kab/kota: Sragen

  • Respons Pengamat Soal ISP Lokal Digandeng untuk Program Kampung Internet 2025

    Respons Pengamat Soal ISP Lokal Digandeng untuk Program Kampung Internet 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Kampung Internet yang digagas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus bergulir di berbagai daerah.

    Program ini tidak hanya bertujuan memperluas akses internet hingga ke pelosok, tetapi juga diharapkan menjadi upaya membangun ekosistem digital yang berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai keberhasilan Kampung Internet tidak bisa dicapai jika hanya dikerjakan oleh pemerintah.

    Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk memastikan program ini berjalan efektif termasuk penyedia jaringan telekomunikasi maupun penyedia jasa internet. 

    “Serta tentunya masyarakat dimana kampung internet itu dikembangkan,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Kamis (6/11/2025). 

    Heru menambahkan, kolaborasi ini menjadi simbol penyediaan internet bukan sekadar program top-down, melainkan harus melibatkan masyarakat sejak awal agar muncul rasa kepemilikan bersama industri serta pemerintah.

    Menurut Heru, langkah awal yang harus dilakukan adalah pemetaan wilayah yang layak dikembangkan menjadi Kampung Internet serta memastikan pemanfaatannya sesuai kebutuhan warga.

    “Agar juga ada keberlanjutan dan rasa memiliki,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, kolaborasi juga perlu dipetakan lebih lanjut agar sesuai dengan karakteristik wilayah dan mitra yang potensial.

    “Dalam Deklarasi di Bandung saat Hari Bakti Postel kan semua stakeholder akan berkolaborasi mempercepat akselerasi transformasi digital dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. Nah, kampung internet bisa menjadi salah satu program kolaborasi tersebut,” kata Heru.

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai Kampung Internet sebaiknya dikembangkan dengan pendekatan berbasis ekosistem.

    Menurutnya, istilah ‘ekosistem’ dalam dunia teknologi informasi menggambarkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak yang hidup dan berinteraksi dalam satu lingkungan.

    “Intinya ada kolaborasi seluruh ‘penghuni’ tempat dan lingkungan tertentu,” kata Agung.

    Dia menambahkan, pemberdayaan seluruh elemen yang ada di wilayah sasaran akan membuat program ini lebih efektif dan berkelanjutan. Ekosistem di kampung yang dimaksud yakni pemerintah daerah, industri setempat, operator selular, hingga operator FTTH.

    “Jika hal ini yang dimaksudkan oleh Komdigi, maka akan sangat membantu menggerakkan ekonomi setempat,” katanya.

    Sebelumnya, Komdigi telah mengungkapkan pelaksanaan program Kampung Internet 2025 akan menggandeng penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP) lokal di setiap daerah. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, yang menegaskan pembelanjaan proyek dilakukan melalui sistem e-katalog.

    “Nanti belanjanya berdasarkan e-katalog ya. Jadi tentu pasti memanfaatkan penyelenggara yang ada di sekitarnya. Ya misalnya lokasi di Bali, penyelenggara Bali. Di situ ada beberapa, tergantung di e-katalognya,” kata Wayan usai peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Sistem e-katalog merupakan mekanisme belanja barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui sistem ini, instansi pemerintah dapat memilih produk dan penyedia jasa yang telah terverifikasi, transparan, dan sesuai kebutuhan di daerah masing-masing.

    Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan pemerataan peluang bagi pelaku industri lokal sekaligus mempercepat implementasi program tanpa proses lelang yang panjang.

    Wayan menjelaskan, program Kampung Internet merupakan bagian dari upaya Komdigi untuk mempercepat pemerataan akses internet pita lebar tetap (fixed broadband) hingga ke tingkat desa.

    “Inilah peran Komdigi, bagaimana menghadirkan layanan-layanan infrastruktur sampai ke seluruh pelosok Tanah Air Indonesia,” katanya.

    Dia menambahkan, infrastruktur digital yang dibangun diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk memperluas konektivitas internet ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). 

    Hingga September 2025, Komdigi telah menyiapkan 1.194 titik akses internet dalam program Kampung Internet yang diresmikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Program ini dimulai di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan pembangunan jaringan fiber optik sepanjang 196 kilometer. 

