Xcloud.id

kab/kota: Sukabumi

  • Pemburu Babi Hutan Temukan Tengkorak Manusia di Hutan Taman Nasional Halimun Salak – Halaman all

    Pemburu Babi Hutan Temukan Tengkorak Manusia di Hutan Taman Nasional Halimun Salak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SUKABUMI – Warga Kampung Cisagu, Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dihebohkan penemuan mengerikan di jantung hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

    Seorang pemburu babi hutan menemukan kerangka manusia berserakan di tengah lebatnya rimba, lengkap dengan pakaian yang masih melekat di tulang belulang tersebut.

    Penemuan yang menggegerkan itu terjadi pada Jumat (18/4/2025) sore, sekitar pukul 16.00 WIB.

    Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, membenarkan kejadian tersebut.

    “Ya benar, ditemukan oleh warga saat sedang berburu di hutan Gunung Halimun,” ujarnya kepada awak media, Minggu (20/4/2025).

    Saksi penemu, seorang pria bernama Ajat, awalnya sedang berburu babi hutan bersama rekannya.

    Namun, di tengah pengejaran hewan buruan, mereka justru dikejutkan oleh pemandangan tak biasa yakni tengkorak manusia tergeletak di tanah, di antara pepohonan lebat.

    Tanpa membuang waktu, Ajat segera melaporkan penemuan itu kepada kepala dusun setempat.

    Kepala Desa Sirnarasa yang menerima informasi tersebut langsung meneruskannya kepada pihak kepolisian.

    Polisi Terjun ke Lokasi

    Keesokan harinya, pada Sabtu (19/4/2025), tim dari Polres Sukabumi langsung menyusuri hutan untuk mencapai titik penemuan.

    Di sana, mereka mendapati tulang belulang berserakan, dengan beberapa bagian tubuh seperti tengkorak dan tulang panjang yang masih dalam kondisi utuh.

    Tak hanya itu, sebuah kaus berwarna cokelat, celana pendek, serta sarung bermotif kotak-kotak kuning juga ditemukan di sekitar lokasi, masih menempel di beberapa bagian tubuh.

    “Kami langsung melakukan identifikasi di lokasi. Namun hingga kini, identitas kerangka manusia itu belum dapat dipastikan,” ungkap Kasatreskrim Polres Sukabumi, Iptu Hartono.

    Kondisi kerangka yang sudah terurai serta minimnya barang-barang pribadi membuat proses identifikasi menjadi sulit.

    Dugaan sementara, jasad tersebut telah lama tergeletak di dalam hutan.

    Pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan forensik lebih lanjut untuk mengungkap identitas korban serta kemungkinan penyebab kematian. (Tribun Jabar/Lutfi Ahmad Mauludin) 

     
         
     

  • Menko Zulhas: Insyaallah Kita Tidak Akan Impor Beras Sampai Tahun Depan – Halaman all

    Menko Zulhas: Insyaallah Kita Tidak Akan Impor Beras Sampai Tahun Depan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai PAN sekaligus Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini Indonesia tidak akan impor beras sampai tahun depan.

    Adapun harapan itu disampaikan Menko Zulhas kepada awak media pada acara halal bihalal DPP PAN, Jakarta  Selatan, Minggu (20/4/2025).

    “Hari ini kami mengundang kepala daerah, juga menteri-menteri yang dari PAN, selain silaturahmi IdulFitri, kita menekankan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, beliau presiden, mengandalkan kepada kita untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakat,” kata Zulhas kepada awak media.

    Misalnya, kata Zulhas pihaknya dipercaya mengkoordinasi di bidang pangan, pangan dalam arti luas. Ada karbohidrat, protein, ada ekosistem pangan di desa yang harus mandiri. 

    “Alhamdulillah, misalnya dengan diberikan harga yang bagus, Rp 6.500, di tingkat petani, itu sekarang semangat kegiatan di desa masyarakat luar biasa,” terangnya.

    Kemudian Zulhas mengatakan dirinya baru saja dihubungi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    “Mentan lagi di Makassar sana, Wamentan besok ada di Sukabumi, melaporkan kepada kami, kita sampai akhir April ini sudah berhasil menyerap 1,5 juta (Ton) beras yang baru,” kata Zulhas.

    Atas hal itu ia menyakini Indonesia bisa swasembada beras.

