kab/kota: Solok

  • Cuaca Mulai Membaik, Kesempatan Percepat Penanganan Korban

    Cuaca Mulai Membaik, Kesempatan Percepat Penanganan Korban

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan, cuaca di wilayahnya sudah mulai membaik. Menurut dia, hal ini bisa digunakan untuk mengoptimalkan penanganan korban bencana banjir.

    “Alhamdulillah, cuaca di Sumbar mulai membaik. Langit sudah mulai biru dan matahari sudah kembali tampak. Ini kesempatan untuk mempercepat penanganan di lapangan,” kata dia di Padang, Sabtu 29 November 2025.

    Seperti dilansir Antara, berdasarkan data sementara Posko Terpadu Penanganan Bencana Provinsi Sumbar, sebanyak 85 warga terdampak masih belum ditemukan dan proses pencarian terus berlangsung. Mahyeldi menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi momentum untuk mengoptimalkan upaya pencarian.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan, tetap meningkatkan kewaspadaan meski cuaca sudah lebih baik. Pasalnya, potensi ancaman masih bisa terjadi.

    Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Nova mengatakan banjir luapan danau tersebut sudah terjadi sejak tiga hari terakhir. Sejumlah warga yang bermukim di tepian danau terpaksa mengungsi ke rumah kerabat.

    “Selama saya menetap di sini, ini merupakan bencana banjir yang paling parah. Anehnya, beberapa minggu yang lalu air danau ini sempat surut karena tidak ada turun hujan,” kata dia.

    Di kesempatan lain, Direktur Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Andri Ramdhani menjelaskan Siklon Tropis Senyar mulai melemah setelah bergerak menjauhi wilayah lndonesia dan memasuki daratan Malaysia.

    “Per Jumat (28/11) pukul 06.00 WIB, Ex-Siklon Senyar mengalami pelemahan intensitas seiring masuknya ke daratan Malaysia. Saat ini berada di Selangor dan bergerak ke arah timur-timur laut,” ujar dia.

  • Banjir Longsor di Sumatera, Dompet Dhuafa Bangun Pos Respon Bencana di Sejumlah Titik

    Banjir Longsor di Sumatera, Dompet Dhuafa Bangun Pos Respon Bencana di Sejumlah Titik

    Untuk saat ini pos Sumatera Utara dapat dihubungi, dengan kontak, 0812-6573-9958 (Sulaiman) dan 0858-5669-0189 (Taqi) atau bisa kunjungi kantor Dompet Dhuafa Waspada yang berada di Komplek Kapten muslim Business Point Blok E No. 17 Sei Sikambing Sei 2, Sei Sikambing C. II, Kec. R Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20122.

    Sementara di Sumatera Barat kami bisa hubungi 0813-3766-3223 (Novil) dan 0812-9172-6244 (Erwandi) dan kantor Dompet Dhuafa Singgalang yang berada di Pasar Pagi, Jl. Ir. H. Juanda No.31C, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Bar., Padang Barat, Sumatera Barat 25115. Untuk di Banda Aceh kami bisa – 0811-688-686 (Fauzan) dan 0813-8904-9006 (Barqu), atau kunjungi Dompet Dhuafa Aceh di No.61 C, Jl. Lintas Sumatera Jl. Teuku Imuem, Lamseupeung, Lueng Bata, Banda Aceh City, Aceh 23127.

    Di Sumatera Utara terdapat 2 (dua) titik yakni di Jalan Tarutung-Sibolga, Desa Adiankoting, Kec. Adiankoting, Kab. Tapanuli Utara dengan kontak telpon Angga (0812-6529-1566) dan Masjid Nurul Islam, Jalan Karya Kelurahan Cinta Damai, kecamatan medan Helvetia, Kota Medan dengan kontak telpon 0813-7088-9967 (Azit). Sementara di Sumatera Barat terdapat 3 (tiga) titik terdapat Daerah Kampung Apa, Komplek Perumahan Abi, Kel. Lubuk Minturun, Kec. Kota Tangah, Sumatera Barat dengan kontak yang dihubungi 0853-6654-5405 (Amrul).

    Lalu terdapat di Kampuang Galapuang, Kel. Ulakan, Kec. Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman dengan kontak dihubungi 0838-9707-1337 (Fajri). Serta di Jorong Koto Nagari Sumani, Kecamayan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok dengan kontak hubungi 0852-1544-7664 (Dewa). Sementara di Aceh terdapat di tiga titik yakni di Lueng Mesjid, Pidie Regency, Aceh, dan Jojo, Kec. Mutiara Tim., Kabupaten Pidie, Aceh., dan di Jl. Simpang Tiga, Beurawang, Kec. Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh untuk kontak yang dihubungi 0852-6041-7053 (Mul).

