Xcloud.id

kab/kota: Situbondo

  • Dina Lorenza Ajak Kolaborasi Daerah Tapal Kuda demi Majukan UMKM

    Dina Lorenza Ajak Kolaborasi Daerah Tapal Kuda demi Majukan UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis sekaligus Anggota Komisi VII DPR, Dina Lorenza, mendorong seluruh pemangku kepentingan pariwisata di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso untuk berkolaborasi dalam memperkuat daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tingkat nasional maupun internasional agar bisa menarik perhatian para wisatawan.

    “Untuk meningkatkan daya saing UMKM di Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso, kita harus berkolaborasi agar pariwisata regional bisa berkembang dan dilirik wisatawan dan ini harus melibatkan semua pihak,” kata Dina, dikutip dari akun Instagram pribadinya, @dinalorenza1975, Kamis (12/6/2025).

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu menilai, penguatan daya tarik wisata regional akan membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk tumbuh dan naik kelas. Ia mencontohkan potensi produk unggulan daerah seperti kopi, batik, dan olahan laut yang perlu mendapatkan panggung lebih luas melalui jalur wisata terintegrasi.

    “Salah satu caranya mungkin membuat paket wisata, seperti Banyuwangi ke Pulau Merah, lalu Baluran di Situbondo dan Kawah Ijen di Bondowoso. Kalau semua bekerja sama insyaallah pariwisata akan lebih berkembang,” jelasnya.  

    Sebagai wakil rakyat dari daerah Tapal Kuda, ia mengaku berkomitmen untuk terus mendorong keterlibatan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif dalam mempromosikan potensi pariwisata wilayah timur Pulau Jawa tersebut.

    “Saya akan terus mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan konkret agar kolaborasi ini berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur,” pungkas Dina.

  • Dina Lorenza Ajak Kolaborasi Daerah Tapal Kuda demi Majukan UMKM

    Profil Dina Lorenza, dari Aktris hingga Jadi Anggota Komisi VII DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Dina Lorenza Audria, aktris dan presenter berbakat, kini menorehkan prestasi baru sebagai anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024–2029.

    Terpilih mewakili Partai Demokrat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III, yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso, Dina Lorenza membawa semangat pengabdian untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

    Berikut ini profil lengkap dan perjalanan karier Dina Lorenza.

    Profil Dina Lorenza

    Dina Lorenza Audria lahir di Jakarta pada 22 Mei 1975. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Yasporbi, melanjutkan ke SMPN 115, dan SMA Negeri 3 Jakarta. Pendidikan tingginya di Universitas Terbuka difokuskan pada ilmu pemerintahan dan komunikasi, khususnya bidang hubungan masyarakat (Humas).

    Karier gemilang Dina di dunia hiburan dimulai pada awal 1990-an melalui ajang Cover Girl. Namanya melejit berkat peran dalam sinetron populer, seperti “Gerhana”, “Si Yoyo”, dan “Tukang Bubur Naik Haji”.

    Selain berakting, Dina juga dikenal sebagai pembawa acara infotainment ternama, seperti “Hot Shot” di SCTV. Pesona dan bakatnya menjadikan Dina Lorenza salah satu figur publik yang dicintai masyarakat Indonesia.

    Pada Pemilu 2024, Dina Lorenza mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari dapil Jawa Timur III. Dengan perolehan suara mencapai 52.983, dia berhasil mengamankan kursi di legislatif.

    Pada 1 Oktober 2024, Dina resmi dilantik sebagai anggota DPR dan ditugaskan di Komisi VII, yang membidangi sektor energi, inovasi dan teknologi, lingkungan hidup, serta industri strategis.

    Sebagai anggota Komisi VII DPR, Dina Lorenza aktif terlibat dalam pembahasan isu-isu strategis nasional, seperti transisi energi, pengawasan sektor pertambangan, dan pengembangan industri hilirisasi.

