Xcloud.id

kab/kota: Sukabumi

  • Estimasi UMK 2025 di Jabar Jika Naik 6,5 Persen

    Estimasi UMK 2025 di Jabar Jika Naik 6,5 Persen

    JABAR EKSPRES – Perkiraan jumlah UMK di Jabar setelah Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

    Kenaikan ini diikuti oleh Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang meningkat sebesar 7 persen, sebagaimana diumumkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024.

    Baca juga : Deretan Provinsi dengan UMP Tertinggi Tahun 2025

    Kebijakan ini diumumkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Teppy Wawan Dharmawan, pada Rabu (11/12/2024) di Gedung Sate, Bandung.

    Berdasarkan keputusan tersebut, UMP Jawa Barat 2025 naik sebesar Rp 133.737,18, menjadi Rp 2.191.238.

    Kenaikan ini sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024, yang mengatur kenaikan UMP secara nasional sebesar 6,5 persen.

    Sementara itu, UMSP sektor perkebunan meningkat 7 persen, menjadi Rp 2.201.519,60, sesuai dengan aturan bahwa UMSP harus lebih tinggi dari UMP.

    Estimasi UMK di Bandung Raya

    Kenaikan UMP ini memengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yang diharapkan naik dengan persentase serupa.

    Berikut adalah estimasi kenaikan UMK di Bandung Raya:

    Kota Bandung: Rp 4.209.309 → Rp 4.482.914Kota Cimahi: Rp 3.627.880 → Rp 3.863.692Kabupaten Bandung: Rp 3.527.967 → Rp 3.757.284Kabupaten Bandung Barat: Rp 3.508.677 → Rp 3.736.741

    Estimasi UMK di Daerah Lain di Jawa Barat

    Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi tetap menjadi wilayah dengan UMK tertinggi di Jawa Barat.

    Berikut adalah prediksi kenaikan di beberapa daerah lainnya:

    Kota Bekasi Rp 5.343.430 → Rp 5.690.752

    Kabupaten Karawang Rp 5.257.834 → Rp 5.599.593

    Kabupaten Bekasi Rp 5.219.263 → Rp 5.558.515

    Kabupaten Purwakarta Rp 4.499.768 → Rp 4.792.252

    Kabupaten Subang Rp 3.294.485 → Rp 3.508.626

    Kota Depok Rp 4.878.612 → Rp 5.195.721

    Kota Bogor Rp 4.813.988 → Rp 5.126.897

    Kabupaten Bogor Rp 4.579.541 → Rp 4.877.211

    Kabupaten Sukabumi Rp 3.384.491 → Rp 3.604.482

    Kabupaten Cianjur Rp 2.915.102 → Rp 3.104.583

    Kota Sukabumi Rp 2.834.399 → Rp 3.018.634

    Kabupaten Sumedang Rp 3.504.308 → Rp 3.732.088

    Kabupaten Indramayu Rp 2.623.697 → Rp 2.794.237

    Kota Cirebon Rp 2.533.038 → Rp 2.697.685

    Kabupaten Cirebon Rp 2.517.730 → Rp 2.681.382

    Kabupaten Majalengka Rp 2.257.871 → Rp 2.404.632

    Kabupaten Kuningan Rp 2.074.666 → Rp 2.209.519

    Kota Tasikmalaya Rp 2.630.951 → Rp 2.801.962

    Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.535.204 → Rp 2.699.992

    Kabupaten Garut Rp 2.186.437 → Rp 2.328.555

    Kabupaten Ciamis Rp 2.089.464 → Rp 2.225.279

    Kabupaten Pangandaran Rp 2.086.126 → Rp 2.221.724

    Kota Banjar Rp 2.070.192 → Rp 2.204.754

    Baca juga : UMP Jawa Barat Naik Rp133.000 Tahun 2025

    Besaran UMK di atas masih merupakan perkiraan berdasarkan persentase kenaikan UMP.

  • Megawati Bilang Anggaran Makan Bergizi Gratis Kurang: Mas Bowo Dengerin Nih!