  • Update Banjir Sumatra-Aceh: 174 Korban Jiwa, 79 Orang Hilang

    Update Banjir Sumatra-Aceh: 174 Korban Jiwa, 79 Orang Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bencana banjir yang menerjang Provinsi Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat telah menimbulkan ratusan korban jiwa.

    Kepala BNPB, Suharyanto mengatakan bahwa 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat bencana banjir di ketiga provinsi tersebut.

    Provinsi Sumatra Utara tercatat memiliki korban jiwa terbanyak yakni mencapai 116 korban. Kemudian, korban meninggal akibat bencana di Provinsi Sumatra Barat 23 korban, dan Aceh mencapai 35 korban jiwa.

    Selain 116 korban meninggal dunia, Suharyanto mengatakan masih terdapat 42 orang yang hilang akibat banjir di Sumut.

    Korban tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Tapanuli Utara sebanyak 11 orang, Tapanuli Tengah 51 orang, Tapanuli Selatan 32 orang, Kota Sibolga 17 orang, Humbang Hasundutan 6 orang, Kota Padang Sidempuan 1 orang, serta Pakpak Barat 2 orang. Mandailing Natal tidak melaporkan korban jiwa.

    “Per hari ini kami mendata korban meninggal dunia [di Sumut] 116 dan 42 masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan berkembang terus masih ada titik-titik yang belum ditembus. Yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa,” kata Suharyanto dalam keterangannya dikutip dari laman resmi BNPB, Sabtu (29/11/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan sejumlah titik pengungsian masih dalam proses pendataan di sebagian besar wilayah, kecuali Humbang Hasundutan yang tercatat memiliki 1 titik. Di Mandailing Natal terdapat 8 titik pengungsian dengan jumlah terdampak terbesar berada di Kecamatan Siabu, Muara Batang Gadis, dan Batahan.

    Gangguan infrastruktur turut berdampak pada akses transportasi. Di Tapanuli Selatan, jalur nasional Sidempuan–Sibolga terputus di satu titik, sementara jalur Sipirok–Medan terputus di dua titik.

    Di Mandailing Natal, beberapa ruas jalan seperti Singkuang–Tabuyung dan Bulu Soma–Sopotinjak terputus akibat banjir dan longsor. Upaya pembukaan akses dilakukan melalui pengerahan alat berat.

    Penyaluran logistik telah dilakukan terutama di Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal, termasuk bantuan beras, makanan siap saji, tenda, terpal, serta family kit. Pemerintah pusat juga mengerahkan personel BNPB, TNI/Polri, serta dukungan lintas kementerian/lembaga. Bantuan Presiden berupa alat komunikasi, genset, LCR, kompresor, tenda, dan kebutuhan konsumsi telah disalurkan.

    Dukungan alutsista meliputi pesawat Caravan, helikopter Airbus EC 155 untuk distribusi logistik-peralatan dan alat berat untuk mempercepat pembukaan akses desa terdampak.

    Bencana ini turut mengganggu sistem jaringan telekomunikasi sehingga memicu keterlambatan pendataan, distribusi hingga perkembangan informasi di lapangan. BNPB mendatangkan solusi berupa penyediaan alat penyedia jaringan internet starlink yang sementara ditempatkan di lokasi pengungsian maupun di posko penanganan darurat.

    “Starlink sudah didistribusikan ke pemerintah daerah, baik di titik pengungsian maupun di posko penanganan darurat,” kata Suharyanto.

    Korban di Aceh

    Berikutnya dari Provinsi Aceh, BNPB mencatat 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 luka-luka. Korban terbanyak berasal dari Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Hingga saat ini, pendataan masih berlangsung di sejumlah wilayah seperti Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Utara.

    “Ini akan berkembang terus datanya dan sementara yang terdata ada 35 jiwa yang meninggal dunia,” kata Suharyanto.

    Pengungsian tersebar luas di 20 kabupaten/kota, termasuk 96 titik di Kota Lhokseumawe. Kondisi ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan pusat untuk percepatan distribusi logistik dan layanan dasar.

    “Per sore ini yang mengungsi ada 4.846 KK,” ungkap Suharyanto.

    Akses transportasi di beberapa wilayah Aceh mengalami kerusakan signifikan. Jalur nasional perbatasan Sumut–Aceh terputus akibat longsor. Kerusakan jembatan di Meureudu menyebabkan terhentinya konektivitas Banda Aceh–Lhokseumawe–Aceh Timur–Langsa–Aceh Tamiang.