    Selain Sumatera Utara, provinsi lain yang akan mendapatkan titik Kampung Internet pada 2025 adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

    Pada 5 November 2025, Komdigi menambah 87 titik baru program Kampung Internet di Desa Sribit dan Tlogo Tirto, Sragen, Jawa Tengah. Menteri Meutya Hafid mengatakan, 87 titik tersebut terdiri dari 8 fasilitas umum dan 79 titik.

  • ASIOTI Ungkap Peluang Bisnis dan Tantangan IoT di Indonesia

    ASIOTI Ungkap Peluang Bisnis dan Tantangan IoT di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) Teguh Prasetya mengungkapkan perkembangan pasar Internet of Things (IoT) di Indonesia pada tahun ini menunjukkan tren positif. 

    Menurutnya, pertumbuhan industri berjalan sesuai dengan ekspektasi dan diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan transformasi digital pada tahun depan.

    “Tahun depan tetap diperkirakan tumbuh dengan CAGR 15%,” kata Teguh saat dihubungi Bisnis pada Kamis (6/11/2025).

    Meski prospeknya cerah, Teguh menyoroti masih adanya tantangan yang dihadapi dalam implementasi jaringan IoT di Indonesia. Menurutnya salah satu tantangan dalam penerapan IoT di Indonesia terletak pada infrastruktur jaringan, karena penggunaan Wi-Fi dan 4G LTE masih belum masif.

    Namun, dia optimistis peluang bisnis IoT di tanah air akan semakin meluas, seiring meningkatnya kebutuhan digitalisasi di berbagai sektor.

    “Peluang yang ada saat ini semakin meluas segment-nya, mulai dari perkotaan hingga pedesaan dan dari industri besar hingga kecil dan SME [Small and Medium Enterprises],” katanya.

    Sejalan dengan itu, pemerintah juga terus memperluas penerapan IoT di berbagai sektor strategis, termasuk pertanian dan perikanan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut, pemanfaatan teknologi IoT dan kecerdasan buatan (AI) terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.

    Dalam kegiatan Panen Tani Digital di Desa Padas, Kecamatan Tanon, dan Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Meutya menjelaskan penggunaan IoT dan AI membantu petani padi menghemat penggunaan pupuk hingga 50%.

    “Ini mampu mengurangi pemakaian pupuk sekitar 40–50% dengan produktivitas yang juga meningkat,” kata Meutya di Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Tidak hanya untuk tanaman padi, digitalisasi pertanian juga diterapkan bagi petani melon di Desa Padas. Melalui penerapan teknologi IoT, hasil panen melon meningkat hingga 26%, pendapatan naik 44%, penggunaan tenaga kerja berkurang 45%, konsumsi air hemat 15%, serta tingkat kemanisan buah melon meningkat dari 14 menjadi 15 Brix.

    Meutya menegaskan pentingnya penerapan teknologi digital yang tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi sektor-sektor prioritas pemerintah, seperti pertanian. Menurutnya, kecerdasan artifisial dan sensor IoT mampu membantu petani mengelola lahan secara efisien, mulai dari mendeteksi kebutuhan air, pupuk, hingga memantau suhu lahan.

    “Jadi tidak lagi harus para petani ini nungguin sawah-sawahnya selalu, karena aplikasinya bisa diakses dari kenyamanan rumah,” ujarnya.

    Program Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Pertanian itu memperkenalkan Smart Precision Agriculture berbasis IoT untuk tanaman pangan dan hortikultura. Program ini melibatkan dua startup nasional, yakni PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa dengan perangkat Jinawi yang memberikan rekomendasi pemupukan berbasis data, serta PT Habibi Digital Nusantara, pengembang sistem irigasi otomatis untuk tanaman melon.

    Secara keseluruhan, program tersebut melibatkan 32 kelompok tani yang terdiri dari 190 petani dan dijadikan model percontohan nasional penerapan teknologi digital di sektor pertanian.

    Selain pertanian, teknologi IoT juga mulai diimplementasikan di sektor perikanan. Dalam kegiatan Panen Raya Ikan Nila di Kabupaten Sukabumi pada Rabu (15/10/2025), Meutya mengungkapkan penerapan IoT mampu meningkatkan produksi ikan nila hingga 40%.

    “Ini adalah bentuk pemanfaatan digitalisasi yang langsung diterapkan dalam use case di lapangan oleh para pembudidaya Ikan Nila,” kata Meutya.

