Xcloud.id

kab/kota: Situbondo

  • 3 Bupati Kompak Kebut Reaktivasi Jalur KA Kalisat–Panarukan, Sekda Bondowoso: Dongkrak Ekonomi Masyarakat

    3 Bupati Kompak Kebut Reaktivasi Jalur KA Kalisat–Panarukan, Sekda Bondowoso: Dongkrak Ekonomi Masyarakat

    Bondowoso (beritajatim.com) – Tiga kepala daerah di wilayah Tapal Kuda sepakat mempercepat reaktivasi jalur kereta api Kalisat (Jember) – Panarukan (Situbondo) yang melintasi Kabupaten Bondowoso.

    Ketiganya adalah Bupati Jember Muhammad Fawait, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

    Program strategis nasional ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan diyakini akan membawa dampak besar bagi perekonomian masyarakat.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, mengatakan bahwa ketiga bupati sudah berkomunikasi dan menyatakan komitmennya untuk mempercepat realisasi proyek tersebut.

    “Program reaktivasi kereta ini sudah masuk di RPJMN. Tiga bupati di lintasan jalur ini, sudah berkomunikasi dan semuanya sepakat untuk mempercepat proses reaktivasi,” ujarnya.

    Fathur menilai, transportasi massal berbasis rel kini kembali menjadi pilihan utama masyarakat. Karena itu, kebangkitan jalur lama ini diharapkan mampu membuka konektivitas dan menggerakkan roda ekonomi kawasan Tapal Kuda.

    “Transportasi massa yang saat ini diganderungi memang kereta api. Reaktivasi ini akan mendongkrak ekonomi masyarakat, karena mobilitas barang dan orang akan semakin mudah,” jelasnya.

    Ia menambahkan, jalur Kalisat–Panarukan yang panjangnya sekitar 79 kilometer memiliki kesiapan infrastruktur terbaik di antara 15 jalur nonaktif yang dievaluasi PT KAI.

    “Dilihat dari kesiapan dan infrastrukturnya, termasuk stasiunnya masih utuh. Itu bagus sekali. Dari hasil evaluasi, jalur Kalisat–Panarukan menempati peringkat satu untuk direaktivasi,” ujarnya.

    Namun, Fathur tak menampik adanya tantangan sosial di sejumlah titik padat penduduk yang kini berdiri di atas lahan milik KAI. Meski begitu, ia menegaskan penyelesaiannya akan dilakukan secara persuasif.

    “Tentu ada dampak sosial, gak mungkin gak ada. Tapi banyak bangunan di atas lahan KAI itu statusnya sewa. Kalau sewa selesai, mereka tentu bisa memahami dan tidak memperpanjangnya lagi,” terangnya.

    Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mengambil langkah yang bertentangan dengan hukum, melainkan tetap mengedepankan dialog dan pendekatan yang manusiawi.

    “Bagaimanapun, mereka adalah warga kita. Pemerintah tidak akan mendorong tindakan melawan hukum. Semua bisa dilakukan dengan cara yang baik,” kata Fathur.

    Fathur optimistis, dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, PT KAI, dan masyarakat, proyek reaktivasi ini akan berjalan lancar serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.

    “Insya Allah, saya yakin masyarakat sudah dewasa. Ketika dilakukan dengan cara-cara yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik,” tegasnya. (awi/ian)

  • Ribuan Penari Jalani Prosesi Sakral Meras Gandrung Jelang Pementasan Kolosal Gandrung Sewu 2025 di Banyuwangi

    Ribuan Penari Jalani Prosesi Sakral Meras Gandrung Jelang Pementasan Kolosal Gandrung Sewu 2025 di Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sehari sebelum pementasan kolosal Gandrung Sewu 2025, sebanyak 1.400 penari mengikuti prosesi sakral Meras Gandrung di Pantai Marina Boom, Banyuwangi, Jumat (24/10/2025). Tradisi ini menjadi tahapan penting sebelum ribuan penari tampil dalam ajang Gandrung Sewu yang akan digelar pada Sabtu (25/10/2025).

    Prosesi dipimpin oleh gandrung senior legendaris Banyuwangi dan diikuti penari dari berbagai daerah. Dari total peserta, sekitar 200 penari datang dari luar Banyuwangi, seperti Malang, Kediri, Gresik, Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo, Bali, dan Situbondo. Tak hanya itu, beberapa diaspora Banyuwangi dari Sorong, Papua, Sumatera Selatan, hingga satu penari asal Amerika Serikat juga turut ambil bagian.

