Xcloud.id

kab/kota: Solo

  • Unik dan Otentik! Banyuwangi Gelar Percussion Festival di Terminal Wisata Terpadu

    Unik dan Otentik! Banyuwangi Gelar Percussion Festival di Terminal Wisata Terpadu

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi dikenal memiliki beragam kesenian dan budaya yang menjadi kekuatan identitas kultural. Salah satunya musik perkusi Using yang dikenal unik dan otentik, dengan ciri khas kecepatan pukulannya hingga menghasilkan harmoni musik rancak dan energik yang kekhasannya tak dimiliki daerah lain.

    Dei mengenalkan budaya khas using. Musik Perkusi khas Using Banyuwangi, menggelar Banyuwangi Percussion Festival (BPF), di Terminal Pariwisata Terpadu, yang bakal digelar Jumat malam, 24 Oktober 2025.

    “Banyuwangi kaya seni dan budaya yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Ada tari-tarian, tembang, budaya hingga ritual adat. Salah satunya musik Perkusi Using,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Ipuk menjelaskan, hampir semua seni budaya Banyuwangi menggunakan musik perkusi Using sebagai pengiringnya. Seperti tari Gandrung selalu diiringi oleh musik Perkusi Using.

    Musik Perkusi Using juga selalu bisa ditemui di setiap acara adat dan budaya sebagai musik pembuka atau pengiringnya.

    “Karena itu kali ini secara khusus kami menggelar Banyuwangi Percussion Festival untuk mengenalkan keunikan dan keelokan seni musik perkusi yang dimiliki Banyuwangi,” imbuh Ipuk.

    Majelis Kehormatan Dewan Kesenian Blambangan (DKB) Samsudin Adlawi, mengatakan Perkusi Using diakui oleh praktisi dan akademisi seni sebagai seni otentik khas Banyuwangi yang unik dan tidak ditemukan di daerah lainnya di nusantara.

    Perkusi Using merupakan permainan musik perpaduan alat-alat musik tradisional khas Banyuwangi yang terdiri atas gong, klincing, rampak kendang, saron dan angklung Using.

    “Kekhasan Perkusi Using ada pada kecepatan pukulan kendang yang menghasilkan irama rancak dan energik yang sampai sekarang belum bisa dinotasikan. Satu lagi kelebihan Perkusi Using adalah keluwesannya untuk dipadukan dengan berbagai genre musik” kata Samsudin.

    Irama yang rancak dan energik Perkusi Using sampai kini diwariskan secara turun menurun ke generasi yang lebih muda. Bahkan di Banyuwangi, Perkusi Using juga dipelajarai sebagai ekstra kulikuler di sekolah-sekolah.

    “Regenerasi musik Banyuwangi telah berjalan dengan baik. Karenanya dengan adanya Festival Perkusi Using akan menjadi panggung yang tepat bagi para seniman musik khas Banyuwangi untuk dikenal lebih luas lagi sebagaimana impian kami para seniman dan budayawan daerah,” ungkap Samsudin.

    Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Budi Santoso menjelaskan,
    Banyuwangi Percussion Festival yang digelar perdana ini akan menampilkan empat grup perkusi. Tiga di antaranya grup perkusi dari Banyuwangi yakni Damar Art, Munsing (Musik Nada Using) dan JEB (Jiwa Etnik Banyuwang).

    ”Damar Art, Munsing dan JEB dimotori oleh tiga kreator musik etnik Banyuwangi. Tiga seniman muda jebolan kampus seni itu akan bereksperimen dan memainkan komposisi musik etnik dengan konsep musik yang inovatif, memadukannya dengan berbagai genre musik dan kolaborasi dengan penyanyi lokal. Di tangan mereka, musik etnik Banyuwangi bakal terdengar modern, tanpa kehilangan rasa tradisionalnya,” kata Budi.

    Selain grup lokal Banyuwangi juga ada grup tamu “Ethno Ensamble” dari Solo yang sebagian besar musisinya merupakan mahasiswa dan alumni etnomusikologi ISI Surakarta/Solo. Komposisi-komposisi yang dimainkan lebih ke perpaduan berbagai alat perkusi di Indonesia.

    “Mereka juga akan berkolaborasi dengan mahasiswa seni ISI Banyuwangi. Grup musik ini kami hadirkan untuk memperkaya wawasan musik perkusi generasi muda Banyuwangi khususnya juga untuk memberikan hiburan nuansa baru bagi semua penonton yang datang,” jelas Budi. [alr/aje]

  • Titik Balik Hari Jadi Bojonegoro ke-348: Museum Rajekwesi Bangkit, Hidupkan Sejarah yang Lama Sunyi

    Titik Balik Hari Jadi Bojonegoro ke-348: Museum Rajekwesi Bangkit, Hidupkan Sejarah yang Lama Sunyi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Momen Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-348 tahun ini terasa berbeda. Senin (20/10/2025) kemarin bukan hanya perayaan usia baru, tetapi menjadi sebuah titik balik penting: kebangkitan sejarah yang lama tertidur. Museum Rajekwesi, yang penataannya telah lama dinanti, akhirnya resmi dibuka untuk umum.

    Peresmian ini menjadi simbol refleksi besar-besaran, di mana masa lalu Bojonegoro kini memiliki ‘rumah’ baru yang representatif di jantung kota, Jl Pahlawan, tepat di selatan alun-alun. Koleksi museum sebelumnya telah dipindah beberapa kali, mulai di komplek perkantoran Dinas Pendidikan, kemudian dipindahkan ke bangunan mess pemain Persibo Bojonegoro, hingga lama di SDMT Sukowati.

    Peresmian yang penuh makna ini ditandai dengan prosesi “Boyong Museum Rajakwesi”. Sesaat setelah upacara HJB di alun-alun, Bupati Setyo Wahono didampingi Cantika Wahono dan Wabup Nurul Azizah memimpin langsung prosesi. Suara pecah kendi dan pemotongan ronce melati menjadi penanda dibukanya pintu museum yang menempati gedung eks Inspektorat tersebut.

