Xcloud.id

kab/kota: Sleman

  • Polda DIY Sita 2.883 Botol Miras Tanpa Izin

    Polda DIY Sita 2.883 Botol Miras Tanpa Izin

    Yogyakarta, Beritasatu.com — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil mengamankan ribuan botol minuman keras (miras) tanpa izin dari berbagai lokasi. Dalam operasi yang dilakukan pada Rabu (30/10/2024), sebanyak 2.883 botol miras dari berbagai merek dan ukuran berhasil disita.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY Kombes Pol Idham menjelaskan, operasi pengamanan ini melibatkan dua subdirektorat. Subdirektorat 1 berhasil menyita 2.178 botol miras golongan B dan C dari sebuah toko di Jalan Monjali, Kutu Dukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman.

    Sementara itu, subdirektorat 2 mengamankan 705 botol miras di kawasan Prawirotaman, Yogyakarta, dengan perincian 324 botol golongan A, 319 botol golongan B, dan 62 botol golongan C.

    “Pengamanan ribuan botol minuman keras ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polda DIY,” jelas Kombes Pol Idham Mahdi di Yogyakarta, Kamis (31/10/2024).

    Idham menambahkan, penindakan terhadap penjual miras tanpa izin akan terus dilakukan.

    Di sisi lain, di Bantul, tiga pemuda masing-masing berinisial ERY (26) dari Sleman, EJP (34), dan EH (34) dari Bantul ditangkap polisi setelah kedapatan membawa miras jenis vodka.

    Penangkapan ini dilakukan Satuan Samapta Polres Bantul dan Polsek Kretek dalam razia yang menyasar penjualan miras di wilayah Kretek, Bantul.

    Kasi Humas Polres Bantul AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana menjelaskan, razia ini merupakan respons terhadap keresahan masyarakat terkait peredaran miras yang dapat memicu gangguan ketertiban dan keamanan.

    “Pelaku kami amankan karena membawa miras yang berpotensi menimbulkan keresahan,” ujar Jeffry, Kamis (31/10/2024).

    Jeffry menegaskan bahwa Polres Bantul akan terus meningkatkan intensitas razia miras, terutama di tempat-tempat yang diduga menjual minuman keras secara ilegal, seperti kafe dan warung.

    “Penangkapan terhadap ketiga pemuda itu dilakukan di sebuah warung sate di Kretek. Pada penangkapan tersebut, polisi menyita satu botol vodka sebagai barang bukti,” tandasnya.

  • Pemkab Sleman canangkan gerakan `Serabi`

    Pemkab Sleman canangkan gerakan `Serabi`

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Wujudkan ketahanan pangan dan cegah inflasi

    Pemkab Sleman canangkan gerakan `Serabi`
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 22:24 WIB

    Elshinta.com – Sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan serta mengantisipasi kenaikan harga pangan, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengadakan inovasi kegiatan Sesarengan Nanem Bibit (Serabi) Tahun 2024.

    Inovasi Serabi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 059 Tahun 2022 tentang Gerakan Penyediaan Lumbung Pangan Kedua dan Penghematan Energi.

    Pencanangan kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (30/10), di lahan yang dikelola oleh KWT Srikandi Makmur Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman. Hadir pada acara tersebut Pjs Bupati Sleman, Kusno Wibowo, Forkopimda Kabupaten Sleman, dan sejumlah kepala OPD terkait.

    Pjs Bupati Sleman, Kusno Wibowo menjelaskan, kegiatan ini merupakan langkah optimalisasi lahan pekarangan rumah sehingga dapat mendukung program diversifikasi pangan. Diharapkan kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di setiap rumah tangga. 

    “Diharapkan masyarakat akan mudah mendapatkan dan mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang. Dari pekarangan rumah kita akan mampu menjadi sumber gizi keluarga,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Rabu (30/10).

    Dipilihnya KWT Srikandi Makmur Gejayan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini menurutnya KWT tersebut dinilai mampu memanfaatkan lahan perkotaan yang terbatas sebagai lahan untuk menanam berbagai tanaman pangan.

    “Saya harap program ini dapat diadopsi dan dilakukan terus secara berkesinambungan oleh seluruh warga Sleman baik di perkotaan maupun di pedesaan,” imbuhnya. 

