Xcloud.id

kab/kota: Solo

  • Kaesang Sebut Ada yang Ingin Adu Domba Prabowo dan Jokowi

    Kaesang Sebut Ada yang Ingin Adu Domba Prabowo dan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, mengatakan jika ada yang mencoba mengadu domba antara Presiden Prabowo dan Jokowi.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI) Raja Juli Antoni yang datang ke istana mewakili Kaesang.

    “Mas Kaesang membuat rilis bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini, ada medsos yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI,” kata Raja Juli saat memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Raja Juli yang juga menjabat Menteri Kehutanan itu mengatakan bahwa kedatangannya untuk mewakili Kaesang yang saat ini masih dirawat di rumah sakit.

    Ia pun mengungkapkan telah berkomunikasi intensif dengan tim Presiden Prabowo untuk meluruskan terkait video yang beredar di media sosial.

    Video tersebut, kata Raja Juli, berisi narasi yang berbeda dan seakan mengindikasikan Jokowi dan Gibran menggalang pertemuan hingga aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR yang berakhir ricuh setelah tewasnya pengemudi ojek online (ojol) di tengah aksi tersebut.

    Kaesang, melalui Raja Juli, pun menegaskan bahwa video tersebut merupakan kabar bohong (hoaks). PSI menyatakan setia dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti yang dideklarasikan pada Kongres PSI di Solo pada Juli lalu.

    “Jadi Mas Kaesang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoaks. PSI seperti kongres di Solo yang lalu, Partai Gajah, setia dengan Pak Prabowo Subianto.

    Kedatangan Raja Juli ke Istana pada Senin ini untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo yang mengumpulkan para ketua umum partai politik.

    “Mendukung beliau melaksanakan terus program-program kerakyatan, program-program anti korupsi,” kata Raja Juli.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengumpulkan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8), yakni Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

  • Ini Daftar Aset Negara di 23 Daerah yang Dirusak OTK Saat Unjuk Rasa Nasional 2 September 2025

    Ini Daftar Aset Negara di 23 Daerah yang Dirusak OTK Saat Unjuk Rasa Nasional 2 September 2025