    “Kita harus berbangga hati. Museum bukan hanya tempat menyimpan barang, tapi juga refleksi bagi generasi muda untuk belajar, mengenal tokoh budaya, dan membentuk Bojonegoro hingga ke depan nanti,” ungkap Bupati Setyo Wahono dalam sambutannya.

    Langkah bupati dan rombongan Forkopimda meninjau isi museum seolah menjadi langkah pertama menyusuri lorong waktu. Di ruang pra sejarah, fosil gigi hiu purba dan tulang gajah kuno menjadi bukti bisu bahwa Bojonegoro jutaan tahun lalu adalah lautan dangkal.

    Bergeser ke ruang Hindu Budha, koleksi unggulan Prasasti Adan-adan menyapa pengunjung, menceritakan peradaban masa lalu. Tak ketinggalan, ruang pertanian memamerkan pacul dan ani-ani (alat panen padi tradisional), mengingatkan akar agraris kabupaten ini.

    Kebangkitan museum ini tak hanya dirayakan oleh pemerintah. Ketua panitia, Ari Komari, menjelaskan bahwa 30 paguyuban dari dalam dan luar kota—seperti Madiun, Solo, hingga Cirebon—turut hadir. Mereka menggelar pameran benda pusaka, patung, hingga lukisan selama tiga hari (20-22 Oktober 2025).

    “Museum ini aset bangsa. Peninggalan pusaka ini wajib kita boyong ke museum untuk kita lestarikan. Ini wujud kepedulian yang harus kita tularkan kepada anak cucu,” ujar Ari.

    Benar saja, titik balik itu langsung terasa. Sehari setelah dibuka, Selasa (21/10/2025), Museum Rajekwesi langsung diserbu pengunjung. Puluhan siswa sekolah dan masyarakat umum tampak antusias melihat koleksi yang selama ini mungkin hanya mereka dengar ceritanya.

    Teguh, seorang guru dari SMP Negeri 5 Bojonegoro, membawa 50 muridnya dan mengapresiasi lokasi baru ini. “Sangat mudah dijangkau karena berada di pusat kota. Ini sangat bernilai edukasi bagi siswa,” katanya.

    Kasi Budaya Disbudpar Bojonegoro, Damiati, menyampaikan bahwa museum ini dibuka gratis untuk umum, setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. “Yang mungkin awalnya hanya bisa melihat dari gambar, sekarang bisa langsung melihat bentuk aslinya,” terang Damiati.

    Damiati juga berpesan, peresmian ini adalah ajakan bagi publik. Jika ada warga yang menemukan fosil atau benda purbakala, museum siap menjadi rumahnya. Ini adalah cara bersama untuk merawat sejarah panjang Bojonegoro, dari dasar lautan purba hingga menjadi lumbung energi seperti sekarang. [lus/aje]

  • Setahun Dampingi Prabowo, Gibran Harus Perbaiki Kualitas Diri

    Setahun Dampingi Prabowo, Gibran Harus Perbaiki Kualitas Diri

    GELORA.CO -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu segera membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kepemimpinannya di tahun kedua memimpin Indonesia bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Analis komunikasi politik Hendri Satrio, citra Gibran yang selama ini bergantung pada bantuan ayahnya, Joko Widodo, telah menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik. Sehingga, publik tidak melihat kontribusi nyata dari Gibran selama menjabat sebagai wakil presiden.

    “Menurut saya, Gibran harus membuktikan kualitasnya agar masyarakat percaya, bukan hanya menghindari persepsi bahwa perannya hanyalah tidak mengganggu presiden,” ujar Hensat kepada RMOL, Rabu, 22 Oktober 2025.

    Selama masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo dan Wakil Presiden, Gibran sering dikaitkan dengan pengaruh Jokowi, yang membuat harapan publik terhadap kontribusinya terbatas.

    Hal ini membuat Gibran secara kualitas berbeda dengan wakil presiden sebelumnya seperti Ma’ruf Amin, Boediono, atau Jusuf Kalla, yang dianggap mampu memberikan dukungan substansial kepada presiden.

    “Jadi yang harus diperbaiki Gibran itu adalah kepercayaan masyarakat akan kualitas dia, trust level terhadap kualitas dia. Karena selama ini kan citranya dia jadi wali kota dibantu oleh bapaknya, jadi wapres pun dibantu oleh bapaknya,” ujarnya.

    Terkait dengan cara meningkatkan kualitasnya, Hensat berpendapat bahwa Gibran saat ini perlu fokus ke isu-isu krusial yang masih menggantung di mata masyarakat, contohnya adalah ijazah.

    “Tunjukkan saja ijazahnya bahwa memang dia punya ijazah, jangan seperti bapaknya yang gantung-gantung sekarang,” pungkas Hensat. 

  • Banyuwangi Gelar Percussion Festival, Panggung Musik Perkusi Using yang Unik dan Otentik – Page 3

    Banyuwangi Gelar Percussion Festival, Panggung Musik Perkusi Using yang Unik dan Otentik – Page 3

    Banyuwangi Percussion Festival yang digelar perdana ini akan menampilkan empat grup perkusi. Tiga di antaranya grup perkusi dari Banyuwangi yakni Damar Art, Munsing (Musik Nada Using), dan JEB (Jiwa Etnik Banyuwang).

    ”Damar Art, Munsing, dan JEB dimotori oleh tiga kreator musik etnik Banyuwangi. Tiga seniman muda jebolan kampus seni itu akan bereksperimen dan memainkan komposisi musik etnik dengan konsep musik yang inovatif, memadukannya dengan berbagai genre musik dan kolaborasi dengan penyanyi lokal. Di tangan mereka, musik etnik Banyuwangi bakal terdengar modern, tanpa kehilangan rasa tradisionalnya,” kata Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Budi Santoso.