    Megawati Bilang Anggaran Makan Bergizi Gratis Kurang: Mas Bowo Dengerin Nih!

    ERA.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku mendukung program makan bergizi gratis (MBG) oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran,” kata Megawati saat menjadi pembicara kunci acara “Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” di Jakarta, Kamis (12/12/2024), dikutip dari Antara.

    Meski begitu, Megawati tetap menyampaikan beberapa catatan, salah satunya terkait anggaran Rp10.000 per porsi.

    Menurut Presiden RI ke-5 ini, anggaran tersebut kurang cukup untuk membeli makanan kaya gizi. Belum lagi jika terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti bawang dan cabai.

    “Kuhitung Rp10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga harga naik. Eh Mas Bowo (Prabowo Subianto) dengerin nih, tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.

    Putri dari Sukarno itu menilai sarannya patut dipertimbangkan guna memaksimalkan kualitas makanan dari program MBG.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya MBG Rp10.000 hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

    “Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi,” katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil, tidak untuk makanan matang.

    “Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost,” ujar Dadan.

    Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. “Standar komposisi gizi tetap diutamakan,” ucapnya.

    Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

    “Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost,” tutur Dadan.

    Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

  • Tagana Kota Depok Sediakan Ribuan Nasi Bungkus untuk Korban Bencana Alam di Sukabumi – Page 3

    Tagana Kota Depok Sediakan Ribuan Nasi Bungkus untuk Korban Bencana Alam di Sukabumi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepedulian terhadap warga korban banjir bandang dan longsor menggerakan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Depok membangun dapur umum. Tagana Kota Depok menyiapkan ribuan nasi bungkus untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor, Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi.

    Salah seorang anggota Tagana Kota Depok, Lisna mengatakan, pihaknya turun langsung membantu para korban banjir bandang dan tanah longsor Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 10 orang anggota Tagana berusaha menyediakan makanan dengan membangun dapur umum.

    “Kami menyediakan makanan berupa nasi bungkus untuk korban bencana banjir dan tanah longsor,” ujar Lisna kepada Liputan6.com, Kamis (12/12/224).

    Lisna menjelaskan, Tagana Kota Depok membagi tugas anggota untuk menyediakan nasi bungkus untuk para korban. Makanan nasi bungkus akan dibagikan kepada korban untuk makan pagi dan sore.

    “Kami sediakan untuk makan pagi dan sore, jadi kami berusaha membantu meringankan beban warga pengungsian akibat banjir bandang dan tanah longsor,” jelas Lisna.

    Tagana Kota Depok selama melaksanakan tugas turut berkoordinasi dengan BPBD, Koramil, perangkat desa, dan sejumlah instansi lainnya. Selain itu, Tagana turut membantu kesehatan pengungsi dengan berkoordinasi dengan petugas kesehatan atau puskesmas setempat.

    “Kami juga membantu petugas kesehatan dari Puskesmas pada penanganan kesehatan warga pengungsian,” terang Lisna.

    Tagana Kota Depok berusaha membantu warga pengungsian dan Pemerintahan setempat menangani kebutuhan warga pengungsi, khususnya ketersediaan makanan. Tagana Kota Depok bertugas hingga pekan depan.

    “Kami di sini (lokasi pengungsian) hingga Minggu (15/12/2024),” ucap Lisna.

     

  • Gerak Cepat GP Ansor Bantu Korban Bencana Alam di Banten dan Jawa Barat

    Gerak Cepat GP Ansor Bantu Korban Bencana Alam di Banten dan Jawa Barat

    Jakarta, Beritasatu.com – GP Ansor bergerak cepat memberikan bantuan kepada korban bencana alam yang terjadi di wilayah Banten dan Jawa Barat. Curah hujan tinggi yang melanda sejumlah wilayah di Banten dan Jawa Barat sejak Desember 2024 menyebabkan bencana alam, mulai banjir, tanah longsor, dan pergerakan tanah.

