Xcloud.id

kab/kota: Solo

  • Groundbreaking di Glagah, Pak Yes Pastikan Rehabilitasi Irigasi Selesai 3 Bulan

    Groundbreaking di Glagah, Pak Yes Pastikan Rehabilitasi Irigasi Selesai 3 Bulan

    Lamongan (beritajatim.com) – Sebanyak 16 titik daerah irigasi di Kabupaten Lamongan akan direhabilitasi. Langkah ini berdasarkan intruksi presiden (Inpres) tahap 2 tahun 2025.

    Saluran irigasi yang direhabilitasi tersebut di antaranya Daerah Irigasi Bengawan Solo, Daerah Irigasi Waduk Palangan, Daerah Irigasi Waduk Paprit, Daerah Irigasi Waduk Jajong, Daerah Irigasi Waduk Makamsantri, Daerah Irigasi Rawa Bulu, Daerah Irigasi Sluis Keyongan dan Daerah Irigasi Waduk Bowo.

    Kemudian Daerah Irigasi Rawa Manyar, Daerah Irigasi Waduk Pading, Daerah Irigasi Rawa Kwanon, Daerah Irigasi Waduk Takeran, Daerah Irigasi Waduk Delikguno, Daerah Irigasi Waduk Tuwiri, Daerah Irigasi Waduk Canggah, dan Daerah Irigasi Rawa Geger.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan rehabilitasi saluran air tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan air, yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan.

    “Terlebih pada tahun 2025, Kabupaten Lamongan mendapatkan target swasembada pangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan luas tambah tanam 193.373 hektare,” kata Yuhronur, saat melakukan groundreaking rehabilitasi saluran air di Desa Jatirenggo, Kecamatan Glagah, Selasa (23/9/2025).

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyebutkan, 16 saluran air yang direhabilitasi meliputi saluran primer, sekunder, maupun saluran kerja menuju sawah.

    “Total di Kabupaten Lamongan ada enam belas titik, dengan dana sekitar Rp 69 miliar. Tentu ini akan kami manfaatkan sebaik baiknya, terutama dalam mendukung ketahanan pangan,” tuturnya.

    Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Lamongan, Erwin Sulistya Pambudi, mengatakan pengerjaan 16 itik ditarget rampung dalam tiga bulan. “Upaya pemeliharaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan juga terus dilakukan dengan normalisasi waduk dan embung,” ucapnya. (fak/kun)

  • Jokowi Instruksikan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, ini Respons Puan

    Jokowi Instruksikan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, ini Respons Puan

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani ikut menanggapi instruksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melanjutkan pemerintahan selama dua periode dan maju kembali pada Pilpres 2029. Menurut Puan, pemilu umum (pemilu) 2029 masih sangat jauh.

    Selaij itu, lanjut Puan, Prabowo-Gibran belum genap satu tahun menjadi presiden dan Wapres Indonesia.

    “Pemilu masih jauh,” kata Puan saat dimintai tanggapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Puan pun mengajak semua pihak untuk lebih bekerja bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara dengan bergotong royong.

    “Jadi yang penting bagaimana kita bahu-membahu bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara,” tutur mantan Menko PMK itu.

    Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan para relawan untuk mendukung pasangan Prabowo–Gibran untuk kembali maju di Pilpres 2029. Instruksi ini sekaligus membenarkan pernyataan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo–Gibran dua periode,” kata Jokowi di Solo, Jumat (19/9) lalu. [hen/ian]

  • Klasemen Super League 2025/2026 setelah Persib dan Borneo Menang pada Pekan Keenam

    Klasemen Super League 2025/2026 setelah Persib dan Borneo Menang pada Pekan Keenam

    JAKARTA – Pekan keenam Super League 2025/2026 tuntas digelar setelah Persib Bandung dan Borneo FC menghadapi lawan masing-masing dan membukukan kemenangan.

    Laga penutup pekan keenam berlangsung pada Senin, 22 September 2025, dengan menghadirkan pertandingan antara Arema FC vs Persib Bandung disusul Borneo FC yang menjamu Persis Solo.

    Arema FC menjamu Persib di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Senin, 22 September 2025, sore WIB. Berstatus tuan rumah, Singo Edan unggul lebih dulu melalui Matheus Blade pada menit ke-12.