    “Baru sampai April ini, berarti kalau akhir tahun, kalau 2 juta (Ton beras), 99,9 akan tercapai (Swasembada). Dengan 1,5 juta (Ton) beras saja, artinya insyaallah kita tidak akan impor beras sampai tahun depan. Bahasa terangnya, kita kalau dikatakan swasembada sudah kita capai, sampai April,” kata Zulhas.

    “Itu contohnya, karena kita memberikan pelayanan yang baik pupuknya cepat, rantai birokrasi yang panjang kita potong, sekarang lagi kencang membangun irigasi, irigasi juga aturannya berbelit-belit, harus bupati kalau 1000 hektare, 3000 hektare harus gubernur, ini kita pangkas,” imbuhnya.

    Atas hal itu ia meyakini di akhir tahun kita akan meningkat lagi produksi beras.

    “Itu contoh pelayanan yang baik,” tandasnya.

  • Banjir Bandang Kembali Terjang Sukabumi, Satu Orang Meninggal Dunia

    Banjir Bandang Kembali Terjang Sukabumi, Satu Orang Meninggal Dunia

    Liputan6.com, Sukabumi – Hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu sore (19/4/2025) hingga malam menyebabkan banjir bandang di Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Bencana ini mengakibatkan satu korban jiwa dan satu warga lainnya mengalami luka ringan.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, mengungkapkan bahwa korban jiwa bernama Entis Sutisna, warga Kampung Cempaka Putih. 

    Korban diduga terpeleset saat mengendarai sepeda motor melintasi jembatan Cigangsa di tengah arus deras banjir yang merendam sekira pukul 18.30 WIB.

    “Korban terjatuh dari motor dan mengalami kejang-kejang. Sempat dilarikan ke RSUD Palabuhanratu, namun nyawanya tidak tertolong,” kata Deden Sumpena.

    Selain korban jiwa, satu warga Kampung Cangehgar mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis. Dia menambahkan, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan luapan air yang signifikan di beberapa titik di Kecamatan Palabuhanratu, termasuk Kelurahan Palabuhanratu dan Desa Citarik. Beberapa wilayah terdampak meliputi Kampung Cangehgar, Cisaat, Kampung Tipar, dan Badak Putih.

    “Pimpinan daerah telah mengambil langkah-langkah dan melakukan peninjauan lokasi yang direncanakan untuk dibangun atau dinormalisasi. Namun, saat ini masih dalam tahap perencanaan,” ujarnya.

     

    Banjir Bandang Ajibarang Banyumas, Warga Panik Ikat Mobil yang Nyaris Hanyut Terbawa Arus

  • Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah melalui serangkaian sengketa hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga penjaga konstitusi tersebut memutuskan untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air.

    Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap berbagai temuan pelanggaran dan kecurangan yang dinilai dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilihan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu telah menyusun jadwal simulasi PSU berdasarkan tenggat waktu yang ditetapkan oleh MK, dengan pembagian pelaksanaan dalam beberapa klaster waktu yang berbeda.

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi hari krusial bagi salah satu daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, yang dijadwalkan menggelar PSU seluruh wilayah.

    Berikut ini jadwal lengkap PSU di 24 daerah tersebut, implikasi hukum dan politiknya, serta persiapan yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah daerah terkait.

    Pembagian Klaster Waktu PSU

    Menindaklanjuti putusan MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergerak cepat untuk menyusun jadwal pelaksanaan PSU di 24 daerah yang diperintahkan.

    Mengingat tenggat waktu yang berbeda-beda yang diberikan oleh MK untuk setiap kasus, KPU menerapkan strategi pembagian pelaksanaan PSU dalam beberapa klaster waktu.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses PSU dapat diselenggarakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan tidak mengganggu tahapan pilkada di daerah lain yang tidak mengalami sengketa.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengumumkan secara resmi daftar 24 daerah yang akan menggelar PSU, yang terdiri dari 1 provinsi, 20 kabupaten, dan 3 kota.