    Selain itu, sejumlah kabupaten seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah saat ini tidak dapat diakses melalui jalur darat karena kerusakan total pada jalan nasional maupun jembatan. Jalur udara menjadi alternatif utama dengan pemanfaatan Bandara Perintis Gayo Lues dan Bandara Rembele Bener Meriah.

    Untuk menjaga kelancaran komunikasi darurat, perangkat Starlink telah dipasang di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, serta dalam proses mobilisasi ke beberapa wilayah lainnya. Penyaluran logistik dilakukan antara lain di Kota Lhokseumawe berupa beras, mie instan, minyak goreng, telur, gula, diaper, dan obat-obatan.

    Pemerintah pusat mengerahkan 26 personel BNPB serta mengirimkan bantuan Presiden melalui tiga pesawat Hercules yang membawa logistik berupa beras, gula, minyak, mie instan, perangkat komunikasi, tenda, genset, LCR, dan kompresor.

    Korban Banjir di Sumbar

    Berikutnya dari Sumatra Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka-luka yang tersebar di beberapa wilayah seperti Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, serta Pasaman Barat.

    Beberapa wilayah melaporkan titik pengungsian, di antaranya 50 titik di Pesisir Selatan, 3 titik di Kota Padang, dan beberapa titik lain di Kabupaten Solok, Pasaman, dan Tanah Datar. Jumlah total sementara pengungsi ada 3.900 KK.

    “Di Sumatra Barat itu 23 meninggal dunia, 12 hilang dan 4 luka-luka,” ungkap Suharyanto.

    “Pengungsi terdata ada 3.900 KK. Yang terparah ada di Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kota Padang,” imbuhnya.

    Kerusakan juga terjadi pada sarana transportasi, termasuk lima jembatan rusak di Padang Pariaman. Longsor terjadi pada jalur nasional Bukittinggi–Padang di wilayah Padang Panjang serta jalur provinsi di Kabupaten Agam. Sekitar 200 kendaraan sempat terjebak akibat terputusnya jalan di Kecamatan Ampek Koto.

    “Jalur nasional dari Bukittinggi menuju Padang ini ada satu titik longsor di Kota Padang Panjang,” jelas Suharyanto.

    BNPB bersama pemerintah daerah telah menyalurkan logistik darurat di Tanah Datar dan Kota Bukittinggi berupa paket sembako, hygiene kit, kasur lipat, makanan siap saji, dan perlengkapan kebersihan. Bantuan Presiden juga telah tiba berupa alat komunikasi, genset, tenda, LCR, dan bahan makanan siap konsumsi untuk mendukung percepatan penanganan darurat.

    BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, kementerian/lembaga terkait, serta relawan untuk percepatan penanganan darurat, pemulihan akses, distribusi logistik, dan pencarian korban. Informasi lanjutan akan disampaikan secara berkala sesuai perkembangan di lapangan.

  • Menko AHY Bakal Kebut Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera

    Menko AHY Bakal Kebut Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan mempercepat upaya perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    AHY mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memantau langsung perkembangan bencana di sejumlah wilayah tersebut. Beberapa kabupaten dan kota dilaporkan masih lumpuh akibat titik longsor serta terputusnya jalur komunikasi dan distribusi logistik.

    “Dari sekian kabupaten kota yang terdampak, masih banyak titik longsor, putusnya jalur komunikasi dan logistik, serta kebutuhan mendesak untuk mengevakuasi masyarakat dari wilayah berbahaya,” ujar Menko AHY saat ditemui di acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2025 di Jakarta pada Sabtu (29/11/2025).

    Dia menegaskan, prioritas pemerintah saat ini adalah penyelamatan warga, termasuk evakuasi medis. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan tahapan penanganan berjenjang. 

    AHY menuturkan, tahap awal difokuskan pada penanganan darurat. Kemudian, pemerintah akan segera mengirimkan bantuan logistik ke lokasi terdampak yang masih terisolasi.

    Selanjutnya, upaya rekonstruksi dan pembangunan kembali jalur transportasi akan dimulai. “Tahapan pertama tetap tanggap darurat untuk penyelamatan warga. Setelah itu kita memetakan kondisi karena tidak selalu mudah langsung memulai pembangunan,” jelasnya.

    Dalam rangka percepatan pembukaan akses dan perbaikan infrastruktur, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengerahkan alat-alat berat ke lokasi bencana.

    “Kita men-deploy alat-alat berat untuk menangani longsor dan banjir, sekaligus memperbaiki fasilitas-fasilitas yang vital dan esensial,” tegas AHY.