    Melalui program Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital Sektor Perikanan Budidaya, pemerintah memberikan bantuan sebanyak 60 perangkat IoT Microbubble Aerator kepada 8 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) di 8 desa dan 4 kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

    Alat tersebut mampu meningkatkan kadar oksigen kolam hingga 60% dan menghemat pemakaian listrik 40% dibandingkan kincir air konvensional. Teknologi IoT ini juga memungkinkan pembudidaya ikan memantau kondisi kolam secara jarak jauh.

    Meutya juga mendorong para pelaku startup untuk berinovasi di sektor-sektor prioritas pemerintah, terutama ketahanan pangan. 

    “Ketahanan pangan jadi salah satu yang kita fokuskan. Bagaimana menggunakan teknologi seperti IoT dan kecerdasan artifisial untuk mendukung program-program Asta Cita Bapak Presiden,” tandasnya.

  • Komdigi Gandeng Penyedia ISP Lokal untuk Kampung Internet

    Komdigi Gandeng Penyedia ISP Lokal untuk Kampung Internet

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan pelaksanaan program Kampung Internet 2025 akan menggandeng penyedia layanan internet (ISP) lokal di setiap daerah. 

    Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, yang menegaskan pembelanjaan proyek dilakukan melalui sistem e-katalog. 

    “Nanti belanjanya berdasarkan e-katalog ya. Jadi tentu pasti memanfaatkan penyelenggara yang ada di sekitarnya. Ya misalnya lokasi di Bali, penyelenggara Bali. Di situ ada beberapa, tergantung di e-katalognya,” kata Wayan usai peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Sistem e-katalog sendiri merupakan mekanisme belanja barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui sistem ini, instansi pemerintah dapat memilih produk dan penyedia jasa yang telah terverifikasi, transparan, dan sesuai kebutuhan di daerah masing-masing. 

    Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan pemerataan peluang bagi pelaku industri lokal sekaligus mempercepat implementasi program tanpa proses lelang yang panjang.

    Wayan menjelaskan program Kampung Internet merupakan bagian dari upaya Komdigi untuk mempercepat pemerataan akses internet pita lebar tetap (fixed broadband) hingga ke tingkat desa. Menurutnya, fixed broadband idealnya menggunakan jaringan fiber optik (FO), meski bisa juga memanfaatkan radio link, jaringan seluler melalui BTS, atau bahkan satelit.

    “Inilah peran Komdigi, bagaimana menghadirkan layanan-layanan infrastruktur sampai ke seluruh pelosok Tanah Air Indonesia,” katanya.

    Wayan menambahkan, infrastruktur digital yang dibangun diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dia menegaskan, Komdigi akan terus mempercepat konektivitas dengan memanfaatkan berbagai teknologi seperti radio link, VSAT, satelit, dan fiber optik. Pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk memperluas konektivitas internet ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

    “Pemerintah juga fokus di daerah-daerah 3T yang ada di Indonesia,” tandas Wayan.

    Hingga September 2025, Komdigi telah menyiapkan 1.194 titik akses internet dalam program Kampung Internet yang diresmikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Program ini dimulai di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan pembangunan jaringan fiber optik 196 kilometer. 

    Selain Sumatera Utara, provinsi lain yang akan mendapatkan titik Kampung Internet pada 2025 adalah NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

    Pada 5 November kemarin, Komdigi menambah 87 titik baru program Kampung Internet di Desa Sribit dan Tlogo Tirto, di Sragen, Jawa Tengah. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan 87 titik tersebut terdiri dari 8 fasilitas umum. 

    “Dan 79 titik di rumah-rumah warga,” kata Meutya dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah pada Rabu (5/11/2025). 

    Meutya menambahkan peningkatan akses internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi di daerah tersebut. Termasuk untuk digitalisasi pertanian hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

    “Kami harapkan penggunaan internet ini mungkin bisa difokuskan pada hal-hal yang produktif dan jangan untuk hal-hal yang negatif,” ungkapnya. 

  • Soal Satelit Langsung Nyambung ke Ponsel, Begini Kata Komdigi

    Soal Satelit Langsung Nyambung ke Ponsel, Begini Kata Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengonfirmasi teknologi satelit yang dapat langsung terhubung ke ponsel atau direct-to-device (D2D) saat ini masih dalam tahap kajian awal.

