Xcloud.id

kab/kota: Solok

  • Kemendagri Minta Pemda dan Aparat Tegas pada Ormas Bermasalah

    Kemendagri Minta Pemda dan Aparat Tegas pada Ormas Bermasalah

    JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) berkoordinasi aktif dengan aparat penegak hukum dalam menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar aturan.

    Dalam program talkshow stasiun televisi nasional bertajuk “Kontroversi: Ormas Semakin Panas” yang diikutinya secara virtual dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat (29/5), Bima menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mengawal pembentukan dan pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas di bawah koordinasi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan.

    “Satgas ini fokusnya adalah pada premanisme dan ormas-ormas bermasalah. Fokusnya adalah pada deteksi dini, kemudian cegah dini, penindakan, dan juga penegakan hukum,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia membeberkan satgas tersebut memiliki kewenangan untuk menindak secara tegas ormas yang melanggar aturan. Selain itu, Satgas di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, dapat melakukan penegakan hukum apabila terdapat pelanggaran serius seperti kekerasan fisik dan sebagainya.

    Menurutnya, Kemendagri saat ini terus melakukan evaluasi dan meminta agar Satgas di daerah proaktif menampung aduan masyarakat terkait pelanggaran oleh ormas. Dia tidak menutup kemungkinan diberlakukan sanksi mulai dari administratif, pidana, hingga pembubaran.

    Namun, ia menekankan bahwa sistem perizinan ormas terbagi pada dua kementerian, yakni Kemendagri dan Kementerian Hukum.

    Ormas yang secara administratif memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin apabila melanggar aturan. Sementara untuk ormas yang terdaftar sebagai badan hukum, yayasan, ataupun perkumpulan di Kementerian Hukum, satgas dapat merekomendasikan penindakan kepada kementerian tersebut berupa pencabutan status badan hukum.

    “Jadi yang ingin kami sampaikan adalah perangkat hukumnya sudah ada, kemudian aturannya sudah jelas. Tinggal semuanya dikembalikan lagi kepada para aparat di tingkatannya masing-masing,” ujarnya.

    Di sisi lain, tambah Bima, Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas di daerah. Peran tersebut dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah, bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penegak hukum.

    Selain itu, hingga saat ini beberapa kepala daerah telah mengambil langkah tegas dalam menindak ormas yang melanggar hukum.

    “Ada saatnya untuk merangkul, mengakomodir, membina gitu ya. Tetapi para kepala daerah juga tentu sangat paham, semestinya ada masanya juga harus hukum yang berbicara. Ada masanya juga kemudian ketegasanlah juga yang harus dikedepankan manakala sudah kelewat batas,” pungkas Bima.

  • Update Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Dadang Iskandar Tak Cuma Incar Nyawa AKP Ulil

    Update Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Dadang Iskandar Tak Cuma Incar Nyawa AKP Ulil

    TRIBUNJAKARTA.COM – Masih ingat kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan? Kasus yang sempat menggemparkan publik di akhir tahun 2024 itu kini memasuki tahap persidangan.

    Sidang perdana kasus penembakan yang melibatkan anggota Polres Solok Selatan berlangsung di Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat, pada Rabu (7/5/2025). 

    Sidang  dipimpin Ketua Majelis Hakim Adityo Danur Utomo dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

    Dalam dakwaannya, JPU Moch Taufik Yanuarsah menyebutkan bahwa terdakwa Dadang Iskandar, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ops Polres Solok Selatan, berencana melakukan pembunuhan terhadap dua petinggi Polres Solok Selatan, yaitu Kapolres AKBP Mukti Arief dan Kasat Reskrim AKP Ulil Riyanto. 

    Namun, dalam pelaksanaannya, hanya AKP Ulil yang dibunuh setelah ditembak dari jarak dekat di Mapolres Solok Selatan. 

    “Terdakwa didakwa dengan dakwaan pembunuhan berencana,” kata JPU Taufik dalam sidang tersebut. 

    Ia merinci bahwa dakwaan primer dijerat dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), subsidair Pasal 338 KUHP, dan dakwaan kedua primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 KUHP. 