    AHY juga memastikan pengerjaan perbaikan infrastruktur nantinya akan dilakukan secepat mungkin. “Kita sesegera mungkin mengirimkan alat yang diperlukan, material, serta petugas di lapangan agar pekerjaan bisa segera dilakukan,” tutupnya.

    Ratusan Korban Meninggal

    Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengungkapkan ada 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat.  

    Dia menyebut, bencana yang terjadi di Sumatra Utara terdapat 216 korban meninggal dunia dan 42, orang hilang. 

    Korban tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Tapanuli Utara sebanyak 11 orang, Tapanuli Tengah 51 orang, Tapanuli Selatan 32 orang, Kota Sibolga 17 orang, Humbang Hasundutan 6 orang, Kota Padang Sidempuan 1 orang, serta Pakpak Barat 2 orang. Mandailing Natal tidak melaporkan korban jiwa. 

    Kemudian, di Aceh BNPB mencatat 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 luka-luka. Korban terbanyak berasal dari Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. 

    Hingga saat ini, pendataan masih berlangsung di sejumlah wilayah seperti Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Utara. Selanjutnya di Sumatra Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka-luka yang tersebar di beberapa wilayah seperti Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, serta Pasaman Barat. 

    Suharyanto membeberkan sejumlah wilayah melaporkan titik pengungsian, di antaranya 50 titik di Pesisir Selatan, 3 titik di Kota Padang, dan beberapa titik lain di Kabupaten Solok, Pasaman, dan Tanah Datar. Jumlah total sementara pengungsi ada 3.900 KK. 

    “Di Sumatra Barat itu 23 meninggal dunia, 12 hilang dan 4 luka-luka,” ungkap Suharyanto.

  • 41 SPPG di Sumbar Distribusikan 108.029 Paket Makanan untuk Warga Terdampak Bencana Banjir

    41 SPPG di Sumbar Distribusikan 108.029 Paket Makanan untuk Warga Terdampak Bencana Banjir

    Liputan6.com, Jakarta – Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Barat mengubah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi dapur umum. Hal ini ditujukan untuk membantu korban bencana banjir bandang yang melanda sebagian wilayah Sumbar.

    “Sekolah-sekolah penerima manfaat MBG diliburkan akibat terjadi bencana banjir. Karena itu kami kemudian mengalihkan distribusi MBG kepada masyarakat yang terdampak banjir,” kata Ikhsan, Kepala Kantor Regional BGN Sumatera Barat di Padang, hari ini, Sabtu (29/11/2025) pagi.

    Iksan merinci, di Kabupaten Pasaman Barat, ada 3 SPPG yang sudah beroperasi dan telah mendistribusikan 4.135 paket makanan.

    Di Kabupaten Pesisir Selatan, 10 SPPG telah mendistribusikan 22.000 paket makanan. Sedangkan di Kabupaten Tanah Datar 4 SPPG mendistribusikan 14.000 paket makanan.

    “Adapun di Kabupaten Solok dengan 5 SPPG Operasional, sebanyak 15.649 paket makanan telah didistribusikan,” kata Ikhsan.

     

  • Korban Bencana Sumatra 174 Meninggal, Sebagian Jalur Darat Lumpuh

    Korban Bencana Sumatra 174 Meninggal, Sebagian Jalur Darat Lumpuh

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengungkapkan ada 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat. 

    Dia menyebut, bencana yang terjadi di Sumatra Utara terdapat 216 korban meninggal dunia dan 42, orang hilang.

    Korban tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Tapanuli Utara sebanyak 11 orang, Tapanuli Tengah 51 orang, Tapanuli Selatan 32 orang, Kota Sibolga 17 orang, Humbang Hasundutan 6 orang, Kota Padang Sidempuan 1 orang, serta Pakpak Barat 2 orang. Mandailing Natal tidak melaporkan korban jiwa.

    “Per hari ini kami mendata korban meninggal dunia 116 dan 42 masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan berkembang terus masih ada titik-titik yang belum ditembus. Yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa,” ungkap Suharyanto, dikutip Sabtu (29/11/2025).

    Suharyanto mengatakan, bencana ini mengakibatkan gangguan infrastruktur secara massal. Misalnya di Tapanuli Selatan, jalur nasional Sidempuan–Sibolga terputus di satu titik, sementara jalur Sipirok–Medan terputus di dua titik.