    “Itu direct to device itu baru kajian yang akan kami bawa nanti ke ITU [International Telecommunication Union],” kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Dia mengatakan, kajian tersebut melibatkan penggunaan frekuensi 2,1 GHz dan teknologi Non-Terrestrial Network (NTN). Menurutnya, saat ini pemerintah masih menampung berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. 

    Dikutip dari laman resmi pada 21 Oktober 2025, Komdigi telah mengundang partisipasi publik dalam konsultasi atas dokumen Call for Information (CFI) Kajian Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz.

    Kajian ini disusun oleh Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. 

    Melalui konsultasi tersebut, Komdigi bertujuan menjaring masukan, data, dan praktik terbaik dari berbagai pemangku kepentingan mengenai pemanfaatan pita frekuensi 2 GHz untuk pengembangan layanan komunikasi berbasis satelit dan udara.

    Teknologi NTN-D2D memungkinkan perangkat seluler terhubung langsung ke satelit tanpa menara BTS, sedangkan A2G memungkinkan komunikasi langsung antara pesawat dengan jaringan darat. Kedua teknologi ini dinilai sebagai solusi strategis untuk memperluas jangkauan layanan digital di wilayah terpencil, perbatasan, perairan, dan jalur udara Indonesia.

    Kajian ini menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029 yang mendukung sasaran RPJMN 2025–2029. Pemanfaatan pita 2 GHz untuk NTN-D2D dan A2G diharapkan dapat memperkuat konektivitas nasional, menjaga ketahanan komunikasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital sesuai visi Indonesia Emas 2045.

    Dokumen Call for Information (CFI) ini menyoroti potensi besar kedua teknologi strategis tersebut dalam memperluas jangkauan digital Indonesia, memperkuat komunikasi transportasi udara, serta mendukung layanan darurat dan konektivitas di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau infrastruktur darat.

    Melalui proses konsultasi publik, Komdigi membuka ruang bagi operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri penerbangan, produsen perangkat, asosiasi, akademisi, dan masyarakat umum untuk memberikan masukan terkait peluang teknis, kebutuhan spektrum, model bisnis, serta kebijakan pendukung.

    Jika nantinya terwujud, teknologi NTN-D2D yang sedang dikaji ini memiliki prinsip kerja serupa dengan Starlink Direct-to-Cell, yang memungkinkan ponsel biasa terhubung langsung ke satelit tanpa memerlukan perangkat tambahan.

  • Komdigi Klaim Angka Judi Online Turun, Data Segera Diumumkan

    Komdigi Klaim Angka Judi Online Turun, Data Segera Diumumkan

    Bisnis.com, SRAGEN — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut judi online telah merugikan negara hingga Rp132,8 triliun.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemberantasan judi online terus dilakukan dengan perkembangan cukup menjanjikan. 

    Komdigi akan segera bertemu dengan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna membahas hal ini.

    “Kita melihat ada penurunan signifikan,” kata Meutya usai peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Namun, Meutya belum merinci besaran penurunan tersebut. “Angkanya besok kita akan sampaikan kepada publik ya mungkin. Kita ketemu besok,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia mengalami kerugian hingga US$8 miliar akibat judi online. Dengan asumsi kurs Rp16.600 per dolar AS, nilai kerugian tersebut setara dengan sekitar Rp132,8 triliun per tahun.

    “Dan juga perjudian online sangat serius. Kami mengalami kerugian, diperkirakan kami kehilangan sekitar US$8 miliar setahun hanya dengan arus keluar dari judi online,” kata Prabowo dalam pidatonya di APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Korea Selatan.

    Prabowo menambahkan persoalan perjudian daring merupakan bagian dari tantangan kejahatan lintas batas yang perlu ditangani secara kolektif oleh negara-negara di kawasan.

    “Kami juga mendukung kerja sama APEC untuk meningkatkan keterampilan digital juga di bidang pendidikan,” katanya.

    Sebelumnya, Safriansyah Yanwar Rosyadi, Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi, menyampaikan sepanjang 2025, pihaknya telah menangani lebih dari 7,2 juta konten perjudian daring. 

    Nilai deposit judi online pada semester I/2025 tercatat mencapai Rp17 triliun. Meski begitu, fenomena ini terus berevolusi dengan cepat. “Kami sudah memblokir jutaan konten, tapi yang tumbuh juga tak kalah cepat. Ini tantangan global yang menuntut kerja bersama,” kata Safriansyah, di Jakarta, Selasa (21/10).

