Xcloud.id

kab/kota: Slipi

  • Demo Tolak RUU TNI Bubar, Jalan Gatot Subroto Dibuka Kembali Megapolitan 20 Maret 2025

    Demo Tolak RUU TNI Bubar, Jalan Gatot Subroto Dibuka Kembali Megapolitan 20 Maret 2025

    Demo Tolak RUU TNI Bubar, Jalan Gatot Subroto Dibuka Kembali
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jalan Gatot Subroto dari arah Kuningan menuju Slipi kembali dibuka usai massa demo tolak Revisi Undang-Undang TNI membubarkan diri dari depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025) malam.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, kondisi Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi ramai lancar usai dibuka.
    Para pengendara sepeda motor dan mobil bisa memacu kendaraannya hingga 50 kilometer per jam di ruas jalan ini.
    Namun, sampah-sampah bekas para peserta aksi
    demo tolak RUU TNI
    ini masih terlihat memenuhi ruas jalan.
    Sejumlah anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tampak membersihkan sisa-sisa sampah yang berserakan di Jalan Gatot Subroto.
    Para pengendara motor juga terlihat sempat mengabadikan coretan-coretan di dinding pagar Gedung DPR RI menggunakan ponselnya.
    Selain Jalan Gatot Subroto, kondisi lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda menuju kolong jembatan Ladogi juga kembali normal usai sempat ditutup.
    Tak terlihat ada massa yang masih bertahan di sekitar lokasi. Namun, mobil barracuda milik polisi masih terlihat terparkir di tepi Jalan Pemuda, Senayan.
    Untuk diketahui, demo yang digelar oleh sejumlah mahasiswa ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pengesahan RUU TNI oleh Komisi I DPR RI pada hari ini.
    Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, sebelumnya menyatakan bahwa revisi UU TNI akan disahkan menjadi undang-undang.
    Rapat paripurna pengesahan RUU TNI dilaksanakan pada Kamis pagi, dan dipastikan akan dibawa ke tahap selanjutnya, yaitu dibacakan pada paripurna yang dijadwalkan pada hari berikutnya.
    “Ya, hasil rapat kemarin sudah diputuskan di tahap I, jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa ke tahap II, yaitu akan dibacakan di paripurna yang insya Allah dijadwalkan besok,” ujar Dave di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Tolak RUU TNI Usai, Mobil Barracuda Masih Bersiaga di Senayan Megapolitan 20 Maret 2025

    Demo Tolak RUU TNI Usai, Mobil Barracuda Masih Bersiaga di Senayan Megapolitan 20 Maret 2025

    Demo Tolak RUU TNI Usai, Mobil Barracuda Masih Bersiaga di Senayan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polisi masih berjaga di sekitaran Senayan, Jakarta Pusat, usai massa aksi
    demo tolak RUU TNI
    membubarkan diri, Kamis (20/3/2025) malam.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, satu unit mobil barracuda masih terparkir di tepi Jalan Pemuda, Senayan.
    Mobil barracuda milik Brigade Mobil (Brimob) yang masih siaga di tepi jalan, menghadap ke arah Jalan Pemuda.
    Selain itu, tiga ambulans juga terlihat terparkir di Jalan Gatot Subroto, dengan lampu rotator yang masih menyala.
    Adapun situasi lalu lintas, tepatnya di Jalan Gatot Subroto sudah kembali normal. Sebelumnya, jalan tersebut sempat ditutup dan dialihkan akibat aksi unjuk rasa.
    Kendaraan baik sepeda motor maupun mobil, kini dapat melintas dengan lancar menuju arah Slipi.
    Untuk diketahui, demo yang digelar oleh sejumlah mahasiswa ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pengesahan RUU TNI oleh Komisi I DPR RI pada hari ini.
    Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, sebelumnya menyatakan bahwa revisi UU TNI akan disahkan menjadi undang-undang.
    Rapat paripurna pengesahan RUU TNI dilaksanakan pada Kamis pagi, dan dipastikan akan dibawa ke tahap selanjutnya, yaitu dibacakan pada paripurna yang dijadwalkan pada hari berikutnya.
    “Ya, hasil rapat kemarin sudah diputuskan di tahap I, jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa ke tahap II, yaitu akan dibacakan di paripurna yang insya Allah dijadwalkan besok,” ujar Dave di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Golkar soal Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet: Kita Serahkan ke Presiden – Halaman all

    Respons Golkar soal Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet: Kita Serahkan ke Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Isu mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dari jajaran Kabinet Merah Putih turut ditanggapi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M Sarmuji.

