Xcloud.id

kab/kota: Sukabumi

  • Berdayakan disabilitas, terminal ini layani pijat gratis untuk pemudik

    Berdayakan disabilitas, terminal ini layani pijat gratis untuk pemudik

    Jakarta (ANTARA) – Pengelola Terminal Kampung Rambutan bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional/Badan Zakat Infak dan Sedekah (Baznas-Bazis) DKI Jakarta menyediakan layanan pijat gratis untuk pemudik dan sopir bus dengan memberdayakan penyandang disabilitas netra sebagai pemijat.

    “Kita sebagai manusia tidak boleh memandang mereka dengan sebelah mata (oleh sebab itu, diberdayakan),” kata Relawan Program Baznas Bazis DKI Jakarta Muhammad Syahril Alamsyah di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Minggu.

    Mereka (pemijat tuna netra) ini berasal dari panti sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

    Para disabilitas netra yang bertugas sebagai pemijat berasal dari berbagai kalangan usia, mulai dari usia 20-an hingga 50-an. Dalam satu hari, ada delapan tunanetra yang bertugas.

    Mereka terbagi menjadi dua shift kerja dengan setiap shift-nya terdiri dari empat orang, antara lain shift pertama mulai pukul 09.00-14.00 WIB dan shift kedua pukul 14.00-21.00 WIB.

    Setiap disabilitas netra biasanya mampu memberikan layanan pijat antara lima hingga delapan orang.

    Tak hanya pemudik atau sopir bus, posko layanan pijat oleh disabilitas ini juga melayani masyarakat umum yang beraktivitas di terminal seperti pedagang atau petugas lainnya.

    “Sebenarnya tidak dibatasi, semampunya mereka saja. Aku juga konfirmasi sama mereka, mau lanjut atau istirahat dulu. Paling aku batasi kalau mereka memijat antara 10-15 menit per orang, jadi nggak menguras tenaganya mereka,” kata dia.

    Layanan ini sudah dibuka sejak 26 Maret 2025. Khusus hari Lebaran pada 31 Maret 2025, layanan pijat disabilitas ditutup serta kembali beroperasi pada 1 April 2025 dan berakhir pada 2 April 2025.

    Layanan pijat disabilitas oleh Baznas-Bazis DKI Jakarta tidak hanya berada di Terminal Kampung Rambutan, melainkan juga tersedia di Terminal Pulo Gebang dan Stasiun Pasar Senen.

    Neneng, salah satu disabilitas netra yang bertugas di Terminal Kampung Rambutan mengaku dirinya merasa senang bisa ikut dalam program ini yang tidak hanya bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan melainkan juga mendorong peningkatan rasa percaya diri bagi para disabilitas di tengah masyarakat umum.

    “Disabilitas tuna netra itu terutama bukan karena (faktor) uang, ya. Mungkin kalau uang, di mana-mana orang juga butuh,” katanya.

    Tapi setidaknya, kata dia, mereka ada daya kepercayaan. “Terus percaya diri, mentalnya lebih kuat menghadapi orang-orang. Itu terutama,” kata Neneng.

    Bagi perempuan berusia 55 tahun ini, memberikan layanan pijat untuk masyarakat pada musim mudik Lebaran menjadi momen pertamanya. Di luar kegiatan tahunan ini, para disabilitas yang berusia senior umumnya sudah membuka panti pijat sendiri di rumahnya.

    “Kalau ibu, orang Jakarta. Kalau mudik, paling dua jam sudah sampai. (Teman-teman yang lain) Ada juga yang mudik ke Sukabumi, baru pulang kampung setelah kegiatan di sini selesai,” kata Neneng saat ditanya apakah para disabilitas memiliki rencana untuk mudik.

    Pada Minggu atau H-1 Lebaran, arus mudik di Terminal Kampung Rambutan melandai. Sejak pukul 06.00 hingga 14.00 WIB, tercatat sebanyak 908 penumpang berangkat dari terminal ini menggunakan 80 armada bus.

    Adapun puncak arus mudik di Terminal Kampung Rambutan pada tahun ini terjadi pada H-3 Lebaran atau pada 28 Maret 2025 dengan total penumpang menembus angka 3.324 orang.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Demokrasi Lunglai, Partai Teralienasi Nasional 30 Maret 2025