    Penari tradisional Indonesia di Amerika, Dian Novita, mengaku terharu dan merinding saat mengikuti ritual tersebut.

    “Meras Gandrung hari ini sangat magis sekali. Saya sampai merinding karena ini pertama kalinya saya menyaksikannya langsung,” ujarnya.

    Penari kelahiran Tegaldlimo, Banyuwangi itu menambahkan, seluruh peserta telah berlatih keras dan siap memberikan penampilan terbaik.

    “Tinggal istirahat yang cukup, makan teratur. Semoga semuanya dilancarkan dan tidak ada halangan apa pun,” tuturnya.

    Hal serupa disampaikan penari asal Sorong, Papua Barat Daya, Tri Wahyu Puspitasari (20), yang datang bersama dua rekan penarinya, Debby Fidtriani Sukma (22) dan Tri Utami (21). Ia mengaku pengalaman pertamanya mengikuti prosesi Gandrung Sewu sangat berkesan.

    “Setelah mengikuti prosesi Meras Gandrung, jujur saya terharu dan merinding. Kami sengaja jauh-jauh datang ke Banyuwangi hanya untuk merasakan suasana ini. Rasanya luar biasa menari bersama ribuan penari dari Banyuwangi,” ungkapnya.

    Rombongan penari dari Sorong bahkan mendapat dukungan langsung dari Wakil Bupati Sorong, Sutejo, yang turut hadir memberi semangat.

    “Kami didukung penuh oleh Pemkab Sorong. Di sini kami sekaligus belajar dari semangat masyarakat Banyuwangi yang mampu menggelar event budaya sebesar ini hingga dikenal ke luar negeri,” ujarnya.

    Sementara itu, penari asal Pasuruan, Fitriyatul Sakila (19), mengaku tak menyangka bisa ikut prosesi sakral tersebut. Ia datang bersama 24 rekannya khusus untuk tampil di Gandrung Sewu.

    “Rasanya merinding dan tidak menyangka bisa ikut prosesi ini. Harapannya besok acara berlangsung lancar dan meriah,” ujarnya.

    Sakila mengaku telah menekuni tari Gandrung sejak kecil.

    “Saya belajar tari Gandrung lewat les privat. Saya tertarik karena saya lihat tari Gandrung beda dari yang lain. Jadi saya ingin merasakan rasanya jadi penari Gandrung,” tutur Sakila.

    Gandrung Sewu 2025 menjadi salah satu agenda unggulan Banyuwangi Festival yang selalu dinantikan. Event budaya ini tak hanya menampilkan ribuan penari dalam satu panggung kolosal, tetapi juga menjadi simbol pelestarian seni dan semangat kebersamaan masyarakat Banyuwangi. [alr/beq]

  • PT Telkom dan BMM Inisiasi Program GESIT Untuk Percepatan Penurunan Stunting di Situbondo

    PT Telkom dan BMM Inisiasi Program GESIT Untuk Percepatan Penurunan Stunting di Situbondo

    Situbondo (beritajatim.com) – Upaya mempercepat penurunan angka stunting terus digencarkan oleh PT Telkom dan Baitulmaal Muamalat (BMM) khususnya pada ibu hamil, balita dan keluarga berisiko stunting. Hal ini ditunjukkan dengan diluncurkannya program Gerakan Edukasi dan Intervensi Stunting Terpadu (GESIT) untuk para warga di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

    Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (21/10) ini diisi dengan berbagai rangkaian edukasi gizi, pemberian alat sarana prasarana Posyandu serta pembagian Paket Makan Tambahan (PMT) kepada keluarga sasaran. Melalui pendekatan terpadu, program GESIT berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta penerapan pola makan sehat dan bergizi seimbang di lingkungan keluarga.

    Nugroho Adi Pracoyo selaku Manajer General Support PT Telkom dalam sambutannya menyampaikan, kolaborasi ini merupakan wujud nyata kepedulian PT Telkom terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    “Kita mungkin tidak bisa membangun masa depan anak-anak kita, tapi kita bisa membangun anak-anak yang siap untuk masa depan. Program gizi bukan hanya tanggung jawab sosial tapi juga investasi berkelanjutan untuk negeri. Membangun manusia unggul adalah inti dari pembangunan berkelanjutan. Dari gizi menuju produktifitas, dari kepedulian menuju keberlanjutan,” ujar Nugroho

    Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Situbondo, Layli Rizqi menambahkan, kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan yang mengedepankan sinergi antara sektor korporasi dan lembaga sosial.