    Menurut Sarmuji, terkait hal itu, Golkar menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau itu kita serahkan ke Presiden saja,” kata Sarmuji di DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025) malam, dikutip dari Warta Kota.

    Sarmuji enggan memberikan respons lebih jauh mengenai isu Sri Mulyani mundur dari posisinya.

    Politikus partai berlambang pohon beringin ini lebih memilih untuk menyerahkan segala keputusan kepada Prabowo.

    “Tergantung Presiden saja,” ucap Sarmuji.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah isu yang menyebutkan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet setelah menemui Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun pertemuan antara Sri Mulyani dengan Prabowo terjadi Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (12/3/2025).

    Dasco menegaskan, pertemuan itu hanya membahas kondisi ekonomi terkini dan tidak ada pembicaraan terkait rencana reshuffle kabinet.

    “Kemarin yang saya tahu, pertemuan itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini.” 

    “Saya juga sudah cek kepada pemerintah, dan belum ada rencana reshuffle,” kata Dasco usai inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

    Meskipun beberapa pihak mencoba mengaitkan pertemuan itu dengan isu reshuffle, Dasco menilai bahwa hal tersebut tak berdasar.

    Menurutnya, pertemuan antara para pejabat itu berlangsung dengan penuh keakraban yang justru menunjukkan semangat kebersamaan di tengah suasana Ramadan.

    “Kalau melihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban.” 

    “Saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor,” ucap Dasco.

    Rapat Antara Menkeu dan Prabowo

    Sri Mulyani melaksanakan rapat dan buka bersama Prabowo di Istana Kepresidenan pada 12 Maret 2025 lalu.

    Acara itu digelar di tengah isu Sri Mulyani akan mundur dari kabinet.

    Namun, setelah buka bersama, Sri Mulyani tak berkomentar mengenai kabar tersebut. Ia hanya melemparkan senyum kepada awak media.

    Dari foto yang diunggah Sekretariat Kabinet, Sri Mulyani terlihat menyantap makanan berdua dengan Prabowo.

    Dalam penjelasan foto tersebut dituliskan momen buka bersama antara Presiden dengan Sri Mulyani berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban.

    “Suasana penuh keakraban Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbuka puasa di Istana Negara, sore ini,” tulis akun @sekretariat.kabinet, dilihat Rabu (12/3/2025).

    Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuannya dengan Prabowo ia hanya melaporkan mengenai APBN 2025.

    “Melaporkan saja terkait APBN,” ujarnya.

    Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Tanggapi Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Merah Putih, Golkar: Serahkan ke Presiden Saja.

    (Tribunnews.com/Deni/Chaerul)(WartaKotalive.com/Alfian Firmansyah)

  • Sebut Ridwan Kamil Belum Butuh Pendampingan Hukum, Golkar: Kalau Diminta, Kami Bantu

    Sebut Ridwan Kamil Belum Butuh Pendampingan Hukum, Golkar: Kalau Diminta, Kami Bantu