    Persib kemudian membalas melalui Uilliam Barros pada menit ke-59 dan Federico Barba pada menit keempat injury time babak kedua.

    Kemenangan Maung Bandung terasa dramatis karena anak asuh Bojan Hodak itu harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-64.

    Sementara itu, Borneo menghadapi Persis di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, pada malam harinya.

    Pesut Etam menang tipis 1-0 atas Persis berkat gol Mariano Peralta pada menit-menit akhir laga.

    Dengan kemenangan tersebut, Borneo mengumpulkan 15 poin dari lima pertandingan dan kukuh di puncak klasemen. Skuad Pesut Etam unggul lima poin atas Persija dan PSIM.

    Borneo menjadi tim yang belum terkalahkan dan masih memiliki rekor kemenangan sempurna.

    Persib yang mengantongi kemenangan dari laga tandang di markas Arema FC melesat ke peringkat keempat dengan 10 poin, melewati Persebaya dan Dewa United yang kini mengoleksi sembilan poin.

    Empat klub yang sama-sama meraih delapan poin hingga saat ini ialah Malut United, Arema, Bhayangkara, dan Persijap.

    Persik Kediri, Persita Tangerang, Bali United, PSM, dan Madura United masih berada di papan tengah. Lalu, zona degradasi saat ini ditempati Persis Solo, PSBS Biak, dan Semen Padang.

    Klasemen Super League 2025/2026

    Borneo FC (15 poin)Persija (11 poin)PSIM (11 poin)Persib (10 poin)Persebaya (9 poin)Dewa United (9 poin)Malut (8 poin)Arema (8 poin)Bhayangkara (8 poin)Persijap (8 poin)Persik (7 poin)Persita (7 poin)Bali United (6 poin)PSM (6 poin)Madura United (5 poin)Persis (5 poin)PSBS (4 poin)Semen Padang (4 poin)

  • Dosen IPB Pertanyakan Legalitas Ijazah Gibran, Sebut Hanya Setara SD?

    Dosen IPB Pertanyakan Legalitas Ijazah Gibran, Sebut Hanya Setara SD?

    GELORA.CO –  Sebuah tulisan panjang yang ditulis oleh Dr. Meilanie Buitenzorgy, dosen IPB University, ramai beredar di media sosial. Tulisan itu mempersoalkan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan memicu perdebatan luas karena menyebut “kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD”.

    Dalam unggahan yang beredar, Meilanie merujuk Peraturan Mendikbudristek No. 50 Tahun 2020 tentang Penyetaraan Ijazah Luar Negeri. Ia menilai, dokumen penyetaraan yang dikeluarkan Direktorat Dikdasmen untuk Gibran yang menempuh program persiapan di UTS Insearch, Australia seharusnya tidak sah karena UTS bukan sekolah menengah atas dan tidak menerbitkan high school leaving certificate.

    “Penyetaraan hanya berlaku untuk ijazah pendidikan dasar/menengah dalam sistem asing yang diakui sebagai school leaving certificate resmi,” tulis Meilanie dalam artikelnya yang beredar di berbagai platform.

    Meilanie juga menyoroti catatan pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School (OPSS) Singapura. Menurutnya, OPSS hanya menyelenggarakan pendidikan setara kelas 7–10 Indonesia (SMP plus satu tahun), bukan setara SMA.

    Ia menjelaskan, siswa Singapura yang hendak kuliah umumnya harus melanjutkan ke junior college untuk memperoleh sertifikat GCE A-Level, sedangkan Gibran tidak memiliki sertifikat tersebut. Bahkan, jika Gibran memiliki sertifikat GCE O-Level, Meilanie menyebut tetap perlu dicek nilai setiap mata pelajaran karena di Singapura tidak ada standar kelulusan minimum sebagaimana ijazah SMP Indonesia.

    “Kalaupun Gibran punya sertifikat O-Level, bila banyak nilai di bawah standar, itu belum setara ijazah SMP Indonesia,” tulisnya.