    Demokrasi Lunglai, Partai Teralienasi Nasional 30 Maret 2025

    Demokrasi Lunglai, Partai Teralienasi
    Jurnalis, Mahasiswa S3 Ilmu Politik
    KEMEROSOTAN
    demokrasi di Indonesia sudah terjadi dan terpantau sejak beberapa waktu terakhir. Misalnya, terlihat dari indeks demokrasi Indonesia hasil perhitungan The Economist Intelligence Unit (EIU).
    Sejak tahun 2022 hingga 2024, demokrasi Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Dari 6,71 pada 2022 menjadi 6,5 pada 2023, dan 6,44 pada 2024 dan berada dalam kategori demokrasi cacat (
    flawed democracy
    ).
    V-Dem Institute dalam laporan “Democracy Report 2025” menempatkan Indonesia dalam katagori
    electoral autocracies
    dan meninggalkan kluster “electoral democracies.”
    “Electoral autocracies” dimaknai sebagai sistem pemilu multipartai berlangsung, tapi tidak mencukupi prasyarat minimal untuk terciptanya kebebasan berpendapat dan kebebasan serta keadilan Pemilu.
    Tren penurunan ini diperkirakan akan terus terjadi menyusul
    DPR
    meloloskan
    revisi UU TNI
    yang memberikan ruang lebih besar pada TNI untuk menempati jabatan sipil.
    Pada UU TNI sebelumnya jumlah jabatan sipil yang diperbolehkan hanya sepuluh, kini dilebarkan menjadi 15 posisi, termasuk posisi di Mahkamah Agung dan Jaksa Agung.
    Sayangnya, DPR tidak menyentuh reformasi peradilan militer yang disyaratkan Ketetapan MPR. Meski menduduki jabatan sipil, prajurit TNI berada dalam lingkup peradilan militer.
    Partai
    politik seakan kehilangan legitimasinya di mata rakyat. Partai politik seakan teralienasi dengan kehendak rakyat.
    Situasi dibuktikan dengan maraknya unjuk rasa tanpa henti menolak revisi UU TNI sampai ke kota-kota kecil, seperti Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Bojonegoro, Tuban. Unjuk rasa bahkan terus berlangsung di bulan puasa.
    Memang menjadi pertanyaan publik: mengapa revisi UU TNI harus dipaksakan diselesaikan dengan target waktu tertentu? Siapa sebenarnya yang mendapat keuntungan?
    Kini, mulai muncul gejala aksi tandingan. Pro dan kontra revisi UU TNI bisa mengarah pada konflik horizontal sebagaimana pernah terjadi pada 1998.
    Di Jakarta dan Yogyakarta, ibu-ibu turun ke lapangan dengan nama Suara Ibu Indonesia. Guru besar Universitas Indonesia Prof Dr Sulistyowati Irianto antara lain ikut turun ke jalan mengecam aksi kekarasan yang dilakukan aparat terhadap pengunjuk rasa.
    Tren teralienasinya
    partai
    politik dengan pemilihnya menunjukkan oligarki tumbuh kuat di tubuh partai politik.
    Partai politik sangat tergantung pada ketua umum partainya dan menghilangkan suara-suara anggota partai politik, apalagi suara rakyat.
    Kepentingan rakyat telah ditinggalkan ketika partai politik berhasil meraih suara rakyat dan duduk di parlemen.
    Situasi seperti sekarang seakan mengarah pada industrialisasi politik. Partai politik dikelola sebagaimana korporasi di mana ketua umum partai adalah Chief Executive Officer (CEO), bisa berunding menempatkan anggotanya sebagai menteri, duta besar ataupun komisaris BUMN.
    Gejala elitisme di tubuh partai politik mempertontonkan oligarki di dalam partai politik. Sistem kepartaian telah menciptakann elitisme yang ditandai terputusnya hubungan antara wakil rakyat dan rakyat, penerima mandat dan pemberi mandat, pemilih dan yang dipilih.
    Tren ini telah dibaca Robert Michel pada 1911 dalam buku “Iron Law of Oligarchy”. Tren ini mengingatkan pada perkataaan Louis XIX di Perancis, “negara adalah aku”. Jika Raja telah bersabda, maka semua panglima akan bekerja untuknya.
    Ketika dalam tubuh partai politik terbangun elitisme, di dalam lembaga DPR pun terbangun, super elite, sosok yang sangat berkuasa dan menguasai pimpinan partai-partai politik lain.
    Sosok ini telah “menguasai” anggota-anggota DPR untuk tunduk dan patuh menggolkan agenda legalisme otokratis.
    Legalisme otokrasi adalah upaya merekayasa penyelenggaraan negara melalui mekanisme hukum sebagaimana diteorikan Letvisky dan Ziblatt, dua guru besar Harvard University dalam buku
    How Democracies Die
    .
    Undang-undang yang diproduksi semata-mata disiapkan agar kekuasaan bisa mengkonsolidasikan dirinya. Itu tampak jelas dengan disahkannya UU Kementerian Negara, UU Dewan Pertimbangan Presiden, UU BUMN, dan UU TNI.
    Sementara UU Perampasan Aset yang dituntut publik tidak mendapatkan tempat di mata elite partai politik karena tidak menguntungkannya. Stasiun televisi bahkan harus mengoreksi diskusi soal UU Perampasan Aset.
    Situasi politik seperti sekarang tercipta karena praktik demokrasi “doltinuku” atau “demoracy for sale” yang diteorikan Aspinall.
    Kelemahan elite partai politik yang terkait dengan kasus hukum, justru menjadi alat sandera politik untuk kepentingan kekuasaan.
    Publik masih ingat bagaimana elite politik tersangkut kasus hukum tetap aman-aman saja, sejauh berada dalam lingkup kekuasaan.
    Namun sebaliknya, mereka yang bersuara keras, tapi punya cacat hukum, harus berhadapan dengan hukum.
    Praktik seperti ini pernah dilakukan Oscar Bonavides, diktator Peru, 1933-1939. “For my friends, everything. For my enemies, the law.” (Untuk teman-teman saya, segalanya. Untuk musuhku, hukum).
    Bukankah situasi itulah yang sedang dihadapi bangsa ini? Bangsa yang tengah berada di simpang jalan, antara negara kekuasaan dan negara demokrasi konstitusional?
    Pemimpin populis melakukan apa yang Thomas Power (2020: 298) atau Nancy Bermeo (2016) sampaikan dalam jurnal “Democracy Backsliding” sebagai
    the executive weaponization of law enforcement
    .
    Penegakan hukum sebagai senjata politik oleh kekuasaan eksekutif dilaksanakan sepenuhnya dengan sangat selektif.
    Terhadap elite politik yang mau beraliansi dengan pemimpin populis, hukum tidak ditegakkan sekalipun mereka berlumuran dengan kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Asalkan loyal dan tunduk pada kehendak kekuasaan, mereka memperoleh proteksi hukum.
    Terjadinya disfungsi partai politik tercermin pada kemandulan DPR sebagai lembaga pengawas. DPR seakan menutup mata maraknya unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan.
    DPR seakan tak melihat bagaimana praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai komisaris BUMN, didiamkan padahal jelas-jelas melanggar UU Kementerian Negara.
    Entah apa tafsir DPR terhadap pasal 23 UU Kementerian Negara yang dirumuskan DPR sebagai berikut:
    Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
    Berapa banyak menteri atau wakil menteri yang rangkap jabatan? Dan, mengapa DPR diam saja?
    Apakah DPR tidak mempunyai data yang sudah sangat terbuka atau memang pura-pura tidak tahu karena ada konflik kepentingan di dalam tubuhnya?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Semerbak Bunga Papan dari Sudut Jakarta

