Demo Buruh di Depan Gedung DPR, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Gatot Subroto
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi pada Senin (22/9/2025) siang.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan akibat demonstrasi buruh dari berbagai serikat pekerja yang memadati kawasan depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Arus kendaraan dari arah Semanggi mulai dialihkan sejak di bawah
flyover
Ladokgi.
Namun, pengalihan itu tidak berlaku penuh. Sebagian kendaraan masih diperbolehkan melintas di depan Gedung DPR RI meski lalu lintas padat merayap.
Sementara itu, sebagian pengendara dialihkan untuk berbelok kanan menuju Jalan Gerbang Pemuda.
Adapun kendaraan dari arah kawasan Gelora Bung Karno diarahkan untuk memutar balik dan dilarang masuk ke Jalan Gatot Subroto.
Meski sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas, kawasan depan Gedung DPR tetap dipadati motor, mobil, truk, hingga bus yang mencoba melintas.
Kemacetan kian parah karena penyempitan dari tiga jalur menjadi hanya satu jalur tepat di depan gerbang utama DPR.
Klakson kendaraan terdengar bersahutan akibat antrean panjang, bahkan sebuah ambulans sempat terjebak macet meski sudah menyalakan sirene.
Kondisi bertambah semrawut karena jalur paling kiri dipenuhi kendaraan roda dua, mobil, hingga pedagang yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan.
Namun, arus lalu lintas kembali lancar setelah kendaraan melewati gerbang utama DPR RI menuju arah
flyover
Slipi. Arus di Jalan Tol Cawang–Grogol maupun sebaliknya juga terpantau ramai lancar.
Sebelumnya, ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.
Dalam aksinya, mereka mendesak DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan, menolak sistem
outsourcing
yang dianggap memperburuk kesejahteraan buruh, serta menyuarakan isu Supremasi Sipil sebagai respons atas perkembangan politik satu bulan terakhir.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Slipi
-
/data/photo/2025/09/22/68d0d5cd88068.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Demo Buruh di Depan Gedung DPR, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Gatot Subroto Megapolitan 22 September 2025
-
/data/photo/2025/09/20/68ce81ba84a3f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Marak Tawuran Antarkampung, Forkabi: Bukan Budaya Betawi Megapolitan 20 September 2025
Marak Tawuran Antarkampung, Forkabi: Bukan Budaya Betawi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Organisasi masyarakat Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) menyebut maraknya tawuran antarkampung di Jakarta bukan budaya Betawi.
Sekretaris Jenderal DPP Forkabi, Syarif Hidayatullah menyayangkan masih banyak anak muda yang kerap menyalurkan energinya melalui cara-cara yang negatif seperti tawuran.
“Tawuran itu bukan tradisi kaum Betawi. Kaum Betawi itu adalah bangsa yang toleran, suku bangsa yang toleran. Kita ini rukun, damai,” kata Syarif kepada wartawan usai acara Deklarasi Jaga Kampung, Sabtu (20/9/2025).
Tawuran antarkampung yang baru saja terjadi beberapa hari lalu di kawasan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat pada Selasa (16/9/2025) lalu dan turut merugikan warga.
Menurutnya, apabila mempunyai masalah, maka sesama warga Jakarta harus diselesaikan melalui dialog dan bertukar pikiran, bukan kekerasan.
“Menurut saya, supaya anak Betawi makin maju, budaya bertoleransi, membangun keakraban sosial adalah sesuatu hal yang mesti kita bangun dalam tatanan kita bernegara dan berbangsa,” ujar Syarif.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Forkabi, Abdul Ghoni menyebut, Forkabi akan ikut mengaktifkan kembali sistem keamanan keliling (Siskamling) sesuai arahan pemerintah.
“Kita akan laksanakan itu (Siskamling) sebagai cara anak Betawi untuk menjaga kampung dari kerusuhan. Dalam artian anak Betawi bisa ambil bagian menjaga kampungnya sendiri,” kata Ghoni.
