Xcloud.id

kab/kota: Situbondo

  • Pasokan BBM Aman, Pertamina Klaim Antrean SPBU di Jember Mulai Terurai

    Pasokan BBM Aman, Pertamina Klaim Antrean SPBU di Jember Mulai Terurai

    JAKARTA – Pertamina Patra Niaga melaporkan jika antrean pembelian BBM di SPBU pada hari Rabu, 30 Juli terlihat sudah tidak seramai hari-hari sebelumnya pada minggu pertama penutupan jalan Jalur Gumitir yang dimulai pada 24 Juli 2025.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan, antrean mobil kurang lebih hanya 15 meter, antrean sepeda motor kurang lebih 25 meter dan masyarakat mengantre dengan tertib dan teratur.

    “Segala skenario di lapangan masif kita lakukan, alhamdulillah terlihat antrean berangsur terurai dan SPBU beroperasi maksimal. Ini menjadi hasil nyata atas alternatif alih suplai yang sudah kita maksimalkan dalam rangka membanjiri kebutuhan BBM di Jember dan sekitarnya,” terang Ahad dal keterangan kepada media, Kamis, 31 Juli.

    Dia menambahkan, dampak dari penutupan Jalur Gumitir, berimbas pada perubahan rute kendaraan bermuatan besar termasuk mobil tangki Pertamina. Jalur yang semula Banyuwangi – Gumitir – Jember menjadi Banyuwangi – Situbondo – Arak-Arak – Bondowoso – Jember. Alhasil, mobilitas mobil tangki yang biasanya hanya menempuh waktu 4 jam untuk Round Time Hours (RTH) mengalami perubahan drastis ke 11 jam.

    Kondisi ini kemudian berimbas kepada ‘panic buying’ masyarakat dengan isu kelangkaan BBM.

    Nyatanya, stok energi masih aman mencukupi namun memang terkendala pada akses distribusi mobil tangki di jalanan.

    Beberapa hari di minggu pertama usai penutupan Jalur Gumitir, imbas panic buying masyarakat menimbulkan antrean pembelian BBM yang mengular di SPBU dengan panjang antrean hingga 2 kilometer.

    “Segala mitigasi upaya memberikan pelayanan terbaik telah dilakukan oleh Pertamina melalui anak perusahaannya, Pertamina Patra Niaga,” sambung dia.

    Alih suplai dilaksanakan sebagai mitigasi membanjiri penyaluran di Jember dan sekitarnya, yakni dari Surabaya dan Malang, termasuk dari lintas region, mulai dari Semarang, Boyolali, Rewulu hingga Maos, yang mana penyaluran normal berasal dari Terminal BBM di Banyuwangi.

    Terkait kondisi panic buying sendiri nyatanya juga menjadi keresahan bagi masyarakat lainnya.

    Rizki (21), salah seorang konsumen masyarakat Jember menyampaikan keluhannya terkait masyarakat yang banyak melaksanakan aksi ‘panic buying’ ini.

    “Kondisi antrean yang parah disini sudah terlihat jelas, disebabkan 2 faktor utama. Yang pertama penutupan Jalur Gumitir itu sendiri dan faktor kedua yakni masyarakat yang panic buying. Kemudian selain itu perlu dilaksanakan solusi atas oknum-oknum yang mengambil kesempatan pada situasi ini,” ujarnya.

    Selanjutnya Ahad menyampaikan kepada masyarakat Jember diharapkan dapat membeli BBM sesuai kebutuhan.

    “Saat ini proses normalisasi distribusi BBM sudah berjalan untuk area Jember dan sekitarnya, kami imbau agar masyarakat dapat membeli BBM sesuai kebutuhan. Jangan ‘panic buying’ karena kami pastikan stok aman dan tercukupi untuk proses distribusi,” tandas Ahad.

  • Antrean SPBU Mulai Terurai, Pasokan BBM di Jember Aman

    Antrean SPBU Mulai Terurai, Pasokan BBM di Jember Aman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Antrean pembelian BBM di SPBU (30/7) terlihat sudah tidak seramai hari-hari sebelumnya pada minggu pertama penutupan jalan Jalur Gumitir yang dimulai pada 24 Juli 2025. Antrean mobil kurang lebih hanya 15 meter dan sepeda motor kurang lebih 25 meter.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan, Pertamina telah memenuhi kebutuhan BBM di SPBU terdampak, termasuk Jember.

    “Segala skenario di lapangan masif kita lakukan. Alhamdulillah terlihat antrean berangsur terurai dan SPBU beroperasi maksimal. Ini menjadi hasil atas alternatif alih suplai yang sudah kita maksimalkan dalam rangka membanjiri kebutuhan BBM di Jember dan sekitarnya,” terang Ahad dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).

