kab/kota: Solok

Menteri ESDM Dampingi Presiden ke Sumbar, Pastikan Listrik, BBM, dan LPG Berangsur Pulih

Tak hanya meninjau penanganan pengungsi, Presiden Prabowo bersama Menteri ESDM turut mengecek ketersediaan energi di Sumatra Barat, mulai dari ketersediaan BBM dan LPG hingga proses pemulihan infrastruktur kelistrikan.

“Tadi saya melakukan peninjauan dengan Bapak Presiden, dalam rangka mengunjungi saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. Pemerintah akan selalu berusaha untuk melakukan percepatan konstruksi, bahkan tadi sudah ada pemasangan beberapa hunian sementara. Dan saya pikir di sini listriknya alhamdulillah aman, BBM, LPG juga saya pikir semuanya alhamdulillah bisa tertangani dengan baik,” ujar Bahlil di Bandara Internasional Minangkabau

Berdasarkan laporan Tim Siaga Bencana ESDM, hingga Kamis (18/12/2025) pukul 12.00 WIB, dari total 274.564 pelanggan terdampak di Sumatra Barat, sebanyak 274.419 pelanggan telah kembali menikmati aliran listrik. Sementara itu, 145 pelanggan masih mengalami pemadaman di wilayah Jorong Lambeh (FCO Tulang Gajah Tinggi).

PLN memastikan proses pemulihan terus berjalan. Per Rabu sore (17/12/2025), tower emergency Brandan–Langsa telah selesai dibangun dan sistem kelistrikan berhasil disinkronisasikan. Pembebanan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan sisa pelanggan segera kembali menyala.

Untuk pasokan BBM dan LPG, kondisi di wilayah terdampak juga dilaporkan berangsur normal. Seluruh 147 SPBU yang berada di area terdampak telah kembali beroperasi. Hal serupa terjadi pada 172 agen LPG dan 14 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang kini telah berfungsi kembali.

Meski demikian, distribusi energi masih menghadapi kendala di sejumlah titik. Akses pengiriman dari Integrated Terminal Teluk Kabung menuju wilayah Kajai Pasaman Timur, Surian Solok Selatan, Lembah Anai, Palupuh Pasaman Timur, hingga Malalak masih terganggu akibat jalan terputus dan kemacetan di kawasan Sitinjau.

(*)

19/12/2025 16:14
Kondisi Terkini Pasokan BBM, LPG, Listrik ke Daerah Terdampak Banjir Sumbar

Jakarta –

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta pemulihan infrastruktur kelistrikan di Sumatra Barat(Sumbar) berjalan lancar.

Hal ini diungkapkan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi terdampak bencana di Posko Pengungsi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Kamis (18/12

“Saya pikir di sini listriknya alhamdulillah aman, BBM, LPG juga saya pikir semuanya alhamdulillah bisa tertangani dengan baik,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Berdasarkan laporan Tim Siaga Bencana ESDM, hingga Kamis (18/12) Pukul 12.00 WIB, kondisi kelistrikan di Sumatera Barat, dari pelanggan terdampak sebanyak 274.564 pelanggan, yang sudah menyala mencapai 274.419 pelanggan, sedangkan sisa 145 pelanggan masih padam. Dengan lokasi padam berada di Jorong Lambeh (FCO Tulang Gajah Tinggi).

Namun tim PT PLN (persero) mengonfirmasikan per Rabu sore (17/12), tower emergency Brandan Langsa sudah selesai dan sistem kelistrikan sudah disinkronisasikan, sehingga secara bertahap pembebanan sudah dilakukan, dan ditargetkan sisa pelanggan yang masih padam akan segera menyala kembali.

Sementara itu, untuk kondisi BBM dan LPG di wilayah terdampak Provinsi Sumatra Barat, per Rabu (17/12), secara bertahap sudah mulai normal, dimana dari 147 SPBU yang ada di lokasi terdampak, seluruhnya sudah beroperasi.