    Pembagian jadwal PSU berdasarkan tenggat waktu dari putusan MK adalah sebagai berikut:

    Tenggat Waktu 30 Hari (Batas Akhir 22 Maret 2025)

    Klaster pertama ini meliputi daerah-daerah yang mendapatkan tenggat waktu paling singkat dari MK, yaitu 30 hari sejak putusan dibacakan. Daerah-daerah yang termasuk dalam klaster ini dan melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Barito Utara

    Kabupaten Magetan

    Kabupaten Bangka Barat

    Kabupaten Siak Selain itu, Kabupaten Puncak Jaya juga masuk dalam klaster ini dengan agenda rekapitulasi ulang hasil suara.

    Tenggat Waktu 45 Hari (Batas Akhir 5 April 2025)

    Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan di TPS 5 Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Minggu (1/12/2024).* Herlan Heryadie/PR

    Klaster kedua memiliki waktu persiapan yang sedikit lebih panjang, yaitu 45 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Bengkulu Selatan

    Sementara itu, daerah-daerah yang melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Buru

    Kota Sabang

    Kabupaten Kepulauan Talaud

    Kabupaten Banggai

    Kabupaten Bungo

    Kabupaten Pulau Taliabu

    Tenggat Waktu 60 Hari (Batas Akhir 19 April 2025)

    Klaster ketiga memiliki waktu persiapan 60 hari, dan hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi tanggal penting bagi daerah-daerah dalam klaster ini yang melaksanakan PSU seluruh wilayah:

    Kota Banjarbaru

    Kabupaten Pasaman

    Kabupaten Tasikmalaya

    Kabupaten Empat Lawang

    Kabupaten Serang

    Kabupaten Kutai Kartanegara

    Kabupaten Gorontalo Utara

    Kabupaten Parigi Moutong

    Tenggat Waktu 90 Hari (Batas Akhir 25 Mei 2025)

    Klaster keempat memiliki waktu persiapan yang lebih lama, yaitu 90 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Mahakam Ulu

    Kabupaten Pesawaran

    Kota Palopo

    Tenggat Waktu 180 Hari (Batas Akhir 6 Agustus 2025)

    Klaster terakhir memiliki waktu persiapan paling lama, yaitu 180 hari. Daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Boven Digoel

    Provinsi Papua (PSU seluruh provinsi menunjukkan skala pelanggaran yang sangat signifikan)

    Menjelang pelaksanaan PSU, KPU di tingkat daerah yang bersangkutan melakukan berbagai persiapan teknis dan logistik.

    Hal ini meliputi pemutakhiran data pemilih, pencetakan surat suara baru, penyiapan tempat pemungutan suara (TPS), serta pelatihan kembali bagi petugas penyelenggara pemilu di tingkat TPS.

    KPU juga harus memastikan bahwa seluruh tahapan PSU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

    Pemungutan suara ulang dan lanjutan akan digelar di Cimahi.

    Pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi perhatian khusus karena Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam klaster PSU dengan tenggat waktu 60 hari dan melaksanakan PSU seluruh wilayah.

    Pelaksanaan PSU di Tasikmalaya akan menjadi barometer bagi daerah-daerah lain yang juga akan menggelar PSU dalam waktu dekat.

    Kesiapan KPU Kabupaten Tasikmalaya, partisipasi aktif dari masyarakat, serta pengamanan dari aparat keamanan akan menjadi faktor penentu keberhasilan PSU di daerah ini.

    Hasil PSU di Tasikmalaya juga akan memberikan gambaran mengenai dinamika politik pasca putusan MK dan preferensi pemilih setelah adanya temuan pelanggaran pada pemilihan sebelumnya.

    Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia.

    PSU menjadi momentum koreksi terhadap proses pemilihan yang dinilai cacat hukum, dengan tujuan untuk mengembalikan legitimasi hasil pemilihan dan memastikan kedaulatan rakyat benar-benar terwujud.

    Dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, diharapkan seluruh proses PSU dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepala daerah yang benar-benar mendapatkan mandat yang sah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Program MBG Bukan Sekadar Tambah Gizi tapi Bangun Ekonomi Masyarakat

    Program MBG Bukan Sekadar Tambah Gizi tapi Bangun Ekonomi Masyarakat

    JABAR EKSPRES – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat ternyata punya dampak lebih luas dari sekedar menambah asupan gizi untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (PCO), Dedek Prayudi menjelaskan, MBG adalah bagian dari strategi besar membangun ekonomi sirkular dari sektor pangan. Artinya, program ini dirancang untuk menggerakkan ekosistem ekonomi dari hulu ke hilir, bukan hanya urusan isi piring.