    Pada sidang tersebut, terdakwa Dadang Iskandar tidak mengajukan eksepsi, sehingga sidang akan dilanjutkan pada minggu depan dengan agenda pembuktian. 

    Kasus penembakan ini terjadi pada 21 Maret 2024, sekitar pukul 00.45 WIB. 

    Saat itu, Dadang menembak AKP Ulil Riyanto hingga tewas. 

    Dadang meminta bantuan Ulil terkait kasus tambang ilegal di Solok Selatan, namun korban menolak. 

    Penolakan itu membuat Dadang naik pitam dan menembak Ulil.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Perkuat Kerja Sama Energi Hijau, Jepang Dukung Proyek PLTP Muara Laboh

    Perkuat Kerja Sama Energi Hijau, Jepang Dukung Proyek PLTP Muara Laboh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh di Solok, Sumatera Barat, tampaknya cukup diminati Pemerintah Jepang untuk melakukan investasi.

    Karenanya, pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat memperkuat kerja sama strategis dalam bidang energi hijau dan infrastruktur berkelanjutan, melalui kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC).

    Komitmen itu ditegaskan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang untuk AZEC, H.E. Fumio Kishida.

    Komitmen itu ditindaklanjuti setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba.

    “Kerja sama ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki visi yang sama dalam menciptakan masa depan hijau dan berketahanan. AZEC menjadi platform penting untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, baik dari sisi teknologi, pendanaan, maupun kebijakan,” kata Menko Airlangga di kantornya, Senin (5/5).

    Ia menambahkan, kemitraan ini menjadi bukti nyata kontribusi kedua negara dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon.

    Salah satu bentuk konkret dari kerja sama ini yakni, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh di Solok, Sumatera Barat. Proyek PLTP Muara Laboh bernilai USD 500 juta atau setara Rp 8,2 triliun itu berkapasitas 80 megawatt telah mencapai tahap financial close pada 18 April 2025 dan akan segera memasuki tahap konstruksi.

    “Proyek ini menjadi milestone penting dalam implementasi AZEC. Ini adalah bentuk nyata dari investasi ramah lingkungan yang memiliki dampak jangka panjang bagi ketahanan energi nasional,” jelas Airlangga.

  • Menteri Dody Pastikan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah Rakyat Memadai

    Menteri Dody Pastikan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah Rakyat Memadai

    Menteri Dody Pastikan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah Rakyat Memadai
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan
    infrastruktur pendidikan
    melalui program
    Sekolah Rakyat
    .
    “Kami memastikan infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya tersedia secara memadai. Ini penting agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa mengakses pendidikan berkualitas,” kata Dody dalam siaran pers, Minggu (4/5/2025).
    Pernyataan itu disampaikan Dody saat meninjau lokasi calon pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (3/5/2025). Peninjauan dilakukan untuk mengecek kesiapan lahan dan sarana prasarana penunjang.
    Sekolah Rakyat merupakan program inisiatif Presiden Prabowo yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. 
    Di Kabupaten Solok, program Sekolah Rakyat akan memanfaatkan lahan seluas 20.480 meter persegi (m²) persegi milik UPT Balai Latihan Kerja (BLK). 
    Pembangunan akan dilakukan melalui rehabilitasi bangunan eksisting oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis
    Kementerian PU
    dengan total anggaran Rp 7,8 miliar.
    Proyek tersebut mencakup perbaikan 19 ruang asrama, tujuh rumah dinas, empat ruang kelas, perpustakaan, ruang UKS, mushola, ruang guru, ruang tata usaha, dan ruang kepala sekolah.
    “Program Sekolah Rakyat harus didukung semua pihak, baik kementerian, lembaga terkait, maupun pemerintah daerah. Kami sangat mengapresiasi dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Solok,” ujar Dody.
    Ia menyebut pembangunan tersebut merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah, terutama bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi dan keterbatasan akses.
    Rehabilitasi BLK Solok merupakan bagian dari tahap pertama pengembangan Sekolah Rakyat di Sumbar. 
    Selain Solok, dua lokasi lainnya yang akan dibangun adalah di BBPPKS Kota Padang dengan luas lahan 20.480 m² dan Kampus 3 Universitas Negeri Padang seluas 9.733 m².
    Untuk tahap kedua, telah dilakukan survei di tujuh lokasi tambahan, meliputi Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. 
    Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat untuk mendukung kelancaran program Sekolah Rakyat.
    Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi unggul dan mandiri.
    “Terima kasih kepada
    Menteri PU
    . Program ini sangat strategis untuk
    pemerataan pendidikan
    , terutama di daerah dataran tinggi yang selama ini terkendala akses dan fasilitas,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Andre Rosiade Ajak Menteri PU Keliling Sumbar 2 Hari Tinjau Pembangunan