    Semerbak Bunga Papan dari Sudut Jakarta

    Jakarta, Beritasatu.com – Matahari di kawasan Jakarta sayup-sayup mulai redup. Suasana kota yang selalu pekat dengan asap kendaraan bermotor memudar ketika memasuki kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aroma harum bunga dengan warna-warni yang mencolok memanjakan mata. Di area depan pemandangan indah itu terpampang jelas tulisan “Pasar Ikan Hias dan Bunga Papan Radio Dalam”. 

    Di antara beberapa toko bunga papan dengan desain memukau terlihat deretan bunga segar tersusun rapi dalam berbagai bentuk dan warna. Kesan cerah dan penuh warna pun tercipta.

    Beberapa penjual bunga papan dengan cekatan menata rangkaian bunga sesuai dengan pesanan, baik untuk ucapan selamat maupun acara penting lainnya. Terlihat juga beberapa bunga hidup dalam pot menghiasi halaman ruko. Salah satunya ruko bertulis “Toko Bunda Florist”. Ruko ini milik Mukaror (43), pelaku usaha bunga papan yang telah berpengalaman.

    “Ini baru mekar, kan dipetik terus dibawa ke sini. Kuncup, terus taruh di pot, kasih air, mekar lagi dia,” kata Mukaror yang akrab disapa Roy, pada Sabtu (29/3/2025).

    Roy mengaku bunga yang menjadi inti dari usaha bunga papan itu diambil dari berbagai tempat. Bunga di tokonya paling banyak didatangkan dari kawasan Puncak, Cianjur, Jawa Barat. 

    Sebelum memiliki toko di pusat bunga Radio Dalam, ia membuka lapak di kawasan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Awalnya pada 1996, ia menjual bunga anggrek. Ia mendirikan Toko Bunda Florist dan menjadi salah satu penyuplai anggrek ke beberapa toko di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

    Penjual bunga papan di i kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. – (Beritasatu.com/Erfan Maruf)

    Lambat laun, bisnis bunga anggrek mengalami kemerosotan, sehingga ia beralih ke usaha bunga papan hias. Masih berkaitan dengan bunga, saat itu ia menjadi salah satu perintis usaha bunga papan di pasar tersebut.

    Roy dianggap sebagai salah satu perintis usaha bunga papan di Pasar Radio Dalam yang berawal pada 2004. Saat itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso merelokasi penjual bunga hias dan ikan hias. Para pedagang, termasuk Roy, dipindahkan ke Pasar Impres Radio Dalam pada awal 2004.

    “Tadinya pasar kebakaran, dibangun ulang. Toko bunga hias dan ikan hias dari Barito dipindah ke Radio Dalam,” katanya.

    Karena berada di tempat baru, Roy menata ulang toko bunga papan hiasnya bersama para pedagang lainnya yang masih sedikit. Dekorasi toko masih sederhana. Roy biasa hanya membeli beberapa jenis bunga di Pasar Rawa Belong, Jakarta Barat. Seiring permintaan yang meningkat, Roy mulai mendapat suplai langsung dari petani bunga di Desa Cimacan, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sejak 2009. Ia menerima kiriman bunga aster dan krisan dengan berbagai warna setiap pekan pada Rabu malam. Ia juga membeli bunga mawar dari petani di Bandung. Saat ini, ia dapat memesan 1.000 tangkai dalam sepekan untuk memenuhi kebutuhan.

