Xcloud.id

kab/kota: Sukabumi

  • Data Kerusakan Akibat Bencana di Sukabumi

    Data Kerusakan Akibat Bencana di Sukabumi

    Liputan6.com, Jakarta – Kabupaten Sukabumi dilanda serangkaian bencana alam pada Senin (15/12/2025), yang didominasi oleh tanah longsor dan kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrem.

    Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna menyampaikan Sedikitnya enam kejadian bencana dilaporkan.

    Beberapa lokasi mengalami kerusakan parah, termasuk tertutupnya akses jalan dan ambruknya jembatan.

    ​Salah satu kejadian paling berdampak adalah longsor di Kampung Lio Cilandak, Desa Sirnajaya, Kecamatan Warungkiara, yang mengakibatkan akses jalan kabupaten KM 2.5 tertutup total.

    ​”Longsor ini cukup signifikan, dengan panjang sekitar 25 meter, tinggi 2 meter dan lebar 8 meter, menyebabkan jalan Kabupaten Warungkiara tertutup,” ujar Daeng Sutisna.

    ​Selain itu, longsor juga terjadi di Kampung Cigadog, Desa Bantarkalong, menutup ruas jalan kabupaten di samping Jembatan Cimandiri Leuwi Lalay.

    Dampak lainnya adalah kerusakan infrastruktur vital di ​jembatan Cikolomeran, penghubung Desa Hegarmanah dan Bantarkalong, dilaporkan ambruk.

    “​Jalan Desa di Kampung Bojonghaur mengalami amblas dengan kedalaman sekitar 1 meter,” jelasnya.

    ​Bencana hidrometeorologi juga tercatat di Desa Mekarjaya, dimana banjir bandang menghancurkan fasilitas pertanian seluas kurang lebih 2 hektare.

    Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi telah mengaktifkan tim piket dan unit reaksi cepat (URC) untuk memantau wilayah dan merespons kejadian.

    ​”Kami terus melakukan pemantauan wilayah kecamatan melalui WAG P2BK se-Kabupaten Sukabumi dan media sosial, serta pengamatan titik rawan bencana melalui aplikasi InaRisk dan InaSafe BNPB,” tambah Daeng.

    ​BPBD Kabupaten Sukabumi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan mengingat kondisi cuaca yang masih rentan.

    BPBD juga telah menurunkan sejumlah peralatan termasuk kendaraan roda 4, chainsaw (gergaji mesin), dan alkon (pompa air) untuk penanganan darurat di lokasi.

  • 1 Dedi Mulyadi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pulangkan 300 Warga Jabar dari Aceh Bandung

    1 Dedi Mulyadi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pulangkan 300 Warga Jabar dari Aceh Bandung

    Dedi Mulyadi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pulangkan 300 Warga Jabar dari Aceh
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk memfasilitasi pemulangan sekitar 300 warga Jawa Barat yang saat ini berada di Aceh, yang terdampak bencana.
    Ia mengatakan, bantuan tersebut disiapkan untuk mendukung mobilisasi warga agar dapat kembali ke Jawa Barat setelah proses pendataan selesai dilakukan.
    “Ini saya bersama wargi-wargi Jawa Barat yang ada di Aceh. Di sini ada kurang lebih 300 warga Jawa Barat yang akan kembali lagi ke Jawa Barat, dari Takengon dan sekitarnya,” ujar Dedi dikutip dari akun Instagram pribadinya dan dikonfirmasi ulang, Sabtu (13/12/2025).
    Menurut Dedi, sebagian warga Jawa Barat di Aceh mengalami keterbatasan ekonomi sehingga membutuhkan bantuan pemerintah untuk kepulangan mereka.
    “Karena banyak antara warga itu yang tidak punya uang. Mudah-mudahan, tapi nanti datanya dilengkapin dulu,” katanya.
    Mantan Bupati Purwakarta itu menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah memfasilitasi pemulangan lebih dari 100 keluarga ke daerah asal.
    Ia juga mengingatkan warga Jawa Barat di Aceh agar tetap menjaga diri dan menghormati daerah tempat mereka berada.
    “Untuk itu, jaga diri semua warga Jabar, sing sarehat. Kemudian, dan tetap mencintai tanah Aceh. Kemudian dan Terima kasih, salam untuk semuanya,” pungkas Dedi.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    memastikan proses pemulangan 47 warga Jabar yang terdampak banjir di Aceh segera rampung.
    Mereka diterbangkan kembali ke Jawa Barat pada Sabtu (13/12/2025) menuju kampung halaman masing-masing di Sukabumi dan Cirebon.
    Selain memulangkan 47 warga itu, Dedi yang saat ini berada di Aceh mengalihkan fokus pada penyelamatan kelompok lain yang masih terisolasi di wilayah berbeda, terutama Aceh Tengah dan Aceh Utara.
    Ia mengonfirmasi masih ada sekitar 25 warga Jabar yang terjebak di Takengon, Aceh Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Hanya Perbaiki Gizi Anak, MBG Juga Dorong Ekonomi Daerah