    Ini Daftar Aset Negara di 23 Daerah yang Dirusak OTK Saat Unjuk Rasa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan data kerusakan aset negara, termasuk fasilitas umum, pasca aksi demonstrasi pada Agustus 2025.
    Data ini dipaparkan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 lewat YouTube Kemendagri RI, Selasa (2/9/2025).
    Dari data tersebut, ada setidaknya 23 daerah yang fasilitas umum hingga kantor pemerintahannya dirusak dan dibakar.
    “DKI Jakarta, ini kita lihat datanya, kerusakannya. Kota Makassar, kemudian Kota Surakarta, Kota Surabaya, ini gedung pemerintah,” kata Tito dalam paparannya, Selasa.
    Sejumlah daerah juga melaporkan bahwa Gedung DPRD, museum, hingga kantor dan pos polisinya dirusak.
    Bahkan, ada sejumlah benda purbakala di Kediri yang dilaporkan hilang atau rusak.
    Berikut ini datanya:
    1. DKI Jakarta
    Sebanyak 22 halte rusak dengan kerugian Rp 33 miliar untuk MRT, Rp 416 miliar untuk Transjakarta, Rp 5,5 miliar untuk CCTV.
    2. Kota Makassar
    Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar dibakar
    3. Kota Surakarta
    Kantor Sekretariat DPRD Solo dibakar
    4. Kota Surabaya
    Gedung Grahadi dibakar, 11 pos polisi rusak berat/terbakar
    5. Kota Kediri
    Gedung DPRD Kota dibakar dan dijarah, Kantor Satlantas Polres Kediri Kota dilempari dan kendaraan barang bukti dirusak
    6. Kota Mataram
    Gedung DPRD dan fasilitas legislatif lainnya dibakar dan dirampas
    7. Kota Bandung
    Aset rumah dinas MPR dirusak dan Gedung DPRD dirusak
    8. Kota Semarang
    Gedung DPRD Jawa Tengah dibakar
    9. Kabupaten Brebes
    Gedung DPRD dibakar
    10. Kota Pekalongan
    Gedung DPRD dan Pemkot dibakar
    11. Kota Tegal
    Gedung DPRD dan polres dibakar
    12. Kabupaten Cilacap
    Gedung DPRD dirusak
    13. Kabupaten Kediri
    Gedung DPRD, Gedung Pemerintah Kabupaten, dan Samsat dibakar dan dijarah, Museum Baghawanta Bari serta sejumlah benda purbakala dilaporkan rusak atau hilang.
    14. Kabupaten Kebumen
    Kerusakan kaca Gedung DPRD.
    15. Kabupaten Jepara
    Kerusakan kaca pada kediaman Kapolres dan Wakapolres Jepara, pembakaran sebagian Gedung DPRD Jepara, penjarahan Kantor DPRD Jepara, kerusakan lampu penerangan jalan, CCTV di Tugu Kartini, serta pembakaran di sekitar Tugu Kartini.
    16. Kota Malang
    Ada 13 pos polisi dirusak dan 3 pos polisi dibakar
    17. Kota Cirebon
    Gedung DPRD Kota dirusak dan dijarah
    18. Kabupaten Banyumas
    Kantor Pemkab, pendopo bupati, dan eks Gedung DPRD dirusak
    19. Kota Banjar
    Gedung DPRD Kota Banjar dirusak
    20. Jambi
    Gedung DPRD Provinsi Jambi dirusak
    21. Kota Tasikmalaya
    Gedung DPRD dirusak
    22. Kota Palembang
    Gedung DPRD dirusak dan Kantor Ditlantas Polda Sumsel dibakar
    23. Kota Palopo
    Gedung DPRD dirusak.
    Disclaimer:
    Pemberitaan ini untuk kepentingan informasi publik, agar hak masyarakat untuk tahu tetap terjaga.
    Redaksi menolak kekerasan/perusakan/pembakaran/penjarahan, karena bangsa ini hanya akan kuat jika kita setia melindungi sesama, merawat fasilitas umum, dan menjaga dunia usaha tetap berjalan agar ekonomi tak makin terpuruk.
    Tetap tenang, jangan terprovokasi, jadikan negeri ini rumah aman buat kita semua, dan utamakan sumber informasi yang kredibel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap, Teka-teki Kaesang Tak Penuhi Undangan Prabowo ke Istana

    Terungkap, Teka-teki Kaesang Tak Penuhi Undangan Prabowo ke Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketum PSI, Kaesang Pangarep, tak hadir saat Presiden Prabowo mengundang seluruh Ketua Umum partai ke Istana.

    Dilansir dari Antaranews, Kaesang diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI), Raja Juli.

    Raja Juli yang juga menjabat Menteri Kehutanan itu mengatakan bahwa kedatangannya untuk mewakili Kaesang yang saat ini masih dirawat di rumah sakit.

    Meski demikian, Raja Juli menyampaikan beberapa poin penting yang disoroti Kaesang atas hiruk pikuk politik di Indonesia belakangan ini.

    Raja Juli Antoni menyebut ada pihak yang ingin mengadu domba Presiden Prabowo dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menuding bapak anak itu menggalang aksi demonstrasi pada pekan lalu.

    Raja Juli yang mewakili Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, untuk melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto guna menepis isu adu domba tersebut.

    “Mas Kaesang membuat rilis bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini, ada medsos yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI,” kata Raja Juli saat memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Ia pun mengungkapkan telah berkomunikasi intensif dengan tim Presiden Prabowo untuk meluruskan terkait video yang beredar di media sosial.

    Video tersebut, kata Raja Juli, berisi narasi yang berbeda dan seakan mengindikasikan Jokowi dan Gibran menggalang pertemuan hingga aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR yang berakhir ricuh setelah tewasnya pengemudi ojek online (ojol) di tengah aksi tersebut.

    Kaesang, melalui Raja Juli, pun menegaskan bahwa video tersebut merupakan kabar bohong (hoaks). PSI menyatakan setia dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti yang dideklarasikan pada Kongres PSI di Solo pada Juli lalu.