Nantinya, kegiatan Siskamling itu juga disebut akan digerakkan untuk menjaga kerukunan kampung dan meminimalisir potensi terjadinya bentrokan tawuran antar kampung di Jakarta.
Sebelumnya diberitakan, Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) menggelar deklarasi gerakan bertajuk “Jaga Kampung” di Slipi, Jakarta Barat pada Sabtu (20/9/2025) siang.
Deklarasi itu disebut sebagai langkah anak Betawi asli untuk menjaga keamanan Jakarta dari tindak kerusuhan usai gelombang demonstrasi pada Agustus 2025 lalu.
Abdul Ghoni, mengajak anak Betawi—baik yang tergabung dalam Forkabi maupun tidak, untuk turut aktif menjaga kampungnya agar kerusuhan beberapa pekan lalu tak terulang kembali.
“Deklarasi Jaga Kampung ini suara anak Betawi, kami tidak mau lagi terulang seperti beberapa minggu yang lalu. Terjadinya kerusuhan yang begitu masif, ya di kampung kita,” kata Ghoni kepada wartawan, Sabtu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/20/68ce7e29cb039.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Deklarasi Jaga Kampung, Perusuh Demo Disebut Bukan Anak Betawi Megapolitan 20 September 2025
Deklarasi Jaga Kampung, Perusuh Demo Disebut Bukan Anak Betawi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) menggelar deklarasi gerakan bertajuk “Jaga Kampung” di Slipi, Jakarta Barat pada Sabtu (20/9/2025) siang.
Deklarasi itu disebut sebagai langkah anak Betawi asli untuk menjaga keamanan Jakarta dari kerusuhan demonstrasi pada Agustus 2025 lalu.
Ketua Umum DPP Forkabi, Abdul Ghoni, mengajak anak Betawi—baik yang tergabung dalam Forkabi maupun tidak, untuk turut aktif menjaga kampungnya agar kerusuhan beberapa pekan lalu tak terulang kembali.
“Deklarasi Jaga Kampung ini suara anak Betawi, kami tidak mau lagi terulang seperti beberapa minggu yang lalu. Terjadinya kerusuhan yang begitu masif, ya di kampung kita,” kata Ghoni kepada wartawan, Sabtu.
Menurut Ghoni, anak Betawi telah merasakan lahir, tumbuh, dan besar di Jakarta, sehingga harus menjaga kedamaian dan keamanan kampungnya.
“Ketika ada pihak perusuh yang mengacak-acak kampung kita, sebagai anak Betawi ya kita harus ambil bagian menjaga kampung kita sendiri,” ucap Ghoni.
Karenanya, Ghoni meyakini bahwa para perusuh dalam unjuk rasa bukanlah warga Jakarta.
Senada, Sekretaris Jenderal DPP Forkabi, Syarif Hidayatullah menyebut Jakarta sebagai satu-satunya kampung halaman orang Betawi.
“Orang Betawi kan enggak punya kampung untuk kembali ya. Kita punya kampung hanya di sini. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Di sini kan tanah leluhur dan nenek moyang kita,” kata Syarif kepada awak media.
Syarif pun menitipkan pesan kepada seluruh anak Betawi untuk menjaga kedamaian dan keamanan kampungnya.
Dia menyebut demonstrasi adalah bagian dari proses demokrasi yang sah untuk menyampaikan pikiran dan pendapat.
Namun, dia menegaskan sikap dan budaya anak Betawi adalah menyampaikan aspirasi dengan sopan dan damai, bukan melalui kerusuhan.
“Saya berharap barangkali kepada teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya, sampaikanlah aspirasi itu dengan damai. Jangan merusak, karena ini rumah kita. Tunjukkan budaya Betawi-nya,” ujar Syarif.