    Tak Hanya Perbaiki Gizi Anak, MBG Juga Dorong Ekonomi Daerah

    Jakarta –

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan dalam memperbaiki gizi anak, tetapi juga turut menggerakkan ekonomi lokal di berbagai daerah. Kebutuhan bahan pangan yang berkelanjutan dari program ini mendorong peningkatan permintaan produk pangan lokal, sekaligus memberi kepastian pasar bagi produsen di sektor pertanian dan peternakan.

    Dampak ekonomi MBG pun tidak berhenti pada tahap produksi. Rantai manfaatnya meluas hingga ke sektor distribusi, pengolahan pangan, serta penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah.

    Salah satu petani padi di Sukabumi, Erli Nurkholi (50), mengaku merasakan manfaat langsung dari program tersebut. Sejak beras hasil panennya diserap sebagai bagian dari menu MBG, ia memperoleh kepastian penjualan yang lebih stabil dibandingkan sebelumnya.

    Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Prof Dr Ir Ikeu Tanziha, MS, menyampaikan pelaksanaan MBG sejauh ini menunjukkan dampak positif, baik dari sisi peningkatan gizi anak maupun efek sosial ekonomi di masyarakat.

    “Anak-anak yang sebelumnya tidak tahu makanan seperti apa, sekarang sudah dikenalkan pola makan sehat,” ujar Prof Ikeu, kepada detikcom, di Gedung Trans TV, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025).

    Selain berdampak pada perbaikan gizi, MBG juga membuka peluang kerja melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi. Setiap SPPG rata-rata menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Dengan jumlah SPPG yang mencapai sekitar 17 ribu unit, hampir satu juta orang terlibat dalam ekosistem MBG di berbagai daerah.

    “Ini bukan hanya soal gizi, tapi juga peluang kerja dan penguatan UMKM karena bahan pangan lokal diserap,” jelasnya.

    Prof Ikeu menambahkan, program MBG turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran gizi masyarakat. Para pekerja di SPPG secara tidak langsung memperoleh pengetahuan tentang keamanan pangan dan prinsip gizi seimbang, yang kemudian menyebar ke keluarga serta lingkungan sekitar.

    “Dari satu orang yang bekerja di dapur gizi, pengetahuan bisa menyebar luas ke masyarakat. Harapannya terbentuk perilaku hidup sehat,” ujarnya.

    Untuk menjaga kualitas pelaksanaan MBG, BGN menetapkan standar gizi nasional, bukan standar menu. Pendekatan ini mempertimbangkan keragaman pangan dan kearifan lokal daerah.

    “Kalau standar menu diseragamkan, itu tidak mungkin karena ekologi pangan kita berbeda-beda. Di Papua berbasis sagu, di Nusa Tenggara Timur berbasis jagung,” jelasnya.

    BGN menilai MBG sebagai program jangka panjang yang manfaatnya tidak dirasakan secara instan. Meski demikian, program ini diharapkan mampu mendorong transformasi budaya konsumsi sehat, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di tingkat keluarga dan komunitas.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Penjelasan BGN soal Kandungan Susu Segar MBG Cuma 30 Persen”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dgh/suc)

  • Warga Probolinggo Tewas Tabrak Truk Proyek Parkir Sembarangan

    Warga Probolinggo Tewas Tabrak Truk Proyek Parkir Sembarangan

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kecelakaan lalu lintas fatal terjadi di Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Jumat malam (12/12/2025) sekitar pukul 22.50 WIB. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak dump truck yang sedang terparkir di tepi jalan.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota, Aipda Muhammad Taufik Rahardian, mengatakan kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi N-6929-OY dan dump truck bernomor polisi W-8772-U.

    Sepeda motor tersebut dikendarai Hendra Fransiska (39), warga Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, dengan penumpang Ongki Adi Sudrajat (28), warga Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Sementara dump truck dikemudikan Muhammad Ato’illah (49), warga Kabupaten Pasuruan.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi kejadian, sepeda motor melaju dari arah timur ke barat. Di lokasi, sebuah dump truck terparkir di tepi jalan untuk menunggu proses pengaspalan dan telah diberi tanda peringatan berupa traffic cone.