    “Jadi Mas Kaesang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoaks. PSI seperti kongres di Solo yang lalu, Partai Gajah, setia dengan Pak Prabowo Subianto.

  • Demo di Berbagai Daerah, Tito Karnavian Beberkan Kerugian Negara Tembus Puluhan Miliar – Page 3

    Demo di Berbagai Daerah, Tito Karnavian Beberkan Kerugian Negara Tembus Puluhan Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan data rekapitulasi kerugian sementara akibat aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 hingga 28 Agustus 2025.

    Aksi unjuk rasa tersebut awalnya menuntut pembatalan kenaikan tunjangan, transparansi gaji DPR, hingga penolakan RKUHAP. Namun, eskalasi meningkat setelah insiden tragis seorang driver ojek online terlindas kendaraan Barakuda kepolisian, yang memicu gelombang kemarahan di berbagai daerah.

    Tito menyampaikan, berdasarkan catatan pemerintah, aksi terjadi di 107 titik pada 32 provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebagian berlangsung damai, namun banyak pula yang berujung kerusuhan dengan pengrusakan dan pembakaran.

    “Kami mencatat, ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Yang merah itu ada aksi yang berlanjut rusuh, yang kuning relatif kondusif yaitu di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat yang kami catat yang berakhir ada kerusuhan dalam bentuk pengrusakan dan pembakaran, yang lainnya berlangsung secara kondusif,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah tahun 2025, di Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Kata Tito, aksi di daerah-daerah tersebut menyebabkan kerusakan fasilitas publik, kantor pemerintah, hingga menelan korban jiwa. Kerugian negara pun diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

    DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan kerugian terbesar. Sebanyak 22 halte Transjakarta dan MRT rusak, dengan total kerugian Rp 3,3 miliar untuk MRT, Rp 41,6 miliar untuk Transjakarta, serta Rp 5,5 miliar untuk CCTV.

    Selanjutnya, di Kota Makassar Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar dibakar, menyebabkan tiga orang tewas dan lima orang lainnya luka-luka.

    Selanjutnya di Surakarta, Kantor Sekretariat DPRD Solo turut dibakar. Di Surabaya, Gedung Grahadi dibakar, serta 11 pos polisi mengalami kerusakan berat atau terbakar.

     

  • Koordinator Massa Pati: Masyarakat akan Marah Jika KPK Tak Tegas Proses Hukum Sudewo

    Koordinator Massa Pati: Masyarakat akan Marah Jika KPK Tak Tegas Proses Hukum Sudewo

    Bisnis.com, JAKARTA – Koordinator Aliansi Masyarakat Pati, Supriyono menuntut KPK tegas memproses hukum Bupati Pati Sudewa alias Sudewo.

    Menurutnya masyarakat Pati akan marah hingga melakukan pembakaran jika KPK tidak tegas dalam perkara ini.

    “Kalau KPK tidak tegas lurus, jangan salahkan masyarakat Pati akan marah, jangan salahkan Pati akan membakar,” tegasnya di gedung Murah Putih KPK, Senin (1/9/2025).

    Dia mengatakan KPK lambat untuk menetapkan Sudewo sebagai tersangka dan menilai mengkondisikan perakara agar Sudewo lepas dari jeratan hukum.

    “Kenapa selama ini KPK tidak menetapkan tersangka? Karena selama ini KPK tidak menyelidiki, tidak mengembangkan, tapi mengkondisikan supaya Sudewo lepas dari jeratan hukum. Tidak boleh KPK seperti itu,” jelasnya.

    Menurutnya bukti dugaan keterlibatan Sudewo dalam skandal korupsi proyek kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan telah kuat, sehingga KPK seharusnya langsung dapat menetapkan Sudewi sebagai tersangka.