    Sementara itu, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sleman, Haris Martapa mengatakan kegiatan ini juga dilaksanakan di seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah memberikan bantuan berupa Bibit dan alat pertanian kepada masyarakat Sleman. 

    Bantuan tersebut meliputi bibit cabai 1.500 batang, bibit sawi/caisin 1.500 batang, bibit talas 400 batang, bibit tomat 1.500 batang, bibit alpokat 300 Batang, bibit kelengkeng 365 batang, bibit durian 310 batang bibit jambu deli 300 batang, benih kacang panjang 20 pack, benih bayam 50 pack, benih kangkung panah merah 25 pack, benih timun baby 100 pack, benih cabai kaliber 100 pack, benih terong panah merah 45 pack, mulsa 80 roll, polybag 100 kilogram, dan paranet.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bacok 2 Warga Pemalang di Sleman Saat Hendak Ujian CPNS, 3 Pelaku Ditangkap

    Bacok 2 Warga Pemalang di Sleman Saat Hendak Ujian CPNS, 3 Pelaku Ditangkap

    Sleman, Beritasatu.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sleman bersama Unit Reskrim Polsek Gamping meringkus pelaku pembacokan terhadap dua orang warga Pemalang. Kedua korban yang berniat ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Yogyakarta ini dianiaya pada Jumat (25/10/2024) sekitar pukul 00.10 WIB di Jalan Wates, Gamping Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Kapolsek Gamping AKP Sandro Dwi Rahardian mengatakan kejadian bermula saat korban yang berinisial MP (30) dan BS (23), tengah mengendarai sepeda motor dari arah barat ke timur di Jalan Wates. Tiba-tiba korban dipepet oleh sekelompok pelaku.

    “Para pelaku berboncengan menggunakan tiga sepeda motor dan salah satu di antaranya membawa senjata tajam jenis celurit. Saat tiba di jalan baru yang kondisinya gelap dan sepi, korban berusaha berbalik arah untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun, kelompok pelaku terus mengejar mereka,” ujar Sandro di Sleman.

    Kedua korban kemudian terjatuh dari sepeda motor. Salah satu pelaku mengejar hingga ke sebuah warung kopi dan mengayunkan senjata tajam ke arah korban.

    Akibatnya, korban BS mengalami luka bacok di tengkuk yang menyebabkan separuh tubuh bagian kiri korban lumpuh. Korban MP mengalami luka robek di lengan kiri dan bekas tusukan di punggung.

    Polisi kemudian menangkap tiga dari enam tersangka, yaitu LY (37), SA (33), dan JT (28), yang semuanya berasal dari wilayah Godean dan Gamping. Tiga tersangka lainnya, GL, AT, dan RG, masih dalam pencarian. Berdasarkan hasil penyelidikan, motif pengeroyokan tersebut karena salah sasaran.

    Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti,  di antaranya satu buah celurit berkarat dengan panjang 53 cm, satu pisau besar, dan satu jaket hoodie berwarna kuning muda.

    Para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP juncto Pasal 56 KUHP dan/atau Pasal 351 KUHP juncto Pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan 6 bulan penjara.
     

  • Erick sebut dukung menteri gunakan kendaraan dinas buatan Pindad

    Erick sebut dukung menteri gunakan kendaraan dinas buatan Pindad

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diwawancara awak media di Jakarta, Selasa. ANTARA/Harianto

    Erick sebut dukung menteri gunakan kendaraan dinas buatan Pindad
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 14:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan siap mendukung jika setiap menteri menggunakan kendaraan dinas mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.

    “Tentu kita mendukung ya (menteri menggunakan kendaraan dinas buatan PT Pindad), memang bagaimana penggunaan dari pada tadi, produksi dalam negeri harus kita tingkatkan,” kata Erick ditemui di sela pertamuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Selasa.

    Namun, Erick menyebutkan bahwa semua itu harus ada tahapan, sehingga harus ada pendataan terlebih dahulu untuk menentukan jumlah produksi nantinya.

    “Tapi pasti ada tahapannya, ndak bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus di data, tapi Dirut Pindad yang lebih ngerti, yang pasti saya mendukung,” ujar Erick.

    Erick belum menyebutkan apakah sudah ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan kendaraan dinas produksi PT Pindad. Meski begitu, Menteri BUMN menegaskan bahwa pihaknya mendukung jika menteri nantinya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri.