    Sebut Ridwan Kamil Belum Butuh Pendampingan Hukum, Golkar: Kalau Diminta, Kami Bantu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (
    Golkar
    ) bakal memberikan pendampingan hukum jika diminta oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar,
    Ridwan Kamil
    .
    Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar M Sarmuji saat ditanya pendampingan hukum terhadap Ridwan Kamil yang bakal diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB.
    “Kan Pak
    Ridwan kamil
    belum berstatus apa-apa ya, untuk saat ini belum diperlukan. Tapi, kalau diperlukan suatu saat (diperlukan), dan Pak Ridwan Kamil meminta, Insya Allah kita ikut membantu,” kata Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025) malam.
    Sarmuji pun menegaskan bahwa Partai Golkar tidak akan lepas tangan terhadap perkara-perkara hukum yang melibatkan kader-kadernya. Bahkan, Partai Golkar pun membantu pendampingan hukum jika diperlukan oleh masyarakat umum.
    Oleh sebab itu, Sekjen Golkar ini pun memastikan bahwa pihaknya bakal pasang badan jika Ridwan Kamil membutuhkan pendampingan hukum dari Partai Golkar.
    “Sebagaimana masyarakat juga kalau membutuhkan bantuan dari Golkar, kita juga siap untuk membantu. Kalau membutuhkan bantuan dari Golkar kami siap untuk membantu,” ujar Sarmuji.
    Namun demikian, Golkar menghormati rencana KPK yang bakal memanggil Ridwan Kamil terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.
    Sarmuji juga meyakini bahwa Ridwan Kamil akan menghormati KPK yang tengah melakukan proses penegakan hukum atas dugaan korupsi yang tengah didalami.
    “Saya yakin pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya,” katanya.
    Diberitakan, penyidik KPK dipastikan bakal melakukan pemanggilan terhadap Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.
    Pelaksana Tugas Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menyebut, keterangan Ridwan Kamil dibutuhkan untuk melakukan klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari penggeledahan rumahnya.
    “Kapan akan dipanggil? Nanti pasti akan kita panggil (Ridwan Kamil) karena di rumah yang bersangkutan, kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita sita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan,” kata Budi Sokmo di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.
    Budi mengatakan, penyidik juga akan memanggil sejumlah saksi lain terkait hasil penggeledahan di Bandung, tidak hanya Ridwan Kamil.
    “Untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan,” ujar Budi.
    Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, terkait kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB pada Senin, 10 Maret 2025.
    Penggeledahan tersebut dilakukan setelah penyidik mendapatkan keterangan saksi terkait perkara Bank BJB.
    “Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Selasa, 11 Maret 2025.
    Dua hari berselang, pada 12 Maret 2025, KPK menggeledah kantor pusat Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB di Bandung, Jawa Barat.
    “Benar (penggeledahan di kantor Bank BJB),” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi, Rabu, 12 Maret 2025.
    KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan.
    Kemudian, Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik, serta Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.
    Dalam kasus ini, KPK menduga pengadaan iklan di Bank BJB dikorupsi dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 222 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    TRIBUNJATIM.COM – Presiden Ketujuh RI Joko Widodo alias Jokowi sempat mengaku ingin menggagas partai baru.

    Hal ini membuat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham kecele.

    Idrus Marham terkejut keputusan Jokowi ingin menggagas partai terbuka atau Tbk.

    Padahal sebelumnya, Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu dikaitkan gabung dengan Golkar.

    “Loh? Ya ada begitu? Ya malah kita belum tahu. Tapi kan selama ini kan katanya (Jokowi) berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan?” kata Idrus Marham dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Meski demikian, Idrus Marham menyatakan, pihaknya ada dalam posisi tidak bisa menghalangi apa yang diinginkan oleh Jokowi.

    Pasalnya kata dia, negara memberikan kebebasan hak kepada setiap warganya untuk berpolitik termasuk dalam membentuk suatu partai.

    “Tapi kalau ada begitu ya namanya warga apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan ya tergantung beliau kan? Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga,” beber dia.

    Saat disinggung soal kekhawatiran partai berlogo pohon beringin itu terhadap langkah politik Jokowi mendatang, Idrus menjawabnya dengan tenang.

    Dia menyatakan, sejatinya Golkar merupakan partai yang tidak tergantung pada salah satu sosok individu.

    Joko Widodo alias Jokowi tantang aduan disampaikan ke Bawaslu usai dituduh kerahkan partai cokelat (Tribunnews)

    Golkar kata dia, merupakan partai yang besar dengan berlandaskan ideologis serta peran kuat dari para pimpinan dan pendahulu partai.

    “Pendiri Golkar ini memiliki intuisi yang sangat kuat melihat ke depan dan ada jaminan bahwa Golkar dalam kondisi apapun pasti tidak hanya exist tetapi survive,” tandas dia.

    Untuk diketahui kabar mengenai rencana Jokowi akan membentuk partai baru mencuat setelah Presiden Ketujuh RI tersebut dipecat PDIP.

    Dalam satu pekan, Jokowi dua kali membuat pernyataan soal keinginan mendirikan partai.

     JOKOWI – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Tribun Solo)
    Pertama, keinginan untuk mendirikan partai tersebut diungkap Jokowi saat wawancara khusus dengan jurnalis senior Najwa Shihab di kediamannya beberapa waktu lalu.

    Kedua pada Kamis (13/2/2025) sore, pernyataan yang sama kembali diungkap oleh Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    Dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab tersebut Jokowi membocorkan berniat mendirikan partai ala Perusahaan Super Terbuka.