    Meski berlatar belakang dunia hiburan, Dina menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memahami dan memperjuangkan isu-isu krusial di tingkat nasional. Komitmennya terhadap keberlanjutan dan kemajuan industri mencerminkan visinya untuk Indonesia yang lebih baik.

    Selain karier politiknya, Dina Lorenza dikenal sebagai ibu tunggal yang inspiratif. Ia kerap menyuarakan pentingnya pendidikan, kemandirian perempuan, dan peran aktif wanita dalam politik. Dalam berbagai wawancara, Dina menegaskan keputusannya terjun ke dunia politik bukanlah sekadar perpanjangan ketenaran, melainkan wujud pengabdian tulus kepada masyarakat.

    Transformasi Dina Lorenza dari bintang hiburan menjadi anggota DPR menunjukkan semangatnya yang luar biasa dalam berkontribusi untuk bangsa. Sebagai anggota Komisi VII, dia kini memikul tanggung jawab besar untuk mengawasi kebijakan strategis yang berdampak pada kemajuan Indonesia.

  • Pengasuh Ponpes Perk*sa Belasan Santri, Sebagian Korban Terpaksa Aborsi, Pelaku Dibekuk di Situbondo

    Pengasuh Ponpes Perk*sa Belasan Santri, Sebagian Korban Terpaksa Aborsi, Pelaku Dibekuk di Situbondo

    GELORA.CO  — Seorang oknum pengasuh pondok pesantren (Ponpes) di Sumenep, Jawa Timur berinisial S diduga melakukan pemerkosaan terhadap belasan santri di ponpes tersebut.

    Tim Reserse Mobil (Resmob) Polres Sumenep, berhasil menangkap S, yang diketahui memiliki dua istri sah itu di wilayah hukum Kabupaten Situbondo

    Pelaksana Tugas Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Plt Kasi Humas) Polres Sumenep, AKP Widiarti, membenarkan penangkapan tersebut.

    “Sudah berhasil kami tangkap,” kata Widiarti kepada Kompas.com di Sumenep, Selasa (10/6/2025). 

    Mantan Kapolsek Kota itu menambahkan, penangkapan terhadap tersangka di Situbondo karena pelaku berusaha melarikan diri.

    “Karena pelaku berusaha melarikan diri,” sambung Widiarti.

    Menurut Widiarti, polisi akan memeriksa dan meminta keterangan dari pelaku, yang diduga telah melakukan tindakan asusila terhadap para korban sejak sekitar 4 tahun lalu.

    Selain memeriksa pelaku, polisi juga akan meminta keterangan dari para korban.

    Sebagian korban yang telah dimintai keterangan diketahui pernah melakukan aborsi akibat perbuatan pelaku.

    Termasuk korban yang berkali-kali dipaksa melakukan tindakan asusila.

    Meski telah menangkap pelaku, Polres Sumenep belum menjelaskan dengan siapa pelaku melarikan diri ke luar kota.

    Termasuk apakah ada pihak lain yang membantu pelarian tersebut. 

    Saat ini, Camat Arjasa dan Polsek Kangean sedang mengupayakan langkah-langkah antisipatif guna meredam emosi warga.

    Sebab beredar kabar bahwa masyarakat akan main hakim sendiri setelah mendengar banyak pengakuan dari para korban perihal oknum pengasuh ponpes yang cabul tersebut

  • Bahagia Berkurban, PKS Jatim Bagikan 175.250 Paket Daging

    Bahagia Berkurban, PKS Jatim Bagikan 175.250 Paket Daging

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW PKS Jawa Timur menggelar kegiatan kurban bertajuk ‘Bahagia Berkurban’. Kegiatan ini berhasil menyalurkan sebanyak 175.250 paket daging kurban kepada masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.

    Ketua Pelaksana kegiatan, Puguh Wiji Pamungkas, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan pelaksanaan program kurban tahun ini yang melampaui target partisipasi dan distribusi.