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam forum group discussion (FGD) bertema Membangun Kolaborasi Digital Bebas Perjudian Daring. Acara ini merupakan kolaborasi antara Katadata dengan Komdigi yang turut dihadiri oleh regulator, aparat penegak hukum, industri keuangan, hingga perwakilan asosiasi internet.

    Berdasarkan laporan PPATK, perputaran transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp927 triliun selama periode 2017 hingga kuartal I/2025. Angka tersebut menunjukkan praktik ilegal ini tidak lagi berskala kecil, melainkan sudah menjadi fenomena sistemik yang menembus berbagai lapisan masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda, menjelaskan upaya pemerintah berlandaskan kerangka hukum yang kuat seperti UU ITE, UU PDP, hingga PP 71/2019. Namun, dia menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup.

    “Kita butuh AI-based detection system, integrasi database lintas instansi, serta kerja sama internasional dalam mengurangi masifnya perjudian daring di Indonesia,” katanya.

  • Komdigi Bakal Buka Frekuensi 2,6 GHz Tahun Ini, Berikut Kekurangan dan Kelebihannya

    Komdigi Bakal Buka Frekuensi 2,6 GHz Tahun Ini, Berikut Kekurangan dan Kelebihannya

    Bisnis.com, SRAGEN— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan lelang pita frekuensi 2,6 GHz kemungkinan akan dibuka pada tahun ini.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

    “Kemungkinan tahun ini paling hanya membuka aja,” kata Wayan. 

    Namun, Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut. Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.

    “Kan harus ada permen [peraturan menteri], ada KM [keputusan menteri], ada KM itu pun KM tentang pengadaan, dan KM sertifikasi perangkatnya gitu ya,” katanya. 

    Sekadar informasi, pita frekuensi 2,6 GHz adalah spektrum radio mid-band (sekitar 2.600 MHz) yang digunakan untuk komunikasi nirkabel seperti jaringan 4G dan 5G, menawarkan keseimbangan antara cakupan luas dan kapasitas data tinggi dengan bandwidth hingga 190 MHz menggunakan moda Time Division Duplex (TDD).

    Di Indonesia, pita ini menjadi fokus Komdigi untuk mempercepat penggelaran 5G dan meningkatkan kecepatan internet nasional hingga 100 Mbps pada 2029 .

    Kelebihan frekuensi ini menjangkau area lebih luas dibanding pita tinggi seperti 5 GHz atau mmWave, sambil mendukung kecepatan hingga gigabit per detik untuk streaming video 4K/8K, gaming, dan aplikasi berat tanpa lag.

    Kekurangannya, rentang sinyal lebih pendek dibanding pita rendah seperti 700 MHz atau 1,4 GHz, sehingga memerlukan lebih banyak menara base station untuk cakupan optimal.

    Sebelumnya, Komdigi telah melaksanakan lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

    Seleksi tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi layanan akses nirkabel pita lebar (wireless broadband). 

    Pemerintah berharap melalui lelang ini dapat memperluas jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap (fixed broadband), menghadirkan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta mempercepat penggelaran jaringan serat optik.

    Dalam hasil seleksi, PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), memenangkan Regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar. WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

    Sementara itu, PT Eka Mas Republik memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Eka Mas juga menjadi pemenang Regional III yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

    Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar tiga kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya. Usai lelang pita 1,4 GHz tersebut, pemerintah menyiapkan dua lelang frekuensi baru, yakni pita 700 MHz dan pita 2,6 GHz.

    Pita 700 MHz termasuk kategori low band dengan cakupan luas, cocok untuk memperluas jaringan di wilayah pelosok. Adapun pita 2,6 GHz merupakan mid band yang menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan, ideal untuk mendukung layanan 5G serta peningkatan kapasitas data di kawasan urban.

  • Komdigi Targetkan 90% Kecamatan Terkoneksi Serat Optik pada 2029

    Komdigi Targetkan 90% Kecamatan Terkoneksi Serat Optik pada 2029

    Bisnis.com, SRAGEN— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan perluasan jangkauan jaringan serat optik hingga mencakup 90% wilayah kecamatan di Indonesia pada tahun 2029. 