    Menurut dia, partai politik yang ideal akan memiliki format terbuka bagi anggotanya.

    “Partai politik itu akan seperti perusahaan terbuka atau tbk. Saat ini rencananya tersebut masih dimatangkan. Baru dimatangkan, keinginan kami ada sebuah partai politik yang super tbk,” ungkap Jokowi di depan Najwa.

    Ditemui awak media, Jokowi disinggung terkait maksud pernyataan membuat partai super tbk tersebut.

    Sambil tertawa lirih, Jokowi hanya menyebut satu kalimat di depan awak media yakni partai super terbuka.

    “Partai super terbuka,” ungkap Jokowi sambil tertawa.

    Alasan Jokowi tak masuk struktur Golkar

    Alasan Joko Widodo alias Jokowi tak masuk dalam struktur pengurus Golkar yang baru saja diumumkan.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadia menyebut jika Jokowi punya pertimbangan kenapa tak masuk menjadi kader Golkar.

    Bahlil juga menghormati keputusan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Bahliil menambahkan, padahal aspirasi agar Jokowi bisa masuk menjadi kader Golkar sudah banyak disampaikan di internal.

    Namun, dia tetap menghargai keputusan Jokowi.

    “Kalau itu aspirasi banyak, Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa, pasti juga punya pertimbang-pertimbangan, tidak semua aspirasi kan bisa diterima.”

    “Kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Menteri ESDM RI itu menyampaikan isu Jokowi akan masuk menjadi kader sudah banyak dibicarakan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar ke-XI pada Agustus 2024 kemarin.

    Namun, kata Bahlil, Jokowi memang belum kunjung masuk menjadi kader Golkar.

    Padahal, partai berlambang pohon beringin itu sudah terbuka agar Jokowi masuk menjadi kader.

    “Kami bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Siapa saja. Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, agama, asal dari mana.”

    “Selama dia WNI yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Golkar,” pungkasnya.

    Adapun nama Jokowi tidak masuk ke dalam daftar nama pengurus Golkar 2024-2029.

    Eks Gubernur Jakarta itu dan putra sulungnya yang kini jadi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tak masuk ke dalam daftar ratusan nama pengurus DPP Golkar.

    Daftar pengurus Golkar

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029 mencakup Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang.

    Menariknya tak ada nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Sebab sebelumnya dua nama itu santer disebut masuk ke partai Golkar.

    Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan kepengurusan Golkar 2024-2029 pada Kamis (7/11/2024), di Markas Golkar, Slipi, Jakarta.

    Total ada 107 tokoh yang menjadi pengurus Golkar.

    “Kami akan mengumumkan susunan pengurus Golkar lengkap, hari ini,” kata Bahlil, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.

    Sejumlah nama kerabat petinggi Golkar, turut mengisi kursi kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu.

    Di antaranya adalah putra Jusuf Kalla, Solihin Kalla; adik Agus Gumiwang Kartasasmita, Galih Kartasasmita; hingga putra Airlangga Hartarto, Ravindra Airlangga.

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029, mulai Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang:

    Ketua Umum

    Ketua Umum: Bahlil Lahadalia

    Wakil Ketua Umum

    Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir

    Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik I: Adies Kadir

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik II: Idrus Marham

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatra: Ahmad Doli Kurnia

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah  Jawa-Kalimantan: Wihaji

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Immanuel Mercedes Lakalena

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral I: Ace Hasan Syadzily

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral II: Meutya Hafid
     
    Ketua Bidang

    Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini

    Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin

    Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya-kekaryaan: Panggah Susanto

    Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fadh A Rafiq

    Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Ilham Pangestu

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Yudha Novanza

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Putri Kamaruddin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Mukhtarudin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen (Purn) Pol Rikwanto

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Muhidin M Said

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusa: Gde Sumarjaya Linggih

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Mohammad Uswanas

    Ketua Bidang Keagamaan dan Keharmonian: Nusron Wahid

    Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabil Rachman

    Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Laode Saiful Anwar

    Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Raja

    Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Dito Ariotedjo

    Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung

    Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian

    Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Imam Ariyadi

    Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Resti

    Ketua Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Handoko

    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin

    Ketua Bidang Kepemudaan: Said Ali Idrus

    Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Mukhamad Misbakhun

    Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christina Aryani

    Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor

    Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga

    Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Letjen (Purn) Muhammad Syafi’i

    Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil

    Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Muktar Ngabalin

    Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga

    Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual

    Ketua Bidang Kebijakan Peternakan dan Reforma Agraria: Airin Rachmi Diany

    Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana

    Sekretaris Jenderal

    Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji

    Wakil Sekretaris Jenderal

    Wakil Sekretaris Jenderal Kepartaian: Hakim Kamarudin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Riyono Asnan

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Priyo Atmojo

    Wakil Sekretaris Jenderal: Umar Lessy

    Wakil Sekretaris Jenderal: Venmo Tetelepta

    Wakil Sekretaris Jenderal: Ratu Diah Hatifa

    Wakil Sekretaris Jenderal: Daniel Muttaqin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Yulistiana

    Wakil Sekretaris Jenderal: M Shoim Haris

    Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati

    Wakil Bendahara

    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar

    Wakil Bendahara: Gavriel Putranto

    Wakil Bendahara: Ernawati

    Wakil Bendahara: Raymond C Syauta

    Wakil Bendahara: Ravindra Airlangga

    Wakil Bendahara: Akbar Tohari

    Wakil Bendahara: Ahmad Hidayat Mus

    Sekretaris Bidang

    Sekretaris Bidang Organisasi: Derek Loupatty

    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil

    Sekretaris Bidang Hukum dan Ormas: Siti Marhamah

    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kusuma Nasution

    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Djen

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Karmila Sari

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Sekarwati

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Haris Andi Surahman

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusra: Herman Hayong

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Soedeson Tandra

    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Choirul Anam

    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri

    Sekretaris Bidang Kewirausahaan: Fitri Krisnawati Tandjung

    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abdul Razak Said

    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo

    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hidayana

    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Perdana

    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar

    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih

    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajulu

    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto

    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoerunnisa

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintah Dalam Negeri: Ahmad Irawan

    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satu Pali

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita

    Sekretaris Bidang Pertahananan: Chaerudin

    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Valentino

    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ifan Utara

    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi: Abdul Rahman Fariz

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Novianti

    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajuddin Wahab

    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria: Mustahudin

    Sekretaris Bidang Hubungan dan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotu

  • Jokowi Gagas Partai Super Tbk, Idrus Marham: Tidak Perlu Ada Kekhawatiran

    Jokowi Gagas Partai Super Tbk, Idrus Marham: Tidak Perlu Ada Kekhawatiran

    loading…

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) gagas pembentukan Partai Super Terbuka (Tbk). Foto/Ary Wahyu

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai tidak perlu ada kekhawatiran terhadap gagasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) tentang pembentukan Partai Super Terbuka (Tbk). Alasannya, kata dia, Golkar tidak bergantung pada perorangan.

    “Tidak perlu ada kekhawatiran. Kenapa? karena Partai Golkar ini tidak tergantung pada perorangan,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (6/3/2025).

    Dia menyampaikan bahwa keberadaan Golkar karena atas asas ideologi yang diperkuat oleh sebuah sistem, dan diperkuat lagi dengan adanya kepemimpinan yang kuat. Hal itu yang membuat Partai Golkar dalam beberapa kali pemilu di Indonesia selalu menjadi partai besar yang menempatkannya berada di posisi kedua.

    “Jadi ketergantungan pada individu tidak. Inilah hebatnya Golkar di situ, karena itu yang saya katakan tadi, kebesaran Golkar dan Golkar dulu dilahirkan bukan hanya pertimbangan-pertimbangan rasional objektif, pertimbangan ideologis, pertimbangan sosiologis,” ujarnya.

    “Tetapi pendiri Golkar ini memiliki intuisi yang sangat kuat melihat ke depan, dan ada jaminan bahwa Golkar dalam kondisi apa pun pasti tidak hanya eksis tetapi survive,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sekaligus Ketum Pro Jokowi (Projo) mengungkap isi pembahasan dalam pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Salah satu hal yang dibicarakan mengenai partai super Tbk.