    “Bisa kita pesan, antara merah, kuning, putih. Untuk pelengkap ada (bunga) pikok,” ujarnya.

    Selain bunga, bahan baku lain yang harus disiapkan ialah stirofoam dan spons. Ia sudah memiliki pemasok tetap, termasuk tiang bambu dari Sukabumi, Jawa Barat.

    KUR

    Saat ini usahanya berkembang pesat. Beberapa pejabat negara, pihak kementerian, dan perusahaan swasta, menjadi pelanggannya. Bahkan, kini ia telah memiliki empat karyawan, tiga kios di Pasar Radio Dalam, dan satu unit mobil pikap untuk mengirim pesanan bunga papan.

    Pesanan bunga papan melonjak pada akhir pekan, terutama pada Sabtu dan Minggu, saat acara pernikahan atau wisuda digelar. Ia mematok harga satu bunga papan hias ukuran 1 x 2 meter dengan dekorasi sederhana sekitar Rp 500.000. Papan bunga berukuran lebih besar, harganya bisa mencapai Rp 3 juta karena membutuhkan lebih banyak bunga.

    Di tengah usahanya yang terus berkembang, Roy memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) BRI sebagai modal untuk menambah alat produksi. Dengan mesin baru, Roy bisa mencetak semua pesan di papan bunga.

    Roy pertama kali mengajukan KUR ke BRI KCP Cipulir sebesar Rp 10 juta pada 2019. Setelah lunas, ia kembali meminjam Rp 25 juta di BRI Unit Blok A dengan tenor 2 tahun dan cicilan Rp 1,6 juta per bulan. Roy mengaku terbantu dengan cicilan tersebut karena bunga yang ditetapkan BRI rendah.

    “KUR sangat membantu pedagang kecil seperti kami,” kata Roy.

    Toko yang menjual bunga papan di i kawasan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. – (Beritasatu.com/Erfan Maruf)4 Juta Debitur

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan penyaluran KUR sebesar Rp 184,98 triliun selama 2024. KUR BRI menjangkau lebih dari 4 juta debitur atau pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia.

    Komitmen BRI untuk mendorong ekonomi kerakyatan itu bahkan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan KUR diperluas.

    “Bapak Presiden mengarahkan agar KUR didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” kata Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Dia menjabarkan, distribusi KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan (48,4%), sementara sektor produktif, seperti pertanian (29%), perikanan (1,7%), dan industri pengolahan (7,6%).

    Airlangga menyebut Presiden Prabowo meminta agar sektor-sektor produktif, termasuk usaha bunga papan, diperkuat guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Selain itu, dia menyebutkan akan ada revisi keputusan presiden mengenai KUR karena akan melibatkan menteri koordinator bidang pangan dan menteri koordinator pemberdayaan masyarakat.

  • Kelelahan Nyetir Motor, Pemudik Jatuh Pingsan di Lampu Merah Bogor

    Kelelahan Nyetir Motor, Pemudik Jatuh Pingsan di Lampu Merah Bogor

    Jakarta –

    Seorang pemudik jatuh pingsan dari motornya ketika sedang antre di traffic light (TL) atau lampu merah Simpang Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Pemudik tujuan Sukabumi tersebut diduga kelelahan.

    “Betul, kejadiannya tadi pagi di traffic light Simpang Ciawi, sekitar jam 08.45 WIB. Yang bersangkutan mau mudik dari Tangerang mau ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi,” kata Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat ketika dimintai konfirmasi, Sabtu (29/3/2025).

    Agus menjelaskan, peristiwa terjadi ketika pemotor berinisial DR (20) yang berboncengan dengan adiknya sedang dalam perjalanan mudik ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Ketika antre di lampu merah Simpang Ciawi, DR tiba-tiba terjatuh dari motornya.

    “Nah dia (DR) lagi nunggu di TL Ciawi, kemudian dia nyender (bersandar) terus seperti mau ambruk. Langsung kita tolong, kita bawa ke Pos PAM. Kita lakukan tindakan pertama oleh tim medis, tetapi karena di pospam ini kan ada tim kesehatan dari Dinkes Kabupaten Bogor,” kata Agus.

    “Setelah dilakukan pengecekan medis, dia ini terlihat tidak sadar, iya pingsan. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian kita bawa menggunakan ambulans yang standby di pospam, ke RSUD Ciawi,” tambahnya.

    Agus menyebut, pemudik tersebut diduga kelelahan ketika membawa motornya. Pemudik itu disebut tidak tidur pada malam harinya sebelum melakukan perjalanan mudik dari Tangerang menuju Sukabumi, pada tadi pagi.

    Agus menyebut korban sudah sadar dan melanjutkan perjalanannya menuju Sukabumi. Agus mengimbau para pemudik untuk memastikan kondisi fisik dan kendaraannya prima.

    “Sempat ada perawatan, tapi tadi saya tanya ke rumah sakit dia sudah sadar dan sudah bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi dia nggak bawa motor, jadi diganti pengemudinya,” imbuhnya.

