaya, selain yang bersangkutan ini menggunakan seragam, ada beberapa foto dokumentasi dia mengenakan seragam-seragam, ada pengangkatan sebagai polisi juga,” jelas Aji.

Tersangka WK membuat dokumen palsu dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Dokumennya dia buat sendiri. Lalu, ada juga dia buat menggunakan AI. Lalu untuk seragamnya beli di Shopee,” papar Aji.

“Ada beberapa foto dokumentasi dia mengenakan seragam, ada pengangkatan sebagai polisi, ada pengangkatan sebagai BIN, ada penugasan dari BIN, ada penugasan dari Bea Cukai juga,” tambahnya.

Adapun ketika ditanya, WK mengaku beberapa dokumen anggota kepolisiannya dibuat menggunakan teknologi AI.

Sedangkan, dokumen-dokumen lainnya sengaja dibuat dan dicetak sendiri oleh tersangka WK.

“Kalau foto itu saya buat pakai AI dan dokumen yang lainnya mencetak sendiri,” ungkap WK kepada polisi.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com

15/02/2025 20:58