    Budi sebelumnya mengaku akan bertemu dengan Jokowi usai pelantikan pejabat pada Rabu (19/2/2025). “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin aja. Partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” kata Budi usai menghadiri pelantikan kepala daerah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    (rca)

  • Daftar Tempat Penukaran Uang Baru Lebaran 2025 di DKI Jakarta, Ada di 64 Lokasi

    Daftar Tempat Penukaran Uang Baru Lebaran 2025 di DKI Jakarta, Ada di 64 Lokasi

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Lebaran, kebutuhan masyarakat akan uang baru dalam pecahan kecil meningkat drastis. Uang baru ini umumnya digunakan untuk berbelanja dan diberikan sebagai ‘angpau’ kepada sanak saudara.

    Bank Indonesia telah mengumumkan jadwal serta lokasi penukaran uang baru untuk tahun 2025, yang akan berlangsung dalam empat periode:

    Periode 1: Pemesanan 3 Maret 2025 (mulai pukul 12.00 WIB), penukaran 4-9 Maret 2025. Periode 2: Pemesanan 9 Maret 2025 (mulai pukul 09.00 WIB), penukaran 10-16 Maret 2025. Periode 3: Pemesanan 16 Maret 2025 (mulai pukul 09.00 WIB), penukaran 17-23 Maret 2025. Periode 4: Pemesanan 23 Maret 2025 (mulai pukul 09.00 WIB), penukaran 24-27 Maret 2025. Lokasi Penukaran Uang Baru di Jakarta

    Berikut daftar lokasi penukaran uang baru di DKI Jakarta berdasarkan wilayahnya:

    Jakarta Pusat

    SINARMAS – Jl. MH Thamrin No 51, Gondangdia, Menteng SINARMAS – Jl. Fachrudin No 18-20, Kampung Bali, Tanah Abang SINARMAS – Jl. Mangga Dua Raya, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar SINARMAS – Jl. Suryopranoto, Komplek Harmoni Plaza Blok B No 14-15, Petojo Utara, Gambir BJB – Jl. KH Hasyrim Ashari No. 34 3, Duri Pulo, Gambir BNI – Grha BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 BNI – Jl. Pecenongan No. 52 BNI – Jl. Kramat Raya No.154-156 MEGA – Rusun Hunian Graha Cempaka Mas Blok B, Jl. Letjen Suprapto No. 1 MEGA – Jl. Cikini Raya No. 28A ARTHA GRAHA – Jl. Hos Cokroaminoto No. 40, Menteng ARTHA GRAHA – Jl. Mangga Besar Raya No. 104 ARTHA GRAHA – Jl. Pangeran Jayakarta No. 115 MANDIRI – Jl. K.H. Fakhrudin No.15, Tanah Abang MANDIRI – Jl. Cikini Raya No. 34-36, Menteng DKI – Jl. Ir. H. Juanda III No. 7-9 DKI – Jl. Medan Merdeka Selatan No 8-9

    Jakarta Barat

    SINARMAS – Jl. Kyai Tapa No 1, Tomang, Grogol Petamburan SINARMAS – Jl. Puri Kencana Blok M8-3T, Kembangan Selatan, Kembangan SINARMAS – Jl. Mangga Besar VIII No 8, Taman Sari BJB – Jl. Gajah Mada No. 86A-86B, Krukut, Taman Sari BJB – Jl. Letjen S. Parman No. Kav 77, Slipi, Palmerah BNI – Jl. Lada No.1, Taman Sari, Pinangsia BNI – Jl. Daan Mogot No. 234 MEGA – Jl. Tanjung Duren Raya No 139, Grogol Petamburan MEGA – Komplek Graha Kencana, Jl. Perjuangan No. 88 C dan 88 D ARTHA GRAHA – Jl. Kopi No. 2 ARTHA GRAHA – Komp. Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T6 No. 25, Kembangan Selatan CIMB NIAGA – Jl. S. Wiryopranoto No. 9 CIMB NIAGA – Jl. Taman Kedoya Baru No. 8, Kedoya Selatan MANDIRI – Komplek Green Ville Blok A No. 10-12, Kebon Jeruk DKI – Jl. Pintu Besar Selatan No.90, Pinangsia, Tamansari DKI – Jl. Raya Puri Kembangan No. 2

