Xcloud.id

kab/kota: Solok

  • Daftar Wilayah di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang Masih Terisolasi

    Daftar Wilayah di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang Masih Terisolasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkap sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terisolasi akibat dampak banjir bandang dan longsor.

    Data tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam. Lantas, daerah mana saja yang disebut masih terisolasi?

    Wilayah yang masih terisolasi

    Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian serta lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Suharyanto melaporkan bahwa masih terdapat area yang belum dapat dijangkau akibat dampak banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di antaranya:

    1. Provinsi Aceh

    Untuk wilayah Aceh, Suharyanto menjelaskan bahwa Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah masih berada dalam kondisi terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor.

    “Kemudian kami laporkan per provinsi, Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh, kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada dua kabupaten di Aceh ini, adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah, Bapak Presiden,” kata Suharyanto, dikutip dari siaran langsung Sekretariat Presiden, Minggu (7/12/2025).

    Ia menambahkan bahwa ratusan gampong atau kelurahan juga terdampak di dua kabupaten tersebut. “Untuk Bener Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan,” ujar Suharyanto, menggambarkan luasnya cakupan wilayah yang terkena dampak banjir dan longsor.

    Meski begitu, kondisi di Aceh Tamiang yang sebelumnya sangat terisolasi disebut sudah mulai membaik. Wilayah tersebut kini dilaporkan sudah dapat kembali menerima distribusi bantuan melalui jalur darat, sehingga akses logistik dapat berjalan lebih lancar dibanding beberapa hari sebelumnya.

    2. Provinsi Sumatera Utara

    Untuk wilayah Sumatera Utara, Suharyanto menyampaikan bahwa masih ada dua kabupaten yang berada dalam kondisi terisolir, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara.

    “Sumatera Utara yang masih terisolir tinggal dua kabupaten. Dari 18 kota yang terdampak, 7 desa terisolir. Ini Humbang Hasundutan, satu kecamatan. Dan Tapanuli Utara ada 7 kecamatan,” ujar Suharyanto.

    Ia kemudian menambahkan rincian lebih lanjut terkait kondisi akses wilayah tersebut. “Tapanuli Utara yang dua kabupaten/kota yang masih tadi dikatakan terisolir, ini ada dua kecamatan. Humbang Hasundutan ada enam kecamatan. Ini semuanya juga sudah didistribusikan logistik lewat udara,” sambungnya.

    Sementara itu, upaya pemerintah untuk membuka akses jalan dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah melalui Sibolga terus dipercepat.

    Suharyanto melaporkan bahwa jalur tersebut masih terputus di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun akses jalan dari Tapanuli Selatan menuju Mandailing Natal belum dapat dilalui kendaraan roda empat, meski sepeda motor sudah bisa melewati jalur tersebut.

    3. Provinsi Sumatera Barat

    Sedangkan di Sumatera Barat, Suharyanto melaporkan bahwa masih ada wilayah terisolasi yang berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan.

    “Dua kabupaten yang masih penanganan khusus. Agam, ada beberapa kecamatan dan lima nagari yang masih terisolasi. Dan Pesisir Selatan, ada satu kecamatan dan tiga nagari yang terisolasi,” ujar Suharyanto.

    Meski begitu, ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan tetap berjalan untuk daerah yang belum dapat diakses sepenuhnya tersebut.

    “Kemudian juga untuk daerah terdampak, dua kabupaten ini, Pesisir Selatan dan Agam, ada beberapa nagari yang masih terisolasi. Ini pun kami sudah drop logistik secara terus-menerus, di Pesisir Selatan masih lewat udara,” kata Suharyanto.

    Dampak Kerusakan di Tiga Provinsi

    Bencana banjir dan longsor di Aceh telah menimbulkan kerusakan masif pada hunian dan infrastruktur vital. Data resmi menyebutkan bahwa sebanyak 77.049 rumah rusak terdampak, memaksa ratusan ribu warga mengungsi.

    Selain rumah, fasilitas umum seperti sekolah, kantor pemerintahan, dan tempat ibadah juga terdampak, serta 302 titik jalan dan belasan jembatan dilaporkan rusak, sehingga akses antardesa dan antarkabupaten sangat terganggu.

    Kemudian, banjir, banjir bandang, dan longsor di Sumatera Utara memengaruhi puluhan kecamatan di berbagai kabupaten dan kota, dengan kerusakan tersebar mulai dari Langkat, Medan, Deliserdang, Binjai, Tanjungbalai, hingga Tapanuli bagian selatan dan utara.