    Upaya ini sejalan dengan peningkatan penetrasi layanan internet tetap berbasis jaringan pita lebar (fixed broadband) pada rumah tangga hingga 50%. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan target tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 2025—2029. 

    “Serta [target lainnya] kecepatan layanan mencapai 100 Mbps,” kata Wayan  dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Wayan menambahkan saat ini tingkat penetrasi fixed broadband di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga perlu percepatan pembangunan jaringan untuk mencapai target tersebut.

    “Fixed broadband itu baru 21% kurang lebih,” ungkapnya.

    Komdigi sendiri telah memulai langkah strategis menuju perluasan konektivitas digital melalui lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang dilaksanakan untuk menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional. 

    Proses ini mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

    Seleksi tersebut bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan spektrum untuk layanan akses nirkabel pita lebar (wireless broadband). 

    Pemerintah berharap hasil lelang dapat memperluas jangkauan internet berbasis fixed broadband, menghadirkan layanan dengan harga terjangkau, meningkatkan kecepatan unduh, serta mempercepat pembangunan jaringan serat optik di berbagai daerah, termasuk wilayah perdesaan.

    Dalam hasil seleksi tersebut, PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), memenangkan Regional I yang mencakup Pulau Jawa, Maluku, dan Papua dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar. WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

    Sementara itu, PT Eka Mas Republik memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Perusahaan yang sama juga menjadi pemenang Regional III (Kalimantan dan Sulawesi) dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

    Sesuai ketentuan, para pemenang lelang diwajibkan membayar tiga kali nilai penawaran pada tahun pertama, dan membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya.

    Usai penyelenggaraan lelang pita 1,4 GHz, pemerintah kini menyiapkan dua lelang frekuensi baru, yaitu pita 700 MHz dan pita 2,6 GHz.

    Pita 700 MHz termasuk kategori low band yang memiliki cakupan luas dan cocok untuk memperluas jaringan di wilayah pelosok, sedangkan pita 2,6 GHz merupakan mid band yang menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas jaringan, ideal untuk mendukung layanan 5G serta peningkatan kapasitas data di kawasan perkotaan.

  • Komdigi Tambah 87 Titik Kampung Internet di Jateng, Pacu Digitalisasi UMKM

    Komdigi Tambah 87 Titik Kampung Internet di Jateng, Pacu Digitalisasi UMKM

    Bisnis.com, SRAGEN— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menambah 87 titik baru program Kampung Internet di Desa Sribit dan Tlogo Tirto, di Sragen, Jawa Tengah. Tujuannya untuk meningkatkan digitalisasi UMKM dan sektor pertanian. 

    Sebelumnya, Komdigi meresmikan Kampung Internet sebanyak 1.194 titik di lima provinsi di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan 87 titik tersebut terdiri dari 8 fasilitas umum. 

    “Dan 79 titik di rumah-rumah warga,” kata Meutya dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah pada Rabu (5/11/2025). 

    Meutya menambahkan peningkatan akses internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi di daerah tersebut, termasuk untuk digitalisasi pertanian hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

    “Kami harapkan penggunaan internet ini mungkin bisa difokuskan pada hal-hal yang produktif dan jangan untuk hal-hal yang negatif,” ungkapnya. 

    Di sisi lain, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan program Kampung Internet bertujuan utama mempercepat pemerataan akses internet pita lebar tetap (fixed broadband) hingga ke tingkat desa. 

    Dia menjelaskan, fixed broadband idealnya menggunakan jaringan fiber optik (FO), meskipun sebenarnya dapat pula memanfaatkan radio link. Selain itu, konektivitas juga bisa dilakukan melalui jaringan seluler menggunakan Base Transceiver Station (BTS), handphone, atau satelit.

    “Inilah peran Komdigi, bagaimana menghadirkan layanan-layanan infrastruktur sampai ke seluruh pelosok Tanah Air Indonesia,” katanya.

    Wayan menambahkan, pihaknya berharap infrastruktur yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Oleh sebab itu, menurutnya industri akan tumbuh dan masyarakat yang menggunakan juga akan menikmati layanan yang handal dan berkualitas. 

    Dia menjelaskan, pada September 2025 program Kampung Internet telah menyiapkan sebanyak 1.194 titik akses internet yang diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital. Pada 5 November 2025, terdapat tambahan sebanyak 87 titik baru di Desa Sribit dan Desa Tlogo Tirto di Kabupaten Sragen. 