Begitu pun dengan penyalur LPG, dari 172 agen, seluruh agen juga telah beroperasi, sedangkan dari 14 SPBE yang ada, juga semua sudah beroperasi kembali.

Meski demikian, jalur distribusi pengiriman BBM ataupun LPG masih menghadapi kendala, khususnya dari Integrated Terminal Teluk Kabung, Sumatera Barat, akses terputus ke Kajai Pasaman Timur, Surian Solok Selatan, Lembah Anai, Palupuh Pasaman Timur, dan Malalak (macet di Sitinjau).

Tonton juga video “Tangis Korban Banjir Agam di Depan Prabowo: Tinggal Sendiri Saya, Pak”

(hrp/hns)

18/12/2025 22:23
WALHI Bongkar Buruk Kehutanan Sumbar! Gubernur Mahyeldi Dituding Cuci Tangan di Tengah Banjir

GELORA.CO – Polemik penyebab bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat kian memanas.

Setelah Pemerintah Provinsi Sumbar secara terbuka membantah kritik keras Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Respons Pemprov justru dinilai publik sebagai upaya defensif yang terkesan melempar tanggung jawab ke pemerintah pusat.

Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui teks ini ==> Gerakan Anak Negeri

Yang mana saat ini penderitaan masyarakat yang terdampak bencana ekologis berulang.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Ferdinal Asmin, menyatakan pernyataan Gubernur Mahyeldi Ansharullah terkait tata kelola hutan telah sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa urusan perizinan kehutanan merupakan domain pemerintah pusat.

Sehingga pemerintah daerah tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas kerusakan hutan yang terjadi.

Pernyataan ini justru memicu kritik lanjutan karena dianggap mengaburkan peran strategis pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem dan daerah aliran sungai.

Walhi Sumbar menilai bantahan tersebut sebagai bentuk “cuci tangan” di tengah krisis ekologis yang kian parah.

Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Wengki Purwanto, secara tegas menyebut Gubernur Sumbar sebagai salah satu aktor negara.

Yang bertanggung jawab atas hancurnya hutan dan meningkatnya risiko bencana.

Menurut Walhi, dalih kewenangan pusat tidak bisa dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab moral dan politik.

Apalagi Pemprov Sumbar tercatat aktif mengeluarkan berbagai rekomendasi pemanfaatan kawasan hutan.

Catatan Walhi pada 2021, Pemprov Sumbar merekomendasikan kawasan hutan seluas puluhan ribu hektare di Solok Selatan untuk usaha hasil hutan kayu hutan alam.

Meski di dalamnya terdapat wilayah perhutanan sosial yang menjadi sumber hidup masyarakat adat.

Rekomendasi serupa juga pernah diberikan untuk kawasan Pulau Sipora di Mentawai, yang secara ekologis sangat rentan.

Kebijakan-kebijakan ini dinilai memperparah degradasi lingkungan dan memperbesar potensi bencana.

Walhi juga mengungkap fakta lama bahwa ratusan ribu hektare hutan di Sumbar telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan wilayah tambang, baik legal maupun ilegal.

Dampaknya bukan hanya kerusakan ekosistem, tetapi juga konflik sosial berkepanjangan dan hilangnya ruang hidup masyarakat.

Ironisnya, di saat kerusakan itu belum dipulihkan, Pemprov Sumbar justru kembali mengusulkan ribuan hektare wilayah baru untuk pertambangan di berbagai kabupaten.

Sementara itu, Pemprov Sumbar bersikukuh bahwa deforestasi di wilayahnya tergolong kecil dan sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan fasilitas umum serta aktivitas masyarakat.

Pernyataan ini kembali menuai kritik karena dianggap meremehkan dampak kumulatif kerusakan lingkungan.

Dan menutup mata terhadap maraknya tambang ilegal yang merusak hutan dan sungai.

Di tengah saling bantah ini, masyarakat Sumatera Barat menjadi pihak yang paling dirugikan.

Banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur terus berulang, sementara elite sibuk berdebat soal kewenangan dan narasi.

Publik pun mulai mempertanyakan keberanian pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dan mengambil langkah pemulihan, bukan sekadar mencari pembenaran administratif.

Tanpa perubahan kebijakan yang nyata, bencana di Sumatera Barat dikhawatirkan hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali terulang dengan skala yang lebih besar.

Demikian perkembangan informasi terkait Walhi sebut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi cuci tangan dari tanggung jawab.***

14/12/2025 20:50
Bangun Jembatan Darurat- Sumur Bor

Jakarta –

Penanganan dampak bencana di wilayah Aceh hingga Sumatera terus diintensifkan jajaran Polri sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pada Sabtu (13/12), tim Polri dikerahkan di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar, fokus pada upaya pemulihan, evakuasi, dan pemberian dukungan psikologis.

Berdasarkan data yang dihimpun, kegiatan Polri di lapangan sangat beragam, tidak hanya berfokus pada distribusi logistik namun juga pembangunan fasilitas vital dan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Aksi Polri di Aceh: Bersih-Bersih Sekolah dan Layanan Psikososial

Di Provinsi Aceh, personel Polri bergerak cepat membersihkan fasilitas publik yang terdampak banjir. Tim fokus melaksanakan pembersihan di SD Negeri Kandang pasca terdampak bencana banjir di Kabupaten Pidie. Selain itu, pembersihan juga dilakukan di TPA Nurul Huda dan Balai Pengajian Darul Falah Al Azizah di Kabupaten Aceh Barat.

Upaya lain yang dilakukan adalah penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat terdampak bencana di Desa Blang Asan, Kabupaten Pidie. Untuk memastikan keamanan dan keselamatan, tim juga aktif melakukan pencarian dan evakuasi korban, serta melaksanakan patroli malam di sekitar lokasi bencana.

Dukungan fungsional juga disediakan, di mana Tim Dapur Lapangan Polri memproduksi dan membagikan makanan bagi para pengungsi. Tim Water Treatment Polri juga secara berkesinambungan menyediakan dan mendistribusikan air bersih. Sementara, Tim Trauma Healing Polri memberikan layanan dukungan psikososial dan pemberian sarana kontak kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

Sumatera Utara: Mulai dari Service Motor Gratis hingga Sumur Bor

Polres Tapanuli Tengah mengadakan service motor gratis bagi masyarakat terdampak bencana. Selain itu, tim juga menyalurkan berbagai bantuan sembako kepada masyarakat di Kota Sibolga yang meliputi 220 kg beras, 44 dus mie instan, dan 4 dus roti.

Foto: Personel Polri terlibat bangun jembatan darurat dan sumur bor untuk korban bencana Aceh-Sumatera (dok.Polri)

Bantuan logistik yang lebih masif disalurkan di Kecamatan Rukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang meliputi 36 dus air mineral, 200 kg beras, 10 dus roti dan snack, 25 dus mie instan, 25 dus susu, 100 pcs selimut, 100 pcs handuk, 5 dus gula, dan 5 dus sabun mandi.

Seperti di provinsi lain, Tim Water Treatment Polri menyediakan dan mendistribusikan air bersih, sementara Tim Trauma Healing Polri memberikan layanan dukungan psikologis kepada masyarakat terdampak dan personel Polri.

Sumatera Barat: Bangun Jembatan Darurat dan Dirikan Posko

Di Sumatera Barat, penanganan bencana fokus pada pemulihan akses dan evakuasi. Sebuah langkah krusial adalah pelaksanaan pembuatan jembatan darurat di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, untuk memulihkan konektivitas. Di lokasi yang sama, pembersihan rumah warga juga dilaksanakan.

Dalam mendukung pengungsian, tim mendirikan tenda posko darurat bencana di Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, dan melaksanakan pengantaran siswa dan siswi SMAN 1 Batang Anai menuju UPT Asrama Haji Embarkasi Padang.