    Ribuan rumah terdampak, fasilitas umum rusak, serta sejumlah jembatan dan ruas jalan putus sehingga menghambat mobilitas warga. Kabupaten Langkat melaporkan lebih dari empat ribu jiwa terdampak, sementara Medan mencatat puluhan kelurahan terendam.

    Kerusakan serupa terjadi di Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu, Mandailing Natal, hingga Padang Lawas, dengan total akumulasi warga terdampak mencapai puluhan ribu jiwa dan sejumlah titik desa terisolasi akibat akses yang terputus.

    Di Sumatera Barat, bencana banjir dan longsor merusak kawasan yang tersebar di banyak kabupaten, termasuk Agam, Pasaman Barat, Bukittinggi, Solok, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, hingga Pesisir Selatan. Ribuan rumah terendam, ratusan warga mengungsi, serta puluhan fasilitas publik dan lahan pertanian mengalami kerusakan.

    Banyak jalan utama putus akibat tumpukan material longsor, terutama di wilayah hulu yang memiliki kontur curam, sehingga pendistribusian bantuan mengalami hambatan.

    Beberapa kabupaten, seperti Limapuluh Kota dan Kepulauan Mentawai, juga mencatat kerusakan signifikan pada jembatan, jaringan air bersih, serta pemukiman warga, memperlihatkan skala kerusakan yang luas di seluruh provinsi.

  • Update Bencana di Sumatra-Aceh: 921 Meninggal Dunia, 392 Hilang

    Update Bencana di Sumatra-Aceh: 921 Meninggal Dunia, 392 Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data korban bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Melansir gis.bnpb.go.id, data per Minggu (08/11/2025), korban jiwa menjadi 921 orang, korban hilang menjadi 392 orang, dan 5 ribu orang luka-luka.

    Secara rinci, di Sumatra Utara korban jiwa menjadi 329 orang, 82 orang hilang, dan 647 orang luka-luka. Berdasarkan kabupaten/kota, korban jiwa di Tapanuli Tengah sebanyak 102 orang, Tapanuli Selatan 85 orang, Kota Sibolga 53 orang, Tapanuli Utara 35 orang, Deli Serdang 17 orang, Kota Medan, 12 orang, Langkat 11 orang, dan Humbang Hasundutan 9 orang.

    Sedangkan dari jumlah pengungsi di Tapanuli Tengah mencapai 18,3 ribu, Langkah 11,4 ribu, Tapanuli Selatan 7,2 ribu, Kota Sibolga 4,3 ribu, dan Humbang Hasundutan 2,3 ribu.

    Di Sumatra Barat, korban jiwa di Agam menjadi 170 orang, Padang Pariaman 21 orang, Kota Padang Panjang 20 orang, Kota Padang 11 orang, dan Pariaman Barat 4 orang.

    Berdasarkan jumlah pengungsi, di Tanah Dasar sebanyak 4,8 ribu jiwa, Pariaman Barat 4,6 ribu jiwa, Pesisir Selatan 2,7 ribu jiwa, dan Solok 2,6 ribu jiwa.

    Di Aceh, korban jiwa menjadi 366 orang, hilang sebanyak 96 orang, dan 4,3 ribu luka-luka. Berdasarkan kabupaten/kota, korban jiwa di Aceh Utara menjadi 128 orang, Aceh Tamiang 57 orang, Aceh Timur 47 orang, Bener Meriah 34 orang, Pidie Jaya 27 orang, Aceh Tengah 23 orang, Bireun 20 orang, Aceh Tenggara 14 orang, Kota Langsa 5 orang, Gayo Lues, 4 orang, dan Kota Lhokseumawe 4 orang.

    Dari sisi jumlah pengungsi di Aceh Utara sebanyak 316,6 ribu jiwa, Aceh Tamiang 262,1 ribu jiwa, Aceh Timur 180 ribu jiwa, Bener Meriah 38,7 ribu jiwa, Pidie 25,8 ribu jiwa, Pidie Jaya 20,1 ribu jiwa, Kota Lhokseumawe 19,6 ribu jiwa, Gayo Lues 14,5 ribu jiwa, Aceh Tengah 13 ribu jiwa, Nagan Raya 8,1 ribu jiwa, dan Aceh Tenggara 5,6 ribu jiwa.

    Kementerian/lembaga dan stakeholder terkait terus menyalurkan bantuan logistik yang didominasi menggunakan jalur udara. Bantuan ini meliputi makanan, air bersih, popok, selimut, obat-obatan, beras, tenda, hingga matras.