    Kabupaten Pandeglang, Cianjur, dan Sukabumi menjadi daerah paling terdampak, dengan ribuan rumah terendam dan kebutuhan darurat yang semakin mendesak. Namun, di balik tragedi ini, semangat solidaritas dan kerja sama muncul sebagai cahaya harapan, terutama dari GP Ansor dan Banser yang langsung terjun membantu penanganan bencana.

    Pada Kabupaten Pandeglang, banjir akibat luapan Sungai Cilemer melanda Desa Suryaneneretan dan Desa Idaman di Kecamatan Patia. Sebanyak 270 rumah terendam, dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa.

    Banjir ini telah melanda kawasan tersebut selama lebih dari seminggu, menyebabkan kesulitan bagi penduduk yang tinggal di dua desa tersebut.

    Desa Suryaneneretan terdapat sekitar 150 rumah terendam. Sementara itu, Desa Idaman mengalami dampak serupa dengan 120 rumah terendam. Warga setempat kini bergantung pada bantuan yang diberikan oleh berbagai lembaga, termasuk GP Ansor dan Banser.

    Bencana serupa juga melanda Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Di Cianjur, seperti Agrabinta, Sindangbarang, dan Tanggeung terkena dampak longsor dan pergerakan tanah. Kemudian, Sukabumi juga terjadi bencana alam yang melanda Kecamatan Pabuaran, Sagaranten, dan Ciemas. Cuaca ekstrem sejak 2 Desember 2024 menjadi pemicu utama terjadinya bencana ini.

    Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin terjun ke lokasi bencana alam di Pandeglang menyatakan, pihaknya mengerahkan banser tanggap bencana (Bagana) untuk membantu proses evakuasi dan distribusi bantuan.

    “Kami berkomitmen hadir di masyarakat yang terdampak bencana untuk memberikan bantuan, serta bersama-sama menghadapi bencana ini,” ungkap Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin dalam rilis yang diterima Beritasatu.com, Kamis (12/12/2024).

    Untuk memaksimalkan distribusi bantuan, GP Ansor telah mendirikan beberapa posko di lokasi-lokasi terdampak. Posko NU Peduli di Pandeglang, Posko Utama GP Ansor di Cianjur, dan Posko Relawan di Sukabumi menjadi pusat distribusi bantuan yang sangat dibutuhkan.

    Kebutuhan mendesak yang terus meningkat meliputi makanan siap saji, sembako, perlengkapan bayi, selimut, pakaian, serta alat kebersihan.

    Bagana dengan dukungan relawan dari berbagai pihak, terus bekerja keras untuk membantu evakuasi di lokasi terisolasi akibat bencana.

    “Semua relawan bekerja keras memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, terutama di posko-posko utama yang terus beroperasi,” ujarnya.

    Bencana ini mengingatkan kita semua akan pentingnya toleransi sosial dan kerja sama dalam menghadapi situasi darurat. GP Ansor dan Banser terus berupaya meringankan beban masyarakat yang terdampak dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.

    Keterlibatan aktif mereka menjadi bukti nyata bahwa kerja bersama dapat membawa harapan bagi yang membutuhkan di tengah bencana.

    GP Ansor, bekerja sama dengan RMS dan BNPB, telah berhasil menyalurkan dua kontainer berisi kebutuhan pokok dan ratusan paket bantuan darurat. Bantuan tersebut mencakup:

    300 paket sembako
    300 paket makanan siap saji
    300 lembar selimut
    300 unit matras dan kasur lipat
    900 paket pakaian untuk anak-anak, remaja, dan dewasa
    75 paket perlengkapan dan makanan bayi
    300 lembar terpal

  • Megawati Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Megawati Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan dukungannya terhadap salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni program makan bergizi gratis (MBG). Namun, ia memberikan beberapa catatan penting terkait implementasi program tersebut.

    “Katanya mau kasih makanan (bergizi) gratis, setuju saya, beneran,” ujar Megawati saat menjadi pembicara kunci dalam peluncuran dan diskusi kuku “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis”, di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Meski mendukung, Presiden ke-5 Indonesia ini menyoroti anggaran Rp 10.000 per porsi yang dinilai kurang memadai untuk menyediakan makanan bergizi, terutama di tengah naiknya harga kebutuhan pokok seperti bawang dan cabai.