    “Alhamdulillah, hari ini kami dari pengurus DPW PKS Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan kurban untuk masyarakat Jawa Timur. Tahun ini kita melampaui target nasional dengan terkumpulnya 421 ekor sapi, 1.958 ekor kambing, dan 175.250 paket daging yang kami sebar ke seluruh penjuru Jawa Timur,” jelas Puguh.

    Distribusi daging kurban dilakukan secara merata, menjangkau 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk masyarakat sekitar kantor DPW PKS Jatim di Surabaya. Selain itu, PKS Jatim juga menyalurkan hewan kurban sapi ke sejumlah lembaga keagamaan seperti PWNU, PW Muhammadiyah, MUI Jawa Timur, serta pondok pesantren di Situbondo dan Madura.

    “Ini adalah bagian dari kontribusi nyata PKS untuk masyarakat. Semoga menjadi jalan memperkuat ukhuwah Islamiyah dan membawa kebahagiaan serta keberkahan bagi semua,” tambah pria yang juga Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Jatim itu.

    Ketua DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kurban sebuah pesan spiritual yang dalam, meneladani ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS.

    “Ketika kita berkurban, kita sedang belajar mendahulukan perintah Allah, mengalahkan ego, dan membahagiakan sesama. Inilah esensi dari Bahagia Berkurban,” ujar pria 49 tahun itu.

    Irwan juga menekankan, bahwa PKS sebagai partai Islam Rahmatan lil alamin hadir bukan hanya melalui gagasan, tetapi lewat pelayanan dan aksi sosial nyata. Di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat, PKS ingin menjadikan momen Idul Kurban sebagai jembatan kasih sayang dan harapan.

    “Daging yang kita salurkan untuk menyalakan harapan. Kebahagiaan itu lahir dari syukur dan memberi,” ujar Kang Irwan.

    Irwan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh elemen PKS Jawa Timur, dari struktur hingga simpatisan, dari pelosok desa hingga pusat kota, yang turut menyemarakkan semangat kurban sebagai bagian dari misi pelayanan.

    “Saya mengapresiasi kepada semua pengurus, anggota, dan anggota dewasa PKS se-Jatim yang telah turut mensukseskan program Syiar Dzulhijjah ini. Selanjutnya, mari kita hadirkan pelayanan yang membahagiakan, bukan hanya di masa Iduladha, tapi dalam setiap kesempatan hidup,” kata pria yang kerap dipanggil Kang Irwan itu.

    Kegiatan ini menjadi bukti komitmen PKS Jatim dalam menghadirkan manfaat, memperkuat solidaritas umat, dan menebar kebahagiaan di Hari Raya Iduladha. [tok/beq]

  • Kapal Cepat Banyuwangi–Denpasar Diluncurkan, Fraksi PDIP Jatim Desak Koordinasi dan Keadilan Sosial

    Kapal Cepat Banyuwangi–Denpasar Diluncurkan, Fraksi PDIP Jatim Desak Koordinasi dan Keadilan Sosial

    Surabaya (beritajatim.com) — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan mendesak Pemprov Jatim dan Bali memperkuat komunikasi kelembagaan agar pelaksanaan peluncuran layanan kapal cepat rute Banyuwangi–Denpasar yang direncanakan berlangsung pada 16 Juni 2025 tidak menimbulkan gesekan administratif maupun sosial.

    Martin menilai bahwa proyek ini berpotensi besar membawa manfaat, namun tidak boleh luput dari prinsip keadilan sosial dan koordinasi antarwilayah.

    “Kami mendesak Pemprov Jatim untuk semakin inten melakukan pertemuan resmi dengan Pemprov Bali, difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan. Koordinasi ini krusial agar tidak terjadi konflik regulasi, perbedaan standar teknis, atau bahkan resistensi sosial di daerah tujuan,” tegas Martin, Sabtu (7/6/2025).

    Lebih lanjut, Martin menegaskan pentingnya studi komprehensif sebelum layanan kapal cepat dioperasikan secara massal. Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh proyek ini.