    “Diduga pengendara sepeda motor kurang konsentrasi saat melintas sehingga tidak mengantisipasi kendaraan yang berhenti di depannya,” ujar Aipda Taufik, Jumat malam.

    Tabrakan keras tak terhindarkan. Pengendara dan penumpang sepeda motor terpental ke badan jalan. Akibat benturan tersebut, Hendra Fransiska meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara penumpangnya mengalami luka-luka.

    Korban luka langsung dievakuasi ke RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara petugas kepolisian melakukan olah TKP dan mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti.

    Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani Unit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota untuk penyelidikan lebih lanjut, termasuk memastikan kelengkapan rambu dan prosedur pengamanan kendaraan proyek di lokasi kejadian. (ada/ted)

  • Motor vs Truk di Sukabumi, Satu Tewas dan Satu Luka Berat

    Motor vs Truk di Sukabumi, Satu Tewas dan Satu Luka Berat

    Liputan6.com, Jakarta – Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor dan truk boks terjadi di Jalan Raya Simpenan, Kampung Cigadog, Desa Kertajaya, Kabupaten Sukabumi, Jumat (12/12/2025). Insiden ini mengakibatkan seorang pelajar tewas di tempat kejadian dan satu rekannya mengalami luka berat.

    Kendaraan yang terlibat adalah Sepeda Motor Honda Beat bernopol F 6275 UBM yang dikendarai oleh korban GS (14) berboncengan dengan URA (16). Motor tersebut bertabrakan dengan Kendaraan Mitsubishi Fuso Truck Box (B 9040 SCP) yang dikemudikan oleh HD (41).

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi, Ipda Wangsit Wibowo menjelaskan, kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai GS melaju dari arah Palabuhanratu menuju Simpenan.

    ​”Saat melintasi jalan tikungan ke kiri, pengendara sepeda motor diduga tidak konsentrasi sehingga kehilangan kendali dan oleng ke sisi kanan jalan,” terang Ipda Wangsit.

    ​Karena jarak sudah terlalu dekat, truk boks yang datang dari arah berlawanan tidak sempat menghindar.

    Tabrakan keras pun tak terhindarkan di ruas jalan yang saat itu tergolong sepi lancar, meskipun berada di lokasi tikungan.

     

  • Pabrik Jamu di Sukabumi Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 500 Juta Bandung 12 Desember 2025

    Pabrik Jamu di Sukabumi Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 500 Juta Bandung 12 Desember 2025

    Pabrik Jamu di Sukabumi Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 500 Juta
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com
    – Sebuah kebakaran terjadi di pabrik jamu yang berlokasi di Kampung Babakan Sirna, RT 01 RW 10, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis malam (11/12/2025).
    Danton Damkar posko Sukaraja, Ade Fery menjelaskan, kebakaran dipicu kegagalan listrik di ruang produksi pabrik.
    “Laporan kejadian itu sekitar pukul 19.12 WIB, kita berangkat dan mulai melakukan awal pemadaman di pukul 19.24 WIB,” ungkap Ade dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada Kompas.com, Jumat (12/12/2025) pagi.
    Ade menjelaskan, proses pemadaman api memakan waktu 3 jam 30 menit. Dalam upaya memadamkan kobaran api, sekitar 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
    “Dua ruangan ukuran 3 x 4 yang terbakar adalah ruang produksi atau ekstraksi pabrik jamu,” jelasnya.
    Selama proses pemadaman, petugas menghadapi tantangan dalam hal akses air. Beruntung, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden ini.
    “Aset terselamatkan, sebagian peralatan produksi dan bahan baku jamu. Kerugian kurang lebih Rp 500 juta,” tutup Ade.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Citra Larasati • 11 Desember 2025 09:22

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 

    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 

    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.

    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 

    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.
     
    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 
     
    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 
     
    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 
     
    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.
     
    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
     
    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.
     
    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 
     
    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 
     
    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (CEU)

  • Geger Penemuan Mayat Tanpa Identitas di Toilet Masjid Sukabumi

    Geger Penemuan Mayat Tanpa Identitas di Toilet Masjid Sukabumi

     

    Liputan6.com, Sukabumi – Penemuan mayat di dalam toilet Masjid Al-Barkah, di Kampung Cibeurem, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa malam (9/12/2025), membuat geger warga.

    Kasubsi PIDM Polres Sukabumi Kota, Ipda Ade Ruli, membenarkan adanya peristiwa penemuan mayat tersebut. ​Personel Polsek Sukaraja, serta Tim Inafis dan Reskrim Polres Sukabumi Kota langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk olah TKP.