    Ia menambahkan, saran tersebut perlu dipertimbangkan agar kualitas makanan yang diberikan melalui program makan bergizi gratis (MBG) dapat benar-benar memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan anggaran Rp10.000 per porsi merupakan rata-rata hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

    Program makan bergizi gratis mendapatkan alokasi anggaran tahunan sebesar Rp 71 triliun yang sudah disahkan dalam APBN. Pada Desember 2024, program ini menjalani uji coba nasional di 150 titik di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lainnya. Hasil uji coba akan menjadi dasar penetapan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

  • 3 Ton Garam Ditabur di Langit Jabar untuk Cegah Hujan Ekstrem

    3 Ton Garam Ditabur di Langit Jabar untuk Cegah Hujan Ekstrem

    ERA.id – Sebanyak tiga ton garam atau natrium klorida (NaCl) berhasil disemai ke udara oleh petugas gabungan menggunakan pesawat operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan yang dapat pemicu bencana hidrometeorologi di wilayah Jawa Barat.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan penyemaian garam tersebut dilakukan dalam tiga kali penerbangan pesawat Cessna Caravan 208B yang dilakukan, Rabu (11/12), sejak siang-malam, dini hari.

    Wilayah sasaran penyemaian adalah awan penghujan potensial di bagian barat daya Jawa Barat-barat laut Jawa Barat yang berada pada ketinggian 10.000-11.000 kaki atau lebih dari tiga kilometer.

    Tim operasi modifikasi cuaca dari BNPB, TNI Angkatan Udara, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hari ini masih bersiaga di Lanud Halim Perdanakesuma untuk mempersiapkan penyemaian selanjutnya ke beberapa kawasan awan penghujan potensial sesuai dengan pantauan satelit cuaca.

    Total 50 ton garam disiapkan BNPB untuk disemai ke awan potensial di Jawa Barat, dalam beberapa hari ke depan demi mengurangi potensi hujan yang telah memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi dan Cianjur pada 3-4 Desember 2024.

    BNPB menilai penyemaian menggunakan pesawat yang intens dengan metode jumping seperti ini dapat mengoptimalkan proses merestribusi awan penghujan di langit Jawa Barat ke laut sehingga intensitas hujan di kawasan terdampak bencana dapat dikurangi. (Ant)

  • Kemenkop Mau Jajaki Program Makan Gratis di Lingkungan Pesantren

    Kemenkop Mau Jajaki Program Makan Gratis di Lingkungan Pesantren

    Jakarta –

    Kementerian Koperasi (KemenKop) bersama Induk Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) menjajaki kerja sama untuk melakukan uji coba pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Uji coba ini penting dilakukan untuk memetakan permasalahan dalam pelaksanaan program MBG di lingkungan pondok pesantren agar nantinya saat program ini dijalankan dapat berjalan dengan baik.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono menjelaskan bahwa program MBG perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pondok pesantren yang nantinya menjadi salah satu dari penerima manfaat program. Untuk itu pondok pesantren perlu menyiapkan beberapa unit pelayanan teknis terutama untuk dapur bersama.

    “Sebuah konsep kalau tidak diujicobakan takutnya nanti repot sendiri. Jadi kita perlu mulai untuk melangkah secara sistematis untuk uji program MBG ini, makanya dapurnya kalau bisa sudah ada,” kata Wamenkop Ferry Juliantono dalam keterangan resminya, ditulis Kamis (12/12/2024).

    Wamenkop juga menyarankan agar pembangunan dapur umum pesantren dibangun dengan kapasitas yang luas lantaran harus ikut dalam penyediaan makanan dan logistik.

    Sebelumnya Kemenkop telah melakukan uji coba pelaksanaan program MBG di sejumlah sekolah tingkat dasar di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya di Sukabumi. Dari pelaksanaan uji coba tersebut disimpulkan untuk pelaksanaan program MBG di satuan pendidikan relatif lebih lancar tanpa hambatan yang berarti.