    Andre Rosiade Ajak Menteri PU Keliling Sumbar 2 Hari Tinjau Pembangunan

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade menjadwalkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berkeliling Sumatra Barat (Sumbar) pada Jumat (2/5) hingga Sabtu (3/5). Selama dua hari, Menteri PU akan diajak meninjau sejumlah proyek pembangunan di Sumbar yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Alhamdulilah, kita sudah memastikan agenda Menteri PU Pak Dody Hanggodo dan jajaran yang akan datang ke Sumbar pada Jumat dan Sabtu. Insya Allah ini adalah ikhtiar kita untuk mempercepat pembangunan Sumbar yang didukung oleh Pak Presiden Prabowo. Dari infrastruktur sampai penanggulangan banjir untuk kepentingan masyarakat banyak,” kata Andre dalam keterangan yang diterima, Kamis (1/5/2025).

    Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini menyebut, saat turun dari pesawat sore, Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Sumbar diberikan kesempatan untuk menyampaikan proposal pembangunannya langsung ke Menteri PU. “Pas pak Menteri PU landing, kita persilakan para kepala daerah se-Sumbar untuk menyampaikan program dan harapan mereka untuk pembangunan Sumbar,” imbuh Andre Rosiade.

    Andre mengatakan sejumlah lokasi sudah disiapkan untuk didatangi Menteri PU. Seperti pada hari pertama, akan mengunjungi Sungai Batang Kandis di Koto Tangah, Kota Padang. Selanjutnya, kata dia, meninjau rencana penanggulangan banjir di Rawang Mato Air, Padang Selatan, Kota Padang.

    “Pada hari kedua Sabtu, kita akan melaksanakan groundbreaking Fly Over Sitinjau Lauik. Pak Menteri PU memastikan pembangunan proyek bernilai awal lebih dari Rp2,7 triliun ini. Memastikan Presiden Prabowo memperhatikan pembangunan Sumbar. Alhamdulillah, ini adalah harapan dari semua warga Sumbar yang akan diwujudkan bersama-sama,” kata Andre Rosiade yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

    Selanjutnya, sebut Andre Rosiade, juga akan melihat rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok yang akan dibangun bersama Kementerian Sosial (Kemensos). “Kita akan teruskan pembangunan jalan rusak di Lubuk Selasiah – Surian dan Jembatan Air Dingin di Kabupaten Solok. Yang akan segera diperbaiki oleh Kementerian PU,” imbuh Andre Rosiade.

    Andre mengatakan, Menteri Dody Hanggodo juga akan meninjau Pasar Bawah di Kota Bukittinggi yang juga akan direhab atau direvitalisasi. “Insyaallah, setelah Pasar Fase VII Padang, kita mencoba membangun kembali Pasar Bawah di Bukittinggi. Semoga bisa menjadi atensi bagi Menteri PU untuk disegerakan. Juga akan memastikan proyek air bersih di Kota Bukittinggi,” katanya.

    Andre mendengar Pemprov Sumbar sudah mempersiapkan kedatangan Menteri PU dengan melakukan rapat koordinasi pada Kamis Siang. “Kita harus pastikan Pak Menteri melihat semua rencana pembangunan di Sumbar. Pemprov Sumbar dan Pemkab/Pemko harus memberikan dukungan penuh untuk semua program ini,” pungkas dia.