    Jakarta Selatan

    SINARMAS – L’Avenue-South Residence Office Towers, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 16, Pancoran SINARMAS – Jl. Metro Pondok Indah, Pondok Pinang, Kebayoran Lama BJB – Jl. Gatot Subroto No. 93, Pancoran BJB – Jl. Melawai Raya No. 189 7, Kramat Pela, Kebayoran Baru BNI – Jl. Melawai Raya No. 1, Kebayoran Baru BNI – Jl. RS. Fatmawati Blok 115 D3, Cilandak MEGA – Jl. Kyai Maja No 53 C, Kebayoran Baru MEGA – Pondok Indah Plaza I, Jl. Taman Duta I Blok UA Kav. 14 MUAMALAT – Jl. Ciledug Raya No. 23 – 23 A, Cipulir, Kebayoran Lama CIMB NIAGA – Graha Cimb Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 PERMATA – Gedung World Trade Center II, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29 – 31 MANDIRI – Jl. R.S. Fatmawati No. 8, Cilandak DKI – Komplek Wijaya Graha Puri Blok B1-3, Jl Wijaya II, Kebayoran Baru DKI – Jl. Prapanca Raya No.9

    Jakarta Timur

    BJB – Jl. Pemuda No. 97, Jati, Pulo Gadung MUAMALAT – Jl. Dewi Sartika No 199A, Cawang, Kramat Jati MUAMALAT – Ruko Buaran Indah Blok C No. 9-11, Jl. Raden Inten Buaran, Klender, Duren Sawit BNI – Jl. Jatinegara Timur No. 67 MEGA – Jl. Paus No. 89 C, Jati, Pulo Gadung PERMATA – Jl. Pulo Ayang Rayang Blok OR I, Kawasan Industri Pulo Gadung DKI – Jl. Raya Matraman No. 138 DKI – Jl. Otto Iskandardinata Raya No. 111, Kampung Melayu, Jatinegara

    Jakarta Utara

    BNI – Jl. Samping Stasiun Tanjung Priok No.1 MEGA – Jl. Boulevard Barat Raya Blok LA 1/5, Kelapa Gading MEGA – The Prime Office Suites, Jl. Yos Sudarso Kav. 30, Sunter ARTHA GRAHA – Gedung Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lt. 3 Blok D No. 1 A, Jl. Arteri Mangga Dua Raya CIMB NIAGA – Jl. Bulevard Raya Blok TN II No. 1-4, Kelapa Gading CIMB NIAGA – Jl. Pluit Sakti Raya No.113-115 BSI – Jl. Enggano No. 42B-42 DKI – Jl. Anggrek No.10-12, Koja DKI – Jl. Yos Sudarso No. 27-29, Tanjung Priok

    Dengan adanya daftar lengkap lokasi ini, proses penukaran uang baru dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Pastikan untuk melakukan pemesanan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia agar tidak kehabisan slot penukaran.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Koar-koar Soal Korupsi Tata Kelola Minyak di Sosmed, Waketum Golkar Dorong Kejagung Periksa Ahok

    Koar-koar Soal Korupsi Tata Kelola Minyak di Sosmed, Waketum Golkar Dorong Kejagung Periksa Ahok

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk memeriksa mantan Komisaris Utama Pertamina, Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus di PT Pertamina (Persero).

    Dia menyebutkan, ada dua poin yang menjadi sorotan Idrus. Pertama, informasi dugaan oplosan ini sebenarnya sudah berlangsung hingga beberapa tahun. Kedua, pada tahun-tahun sebelumnya Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

    “Nah dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama dan menyatakan bahwa mengetahui itu, maka dua alasan ini saya kira memang Pak Ahok harus dipanggil untuk memberikan penjelasan, pada waktu itu aktif sebagai Komisaris dan mengetahui katanya apalagi ada pernyataannya seperti itu,” kata Idrus di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin 3 Mare 2025.

    Menurut Idrus, pemeriksaan itu diperlukan agar Kejagung bisa lebih jauh mendapatkan informasi-informasi yang lebih faktual. Dia meyakini Ahok akan lebih paham, sehingga bisa menjadi alat-alat bukti, alat bukti hukum. 

    “Nah saya kira itu yang harus kita lakukan, bukan Menteri ESDM yang harus manggil. Tetapi dipanggil dalam kerangka penegakan hukum dan ini sudah ditangani oleh, Kejaksaan Agung,” ujarnya.

    Siap Buka Skandal Pertamina

    Diungkap Ahok dalam tayangan di kanal YouTube Narasi Newsroom, Ahok mengaku siap membongkar skandal Pertamina yang lebih besar ke Kejaksaan Agung.