    “Kami berbangga hati, karena dikegiatan ini nanti ibu-ibu akan mendapatkan sosialisasi edukasi mengenai pola asuh dan bagaimana memberikan makanan yang tepat pada anak. Mewakili Dinas Kesehatan Situbondo kami mengucapkan terima kasih kepada PT Telkom atas bantuan alat antropometri lengkap untuk posyandu, pemberian Paket Makanan Tambahan (PMT) bisa dimanfaatkan dengan baik untuk anak-anak yang terpilih agar menjadi generasi yang sehat dan tumbuh secara gizi kedepan,” kata Layli

    Kegiatan ini mendapatkan apresisasi dari Narwiyoto, S.H selaku Kepala Desa Klatakan. Ia mengungkapkan pelaksanaan program ini menjadi harapan bagi warga Situbondo untuk hidup lebih sehat melalui berbagai edukasi gizi dan bantuan sarana Posyandu.

    “Kami sangat berterima kasih kepada PT Telkom dan BMM atas perhatian besar yang diberikan kepada masyarakat Desa Klatakan. Program ini bukan hanya membawa bantuan, tapi juga membawa semangat dan harapan bagi warga kami untuk hidup lebih sehat. Dengan adanya edukasi gizi dan bantuan sarana Posyandu, kami berharap anak-anak di desa kami tumbuh menjadi generasi yang kuat, cerdas dan berdaya saing,” tutur Narwiyoto.

    Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian, PT Telkom dan BMM berharap program GESIT mampu memberikan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran gizi, kesehatan keluarga serta menurunkan prevalensi stunting di wilayah Situbondo. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk menggerakkan berbagai pihak dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas dan berkualitas. (aga/ted)

  • Ditlantas Polda Jatim Gelar Pemilihan Duta Lalu Lintas di Polresta Sidoarjo

    Ditlantas Polda Jatim Gelar Pemilihan Duta Lalu Lintas di Polresta Sidoarjo

    Surabaya (beritajatim.com) – Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, menggelar Gebyar pemilihan Duta Lalu Lintas Polda Jatim Tahun 2025, yang diikuti oleh 39 peserta dari Polres dan Polresta jajaran Polda Jatim.

    Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo, Jalan Raya Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

    Hadir pada giat ini, Waka Polda Jawa Timur, Brigjen Pol Pasma Royce, Direktur Lalu Lintas, Kombes Pol Iwan Saktiadi, Kasubdit Kamsel AKBP Edith Suswo Widodo dan juga Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing serta Waka Polres Sidoarjo AKBP M. Zainur Rofiq.

    Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi, melalui Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim,AKBP Edith Suswo Widodo menyampaikan, tujuan kegiatan ini agar terjalin kerja sama positif antara Ditlantas Polda Jatim dengan instansi terkait dalam mendukung program keselamatan berlalu lintas.

    “Dengan terselenggaranya kegiatan penutupan Duta Lalu Lintas Polda Jawa Timur Tahun 2025 ini, diharapkan para duta terpilih dapat menjadi teladan dalam tertib berlalu lintas, serta turut menyebarluaskan budaya disiplin dan keselamatan di jalan raya di kalangan generasi muda,”kata AKBP Edith Suswo Widodo.

    Lebih jauh disampaikan oleh AKBP Edith Suswo Widodo bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dari program Ditlantas Polda Jatim.

    “Para peserta ini sebelumnya dikarantina untuk bisa digali potensi yang ada dikalangan generasi muda, selanjutnya dilakukan pembinaan sehingga bisa dijadikan duta,” terang AKBP Edith.

    Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim menegaskan misi terpenting pada kegiatan ini adalah mereka akan dijadikan pelopor keselamatan berlalulintas.

    Para Duta Lalu Lintas nantinya sebagai penyambung informasi yang akan disampaikan oleh Ditlantas Polda Jatim kepada masyarakat.

    “Sampai saat ini untuk pelaku pelanggaran lalulintas masih didominasi oleh usia produktif,” ucapnya.