    Di Mandailing Natal, beberapa ruas jalan seperti Singkuang–Tabuyung dan Bulu Soma–Sopotinjak terputus akibat banjir dan longsor. Dia menyampaikan alat berat telah dikerahkan untuk pembukaan akses

    Tak hanya itu, sistem jaringan komunikasi turut terdampak yang mengakibatkan keterlambatan pendataan, distribusi hingga perkembangan informasi lainnya. Sebagai solusi, pihaknya menyediakan Starlink yang didistribusikan ke pemerintah daerah, lokasi pengungsian dan posko penanganan darurat.

    Sejumlah titik pengungsian masih dalam proses pendataan di sebagian besar wilayah, kecuali Humbang Hasundutan yang tercatat memiliki 1 titik. Di Mandailing Natal terdapat 8 titik pengungsian dengan jumlah terdampak terbesar berada di Kecamatan Siabu, Muara Batang Gadis, dan Batahan.

    Penyaluran logistik telah dilakukan terutama di Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal, termasuk bantuan beras, makanan siap saji, tenda, terpal, serta family kit. Pemerintah pusat juga mengerahkan personel BNPB, TNI/Polri, serta dukungan lintas kementerian/lembaga.

    Lebih lanjut, bantuan Presiden berupa alat komunikasi, genset, LCR, kompresor, tenda, dan kebutuhan konsumsi telah disalurkan. Dukungan alutsista meliputi pesawat Caravan, helikopter Airbus EC 155 untuk distribusi logistik-peralatan dan alat berat untuk mempercepat pembukaan akses desa terdampak.

    *Korban Meninggal Dunia di Aceh 35 Orang*

    Di Aceh BNPB mencatat 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 luka-luka. Korban terbanyak berasal dari Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Hingga saat ini, pendataan masih berlangsung di sejumlah wilayah seperti Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Utara.

    “Ini akan berkembang terus datanya. Dan sementara yang terdata ada 35 jiwa yang meninggal dunia,” kata Suharyanto.

    Suharyanto mengatakan bahwa lokasi pengungsian tersebar di 20 kabupaten/kota termasuk 96 titik di Kota Lhokseumawe. Kondisi ini menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan pusat untuk percepatan distribusi logistik dan layanan dasar.

    “Per sore ini yang mengungsi ada 4.846 KK,” ungkap Suharyanto.

    Sama seperti Sumatra, jalur akses transportasi juga terdampak di Jalur nasional perbatasan Sumut–Aceh terputus akibat longsor. 

    Kemudian kerusakan jembatan di Meureud sehingga terhentinya konektivitas Banda Aceh–Lhokseumawe–Aceh Timur–Langsa–Aceh Tamiang. Sejumlah kabupaten seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah hingga saat ini tidak dapat diakses melalui jalur darat karena kerusakan total pada jalan nasional maupun jembatan. 

    Alhasil, transportasi jalur udara menjadi alternatif utama melalui Bandara Perintis Gayo Lues dan Bandara Rembele Bener Meriah.

    Suharyanto menuturkan, BNPB juga memasang Starlink guna mendukung komunikasi antar petugas. Perangkat dipasang 

    Di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Nantinya pemasangan Starlink dilakukan di beberapa titik lainnya.

    Lalu, penyaluran logistik dilakukan antara lain di Kota Lhokseumawe berupa beras, mie instan, minyak goreng, telur, gula, diaper, dan obat-obatan. Pemerintah pusat mengerahkan 26 personel BNPB serta mengirimkan bantuan Presiden melalui tiga pesawat Hercules yang membawa logistik berupa beras, gula, minyak, mie instan, perangkat komunikasi, tenda, genset, LCR, dan kompresor.

    *Sumatra Barat, 23 Meninggal Dunia*

    Selanjutnya di Sumatra Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka-luka yang tersebar di beberapa wilayah seperti Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, serta Pasaman Barat.

    Suharyanto mebeberkan sejumlah wilayah melaporkan titik pengungsian, di antaranya 50 titik di Pesisir Selatan, 3 titik di Kota Padang, dan beberapa titik lain di Kabupaten Solok, Pasaman, dan Tanah Datar. Jumlah total sementara pengungsi ada 3.900 KK.

    “Di Sumatra Barat itu 23 meninggal dunia, 12 hilang dan 4 luka-luka,” ungkap Suharyanto.

    Terdapat 3.900 KK yang terdata mengungsi, di mana lokasi yang mengalami dampak terbesar di Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kota Padang.

    Di Sumatra Barat, akses jalan yang terdampak diantaranya di lima jembatan rusak di Padang Pariaman. Longsor terjadi pada jalur nasional Bukittinggi–Padang di wilayah Padang Panjang serta jalur provinsi di Kabupaten Agam. 