Tim juga terlibat dalam operasi SAR, yakni melaksanakan pencarian korban hilang di Kecamatan Malalak Timur, Kota Bukittinggi. Upaya pembersihan dilakukan di SDN 24 Korong Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

Foto: Polri salurkan bantuan ke korban bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar (dok.Polri)

Dukungan logistik dan psikologis juga berjalan optimal, dengan Tim Dapur Lapangan Polri memproduksi dan membagikan makanan, Tim Water Treatment Polri menyediakan air bersih, dan Tim Trauma Healing Polri memberikan layanan dukungan psikologis kepada masyarakat terdampak dan personel Polri.

(hri/ygs)

14/12/2025 00:21
Percepat Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat, BRI Dukung Pembiayaan Sindikasi Rp2,2 Triliun Proyek Flyover Sitinjau Lauik

Fajar.co.id, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

Perseroan turut berpartisipasi dalam fasilitas pembiayaan sindikasi senilai Rp2,2 triliun untuk proyek strategis Flyover Sitinjau Lauik di Sumatera Barat melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Proyek Flyover Sitinjau Lauik menjadi salah satu infrastruktur yang paling dinantikan masyarakat Sumatera Barat, terutama karena kondisi jalur Padang – Solok yang selama ini dikenal ekstrem dengan tingkat kemiringan curam dan risiko kecelakaan yang tinggi.

Dalam kerja sama ini, BRI berperan sebagai Joint Mandated Lead Arranger and Bookrunners (JMLAB) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dengan dukungan dari bank peserta lain seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Bank Nagari.

Di saat wilayah Sumatera Barat tengah melakukan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu, kehadiran proyek ini memberikan harapan baru bagi peningkatan keselamatan, kelancaran konektivitas, dan percepatan mobilitas masyarakat maupun logistik.

Flyover dengan panjang 2,774 kilometer tersebut memiliki nilai proyek mencapai Rp2,739 triliun, dengan masa konstruksi sekitar 2,5 tahun dan masa operasi selama 10 tahun. Proyek ini mencakup pembangunan jalan dan jembatan (flyover), perencanaan teknis, hingga preservasi selama masa operasional.

13/12/2025 17:50
Deretan Bencana Alam Sejak Tahun 1990

Bisnis.com, JAKARTA — Banjir bandang dan longsor yang menerjang tiga provinsi di Sumatra kembali menjadi pengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana alam yang cukup tinggi.

Dalam rentang empat dekade terakhir, sejumlah peristiwa besar tidak hanya meluluhlantakkan wilayah terdampak, tetapi juga menyita perhatian dunia internasional.

Dilansir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sabtu (13/12/2025), berikut deretan bencana alam besar yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1990:

1. Gempa dan Tsunami Flores (1992)

Gempa mengguncang Flores, NTT, pada 12 Desember 1992 dan langsung memicu tsunami besar yang menyapu kawasan pesisir. Wilayah Sikka, Ende, Ngada hingga Flores Timur mengalami kerusakan parah. Ribuan orang meninggal dunia, ratusan hilang, dan puluhan ribu kehilangan tempat tinggal. Besarnya dampak membuat pemerintah menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 66 Tahun 1992.

2. Gempa dan Tsunami Aceh (2004)

Tanggal 26 Desember 2004 menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah Indonesia. Gempa megathrust di Samudra Hindia berkekuatan 9 SR memicu tsunami dahsyat yang melanda Aceh dan wilayah sekitarnya, sebelum menjalar hingga Sri Lanka, India, Thailand, hingga Afrika Timur.

Ratusan ribu korban meninggal dan hilang, sementara lebih dari setengah juta warga kehilangan rumah. Pemerintah menetapkan status bencana nasional melalui Keppres Nomor 112 Tahun 2004.