    “MBG itu mengalokasikan 85 persen dari seluruh anggaran yang sudah dialokasikan APBN, yaitu sekitar Rp71 triliun untuk membeli bahan baku,” terang Agus saat ditemui di SPPG Pasirkaliki Cimahi, Jumat (18/4/25).

    Menurut Dedek, dari pembelian bahan baku pangan tersebut, tercipta ekosistem yang saling mendukung mulai dari peternak, pekerja di peternakan, penjual pakan ternak, sampai koperasi yang jadi jalur distribusi hasil produksi makanan bergizi.

    BACA JUGA: Usai Pelajar Sebrangi Sungai di Kecamatan Dramaga, Bupati Bogor Bakal Bangun Jembatan

    “Serapan pekerjanya juga ada 50 orang per satu SPPG nya. Jadi bukan hanya peningkatan kualitas gizi, tapi juga menghidupkan perekonomian masyarakat yang bersentuhan langsung dengan sektor pangan,” jelasnya.

    Dedek mencontohkan daerah seperti Sukabumi, di mana lahan pertanian yang sebelumnya mati suri kini kembali produktif karena hasilnya diserap langsung oleh program MBG.

    “Di Sukabumi contohnya, di sana warung Kiara ada sawah yang sudah diirigasi tapi sudah kering dan nganggur karena tidak ada yang beli. Tapi sejak ada program MBG, hasil pertaniannya dibeli oleh SPPG,” ujarnya.

    BACA JUGA: MBG Dinilai Belum Berdampak Signifikan pada Nilai Siswa tapi Bangun Kebiasaan Makan Sehat Sejak Dini

    Dedek juga menegaskan, program MBG tidak mematok harga makanan secara nasional. Harga disesuaikan dengan kondisi dan indeks kemahalan masing-masing daerah.

    “MBG tidak pernah mematok harga, MBG itu disesuaikan dengan harga-harga di daerah masing-masing,” katanya.

    “Di setiap daerah kami miliki indeks kemahalan, jadi ada yang bilang MBG itu Rp10 ribu atau Rp15 ribu, itu adalah harga rata-rata. Bukan harga yang dipatokkan atau diturunkan. MBG tetap Rp71 triliun, harga-harga itu adalah hasil dari serangkaian uji coba,” lanjutnya.

  • Kronologi Sopir Taksi Online Tewas Diduga Dibegal di Bogor, Yoga Disiram Air Keras hingga Luka Parah – Halaman all

    Kronologi Sopir Taksi Online Tewas Diduga Dibegal di Bogor, Yoga Disiram Air Keras hingga Luka Parah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Bogor– Seorang sopir taksi online bernama Yoga Firdaus (36) ditemukan tewas dengan luka parah di Bogor, Jawa Barat.

    Korban yang merupakan warga Sukabumi ini diduga menjadi korban pembegalan setelah disiram air keras.

    Yoga ditemukan dalam kondisi memprihatinkan pada Selasa, 8 April 2025.

    Wajah dan perutnya mengalami luka bakar parah, diduga akibat air keras.

    Menurut paman korban, Iwan Kurniawan, Yoga terakhir kali berpamitan kepada keluarganya pada malam tanggal 7 April, sebelum berangkat ke Jakarta untuk mencari penumpang.

    “Dia mengendarai mobil Suzuki Ertiga dan tidak ada kabar selama dua hari,” ungkap Iwan.

    Kabar dari Keluarga

    Keluarga menerima informasi bahwa Yoga telah dirawat di RSUD Ciawi dalam keadaan koma pada Kamis, 9 April 2025.

    Kabar tersebut diperoleh setelah pihak kepolisian menginformasikan bahwa Yoga ditemukan oleh warga dengan luka bakar.

    “Dugaan sementara, Yoga menjadi korban pembegalan. Ada informasi bahwa air keras juga sempat masuk ke mulutnya,” jelas Iwan.

    Korban ditemukan dalam kondisi tidak sadar dan akhirnya meninggal dunia.

    Sebelum ditemukan, Yoga dilaporkan berjalan kaki sejauh dua kilometer sambil terhuyung-huyung, meminta bantuan kepada pengguna jalan.