    Pasokan bahan bakar minyak pun mulai disuplai melalui jalur darat. Kementerian ESDM mengeluarkan pengecualian penggunaan barcode bagi wilayah yang terdampak.

    Perbaikan listrik juga tengah dilakukan oleh PLN. Selain itu, pemerintah memberikan router Starlink agar akses komunikasi berjalan optimal. 

  • Sistem Kelistrikan Sumbar Pulih 100% Pascabencana Banjir

    Sistem Kelistrikan Sumbar Pulih 100% Pascabencana Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) berhasil memulihkan 100% kelistrikan di Sumatra Barat pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir November lalu.

    Listrik wilayah Sumatra Barat pulih 100% setelah Kabupaten Agam sebagai wilayah terdampak terakhir berhasil dinyalakan pada Jumat (5/12/2025).

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, hadirnya listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Maka, pihaknya berupaya merampungkan proses pemulihan kelistrikan pascabencana di wilayah Sumatra Barat.

    Dia menyebut, seluruh personel bekerja 24 jam di lapangan untuk memastikan semua titik terdampak mendapatkan suplai listrik kembali.

    “Alhamdulillah, saat ini pasokan listrik Sumatra Barat telah pulih 100%. Semoga ini semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya serta mengoptimalkan layanan publik,” ucap Darmawan melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).

    Darmawan juga menyampaikan, pemulihan cepat yang dikerjakan tak lepas dari kolaborasi erat berbagai pihak. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat krusial dalam proses penormalan kelistrikan Sumatra Barat.

    “Kami menyaksikan bagaimana semangat gotong royong benar-benar hidup. Pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan tim PLN bergerak sebagai satu tubuh. Ini merupakan misi kemanusiaan untuk mengembalikan terang pasca bencana di Sumatra Barat,” ujarnya.

    Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim menyampaikan, proses pemulihan di berbagai lokasi terdampak, seperti Agam, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Dharmasraya, Sawah Lunto, Pasaman Timur, Solok, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Solok Selatan, dan Kota Padang memiliki tantangan yang besar.

    Menurutnya, penanganan tersebut memerlukan langkah teknis yang kompleks akibat terputusnya akses sejumlah lokasi jaringan listrik tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR) dan gardu distribusi terdampak.

    “Petugas kami bersama TNI, Polri, dan masyarakat menembus jalur terjal, membawa peralatan berat secara manual, dan bekerja hingga malam hari karena akses ke titik-titik lokasi yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki,” tutur Ajrun.

    Dia menyebut, untuk memulihkan kondisi kelistrikan Sumatra Barat, pihaknya membangun kembali beberapa tiang jaringan listrik dan gardu trafo distribusi pada sejumlah daerah terdampak.

    “Dalam pemulihan ini, PLN berhasil memasang 619 tiang JTM dan JTR, serta 30,95 kilometer sirkuit (kms) kabel listrik pengganti untuk memastikan suplai listrik untuk masyarakat kembali normal,” katanya.

    Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi langkah cepat PLN dan kolaborasi lintas sektor dalam pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak bencana. Dengan pulihnya kelistrikan di Sumatra Barat, aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan normal.

    “Kami mengapresiasi dedikasi petugas PLN dan seluruh pihak yang bekerja tanpa henti untuk memulihkan kembali listrik di wilayah-wilayah terdampak banjir dan tanah longsor, meski kondisi medan yang sangat berat. Insyaallah listrik sudah bisa dinikmati oleh masyarakat dan aktivitas bisa berjalan seperti biasa,” ucap Mahyeldi. 

  • Pascabencana di Sumbar, PLN Berhasil Pulihkan 100% Sistem Kelistrikan

    Pascabencana di Sumbar, PLN Berhasil Pulihkan 100% Sistem Kelistrikan

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) berhasil memulihkan sistem kelistrikan Sumatera Barat (Sumbar) pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi akhir November lalu. Dengan pulihnya kelistrikan di Sumbar aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan normal.

    Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi atas langkah cepat PLN dan kolaborasi lintas sektor dalam pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak bencana.

    “Kami mengapresiasi dedikasi petugas PLN dan seluruh pihak yang bekerja tanpa henti untuk memulihkan kembali listrik di wilayah-wilayah terdampak banjir dan tanah longsor, meski kondisi medan yang sangat berat. Insyaallah listrik sudah bisa dinikmati oleh masyarakat dan aktivitas bisa berjalan seperti biasa,” ucap Mahyeldi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025).