    Selain grup lokal, Banyuwangi juga menghadirkan grup tamu “Ethno Ensamble” dari Solo yang sebagian besar musisinya merupakan mahasiswa dan alumni etnomusikologi ISI Surakarta/Solo. Komposisi-komposisi yang dimainkan lebih ke perpaduan berbagai alat perkusi di Indonesia.

    “Mereka juga akan berkolaborasi dengan mahasiswa seni ISI Banyuwangi. Grup musik ini kami hadirkan untuk memperkaya wawasan musik perkusi generasi muda Banyuwangi khususnya juga untuk memberikan hiburan nuansa baru bagi semua penonton yang datang,” tambah Budi.

  • 2 Rumah Pensiun Pemberian Negara yang Sempat Ditolak Jokowi Kini Hampir Tuntas Regional

    2 Rumah Pensiun Pemberian Negara yang Sempat Ditolak Jokowi Kini Hampir Tuntas Regional

    Rumah Pensiun Pemberian Negara yang Sempat Ditolak Jokowi Kini Hampir Tuntas
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rumah pemberian negara untuk mantan presiden Joko Widodo di Jalan Jalan Adi Sucipto, Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, hampir rampung.
    Rumah yang berdiri di atas lahan 12.000 meter persegi itu kini dalam tahap penyelesaian akhir atau
    finishing
    .
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Selasa (21/10/2025), rumah baru Jokowi itu masih tertutup pagar seng. Beberapa pekerja tampak masih beraktivitas di area pembangunan.
    Rumah yang dibangun sejak Juni 2024 ini dibangun dalam dua tahap.
    “Cukup lama karena dua tahap. Tahap pertama sudah 100 persen, yang tahap kedua
    finishing
    masih berjalan,” kata Kepala Desa Blulukan, Slamet Wiyono.
    Slamet menuturkan, proyek rumah dua lantai sudah mencapai 90-95 persen untuk bangunan utama.
    “Kalau progres saat ini masih tahap finishing. Masih ada kegiatan keluar masuk pekerja. Sebatas pengetahuan kami seperti itu untuk finishing-nya. Paling 90–95 persen untuk bangunan utama,” kata Slamet saat dihubungi
    Kompas.com
    , Selasa (21/10/2025).
    Namun, ia mengaku belum mengetahui kapan pembangunan akan selesai sepenuhnya.
    “Kami belum tahu kapan selesai karena pembangunan pagar juga baru sekitar 50 persen,” ujarnya.
    Slamet mengungkapkan, tanah di kawasan tersebut tembus Rp 10 juta per meter persegi.
    “Luas tanahnya sekitar 12.000 meter persegi atau empat patok. Harga tanah di sana sudah di atas Rp 10 juta per meter, bahkan ada yang menawarkan sampai Rp 15 juta,” jelasnya.
    Awalnya, tanah itu milik warga sipil, kemudian dibeli untuk keperluan pembangunan ”rumah pensiun” bagi presiden.

    Slamet menambahkan, lokasi rumah baru Jokowi tidak berbatasan langsung dengan permukiman warga, tetapi dengan area usaha seperti rumah makan dan hotel.
    “Tidak bersinggungan dengan rumah warga, hanya dengan lokasi usaha seperti rumah makan dan perhotelan,” ujarnya.
    Rumah tersebut diapit oleh dua restoran dan rumah makan di samping kanan dan kiri, serta berdekatan dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
    Jarak antara rumah pensiun Jokowi dengan Bandara Adi Sumarmo juga terbilang dekat karena berjarak 5,4 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 13 menit.
    Ia berharap pembangunan bisa segera selesai sehingga Jokowi dapat menempati rumah tersebut dan tetap berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
    “Harapannya bisa segera selesai dan ditempati. Warga juga berharap bisa berinteraksi dengan beliau,” tutupnya.
    Rumah pensiun Jokowi di Colomadu merupakan pemberian dari negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
    Berdasarkan UU tersebut, negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.
    Rumah pensiun tersebut direncanakan selesai dibangun pada 2018 atau satu tahun sebelum Jokowi mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden pada periode pertama.
    “Namun, Pak Jokowi (saat itu) menolak,” ujar Bey pada 17 Desember 2022.
    Kemensetneg kemudian memulai pengadaan tanah untuk kediaman Jokowi pada Oktober 2022 melalui Sekretariat Negara.
    Lokasi yang dipilih untuk dibangun rumah pensiun Jokowi berada di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, tepat di samping rumah makan Taman Sari. Namun, pembangunan baru dimulai pada Juni 2024.
    Pratikno, saat menjadi Menteri Sekretaris Negara, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan rumah pensiun sebenarnya sudah disampaikan kepada Jokowi saat tahun ketiga di periode pertamanya menjabat sebagai presiden.
    Meski sudah mendapat tawaran, Jokowi menolak hal tersebut sampai ia terpilih lagi sebagai presiden untuk masa jabatan kedua.
    Lagi-lagi, Kemensetneg menyampaikan kepada Jokowi bahwa negara akan memberikan rumah pensiun saat masa jabatan presiden memasuki tahun ketiga di periode kedua.
    “Tapi, beliaunya enggak-enggak, enggak-enggaknya itu akhirnya sekarang (rumah pensiun Jokowi di Colomadu) belum jadi,” jelas Pratikno pada Oktober 2024.
    (Penulis: Kontributor Solo dan Karanganyar, Romensy Augustino)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ritual Mahesa Lawung, Tradisi Keraton Surakarta untuk Menjaga Keseimbangan Alam Regional 20 Oktober 2025

    Ritual Mahesa Lawung, Tradisi Keraton Surakarta untuk Menjaga Keseimbangan Alam Regional 20 Oktober 2025