    “Titik-titik ini akan menjadi awal bagi desa-desa dalam akses internet secara mandiri ke depannya,” katanya.

    Wayan melanjutkan, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara penyedia layanan internet (ISP) dengan BUMDes atau KopDes dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia lokal, khususnya di Sragen. 

    Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan ekonomi desa dan pemerataan pembangunan infrastruktur digital. Selain itu, turut dilakukan penyerahan perangkat secara simbolis berupa laboratorium jaringan fiber optik kepada SMK Negeri 2 Sragen. Penyerahan ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan jaringan fiber optik bagi guru dan siswa SMK.

    “Semua ini menjadi bagian dari upaya memastikan program tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur saja, tapi juga mencakup keberlanjutan layanan serta penguatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya lokal,” ujarnya.

    Wayan menegaskan, Komdigi akan terus berupaya mempercepat konektivitas dengan memanfaatkan berbagai teknologi seperti radio link, VSAT, satelit, dan fiber optik. 

    Selain itu, pemerintah juga akan mendorong berbagai stimulus untuk memperluas konektivitas internet ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa.

    “Pemerintah  juga fokus  di daerah-daerah 3T yang ada di Indonesia,” tandasnya.

  • IoT dan AI Bantu Petani di Sragen Hemat Pemakaian Pupuk hingga 50%

    IoT dan AI Bantu Petani di Sragen Hemat Pemakaian Pupuk hingga 50%

    Bisnis.com, SRAGEN— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan penggunaan teknologi internet of things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) mampu membantu petani padi meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk hingga 50%.

    Hal tersebut disampaikan Meutya dalam kegiatan Panen Tani Digital di Desa Padas, Kecamatan Tanon, dan Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, yang menjadi puncak kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital Sektor Pertanian oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 2025.

    Berdasarkan pengakuan petani, kata Meutya, IoT dan AI membuat penggunaan pupuk menjadi lebih efisien sehingga petani lebih sejahtera. 

    “Ini mampu mengurangi pemakaian pupuk sekitar 40–50% dengan produktivitas yang juga meningkat,” kata Meutya di Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Tidak hanya diterapkan pada petani padi, digitalisasi pertanian juga dilakukan untuk petani melon di Desa Padas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. 

    Melalui penerapan teknologi IoT, hasil panen melon meningkat hingga 26%, pendapatan naik 44%, penggunaan tenaga kerja berkurang 45%, konsumsi air hemat 15%, serta tingkat kemanisan buah melon meningkat dari 14 menjadi 15 Brix.

    Meutya menegaskan pentingnya penerapan teknologi IoT dan AI yang tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi sektor-sektor prioritas pemerintah, salah satunya pertanian.

    Dia menambahkan penerapan teknologi digital di sektor pertanian juga dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dan polusi air akibat penggunaan pupuk berlebih. Menurutnya, kecerdasan artifisial dan sensor berbasis IoT membantu petani mengelola lahan secara lebih efisien, seperti mendeteksi kebutuhan air, pupuk, atau cahaya, serta memantau suhu lahan langsung dari rumah.

    “Jadi tidak lagi harus para petani ini nungguin sawah-sawahnya selalu, karena aplikasinya bisa diakses dari kenyamanan rumah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Meutya menjelaskan dalam pelaksanaan program tersebut, Komdigi juga memastikan ketersediaan koneksi internet hingga ke pelosok desa. Sebab, teknologi digital pertanian tidak dapat berjalan optimal tanpa jaringan internet yang memadai. 

    Dia menuturkan, proyek percontohan (use case) teknologi pertanian berbasis IoT dijalankan selama enam bulan dengan dukungan pemerintah, sesuai arahan Presiden. Setelah itu, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan menjadi kunci keberlanjutan program.

    Meutya menegaskan langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kualitas hasil pertanian nasional.

    “Pada prinsipnya, sekali lagi ini untuk mendukung produktivitas, target Presiden bahwa swasembada pangan bisa tercapai dan juga kualitas yang lebih baik,” tuturnya.

    Program Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital di Sektor Pertanian memperkenalkan Smart Precision Agriculture berbasis IoT untuk tanaman pangan dan hortikultura. Program ini melibatkan dua startup nasional, yakni PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa dengan perangkat Jinawi yang memberikan rekomendasi pemupukan berbasis data, serta PT Habibi Digital Nusantara, pengembang sistem irigasi otomatis untuk tanaman melon.