    Wamenkop Ferry meminta agar uji coba pelaksanaan MBG di lingkungan Pondok Pesantren dilakukan minimal dalam kurun waktu tiga hari ini sehingga bisa mendapatkan gambaran yang utuh terkait pola distribusi dan ekosistem pelaksanaan program. Diharapkan pondok pesantren melalui koperasi pondok pesantren (Kopontren) dapat masuk dalam bagian dari rantai pasok kebutuhan bahan baku dalam program tersebut sehingga dapat memperoleh manfaat dari sisi ekonomi.

    Untuk memastikan kesiapan Kopontren menjalankan program MBG, Wamenkop Ferry meminta para pengurusnya untuk dapat belajar dari kesuksesan Kopontren Al-Ittifaq di Ciwidey Bandung dan Kopontren Sidogiri di Jawa Timur. Kedua Kopontren ini telah siap menjadi rantai pasok bagi kebutuhan bahan baku untuk menyukseskan program MBG di wilayahnya masing-masing.

    “Saya ingin supaya semua koperasinya pondok pesantren dapat belajar dari kesuksesan Kopontren di Sidogiri dan Al-Ittifaq.Nanti saya minta mereka untuk jadi kakak angkat untuk membangun, membina koperasi-koperasi pondok pesantren,” kata Wamenkop Ferry.

    Sementara itu Ketua Umum Inkopontren Hapi Zajulimengapresiasi upaya pemerintah yang komitmen membangun SDM yang unggul melalui program MBG khususnya di lingkungan satuan pendidikan informal pondok pesantren. Baginya program ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan SDM anak-anak Indonesia namun juga akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat terutama di lingkungan pesantren.

    “Tentunya ini menjadi lompatan yang insya allah akan berdampak positif bagi perekonomian khususnya di wilayah pesantren,” kata Hapi Zajuli.

    Diakuinya bahwa Inkopontren telah melakukan penandatanganan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung kelancaran program MBG di lingkungan pesantren dengan mendirikan hingga 1.500 dapur sebagai unit pelayanan dari program tersebut. Tidak hanya itu, Inkopontren juga diminta untuk terlibat dalam rantai distribusinya sehingga hal ini menjadi peluang untuk dapat mengembangkan koperasi pondok pesantren secara lebih masif.

    Kepercayaan pemerintah terhadap Inkopontren untuk masuk dalam ekosistem program MBG ini telah melahirkan semangat baru dari para pengurusnya untuk melakukan hilirisasi. Pihaknya menyatakan kesiapannya untuk menyiapkan berbagai produk hilir yang akan digunakan untuk program MBG seperti susu sapi perah hingga minyak goreng secara mandiri.

    “Ketika kita mendapatkan (kepercayaan) untuk menjalankan program makan bergizi gratis ini kita akan mengalokasikan sekian persen dari keuntungan kita untuk dana pendidikan yang insya Allah akan kami serahkan ke Ikopin University (Universitas Koperasi Indonesia),” katanya.

    Dalam audiensi itu, Hapi juga melaporkan bahwa koperasinya sudah mendapatkan minat investasi dari Jepang terkait pengembangan industri susu. Dengan investasi ini diharapkan pabrik susu milik koperasinya bisa mendapatkan teknologi yang mumpuni.

    (fdl/fdl)

  • 42 Daerah Punya Mal Pelayanan Publik, Urus KTP-SKCK Makin Mudah

    42 Daerah Punya Mal Pelayanan Publik, Urus KTP-SKCK Makin Mudah

    Jakarta –

    Menteri PAN-RB Rini Widyantini meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada 42 kota di Indonesia. MPP dinilai Rini menjadi terobosan dalam tata kelola pelayanan publik.

    MPP dapat menyatukan seluruh layanan yang ada di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, bahkan beberapa layanan-layanan swasta terkadang juga diintegrasikan di MPP. MPP menyediakan berbagai layanan seperti KTP, SKCK dan berkas-berkas lainnya.

    Pada akhirnya, Rini menilai MPP dapat memberikan percepatan proses dan meningkatkan efisiensi kinerja pelayanan pemerintah.