    Ahok bahkan dengan senang hati jika dirinya dipanggil oleh Kejangung guna dimintai keterangan. Sebab dirinya sudah memperingatkan para direksi alias petinggi di Pertamina saat dulu masih menjabat jadi Komut.

    “Saya sering ngancam mereka secara kasar kok, ‘Kalian jangan menganggap saya enggak berjaya hari ini. Mungkin ada yang anggap saya macan ompong di Pertamina karena enggak jadi Dirut,” ungkap Ahok.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Koar-koar Soal Korupsi Tata Kelola Minyak di Sosmed, Waketum Golkar Dorong Kejagung Periksa Ahok

    Disertasi Bahlil Dibatalkan, Golkar Curiga Ada Kepentingan Politik

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham menduga ada kepentingan di balik pembatalan disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI).

    “Ada variable-variable lain yang mempengaruhi, apa mungkin variable politik, variable kepentingan-kepentingan usaha, variable-variable gesekan-gesekan dan lain-lain. Saya punya keyakinan itu,” kata Idrus di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin 3 Mare 2025.

    Idrus menilai pembatalan disertasi Bahlil tidak murni semata-mata karena ada proses penilaian.

    Seperti diketahui, Dewan Guru Besar menilai terdapat empat pelanggaran. Pertama, adanya ketidakjujuran dalam pengambilan data.

    Kedua, pelanggaran standar akademik. Ketiga, Bahlil dinilai mendapat perlakuan khusus dalam proses akademik. Terakhir, terdapat konflik kepentingan karena promotor dan kopromotor.

    “Misalkan dianggap masalah etika tentang masalah, ada survei, ada peneliti yang lalu kemudian tidak ada izin dan lain-lain sebagainya. Nah, ini saya kira ini kan persoalannya disitu,” tuturnya.

    Terlebih, kata Idrus, sejak Bahlil berkecimpung dipusaran politik dari mulai aktivis muda, lalu menjadi Ketua Umum Golkar, hingga ditunjuk sebagai menteri ESDM.

    “Kita harus husnuzon, jangan sudzon. Saya, kira kan disini begitu. Ada orang tidak punya salah, dicarikan salahnya,” ujarnya.

    Disertasi Bahlil

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Disertasi untuk studi doktoral itu bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.

    Pembahasannya menyoroti pentingnya reformulasi kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia guna menciptakan keadilan dan keberlanjutan untuk masyarakat, pengusaha serta pemerintah daerah.

    Bahlil tercatat sebagai mahasiswa doktor pada Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI mulai tahun akademik 2022/2023 term 2 sampai dengan 2024/2025 term 1.

    SKSG merupakan program pascasarjana khusus yang bersifat multi/lintas disiplin ilmu, dengan jenjang pendidikan magister serta doktoral.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sudin KPKP Jakbar awasi produk pangan di enam pasar jelang Ramadhan

    Sudin KPKP Jakbar awasi produk pangan di enam pasar jelang Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat melakukan pengawasan pangan segar di enam pasar menjelang bulan Ramadhan 1446 Hijriah untuk memastikan keamanan pangan yang dijual aman dikonsumsi masyarakat.

    “Pemeriksaan difokuskan pada sejumlah kandungan kimia berbahaya, seperti pestisida pada pertanian dan formalin pada peternakan,” kata Kepala Sudin KPKP Jakarta Barat, Novy C. Palit saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Keenam pasar yang dilakukan pengawasan, yakni Pasar Tomang Barat, Timbul Barat, Jelambar Polri, Duta Mas, Grogol, dan Slipi.

    Novy menyebut pengawasan pangan dilakukan dengan mengambil sejumlah sampel produk pertanian dan peternakan di enam pasar tradisional di Jakarta Barat.

    Sampel produk pertanian yang diperiksa antara lain, anggur, apel, beras, cabai merah keriting, cabe rawit, kacang panjang, sawi hijau, sawi putih, tomat, dan kembang kol. Sedangkan sampel produk peternakan seperti daging ayam dan daging sapi.

    “Petugas uji sampel masing-masing 11 produk pertanian dan 2 produk peternakan di enam pasar tradisional. Total 78 sampel produk pertanian dan peternakan. Sampel produk diperiksa secara on the spot di mobil uji laboratorium Dinas KPKP DKI Jakarta,” ujarnya.

    Seluruh sampel produk pertanian dan peternakan, tambah dia, aman dari bahan kimia berbahaya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025