    “Berdasarkan CCTV yang kita lihat, dia sempat minta tolong, tapi tidak ada mobil yang berhenti. Saat bertemu warga, dia memperkenalkan dirinya sebagai Yoga dari Grab,” tambah Iwan.

    Proses Pemakaman

    Jenazah Yoga telah diautopsi di RS Bhayangkara dan kemudian dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ahlul Khair, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.

    Pihak kepolisian Polsek Ciawi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap lebih lanjut mengenai dugaan pembegalan yang menimpa Yoga.

    (TribunJabar.id/Dian Herdiansyah)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 8 Dedi Mulyadi Akan Aktifkan Lagi Sejumlah Jalur KA di Jabar, Mana Saja? Bandung

    8 Dedi Mulyadi Akan Aktifkan Lagi Sejumlah Jalur KA di Jabar, Mana Saja? Bandung

    Dedi Mulyadi Akan Aktifkan Lagi Sejumlah Jalur KA di Jabar, Mana Saja?
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , mengumumkan rencana reaktivasi atau mengaktifkan kembali sejumlah jalur kereta api di Jabar.
    Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan menyediakan moda transportasi yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
    Dedi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memaksimalkan potensi jalur kereta api yang sebelumnya tidak digunakan.
    Disebutkannya, jalur yang akan direaktivasi salah satunya Bandung-Pangandaran. Lalu, jalur KA di Garut, menyambungkan jalur KA dari Bogor-Sukabumi-Cianjur hingga Padalarang.
    Kemudian juga jalur KA Bandung-Ciwidey untuk mengantisipasi kemacetan pada musim liburan.
    Salah satu jalur yang akan dibuka kembali adalah Bandung-Ciwidey, yang diharapkan dapat mengantisipasi kemacetan yang sering terjadi pada musim liburan.
    “Reaktivasi kita yang paling dekat jalur kereta dari Bandung sampai Pangandaran. Itu baru sampai Banjar, kita bikin itu prioritas pertama kita selesaikan,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Selasa (15/4/2025).

    Dedi menilai bahwa kereta api merupakan moda transportasi yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat dari segi biaya.
    “Sebenarnya jalur transportasi yang paling murah,” katanya.
    Ia juga menambahkan bahwa kereta api dapat memberikan kontribusi positif terhadap sektor pariwisata, mengingat sifatnya yang massal dan anti macet.
    “(Kereta api) Ini pengangkutannya massal, karena pengangkutannya massal mudah memobilisasi orangnya,” tambahnya.
    Sementara disebutkan perwakilan PT KA dalam video yang diposting Dedi dalam Instagramnya, jalur-jalur yang akan direaktivasi mencakup Bandung-Pangandaran, Garut-Cikajang, Bogor-Sukabumi-Cianjur, Bandung-Ciwidey, Padalarang-Cipatat, Banjar-Cijulang, dan Rancaekek-Tanjungsari.
    Selain
    reaktivasi jalur kereta
    , Dedi juga mendorong pengembangan
    transportasi publik
    yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
    Ia menargetkan elektrifikasi Kereta Rel Listrik (KRL) sebagai langkah awal untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandung dan sekitarnya.
    “Elektrifikasi (KRL) menjadi target awal minimal kemacetan di Kota Bandung dan sekitarnya terselesaikan,” pungkasnya.
    (Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Orang Luka-luka dalam Kecelakaan Libatkan Bus dan Tronton di Tol Cipali Km 185

    8 Orang Luka-luka dalam Kecelakaan Libatkan Bus dan Tronton di Tol Cipali Km 185

    JABAR – Polresta Cirebon menangani kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah bus penumpang dan truk tronton di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) KM 185/600A pada Selasa dini hari, 15 April.

    “Kecelakaan tersebut menyebabkan delapan orang mengalami luka-luka. Satu orang dilaporkan mengalami luka berat, dan tujuh orang lainnya luka ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut,” kata Kepala Satlantas Polresta Cirebon Kompol Mangku Anom Sutresno di Cirebon, Selasa 15 April, disitat Antara. 

    Ia menjelaskan kecelakaan tersebut bermula ketika bus Kupu-Kupu Ayu berpelat R-7552-OA melaju dari arah Cikopo menuju Cirebon di lajur satu. Saat itu bus diduga tidak menjaga jarak aman, kemudian menabrak bagian belakang truk  dengan nomor polisi L-9742-UW yang berada di depannya.