    “Ya, kita mendukung rencana Program Pemerintah,” ucapnya.

    Selain itu, Erick juga mengungkapkan bahwa sejauh ini PT Pindad sudah menyiapkan kendaraan sesuai dengan pesanan dari Kementerian Pertahanan, sebanyak kurang lebih 4.600 Maung untuk dua tahun ke depan.

    “Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Apakah nanti ada tambahan order tadi untuk kementerian, ya kembali mohon tanyakan kepada Dirut Pindad supaya ini kan line of produksinya harus diproyeksikan jangan sampai itu menjadi isu yang lain,” kaya Erick.

    Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas. Hal itu disampaikan Anggito dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu,” ucap Anggito.

    Menurut Anggito, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.

    “Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri, luar biasa,” ujar Anggito.

    Anggito mengatakan mobil Maung dirancang oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Direktur PT Pindad dengan 70 persen menggunakan komponen dalam negeri.

    Sumber : Antara

  • Tunggakan Biaya Jadi Alasan Ijazah Ratusan Siswa di Yogyakarta Ditahan Sekolah Yogyakarta 30 Oktober 2024

    Tunggakan Biaya Jadi Alasan Ijazah Ratusan Siswa di Yogyakarta Ditahan Sekolah Yogyakarta 30 Oktober 2024

    Tunggakan Biaya Jadi Alasan Ijazah Ratusan Siswa di Yogyakarta Ditahan Sekolah
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah orangtua siswa mengadu ke Kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait penahanan ijazah di sekolah.
    Salah satu siswa, Ayu, yang merupakan lulusan SMK Swasta di Kabupaten
    Sleman
    mengaku bahwa ijazahnya ditahan sejak tahun 2016.
    “Saya lulus 2016, tetapi ijazah belum diberikan karena belum bayar tunggakan,” ungkap Ayu saat ditemui di kantor ORI Perwakilan DIY, Jalan Affandi, Kabupaten Sleman, pada Rabu (30/10/2024).
    Ayu menjelaskan bahwa tunggakan yang belum terbayarkan sekitar Rp 5 juta.
    “Saya kurang tahu tentang tunggakan tersebut, karena dulu yang mengurus adalah orangtua saya. Ketika saya menanyakan saat lulus, ternyata ijazah tidak bisa diambil karena masih ada kekurangan,” tambahnya.
    Ia menyatakan bahwa rencananya setelah ijazah bisa diambil, ia akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
    “Saya ingin kuliah, tetapi belum bisa karena ijazah saya masih ditahan sejak 2016,” kata Ayu.
    Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi menyatakan bahwa kasus penahanan ijazah ini terjadi di seluruh kabupaten dan kota di DIY.
    Menurutnya, diperlukan proses yang akurat untuk menangani masalah ini, termasuk pengumpulan data seperti nama dan alamat siswa.
    “Kami meminta kelengkapan data terkait aduan ini. Setelah itu, kami akan meminta setiap sekolah untuk melaporkan jumlah siswa yang mengalami masalah serupa dan melakukan klarifikasi,” jelas Budhi.
    Ia menegaskan bahwa secara aturan, sekolah tidak diperbolehkan menahan ijazah.
    “Seharusnya tidak boleh. Dalam Perda nomor 10 tahun 2013 jelas disebutkan bahwa sekolah dilarang mengaitkan hak-hak siswa atas pendidikan yang telah mereka tempuh, termasuk ijazah, dengan kewajiban administrasi,” tegasnya.
    Hingga saat ini,
    ORI DIY
    telah menerima total 278 aduan terkait penahanan ijazah di seluruh DIY.
    “Ini merupakan kasus yang paling masif yang pernah kami terima. Sebelumnya, aduan hanya datang dari satu atau dua orang, tetapi kini jumlahnya sangat banyak, dari SMP, SMA, dan SMK,” tutup Budhi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Stevie Rosano, Hakim PN Andoolo Tolak Eksepsi Supriyani, Kekayaannya Rp 2,3 Miliar

    Profil Stevie Rosano, Hakim PN Andoolo Tolak Eksepsi Supriyani, Kekayaannya Rp 2,3 Miliar

    GELORA.CO  – Berikut profil dari Stevie Rosano, hakim PN Andoolo yang menolak eksepsi atau bantahan dari Supriyani, guru honorer yang terjerat kasus dugaan penganiayaan muridnya di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

    Diberitakan sebelumnya, Stevie Rosano memimpin sidang lanjutan kasus Supriyani pada Selasa (29/10/2024) pagi.