3. Gempa Yogyakarta (2006)

Guncangan kuat di Yogyakarta dan sekitarnya pada pagi hari 27 Mei 2006, ketika banyak warga masih berada di dalam rumah. Sebanyak lebih dari 5.800 orang meninggal dunia dan puluhan ribu lainnya luka-luka. Kerusakan juga merembet hingga situs bersejarah seperti Candi Prambanan. Gempa ini menjadi momentum penguatan edukasi dan mitigasi bencana di wilayah DIY dan nasional.

4. Gempa Sumatera Barat (2009)

Gempa besar berkekuatan 7,6 skala richter mengguncang lepas pantai Sumbar pada 30 September 2009. Guncangannya merusak Padang, Pariaman, Agam, Bukittinggi, hingga Solok. Lebih dari seribu orang tewas, ribuan terluka, dan ratusan ribu bangunan rusak. Bantuan internasional mengalir dari berbagai negara, menunjukkan skala bencana yang besar.

5. Letusan Gunung Merapi (2010)

Gunung Merapi kembali mengalami erupsi besar pada 2010. Awan panas dan material vulkanik menghantam lereng Merapi, menewaskan ratusan orang. Debu vulkanik bahkan mencapai Jawa Barat dan mengganggu penerbangan serta kegiatan ekonomi. Letusan ini menegaskan kembali ancaman besar gunung api aktif di Indonesia.

6. Letusan Gunung Kelud (2014)

Erupsi Gunung Kelud terjadi pada 13 Februari 2014 dan berlangsung sangat eksplosif. Material vulkanik menyelimuti sebagian besar Pulau Jawa hingga aktivitas penerbangan lumpuh di beberapa bandara. Meski korban jiwa relatif lebih sedikit, letusan ini berdampak besar pada transportasi, aktivitas ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

7. Gempa, Tsunami, dan Likuifaksi Palu–Donggala (2018)

Sulawesi Tengah diguncang gempa 7,4 magnitudo pada 28 September 2018, yang memicu tsunami dan likuifaksi secara bersamaan. Fenomena tanah mencair menyeret bangunan utuh dan menelan permukiman. Lebih dari dua ribu orang tewas dan ribuan lainnya hilang. Kompleksitas bencana ini membuat Palu menjadi salah satu contoh ekstrem risiko geologi di Indonesia dan menjadi perhatian komunitas ilmiah internasional.

8. Pandemi Covid-19 (2020)

Indonesia memasuki masa krisis kesehatan global ketika Covid-19 merebak pada 2020. Pemerintah menetapkan pandemi sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020. Dalam tiga tahun, jutaan kasus tercatat dan ratusan ribu kematian terjadi. Dampaknya merembet ke sektor ekonomi, pendidikan, hingga sosial, menjadikan pandemi salah satu bencana non-alam terbesar dalam sejarah Indonesia modern.

9. Letusan Gunung di NTT

Gunung yang paling sering meletus di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2024-2025 adalah Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Aktivitas gunung ini sering sekali mengganggu aktivitas penerbangan.

Dampak letusan ini juga pernah menyebabkan penutupan bandara dan evakuasi warga karena statusnya naik menjadi Awas (Level IV).

10. Bencana Banjir dan Longsor di Sumatra

Korban meninggal pada hingga Sabtu (13/12/2025) yang dicatatkan BNPB mencapai 969 jiwa dan 252 orang hilang. Banjir di 3 provinsi yakni Aceh, Sumut, dan Padang membawa banyak gelondongan kayu hingga ke pemukiman rumah warga. (Angela Keraf)

13/12/2025 08:00
Kantongi Tersangka Pembalakan Liar di Tapanuli Selatan, Kapolri Belum Ungkap Namanya