    Berkat kerja keras tim di lapangan, listrik wilayah Sumbar pulih 100% setelah Kabupaten Agam sebagai wilayah terdampak terakhir berhasil dinyalakan pada Jumat (5/12) pukul 17:53 WIB.

    Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo menegaskan hadirnya listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Maka sejak awal, pihaknya all out untuk merampungkan proses pemulihan kelistrikan pascabencana di wilayah Sumbar.

    “Sesuai arahan Pemerintah, melalui Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Pak Bahlil Lahadalia, seluruh personel bekerja 24 jam penuh di lapangan untuk memastikan semua titik terdampak mendapatkan suplai listrik kembali. Alhamdulillah, saat ini pasokan listrik Sumatra Barat telah pulih 100%,” ucap Darmawan.

    “Semoga ini semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya serta mengoptimalkan layanan publik,” sambungnya.

    Darmawan juga menyampaikan pemulihan cepat yang dikerjakan tak lepas dari kolaborasi erat berbagai pihak. Menurut Darmawan, sinergi Pemerintah Daerah (Pemda), TNI, Polri, dan masyarakat sangat krusial dalam proses penormalan kelistrikan Sumbar.

    “Kami menyaksikan bagaimana semangat gotong royong benar-benar hidup. Pemerintah Daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan tim PLN bergerak sebagai satu tubuh. Ini merupakan misi kemanusiaan untuk mengembalikan terang pascabencana di Sumatera Barat,” ujar Darmawan.

    Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar Ajrun Karim menyampaikan proses pemulihan di berbagai lokasi terdampak, seperti Agam, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Dharmasraya, Sawah Lunto, Pasaman Timur, Solok, Pesisir Selatan, Padang Panjang, Solok Selatan, dan Kota Padang memiliki tantangan yang besar.

    Menurut Ajrun, penanganan tersebut memerlukan langkah teknis yang kompleks akibat terputusnya akses sejumlah lokasi jaringan listrik tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR) dan gardu distribusi terdampak.

    “Petugas kami bersama TNI, Polri, dan masyarakat menembus jalur terjal, membawa peralatan berat secara manual, dan bekerja hingga malam hari karena akses ke titik-titik lokasi yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki,” ujar Ajrun.

    Ajrun melanjutkan untuk memulihkan kondisi kelistrikan Sumbar pihaknya membangun kembali beberapa tiang jaringan listrik dan gardu trafo distribusi pada sejumlah daerah terdampak.

    “Dalam pemulihan ini, PLN berhasil memasang 619 tiang JTM dan JTR, serta 30,95 kilometer sirkuit (kms) kabel listrik pengganti untuk memastikan suplai listrik untuk masyarakat kembali normal,” pungkasnya.

    Informasi lainnya tentang PT PLN (Persero) yang saat ini di bawah Danantara Indonesia bisa diakses di link ini https://www.danantaraindonesia.co.id/

    (anl/ega)

  • Jaringan Listrik Sumbar Terdampak Bencana Pulih, 100 Persen Sudah Menyala

    Jaringan Listrik Sumbar Terdampak Bencana Pulih, 100 Persen Sudah Menyala

    Liputan6.com, Jakarta – – Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB), Abdul Muhari mengatakan infrastruktur listrik wilayah di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang terdampak bencana telah berfungsi seratus persen. Infrastruktur listrik dinyatakan pulih pada Jumat (5/12/2025).  

    Dia mengatakan, pemulihan jaringan listrik tersebut berada di 19 kabupaten dan kota di wilayah Sumbar. Satu wilayah terakhir yang menyala berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

    “Petugas bekerja keras untuk mengoptimalkan pemulihan jaringan listrik. Pasokan PLN berhasil memulihkan 99,8 persen kelistrikan sejak Senin kemarin 1 Desember 2025,” kata Abdul dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025). 

    Ia merinci, sebanyak 19 kabupaten dan kota yang sudah dipulihkan jaringan listriknya, yaitu Kota Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto, Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar dan Agam.

    Sementara itu, penanganan darurat untuk jalan dan jembatan terus dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinas terkait di daerah. Dia menyebut, merujuk data hingga Jumat 5 Desember 2025 terdapat sejumlah titik di Sumbar yang terdampak banjir dan tanah longsor. 

    “Dampak terhadap infrastruktur jalan dan jembatan mencakup 30 ruas jalan nasional dan 12 jembatan nasional. Jalan terdampak longsor di 63 titik, sedangkan terdampak banjir di 32 titik,” jelasnya. 