    Ritual Mahesa Lawung, Tradisi Keraton Surakarta untuk Menjaga Keseimbangan Alam
    Tim Redaksi
    KARANGANYAR, KOMPAS.com
    — Barisan abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta melangkah perlahan menuju Alas Krendowahono, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (20/10/2025) pukul 14.00 WIB.
    Dengan busana keprabon lengkap, jarik, dan keris yang tersemat rapi, rombongan bergerak khidmat untuk melaksanakan prosesi akhir Hajad Dalem Mahesa Lawung — sebuah tradisi sakral yang dipercaya memiliki makna mendalam tentang manusia, kehidupan, dan hubungan dengan alam.
    Ritual Mahesa Lawung diawali dengan kirab dari lingkungan keraton.
    Doa-doa lirih dilantunkan para pinisepuh, sementara prajurit keraton mengawal langkah abdi dalem dengan khidmat.
    Kepala kerbau sebagai sesaji utama — yang selama hidupnya tidak pernah membajak dan tidak pernah dikawinkan — dipikul oleh empat orang.
    Kepala kerbau tersebut sebelumnya telah melalui tahapan penyucian dan dibungkus kain putih sebelum disemayamkan.
    Selama sekitar 30 menit, doa dilantunkan di Sithinggil, sebelum rombongan bergerak menuju Alas Krendowahono, kawasan yang sejak masa Mataram diyakini sebagai penjaga keseimbangan alam.
    Di bawah rindangnya pepohonan alas sakral itu, puncak prosesi berlangsung. Kain putih pembungkus kepala kerbau dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lubang tanah, disusul kepala kerbau, kemudian ditimbun dan ditaburi bunga.
    Beberapa batang dupa dinyalakan, asapnya perlahan membubung ke langit. Setelah itu, sejumlah hewan — seperti ular, kelabang, burung, dan ayam — dilepaskan ke alam bebas, melambangkan keseimbangan empat unsur alam: bumi, air, api, dan angin.
    “Penanaman kepala kerbau adalah bentuk filosofi bahwa dalam diri manusia yang paling utama adalah kejelekan. Itu harus ditanggalkan,” ujar Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, GKR Koes Moertiyah Wandasari atau Gusti Moeng.
    Tradisi Mahesa Lawung telah lama dikenal sebagai upacara tolak bala sekaligus permohonan keselamatan.
    Ritual ini digelar sekali dalam setahun, tepat pada bulan Sapar dalam kalender Jawa.
    Pemerhati sejarah Kota Solo, KRMAP L. Nuky Mahendranata Adiningrat, menyebut Mahesa Lawung sudah ada sejak masa Mataram Islam, bahkan memiliki akar lebih tua dari masa Majapahit dan Mataram Hindu, sebelum sempat meredup pada era Kesultanan Demak.
    “Tradisi ini adalah cerminan hubungan spiritual manusia dengan alam dan Tuhannya, sekaligus pengingat agar manusia menjaga keseimbangan hidup,” ujarnya.
    Meski zaman berubah, tradisi Mahesa Lawung tetap lestari sebagai warisan budaya takbenda Keraton Surakarta.
    Upacara ini bukan sekadar ritual, melainkan refleksi moral bahwa kejahatan tidak selalu datang dari luar, melainkan bisa tumbuh di dalam diri manusia sendiri.
    Melalui simbol penguburan kepala kerbau, manusia diajak untuk menanggalkan sifat buruk dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kehidupan spiritual, sosial, dan ekologis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Pendopo Memanjang & Aneka Pohon

    Ada Pendopo Memanjang & Aneka Pohon

    GELORA.CO – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mendapat hadiah rumah pensiun dari negara. Rumah itu dibangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

    Rumah itu belum ditempati Jokowi karena masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

    Pantauan wartawan, rumah pensiun Jokowi tampak bagian depannya masih ditutupi seng setinggi 2,5 meter dan dijaga petugas di pos pintu penjagaan.

    Di depan rumah itu terdapat dua akses pintu, untuk masuk dan keluar pekerja dan material bangunan.

    Di balik seng, atau halaman rumah yang ditanami berbagai jenis pohon dengan tinggi mencapai 1 meter sampai 1,5 meter.

    Pada bagian tengah terdapat pendopo memanjang. Sementara pada bagian belakang terdapat bangunan utama tempat tinggal.

    Kepala Desa (Kades) Blulukan, Slamet Wiyono, mengatakan pembangunan rumah pensiun Jokowi di Desa Blulukan sudah masuk tahap finishing. Progres pembangunannya mencapai 90 persen.

    “Kita tidak bisa memantau dekat karena rumah tertutup terus. Kalau informasi orang-orang yang ada di depan kediaman pensiun Jokowi itu, ini tahapannya finishing seperti itu. Persentase sekitar 90 persen,” ujar Slamet, Senin (20/10).

    Dia memastikan rumah pensiun ini belum bisa ditempati Jokowi. Diperkirakan baru bisa ditempati pada 2026.

    “Belum (Jokowi setahun pensiun). Ya paling tahun depan 2026 baru bisa ditempati,” kata Slamet.

    Ia menjelaskan komunikasi dengan Setneg kepada kelurahan dilakukan pada awal pembangunan rumah pensiun terkait izin wilayah. Kemudian dari kontraktor PT Tunas Jaya Sanur.

    “Ketika groundbreaking tidak ada undangan. Tertutup. Camat Colomadu juga tidak dapat undangan,” ucap Slamet.

    Dia berharap pembangunan sesuai dengan target dan segera ditinggali Jokowi.

    “Mudah-mudahan bisa untuk segera tempat tinggal beliau (Jokowi). Dan harapan kami juga akan aman-aman saja. Saya kita butuh waktu signifikan. Karena pagarnya belum disentuh sama sekali. Prediksi saya 2026 atau tahun depan (ditempati),” pungkasnya.