    “MPP itu tentunya akan menjadi gerbang untuk masa depan kita di dalam tata kelola pelayanan publik. Kehadiran MPP itu kita lihat memunculkan percepatan-percepatan proses yang tentunya akan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan biaya dan sebagainya,” beber Rini dalam peresmian yang dilakukan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    “Nah ini tentunya kita berharap dengan adanya MPP, masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatannya,” tambahnya.

    Dia memaparkan MPP pertama kali ada di Indonesia pada tahun 2017, kala itu cuma 3 MPP yang ada di Indonesia. Kini jumlahnya sudah bertambah hingga 272 MPP di seluruh kabupaten dan kota.

    “Tapi ini baru 53% dari total kabupaten dan kota di Indonesia saja yang punya MPP. Kami harap tahun depan sudah semuanya memiliki MPP,” sebut Rini.

    Adapun 42 MPP yang diresmikan hari ini di antaranya yakni Kabupaten Aceh Tamiang; Kota Langsa; Kota Lhokseumawe: Kabupaten Kaur; Kabupaten Merangin: Kota Pangkalpinang; Kabupaten Bangka Barat; Kabupaten Belitung; Kabupaten Lampung Barat; Kabupaten Majalengka; Kabupaten Sukabumi; Kabupaten Situbondo; Kabupaten Tabanan; Kabupaten Jembrana; Kabupaten Bangli; Kabupaten Gianyar; Kabupaten Lombok Barat; Kabupaten Dompu; Kabupaten Lembata; Kabupaten Sikka; Kabupaten Mempawah; Kota Pontianak; Kabupaten Kotawaringin Barat; Kabupaten Pulang Pisau; Kabupaten Tana Tidung; Kabupaten Banggai Kepulauan; Kabupaten Kolaka Utara.

    Selanjutnya, Kabupaten Konawe Selatan; Kota Makassar; Kabupaten Jeneponto; Kabupaten Yapen; Kabupaten Malaka; Kabupaten Kaimana; Kabupaten Kayong Utara; Kabupaten Kepahiang; Kabupaten Subang; Kabupaten Manggarai Barat; Kabupaten Serang; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Sidenreng Rappang; Kota Bandar Lampung; dan Kabupaten Pidie.

    (acd/acd)

  • GP Ansor Distribusikan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir & Longsor di Sukabumi hingga Banten – Halaman all

    GP Ansor Distribusikan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir & Longsor di Sukabumi hingga Banten – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mendistribusikan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Sukabumi, Cianjur, dan Banten.

    Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor A Rifqi Al Mubarok mengatakan bantuan ini untuk membantu meringankan beban warga terdampak bencana.

    “Bantuan ini diberikan untuk membantu meringankan beban saudara kita yang terdampak banjir dan longsor di beberapa daerah. Rencananya akan didistribusikan hari ini,” kata Gus Rifqi dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

    Gus Rifqi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ansor dan Banser setempat. 

    Dia mengatakan bantuan kemanusiaan ini merupakan wujud komitmen Ansor.

    Dalam penyaluran bantuan, GP Ansor bekerjasama dengan PT Rukun Mitra Sejati. 

    “Ini merupakan komitmen kemanusiaan kami. Dan alhamdulillah RMS berkenan bersama-sama dengan Ansor untuk membantu saudara kita yang terdampak banjir dan longsor. Semoga beban saudara kita lebih ringan setelah hadirnya bantuan ini,” katanya. 

    Direktur Utama PT RMS Lie Hendy Lianto menjelaskan bantuan ini merupakan komitmen kemanusiaan. 

    Ada beberapa paket yang akan didistribusikan ke Sukabumi. 

    Di antaranya adalah produk personal care, makanan dan minuman, kebutuhan rumah tangga, termasuk juga kebutuhan bayi.

    “Ini merupakan komitmen perusahaan untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Mengirimkan bantuan kepada warga terdampak bencana salah satunya. Kami komitmen untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan, dan pada kesempatan ini dilakukan bersama GP Ansor,” ujar Lie Hendy.