    Gibran selama ini dikenal menempuh pendidikan SMP di Solo sebelum melanjutkan sekolah di Singapura dan Australia. Dalam berbagai dokumen publik, termasuk laman resmi Pemerintah Kota Surakarta, disebutkan Gibran bersekolah di SMP Negeri 1 Solo, kemudian Orchid Park Secondary School Singapura, dan melanjutkan ke program persiapan universitas di UTS Insearch, Sydney, sebelum kuliah di University of Technology Sydney.

    KPU saat pendaftaran Pilpres 2024 juga telah memverifikasi dokumen administrasi pencalonan Gibran, termasuk ijazahnya. Hingga kini tidak ada catatan resmi bahwa ijazah yang diajukan dinyatakan tidak sah oleh lembaga berwenang.

  • Jokowi dukung Prabowo-Gibran 2 periode, Puan: Pemilu masih jauh

    Jokowi dukung Prabowo-Gibran 2 periode, Puan: Pemilu masih jauh

    “Pemilu masih masih jauh,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI sekaligus elite PDIP Puan Maharani menyebut bahwa pemilu masih jauh saat merespons merespons instruksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melanjutkan pemerintahan selama dua periode dan maju kembali pada Pilpres 2029.

    Pasalnya, dia menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum genap satu tahun menjabat.

    “Pemilu masih masih jauh,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Untuk itu, dia pun mengajak semua pihak untuk mengedepankan kinerja secara bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara dengan semangat gotong-royong.

    “Jadi yang penting bagaimana kita bahu-membahu bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara,” katanya.

    Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan para relawan untuk mendukung pasangan Prabowo–Gibran untuk kembali maju di Pilpres 2029. Instruksi ini sekaligus membenarkan pernyataan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo–Gibran dua periode,” kata Jokowi di Solo, Jumat (19/9).

    Namun, Jokowi tak menjelaskan lebih lanjut saat disinggung sinyal Prabowo–Gibran akan kembali berpasangan pada 2029.

    “Saya sampaikan itu ke relawan,” ungkapnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jokowi Minta Prabowo-Gibran Dua Periode, Said Didu Sebut Ancaman Pada Prabowo Agar 2029 Tetap Berpasangan dengan Gibran

    Jokowi Minta Prabowo-Gibran Dua Periode, Said Didu Sebut Ancaman Pada Prabowo Agar 2029 Tetap Berpasangan dengan Gibran

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden ke-7 Jokowi meminta agar Prabowo-Gibran menjabat dua periode. Hal tersebut diartikan ancaman.

    Itu diungkapkan eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu. Ancaman serupa, kata dia sudah dua kali dilakukan.

    “Sudah 2 (dua) kali Jokowi “mengancam” Presiden @prabowo,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa (23/9/2025).

    Pertama, ia mengatakan pada 6 Juni 2025. Saat itu, Jokowi menanggapi isu pemakzulan Gibran.

    Bekas Wali Kota Solo itu menegaskan, pemilihan presiden satu paket. Jika salah satu jatuh, maka keduanya harus jatuh.

    “6 Juni 2025 : soal pemaksulan Gibran : Pemilihan Presiden itu satu paket, maknanya: kalau mau jatuhkan anak saya, maka Prabowo juga harus jatuh,” jelasnya.

    Kedua, baru-baru ini, pada 19 September 2025. Permintaan Jokowi agar Prabowo-Gibran dua periode, baginya sebuah ancaman.

    Bahwa di pemilihan presiden mendatang, Prabowo mesti berpasangan dengan anaknya.

    “19 September 2025: Jokowi perintahkan dukung Prabowo-Gibran 2 Priode, maknanya: kalau Prabowo mau maju jadi Capres 2029 maka harus bersama anak saya (Gibran),” pungkasnya.

    Adapun permintaan Jokowi itu i sampaikan kepada Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) maupun kelompok pendukung lainnya.

    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (mendukung Prabowo–Gibran memimpin dua periode),” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jumat (19/9).

    Soal kemungkinan Prabowo–Gibran kembali maju pada Pilpres 2029, Jokowi tidak menampik. Ia menegaskan dirinya konsisten dengan sikap mendukung kepemimpinan dua periode.

  • Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Ini Kata Puan Maharani – Page 3

    Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Ini Kata Puan Maharani – Page 3

    Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, telah memberikan instruksi kepada para relawannya untuk memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama dua periode. Ia mengungkapkan bahwa dukungan untuk Prabowo dan Gibran bukanlah hal baru, melainkan sudah disampaikannya sejak lama.

    “Sejak awal sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu,” ujar Jokowi kepada wartawan di kediaman pribadinya di Solo pada hari Jumat, 19 September 2025.

    Ayah Gibran Rakabuming Raka ini menjelaskan bahwa instruksi untuk mendukung Prabowo-Gibran telah dimulai jauh sebelum pemilihan presiden 2024.

    “Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” tambah Jokowi. Ia menyatakan bahwa dukungan tersebut diberikan karena banyak relawan yang menanyakan pendapatnya mengenai pasangan Prabowo dan Gibran untuk Pilpres 2029.

    “Saya sampaikan itu ke relawan karena saya bertanya ke mereka,” jelas Jokowi.

     

  • Yunarto Wijaya Sebut Relawan Jokowi Bak Domba yang Patuh Diperintah Junjungan

    Yunarto Wijaya Sebut Relawan Jokowi Bak Domba yang Patuh Diperintah Junjungan

    GELORA.CO – Pengamat politik Yunarto Wijaya mengkritik keras para relawan Presiden ke-7 Jokowi.

    Menurut Direktur Eksekutif Charta Politik, kelompok seperti Projo (Pro Jokowi), Seknas Jokowi hingga Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) hanya patuh perintah junjungannya saja.

    Kritik itu disampaikan Yunarto mengomentari arahan Jokowi kepada seluruh relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) sampai dua periode.

    Menurut Yunarto, tugas relawan adalah mengambil peran fungsi partai politik yang tidak dijalankan.

    Domba-Domba

    Seharusnya, relawan bisa melakukan berbagai advokasi hingga pendidikan politik terhadap masyarakat.

    “Catatan terakhir menurut saya paling penting buat teman-teman relawan mulailah sebuah budaya untuk kemudian memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang bisa dipikirkan bersama melalui risetkah, melalui advokasiah.”

    “Jangan terus-menerus menempatkan diri menjadi domba-domba yang mau diperintah apapun oleh junjungannya, kemudian akan dilakukan.”

    “Karena dalam demokrasi yang semakin harusnya terdidik, tugas relawan bukan itu. Mengisi kekosongan fungsi partai politik yang tidak dijalankan,” papar Yunarto di program Kompas Petang, Kompas TV, Jumat (20/9/2025).

    Jokowi Menyedihkan

    Yunarto juga mengkritik Jokowi yang masih saja berbicara kekuasaan pascalengser.

    Jokowi dianggap masih turun gunung urusan politik praktis mengawal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

    Eks Gubernur Jakarta dan Wali Kota Solo itu memerintahkan relawannya untuk mendukung Gibran agar tetap langgeng jadi Wapres mendampingi Prabowo sampai dua periode.

    Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran sendiri belum genap setahun. 

    Menurut Yunarto, Jokowi menyedihkan.

    Direktur Eksekutif Charta Politika itu membandingkan Jokowi dengan dua mantan presiden lainnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri yang berbicara tentang hal besar di dunia internasional pascalengser dari kekuasaan.

    “Pak Jokowi selain berbicara mengenai dukungan terhadap Presiden Prabowo, tapi juga sedang mendukung anaknya dan ingin kemudian mempertahankan kekuasaan anaknya.”

    “Buat saya menyedihkan, buat seorang mantan presiden yang seharusnya sudah menjadi seorang statesman, negarawan yang bicaranya kalau kita lihat Pak SBY itu diundang ke luar negeri berbicara mengenai climate change, berbicara mengenai disrupsi AI atau yang terjadi juga dengan Ibu Mega misalnya diundang di Vatikan berbicara tentang keberagaman.”

    “Ini yang menurut saya sangat disayangkan dari seorang mantan presiden dua periode yang kita harapkan ada pada tahapan seorang negarawan tapi kemudian masuk kepada wilayah perbincangan mengenai elektoral, transaksi kekuasaan,” kata Yunarto.