    Adapun Sekitar 200 kendaraan sempat terjebak akibat terputusnya jalan di Kecamatan Ampek Koto. BNPB terus melakukan koordinasi dengan polisi/TNI dan stakeholder terkait untuk menyelesaikan bencana alam ini.

  • Aspal Retak, Jalan Terbelah hingga Jembatan Putus

    Aspal Retak, Jalan Terbelah hingga Jembatan Putus

    Sementara itu di Sumatera Barat, dampak bencana tercatat lebih meluas hingga mencakup 13–14 kabupaten/kota. Daerah terdampak meliputi Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Solok, Kota Pariaman, Pasaman Barat, Bukittinggi, serta beberapa kota/kabupaten lain yang juga mengalami banjir, longsor, hingga kerusakan infrastruktur.

    Banyak rumah warga terendam, akses jalan terputus, dan sejumlah fasilitas publik rusak akibat intensitas hujan ekstrem. Pemerintah Provinsi Sumbar telah menetapkan status tanggap darurat mengingat cakupan bencana yang sangat luas.

    Terpisah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi di antaranya pembersihan material, akses komunikasi dan perbaikan darurat infrastrutkur vital.

    “Titik longsor di badan jalan yang amblas, pohon tumbang di beberapa kabupaten dan kota,” terang Vasko.

    Di Sumatera Utara, bencana terjadi serentak di sejumlah wilayah seperti Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

    Derasnya hujan memicu banjir bandang hingga longsor yang merusak jembatan, menghambat akses jalan, dan menyebabkan ribuan warga harus mengungsi. Pemerintah Provinsi Sumut juga telah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan.

     

  • Pemerintah Diminta Tetapkan Darurat Bencana Nasional Terkait Banjir-Longsor di Sumatera
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 November 2025

    Pemerintah Diminta Tetapkan Darurat Bencana Nasional Terkait Banjir-Longsor di Sumatera Nasional 28 November 2025

    Pemerintah Diminta Tetapkan Darurat Bencana Nasional Terkait Banjir-Longsor di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera telah memakan banyak korban.
    Hingga Jumat (28/11/2025) sore, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 174 orang meninggal dunia dan 12.546 kepala keluarga (KK) mengungsi.
    Melihat tingginya angka korban dan luasnya wilayah terdampak, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah menetapkan
    status darurat
    bencana nasional.
    Peningkatan status dinilai penting untuk mempercepat penanganan dan memobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga.
    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, bencana yang terjadi sudah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani.
    “DPR juga mengusulkan ini (status darurat) bencana nasional, tidak lagi bencana kabupaten, tidak bencana provinsi. Cukup luar biasa sebetulnya,” kata Marwan, saat dihubungi, Jumat.
    Marwan mengakui banjir di sebagian wilayah memang mulai surut dan cuaca per hari ini sudah membaik.
    Namun, masih banyak warga yang belum dapat dievakuasi karena jalan terputus akibat material longsor.
    “Ini saya kira kategori bencananya sudah bisa disebut berskala nasional. Kalau sudah berskala nasional, lintas kementerian lembaga ayo sama-sama, karena memang tidak tertangani oleh satu pihak saja,” ucap dia.
    Desakan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda.
    Menurut dia, bencana yang meliputi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat telah memenuhi indikator penetapan status bencana nasional.
    Indikator yang dimaksud Huda antara lain cakupan wilayah, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi.
    “Kami mendesak agar ada peningkatan status bencana di Pulau Sumatera bagian Utara menjadi bencana nasional,” kata Huda.
    “Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi NAD sudah layak dinyatakan sebagai bencana nasional,” sambung dia.
    Huda menilai, penetapan status nasional akan memudahkan pengerahan anggaran, logistik, personel SAR, dan relawan.
    Selain itu, koordinasi antar-lembaga dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
    “Penetapan status bencana nasional ini juga akan memudahkan proses koordinasi dalam proses tanggapan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi,” ujar dia.
    Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menilai, kerusakan ekosistem menjadi pemicu utama meluasnya dampak bencana.
    Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh menghindari tanggung jawab dengan berlindung di balik status darurat bencana yang ditetapkan di tingkat pemerintah daerah.
    “Jangan sampai pemerintah pusat berlindung di balik istilah ‘bencana daerah’ untuk menghindari tanggung jawab terhadap kegagalan tata kelola lingkungan jangka panjang. Negara harus hadir di garda terdepan,” kata Dini, kepada Kompas.com.
    Dini menegaskan, banjir dan longsor di sebagian Pulau Sumatera adalah alarm krisis ekologis akibat pembiaran alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan resapan.
    “Bencana ini adalah alarm keras tentang krisis ekologis akibat pembiaran alih fungsi lahan dan deforestasi di kawasan resapan,” ucap dia.
    Dengan penetapan status darurat bencana nasional, dia menilai Presiden Prabowo Subianto akan memiliki legitimasi politik untuk mengambil langkah korektif terhadap kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan.
    “Status nasional akan memberikan legitimasi politik kepada Presiden untuk melakukan langkah korektif, seperti audit lingkungan, moratorium izin, hingga penegakan hukum terhadap perusak kawasan hulu yang memicu bencana berulang,” kata Dini.
    BNPB mencatat Sumatera Utara menjadi provinsi dengan korban terbanyak.
    Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa data terkini yang masih berkembang karena sejumlah wilayah belum dapat dijangkau.
    “Untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara, korban meninggal dunia ada 116 jiwa, kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian,” ujar Suharyanto, dalam konferensi pers daring, Jumat.
    Pengungsi di Sumut tercatat mencapai 3.840 KK.
    Sementara itu, di Aceh terdapat 35 orang meninggal, 25 orang hilang, dan 8 warga luka-luka.
    Wilayah terdampak di Aceh pun masih banyak yang terisolasi.
    “Ada beberapa kabupaten/kota yang masih terputus… Ini masih belum bisa tembus,” ujar Suharyanto.
    Untuk jumlah pengungsi di Aceh mencapai 4.846 KK.
    Di Sumatera Barat, tercatat 23 orang meninggal, 12 orang hilang, dan 4 orang luka-luka.
    Pengungsi mencapai 3.900 KK dan banyak berada di Padang Pariaman dan Kota Solok.
    “Kalau dibandingkan dengan skala bencananya, misalnya Sumatera Barat sendirian, ya ini sangat-sangat besar dan sangat masif,” kata Suharyanto.
    Suharyanto menekankan, upaya pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan.
    Tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, serta relawan terus membuka akses jalan yang masih tertutup longsor untuk menjangkau lokasi terdampak.
    BNPB juga memastikan bahwa pendataan akan terus dilakukan hingga seluruh wilayah dapat diakses dan semua korban yang dilaporkan hilang ditemukan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Update Terbaru Longsor dan Banjir Bandang di Wilayah Sumut, Sumbar, dan Aceh