    Setelah pensiun, Jokowi kembali menempati rumah pribadinya di kawasan Sumber, Solo. Di rumah ini dia menerima tamu yang datang silih berganti.

  • Residivis Asal Klaten Kembali Beraksi, Polres Ngawi Bongkar Jaringan Curanmor Lintas Provinsi

    Residivis Asal Klaten Kembali Beraksi, Polres Ngawi Bongkar Jaringan Curanmor Lintas Provinsi

    Ngawi (beritajatim.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ngawi berhasil mengungkap jaringan pencurian sepeda motor lintas provinsi yang dikendalikan oleh seorang residivis empat kali, S alias Benjo (45), warga Desa Kawarasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pelaku kembali beraksi setelah berulang kali menjalani hukuman atas kasus serupa.

    Kasus ini bermula dari laporan polisi LP/B/5/X/2025/SPKT/Polsek Karangjati/Polres Ngawi/Polda Jatim pada 17 Oktober 2025. Peristiwa terjadi di sebuah bengkel di Jalan Raya Ngawi–Caruban, Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, sekitar pukul 09.30 WIB. Saat itu, Benjo datang dengan alasan memperbaiki dinamo. Namun ketika korban lengah, ia membawa kabur sepeda motor Honda Supra X 125 bernopol AE 4513 FO milik Yen, warga Madiun.

    “Jumat tanggal 17 Oktober 2025, ada laporan dari pemilik bengkel Dinamo. Laporan masuk ke Polres, kemudian kami melakukan penyelidikan. Dari patroli siber, kami menemukan informasi bahwa kendaraan tersebut diposting di salah satu media sosial,” jelas Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Aries Gunadi, Senin (20/10/2025).

    Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan lokasi sepeda motor berada di Kabupaten Nganjuk. Dengan bantuan masyarakat dan tim khusus, petugas berhasil menangkap pelaku utama beserta dua penadah: W (42), warga Kecamatan Krembung, Sidoarjo, dan S alias Jibrut (34), warga Desa Bagorkulon, Kabupaten Nganjuk. Polisi juga menyita tiga sepeda motor lain dari tangan para tersangka.

    AKP Aries menyebut, hasil interogasi mengungkap bahwa Benjo merupakan residivis kasus penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor yang sudah empat kali keluar masuk penjara. Ia mengaku telah melakukan serangkaian aksi serupa di sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

    “Dari hasil pendalaman, pelaku mengakui bahwa ia sudah berulang kali melakukan penipuan dan penggelapan kendaraan di sejumlah wilayah, termasuk Ngawi, Madiun, Klaten, dan Boyolali,” ungkap AKP Aries.

    Berdasarkan keterangan pelaku, aksi kejahatan dilakukan di 17 lokasi berbeda: Ngawi (1 TKP), Madiun (1 TKP), Tuban (1 TKP), Sragen (1 TKP), Solo (1 TKP), Klaten (7 TKP), Sukoharjo (2 TKP), dan Boyolali (3 TKP). Barang bukti yang diamankan meliputi satu unit BPKB dan sepeda motor Honda Supra X 125 (AE 4513 FO), satu unit Honda Beat W 4436 NH, satu unit Honda Revo tanpa plat, dan satu unit Honda Vario 150 AG 4175 VAH.

    Polisi kini menahan ketiga tersangka di Rutan Polres Ngawi untuk penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, serta Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan, dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.

    AKP Aries menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan serta mengembangkan penyelidikan terhadap kemungkinan jaringan curanmor lintas provinsi lainnya yang terhubung dengan pelaku ini.

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan jajaran Polda Jatim dan Polda Jateng untuk memetakan kemungkinan adanya sindikat lain yang masih aktif,” tambahnya.

    Sepanjang tahun 2025, Polda Jawa Timur mencatat peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebesar 12 persen dibanding tahun sebelumnya, terutama di wilayah perbatasan seperti Ngawi, Madiun, dan Bojonegoro. Modus yang paling sering digunakan adalah penggelapan berkedok jual beli kendaraan dan penipuan di bengkel.

    Kepolisian mengimbau masyarakat, khususnya pemilik bengkel dan pedagang motor bekas, agar lebih waspada terhadap pelaku dengan modus pura-pura memperbaiki kendaraan atau membeli motor tanpa dokumen lengkap. [fiq/beq]

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Daftar 10 Kasus Korupsi Ditangani Kejagung-Polri

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Daftar 10 Kasus Korupsi Ditangani Kejagung-Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Prabowo Subianto resmi satu setahun dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) sejak Minggu (20/10/2025).

    Sepanjang menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, para penegak hukum baik itu Kejagung, KPK hingga Polri telah banyak mengungkap kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

    Salah satu penindakan korupsi yang paling disorot itu saat menetapkan saudagar minyak tersohor di Indonesia, yakni Riza Chalid dalam kasus tata kelola minyak dan produk kilang periode 2018-2023.

    Berikut daftar 10 kasus korupsi yang ditindak parat penegak hukum sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo

    1. Kasus Ronald Tannur dan Zarof Ricar

    Pasca tiga hari Prabowo jadi Presiden, Kejagung telah menetapkan tiga hakim PN Surabaya atas vonis bebas yang dijatuhkan dalam perkara penganiayaan hingga tewas Ronald Tannur terhadap kekasihnya Dini Sera.

    Tiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo. Perkara ini berkembang hingga menetapkan tiga tersangka lainnya mulai dari Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja.

    Selanjutnya, pengacara Ronald Tannur Lisa Rachmat; mantan Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, dan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

    Dalam perkara ini, pihak Ronald Tannur telah ‘kong kalikong’ dengan Rudi dalam mengatur majelis hakim dengan menunjuk Erintuah Cs. Singkatnya, usai adanya praktik suap ini majelis hakim menetapkan vonis bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur.