  • PDIP Baca Taktik Jokowi di Balik Perintah Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode: Cari Selamat Kasus Ijazah

    PDIP Baca Taktik Jokowi di Balik Perintah Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode: Cari Selamat Kasus Ijazah

    GELORA.CO – Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, membaca ada taktik yang dijalankan Presiden ke-7 RI, Jokowi, di balik arahan ke kelompok relawan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) dua periode.

    Diberitakan sebelumnya, Jokowi memerintahkan kelompok relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

    Seperti diketahui, Jokowi merupakan politikus yang memiliki sejumlah kelompok relawan sebagai basis dukungan politiknya.

    Setelah dipecat dari PDIP, partai yang membesarkannya, Jokowi tetap eksis di dunia politik dengan kelompok relawan itu.

    Projo (Pro Jokowi), Seknas Jokowi hingga Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) merupakan tiga  di antaranya.

    “Sejak awal saya sampaikan seluruh relawan untuk itu. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jumat (19/9/2025).

    Menurut Andreas, Jokowi terlalu dini berbicara soal dua periode yang terkait Pilpres 2029.

    Pemerintahan Prabowo-Gibran saja belum genap satu tahun.

    “Pak Jokowi ini ya mungkin momen, ya pasti momennya, terlalu terlalu cepat ya. Juga kita perlu perhatikan gitu ee apa sih sebenarnya latar belakang sehingga Pak Jokowi ini memaksakan menyampaikan itu terlalu cepat gitu kan,” kata Andreas di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin (22/9/2025).

    Andreas membaca Jokowi sedang mempersiapkan mekanisme penyelamatan.

    Sebab, saat ini, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu sedang dirundung tuduhan ijazah palsu.

    Begitupun dengan Wapres Gibran, sulung Jokowi, yang juga menghadapi polemik sama. 

    Gibran digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ijazah setingkat SMA yang digunakan untuk pencalonannya di Pilpres 2029 dianggap bermasalah.

    “Ya kan kita lihat gitu situasi saat ini gimana, ya serangan terhadap Pak Jokowi sendiri soal ijazah kemudian Gibran juga akhir-akhir dipersoalkan soal ijazahnyanya ya. Sehingga ini perlu ada apa mekanisme, escape mechanism gitu ya, mekanisme penyelamatan,” kata Andreas.

    Analisis Andreas itu didasari pengalamannya pada Pilpres 2024 lalu, bagaimana aturan konstitusi bisa berubah jelang pencalonan  mengakomodasi Gibran menjadi wapres dengan usia di bawah 40 tahun.

    “Artinya ini analisa ya, analisa kita terhadap apa yang dia sampaikan gitu, memaksakan cepat ini kan tentu ada ada latar belakangnya.”

    “Kita tahu Pak Jokowi ini kan sangat apa ya, sangat cerdik dalam berpolitik dengan pengalaman kita di periode yang lalu. Kemudian dalam perjalanan sekarang bagaimana Pak Jokowi memainkan semua instrumen untuk sampai kepada anaknya itu jadi wakil presiden kan itu kita tahu gitu,” jelasnya.

  • Pendidikan Terakhir Gibran Diduga Diganti Jadi S1 oleh KPU, Pengamat: Skandal Besar

    Pendidikan Terakhir Gibran Diduga Diganti Jadi S1 oleh KPU, Pengamat: Skandal Besar

    GELORA.CO  – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow menyebut dugaan perubahan terkait pendidikan terakhir Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan persoalan serius.

    “Menurut saya, perubahan data apapun di situs resmi KPU, apalagi menyangkut calon presiden atau wakil presiden, bukan perkara sepele,” kata Jeirry saat dihubungi, Senin (22/9/2025).

    “Ini persoalan yang sangat serius, bahkan merupakan skandal besar. Apalagi melibatkan nama wakil presiden yang sedang menjabat,” ia menambahkan.

    Diketahui, informasi data yang berubah itu disampaikan oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin pagi.

    Subhan menuntut perdata Gibran dan KPU. Ia menilai keduanya melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran cawapres yang dahulu tidak terpenuhi.

    Menurut Jeirry, KPU tidak boleh tinggal diam atas klaim tersebut dan segera angkat bicara untuk memberi pernyataan yang jelas.