    Update Terbaru Longsor dan Banjir Bandang di Wilayah Sumut, Sumbar, dan Aceh

    Bencana ini melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatera, mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Sumatera Utara, daerah terdampak meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Nias, Kota Gunung Sitoli, Langkat, Kota Medan, Padangsidempuan, dan Serdang Bedagai. Sementara itu, di Sumatera Barat, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Pasaman Barat, Bukittinggi, Kota Solok, Padang Panjang, Limapuluh Kota, dan Pasaman turut merasakan dampaknya. Di Aceh, bencana terjadi di Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Subulussalam, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, dan Aceh Selatan.

    Kondisi geografis yang beragam, mulai dari lereng perbukitan yang rawan longsor hingga dataran rendah dan pesisir yang rentan banjir, memperparah dampak bencana. Banyak permukiman warga yang berada di bantaran sungai atau kaki bukit menjadi sasaran utama terjangan air dan material longsor. Gangguan jaringan telekomunikasi dan akses jalan yang terputus membuat beberapa daerah terisolasi, menyulitkan upaya evakuasi dan penyaluran bantuan.

  • Pemerintah Kerahkan Banyak Alat Berat Tangani Bajir & Longsor di Aceh-Sumbar

    Pemerintah Kerahkan Banyak Alat Berat Tangani Bajir & Longsor di Aceh-Sumbar

    Jakarta

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah melakukan berbagai upaya penanganan bencana longsor dan banjir di Aceh dan Sumatra Barat (Sumbar). Sejumlah alat berat turut dikerahkan untuk mempercepat proses penanganan bencana.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dirinya telah menginstruksikan seluruh unit teknis Kementerian untuk turun langsung ke lapangan dan memastikan penanganan darurat berlangsung secepat mungkin. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.

    “Kementerian PU telah menginstruksikan seluruh Balai yang ada di Sumatera Barat untuk bergerak cepat dan hadir di lokasi. Fokus kita adalah membuka kembali akses utama, memastikan fungsi infrastruktur air baku dan drainase, serta memberikan dukungan fasilitas dasar bagi masyarakat. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” kata Dody dalam keterangan resminya, Jumat (28/11/2025).

    Ia menegaskan pemerintah akan terus hadir hingga seluruh infrastruktur yang terdampak pulih kembali. Setelah tahap tanggap darurat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dipersiapkan sesuai kebutuhan teknis di lapangan.