    (maa/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Syarat Masuk Sekolah Rakyat yang Dibangun untuk Keluarga Kurang Mampu

    Syarat Masuk Sekolah Rakyat yang Dibangun untuk Keluarga Kurang Mampu

    Bisnis.com, PADANG – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan siswa yang akan ikut dalam program sekolah rakyat merupakan dari kondisi keluarga kurang mampu karena dalam proses administrasi dilakukan secara teliti dan sesuai fakta.

    Dia menyebutkan di dalam proses mendirikan sekolah, menentukan tenaga pendidik, hingga anak-anak yang dinilai layak menjadi siswa di sekolah rakyat, dilakukan melalui sejumlah tahapan. Sehingga nantinya di dalam pelaksanaan, kualitas pendidikan di sekolah rakyat setara dengan sekolah pada umumnya.

    “Sekolah rakyat ini bentuk komitmen pemerintah memberikan hak kepada anak-anak di negeri ini mendapatkan pendidikan. Makanya dalam menjalankan program ini kami benar-benar validasi datanya dari usulan yang ada, dengan cara melihat fakta kondisi keluarga dari siswa itu. Jika sesuai syarat, semuanya sesuai prosedur, maka berhak untuk jadi siswa sekolah rakyat,” katanya di Padang, Selasa (29/4/2025).

    Dia menjelaskan adapun proses yang dilakukan itu mulai dari administrasi yang kemudian mengacu kepada Data tunggal sosial ekonomi (DTSEN), serta adanya kunjungan ke rumah calon siswa sekolah rakyat, untuk mengetahui kondisi ekonomi keluarga.

    “Nanti ada tes kesehatan juga. Bila seluruh tahapan sudah dilakukan, dan dinilai memenuhi syarat, dan Wali Kota atau Bupati setuju, bismilah sekolah rakyat pun dimulai,” ujarnya.

    Menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini menyampaikan mengingat besar harapan Presiden Prabowo agar sekolah rakyat berjalan sesuai harapan, maka perlu bagi pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta turut membangun kemitraan dengan pihak perguruan tinggi, agar visi dan misi adanya sekolah rakyat tersebut bisa satu persepsi.

    “Makanya kami datang ke sini (Padang) untuk koordinasi dengan kepala daerah, dan jangan sampai melanggar prosedur, atau KKN,” tegasnya.

    Gus Ipul juga menjelaskan terkait progres sekolah rakyat yang kini tengah terus dimatangkan kesiapannya untuk dimulai di tahun 2025 ini, telah ada 500 kepala sekolah yang layak untuk menjadi kelapa sekolah rakyat, yang nantinya ditempatkan di seluruh daerah di Indonesia.

    Tidak hanya kepala sekolah, dalam penempatan tenaga pendidik, juga akan memilih guru yang berstatus ASN hingga PPPK paruh dan penuh waktu, dan mereka merupakan SDM yang berdomisili di sesuai wilayah keberadaan sekolah rakyat.

    Selain itu syarat lainnya, kata Gus Ipul, untuk mendirikan sekolah rakyat ini minimal ada lahan 7-8 hektare lebih yang bertujuan untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Dengan adanya luasan lahan itu, selain membangun secara fisik untuk sekolah, nantinya juga akan dibangun sarana dan prasarana pendukung lainnya.

    “Makanya soal syarat mendirikan sekolah rakyat ini akan dilakukan langsung Kementerian PU,” jelasnya.

    Dikatakannya dalam rencana pembangunan sekolah rakyat ini, sebanyak 100 titik sekolah dari pemerintah dan 100 titik nya lagi akan dikolaborasikan dengan pihak swasta. Artinya sekolah rakyat ini, akan diperuntukan bagi SD, SMP, SMA.

    “Jadi untuk tahap ini kami berharap minimal satu kabupaten dan kota di Indonesia ini punya sekolah rakyat,” harapnya.