    Misteri gelondongan kayu yang terbawa hanyut dalam bencana banjir bandang di Sumatra mulai terjawab. Kapolri, Jend. Listyo Sigit Prabowo mengungkap tim di lapangan menemukan bahwa ada bekas mesin gergaji di gelondongan kayu yang terseret banjir.

  • Polri telah salurkan puluhan ribu bantuan ke Sumatera Barat

    Polri telah salurkan puluhan ribu bantuan ke Sumatera Barat

    “Polri terus bekerja di lapangan untuk memastikan setiap bantuan yang diterima bisa sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Respons cepat ini kami lakukan agar warga terdampak bencana dapat segera terbantu,”

    Jakarta (ANTARA) – Polri melalui Polda Sumatera Barat (Sumbar) telah menyalurkan puluhan ribu buah bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di provinsi tersebut.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa bantuan tersebut terdiri dari 356 unit peralatan penyelamatan dan 72.377 paket bahan makanan.

    Jenis bantuan yang telah disebar mencakup peralatan evakuasi seperti pelampung, perahu karet, gergaji listrik, solar panel, genset, tenda pengungsi, hingga lampu darurat.

    Sementara bantuan kebutuhan dasar terdiri dari beras, gula, kopi, teh, makanan bayi, mi instan, minyak goreng, air mineral, susu berbagai jenis, hingga telur dan makanan siap saji.

    Bantuan tersebut, ujar Trunoyudo, disalurkan secara bertahap ke kabupaten/kota prioritas yang terdampak bencana, meliputi:

    1. Kota Padang
    Total: 18.946 bantuan
    – Peralatan: 167
    – Bahan makanan: 18.779

    2. Kota Padang Panjang/Kabupaten Tanah Datar
    Total: 4.170 bantuan
    – Peralatan: 33
    – Bahan makanan: 4.137

    3. Kabupaten Agam
    Total: 13.636 bantuan
    – Peralatan: 36
    – Bahan makanan: 13.600

    4. Kota Solok/Kabupaten Solok
    Total: 1.762 bantuan
    – Peralatan: 4
    – Bahan makanan: 1.758

    5. Kabupaten Padang Pariaman
    Total: 1.369 bantuan
    – Peralatan: 37
    – Bahan makanan: 1.332

    Trunoyudo mengatakan bahwa kepolisian memastikan distribusi kebutuhan masyarakat berjalan cepat dan merata.

    “Polri terus bekerja di lapangan untuk memastikan setiap bantuan yang diterima bisa sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Respons cepat ini kami lakukan agar warga terdampak bencana dapat segera terbantu,” ujarnya.

    Ia menegaskan komitmen Polri untuk terus berada di tengah masyarakat hingga situasi benar-benar pulih.

    “Kami memonitor seluruh titik terdampak. Polri siap menambah personel maupun bantuan tambahan kapan pun diperlukan. Prinsipnya, keselamatan dan kebutuhan masyarakat adalah prioritas kami,” ucapnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penjelasan Ahli Geologi, Danau Singkarak dan Sungai Ombilin Tetap Jernih di Tengah Bencana

    Penjelasan Ahli Geologi, Danau Singkarak dan Sungai Ombilin Tetap Jernih di Tengah Bencana

    Liputan6.com, Jakarta – Di tengah banjir bandang dan longsor yang menerjang wilayah Sumatera Barat, banyak sungai berubah warna menjadi cokelat pekat akibat lumpur dan sedimentasi.

    Namun Sungai Ombilin yang mengalir dari Danau Singkarak justru terlihat jernih dan tampak kehijauan. Fenomena ini menarik perhatian publik hingga viral di media sosial.

    Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sumatera Barat, Ade Edward menjelaskan Danau Singkarak terbentuk dari cekungan patahan Sumatera. Air dari Marapi, Padang Panjang, Solok, hingga perbukitan di sekitarnya bermuara ke danau ini.

    Secara geologi, batuan di kawasan Singkarak didominasi batuan vulkanik dan sedimentasi muda serta batuan kapur. Batuan kapur inilah yang punya andil besar dalam menjernihkan air.

    Menurutnya, kapur memiliki sifat kimia yang mampu menggumpalkan kotoran dalam air, sehingga turun ke dasar dan membuat air tetap bening. Proses itu mirip dengan yang dilakukan PDAM dalam menjernihkan air, namun di Singkarak berlangsung secara alami sejak ribuan tahun lalu.