    Oleh karenanya, para duta lalulintas ini didapuk menyampaikan pesan – pesan informasi lalulintas dan memberikan contoh kepada masyarakat.

    “Dengan demikian diharapakan nantinya angka kecelakaan bisa ditekan di wilayah Jatim,” terang AKBP Edith.

    Berikut pemenang duta lalu lintas tahun 2025 baik putra maupun putri diantaranya;

    Duta Lalu Lintas Putra

    1. Renzo Buala Harefa – Polresta Sidoarjo (Juara 1)

    2. Dhimas Faisol Akbar – Polres Jember (Juara 2)

    3. Bryan Benjamin Gondowardoyo – Polrestabes Surabaya (Juara 3)

    4. oacquin Arinov Martino Ariefianto – Polres Bojonegoro (Juara Favorit)

    5. Rizal Hary Saputra – Polres Malang Kab. (Juara hasil karya)

    6. Fandy Ahmad Ardan – Polres Lamongan (Juara Intelegensi)

    Duta Lalu Lintas Putri

    1. Elsa Difya Ayuningtiyas – Polres Kediri Kab. (Juara 1)

    2. Nasywa Azmii Maulida – Polres Situbondo (Juara 2)

    3. Fadhil Alwafi Ma’rifatul Jauhari – Polres Magetan (Juara 3)

    4. melda Egaletta Winoto – Polres Mojokerto Kab. (Juara Favorit)

    5. Chesillia Pramesthi Kirani – Polres Blitar Kota (Juara Intelegensi)

    6. ⁠Neyla Rahma Alifianty – Polres Ponorogo (Juara Hasil Karya)

    Para Duta lalu lintas yang terpilih tersebut diharapkan dapat menyampaikan pesan – pesan Kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polda Jawa Timur. [uci/ted]

  • BSKDN-LAN susun kebijakan daerah berbasis bukti untuk pacu inovasi

    BSKDN-LAN susun kebijakan daerah berbasis bukti untuk pacu inovasi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjalin kerja sama dalam penerapan kebijakan daerah berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik dan mendorong inovasi di seluruh Indonesia.

    Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang diintegrasikan dengan Indeks Inovasi Daerah (IID).

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menilai peningkatan kualitas kebijakan dan inovasi daerah merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

    “Inovasi tidak akan berumur panjang tanpa kebijakan yang berkualitas, dan kebijakan akan kehilangan relevansinya tanpa inovasi yang hidup. Karena itu, sinergi antara IKK dan IID menjadi kunci reformasi kebijakan yang berkelanjutan,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Inisiatif tersebut menandai babak baru reformasi birokrasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy), sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, pemerintah daerah harus berani meninggalkan pendekatan kebijakan intuitif dan beralih ke kebijakan berbasis bukti.

    “Kami harus memastikan setiap kebijakan lahir dari diagnosis yang tepat, bukan dari tekanan politik atau rutinitas administratif. Setiap keputusan publik harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis,” ujarnya.

    Data BSKDN menunjukkan, jumlah inovasi daerah meningkat tajam dari 3.718 inovasi pada 2018 menjadi 36.742 inovasi pada 2025, dengan partisipasi 531 pemerintah daerah. Namun, masih terdapat 15 kabupaten yang belum menyampaikan laporan inovasi sejak 2023, seperti Puncak Jaya, Tambrauw, dan Maybrat.

    Adapun daerah dengan capaian tertinggi Indeks Inovasi Daerah 2024 antara lain Kabupaten Banyuwangi (98,86), Kota Surabaya (94,17), dan Kabupaten Situbondo (94,13), sedangkan Kabupaten Pandeglang (4,30) berada di posisi terendah.

    Sementara itu, dari sisi kualitas kebijakan, 546 pemerintah daerah telah terdaftar dalam sistem IKK, dan 333 diantaranya telah menyelesaikan proses self-assessment.

    Target nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah 85 persen instansi pemerintah memperoleh nilai minimal “Baik” pada tahun 2029, naik signifikan dari 30 persen pada 2025.

    Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan SDM dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN David Yama menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi.