    “Kami minta agar sebelum peluncuran, dilakukan kajian mendalam, bagaimana dampaknya terhadap nelayan lokal, pelaku UMKM sekitar pelabuhan, lalu lintas laut, dan kesiapan infrastruktur penunjang,” ujarnya.

    Martin juga menegaskan perlunya skenario darurat jika terjadi hambatan operasional yang bisa merugikan masyarakat. Dia mencontohkan potensi gangguan teknis, lonjakan penumpang, atau bahkan bencana alam sebagai risiko yang harus diantisipasi.

    “Harus ada rencana darurat bila terjadi gangguan teknis, lonjakan penumpang, atau bencana alam. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena kurangnya antisipasi,” sambungnya.

    Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jatim IV (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso), Martin menyatakan akan terus memantau implementasi rute kapal cepat dari Pelabuhan Marina Boom Banyuwangi menuju Serangan, Denpasar, Bali. Dia menyebutkan bahwa manfaat layanan ini tidak boleh terbatas pada segelintir kalangan.

    “Kami mendukung inisiatif ini selama proyek ini benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya melayani kelas menengah atas atau kepentingan wisata eksklusif. Fraksi PDI Perjuangan akan berdiri paling depan untuk memastikan bahwa kapal cepat ini jadi alat pemerataan manfaat,” tegasnya.

    Dalam konteks arus mudik dan lonjakan penumpang pada hari libur, Martin melihat kapal cepat ini bisa menjadi solusi konkret dari penumpukan antrean di penyeberangan tradisional Ketapang–Gilimanuk. Terutama bagi pelaku usaha kecil dan pekerja harian yang membutuhkan kecepatan dan kepastian waktu perjalanan.

    “Kapal cepat Banyuwangi–Denpasar harus jadi jembatan keadilan sosial, bukan simbol ketimpangan antarwilayah. Ini harus menjadi bukti bahwa negara hadir melalui transportasi publik yang aman, terjangkau, dan tepat waktu,” pungkas Martin. [asg/ian]

  • Presiden Prabowo Serahkan Sapi Kurban ‘Bintang Timur’ untuk Rakyat Situbondo

    Presiden Prabowo Serahkan Sapi Kurban ‘Bintang Timur’ untuk Rakyat Situbondo

    Situbondo (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan seekor sapi kurban bernama Bintang Timur untuk masyarakat Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Setelah disembelih, daging sapi ini akan disalurkan ke pelosok Situbondo.

    Sapi kurban jenis limosin simintal seberat 1,16 ton itu diserahkan secara simbolis kepada Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo, di Lapangan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Rabu (4/6/2025), untuk perayaan Iduladha 1446 H.

    “Kami akan salurkan bantuan ini ke satu titik yang benar-benar terpencil di Situbondo, supaya masyarakat bisa merasakan kebersamaan dengan merayakan Iduladha bersama saya dan seluruh jajaran Pemkab,” kata Rio.

    Rio belum mau mengungkap lokasinya. Namun dia memastikan, pengemasan daging kurban di sana akan menggunakan bahan organik. “Di sana itu tempat kopi, tempat hortikultura. Kampanye untuk tidak menggunakan plastik pasti akan kami pastikan,” katanya.

    “Kami menggunakan besek atau daun jati. Ini karakter kita, enviromentalis. Pendekatan ini akan terus kita lakukan. Kampanye menggunakan bahan organik, supaya bisa di-recycling alam,” kata Rio.