    (sol/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Oknum Polisi di Sukabumi Selingkuhi Istri Orang, Kini Ditahan Propam Bandung 29 Maret 2025

    Oknum Polisi di Sukabumi Selingkuhi Istri Orang, Kini Ditahan Propam Bandung 29 Maret 2025

    Oknum Polisi di Sukabumi Selingkuhi Istri Orang, Kini Ditahan Propam
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com
    – Pria berinisial HM (39) yang merupakan oknum anggota Kepolisian Polsek Cisaat Polres
    Sukabumi
    Kota harus berhadapan dengan Propam Polres
    Sukabumi Kota
    .
    Sebab, HM kedapatan berselingkuh dengan istri orang lain.
    Kasi Propam Polres Sukabumi Kota, AKP Sumarno, mengungkap bahwa HM kini telah diamankan oleh pihaknya.
    Pihaknya juga memeriksa HM sebagai tindakan awal.
    “Untuk oknum yang disangkakan dan dilaporkan oleh warga, hari ini sudah kami amankan dan dalam proses pemeriksaan sebagai langkah awal kami melakukan tindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran,” kata AKP Sumarno dalam keterangan rilis yang diterima
    Kompas.com
    via WhatsApp, Sabtu (29/3/2025) siang.
    Terhadap HM kini telah diterapkan patsus atau penempatan khusus dan tengah menjalani proses pemeriksaan.
    “Sesuai dengan kewenangan yang diatur, kami mengamankan yang bersangkutan langsung dan secara otomatis jabatan dicopot. Selama belum ada proses sidang atau sambil menunggu sidang, status yang bersangkutan adalah pengawasan Propam dan itu melekat setiap hari di kami,” lanjut Sumarno.
    Sebelumnya, kasus dugaan perzinahan dan atau perbuatan cabul dilaporkan HRM ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sukabumi Kota pada Kamis (13/3/2025).
    HRM mengaku menjadi korban usai istri sahnya diduga berselingkuh dengan salah seorang yang merupakan oknum anggota kepolisian.
    Kasus dugaan perzinahan dan atau pencabulan tersebut kini ditangani Unit Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPH Migas mewaspadai cuaca ekstrem guna jaga pasokan energi di Jabar

    BPH Migas mewaspadai cuaca ekstrem guna jaga pasokan energi di Jabar

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mewaspadai cuaca ekstrem dalam distribusi BBM di Jawa Barat untuk memastikan kelancaran pasokan energi menjelang Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan bahwa secara umum pasokan BBM, LPG, dan listrik di Jawa bagian Barat dalam kondisi aman.

    Meski demikian, kata Erika, perlu diwaspadai cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi BBM ke SPBU-SPBU, serta terjadinya tanah longsor yang dapat membahayakan masyarakat.

    “Kita perlu mewaspadai cuaca ekstrem yang dapat mengganggu distribusi BBM, juga bencana tanah longsor seperti yang terjadi di Sukabumi,” kata Erika dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Tempat-tempat wisata yang berada dekat dengan gunung berapi, menurut Erika, juga perlu mendapat perhatian karena sewaktu-waktu statusnya dapat meningkat.

    “Yang terpenting kita tetap waspada,” imbuh Erika.

    Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, pemerintah terus meningkatkan pelayanan energi agar masyarakat dapat menikmati Hari Raya dengan tenang dan nyaman.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot didampingi Kepala BPH Migas Erika Retnowati melakukan pemantauan langsung kesiapan pasokan, kualitas, dan volume Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta kelistrikan di Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Jumat (28/3).

    Yuliot memastikan pasokan energi di Jawa Barat lebih dari cukup, serta telah dilakukan langkah antisipasi dengan menambah stok di setiap Terminal BBM. Untuk distribusi BBM dan LPG, dilakukan mitigasi untuk mengatasi kemacetan saat pendistribusiannya.

    “Kita siapkan mobile point to point, dari terminal ke salah satu titik SPBU untuk melayani kondisi darurat di SPBU lain supaya menjadi lebih dekat,” terangnya di Kantor PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cirebon.

    Secara nasional, stok ketahanan BBM yang biasanya berkisar 20 hari, saat ini meningkat menjadi 22 hari sampai dengan 40 hari tergantung jenis BBM. Kesiapan stok BBM ini diharapkan dapat dinikmati masyarakat yang mudik Lebaran.

    “Mudah-mudahan masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran dan juga akan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga dilancarkan perjalanannya dan juga di kampung halaman bisa menikmati liburan dengan adanya ketersediaan dan suplai BBM yang tidak mengalami gangguan,” ucapnya.

    Tidak hanya ketersediaan stok, Kementerian ESDM juga memastikan kualitas dan volume BBM yang dijual di SPBU sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.

    Yuliot memantau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Rest Area KM 270A Palikanci, Kabupaten Cirebon, dan memeriksa takaran BBM, serta akurasi volume pengisian dari mesin SPBU.

    “Kita melakukan pengecekan standar warna. Jadi, standar warna yang untuk Dex, Dexlite, Pertalite. Yang pertama itu justru ini kita sesuaikan dengan standar warna,” kata Yuliot.