    Mensos Gus Ipul menyampaikan kondisi terkini telah ada sebanyak 53 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025/2026, dan terdapat dua titik diantaranya berada di Sumbar.

    Seiring telah adanya 53 titik itu, pihak Kemensos saat ini juga masih terus melakukan pengecekan ke seluruh daerah di Indonesia terkait kesiapan sekolah rakyat. 

    “Jadi dua titik yang telah siap melaksanakan sekolah rakyat di Sumbar itu ada di Kota Padang dan Solok. Dua daerah tersebut dinyatakan layak untuk melaksanakan program sekolah rakyat,” sebutnya.

  • Pemkab Solok bantu pasarkan produk UMKM saat perayaan HUT ke-112

    Pemkab Solok bantu pasarkan produk UMKM saat perayaan HUT ke-112

    Bupati Solok Jon Firman Pandu mengunjungi salah satu stan UMKM saat acara perayaan HUT ke-112 Kabupaten Solok, Jumat (25/4/2025). ANTARA/HO-Diskominfo Solok.

    Pemkab Solok bantu pasarkan produk UMKM saat perayaan HUT ke-112
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 April 2025 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat, membantu memasarkan beragam jenis produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke setiap pengunjung saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-112 Kabupaten Solok. Wakil Bupati Solok Candra di Solok, Jumat mengharapkan keikutsertaan UMKM dalam memeriahkan HUT Kabupaten Solok tahun ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan eksistensi produk-produk unggulan daerah.

    Ia menyebutkan perayaan HUT Kabupaten Solok atau kegiatan Solok Maimbau (memanggil) tersebut diramaikan oleh pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Kabupaten Solok.

    “Kita semua berharap agar UMKM di Kabupaten Solok semakin tumbuh dan berkembang. Mari kita dukung bersama-sama pelaku UMKM kita,” ujar Candra.

    Beragam jenis produk UMKM yang dijajakan saat perayaan HUT Kabupaten Solok tersebut, di antaranya makanan dan minuman, pakaian, kerajinan tangan, dan lain-lain. Selain itu, terdapat 64 stan kuliner khas Kabupaten Solok, 10 penampilan kesenian lokal, dan dukungan dari BUMN, BUMD serta perusahaan lokal, yang menjadi kekuatan utama dalam acara HUT Kabupaten Solok.

    Menurut Candra, kegiatan tersebut juga bertujuan sebagai wadah bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan mempromosikan produk UMKM Kabupaten Solok ke tengah masyarakat.

    “Kegiatan Solok Maimbau juga diisi dengan berbagai kesenian daerah, kuliner daerah dan hiburan rakyat lainnya,” kata dia.

    Dia mengatakan kegiatan HUT Kabupaten Solok tersebut juga bisa menjadi momentum yang tepat untuk memperkenalkan produk UMKM lokal. Acara HUT Kabupaten Solok, menurut dia, bisa menjadi platform untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk lokal, sekaligus merayakan keberagaman dan potensi ekonomi daerah.

    Dia berharap seluruh pelaku UMKM serta masyarakat jika terjadi kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan Solok Maimbau ini agar bisa memberikan kritik dan sarannya untuk kemajuan yang lebih baik ke depan. Ia menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda perdana di bawah kepemimpinan Bupati Solok Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati Solok Candra sebagai bentuk komitmen mengangkat seni budaya dan ekonomi kreatif daerah.

    Sumber : Antara

  • Ke Sawahlunto, Andre Rosiade Siap Fasilitasi Pemda di Sumbar Bertemu Menteri

    Ke Sawahlunto, Andre Rosiade Siap Fasilitasi Pemda di Sumbar Bertemu Menteri

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade siap memfasilitasi pemerintah daerah bertemu dengan para menteri Kabinet Merah Putih. Hal ini demi percepatan pembangunan di Sumatera Barat (Sumbar).

    “Insyaallah kami akan fasilitasi Pak Wali dan jajaran untuk bertemu berbagai menteri Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” kata Andre Rosiade saat silaturahmi di rumah dinas Wali Kota Sawahlunto, Jumat (25/4/2025).