    Ia menolak eksepsi yang diajukan oleh Supriyani. 

    “Menyatakan keberatan penasehat hukum tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 104/Pidsus/2024/PNAndoolo atas nama terdakwa Supriyani S.Pd binti Sudiharjo, menangguhkan perkara sampai putusan akhir,” kata Stevie Rosano dalam putusannya, dikutip dari TribunnewsSultra.com.

    Profil Stevie Rosano

    Dikutip dari pn-pasirpengaraian.go.id, Stevie Rosano lahir di Semarang 18 September 1995.

    Kini ia masih berusia 29 tahun.

    Stevie Rosano menghabiskan masa kecilnya di tanah kelahirannya.

    Ia memulai pendidikannya di SD Kanisius Tlogosari Kulon Semarang (2007).

    Stevie Rosano lanjut di SMP PL Domenico Savio Semarang (2010) dan SMA Kolese Loyola Semarang (2013).

    Lulus sekolah, dirinya melanjutkan kuliah di Universitas Diponegoro, Semarang.

    Stevie Rosano mengambil jurusan Ilmu Hukum.

    Ia meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada 2017.

    Karier Kehakiman

    Stevie Rosano memulai kariernya sebagai pengadil saat menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada 2017 hingga 2019.

    Ia lalu diangkat menjadi Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian,  Kabupaten Rokan Hulu, Riau pada 2020.

    Di tahun 2024, Stevie Rosano bertugas di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

    Dirinya kini berstatus sebagai hakim Penata Muda Tingkat I (III/b).

    Harta kekayaan

    Stevie Rosano memiliki harta kekayaan Rp 2.305.000.000

    Jumlah tersebut tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tertanggal 10 Januari 2024.

    Berikut rincian lengkapnya:

    Tanah Dan Bangunan Rp. 1.500.000.000

    1. Tanah Seluas 327 M2 Di Kab / Kota Sleman, Warisan Rp. 1.500.000.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 148.000.000

    1. Mobil, Honda Brio Rs Tahun 2017, Warisan Rp. 130.000.000

    2. Motor, Honda Beat Tahun 2020, Hasil Sendiri Rp.18.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp. 57.000.000

    Surat Berharga Rp. —-

    Kas Dan Setara Kas Rp. 600.000.000

    Harta Lainnya Rp. —-

    Sub Total Rp. 2.305.000.000

    Utang Rp. —-

    Total Harta Kekayaan Rp. 2.305.000.000

  • Peternak Sapi Perah dan Industri Pengolahan Susu Siap Genjot Produksi Susu demi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran

    Peternak Sapi Perah dan Industri Pengolahan Susu Siap Genjot Produksi Susu demi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran

    Sleman, Gatra.com – Peternak sapi perah dan produsen susu segar siap mendukung program makan bergizi gratis pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Dengan kemampuan dslam menyediakan susu nasional baru 20 persen, sejumlah langkah untuk meningkatkan produksi susu harus disiapkan.

    “Kebutuhan susu untuk program pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pasti disuplai koperasi susu yang ada di daerah itu. Untuk Yogyakarta, kami siap menyuplai,” kata Ruslan, Ketua Koperasi Sapi Merah Sejahtera (Samesta), Jumat 26/7).

    Koperasi Samesta adalah koperasi peternak sapi perah di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Plosokerep, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggotanya sekitar 250 peternak yang memelihara 600-an ekor sapi perah yang mampu menghasilkan 2700 liter susu segar per hari.

    Ruslan menambahkan, dukungan terhadap penyediaan susu segar dalam program pemerintah itu disertai catatan. “Kami harapkan ada tambahan populasi (sapi) dan jangan sampai mengganggu pasar kami yang telah terjalin dengan mitra,” tuturnya.

    Menurut dia, Koperasi Samesta sudah mengajukan tambahan 100 sapi untuk menyambut program tersebut. Apalagi usai merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) ternak, jumlah sapi di koperasi itu menyusut.