    “Kemudian, yang kedua, ini ada standar berat jenis untuk setiap jenis BBM. Jadi, dengan adanya standar berat jenis, tentu kita melihat apakah sesuai dengan standar atau tidak,” katanya pula.

    Pengecekan standar warna dan berat jenis BBM dilakukan secara berlapis. Dimulai saat pengiriman dari Terminal BBM, selanjutnya dilakukan pengecekan ulang saat BBM akan dimasukkan ke tangki timbun SPBU.

    “Setiap pagi itu juga akan dilakukan pengecekan, baik warna, berat jenis dan juga yang terkait dengan dispenser, apakah tepat atau tidak. Untuk volume, ada dua pengecekan, yakni kapasitas 20 liter dan 1 liter,” katanya.

    “Toleransi dari Kementerian ESDM adalah 100 mililiter (ml), tetapi standar Pertamina 60 ml. Dari hasil pengecekan tadi, hanya 30 ml, jauh lebih rendah dari standar yang ada,” tambah Yuliot.

    Dari hasil pengecekan, didapati kualitasnya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, menurut Yuliot, masyarakat tidak perlu khawatir menggunakan BBM yang diproduksi Pertamina.

    “Dari proses pengiriman maupun distribusi ini seharusnya masyarakat tidak perlu ragu lagi terhadap kualitas yang ada di SPBU Pertamina. Kemudian, kita juga minta laporan terus dari Pertamina, itu dilakukan pengecekan oleh BPH Migas dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas,” jelasnya.

    Sementara untuk pasokan LPG, lanjut Yuliot, telah dilakukan penambahan stok sekitar 10 persen dari kebutuhan harian yang diharapkan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat.

    Khusus untuk mengecek ketersediaan LPG, Yuliot mengunjungi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Ciayumajakuning Gas. Ia meninjau proses pengisian gas LPG tabung 3 kg dan berinteraksi dengan operator.

    Untuk lebih memastikan kesiapan pasokan, Yuliot juga mendatangi Pangkalan LPG Sukini di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dan melakukan penimbangan secara acak LPG tabung 3 kg.

    Sementara itu mengenai kesiapan pasokan listrik, Yuliot meminta agar PLN melakukan pemeliharaan lebih awal, agar tidak terjadi gangguan selama Hari Raya Idul Fitri.

    “Tadi disampaikan, PT PLN telah menyiapkan personil dan juga peralatan yang stand by di gudang-gudang PLN,” tambahnya.

    Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP.

    Selain itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Migas Laode Sulaeman, dan Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rayakan Nyepi 2025, Happy Salma Ikut Arak Ogoh-ogoh di Bali

    Rayakan Nyepi 2025, Happy Salma Ikut Arak Ogoh-ogoh di Bali

    Jakarta, Beritasatu.com – Happy Salma bersama keluarga dan masyarakat Bali tengah merayakan peringatan Hari Raya Nyepi 2025 dengan penuh sukacita. Tidak hanya itu, wanita kelahiran Sukabumi, 4 Januari 1980 ini turut serta dalam acara arak-arakan ogoh-ogoh yang digelar menyambut perayaan Nyepi. 

    Happy Salma menilai, keikutsertaannya dalam acara tersebut sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan budaya Bali.

    Tampil mengenakan kaus hitam dipadukan dengan kain tradisional Bali, Happy Salma tampak bersemangat mengarak ogoh-ogoh bersama putrinya dan masyarakat di Jalan Monkey Forest, Ubud, Gianyar, Bali. 

    Mereka menggotong ogoh-ogoh Bhuta Kala berukuran kecil dalam rangkaian acara Hari Pengerupukan yang berlangsung dengan meriah dan penuh sukacita.

    Melalui unggahannya di Instagram pada Sabtu (29/3/2025), Happy Salma mengucapkan selamat Nyepi kepada umat Hindu di seluruh dunia. “Rahajeng nyangra rahina jagat Nyepi,” tulisnya dalam keterangan foto tersebut.

    Sementara itu, dalam akun Instagram @melalinaliofficial, Happy Salma menjelaskan bahwa kegiatan arak-arakan ogoh-ogoh ini merupakan bagian dari upayanya untuk melestarikan tradisi adat Bali.

    “Kita berkumpul di sini untuk merayakan kegiatan adat dan tradisi ogoh-ogoh, dan akan mengarak ogoh-ogoh ini sebelum Hari Raya Nyepi,” ujarnya.

    Happy juga menyebut, ia dan keluarga telah mempersiapkan ogoh-ogoh mereka sejak sebulan lalu yang dibantu oleh anaknya yang berusia 6 tahun.

    Lebih lanjut, dengan mempersiapkan ogoh-ogoh sendiri sebagai bagian dari bentuk mengenalkan simbol-simbol kehidupan sejak dini, sekaligus mengajarkan nilai-nilai tradisi yang penting kepada anak-anak. 

    “Kami berharap tradisi ini terus dilestarikan,” tambahnya.

    Ia pun berharap agar adat dan tradisi seperti ini dapat terus terjaga dan dilestarikan. Happy mengatakan, hal tersebut juga telah mengajarkan banyak hal tentang keseimbangan hidup, agar tetap harmonis dengan sesama manusia, Sang Pencipta, dan alam sekitar.