    “Rekan-rekan di daerah jangan menjadi gambler dalam membuat kebijakan. Semua keputusan publik harus berdasarkan riset dan bukti. Ini adalah fondasi pemerintahan yang efektif,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan, pengukuran IKK bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur kemampuan lembaga pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

    “Kami ingin mengubah cara berpikir para perancang kebijakan, dari sekadar menulis naskah menjadi merancang perubahan. Kebijakan yang baik harus berbasis data, diuji secara ilmiah, dan memberi manfaat konkret bagi publik,” kata Agus.

    Agus mengatakan, LAN berkomitmen memperkuat kapasitas aparatur negara, peneliti, dan analis kebijakan agar memiliki kemampuan analitis yang kuat dan berorientasi pada hasil.

    “Kami ingin setiap instansi pemerintah memiliki ekosistem kebijakan yang sehat, di mana perencana, peneliti, dan analis bekerja dalam satu siklus pembelajaran yang terus berkembang,” tambahnya.

    Agus menilai bahwa IKK bukan alat menghukum, melainkan instrumen pembelajaran dan akuntabilitas publik. Hasil pengukuran akan menjadi cermin untuk menilai posisi kebijakan saat ini dan kompas untuk menuntun arah perbaikan yang lebih sistematis.

    Agus menutup paparannya dengan penegasan bahwa peningkatan kualitas kebijakan publik merupakan fondasi pencapaian Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045.

    “Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran prosedur. Ia harus melahirkan kebijakan yang mendorong kesejahteraan, memperkuat keadilan sosial, dan memastikan pemerintahan bekerja efektif untuk rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 7 kabupaten/ kota di Jawa Timur mengalami perubahan upah minimum yang akan berlaku mulai berlaku November 2025. Kenaikan upah ini adalah untuk upah minimum kabupaten/ kota tahun 2025.

    Artinya, hanya untuk sisa 2 bulan tahun 2025 ini, November-Desember.

    Hal ini terjadi setelah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa menerbitkan Keputusan Gubernur baru soal besaran Upah Minimum di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 tantang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025 diterbitkan Senin (20/10/2025).

    Aturan ini menggantikan Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2025 yang resmi sudah tidak berlaku lagi. Adapun keputusan ini keluar dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY.

    Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 muncul setelah penggugat, dalam hal ini Serikat Pekerja Kahutindo (SP Kahutindo) mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya pada 31 Januari 2025.

    Dalam perkembangannya, PTUN Surabaya mengabulkan gugatan tersebut dan meminta Gubernur Jawa Timur mencabut Kepgub Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024, tertanggal 18 Desember 2024. Dalam gugatan tersebut, upah minimum 7 kabupaten dan kota direvisi dan mengalami kenaikan.

    Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Timur, Hasan Mangalle mengungkapkan perubahan upah minimum kota/kabupaten Jawa Timur 2025 yang baru hanya diberlakukan untuk sisa bulan tahun 2025 atau tidak berlaku surut. Sesuai Kepgub baru, kebijakan ini mulai berlaku November 2025.

    “Lalu, Gubernur menanyakan ke Apindo apakah sepakat, dan Apindo menyatakan sepakat. Artinya tidak akan ada gugatan jika Gubernur menerbitkan SK baru tentang upah minimum kota/ kabupaten. Baik gugatan dari pengusaha maupun penggugat,” jelas Hasan kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (22/10/2025).

    “Makanya Ibu Gubernur kemudian menerbitkan SK-nya. Upah yang baru itu hanya berlaku untuk bulan November dan Desember 2025. Dan, karena masih baru, sosialisasi baru akan kami lakukan besok (hari ini), Rabu (22/10/2025), mulai pukul 2 siang, secara online,” tambahnya.

    Dari SK baru tersebut, kata Hasan, hanya 7 kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025. Sedangkan, daerah lainnya tetap.

    Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot sudah mengetahui hal tersebut.

    “Ini putusan PTUN Surabaya yang membatalkan Kep Gub Jatim,” ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot kepada CNBC Indonesia.

    Berikut  kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025 yang berlaku mulai November 2025:

    1. UMK Surabaya 2025 Rp 4.961.753 menjadi Rp 5.032.635
    2. UMK Gresik 2025 Rp 4.874.133 menjadi Rp 4.943.763
    3. UMK Sidoarjo 2025 Rp 4.870.511 menjadi Rp 4.940.090
    4. UMK Pasuruan 2025 Rp 4.866.890 menjadi Rp 4.936.417
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 4.856.026 menjadi Rp 4.925.398
    6. UMK Kabupaten Malang 2025 Rp 3.553.530 menjadi Rp 3.587.213
    7. UMK Kota Malang 2025 Rp 3.507.693 menjadi Rp 3.524.238

    Selain tujuh kabupaten/kota Jawa Timur di atas, UMK di wilayah lain untuk sisa tahun 2025 masih tetap dan tidak ada perubahan.