    Hal itu terbukti usai mereka resmi divonis tujuh tahun untuk Erintuah dan Mangapul, serta Heru dihukum 10 tahun pidana. Sementara itu, Lisa Rachmat 11 tahun dan kini diperberat menjadi 14 tahun di PT DKI.

    Selanjutnya, Meirizka tiga tahun pidana dan Zarof Ricar divonis 16 tahun penjara dan diperberat menjadi 18 tahun penjara di PT DKI dalam sidang banding.

    Selain itu, saat proses penegakan hukum perkara ini, korps Adhyaksa telah menyita aset sebesar Rp920 miliar hingga emas 51 kg di kediaman Zarof di kawasan Senayan, Jakarta.

    Uang itu diduga dikumpulkan Zarof lantaran terkait kasus gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung selama 2012-2022.

    2. Tom Lembong di Kasus Gula

    Masih di bulan yang sama saat Prabowo dilantik, eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara importasi gula di Kemendag pada periode 2015-2016.

    Dalam perkara ini Tom disebut telah melakukan praktik korupsi yang menguntungkan korporasi melalui kebijakannya untuk mengimpor gula saat menjadi Mendag. Total ada 11 tersangka termasuk dari sembilan bos swasta dan Mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) Charles Sitorus.

    Kemudian, Tom dinyatakan bersalah dan divonis 4,5 tahun pidana dalam perkara ini. Namun, bak tersambar petir di siang bolong, Tom telah mendapatkan pengampunan melalui abolisi yang diberikan Prabowo.

    Tom pun telah dibebaskan dari penjara menjelang HUT ke-80 RI atau tepatnya pada Jumat (1/8/2025). Dalam pernyataan perdananya usai keluar penjara, Tom menyampaikan apresiasi kepada Prabowo dan seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan abolisi tersebut.

    “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian abolisi serta pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya,” kata Tom Lembong di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

    3. Kasus Eks Dirjen Kemenkeu Isa

    Kejagung telah menetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata (IR) dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada Jumat (7/2/2025).

    Isa ditetapkan sebagai tersangka atas kaitannya sebagai Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 2006-2012.

    Dalam dakwaannya, Isa terseret kasus ini lantaran telah selaku Kabiro Bapepam-LK telah memberikan persetujuan kepada Jiwasraya untuk memasarkan produk asuransi JS Saving Plan.

    Padahal, Isa mengetahui kala itu Jiwasraya tengah mengalami insolvensi atau kondisi perusahaan tidak sehat. Perbuatannya itu kemudian dinilai telah merugikan keuangan negara.

    Adapun, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa eks Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata telah merugikan keuangan negara sebesar Rp90 miliar dalam kasus korupsi Jiwasraya.

    Kerugian keuangan negara itu dihitung berdasarkan reinsurance fund yang dibayarkan ke Provident Capital Indemnity sejumlah Rp50 miliar pada 12 Mei 2010.

    Kemudian, reinsurance fund ke Best Meridian Insurance Company sejumlah Rp 24 miliar pada 12 September 2012; dan reinsurance fund II ke Best Meridian Insurance Company sebesar Rp 16 miliar pada 25 Januari 2013.

    4. Tata Kelola Minyak dan Produk Kilang

    Pada awal tahun, publik dihebohkan oleh kasus tata kelola minyak pada Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023.

    Bukan tanpa sebab, kasus ini disorot lantaran sempat ada isu bahwa praktik dugaan korupsi ini ada kegiatan mengoplos BBM. Namun, isu tersebut telah terbantahkan dalam dakwaan eks Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

    Total, ada 18 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini mulai dari dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker, kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

    Adapun, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp285,1 triliun.

    5. Riza Chalid jadi Tersangka

    Masih di kasus tata kelola minyak, pengusaha minyak kesohor Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025). Riza termasuk pada 18 tersangka yang ditetapkan sebelumnya.

    Dia ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

    Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

    Dalam dakwaan anaknya, Kerry Adrianto. Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

    Adapun, korps Adhyaksa menyatakan bahwa pihaknya bersama Hubinter Polri telah berkoordinasi dengan Interpol pusat untuk menetapkan status red notice terhadap Riza. Proses red notice itu dilakukan setelah Riza Chalid ditetapkan sebagai buron dalam kasus ini.

    6. Kasus Dugaan Korupsi Sritex

    Masih dalam setahun Prabowo menjabat, Kejagung juga telah mengusut kasus Sritex. Secara total telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex Group.

    Belasan tersangka itu mulai dari, eks Dirut Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR); mantan Dirut Bank Jateng, Supriyatno (SP); eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) hingga duo Lukminto sebagai bos Sritex yakni Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan Iwan Kurniawan Lukminto (IKL).

    Dalam perkara ini, bos Sritex diduga telah ber kongkalikong untuk mendapatkan kredit dari sejumlah bank termasuk bank daerah. Namun, seharusnya izin kredit itu tidak bisa diterima. Pasalnya, berdasarkan informasi dari lembaga pemeringkatan kredit, Sritex berada di bawah standar perusahaan yang bisa diberikan pinjaman dana.

    Di samping itu, uang pinjaman ini juga diduga dibelanjakan untuk aset non produktif perusahaan seperti aset tanah di Solo dan Yogyakarta.

    Penyidik korps Adhyaksa juga menyatakan kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan korupsi ini menjadi Rp1,08 triliun.

    7. Kasus Suap Vonis CPO Korporasi 

    Dalam perkara suap ini, Kejagung telah menetapkan delapan tersangka. Mereka yakni eks Kepala PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanto dan panitera PN Jakarta Pusat, Wahyu Gunawan.

    Kemudian, tiga hakim non-aktif di pengadilan PN Jakarta Pusat mulai dari dari Djuyamto, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharuddin juga turut dilimpahkan hari ini.