    Dia menyebut salah satu buktinya adalah penyitaan uang Rp3 miliar di rumah Sudewo dan pengembalian uang Rp720 juta dari Sudewo ke KPK

    “Bapak Bupati Sudewo itu sudah layak ditetapkan segera tersangka Satu, Bupati dari KPK telah menyita uang Rp3 miliar di rumah pribadi Bapak Sudewo Yang kemarin Bapak Bupati Sudewo mengembalikan uang 720 juta di KPK. Artinya Bupati Sudewo sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum Dan Bupati Sudewo sadar uang Rp720 juta adalah hasil tindak pidana Jadi itu sebenarnya sudah layak ditetapkan segera tersangka,” jelasnya.

    Supriyono menyampaikan telah meminta KPK menerbitkan surat penonaktifan Sudewo. Nantinya surat rekomendasi tersebut diserahkan ke Menteri Dalam Negeri dan Presiden.

    Diketahui, terdapat 350 warga pati menghadiri unjuk rasa hari ini. Mereka konvoi menggunakan 7 bus dari Pati. Adapun TNI-Polri telah bersiaga mengamankan demo di gedung KPK.

  • PSI: Medsos Dibanjiri Adu Domba Prabowo dengan Jokowi, Itu Hoaks Nasional 1 September 2025

    PSI: Medsos Dibanjiri Adu Domba Prabowo dengan Jokowi, Itu Hoaks Nasional 1 September 2025

    PSI: Medsos Dibanjiri Adu Domba Prabowo dengan Jokowi, Itu Hoaks
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengungkapkan, ada upaya untuk mengadu domba Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan PSI.
    Raja Juli mengatakan, indikasi ini diungkapkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melihat sejumlah konten di media sosial yang menurutnya ingin mengadu domba Prabowo dan Jokowi.
    “Mas Kaesang memberikan pesan kepada saya, bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini, ada medsos yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak, yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI,” ujar Raja di Istana, Jakarta, Senin (1/9/2025).
    Raja Juli pun mengaku sudah berkomunikasi dengan orang-orang dekat Prabowo mengklarifikasi isu yang beredar lewat video-video tersebut.
    Salah satu kontennya berisi narasi bahwa Jokowi menggalang aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa daerah beberapa hari terakhir.
    “Semalam misalkan dari tim Pak Prabowo, kami berkomunikasi cukup intens ya untuk saling mengklarifikasi, tabayun, ada sebuah video yang isinya berbeda dengan narasinya,” ucap Raja.
    “Jadi isinya Pak Jokowi ketemu siapa, Mas Gibran ketemu siapa, tapi itu dianggap sebuah pertemuan untuk menggalang demo-demo yang terjadi pada hari ini,” imbuh dia.
    Menteri Kehutanan ini pun memastikan bahwa narasi yang menyebut Jokowi menggalang demo adalah hoaks.
    Ia mengingatkan, hasil Kongres PSI pada beberapa waktu lalu telah menegaskan sikap PSI untuk mendukung program-program pemerintahan Prabowo.
    “Jadi Mas Kaesang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoaks. PSI seperti hasil kongres di Solo yang lalu, partai gajah setia dengan Pak Prabowo Subianto. Mendukung kepemimpinan beliau, melaksanakan terus program-program kerakyatan, program-program antikorupsi. Jadi merah putih, kata Pak Prabowo, maka partai gajah juga ikut merah putih,” kata Raja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jubir KPK Sebut Penonaktifan Bupati Pati Sudewo Bukan Kewenangan KPK

    Jubir KPK Sebut Penonaktifan Bupati Pati Sudewo Bukan Kewenangan KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penerbitan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati, Sudewo bukan kewenangan KPK.

    Pernyataan itu menanggapi tuntutan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sedang berunjuk rasa di depan gedung Merah Putih KPK, Senin (1/9/2025).

    “Surat itu kan bukan kewenangan KPK terkait penonaktifan jabatan seorang kepala daerah. Fokus KPK adalah terkait dengan penanganan perkaranya,” tegas Budi kepada wartawan, Senin (1/9/2025).

    Budi mengatakan sampai saat ini KPK sedang mendalami dugaan keterlibatan korupsi Sudewo dalam proyek pembangunan wilayah Jawa Tengah/Solo Balapanhan, di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapian.