    Berikut ini daftarnya:

    1. UMK Batu 2025 Rp 3.360.466 tetap
    2. UMK Pasuruan 2025 Rp 3.358.557 tetap
    3. UMK Jombang 2025 Rp 3.137.004 tetap
    4. UMK Tuban 2025 Rp 3.050.400 tetap
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 3.031.000 tetap
    6. UMK Lamongan 2025 Rp 3.012.164 tetap
    7. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.989.407 tetap
    8. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.876.657 tetap
    9. UMK Jember 2025 Rp 2.838.642 tetap
    10. UMK Banyuwangi 2025 Rp 2.810.139 tetap
    11. UMK Kediri 2025 Rp 2.572.361 tetap
    12. UMK Bojonegoro 2025 Rp 2.525.132 tetap
    13. UMK Kediri 2025 Rp 2.492.811 tetap
    14. UMK Blitar 2025 Rp 2.481.450 tetap
    15. UMK Tulungagung 2025 Rp 2.470.800 tetap
    16. UMK Lumajang 2025 Rp 2.429.764 tetap
    17. UMK Madiun 2025 Rp 2.422.105 tetap
    18. UMK Blitar 2025 Rp 2.413.974 tetap
    19. UMK Magetan 2025 Rp 2.406.719 tetap
    20. UMK Sumenep 2025 Rp 2.406.551 tetap
    21. UMK Nganjuk 2025 Rp 2.405.255 tetap
    22. UMK Ponorogo 2025 Rp 2.402.959 tetap
    23. UMK Madiun 2025 Rp 2.400.321 tetap
    24. UMK Ngawi 2025 Rp 2.397.928 tetap
    25. UMK Bangkalan 2025 Rp 2.397.550 tetap
    26. UMK Trenggalek 2025 Rp 2.378.784 tetap
    27. UMK Pamekasan 2025 Rp 2.376.614 tetap
    28. UMK Pacitan 2025 Rp 2.364.287 tetap
    29. UMK Bondowoso 2025 Rp 2.347.359 tetap
    30. UMK Sampang 2025 Rp 2.335.661 tetap
    31. UMK Situbondo 2025 Rp 2.335.209 tetap.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Warga Situbondo Tangkap Kobra, Cuaca Panas Bikin Ular Keluar dari Sarang Surabaya 18 Oktober 2025

    Warga Situbondo Tangkap Kobra, Cuaca Panas Bikin Ular Keluar dari Sarang Surabaya 18 Oktober 2025

    Warga Situbondo Tangkap Kobra, Cuaca Panas Bikin Ular Keluar dari Sarang
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com
    – Cuaca panas membuat sejumlah reptil berbahaya keluar dari sarangnya.
    Salah satunya kemunculan ular cobra (Ophiophagus Hannah) di Perumahan Graha Sultan Raya 1, Desa Tokelan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur pada Sabtu (18/10/2025).
    Ketua RT Gang 1 di Perum Graha Sultan, Gilang menyatakan penangkapan ular tersebut dilakukan oleh warga. Kebetulan salah satu warganya ahli menangkap ular berbisa.
    “Alhamdulillah penangkapan berjalan lancar,” katanya Sabtu (18/10/2025).
    Dia juga menyatakan penangkapan ular tidak hanya sekali. Pihak warga telah menemukan dan melihat ular cobra sebanyak tiga kali. Dua berhasil ditangkap dan satu tidak tertangkap.
    “Terbaru, kami menemukan sepasang kobra berukuran lebih dari satu meter di belakang rumah warga yang dapurnya belum dibangun,” ujar Gilang.
    Dia menceritakan, kejadian itu bermula ketika warga tengah menggelar rapat RT.
    Setelah rapat, warga tidak langsung bubar, saat ngobrol ringan tiba-tiba terdengar suara dari belakang rumah.
    “Awalnya tidak ada yang menduga, tapi tiba-tiba ular sudah mengembangkan lehernya di pintu belakang dan hendak masuk ke ruang tamu,” ungkapnya.
    Kasubbag TU Damkar Situbondo, Dayat, mengingatkan warga agar tetap waspada terhadap aktivitas ular saat musim panas.
    Kondisi cuaca yang meningkat membuat reptil tersebut keluar dari sarangnya.
    “Musim panas seperti ini, ular sering keluar mencari tempat lembap. Kalau melihat ular, jangan diganggu.”
    “Nanti kalau melihat ular lagi, langsung hubungi kami, pastikan titik lokasi ularnya, ular itu akan tetap di situ kalau tidak merasa terancam,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aglomerasi Tapal Kuda: 3 Kepala Daerah Jember, Bondowoso dan Situbondo Diuji