    ” Ini adalah pedoman hidup yang harus kita pegang sebagai orang Indonesia,” tutup Happy Salma yang ikut iring-iringan ogoh-ogoh.

  • Usulan Lokasi Sekolah Rakyat, Pemda Jabar Bidik Empat Tempat

    Usulan Lokasi Sekolah Rakyat, Pemda Jabar Bidik Empat Tempat

    Herman menyebutkan kehadiran Sekolah Rakyat merupakan kesempatan bagi daerah untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.

    Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat konsolidasi terkait persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (20/3/2025).

    Hadir dalam rapat konsolidasi tersebut para Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kota se-Jabar.

    Herman menyebut, hingga saat ini sudah ada sembilan Pemda Kabupaten dan Kota yang melakukan tindak lanjut dan mengajukan lokasi untuk Sekolah Rakyat.

    Sembilan daerah itu adalah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

    “Saya mohon kepada 18 kabupaten dan kota lainnya agar secepatnya menindaklanjuti dan mengajukan lahan atau bangunan untuk berdirinya Sekolah Rakyat ini,” ucap Herman.

    Ia juga menyebut, kesempatan kali ini agar tidak disia-siakan pemerintah daerah karena akan didukung total Pemerintah Pusat lewat kementerian/lembaga terkait kurang lebih Rp100 miliar per unit Sekolah Rakyat.

    “Ini opportunity karena Sekolah Rakyat akan di- support Pemerintah Pusat jadi anak-anak kita mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dari keluarga miskin atau miskin ekstrem akan disekolahkan oleh pemerintah dan di- back up dari A sampai Z, ini kan luar biasa,” tuturnya.

    “Semuanya difasilitasi pemerintah dan pendidikannya juga diperhatikan langsung oleh Bapak Presiden RI,” sambungnya.

    Dari hasil rapat dengan Kementerian Sosial RI dan stakeholders lainnya pada Rabu (19/3) di Jakarta, kata Herman, dengan sistem boarding atau menginap, Sekolah Rakyat diekspektasikan kualitasnya dapat melampaui sekolah konvensional.

    “Sebab ada indikasi kemiskinan ditularkan, biasanya bapak dan ibunya miskin, maka anak-anaknya juga ikut miskin. Misalnya, anak geng motor rata-rata dari kalangan middle low memang tidak semua begitu, tapi fenomenanya cukup kental,” katanya.

    “Sehingga ini harus dikatrol, anak-anaknya di- boarding -kan di Sekolah Rakyat,” imbuh Herman.

    Herman menegaskan, Pemdaprov Jabar berkomitmen menyukseskan Sekolah Rakyat, maka ia mendorong Pemda Kabupaten/Kota agar mempunyai visi serupa.

    “Yang penting dipersiapkan dulu, diusulkan kepada Pemerintah Pusat,” tandas Herman.

    Pemdaprov Jabar juga telah menyiapkan empat lokasi berupa bangunan, di mana dua lokasi sudah pada kondisi siap untuk dipergunakan, yakni bangunan Bina Siswa di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dan Wyata Guna, Kota Bandung.

    Selain itu, Pemdaprov Jabar juga mempersiapkan tiga lokasi lain berupa tanah, yakni di Kawasan Ujung Jaya dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan di kawasan Gedebage, Kota Bandung.

    “Kita akan bikin Sekolah Rakyat di sana. Kami mohon tiap kabupaten/kota segera mengusulkan. Diharapkan secepatnya,” ucapnya.

    “Karena yang jadi peserta kan warga di daerah. Jadi misalkan dengan anggaran daerah tidak terjangkau, maka akan dijangkau oleh Pemerintah Pusat,” ungkap Herman.

    Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jabar Andrie Kustira Wardana juga mengisyaratkan agar pengusulan bangunan atau lahan oleh kabupaten/kota segera dilakukan.

    “Sekolah Rakyat ini akan di- support sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat,” ujar Andrie.

     

  • 10 Daerah dengan Pemudik Terbanyak di Indonesia, Kotamu Termasuk?

    10 Daerah dengan Pemudik Terbanyak di Indonesia, Kotamu Termasuk?

    Jakarta, Beritasatu.com – Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan masyarakat Indonesia yang selalu menciptakan lonjakan mobilitas besar-besaran, tak heran beberapa provinsi ini memiliki catatan pemudik terbanyak.

    Jika melihat tren mudik sebelumnya, termasuk saat mudik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, beberapa daerah mencatat jumlah pemudik yang sangat tinggi. Berdasarkan data dari Indonesiabaik.id, Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah pemudik terbanyak, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat.

    Selain untuk bertemu keluarga, mudik juga menjadi kesempatan untuk berlibur dan mengeksplorasi destinasi wisata di sekitar kampung halaman.

    Dengan mendekatnya momen Lebaran 2025, diprediksi pola arus mudik akan kembali meningkat dengan daerah tujuan yang tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Berikut adalah 10 daerah tujuan utama pemudik pada mudik Lebaran 2025.