    Akibat benturan tersebut, kata dia, truk tronton terguling di lokasi kejadian dan menyebabkan kerusakan pada kedua kendaraan. Nilai kerugian material diperkirakan mencapai Rp50 juta.

    “Diduga pengemudi bus kurang waspada saat berkendara, sehingga tidak sempat menghindari truk di depannya,” ujar Anom.

    Dia menyebutkan petugas di lapangan telah mengamankan dua unit kendaraan yang terlibat kecelakaan serta dokumen pengemudi sebagai barang bukti untuk keperluan penyelidikan.

    Ia mengatakan seluruh korban telah dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Sentra Medika Cirebon, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

    Dia menuturkan satu korban luka berat dalam kejadian tersebut adalah kernet bus bernama Wildan (19), warga Kabupaten Brebes, yang mengalami luka cukup serius dan kini masih dalam perawatan intensif.

    “Tujuh korban luka ringan lainnya terdiri atas penumpang bus yang berasal dari berbagai daerah seperti Bekasi, Sukabumi, Purbalingga, Wonosobo, dan Jakarta Timur. Saat ini sudah ditangani tim medis,” katanya.

    Pihaknya mengimbau seluruh pengguna jalan tol, khususnya pengemudi kendaraan besar, agar senantiasa waspada dan menjaga jarak aman guna menghindari kecelakaan serupa.

    Sementara itu Corporate Communications & Sustainability Management Dept. Head Astra Tol Cipali Ardam Rafif Trisilo menyebutkan usai kecelakaan tersebut, pihaknya bersama kepolisian sudah melakukan pengalihan arus kendaraan ke Gerbang Tol Sumberjaya mulai pukul 02.40 hingga 04.40 WIB.

    “Hal ini dilakukan agar kondisi arus lalu lintas di lokasi kembali normal,” katanya.

  • Walhi Jabar Apresiasi Keberanian Gubernur Tutup Beberapa Wisata Perusak Alam

    Walhi Jabar Apresiasi Keberanian Gubernur Tutup Beberapa Wisata Perusak Alam

    JABAR EKSPRES  – Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang mengapresiasi sikap berani Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait penertiban sejumlah bangunan yang dinilai merusak lahan atau lingkungan di kawasan hutan ataupun puncak di Jabar.

    Wahyudin menuturkan, setidaknya sudah lebih dari 15 Walhi bersuara keras terkait berbagai upaya kerusakan atau alih fungsi lahan di Jawa Barat, mulai dari Kawasan Bandung Utara (KBU), Bogor, maupun daerah lainnya.

    Namun dalam perjalanannya belum ada sosok pemimpin yang cukup berani mengambil langkah tegas.

    “Baru kali ini, dan keberanian dari pak KDM itu cukup bagus, kami apresiasi,” cetusnya di sela Rapat Gabungan bersama DPRD Jabar dan beberapa Stakehokder terkait lainya, (15/4).

    BACA JUGA: WALHI Jabar: Degradasi Lahan Hulu Jadi Biang Banjir Bandung Timur

    Tetapi, lanjut Wahyudin, sikap dan keberanian itu memang perlu diperkuat dengan landasan hukum atau regulasi. Sehingga upaya menjaga lahan di Jabar ini benar – benar optimal.

    Menurut Wahyudin, beberapa lahan di Jabar memiliki fungsi penting dalam keberlanjutan lingkungan ataupun masyarakat, misalnya KBU yang berfungsi sebagai daerah resapan dan pencegah banjir, termasuk kawasan Puncak Bogor.

    Kawasan – kawasan itu akan berdampak sistemik jika keberadaanya beralih fungsi atau tergerus.

    “KBU penting, ketika degradasi meningkat maka kawasan di bawah akan terancam,” terangnya.

    BACA JUGA: Aktivitas Pengerukan Tanah di Desa Cihaur Sukabumi Dinilai Merusak Alam, Walhi Jabar: Pemerintah Perlu Tegas

    KBU itu sebenarnya dilindungi dengan berbagai payung hukum, misal Perda No 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU, ataupun Perda RTRW Jabar.