    Rencananya, Rio dan jajaran Pemkab Situbondo akan mendatangi masyarakat di daerah terpencil tersebut pada saat Iduladha. “Ini satu hal luar biasa. Terima kasih kerpada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Semoga berkah untuk Indonesia dan Situbondo, seluruhnya untuk rakyat Indonesia,” kata Rio. [wir]

  • Aturan Bungkus Rokok Dibatalkan, Industri Tembakau Dapat Angin Segar

    Aturan Bungkus Rokok Dibatalkan, Industri Tembakau Dapat Angin Segar

    Jakarta –

    Pembatalan wacana penyeragaman bungkus rokok baru-baru ini disambut lega oleh banyak pihak, terutama mereka yang bergantung pada industri hasil tembakau (IHT) sebagai sumber penghidupan dan pendapatan daerah. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi daerah sekaligus melindungi ribuan pekerja dari regulasi yang terlalu ketat.

    Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyatakan dukungannya atas keputusan pemerintah pusat membatalkan wacana penyeragaman bungkus rokok. Ia menilai keputusan ini sebagai langkah bijak yang melindungi industri hasil tembakau (IHT) dari tekanan regulasi berlebihan.

    “Industri hasil tembakau adalah salah satu tulang punggung penerimaan negara, dan bagi daerah seperti Situbondo, ini sangat krusial. Pembatalan penyeragaman kemasan adalah bentuk keberpihakan terhadap ekonomi daerah dan pekerja sektor tembakau,” tegas Rio dalam keterangannya, ditulis Rabu (4/6/2025).

    Daerahnya sendiri menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp59 miliar pada tahun 2024. Dana ini dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, penegakan hukum cukai, dan bantuan sosial seperti BLT bagi buruh tani dan pekerja pabrik rokok. Tahun lalu, sekitar Rp3,3 miliar telah digelontorkan untuk program BLT demi mendukung kesejahteraan mereka. Lebih lanjut, kabupaten di Jawa Timur tersebut juga dialokasikan menerima DBHCHT sebesar Rp77 miliar pada tahun 2025.

    Lebih lanjut, Rio menekankan bahwa pemerintah pusat seharusnya memprioritaskan pemberantasan rokok ilegal, bukan membatasi produk legal. “Penyeragaman bungkus justru bisa memperbesar ruang bagi rokok ilegal karena menyulitkan konsumen dalam mengenali produk legal,” ujarnya.

    Situbondo menunjukkan komitmennya dalam pengawasan peredaran rokok ilegal. Pada 2023, lebih dari 1 juta batang rokok ilegal berhasil disita dalam 152 operasi penindakan. Penegakan hukum akan terus dilakukan untuk menjaga integritas sektor tembakau yang legal dan produktif.Rio berharap agar kebijakan nasional ke depan lebih memperhatikan keseimbangan antara kesehatan masyarakat, penerimaan negara, dan keberlangsungan ekonomi daerah.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan bahwa rencana kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) telah dibatalkan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan industri.

    Hal ini disampaikan Faisol melalui akun Instagram pribadinya. Kebijakan ini menjadi hasil diskusinya dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung isu kesehatan, namun juga perlu mempertimbangkan kepentingan industri.

    “Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga memahami kepentingan industri, ketika kita sampaikan bahwa janganlah (kemasan rokok) itu diseragamkan, karena industri meminta untuk tidak ada isu yang semakin menekan industri,” ungkapnya dikutip Rabu, 14 Mei 2025.

    (fdl/fdl)

  • Polisi Tembak Mati 2 Spesialis Pembobol Toko di Tol Sidoarjo

    Polisi Tembak Mati 2 Spesialis Pembobol Toko di Tol Sidoarjo

    Liputan6.com, Surabaya – Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur membenarkan, pihaknya bersama tim gabungan dari Polres Sidoarjo dan Tulungagung, telah menembak mati dua pelaku spesialis pembobol toko dan distributor rokok di Jalan Tol Sidoarjo.

    “Penindakan itu dilakukan setelah para pelaku berusaha melarikan diri dan membahayakan petugas saat pengejaran,” ujar AKBP Jumhur di kamar mayat rumah sakit Bhayangkara Surabaya, Selasa (3/6/2025).

    AKBP Erik mengungkapkan, penindakan tersebut merupakan hasil pengembangan dari sejumlah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di wilayah Gresik, Sidoarjo, Tulungagung, Malang, dan Situbondo.