    Andre Rosiade ke Sawahlunto dalam agenda reses untuk meresmikan pengoperasian tower BTS di dua desa yakni Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi dan Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar.

    Andre juga menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan di Sumatera Barat. Begitu juga dengan Presiden Prabowo Subianto yang disebut berkomitmen membangun Sumbar.

    “Jadi kalau Bapak butuh Kementerian A, Kementerian B, insyaallah kami akan fasilitasi. Bukan hanya menteri-menteri yang di bawah Komisi VI, tapi meskipun ada di Komisi VI, Andre Rosiade bisa telepon seluruh menteri yang ada di kabinet Pak Prabowo. Insyaallah Pak Prabowo komit membangun Sumbar,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

    Andre menjelaskan, dalam beberapa hari ke depan dirinya akan melakukan beberapa kegiatan di Sumbar. Selain meresmikan dua BTS di Sawahlunto, Andre akan kembali berkunjung ke Sawahlunto untuk melakukan sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat bersama Kementerian ATR/BPN pada tanggal 4 Mei 2025.

    Andre berharap, kedatangan Menteri PU dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah di Sumbar untuk menyampaikan proposal program pembangunan. “Jadi nanti bupati atau wali kota bisa koordinasi, nanti kita bawa ke Pak Menteri untuk bisa melakukan konsolidasi mengajukan permintaan kepada pak Menteri,” tutur Andre.

    Selain groundbreaking Fly Over Sitinjau Lauik kata Andre, Menteri PU juga bakal melihat langsung kondisi Jalan Air Dingin di Kabupaten Solok dan jalan Lintau-Payakumbuh.

    “Pak Wali tidak usah khawatir, Inpres Jalan Daerah (IJD) insyaallah turun, soal irigasi, sanitasi itu turun anggarannya. Jadi kalau masalah air, irigasi, sanitasi lalu jalan daerah yang rusak, sudah ada penambahan anggaran dari pak Presiden Prabowo untuk berbagai kementerian. Insyaallah kami sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, siap memfaslitasi dan memperjuangkan,” tutur Andre.

    Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra mengatakan Pemko Sawahlunto sekarang sedang melakukan beberapa pembangunan infrastruktur seperti jalan, lampu jalan, dan ketersediaan air. Dari tiga kegiatan itu progresnya sudah mencapai 80 persen.

    Riyanda mengaku komit membangun Kota Sawahlunto semakin maju ke depan. “Kami masih adaptasi dalam dua bulan ini, tapi kami sudah komitmen dengan wakil wali kota dan seluruh jajaran Pemko Sawahlunto akan membuat Kota Sawahlunto ini semakin maju nantinya,” ujar Riyanda.

    Bagi Riyanda, kehadiran anggota DPR RI Andre Rosiade ke Sawahlunto adalah hal yang sangat dinantikan. “Kedatangan bapak Andre Rosiade anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ini merupakan sesuatu yang istimewa bagi kita. Karena mungkin nanti banyak hal yang ingin kita sampaikan dalam bentuk proposal yang nanti bisa kolaborasikan antara pemda dan pemerintah pusat,” tutur Riyanda.

    (gbr/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • LPS sebut manajemen buruk penyebab likuidasi 3 bank di Sumatera Barat

    LPS sebut manajemen buruk penyebab likuidasi 3 bank di Sumatera Barat

    Sebagian besar likuidasi bank ini karena ‘mismanagement’ atau pengelolaan bank yang kurang baik

    Padang (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjelaskan manajemen yang buruk atau mismanagement menjadi penyebab tiga bank perekonomian rakyat (BPR) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dinyatakan dilikuidasi oleh otoritas terkait.

    “Sebagian besar likuidasi bank ini karena mismanagement atau pengelolaan bank yang kurang baik,” kata Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan M. Yusron di Padang, Sumbar, Jumat.

    Pada periode 2024 LPS I Medan membayarkan Rp10,4 miliar uang nasabah terhadap tiga bank yang dinyatakan dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Ketiga bank itu yakni PT BPR Sembilan Mutiara di Kabupaten Pasaman Barat. Kedua, PT BPR Lubuk Raya Mandiri yang beralamat di Lubuk Begalung Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang dan PT Pakan Rabaa Solok Selatan.