    “Karena itu, berdasarkan gugatan Subhan Palal, KPU tak boleh diam dan cuek. KPU seharusnya segera memberi penjelasan resmi, bukan diam seribu bahasa,” tutur Jeirry. 

    “Tak perlu menunggu proses pengadilan usai, sebab ini menyangkut kredibilitas kelembagaan KPU. Sebab transparansi adalah kunci kepercayaan publik,” pungkasnya..

    Anggota KPU RI Idham Holik menyebut pihaknya akan menyelidiki klaim Subhan tersebut.

    “Terkait perubahan isian atau input di bagian ‘Pendidikan Terakhir’ di tampilan profil cawapres di website info pemilu KPU, kini KPU sedang mendalaminya,” kata Idham kepada Tribunnews.com, Senin sore.

    Namun, Idham membantah pihaknya telah mengubah riwayat pendidikan Gibran seperti yang dituduhkan oleh Subhan.

    Ia menegaskan data riwayat pendidikan mantan Wali Kota Solo itu masih sama seperti saat Gibran melakukan tahapan pendaftaran capres dan cawapres pada Oktober 2023 lalu.

    “Tidak ada pergantian atau perubahan daftar riwayat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024 sejak tahapan pencalonan di akhir Oktober 2023 sampai hari ini,” ujarnya.

    Istilah S1 biasanya merujuk pada Strata 1, yaitu jenjang pendidikan tinggi pertama dalam sistem pendidikan Indonesia.

    Ini setara dengan gelar sarjana (Bachelor’s degree) di banyak negara lain.

    Subhan Klaim Riwayat Pendidikan Gibran Diubah KPU

    Sebelumnya, Subhan menyatakan keberatan terkait temuannya di mana KPU disebut olehnya mengubah informasi riwayat pendidikan Gibran di situs resminya.

    Keberatan ini disampaikan Subhan dalam sidang lanjutan gugatan perdata terhadap Gibran yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    “Baik, Yang Mulia, kami mengajukan keberatan karena Tergugat 2 (KPU RI) mengubah bukti,” ujar Subhan dalam sidang di PN Jakpus, Senin (22/9/2025).

    Namun, kata Subhan, data ini sudah diubah oleh KPU RI menjadi S1.

    “Jadi, saat kami melakukan gugatan itu, riwayat pendidikan akhir Tergugat 1 (Gibran) itu ‘Pendidikan Terakhir’. Saat ini diganti jadi ‘S1’,” kata Subhan lagi.

    Keberatan yang disampaikan oleh Subhan tidak langsung ditanggapi oleh pengacara KPU RI maupun oleh kubu Gibran.

    Majelis hakim mengingatkan bahwa sidang akan lebih dahulu dilanjutkan ke tahap mediasi karena pemeriksaan legal standing sudah selesai.

    “Karena sekarang sudah proses mediasi, pernyataan majelis (terkait lanjut ke mediasi) tadi cukup ya,” kata Hakim Ketua Budi Prayitno dalam sidang.

    Karena para pihak tidak memberikan tanggapan, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan sampai proses mediasi selesai.

    Subhan menjelaskan bahwa perubahan informasi di laman KPU ini berdampak besar pada petitum gugatannya.

    “Karena (informasi di halaman KPU) berubah sangat signifikan (berdampak) pada posita saya, ya harus mengubah konstruksi saya,” kata Subhan.

    Namun, ia mengaku tidak akan mengubah isi gugatan yang telah dicantumkan dalam perkara. Ia berharap majelis hakim akan mencatat keberatan yang disampaikannya tadi.

    Lebih lanjut, pokok gugatan Subhan, yaitu riwayat pendidikan SMA Gibran, tidak berubah sama sekali.

    “Iya (riwayat) SMA tidak berubah. SMA (Gibran) tetap yang dilaksanakan di Singapura dan Australia,” lanjutnya.

    Subhan menjelaskan, ia baru menyadari informasi di laman KPU RI ini berubah sekitar hari Jumat (19/9/2025) lalu.

    “Saya ngeh (data berubah) itu hari Jumat (pekan kemarin),” kata Subhan.