    “Hampir seluruh wilayah Jawa Timur dibobol. Mereka merupakan kelompok asal Jawa Tengah yang memang spesialis membobol toko dan distributor rokok,” ucapnya.

    AKBP Jumhur mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi bahwa kelompok pelaku masuk ke Jawa Timur setelah sebelumnya berada di Bali. Tim gabungan kemudian melakukan pengejaran hingga ke jalan tol Malang–Sidoarjo.

    Di ruas tol Kejapanan, lanjut AKBP Jumhur, para pelaku sempat dihadang oleh petugas PJR dan tim Reskrim gabungan, namun mereka berupaya kabur dengan menabrak kendaraan petugas dan melaju dengan kecepatan tinggi.

    “Peringatan sudah kami berikan, tapi pelaku tetap berusaha kabur dan menabrak mobil anggota di KM 755 pintu keluar Sidoarjo. Karena membahayakan petugas, kami lakukan tindakan tegas dan terukur,” ujarnya.

     

  • PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejarah politik baru ditorehkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur (Jatim) di Pemilu 2024. Kali pertama partai ini berhasil menyorongkan salah satu kadernya di daerah pemilihan (Dapil) Madura ke kursi DPRD Jatim.

    Kader PKS dimaksud adalah Harisandi Savari, seorang pengusaha asal Kabupaten Pamekasan yang juga pernah berkarir sebagai wartawan. Dia berhasil mengumpulkan sebanyak 200 ribu suara lebih. Modal politik itu cukup untuk satu kursi di DPRD Jatim. Total kursi yang direbut PKS Jatim di Pileg 2024 sebanyak lima kursi atau naik satu kursi dibanding hasil Pileg 2019 dengan empat kursi.

    Pada Pileg 2019, keempat kursi PKS di DPRD Jatim diperoleh dari Dapil Surabaya, Dapil Jember-Lumajang, Dapil Malang Raya, dan Dapil Ngawi-Magetan-Ponorogo-Pacitan-Trenggalek. Di Pileg 2024, keempat dapil yang menyumbangkan kursi di Pileg 2019 tetap menghasilkan prestasi sama, plus Dapil Madura dengan politikus Harisandi Savari sebagai elite PKS yang lolos masuk DPRD Jatim.

    “Capaian kursi dari Dapil Madura ini merupakan catatan prestasi bagi PKS Jatim,” kata Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, kepada beritajatim.com beberapa hari lalu.

    Raihan lima kursi DPRD Jatim itu sama dengan prestasi politik PKS untuk kursi DPR RI. Bedanya, untuk kursi kelima PKS Jatim di DPR RI tidak disumbangkan dari Dapil Madura namun dari Dapil VIII Jatim (Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun). Untuk Dapil Madura sendiri, raihan suara yang diperoleh PKS Jatim sekitar 16,5 ribu suara lebih.

    “Total suara itu masih kalah dengan partai lain, seperti PKB, PDIP, dan Golkar. Kami tak dapat kursi DPR RI dari Dapil Madura,” tambah Irwan.

    Raihan lima kursi DPR RI, lima kursi DPRD Jatim, dan total 104 kursi di DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim, bagi PKS, merupakan prestasi politik yang diraih dengan kerja keras, ulet, telaten, dan konsisten. Tak mudah mengais suara di Jatim bagi PKS, mengingat tlatah politik Jatim, dalam perspektif sejarah-politik, dikenal sebagai basis terkuat kalangan Islam Tradisional (NU) dan Nasionalis Soekarnoisme.

    Di kawasan Tapal Kuda dan Madura Kepulauan, komunitas Islam Tradisional merupakan kekuatan mayoritas. Mereka berdiam dari Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi. Plus empat kabupaten lainnya di Pulau Madura. Merebut suara di lingkungan politik pemilih Islam Tradisional, bagi PKS, membutuhkan kerja ekstra keras untuk mempersuasi pemilih di dapil ini.