    Meskipun, kata Budi, Sudewo telah mengembalikan uang Rp720 juta yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Hal itu tidak memberhentikan penyidikan KPK.

    “Ya kita pahami pengembalian uang itu tidak menghentikan proses pidananya oleh karena itu KPK masih terus berprogres,” jelas Budi.

    Sebelumnya di hari yang sama, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok mendesak KPK untuk segera menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Sudewo sebagai Bupati Pati.

    “Intinya dari audisi tersebut KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati-Pati Sudewo Sekian yang saya sampaikan. Hasilnya kita disuruh menunggu ya,” katanya kepada wartawan.

    Nantinya surat itu akan dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri dan Presiden.

    Menurutnya bukti dugaan keterlibatan Sudewo dalam skandal korupsi proyek kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan telah kuat, sehingga KPK seharusnya langsung dapat menetapkan Sudewi sebagai tersangka.

    Dia menyebut salah satu buktinya adalah penyitaan uang Rp3 miliar di rumah Sudewo dan pengembalian uang Rp720 juta dari Sudewo ke KPK

    “Bapak Bupati Sudewo itu sudah layak ditetapkan segera tersangka Satu, Bupati dari KPK telah menyita uang Rp3 miliar di rumah pribadi Bapak Sudewo Yang kemarin Bapak Bupati Sudewo mengembalikan uang 720 juta di KPK. Artinya Bupati Sudewo sadar telah melakukan perbuatan melanggar hukum Dan Bupati Sudewo sadar uang Rp720 juta adalah hasil tindak pidana Jadi itu sebenarnya sudah layak ditetapkan segera tersangka,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pada Rabu (27/8/2025) Sudewo telah diperiksa KPK sebagai saksi atas perkara dugaan korupsi DJKA.

    Kepada wartawan Sudewo mengaku uang yang dimaksudkan adalah gajinya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya Rabu (27/8/2025).

  • Jubir sebut rekomendasi penonaktifan Bupati Pati bukan kewenangan KPK

    Jubir sebut rekomendasi penonaktifan Bupati Pati bukan kewenangan KPK

    “Surat itu kan bukan kewenangan KPK ya terkait dengan penonaktifan jabatan seorang kepala daerah,”

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengatakan penerbitan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, bukan kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

    “Surat itu kan bukan kewenangan KPK ya terkait dengan penonaktifan jabatan seorang kepala daerah,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

    Budi menjelaskan fokus KPK adalah hanya penanganan perkara terkait Sudewo, yakni dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

    “Kewenangan kami hanya dalam konteks penanganan perkaranya terkait dengan penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsinya,” katanya menekankan.

    Sebelumnya, salah satu Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, mengatakan telah berbicara dengan KPK untuk membahas surat rekomendasi penonaktifan Sudewo sebagai Bupati Pati.

    Botok mengatakan surat rekomendasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan Presiden Prabowo Subianto.

    Nama Sudewo sempat muncul pada sidang kasus tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng, pada 9 November 2023.

    Pada sidang itu, KPK disebut menyita uang dari Sudewo sekitar Rp3 miliar. Jaksa penuntut umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

    Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia juga membantah menerima uang senilai Rp720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.

    Sementara kasus tersebut terkuak berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

    KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

    Setelah beberapa waktu atau hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka. KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka kasus tersebut.

    Pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15 kasus tersebut, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

    Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

    Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Panglima TNI Bantah Ada Skenario Menuju Darurat Militer Nasional 1 September 2025

    Wakil Panglima TNI Bantah Ada Skenario Menuju Darurat Militer Nasional 1 September 2025