    “Selain itu, likuidasi suatu bank juga kerap berkaitan dengan tindak pidana perbankan,” kata Yusron.

    Namun, khusus kasus ketiga BPR di Provinsi Sumbar LPS belum mendapatkan informasi pasti apakah ada atau tidak tindak pidana yang dilakukan oleh manajemen bank tersebut.

    “Khusus yang tiga bank di Sumbar itu, saya kurang mengetahui kondisi tindak pidananya seperti apa,” ujar dia.

    Yusron menjelaskan setelah ketiga BPR itu dinyatakan likuidasi selanjutnya LPS bersama bank terkait akan mengumumkan simpanan yang layak bayar.

    Kemudian para nasabah datang ke bank yang sudah ditunjuk LPS dengan membawa dokumen untuk mencairkan uang mereka.

    Tambahan informasi, pencabutan izin PT BPR Sembilan Mutiara dilakukan pada 2 April 2024 dan pembentukan tim likuidasi 16 April dengan masa periode likuidasi 16 April 2024 hingga 16 Juli 2025.

    Kemudian PT BPR Lubuk Raya Mandiri izin usahanya dicabut pada 23 Juli 2024, pembentukan tim likuidasi 1 Agustus 2024 dan periode likuidasi 1 Agustus 2024 hingga 31 Mei 2025.

    Terakhir, PT Pakan Rabaa Solok Selatan izinnya dicabut pada 11 Desember 2024 dengan periode likuidasi 23 Desember 2024 hingga 22 Desember 2025.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS bayarkan Rp10,4 miliar penanganan tiga bank likuidasi di Sumbar 

    LPS bayarkan Rp10,4 miliar penanganan tiga bank likuidasi di Sumbar 

    Padang (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menggelontorkan biaya hingga Rp10,4 miliar untuk membayarkan uang nasabah di tiga Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Sumatera Barat (Sumbar) yang mengalami likuidasi.

    “Sepanjang 2024 ada tiga BPR di Sumbar yang izin usahanya dicabut oleh otoritas terkait. LPS bergerak cepat melaksanakan penjaminan simpanan untuk para nasabah ketiga bank tersebut,” kata Kepala Kantor Perwakilan LPS I Medan M. Yusron di Padang, Jumat.

    Ketiga BPR itu yaitu PT BPR Sembilan Mutiara yang izin usahanya dicabut pada 2 April 2024. LPS menetapkan simpanan layak bayar sebesar Rp3,42 miliar atau 98,47 persen dari total penetapan simpanan yakni Rp3,47 miliar dari 2.603 rekening layak bayar.

    Kedua PT BPR Lubuk Raya Mandiri yang izin usahanya dicabut pada 23 Juli 2024 dengan simpanan layak bayar sebesar Rp2,30 miliar, atau 99,98 persen dari total penetapan simpanan sebesar Rp2,301.3 miliar dari 727 rekening nasabah.

    Terakhir, simpanan layak bayar sebesar Rp4,69 miliar atau 99,81 persen dari total penetapan simpanan sebesar Rp4,70 miliar dengan 1.254 rekening nasabah di PT Pakan Rabaa Solok Selatan. Otoritas terkait mencabut izin usaha BPR ini pada 11 Desember 2024.

    Yusron menjelaskan simpanan layak bayar merupakan simpanan yang memenuhi persyaratan untuk dijamin oleh LPS. Syarat yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi atau terbukti melakukan tindak pidana perbankan (fraud).

    Sementara, untuk pembayaran klaim penjaminan di Sumbar hingga 31 Maret 2025, LPS telah menangani penjaminan simpanan terhadap 22 BPR/BPR Syariah di provinsi setempat yang izin usahanya dicabut.

    Total LPS membayarkan Rp85,17 miliar dari simpanan layak bayar sebesar Rp86,66 miliar setelah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan sebesar Rp2 miliar.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025