    Di sekitar danau juga terdapat bukit-bukit karst, seperti Bukit Junjungan Sirih dan Bukit Gagoan yang terus mensuplai kalsium karbonat ke dalam air danau.

    “Sejak Danau Singkarak ada, airnya akan jernih. Danau paling jernih di Indonesia. Walaupun mendapat suplai dari banyak daerah, kotorannya dijernihkan bebatuan kapur,” ujar Ade.

    Dia menjelaskan kotoran yang masuk akan ditangkap kalsium karbonat, menggumpal lalu tenggelam. Kondisi ini membuat Sungai Ombilin tetap jernih meski aliran sungai lain di Sumatera Barat berubah coklat ketika bencana terjadi.

    “Longsor di Malalo misalnya, sungainya coklat. Ketika masuk ke Danau Singkarak dia menjadi jernih,” jelasnya.

    Ia menyebut Singkarak menjadi seperti PDAM alami. Namun kandungan kapur hanya berfungsi sebagai penjernih air, bukan untuk membunuh bakteri. Saat hujan lebat, suplai kalsium karbonat meningkat sehingga efek kejernihan makin terasa. Refleksi cahaya dari langit pun menimbulkan kesan warna hijau pada air.

    “Ketika hujannya lebih lebat, suplai kalsium karbonatnya lebih banyak. Unsur kimia memantulkan warna-warna. Kesannya begitu,” Ade menambahkan.

    Fenomena air yang tampak hijau ini merupakan proses kimia-geologi alami yang sudah berlangsung sejak Danau Singkarak terbentuk.

  • Banjir dan Longsor Putus Akses, XLSMART Pastikan Komunikasi Tetap Hidup untuk Warga Sumatra

    Banjir dan Longsor Putus Akses, XLSMART Pastikan Komunikasi Tetap Hidup untuk Warga Sumatra

    Liputan6.com, Tapanuli Selatan – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra pada akhir November lalu membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Di tengah situasi darurat, kebutuhan akan komunikasi yang stabil menjadi semakin penting. Mulai dari koordinasi penyelamatan, pelaporan kondisi, hingga kontak keluarga, konektivitas menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penanggulangan bencana.

    Karena itu, stabilitas jaringan telekomunikasi menjadi salah satu faktor kunci yang menopang aktivitas warga serta pihak berwenang. Menyadari hal tersebut, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) berada di garda depan untuk memastikan layanan telekomunikasi tetap dapat diakses oleh 14 juta pelanggannya di Sumatra meski infrastruktur di banyak daerah terdampak mengalami gangguan.

    Jaringan Terdampak Parah Akibat Banjir dan Longsor

    Bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur telekomunikasi. Total 691 BTS terdampak, terdiri dari:

    538 BTS di Aceh (Kab. Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang)
    120 BTS di Sumatra Utara (Kab. Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga)
    33 BTS di Sumatra Barat (Kab. Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok)

    Group Head Region Tradi Sales West Region SMARTFREN XLSMART, Winetou Lubis , menyampaikan bahwa tim teknis langsung bergerak cepat untuk menjaga layanan tetap bisa digunakan.

    “Kami turut berduka dan prihatin atas bencana banjir yang menimpa sejumlah wilayah di Sumatra. Saat ini tim teknis di lapangan terus bekerja intensif selama 24 jam untuk memastikan layanan telekomunikasi tetap tersedia bagi masyarakat serta pihak otoritas yang menangani penanggulangan bencana. Tim kami terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan memobilisasi genset untuk menjaga operasional BTS”.

    Akses Terputus dan Pasokan Terbatas Jadi Tantangan Besar

    Upaya pemulihan jaringan tidak berjalan mudah. Banyak wilayah terdampak masih tergenang air atau tertutup longsor, membuat tim teknis kesulitan mencapai lokasi BTS. Tantangan lain yang muncul adalah keterbatasan pasokan BBM untuk mengoperasikan genset, terutama di titik-titik yang terisolasi.

    Menurut Winetou, kondisi di lapangan membuat tim harus bekerja ekstra keras. “Dengan kondisi di wilayah yang tergenang banjir dan tertutup longsor tentunya menjadi tantangan dan hambatan bagi untuk mempercepat proses pemulihan.”

    Meski begitu, beberapa area mulai menunjukkan pemulihan. Layanan di sejumlah titik sudah kembali aktif dan dapat digunakan, memberikan ruang bagi masyarakat untuk kembali terhubung.