    Daerah dengan Pemudik Terbanyak

    1. Jawa Timur (15,78 persen)

    Jawa Timur menjadi tujuan utama pemudik tahun ini. Selain menjadi daerah asal banyak perantau, provinsi ini juga memiliki daya tarik wisata dan budaya yang kaya, seperti Kota Surabaya, Gunung Bromo.

    2. Jawa Tengah (15,77 persen)

    Jawa Tengah menempati posisi kedua dengan jumlah pemudik hampir setara dengan Jawa Timur. Banyak pemudik kembali ke daerah ini karena ikatan keluarga, serta daya tarik wisata seperti Candi Borobudur, Dataran Tinggi Dieng, dan Kota Solo yang kaya budaya.

    3. Jawa Barat (13,01 persen)

    Jawa Barat menjadi salah satu tujuan mudik favorit karena populasi besar dan banyaknya destinasi wisata alam. Wilayah ini menawarkan tempat-tempat menarik seperti Puncak Bogor, Kawah Putih Ciwidey, dan pantai-pantai di kawasan Sukabumi dan Pangandaran.

    4. DI Yogyakarta (8,18 persen)

    Yogyakarta selalu menjadi magnet bagi pemudik, baik untuk pulang kampung maupun berlibur. Kota ini terkenal dengan kekayaan budayanya, mulai dari Malioboro, Kraton Yogyakarta, hingga Candi Prambanan.

    5. Sumatera Utara (8,03 persen)

    Medan sebagai ibu kota Sumatera Utara menjadi pusat ekonomi dan budaya yang menarik banyak pemudik. Selain itu, destinasi wisata seperti Danau Toba dan Pulau Samosir juga menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin berlibur sekalian pulang kampung.

    6. Jabodetabek (7,15 persen)

    Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) juga mengalami arus mudik balik yang cukup tinggi. Banyak warga Jabodetabek yang berasal dari daerah lain dan kembali untuk menikmati liburan atau berkumpul dengan keluarga.

    7. Sulawesi Selatan (3,71 persen)

    Makassar sebagai kota terbesar di Indonesia Timur menjadi tujuan utama pemudik yang kembali ke Sulawesi Selatan. Selain faktor keluarga, destinasi wisata seperti Pantai Losari dan Tana Toraja juga menjadi daya tarik tersendiri.

    8. Bali (3,40 persen)

    Selain sebagai destinasi wisata internasional, Bali juga menjadi tujuan mudik bagi warganya yang bekerja di luar daerah. Banyak pemudik kembali ke Pulau Dewata untuk merayakan liburan bersama keluarga sambil menikmati pesona pantai dan budayanya.

    9. Sumatera Barat (2,84 persen)

    Sumatera Barat terkenal dengan budaya merantau yang kuat, sehingga saat musim liburan banyak perantau yang kembali ke kampung halaman. Kota Padang, Bukittinggi, serta destinasi alam seperti Lembah Harau dan Danau Singkarak menjadi daya tarik utama.

    10. Lampung (2,68 persen)

    Sebagai gerbang Pulau Sumatera, Lampung menjadi salah satu tujuan utama pemudik, baik untuk kembali ke kampung halaman maupun sekadar berlibur. Pantai-pantai eksotis seperti Pahawang dan Kiluan menjadi magnet wisatawan selama libur.

    Secara keseluruhan, tren mudik Lebaran 2025 diperkirakan tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tetap menjadi tujuan utama pemudik terbanyak.

  • Cerita Aan Saat Terima Bansos dari Siswa Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi

    Cerita Aan Saat Terima Bansos dari Siswa Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi

    Liputan6.com, Sukabumi – Siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri Angkatan 54 Tahun 2025 Gelombang 1 menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di Kota dan Kabupaten Sukabumi. 

    Kegiatan ini dipusatkan di Kantor Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, dan di kantor Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu (22/3/2025).

    Salah seorang warga, Aan (60), mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan sosial yang diberikan. Seraya menahan tangis, ia pun mengucapkan harapan kebaikan yang sama kepada pihak kepolisian. “Sembako, kue, sama mie, ya alhamdulillah, jazakallah, terima kasih banyak, mudah-mudahan diganti lagi rezekinya lebih dari ini panjang umur banyak rezeki mudah mudahan rezekinya selalu dibesarkan untuk pak polisi, bapak kepala polisi, senang banget, iya membantu,” ujar Aan.

    Aan juga mengeluhkan kondisi harga sembako yang tinggi, terutama beras. Ia tinggal bersama cucu, anak, dan suaminya yang berjumlah 4 orang. Ia menuturkan bahwa bantuan ini sangat membantu meringankan beban hidupnya. Terlebih di tengah kondisi suaminya yang sedang sakit. “Iya mahal banget khususnya beras, beras 1 kg itu ada yang Rp18 ribu ada yang Rp20 ribu, iya alhamdulillah terbantu. Tinggal sama cucu sama anak suami, 4 orang, sehari seliter setengah, kalau puasa ini pada makan kalau sehari-hari mah lebih cuman makan doang, enggak jajan apa-apa, ada yang satu kan enggak kerja,” ungkapnya.