    Selain itu, advokat Ariyanto Bakri (AR) dan Marcella Santoso (MS), serta Head of Social Security and License Wilmar Group Muhammad Syafei (MSY) turut menjadi tersangka.

    Kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin Djuyamto memberikan vonis bebas terhadap tiga grup korporasi di kasus minyak goreng. Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar.

    Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan.

    Sejatinya, Syafei telah menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

    8. Kasus Obstruction of Justice

    Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam perkara perintangan ini. Empat tersangka, yakni advokat Marcella Santoso (MS); dosen sekaligus advokat Junaidi Saibih (JS); eks Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB); dan Ketua Cyber Army, M Adhiya Muzakki (MAM).

    Dalam catatan Bisnis, terdapat tiga kasus yang baru diduga dirintangi oleh para tersangka. Mulai dari, kasus tata niaga timah dan kasus importasi gula Tom Lembong.

    Pada intinya, keempat tersangka itu bekerja sama dalam membuat narasi negatif untuk menyudutkan kinerja penyidik khususnya pada perkara korupsi timah, importasi gula dan fasilitas impor crude palm oil alias CPO.

    9. Nadiem Makarim di Kasus Chromebook

    Nadiem Makarim telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/10/2025) dalam kasus pengadaan terkait Chromebook periode 2019-2022.

    Nadiem ditetapkan sebagai tersangka karena perannya saat menjadi Mendikbudristek. Dia memiliki peran penting dalam dugaan korupsi. Pasalnya, pendiri Go-Jek tersebut diduga memerintahkan pemilihan Chromebook untuk mendukung program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

    Secara terperinci perannya dalam kasus ini mulai dari melakukan pertemuan dengan pihak Google hingga akhirnya sepakat untuk menggunakan Chrome OS dalam proyek pengadaan TIK di Kemendikbudristek.

    Padahal, pada era Mendikbud Muhadjir Effendy, pengajuan produk Chromebook dari Google sudah ditolak karena tidak efektif jika digunakan untuk daerah 3T.

    Nadiem juga diduga telah mengunci Chrome OS melalui lampiran pada Permendikbud No.5/2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan TA.2021.

    Adapun, Nadiem juga telah melakukan upaya hukum untuk melepaskan status tersangkanya melalui gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa (23/9/2025).

    Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk menolak permohonan gugatan praperadilan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    Sebab, penetapan tersangka Nadiem oleh penyidik Kejagung telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku, artinya status tersangka Nadiem tetap sah dan tidak digugurkan.

    Selain Nadiem, Kejagung juga telah menetapkan tersangka lainnya yakni, Jurist Tan selaku Stafsus Mendikbudristek tahun 2020–2024 dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

    Kemudian, Sri Wahyuningsih (SW) selaku eks Direktur SD di Kemendikbudristek dan Mulyatsyah selaku eks Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kemendikbudristek.
    Sri dan Mulyatsyah merupakan KPA dalam proyek pengadaan pendidikan ini.

    Adapun, Kejagung juga telah menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun. Kerugian negara itu timbul dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain. Perinciannya, item software Rp480 miliar, dan Mark up dari selisih harga kontrak diluar CDM senilai Rp1,5 triliun.

    10. Kasus PLTU Halim Kalla

    Polri melalui Kortastipidkor tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 di Mempawah, Kalimantan Barat pada 2008-2018. Total ada empat tersangka dalam perkara ini mulai dari eks Dirut PLN Fahmi Mochtar.

    Kemudian, adik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus Direktur PT BRN Halim Kalla (HK), Dirut PT BRN berinisial RR dan Dirut PT Praba berinisial HYL.

    Kasus ini bermula saat PT PLN mengadakan lelang ulang untuk pekerjaan pembangunan PLTU 1 di Kalimantan Barat. PLTU itu nantinya akan memiliki output sebesar 2×50 MegaWatt.

    Dalam proyek itu, tersangka Fahmi Mochtar (FM) diduga melakukan pemufakatan jahat dengan pihak swasta untuk memenangkan salah satu penyedia.

    Modusnya, mulai dari panitia pengadaan PLN meloloskan KSO BRN-Alton-OJSEC meskipun tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis pembangunan PLTU tersebut.

    Pada 2009, KSO BRN justru mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga yakni PT Praba Indopersada dengan kesepakatan pemberian imbalan. Hal itu dilakukan sebelum adanya tandatangan kontrak.

    Singkatnya, hingga berakhirnya kontrak KSO BRN maupun PT PI tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan hanya bisa menyelesaikan 57% pembangunan. Oleh karena itu, diberikan perpanjangan kontrak hingga 10 kali hingga Desember 2018.

    Namun, lagi-lagi KSO BRN dan perusahaan pihak ketiga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu dan hanya bisa mengeluarkan sampai 85,56%. Alasan mangkraknya proyek itu lantaran KSO BRN memiliki keterbatasan keuangan.

    Padahal, KSO BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Atas perbuatan tersangka itu telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,35 triliun (jika pengeluaran dollar PLN dihitung dengan kurs saat ini).

    Perinciannya, kerugian negara itu dihitung dengan pengeluaran dana PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar dan US$62,4 (Rp1,03 triliun) yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memberikan manfaat atas pembangunan PLTU 1 Kalbar yang mangkrak.