    Adapun untuk penyaluran bantuan ke lokasi bencana di Sukabumi terdapat tiga titik, Cianjur dua titik, dan di Banten dua kabupaten di 18 titik bencana.

    Untuk Sukabumi dan Cianjur pengiriman akan dilakukan dua kali mengingat medan yang cukup berat dan jarak tempuh yang panjang. 

     

  • Sinergi BP Taskin, Badan Gizi Nasional, dan Peknas Diyakini Bisa Menekan Angka Kemiskinan

    Sinergi BP Taskin, Badan Gizi Nasional, dan Peknas Diyakini Bisa Menekan Angka Kemiskinan

    loading…

    Rakornas dan Bimtek Mitra Peknas se-Indonesia dan Dialog Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Hotel Tavia, Jakarta Pusat. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (Peknas) Ahmad Syarifudin mengungkapkan bahwa Peknas siap berkolaborasi untuk mengawal implementasi program-program pengentasan kemiskinan. Sinergi antara Badan Perencanaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Badan Gizi Nasional, dan Peknas diyakininya bisa menekan angka kemiskinan .

    “Kami memiliki data riil dari jaringan kami hingga tingkat ranting yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program,” ungkapnya di sela Rakornas dan Bimtek Mitra Peknas se-Indonesia dan Dialog Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan yang digelar pada Minggu (8/12/2024) siang hingga Senin (9/12/2024) di Hotel Tavia, Jakarta Pusat.

    Ahmad menekankan bahwa Peknas akan fokus pada pelatihan dan pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya dalam memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh industrialisasi dan program gizi. “Dengan sinergi yang kuat antara Peknas, BP Taskin, dan Badan Gizi Nasional, kami yakin angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan,” katanya.

    Adapun kegiatan itu digelar DPP Peknas dan dihadiri ratusan peserta yang merupakan perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peknas se-Indonesia. Dalam sesi paparan, Badan Gizi Nasional diwakili oleh Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Nyoto Suwignyo memaparkan strategi unggulan mereka melalui Program Makan Siang Bergizi (PMSB).

    Program ini dijelaskannya bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat miskin sekaligus memberdayakan pelaku usaha lokal. Menurut data Badan Gizi Nasional, penerima manfaat utama program ini adalah balita, ibu hamil, dan siswa sekolah. “Peningkatan asupan gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga partisipasi sekolah serta produktivitas ekonomi,” ujar Nyoto Suwignyo.

    Selain itu, Program Makan Siang Bergizi menggunakan bahan pangan lokal untuk mendukung keberlanjutan ekonomi desa. Strategi ini termasuk dalam Sirkulasi Ekonomi Desa (CEV) yang melibatkan petani, pengolah makanan, dan UMKM. Pilot project di Warung Kiara, Sukabumi telah membuktikan bahwa program ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi angka anak putus sekolah di wilayah tersebut.

    Dalam presentasi sebelumnya, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyoroti pentingnya integrasi antara program gizi dan industrialisasi untuk mengentaskan kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa ekosistem berbasis sembilan sektor industri dapat menjadi fondasi utama pengentasan kemiskinan. “Industrialisasi yang inklusif dapat menciptakan ekosistem baru, di mana masyarakat miskin diberdayakan melalui akses terhadap teknologi, pelatihan, dan pembiayaan inovatif,” ujarnya.

    Budiman menuturkan bahwa koperasi modern dapat menjadi penghubung antara masyarakat miskin dengan pasar global. Ia mencontohkan pemanfaatan teknologi digital untuk pertanian pintar dan perikanan pintar, yang sudah diujicobakan di beberapa wilayah. Dia menilai, sinergi antara program seperti PMSB dan koperasi modern akan mempercepat pencapaian visi kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

    Adapun kegiatan selama dua hari ini ditutup dengan diskusi interaktif antara peserta dan pembicara. Semua pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hasil diskusi ini bakal menjadi panduan untuk langkah-langkah konkret selanjutnya di tingkat nasional maupun daerah.

    (rca)