Kantongi Tersangka Pembalakan Liar di Tapanuli Selatan, Kapolri Belum Ungkap Namanya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya telah mengantongi nama tersangka kasus pembalakan liar di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut).
Kendati demikian, Sigit masih belum mengungkap nama tersangka yang menyebabkan banyak kayu gelondongan tersapu banjir di kabupaten tersebut.
“Kami bentuk Satgas di Tapanuli, kemarin kita sudah naikkan sidik. Tersangka juga sudah kita temukan,” ujar Sigit dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (12/12/2025).
Tim Satuan Tugas (Satgas) telah meningkatkan proses penyidikan terkait
pembalakan liar
di wilayah tersebut. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Adapun sehari sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni juga meninjau langsung lokasi yang terdampak.
Menurut Sigit, aktivitas pembalakan liar menjadi salah satu faktor yang memperburuk risiko banjir di berbagai daerah.
Karena itu, ia meminta seluruh tim bergerak cepat dan memastikan hasil penanganan segera disampaikan kepada publik.
“Tim semua saya minta bekerja dan segera di-publish sehingga masyarakat bisa dapatkan informasi,” kata Sigit.
Di sisi lain, Polri juga menangani dugaan pembalakan hutan di Aceh Tamiang. Namun, Sigit belum membeberkan lebih detail, karena masih menunggu laporan resmi dari tim di lapangan.
“Tim sedang turun, biar tim sendiri yang jelaskan karena Satgas sedang bekerja nanti dijelaskan lebih lanjut,” ungkap Sigit.
Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) juga turut menelusuri alur kayu yang terbawa banjir di Tapanuli dan wilayah Sumatera lainnya.
Direktur Jenderal Gakkum Dwi Januanto Nugroho menuturkan, sumber kayu yang terbawa banjir dapat beragam, mulai dari pohon tumbang dan material alami sungai, hingga potensi berasal dari area bekas penebangan legal ataupun praktik ilegal seperti penyalahgunaan dokumen Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan pembalakan liar.
“Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” ujar Dwi.
Sepanjang 2025, Gakkum telah menangani sejumlah kasus yang berkaitan dengan peredaran dan pencucian kayu ilegal di wilayah yang berdekatan dengan area terdampak banjir.
Pada Juni 2025, misalnya, penyidik mengungkap kasus penebangan liar di Aceh Tengah dengan barang bukti sekitar 86,60 meter kubik kayu ilegal.
Kemudian, pada Agustus 2025, Gakkum kembali menemukan kasus penebangan pohon di Solok, Sumatera Barat, yang menggunakan dokumen PHAT untuk menutupi penebangan di kawasan hutan.
Dalam kasus itu, petugas mengamankan 152 batang kayu, dua ekskavator, dan satu buldoser.
“Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” ungkap Dwi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 14:21
Gempa Padang Hari Ini, Berpusat di Kabupaten Solok Magnitudo 4,7

Liputan6.com, Jakarta – Gempa Magnitudo 4,7 mengguncang wilayah Kota Padang yang berpusat di Kabupaten Solok Sumbar, Rabu (10/12/2025), pukul 02.48.27 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, lokasi gempa Padang ini berada pada koordinat 0.99° LS ; 100.71° BT, dengan episenter gempa berada di darat tepatnya 18 km barat daya Kabupaten Solok Sumbar, dengan kedalaman gempa 10 km.

Direktur Gempa dan Tsunami BMKG Daryono dalam pernyataan resminya mengatakan, memperhatikan lokasi dan kedalaman pusat gempa Padang ini, gempa yang terjadi merupakan gempa dangkal akibat adanya aktifitas Sesar Sumani. Daryono memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan estimasi peta guncangan dengan skala MMI, gempa dirasakan antara lain di Kabupaten Solok III – IV, kemudian di Padang dan Solok II – III MMI, di Sijunjung dan Sawahlunto I – II MMI.

Belum ada lapoiran kerusakan akibat gempa, namun warga diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

10/12/2025 07:43
Gempa M 4,7 Landa Solok Sumatera Barat pada Dini Hari

Jakarta, Beritasatu.com – Wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, diguncang gempa bumi tektonik dengan magnitudo (M) 4,7 pada Rabu (10/12/2025) pukul 02.48 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesaran Sumani.

Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang Suaidi Ahadi menjelaskan, episentrum gempa terletak di darat pada koordinat 0,99 derajat lintang selatan dan 100,71 derajat bujur timur. Lokasi tepatnya berada sekitar 18 km barat daya Kabupaten Solok, dengan kedalaman pusat gempa 10 km.

“Dengan memperhatikan lokasi dan kedalaman pusat gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktifitas sesaran Sumani,” kata Suaidi Ahadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/12/2025) dini hari.

Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), getaran terasa kuat di wilayah Kabupaten Solok dengan intensitas III-IV modified mercalli intensity (MMI). Pada skala ini, getaran dirasakan nyata oleh banyak orang di dalam rumah terasa seakan-akan ada truk berlalu, dan pintu atau jendela dapat berbunyi.

Guncangan juga dirasakan di Kota Padang dengan intensitas II-III MMI, di mana benda-benda ringan yang digantung mulai bergoyang. Sementara itu, di Sijunjung dan Sawahlunto, guncangan terasa lebih lemah, mencapai I-II MMI.

Hingga saat berita ini disusun, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa utama. BMKG juga mencatat adanya satu gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo lebih kecil.

“Hingga pukul 03.21 WIB, hasil monitoring BMKG terdapat satu gempa susulan pada pukul 03.11 WIB dengan magnitudo M 2,1,” tambah Suaidi.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan selalu merujuk pada informasi resmi yang bersumber dari kanal komunikasi resmi BMKG yang telah terverifikasi.

10/12/2025 05:14
Membedah Spesifikasi Bailey, Jembatan Bongkar Pasang Milik TNI Sambungkan Daerah Terisolir Banjir

Liputan6.com, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasang jembatan bailey untuk menghubungkan daerah terisolir akibat banjir di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

“Sejumlah jembatan darurat atau biasa disebut bailey mulai dipasang pada beberapa titik di wilayah Provinsi Sumatra Barat,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

Bailey atau biasa disebut sebagai jembatan darurat, merupakan jembatan temporer yang bisa dibongkar pasang.

Material jembatan bailey adalah besi dengan bobot total 24 ton. Pemasangan jembatan ini ditargetkan selesai pada 12 Desember 2025.

Jembatan bailey berasal dari Denzipur 2/PS Kodam XX/TIB merupakan tipe 1-1 dengan panjang 18 meter atau terdiri dari 6 petak.

Pemasangan jembatan bailey ini menggantikan jembatan Sikabau yang putus diterjang banjir akhir November 2025 lalu.

Jembatan tersebut sebelumnya menghubungkan jalan Sikabau menuju wilayah Lembah Melintang di Kabupaten Pasaman Barat.

Panjang jembatan putus mencapai 12 meter. Perkembangan pemasangan jembatan darurat berjalan delapan persen pada Minggu kemarin (7/12).

“Jembatan ini merupakan penghubung antara wilayah Sikabau dan Lembah Melintang, walau bukan jalan lintas kabupaten tapi cukup vital dikarenakan Sikabau merupakan tempat wisata dan terdapat 500 KK,” Mayor Czi Bobby Andrias Komandan Detasemen Zeni Tempur 2/PS Kodam XX/TIB Payakumbuh menambahkan.

Sebanyak 12 personel Denzipur 2/PS Kodam XX/TIB, 50 personel Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) 896/Serumpun Pseko, 6 personel Koramil 07/Air Bangis sebanyak dikerahkan untuk memasang jembatan.

Terdapat empat jembatan bailey prioritas untuk wilayah Sumbar. Selain pengganti jembatan Sikabau di Pasaman Barat, pemasangan jembatan darurat juga dilakukan di jembatan Supayang dan Bawah Kubang, Kabupaten Solok, serta jembatan Luhuang di Kabupaten Padang Pariaman.

09/12/2025 17:42