Deklarasi Jaga Kampung Forkabi juga disebut sejalan dengan gerakan Jaga Jakarta yang sebelumnya telah digaungkan oleh pemerintah dan sejumlah kelompok masyarakat lain, termasuk kelompok kolektif, organisasi masyarakat, hingga komunitas suporter Jakmania.
Forkabi menyebut akan turut aktif mengimplementasikan seruan pemerintah untuk melakukan Sistem Keamanan Keliling (Siskamling) di kampung masing-masing anggotanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Agar lalu lintas lancar, petugas berbaris batasi pengunjuk rasa
Jakarta (ANTARA) – Petugas kepolisian membuat pagar dengan berbaris di Jalan Gatot Subroto terutama di depan Gedung DPR/MPR untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan tersebut saat ada unjuk rasa mahasiswa.
Pada Selasa pukul 17.15 WIB, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terutama dari arah Semanggi ke Slipi/Grogol padat dikarenakan adanya unjuk rasa ratusan mahasiswa dari BEM UI dan UIN Jakarta.
Ratusan mahasiswa tersebut sempat memenuhi Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR, yakni dari empat lajur jalan hanya dapat digunakan satu jalur.
Melihat kondisi jalan yang padat, kemudian petugas kepolisian membuat pagar pembatas agar dua lajur kendaraan dapat digunakan oleh para pengendara.
Setelah adanya pembatas tersebut, arus lalu lintas dapat terus bergerak meskipun kecepatan rerata sekitar lima kilometer per jam.
Apalagi, pada sore hari merupakan jam pulang kerja, sehingga arus lalu lintas di kawasan tersebut ramai.
Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa terkait skenario pengalihan lalu lintas sifatnya situasional.
Namun, warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama berlangsungnya unjuk rasa dan menggunakan jalur alternatif.
“Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” ucap Susatyo.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Ada unjuk rasa mahasiswa, Jalan Gatot Subroto depan DPR/MPR tersendat
Jakarta (ANTARA) – Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Gedung DPR/MPR tersendat imbas adanya unjuk rasa oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan UIN Jakarta, Selasa.
Aksi itu mulai sekitar pukul 15.00 WIB sehingga membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat.
Tampak mereka memenuhi badan jalan, bahkan dari empat lajur Jalan Gatot Subroto, hanya disisakan satu lajur saja yang bisa dilewati kendaraan baik roda empat maupun roda dua.
Petugas di lokasi pun tampak mengatur lalu lintas terutama untuk kendaraan yang akan menuju ke Slipi atau Grogol, agar kendaraan bisa terurai.
Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa terkait skenario pengalihan lalu lintas sifatnya situasional.
Namun, warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama berlangsungnya unjuk rasa dan menggunakan jalur alternatif.
“Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” ucap Susatyo.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

176 personel gabungan lakukan patroli di wilayah Jakbar
Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 176 personel gabungan yang berasal dari TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan melakukan patroli di wilayah Jakarta Barat.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Polisi Twedi Aditya Bennyahdi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyebutkan, patroli dilakukan di sejumlah titik strategis di Jakarta Barat, dengan rute dari Mapolres-Kalideres-Lampu Merah Cengkareng.
Kemudian Puri Kembangan-CNI-Kebon Jeruk-Kemanggisan-Slipi Jaya-Tomang-Grogol-Latumenten-Jembatan Besi-Roxy-hingga Kyai Tapa.
“Kami ingin memastikan situasi Jakarta Barat tetap aman, dan masyarakat merasa terlindungi dengan adanya kehadiran aparat di sekitar mereka,” kata Twedi.
Di sepanjang jalur patroli, kata Twedi, para personel tak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga menyapa masyarakat yang ditemui. “Patroli skala besar ini wujud kehadiran unsur 3 pilar di tengah masyarakat,” katanya.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

TNI jelaskan kronologi anggota BAIS ditangkap dan dituduh provokator
Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan kronologi anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) ditangkap anggota Brimob karena dituduh sebagai provokator aksi demo.