    “Kementerian PU memastikan seluruh infrastruktur yang rusak akan mendapatkan penanganan sesuai dengan kebutuhan teknis. Pemerintah hadir sepenuhnya untuk memastikan masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan aman,” tegas Dody.

    Penanganan Bencana di Aceh

    Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Aceh, Kementerian PU telah menurunkan cukup banyak alat berat untuk membuka dan memulihkan akses masyarakat di sejumlah titik bencana.

    Dalam hal ini sebanyak 31 unit alat berat telah dimobilisasi BPJN Aceh, Kementerian PU di lapangan melalui tiga wilayah kerja, yakni Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) I meliputi Loader 2 unit, Excavator 4 unit, Trado 1 unit, dan Dump truck 10 unit.

    Selanjutnya PJN II berupa Loader 3 unit dan Backhoe loader 1 unit serta PJN III meliputi Loader 3 unit, Dump truck 3 unit, Excavator 1 unit, Grader 1 unit, Crane 1 unit, dan mobil Pick up 1 unit.

    Berdasarkan koordinasi terbaru dengan BPBD di beberapa kabupaten, Kementerian PU menerima usulan dukungan peralatan untuk titik-titik penanganan prioritas seperti 1 unit alat berat tambahan akan dikerahkan hari ini Jumat (28/11) untuk pembersihan lumpur dan sampah banjir di Aceh Tenggara.

    Dua unit alat berat juga sudah berada di lokasi bencana Kabupaten Pidie Jaya yang dimobilisasi oleh BWS Sumatera I. Pemda melalui BPBD akan menyampaikan titik lanjutan yang perlu ditangani oleh BBWS.

    Kemudian, menindaklanjuti permintaan Kepala Dinas PU Aceh Barat, Kementerian PU akan mengerahkan 1 unit alat berat tambahan dari mitra kerja terdekat untuk mendukung percepatan penanganan banjir di Aceh Barat.

    Alat-alat berat ini diketahui sudah berada di sejumlah lokasi terdampak bencana dan tengah melakukan penanganan dengan fokus pembersihan material longsoran, normalisasi saluran drainase, penanganan titik rawan, dan memastikan kelancaran arus lalu lintas.

    Penanganan Bencana di Sumbar

    Di Sumatra Barat, material longsor yang menutup badan jalan di ruas nasional Padang-Bukittinggi menjadi salah satu dampak paling signifikan dari cuaca ekstrem tersebut. Kondisi ini terjadi di kawasan Lembah Anai sempat membuat jalur tersebut tidak dapat dilalui.

    “Akses jalan Padang-Bukittinggi terputus imbas tanah longsor di daerah Lembah Anai. Longsor tersebut menutup jalan sehingga tidak dapat dilewati. Saat ini sedang kita lakukan penanganan dan pembersihan. Semalam ada satu titik yang sudah kita tangani, tetapi pagi tadi longsor lagi dan ada beberapa tambahan titik lokasi,” ungkap Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi.

    Kemudian dalam laporan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V juga menunjukkan intensitas hujan sangat tinggi, di antaranya mencapai 212 mm/hari di DAS Anai. Sehingga, menyebabkan luapan sungai, banjir, sedimentasi, dan longsor di Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Solok, Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat.

    Kepala BWS Sumatera V, Naryo Widodo, menjelaskan sejumlah intake PDAM juga terganggu akibat penumpukan sedimen, rumah dan lahan pertanian tergenang, serta akses permukiman dan fasilitas umum terdampak. Untuk itu pihaknya menerjunkan alat berat dan bantuan teknis ke berbagai lokasi terdampak.

    “BWS Sumatera V telah mengirimkan beberapa unit alat berat termasuk excavator long arm untuk menangani sedimen pada intake PDAM di Sungai/Batang Kuranji serta mengirimkan bantuan bronjong ke daerah Solok dan Tanah Datar. Kami juga menyiapkan penanganan lanjutan berupa normalisasi sungai, pembentukan alur, serta usulan pembangunan struktur pengendali banjir sesuai masterplan yang sudah tersedia,” jelas Naryo.

    Selain pemulihan akses dan pengamanan infrastruktur sungai, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat juga memberikan dukungan berupa sarana prasarana dasar bagi masyarakat terdampak.

    Kepala BPBPK Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, menyampaikan dua unit toilet portable telah disiapkan di lokasi terdampak, sementara dua unit hunian umum (HU) dikirimkan ke SMP 44 Kecamatan Pauh, Kota Padang, yang saat ini difungsikan sebagai tempat penampungan sementara.

    (fdl/fdl)