    Konektivitas Menjadi Penyelamat Warga

    Di situasi darurat, jaringan telekomunikasi berperan sebagai jalur komunikasi utama antara warga, keluarga, tim SAR, hingga otoritas pemerintahan. Dengan 14 juta pelanggan di Sumatra, XLSMART memahami besarnya ketergantungan masyarakat pada layanan telekomunikasi, terutama di masa krisis.

    Komunikasi menjadi alat koordinasi penting dalam evakuasi, distribusi bantuan, hingga pemetaan kondisi bencana. Oleh karena itu, stabilitas jaringan yang disediakan XLSMART berperan langsung dalam membantu kelancaran penanganan darurat.

    XLSMART saat ini didukung oleh lebih dari 47.000 BTS, yang menjadi infrastruktur vital dalam memastikan masyarakat tetap dapat berkomunikasi meski kondisi lapangan sangat menantang.

  • 12 Perusahaan yang Diduga Perparah Banjir Sumatra

    12 Perusahaan yang Diduga Perparah Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Bencana banjir dan longsor Sumatra yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, semakin diperparah dengan adanya aksi korporasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum kehutanan.

    Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap bencana banjir di Pulau Sumatra. Pemerintah akan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan ini bakal segera dimulai.

    “Gakkum [Penegakan Hukum] Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum. Ada 12 perusahaan di Sumatra Utara dan penegakan hukum terhadap subjek-subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

    Raja Juli tidak memerinci nama-nama perusahaan tersebut, tetapi ia memastikan hasil dari proses hukum ini akan dilaporkan ke Komisi IV DPR RI dan publik.

    Selain itu, Kemenhut melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan awal Desember 2025 telah menetapkan moratorium layanan tata usaha kayu tumbuh alami di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), menyusul temuan kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu hasil pembalakan liar atau illegal logging yang menjadi salah satu pemicu bencana banjir bandang di sejumlah provinsi Pulau Sumatra.

    Seiring dengan hal ini, Kemenhut juga bakal melakukan evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap seluruh pemanfaatan kayu di areal PHAT.

    Dalam siaran pers, Ditjen Gakkumhut menjelaskan telah mengidentifikasi sejumlah pola pencucian kayu melalui skema PHAT. Sejumlah modus yang paling umum dipakai pelaku antara lain pemalsuan atau manipulasi dokumen kepemilikan lahan, kemudian kayu dari luar areal PHAT “dititipkan” menjadi seolah-olah berasal dari PHAT. Kayu dari kawasan hutan yang berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) juga dibawa masuk dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) fiktif dengan volume yang dinaikkan.

    Modus pencucian ini juga meliputi pemalsuan LHP dengan petak, diameter, dan panjang kayu yang tidak sesuai kondisi lapangan; perluasan batas peta PHAT yang melampaui alas hak yang sah, sehingga penebangan masuk ke kawasan hutan negara; dan penggunaan PHAT milik masyarakat sebagai “nama pinjam” oleh pemodal untuk melegalkan penebangan skala besar.

    Selain itu, terdapat pula modus pengiriman kayu yang melampaui volume LHP atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui penggunaan berulang dokumen yang sama; dan penarikan kayu dari kawasan hutan yang kemudian diregistrasi sebagai kayu PHAT setelah dipindahkan dan dikumpulkan di lahan milik.

    Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan melaporkan telah menangani sejumlah perkara illegal logging dengan modus pencucian kayu melalui PHAT di berbagai wilayah Sumatra.

    Beberapa di antaranya adalah pengungkapan penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 m³ kayu ilegal di Aceh Tengah pada Juni 2025. Kemudian temuan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu bulat, dua unit ekskavator, dan satu unit bulldozer di Solok, Sumatra Barat pada Agustus 2025.

    Menteri Lingkungan Hidup Bakal Cabut Izin 8 Perusahaan

    Duka akibat bencana Sumatra dan banjir yang belum surut, semakin menimbulkan kepedihan. Bencana Sumatra ini mendapatkan penanganan nasional, sebab masih banyak daerah-daerah yang terisolir dan akses infrastruktur yang terputus karena bongkahan kayu dan batu yang melanda desa-desa.

    Merespon ini, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menyatakan bakal mencabut persetujuan lingkungan 8 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana banjir di Sumatra.

    Menurutnya, pihaknya bersama Dewan akan melakukan penelusuran detail terkait akar masalah bencana tersebut. Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (3/12/2025).