    Wakil Panglima TNI Bantah Ada Skenario Menuju Darurat Militer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Panglima TNI Jenderal Tendyo Budi Revita membantah terdapat skenario menuju penetapan darurat militer melalui cipta kondisi berbagai kerusuhan dalam aksi unjuk rasa selama beberapa hari terakhir.
    “Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan,” kata Tandyo, saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
    Tandyo mengatakan, saat ini soliditas Markas Besar (Mabes) TNI, Mabes TNI Angkatan Darat (AD), Mabes TNI Angkatan Laut (AL), dan Mabes TNI Angkatan Udara (AU) sangat kuat.
    Pihaknya menegaskan, TNI taat pada ketentuan yang diatur dalam konstitusi.
    Pihaknya hanya akan memberikan bantuan kepada operasi institusi lain berdasarkan regulasi dan permintaan.
    Dalam penanganan unjuk rasa penolakan kenaikan tunjangan DPR RI, Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada 30 Agustus.
    Presiden kemudian memberikan arahan agar menangani unjuk rasa yang sudah meluas di berbagai daerah itu bersama-sama.
    “Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu sendiri,” ujar Tandyo.
    Lebih lanjut, jenderal TNI AD itu mengatakan, tidak ada keinginan dari pihak militer untuk mengambil alih kendali keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
    Sebab, penanganan unjuk rasa ditangani oleh Polri terlebih dahulu.
    “Karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri. Tidak ada keinginan kita untuk mengambil,” tegas dia.
    Sebagai informasi, kehebohan mengenai skenario yang mengarah ke darurat militer sudah beredar luas di media sosial.
    Bahkan, isu tersebut sempat menjadi
    trending topic
    di media sosial X.
    Sejumlah organisasi menyerukan untuk mundur dari garis depan unjuk rasa karena khawatir situasi dimanfaatkan untuk mengarah ke darurat militer.
    Ketua Setara Institute, Hendardi, misalnya, menduga, aksi anarkis di berbagai tempat dan target yang dipilih hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terlatih.
    “Aksi anarkis malam hari, dini hari, dan terarah adalah pola yang hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih. Kerumunan massa anarkis adalah fakta permukaan saja,” ujar Hendardi, dalam keterangan resminya.
    Adapun ketentuan mengenai darurat militer di antaranya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959.
    Pasal 1 Perppu tersebut mengatur syarat kondisi yang membuat presiden selaku panglima tertinggi angkatan perang bisa menetapkan status darurat sipil atau darurat militer atau keadaan perang di seluruh wilayah atau bagian Indonesia.
    Status itu bisa ditetapkan di antaranya apabila keamanan atau ketertiban hukum di sebagian atau seluruh Indonesia terancam pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam.
    “Sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa,” bunyi pasal tersebut.
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana
    driver
    ojek
    online
    (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan
    driver
    ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaesang Kembali Tegaskan Dukungan PSI ke Prabowo, Ungkit Hasil Kongres Solo Nasional 1 September 2025

    Kaesang Kembali Tegaskan Dukungan PSI ke Prabowo, Ungkit Hasil Kongres Solo Nasional 1 September 2025

    Kaesang Kembali Tegaskan Dukungan PSI ke Prabowo, Ungkit Hasil Kongres Solo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep kembali menegaskan dukungan penuh kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
    Menurut Kaesang, sejak PSI menggelar kongres di Solo, Jawa Tengah, beberapa bulan lalu, partainya sudah menegaskan dukungan itu.
    “Kongres PSI 2025 di Solo telah menegaskan mendukung penuh kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Merah Putih kata Bapak Presiden Prabowo; Merah Putih kata PSI!” tegas Kaesang lewat keterangannya, Senin (1/9/2025).
    Kaesang menekankan, DPP PSI akan mendukung penuh pemerintahan dan program dari Presiden Prabowo.
    “Program-program pro-rakyat dan pemberantasan korupsi merupakan program penting yang mendesak untuk terus dilanjutkan,” ucapnya.
    Kaesang juga merespons beberapa konten di media sosial yang berupaya membenturkan Prabowo, PSI, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Menurut PSI, isu tersebut tidak benar dan menyesatkan.
    “DPP PSI dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah bohong dan menyesatkan. Ini adalah adu domba yang menginginkan perpecahan antar-pemimpin dan anak bangsa,” tegasnya lagi.
    Lebih jauh, PSI menyampaikan doa terbaik untuk bangsa Indonesia.
    “Doa terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Kaesang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.