    PKS kerapkali diidentifikasi sebagai kekuatan politik komunitas Islam Modernis yang lahir setelah runtuhnya Orde Baru Soeharto. Partai ini berusaha keras menempatkan politik sebagai medan dakwah, sehingga menempatkan antara agama dengan politik itu sangat dekat dan saling berhubungan.

    “Ya kita mesti melakukan pendekatan dengan para kiai pimpinan pondok pesantren,” tegas Irwan Setiawan.

    Dalam perspektif transisional, setelah munculnya Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah menjadi PKS, berimplikasi atas pemahaman yang ketat memisahkan politik dan dakwah otomatis mencair. Politik tidak hanya dipersepsi sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, melainkan juga perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum.

    Di situlah makna politik bisa bersinggungan erat dengan dakwah, dalam pengertian upaya untuk mengembalikan manusia agar menyembah Allah semata dengan memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Dalam rumusan PKS yang khas, politik dakwah dipraktikkan sebagai mimbar dakwah di parlemen.

    Sekali pun pemilih Islam di Jatim merupakan kekuatan mayoritas, stratifikasi sosiologis, kultural, dan politik konstituen Islam itu tak berada di lapisan yang ada. Ada kalangan santri, komunitas Islam yang memahami dan menunaikan semua ajaran Islam secara kaffah dan istiqomah.

    Di titik lainnya, ada kalangan Islam administratif, warga muslim yang secara administratif tercatat dan terdokumentasi beragama Islam, tapi pengetahuan khasanah ke-Islam-an mereka terbatas, tak mendalam. Komunitas Islam mereka kerapkali disebut sebagai kalangan Islam Abangan, di mana pilihan politik mereka lebih dekat dan cenderung merapat ke partai-partai berpaham Nasionalis, seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan lainnya.

    “Dari 6 kali pemilu setelah Orde Baru, terpotret kavling-kavling politik pendukung antarpartai,” ujar Irwan.

    Merujuk pada fakta sejarah politik Pemilu 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, komunitas Islam Modernis yang ketika itu direpresentasi Partai Masyumi di bawah pimpinan Dr Moh Natsir, ranking di posisi keempat di Jatim di bawah Partai NU, PNI, dan PKI. Sekalipun tak identik 100 persen, PKS dipandang merupakan paralelisme historis, politik, kultural, dan sosiologis dengan Partai Masyumi. Kavling politik terbesar partai ini berada di Provinsi Jabar, Sumbar, dan daerah lainnya di Indonesia.

    Tlatah politik Jatim menjadi battle field tak mudah dan berat bagi PKS, siapapun yang memegang kendali utama PKS di provinsi berpenduduk hampir 40 juta jiwa ini. Hal itu bisa kita lihat dari data fluktuasi politik suara partai ini dari pemilu ke pemilu di sebagian besar dapil di Jatim. Mungkin hanya Dapil Surabaya Raya dan Malang Raya yang konsistensi raihan PKS bergerak stabil. Sedangkan di dapil lainnya di Jatim, raihan suara PKS dari pemilu ke pemilu bergerak fluktuatif.

    Misalnya, Dapil Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Menurut hasil Pileg 2019 untuk kursi DPRD kabupaten/kota, di Bangkalan raihan dukungan PKS 41.261 suara, Sampang dengan 63.767 suara, Pamekasan dengan 65.679 suara, dan Sumenep dengan 31.942 suara. Untuk Pileg 2024 hasilnya sebagai berikut: Bangkalan dengan 26.612 suara (turun), Sampang dengan 47.898 suara (turun), Pamekasan dengan 49.009 suara (turun), dan Sumenep dengan 22.364 suara (turun).