    “Kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” kata Hanif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

    Lebih lanjut, sejumlah entitas juga akan dipanggil Kementerian LH untuk memberikan keterangan karena terindikasi memperparah bencana berdasarkan kajian sementara dari citra satelit. Pihaknya telah melayangkan surat agar pemberian keterangan dapat berlangsung pada Senin (8/12/2025) pekan depan.

    Hanif lantas menyebut bahwa kunjungan lapangan juga dilakukan agar pemerintah dapat merumuskan tindak lanjut terhadap masing-masing entitas tersebut.

  • Terungkap Asal Usul Gelondongan Kayu yang Terbawa Arus Banjir Sumatera

    Terungkap Asal Usul Gelondongan Kayu yang Terbawa Arus Banjir Sumatera

    Jakarta: Kementerian Kehutanan memberikan penjelasan terkait ribuan kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November lalu. 

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan bahwa kayu-kayu itu kemungkinan berasal dari berbagai sumber. Selain dugaan pembalakan liar, material tersebut juga bisa berasal dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

    Meski begitu, Dwi menegaskan bahwa pihaknya masih mendalami asal-usul kayu gelondongan tersebut. Ia memastikan proses penelusuran dilakukan secara profesional untuk mengungkap setiap indikasi pelanggaran dan menindak bukti kejahatan kehutanan sesuai aturan.

    “Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” ungkapnya dalam keterangan resmi.
     

    Sepanjang 2025, Gakkum Kemenhut telah menangani sejumlah kasus pencucian kayu ilegal di kawasan yang juga terdampak banjir di Sumatera. Di Aceh Tengah, misalnya, pada Juni 2025 penyidik menemukan praktik penebangan pohon secara ilegal di luar areal PHAT dan kawasan hutan, dengan barang bukti 86,60 meter kubik kayu ilegal.Kasus serupa juga terungkap di Solok, Sumatra Barat, pada Agustus 2025. 

    Di lokasi tersebut, aparat mengamankan kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT. Barang bukti yang diamankan antara lain 152 batang kayu/log, dua ekskavator, dan satu bulldozer.

    Kemudian di Kepulauan Mentawai dan Gresik pada Oktober 2025, Ditjen Gakkumhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita 4.610,16 meter kubik kayu bulat asal Hutan Sipora yang dikeluarkan menggunakan dokumen PHAT bermasalah.

    Sementara di Sipirok, Tapanuli Selatan, pada periode yang sama diamankan empat truk bermuatan 44,25 meter kubik kayu bulat dengan dokumen PHAT yang sudah dibekukan.

    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” pungkas Dwi.

    Jakarta: Kementerian Kehutanan memberikan penjelasan terkait ribuan kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November lalu. 
     
    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan bahwa kayu-kayu itu kemungkinan berasal dari berbagai sumber. Selain dugaan pembalakan liar, material tersebut juga bisa berasal dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).
     
    Meski begitu, Dwi menegaskan bahwa pihaknya masih mendalami asal-usul kayu gelondongan tersebut. Ia memastikan proses penelusuran dilakukan secara profesional untuk mengungkap setiap indikasi pelanggaran dan menindak bukti kejahatan kehutanan sesuai aturan.

    “Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” ungkapnya dalam keterangan resmi.
     

     
    Sepanjang 2025, Gakkum Kemenhut telah menangani sejumlah kasus pencucian kayu ilegal di kawasan yang juga terdampak banjir di Sumatera. Di Aceh Tengah, misalnya, pada Juni 2025 penyidik menemukan praktik penebangan pohon secara ilegal di luar areal PHAT dan kawasan hutan, dengan barang bukti 86,60 meter kubik kayu ilegal.Kasus serupa juga terungkap di Solok, Sumatra Barat, pada Agustus 2025. 
     
    Di lokasi tersebut, aparat mengamankan kegiatan penebangan kayu di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT. Barang bukti yang diamankan antara lain 152 batang kayu/log, dua ekskavator, dan satu bulldozer.
     
    Kemudian di Kepulauan Mentawai dan Gresik pada Oktober 2025, Ditjen Gakkumhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita 4.610,16 meter kubik kayu bulat asal Hutan Sipora yang dikeluarkan menggunakan dokumen PHAT bermasalah.
     
    Sementara di Sipirok, Tapanuli Selatan, pada periode yang sama diamankan empat truk bermuatan 44,25 meter kubik kayu bulat dengan dokumen PHAT yang sudah dibekukan.
     
    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” pungkas Dwi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)