Freddy mengatakan, anggota BAIS itu memang ditugaskan untuk memantau situasi dan menggali informasi terkait aksi demonstrasi tersebut.
“Anggota BAIS TNI memang harus melaksanakan deteksi dini, kemudian cegah dini terhadap segala upaya-upaya ancaman, karena itu dimanapun situasi yang sekiranya mengancam, pasti akan ada rekan-rekan kita di situ,” kata Freddy dalam jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.
Freddy mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (28/8) ketika massa aksi bentrok dengan anggota Brimob di kawasan Fly over Slipi, Jakarta Barat.
Kala itu pasukan Brimob memukul massa hingga terbagi ke dua wilayah yakni Pejompongan dan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.
Saat pasukan Brimob yang di wilayah Bendungan Hilir ingin pindah ke wilayah Pejompongan untuk bergabung dengan pasukan lain, anggota BAIS yakni Mayor SS mengikuti pergerakan rombongan Brimob tersebut.
“Pukul 23.25 WIB, Mayor SS dan rekannya memonitor unjuk rasa di area pom bensin, namun Mayor SS dan rekannya berbagi jarak di area pom bensin sekitar 50 meter terpisah karena adanya asap gas air mata,” kata Freddy.
Saat dalam posisi terpisah itulah Mayor SS ditangkap oleh satu anggota Brimob yang sedang bertugas.
“Nah di sini ada percakapan dari rekan Brimob dan Mayor SS. Percakapan itu yaitu, dari Brimob menyampaikan ‘kamu itu ikut-ikutan demo?’ dengan nada surat tinggi. Kemudian dijawab oleh Mayor, ‘saya tidak ikut demo pak’ Lanjut, ‘kamu ngapain kamu disini kalau tidak ikut demo?’ kata Mayor SS,” ujar Freddy menirukan percakapan antara anggota Brimob dan Mayor SS.
Mayor SS pun pada akhirnya menjelaskan bahwa dirinya adalah anggota BAIS yang sedang bertugas mencari data di lapangan, namun anggota Brimob itu tidak sepenuhnya percaya dengan pengakuan Mayor SS.
Setelah menunjukkan identitas berupa kartu anggota TNI, anggota Brimob itu lalu memfoto wajah dan kartu anggota milik Mayor SS. Anggota Brimob itu akhirnya melepaskan Mayor SS di tengah massa aksi.
Freddy pun menyangka foto Mayor SS berikut kartu anggotanya menyebar di media sosial dengan narasi TNI sebagai provokator aksi anarkis saat demonstrasi.
Dia berharap masyarakat jeli dalam menerima info dan tidak termakan berita hoaks yang berpotensi mengadu domba dua instansi seperti ini.
Sebelumnya, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita merespons soal beredarnya informasi anggota BAIS yang ditangkap anggota Brimob di tengah kerumunan massa aksi demonstran.
Menurut Tandyo, pihak terkait seharusnya tidak membongkar identitas anggota intelijen yang tertangkap.
“Begitu ini ditangkap kemudian keluar seperti itu, harusnya yang menangkap itu tidak menyebarkan itu, karena kan intelijen,” kata Tandyo kepada awak media di gedung DPR, Jakarta Pusat.
Menurut Tandyo, anggota intelijen memang bertugas untuk mencari informasi tertentu. Salah satu upaya yang lumrah dilakukan seorang intelijen yakni menyamar dan masuk ke dalam kelompok tertentu untuk mendapatkan informasi yang diincar.
Bila ada informasi yang mencurigakan silahkan konfirmasi langsung ke pihak kepolisian terdekat,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Tandyo menilai seorang intelijen lumrah bergabung dengan para peserta demonstran demi mencari informasi yang diinginkan.
“Saya sampaikan ya, namanya orang memberikan informasi itu kan kita harus masuk di dalam ya, itu kita ikut mereka, kegiatan mereka,” kata Tandyo.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.