    Kemudian Dapil Madura untuk kursi DPRD Jatim hasil Pileg 2019 sebagai berikut: Bangkalan dengan 14.243 suara, Sampang dengan 8.182 suara, pamekasan dengan 56.399 suara, dan Sumenep dengan 12.798 suara. Hasil Pileg 2024 untuk kursi DPRD Jatim sebagai berikut: Bangkalan dengan 42 suara (turun drastis), Sampang dengan 471 suara (turun drastis), Pamekasan dengan 163.748 suara (naik sekitar 300 persen), dan Sumenep dengan 40.717 suara (naik sekitar 220 persen).

    Kalau kita buka data hasil Pileg 2024 lebih detail lagi di Dapil Madura untuk kursi DPR RI dari PKS, memperlihatkan banyak di dua kabupaten (Bangkalan dan Sampang), partai ini tak mampu mengumpulkan 1.000 suara. Di Bangkalan PKS mengumpulkan 359 suara dan Sampang dengan 525 suara. Artinya, di sebagian besar TPS di kedua kabupaten tersebut, PKS tak memperoleh suara sama sekali. Padahal, pada Pileg 2019 untuk kursi DPR RI, di Bangkalan PKS merebut 12.577 suara dan Sampang dengan 5.015 suara. Komparasi data hasil Pileg 2019 dan 2024 memperlihatkan tingkat fluktuasi yang tajam suara PKS di Dapil Madura. “Itu salah satu PR PKS Jatim,” tandas Irwan Setiawan. [air]

  • Bupati Situbondo Ngeri Melihat Jalan Sebuah Dusun di Curahtatal

    Bupati Situbondo Ngeri Melihat Jalan Sebuah Dusun di Curahtatal

    Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo prihatin melihat kondisi infrastruktur jalan di sejumlah lokasi di Kabupaten Situbodo, Jawa Timur. Efisiensi anggaran diarahkan untuk pembenahan infrasturktur selain kesehatan.

    “Misalnya ada satu dusun di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, yang sejak Indonesia merdeka sampai sekarang belum pernah tersentuh aspal. Saya sudah ke sana, dan itu sangat mengerikan. Tidak layak disebut jalan,” kata Rio, Jumat (30/5/2025).

    Pemerintah Kabupaten Situbondo akan membangun jalan di sana sepanjang 9-10 kilometer, termasuk jalan dari Telaga ke Kacep dan Kacep ke Taman Dadar. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 3,9 miliar.

    Selain di Curahtatal, Pemkab Situbondo juga membangun infrastruktur jalan di Kecamatan Jati Banteng. “Banyak yang sudah kami masukkan daftar infrastruktur yang harus dibangun, Sumberargo misalnya di Alas Tengah belum pernah tersentuh aspal,” kata Rio.

    Anggaran infrastruktur ini berasal dari pemangkasan sejumlah pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sejumlah anggaran kegiatan seremonial dan sosialisasi dipangkas dan digunakan untuk infrastruktur dan kesehatan.

    Rio memperkirakan dibutuhkan Rp 65 miliar untuk infrastruktur dan Rp 60 miliar untuk Universal Health Coverage (UHC). “Kalau infrastruktur bagus ekonomi bisa berjalan, pelayanan pendidikan, kesehatan juga berjalan,” katanya.

    “Fokus di infrastruktur jalan. Program Berantas (Berobat Gratis Tanpa Batas) sudah dapat anggarannya. Tinggal yang infrastruktur,” kata Rio.

    Rio mengingatkan bahwa kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. “Ujungnya pasti kepada pengurangan kemiskinan,” katanya.

    Rio mencontohkan komoditas jahe di Curahtatal yang dijual dengan harga murah. “Kalai sudah ada jalan, saya yakin mereka akan lebih produktif lagi, dan harapannya jahe itu bisa menopang ekonomi masyarakat di situ,” katanya.

    Pembangunan jalan juga akan mempermudah pasokan air bersih. “Air, di situ kan sulit. Ya mau bagaimana wong tidak ada sumber mata air. Sementara kiriman dari bawah juga terkendala dengan jalan rusak,” kata Rio. [wir]