    “Sebelumnya sapi di sini pernah sampai 900 ekor dan menghasilkan 4000 liter susu per hari. Produksi susu turun 50 persen karena PMK,” katanya.

    Dukungan untuk program pemerintah juga ditunjukkan industri produsen susu yang selama ini mendapat suplai susu dari peternak sapi perah lokal.

    “Kami sangat bersemangat membantu menyukseskan program pemerintah dan ini sudah kami rintis pilot project-nya di salah satu kabupaten di Jawa Barat,” kata Rachmat Hidayat, Direktur Government and External Scientific Affair Danone Indonesia, mewakili PT Sarihusada Generasi Mahardhika.

    Selama ini PT Sarihusada telah menyerap susu sapi lokal, seperti dari Koperasi Samesta. “Bukan wacana lagi, tapi kami sudah bergerak. Produksi susu segar nasional yang baru mencukupi 20 persen itu menjadi PR bersama,” ujar dia, saat mengunjungi Koperasi Samesta dalam lokakarya perusahaan itu.

    Kementerian Pertanian (Kementan) juga menyatakan siap memberi berbagai pendampingan ke peternak sapi perah demi mendongkrak produksi susu lokal. Mengingat, saat ini 80 persen kebutuhan susu nasional dipenuhi lewat impor.

    Ketua Kelompok Ruminansia Perah Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Argi Argiris, menyatakan, program-program peningkatan produktivitas sapi perah seperti di Samesta bisa ditiru di peternakan lain.

    “Seiring program makan bergizi gratis, permintaan susu dari industri pengolahan susu (IPS) pasti meningkat. Kita maksimalkan dulu yang ada di dalam negeri, baru impor. Impornya juga bukan bahan baku susu, tapi sapi dan mesinnya,” papar Argi.

    206

  • Presiden bakal fasilitasi menteri sampai pejabat eselon I mobil Maung

    Presiden bakal fasilitasi menteri sampai pejabat eselon I mobil Maung

    Arsip foto – Presiden Prabowo Subianto berdiri menyapa warga dari mobil Pindad Maung Garuda saat tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 setelah dilantik di MPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

    Presiden bakal fasilitasi menteri sampai pejabat eselon I mobil Maung
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 15:43 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas. Hal itu disampaikan Anggito dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu,” ucap Anggito.

    Menurut Anggito, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.

    “Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri, luar biasa,” ujar Anggito.

    Anggito mengatakan mobil Maung dirancang oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Direktur PT Pindad dengan 70 persen menggunakan komponen dalam negeri.

    “Nanti kalau mau lihat Maung, kemarin Profesor Sigit dari ITB, Direktur Utama Pindad, menyampaikan dia merancang mobil Indonesia, 70 persen itu produk dalam negeri,” tutur dia.

    Maung adalah kendaraan taktis ringan 4×4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Berdasarkan situs resmi Pindad, Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan andal untuk mendukung mobilitas penggunanya di berbagai medan operasi.

    SUV tangguh ini memiliki kecepatan aman 120 km/jam, transmisi manual 6-percepatan dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Maung dapat dilengkapi dengan braket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2 V4, perangkat GPS navigasi dan tracker kendaraan serta perlengkapan lainnya.

    Mobil berkapasitas empat penumpang ini memiliki bobot 2.160 Kg yang dapat dimodifikasi untuk berbagai keperluan. Adapun, Maung yang khusus dipakai Presiden Prabowo telah dimodifikasi bergaya Eropa dengan velg chrome. Di bagian belakang, terdapat logo “GARUDA”.

    Sumber : Antara

  • Siap Kelola Tambang, Muhammadiyah Janji Kembalikan Konsesi ke Pemerintah Jika Tak Pro Lingkungan

    Siap Kelola Tambang, Muhammadiyah Janji Kembalikan Konsesi ke Pemerintah Jika Tak Pro Lingkungan

    Sleman, Gatra.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan siap mengelola usaha pertambangan seperti yang ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

    Muhammadiyah ingin menjadi role model bisnis pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial.

    Keputusan ini resmi diumumkan usai penyelenggaraan Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah yang berakhir Minggu (28/7) siang di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, di Sleman, DIY.