    Aglomerasi Tapal Kuda: 3 Kepala Daerah Jember, Bondowoso dan Situbondo Diuji

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kerja sama tiga kepala daerah di kawasan Tapal Kuda — Situbondo, Bondowoso, dan Jember — yang resmi ditandatangani Kamis (16/10/2025) di Pendopo Raden Bagus Assra, Bondowoso, menjadi peristiwa politik pembangunan yang menarik dicermati.

    Dokumen berjudul Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pelayanan Publik Terintegrasi Berbasis Aglomerasi itu menandai niat besar membangun konektivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan timur Jawa Timur.

    Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa aglomerasi ini bukan sekadar simbol kolaborasi, tetapi langkah nyata menuju industrialisasi lokal.

    “Kesepakatan ini bertujuan menjadikan Situbondo, Bondowoso, dan Jember sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal dan konektivitas kawasan. Melalui integrasi rantai pasok, pengolahan, dan pemasaran antarwilayah, kerja sama ini mendorong industrialisasi lokal yang berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya dalam sambutan.

    Ia juga menyebutkan kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisata, memperkuat ketahanan pangan, dan memaksimalkan konektivitas darat, laut, dan udara.

    Bagi Hamid, kerja sama ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap visi pemerataan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Dari arah selatan, Bupati Jember Muhammad Fawait membawa optimisme. Ia menilai kolaborasi ini bisa menjadi model kerja sama antar daerah yang inspiratif.

    “Kolaborasi ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Jawa Timur. Kawasan ini tidak hanya harus kuat secara ekonomi, tetapi juga tangguh dalam pelayanan publik dan ketahanan pangan,” ujarnya.

    Sementara dari pesisir utara, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo melihat peluang besar di sektor industri berbasis komoditas lokal dan pariwisata lintas wilayah.

    “Aglomerasi ini membuka peluang untuk mendorong industri lokal dan memperkuat sektor pariwisata. Harapannya, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat di kawasan Tapal Kuda,” katanya.

    Namun di balik semangat sinergi itu, realitas implementasi lintas daerah seringkali tidak sesederhana teks MoU.

    Tiga kabupaten ini memiliki struktur APBD, prioritas pembangunan, dan tantangan sosial ekonomi yang berbeda.

    Meski Hamid Wahid menegaskan bahwa kolaborasi akan diperkuat dengan tim koordinasi bersama, pertanyaan publik tetap terbuka: sejauh mana “semangat aglomerasi” bisa melampaui sekat birokrasi dan ego sektoral?

    Kerja sama serupa di berbagai wilayah lain di Indonesia kerap berhenti di meja rapat karena lemahnya mekanisme tindak lanjut, terutama ketika kepentingan politik dan alokasi anggaran daerah tidak berjalan seiring.

    Tantangan itu pula yang akan dihadapi Tapal Kuda — kawasan yang selama ini menjadi lumbung pangan dan wisata, namun masih bergulat dengan disparitas pembangunan antara pesisir dan pegunungan.

    Kesepakatan ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang. Pendanaannya bersumber dari APBD masing-masing daerah, disesuaikan dengan kewenangan dan fungsi.

    Secara administratif, langkah ini sah. Secara politik, ia berani. Tetapi secara substantif, hasilnya baru akan terlihat ketika program aglomerasi ini benar-benar menyentuh masyarakat — bukan berhenti sebagai dokumen kolaborasi yang rapi di map seremonial. (awi/ted)

  • ASN Kemenag di Situbondo Tipu Calon Haji Pakai Modus Percepatan Berangkat ke Mekkah

    ASN Kemenag di Situbondo Tipu Calon Haji Pakai Modus Percepatan Berangkat ke Mekkah

    JAKARTA – Penyidik Satreskrim Polres Situbondo, Jawa Timur, mengungkap dugaan kasus penipuan modus pengurusan percepatan pemberangkatan calon haji yang dilakukan ASN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama setempat.

    Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan  mengatakan tersangka inisial MH (54), PNS di KUA itu langsung dilakukan penahanan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik Unit III/Tipikor Polres setempat.

    “Yang bersangkutan diduga memanfaatkan jabatannya untuk meyakinkan para korban calon haji agar menyerahkan sejumlah uang dengan janji bisa mempercepat keberangkatan ke Tanah Suci Mekkah,” ujarnya dilansir ANTARA, Rabu, 14 Oktober.

    Kepada penyidik, lanjut AKP Agung, tersangka menjanjikan percepatan pemberangkatan haji dengan imbalan uang puluhan juta rupiah.

    Tersangka meminta uang sebesar Rp53 juta dari korban calon jamaah haji berinisial A dan Rp44 juta dari korban inisial S dengan dalih untuk mengurus administrasi ke Kementerian Agama di Surabaya, serta membayar pelunasan keberangkatan haji.

    “Total kerugian yang dialami kedua korban calon haji itu mencapai Rp97 juta. Kami juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sembilan lembar kuitansi bermaterai dengan nominal bervariasi,” kata AKP Agung Hartawan.

    Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan PNS Kantor Urusan Agama (KUA) itu, tersangka dijerat dengan Pasal 378 dan/atau 372 Jo 65 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

    Sampai saat ini, penyidik tengah melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut.

  • Perpustakaan di Atas Sungai Situbondo, Tempat Favorit Anak-anak Baca Buku Surabaya 13 Oktober 2025

    Perpustakaan di Atas Sungai Situbondo, Tempat Favorit Anak-anak Baca Buku Surabaya 13 Oktober 2025

    Perpustakaan di Atas Sungai Situbondo, Tempat Favorit Anak-anak Baca Buku
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com
    – Purwanto (37), warga Kelurahan Dawuhan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, membangun perpustakaan panggung dengan biaya prubadi dan swadaya masyarakat.
    Perpustakaan tersebut diberi nama Perisai. Nama tersebut akronim dari Perpustakaan di Atas Sungai. Tempat tersebut diharapkan menjadi tempat santai anak-anak ketika pulang sekolah.
    “Buku-buku di sini sebagian besar dari perpustakaan daerah Kabupaten Situbondo dan sebagian dari sumbangan teman-teman,” kata Purwanto, Senin (13/10/2025).
    Perpustakaanya berdiri di atas sungai yang membelah kawasan Situbondo Kota. Bangunannya seluas sekitar 25 meter persegi dengan penataan buku yang cukup rapi dan terlihat sederhana.
    “Ini perpustakaan baru tiga bulan, semoga tetap awet dan bermanfaat,” katanya.
    Menurutnya, latar belakang adanya perpustakaan tersebut karena berawal dari diskusi dengan teman-temannya dan dorongan dari pemerintah sehingga tercipta perpustakaan sederhana.
    “Dan saya juga melihat generasi kita sangat benyak ketergantungan dengan gadget, sehingga kami berusaha untuk menawarkan alternatif untuk mereka, di sini banyak buku cerita dongeng juga,” katanya.
    Purwanto tak dapat memprediksi bagaimana perkembangan perpustakaan itu kelak. Ia hanya ingin berbagi pengetahuan melalui perpustaan tersebut.
    “Usaha kecil tidak ada yang tahu, yang penting fasilitas ada dahulu baru mungkin ada efeknya kepada mereka kemudian hari,” katanya.
    Perpustakaan Perisai tersebut biasa buka dan ramai untuk tempat kumpul dari jam 12.00 WIB sampai malam. Kondisinya di atas sungai menjadi favorit anak-anak ketika membaca buku.
    Dalam keseharian, Purwanto merupakan seorang wiraswasta. Terkadang, dirinya merawat tanaman di kebun untuk berbisnis. Namun, di sisi lain dia mengelola bank sampah untuk bisnis dengan teman-temannya.
    “Jadi saya keseharian petani dan wirausaha bank sampah di sini,
    output
    -nya yakni pupuk organik dan pot bunga untuk dijual,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.