  • 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Kiprah Gibran Setahun Terakhir? Nasional 20 Oktober 2025

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Kiprah Gibran Setahun Terakhir? Nasional 20 Oktober 2025

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Kiprah Gibran Setahun Terakhir?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kini telah genap berusia satu tahun sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024.
    Meski kini menjabat Wakil Presiden, Gibran masih tetap mempertahankan gaya blusukan seperti pada saat dirinya menjadi Wali Kota Solo.
    Jabatan tertinggi kedua di Indonesia tidak menyurutkan langkah Gibran untuk berjalan kaki menyusuri gang-gang dan pelosok daerah.
    Blusukan masih sering dilakukan Gibran untuk mengecek program Presiden RI Prabowo Subianto agar terlaksana dengan baik di lapangan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Sekolah Rakyat.
    Kunjungan terkait program pemerintah dilakukan Gibran di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, dalam beberapa blusukan, Gibran kerap didampingi beberapa pejabat, seperti Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.
    Dari catatan Kompas.com, mereka pernah melakukan kunjungan kerja (kunker) bersama sebanyak dua kali, yakni ke Sleman, Yogyakarta dan Batam, Kepulauan Riau.
    Selain blusukan, Gibran pernah meluncurkan terobosan berupa program Lapor Mas Wapres. Program ini merupakan sarana pengaduan publik yang bisa diakses secara langsung dari Istana Wapres maupun lewat aplikasi WhatsApp.
    Layanan ini dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sejak pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB di Istana Wapres. Sementara, aduan online bisa disampaikan warga melalui WhatsApp 08111 704 2207.
    Tidak hanya itu, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu juga pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini pada 15 September 2025.
    Dalam keterangan Sekretariat Wakil Presiden, Gibran bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) James Marape di Melanesian Haus, Kantor PM, Port Moresby.
    Pertemuan tersebut sekaligus memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Papua Nugini serta memperkuat kerja sama strategis di kawasan Pasifik.
    Lewat pertemuan ini, sejumlah kesepakatan pun dicapai di antaranya peningkatan kerja sama pertahanan, pengembangan ekonomi perbatasan melalui implementasi SOP MoU on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches.
    Kemudian, kesepakatan kelanjutan program hibah pembangunan oleh Indonesia, serta penguatan kerja sama regional yang inklusif dalam kerangka Melanesian Spearhead Group dan Pacific Islands Forum.
    Namun, di balik sederet aktivitas tersebut, sejumlah kalangan masih mempertanyakan efektivitas peran Gibran sebagai wapres.
    Pengamat politik, Adi Prayitno menilai peran Gibran sebagai wapres belum signifikan karena cenderung seremonial dan belum menyentuh dalam aspek kebijakan strategis.
    “Peran wapres belum kelihatan signifikan. Hanya terlihat di sejumlah acara seremonial dan beberapa kunjungan. Publik belum melihat peran wapres dalam pengambilan kebijakan strategis,” ujar Adi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (17/10/2025).
    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) ini bahkan merasa publik masih bingung dengan peran dan pekerjaan wapres saat ini. Adi lantas membandingkan dengan wapres sebelumnya, yakni Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dan Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin.
    “Berbeda dengan JK yang misalnya fokus urusan ekonomi. Kiai Ma’ruf Amin yang berkecimpung di ekonomi syariah. Pernah suatu waktu wapres Gibran bicara anak muda dan hilirisasi. Tapi konkretnya seperti apa belum terlihat,” papar Adi.
    Di sisi lain, Adi menilai program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi Gibran sangat bagus. Hanya saja, implementasinya masih tidak terlihat dalam satu tahun ini.
    “Implementasinya tak terlihat. Padahal ini janji politik dan ide yang sangat bagus, problemnya pada level kenyataan di lapangan,” tutur Adi.
    Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro juga menilai peran Gibran sebatas simbolis saja. Gibran juga dinilai hanya menjadi pelengkap kerja Presiden Prabowo.
    “Saya lihat memang peran Wapres di masa Mas Gibran masih sebatas prosedur ataupun simbolis ya. Belum tampak fungsi-fungsi substantifnya, fungsi-fungsi real dan konkretnya karena memang kita tahu posisi Wapres ini sebagai pelengkap dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Presiden,” ucap Agung.
    Namun, menurutnya, banyak publik berekspektasi Gibran akan mengikuti jejak sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Oleh karenanya, sebagai Wapres, seharusnya Gibran lebih maksimal dalam bekerja dan lebih banyak hadir ke masyarakat.
    “Dan melepas bayang-bayang sang ayah untuk bisa berdiri sendiri atas nama pribadi itu tidak mudah. Jadi koreksinya ya kalau saya ke depan Mas Gibran lebih mengoptimalkan kinerjanya, lebih tampil, serba hadir,” kata Agung.
    Blusukan yang dilakukan Gibran selama setahun terakhir dinilai masih identik dengan Jokowi, sehingga tidak ada gebrakan baru dari pria berusia 38 tahun ini.
    Padahal sebagai wapres di usia yang masih muda, Gibran diharapkan memiliki kebaruan dan inovasi.
    Agung menilai Gibran perlu membuat gebrakan yang menjawab tantangan generasi muda, seperti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
    “Ya karena memang kita tahu blusukan itu sudah
    trademark-
    nya Pak Jokowi. Jadi kalau misalkan dia melakukan hal yang sama, istilahnya tidak ada yang baru, yang beda sebagaimana napas beliau mewakili generasi Z dan milenial yang identik dengan kebaruan, inovasi gitu,” ucap Agung.
    “Jadi selain blusukan, apa lagi yang bisa dilakukan oleh seorang Wapres? Itu kan yang ditunggu dan dinantikan oleh publik hari ini, dan saya kira itu yang harus dijawab oleh Mas Gibran,” lanjut dia.
    Gibran dinilai perlu membuat gebrakan yang menyentuh hal konkret di masyarakat, khususnya anak muda.
    Terlebih, kegiatan blusukan yang rutin dilakukan juga tidak selalu dapat menjangkau anak muda atau masyarakat dari kelas menengah ke atas.
    “Blusukan itu kan mungkin menyapa masyarakat kelas menengah ke bawah ya, tapi masyarakat kelas menengah atas yang itu menjadi pusat populasi gen Z milenial, ini harus ditreatment juga oleh Mas Gibran, nggak bisa dengan blusukan,” terangnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.