    ​”Kami telah mengamankan TKP dan memasang police line. Selain itu, kami juga mencatat keterangan dari dua saksi yang berada di lokasi,” kata Ipda Ade Ruli. 

    Ade Ruli menjelaskan, kejadian itu bermula dari laporan saksi seorang marbot masjid. Kepada polisi, saksi menyampaikan korban diketahui masuk ke dalam toilet masjid sekitar pukul 12.00 WIB atau saat waktu salat Zuhur.

    “Saksi P kembali mengecek pintu toilet pada pukul 19.30 WIB dan mendapati pintu masih tertutup. Setelah dibuka, korban ditemukan sudah dalam kondisi tersungkur dan tidak sadarkan diri,” katanya. 

    ​Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan beberapa barang bukti milik korban, diantaranya sarung, tas besar warna hitam, baju, jaket, celana, serta perlengkapan mandi seperti sikat gigi dan pasta gigi merek Ciptadent.

    ​Polisi saat ini fokus pada proses identifikasi korban serta menelusuri riwayat kesehatannya untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang menyebabkan kematian mendadak tersebut.

    “Korban saat ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit R. Syamsudin S.H. untuk dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut guna mengungkap penyebab pasti kematiannya,” katanya lagi. 

  • Dedi Mulyadi Setop Izin Perumahan di Bandung Raya, Pengembang Buka Suara

    Dedi Mulyadi Setop Izin Perumahan di Bandung Raya, Pengembang Buka Suara

    Bisnis.com, BANDUNG — DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat mengaku terkejut dan menyayangkan keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara izin pendirian perumahan melalui Surat Edaran (SE) Gubernur baru-baru ini. 

    Hal ini dinilai tidak komprehensif serta merugikan banyak pihak di tengah program Pemerintah Pusat yang mengakselerasi serapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. 

    Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat Norman Nurdjaman menyebutkan kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap masalah bencana alam dan alih fungsi lahan.

    Namun REI menilai langkah tersebut sebagai tindakan panik yang tidak komprehensif. Dia khawatir kebijakan ini akan menghambat target nasional 3 Juta Rumah dan berpotensi melumpuhkan 187 industri ikutan lainnya. 

    “Kami REI mendesak Gubernur untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut dan melakukan dialog lintas sektor,” kata dia saat dihubungi, Selasa (9/12/2025). 

    Dia menjelaskan kebijakan penghentian izin secara serta-merta tersebut dinilai tidak adil, sebab diterapkan secara menyeluruh di banyak wilayah yang memiliki kontur alam berbeda. 

    Wilayah seperti Garut, Bogor, dan Sukabumi, yang kondisinya mirip dengan Bandung Raya, turut terdampak. 

    “Jangan gara-gara bencana alam, terus serta-merta semua perizinan dihentikan. Ini kan kayak apa ya? Panik, gitu loh,” ujar Norman.

    REI menyoroti bahwa kebijakan ini menambah beban sektor properti yang sebelumnya sudah terhambat oleh kebijakan moraturium izin tambang yang telah berlangsung empat bulan terakhir. 

    Moratorium tambang tersebut menyebabkan pasokan material alam seperti tanah urugan, pasir, dan batu menjadi sulit dan mahal, bahkan harganya bisa mencapai dua kali lipat. 

    Kelangkaan bahan baku ini tidak hanya dirasakan oleh developer di Jawa Barat, tetapi juga provinsi tetangga seperti Banten, khususnya Tangerang Selatan, yang materialnya banyak disuplai dari daerah seperti Parung Panjang, Bogor.

    Dampak pelarangan izin ini menurutnya sangat meluas dan merugikan. Pengembang yang sudah berinvestasi besar, mengajukan perizinan, dan mendapat kredit dari bank kini terpaksa menghentikan pembangunan. 

    Mereka terancam gagal bayar karena cicilan pokok dan bunga bank tetap berjalan, sedangkan pemasukan dari penjualan rumah terhenti total. 

    “Ini kan dampaknya kan kalau industri perumahan ini kan punya 187 multiplier effect-nya kan ke 187 industri lain, dari mulai tadi batu bata, genteng, kusen, bahan-bahan bangunan, sampai mebel, elektronik, semua itu. Ini harus dipikirin dong,” tegasnya.

    Selain kerugian pada tingkat developer, kebijakan ini juga dinilai menghambat upaya percepatan penyerapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) pada bulan Desember ini untuk mencapai target 3 Juta Rumah.