    Tapi sayangnya penegakkannya kurang, tidak sedikit perizinan yang dikeluarkan kota kabupaten kurang sejalan.

    Wahyudin menambahkan, aspek lain yang perlu jadi perhatian adalah konsep pengembangan wisata alam yang keliru. Dalam desainnya, sejumlah pihak berupaya membangun di kawasan hutan atau alam dengan konsep wisata alam, tapi nyatanya banyak bangunan beton. (son)

  • Pemerintah Akan Evaluasi Ketentuan Usia Maksimal dan Ijazah sebagai Syarat Kerja

    Pemerintah Akan Evaluasi Ketentuan Usia Maksimal dan Ijazah sebagai Syarat Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengevaluasi ketentuan batas usia maksimal dan ijazah pendidikan sebagai syarat diterima kerja. 

    Rencana ini merupakan respons atas penyusutan angka pendatang ke Jakarta pascaLebaran – yang dinilai mengindikasikan terjadinya pemerataan perluasan lapangan pekerjaan di Indonesia.

    Sekadar informasi, data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKJ merekam jumlah pendatang usai Lebaran pada 2022 lalu sebanyak 27.478 orang, kemudian turun menjadi 25.918 pada warsa selanjutnya, dan tahun lalu hanya sebanyak 16.207 orang.

    Pada momentum Lebaran tahun ini pun, jumlah pendatang diestimasi menyusut menjadi 10.000—15.000 orang, terendah dalam lima warsa terakhir.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan pemerintah sudah memiliki sedikitnya 3 strategi menyangkut ihwal tersebut.

    Pertama, melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam mendapatkan pekerjaan. Termasuk, ketentuan mengenai batas usia maksimal dan persyaratan berupa ijazah pendidikan.

    Terkait dengan ihwal batas usia, dia menilai ketentuan tersebut tidak relevan serta bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Ke depan, kata dia, pemerintah akan memberikan perintah kepada pemberi kerja untuk menghapus ketentuan tersebut.

    “Kami akan perintahkan pelaku industri menghapus ketentuan tersebut karena bertentangan dengan undang-undang. Paradigma bahwa di umur tertentu seseorang tidak lagi bisa bekerja tidak relevan. Makanya, ada orang yang sudah pensiun meninggal dunia. Harus diubah. Kita bisa menyontoh Jepang, Singapura, dan negara-negara di Eropa,” kata dia kepada Bisnis baru-baru ini.

    Menyoal evaluasi ketentuan-ketentuan akademik, tambanya, negara bakal mempertimbangkan sertifikasi sebagai syarat bekerja untuk profesi tertentu alih-alih ijazah pendidikan.

    Kedua, meningkatkan pengembangan kawasan industri di luar area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Termasuk, pengembangan kawasan-kawasan industri lain di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di antaranya Karawang, Sukabumi, Cianjur, serta Batang.

    Menurut hemat dia, kawasan-kawasan tersebut cukup efektif menjadi kanal anyar bagi masyarakat urban yang merantau demi mencari sumber penghidupan baru, serta cukup ampuh dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

    “Kenapa? Karena kawasan-kawasan industrial memiliki salary yang juga lumayan,” kata pria yang akrab dipanggil Noel itu.

    Ketiga, menggaungkan kembali substansi aturan tentang laporan lowongan pekerjaan memeratakan peluang kerja di Tanah Air. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

    Sebagaimana diatur dalam beleid tersebut, pemberi kerja wajib melaporkan setiap slot pekerjaan yang tersedia kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

    “Selama ini, regulasi tersebut tidak pernah digaungkan. Pemberi kerja manapun harus lapor ke kami agar pencari kerja tidak lagi kesulitan dalam mencari pekerjaan, atau menghadapi para calo yang pasti merugikan,” kata Noel.

    Lebih jauh, Kemenaker akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dalam waktu dekat. Tujuannya, kata Noel, membentuk komunikasi serta koordinasi antarlembaga yang lebih baik dalam meng-handle ketersediaan peluang kerja, di sektor formal maupun informal.

    Menyinggung pergeseran dari pekerjaan formal ke sektor informal, dia melihat hal ini sebagai fenomena temporer. Selain itu, juga mengindikasikan adanya peningkatan wawasan angkatan kerja di Tanah Air mengenai peluang kerja di luar sektor formal.