    Secara keseluruhan, program ini melibatkan 16 kelompok tani pembudidaya padi/jagung dan 16 kelompok tani pembudidaya melon, dengan total 190 petani. Inisiatif ini menjadi model percontohan nasional penerapan teknologi digital di sektor pertanian.

  • Daftar UMK 2026 Jika Naik 10,5%, Kota Ini Tertinggi Nyaris Rp 6,3 Juta

    Daftar UMK 2026 Jika Naik 10,5%, Kota Ini Tertinggi Nyaris Rp 6,3 Juta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan buruh menuntut kenaikan upah minimum pada 2026 sebesar 8,5-10,5%. Namun menurutnya, kenaikan upah minimum yang paling masuk akal adalah 10,5%.

    Kata dia setiap daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Ada daerah yang justru perekonomian tumbuh di atas nasional, sehingga kenaikan upah minimum bisa lebih tinggi.

    “Kenapa sampai 10,5%? Karena pertumbuhan ekonomi yang tadi saya jelaskan itu pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan di setiap provinsi, pertumbuhan ekonominya ada yang lebih tinggi dari nasional. Contoh, Maluku Utara, itu bisa 30%, 6 kali lipatnya, 5 sampai 6 kali lipat,” kata Said Iqbal.

    Pembahasan upah minimum 2026, termasuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) tengah dibahas, di mana Dewan Pengupahan Nasional (DPN) diberi tenggat waktu hingga November 2025. Jika perhitungan kenaikan upah minimum sebesar 10,5% diketok dan diikuti masing-masing pemerintah provinsi (Pemprov) untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) maka kenaikannya cukup signifikan.

    UMK 2026 didasarkan pada angka 10,5%, maka yang tertinggi bukanlah UMP DKI Jakarta, melainkan Kota Bekasi, di mana UMK-nya bisa mencapai Rp 6,29 juta jika kenaikannya mencapai 10,5%. Selain Kota Bekasi, berikutnya ada Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi yang masing-masing bisa mencapai Rp 6,19 juta dan Rp 6,14 juta. Sedangkan Jakarta berada diurutan ke-4 yang mencapai Rp 5,96 juta atau hampir Rp 6 juta.

    Foto: Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Berikut daftar UMK 2026 dari yang terbesar jika berdasarkan kenaikan 10,5%:

    Kota Bekasi Rp6.288.281
    Kab Karawang Rp6.187.550
    Kab Bekasi Rp6.142.159
    Kota Depok Rp5.741.272
    Kota Cilegon Rp5.666.533
    Kota Bogor Rp5.665.221
    Kota Tangerang Rp5.602.027
    Kabupaten Mimika Rp5.531.274
    Kota Batam Rp5.513.508
    Kota Tangerang Selatan Rp5.496.703
    Kota Surabaya Rp5.482.737
    Kabupaten Tangerang Rp5.415.734
    Kabupaten Bogor Rp5.389.318
    Kabupaten Gresik Rp5.385.917
    Kabupaten Sidoarjo Rp5.381.915
    Kabupaten Pasuruan Rp5.377.913
    Kabupaten Serang Rp5.367.375
    Kabupaten Mojokerto Rp5.365.909
    Kabupaten Purwakarta Rp5.295.438

    Sementara itu, beberapa daerah juga memiliki UMK terendah atau terkecil, di mana mayoritas berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jika kenaikannya mencapai 10,5%, maka Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah, yang menjadi UMK terendah di Indonesia, dapat menjadi Rp 2,39 juta jika kenaikannya mencapai 10,5%.

    Berikut daftar UMK 2026 dari yang terendah jika berdasarkan kenaikan 10,5%:

    Kabupaten Banjarnegara Rp2.398.375
    Kabupaten Wonogiri Rp2.409.549
    Kabupaten Sragen Rp2.411.331
    Kota Banjar Rp2.436.253
    Kabupaten Kuningan Rp2.441.518
    Kabupaten Pangandaran Rp2.455.005
    Kabupaten Ciamis Rp2.458.933
    Kabupaten Rembang Rp2.470.966
    Kabupaten Blora Rp2.473.465
    Kabupaten Brebes Rp2.474.980

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]