    Menanggapi narasi Pemerintah Provinsi Jabar mengenai bencana alam yang disebabkan alih fungsi lahan untuk menjadi perumahan di area resapan air, REI membantah bahwa pengembang besar yang tergabung dalam asosiasi masih memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan, termasuk yang diatur dalam Peraturan Daerah Kawasan Bandung Utara (KBU), meskipun perdanya tidak lagi berlaku. 

    Menurutnya, pembangunan perumahan komersial dan rumah subsidi justru didominasi di dataran rendah, bukan di lereng atau kontur curam, karena biaya cut and fill serta retaining wall (kirmir) di area miring jauh lebih mahal. 

    Justru, pengembang rumah subsidi menghadapi masalah dengan aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) karena mereka lebih memilih membangun di area sawah yang datar.

    Oleh karena itu, REI Jawa Barat berharap pemerintah provinsi tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. 

    “Solusi yang disarankan adalah duduk bersama dengan lintas pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian PKP, Gubernur, serta pemerintah kabupaten/kota, untuk meninjau ulang kebijakan tersebut,” jelasnya. 

    REI menyarankan agar Pemprov fokus pada pembenahan prosedur keselamatan kerja (K3) dan memperketat pengawasan dan pengendalian (wasdal), bukan dengan menghentikan izin, karena dampaknya akan meluas ke seluruh rantai ekonomi. 

    Dia juga menegaskan bahwa tidak ada komunikasi atau diskusi terlebih dahulu antara pemerintah provinsi dengan pengembang sebelum Surat Edaran tersebut diterbitkan.

  • Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota Regional 9 Desember 2025

    Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota Regional 9 Desember 2025

    Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
    Tim Redaksi
    SUKABUMI, KOMPAS.com –
    Riuh dan debu jalanan, nampak melekat dalam benak kala kita ingin menggunakan angkutan kota (angkot) untuk kebutuhan transportasi sehari-hari.
    Tak hanya riuh dan debu jalanan yang menjadi potret
    angkot
    sebagai moda transportasi, berdesakan pun terkadang menghiasi suasana di dalamnya.
    Hal itu juga dirasakan oleh Rezza (25 tahun), selain berdesakan, risiko banyaknya waktu yang terbuang kala naik angkutan kota jadi ancaman tersendiri, sebab tak semua angkot bisa bergerak cepat.
    “Naik angkot yang paling sering dulu saat sekolah, sekolah kadang-kadang. Iya kadang berdesakan, lama juga suka berhenti-berhenti atau ngetem,” kata Rezza kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (6/12/2025).
    Sat set, hal yang ingin segera dirasakan oleh Rezza kala naik angkot nantinya. Ia berharap hal itu juga bisa didorong oleh pemerintah di Kota Sukabumi.
    Seperti angkot yang cepat bergerak dan tidak ngetem, pembayaran lebih mudah dan kekinian seperti penggunaan QRIS dan
    cashless
    menggunakan kartu sangat dinanti.
    “Harapnya bisa lebih cepet kalo naik angkot, dari bayarnya juga mudah-mudahan bisa lebih mudah dan kekinian,” ujar Rezza.
    Ia yakin, hal tersebut bakal terwujud dan anak muda bakal kembali menggunakan angkot sebagai moda transportasi kalo memperhatikan keinginan dan kenyamanan para anak muda.
    Riuh, berdesakan, juga mewarnai kalangan milenial dalam jejaknya selama menaiki angkot untuk moda transportasi.
    Listiawati misalnya, ia menganggap bahwa hal di tersebut sudah biasa terjadi saat menaiki angkot.
    “Sudah biasa sih kalo di angkot kadang berdesakan kalo lagi penuh, harus nyantai gak diburu-buru kalo naik angkot mah,” ujar Listiawati.
    Listiawati juga tak masalah jika transaksi pembayaran jasa atau ongkos angkot masih manual, namun ia juga tidak keberatan jika nantinya angkot bisa melakukan pembayaran via
    cashless
    .
    Menurut Listiawati,
    cashless
    juga mungkin bisa menjadi daya tarik kalangan Gen Z agar lebih memilih menaiki angkutan kota untuk berbagai rezeki.
    “Iya bisa juga kalo bayar nya online gitu, lebih cepet juga gak ribet buat anak anak muda,” tutupnya.
    Katanya Gen-Z nggak suka baca, apalagi soal masalah yang rumit. Lewat artikel ini, Kompas.com coba bikin kamu paham dengan bahasa yang mudah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.