    “Khusus tentang tambang, sebagaimana karakter kami, Muhammadiyah, ketika ada tawaran resmi, tentu ini karena political will yang baik dari pemerintah. Tidak serta merta menerima. Tapi tidak serta merta langsung menolak,” kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir di awal jumpa pers.

    Muhammadiyah menurutnya punya prinsip menerima, menolak, atau melakukan langkah apapun dalam pergerakannya harus berdasar ilmu dan berbasis pada pandangan Islam berkemajuan.

    Keputusan menyangkut pengelolaan tambang ini disebut Haedar merupakan kesimpulan yang diambil PP Muhammadiyah setelah melalui berbagai rapat pleno dan konsolidasi. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dalam berbagai pertimbangan-pertimbangan dan langkah yang akan dihimpun.

    Hadirnya pandangan yang pro dan konstruktif juga kontra dengan berbagai argumen data dari pengelolaan tambang bagi Haedar adalah realistis kehidupan yang harus dihadapi secara elegan dan seksama.

    “Kami melihat tambang, karena merupakan salah satu yang dilihat dari berbagai aspek, memang patut dikelola di bumi Indonesia seperti layaknya peternakan, perkebunan bahkan perikanan. Bagi kami semuanya, tambang harus dikelola tapi jangan dirusak,” tegas Haedar yang didampingi Sekretaris PP Abdul Mukti dan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis Muhadjir Effendy.

    PP Muhammadiyah dengan sikap kewaspadaan dan kecermatan telah menyusun dan membentuk tim pengelolaan tambang yang diketuai Muhadjir.

    “Beliau sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis, bukan sebagai Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mohon jangan ditulis Menko PMK, nanti Istana pindah ke sini,” katanya.

    Menurut Haedar, Muhammadiyah akan menghadirkan role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik.

    Jika dalam proses pengelolaan tambang Muhammadiyah menemukan berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteran sosial, dan pro lingkungan, Muhammadiyah tidak akan memaksakan diri dan dengan penuh tanggung jawab akan mengembalikan konsesi tambang ke pemerintah.

    “Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi modal usaha ‘not for profit’, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas,” tutup Haedar.

    21

  • Jabat Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir Tersenyum Disinggung Peran Presiden Jokowi

    Jabat Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Menko Muhadjir Tersenyum Disinggung Peran Presiden Jokowi

    Sleman, Gatra.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) (Menko PMK) PP Muhammadiyah ditunjuk sebagai ketua tim pengelola tambang. Muhadjir bersama sejumlah anggota tim itu akan mewujudkan  pengelolaan tambang yang pro lingkungan dan keadilan sosial.

    Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam konferensi pers usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta di Sleman, DIY, Minggu (28/7).

    Tim pengelola tambang dengan Muhadjir Effendy sebagai ketua. Di sini selaku Ketua PP Muhammadiyah Bidang Bisnis dan Ekonomi, bukan sebagai Menko PMK. Jangan ditulis sebagai Menko, nanti Istana pindah ke sini,” kata Haedar.

    Tim ini berisi sejumlah pengurus Muhammadiyah dan pakar pertambangan, antara lain Sekretaris Muhammad Sayuti dan para anggota seperti Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin, dan M. Azrul Tanjung.

    Tim ini memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menggodok penerapan izin usaha tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur izin usaha pertambangan untuk lembaga berbadan hukum dari ormas keagamaan.

    Tim pengelola tambang merupakan salah satu keputusan dari Rapat Pleno PP yang dibawa ke Konsolidasi Nasional Muhammadiyah. “Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi pada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang, dan melibatkan sumberdaya insani yang handal dan berintegritas tinggi,” demikian keputusan Muhammadiyah soal izin tambang.

    Muhadjir tak memberi pernyataan meski hadir di acara jumpa pers bersama sejumlah petinggi PP Muhammadiyah. Usai jumpa pers, ia pun enggan menjawab sejumlah pertanyaan soal penunjukan dirinya jadi ketua tim tambang. “Saya juga baru tahu tadi,” katanya. “Makan dulu, maka dulu,” lanjutnya.

    Muhadjir juga bungkan dan hanya tersenyum saat disinggung apakah Presiden Joko Widodo tahu penunjukan dirinya dan akan melaporkan hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah ini. “Onok, wae (ada saja),” kata kader Muhammadiyah ini kepada Gatra.com dalam bahasa Jawa logat Jawa Timuran.

     

    48