    Dampak dari penutupan Jalur Gumitir berimbas pada perubahan rute kendaraan bermuatan besar termasuk mobil tangki Pertamina. Jalur yang semula Banyuwangi – Gumitir-Jember menjadi Banyuwangi-Situbondo-Arak-Arak-Bondowoso-Jember. Alhasil, mobilitas mobil tangki yang biasanya hanya menempuh waktu 4 jam untuk Round Time Hours (RTH) mengalami perubahan drastis ke 11 jam.

    Kondisi ini kemudian berimbas kepada ‘panic buying’ masyarakat dengan isu kelangkaan BBM. Beberapa hari di minggu pertama pasca penutup Jalur Gumitir, imbas ‘panic buying’ masyarakat menimbulkan antrean pembelian BBM yang mengular di SPBU dengan panjang hingga 2 kilometer.

    “Segala mitigasi upaya memberikan pelayanan terbaik telah dilakukan oleh Pertamina melalui anak perusahaannya, Pertamina Patra Niaga. Alih suplai dilaksanakan sebagai mitigasi membanjiri penyaluran di Jember dan sekitarnya, yakni dari Surabaya dan Malang, termasuk dari lintas region, mulai dari Semarang, Boyolali, Rewulu hingga Maos, yang mana penyaluran normal berasal dari Terminal BBM di Banyuwangi,” jelas dia.

    Selanjutnya Ahad menyampaikan kepada masyarakat Jember diharapkan dapat membeli BBM sesuai kebutuhan.

    “Saat ini proses normalisasi distribusi BBM sudah berjalan untuk area Jember dan sekitarnya, kami himbau agar masyarakat dapat membeli BBM sesuai kebutuhan. Jangan ‘panic buying’ karena kami pastikan stok aman dan tercukupi untuk proses distribusi,” tutup Ahad.

    Kondisi ‘panic buying’ nyatanya juga menjadi keresahan bagi masyarakat. Rizki (21), salah seorang konsumen masyarakat Jember menyampaikan keluhannya terkait masyarakat yang banyak melaksanakan aksi ‘panic buying’.

    “Kondisi antrean yang parah di sini sudah terlihat jelas, disebabkan 2 faktor utama. Yang pertama penutupan Jalur Gumitir dan faktor kedua yakni mayarakat yang ‘panic buying’. Kemudian selain itu perlu dilaksanakan solusi atas oknum-oknum yang mengambil kesempatan pada situasi ini,” ujarnya.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jalur Gumitir Ditutup 2 Bulan, Ini Jalur Alternatif Bisa Dipakai – Page 3

    Jalur Gumitir Ditutup 2 Bulan, Ini Jalur Alternatif Bisa Dipakai – Page 3

    Penutupan jalur ini berlangsung 2 bulan selama pemasangan bore pile. Sementara keseluruhan pekerjaan preservasi diperkirakan memakan waktu 5 bulan. 

    “Diharapkan, setelah perbaikan rampung, Jalur Gumitir akan menjadi lebih aman, nyaman, dan mendukung kelancaran distribusi logistik serta mobilitas masyarakat di Jawa Timur dan sekitarnya,” imbuh Dody.

    Penutupan jalur strategis penghubung Jember–Banyuwangi ini berdampak pada pengalihan arus kendaraan. Telah disepakati, kendaraan bertonase besar diarahkan melalui Jalur Pantura, sedangkan kendaraan menuju Bondowoso dibatasi maksimal 15 ton. Untuk masyarakat sekitar telah disiapkan akses alternatif untuk kendaraan roda dua. 

    Daftar Jalur Alternatif Bisa Dipakai

    Berdasarkan koordinasi antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)  Jatim–Bali bersama Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Banyuwangi, dan Bondowoso, disepakati pengaturan jalur alternatif sebagai berikut:

    1. Arus lalu lintas Jember–Banyuwangi (dua arah) 

    Kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 dialihkan melalui Bondowoso-Situbondo-Banyuwangi. Kendaraan barang dengan kapasitas lebih dari 15 ton diarahkan melalui jalur Pantura (Lumajang-Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi).

    2. Arus dari Surabaya/Lumajang menuju Banyuwangi (dua arah) dialihkan melalui Leces-Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi.

    3. Jalur alternatif sekitar Alas Gumitir. Tidak direkomendasikan untuk kendaraan umum karena badan jalan kecil, tidak beraspal, dan minim penerangan. Jalur ini hanya diperuntukkan bagi mobilitas masyarakat setempat dengan kendaraan roda dua. 

     

  • Jalur Gumitir Ditutup, Pertamina Ambil 3 Hal Pastikan Stok BBM Aman di Jember – Page 3

    Jalur Gumitir Ditutup, Pertamina Ambil 3 Hal Pastikan Stok BBM Aman di Jember – Page 3

    Sebagai mitigasi, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus  memetakan dan melaksanakan alternatif distribusi sejak pertengahan Juli lalu sebelum dimulainya penutupan jalur pada tanggal 24 Juli 2025.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan, sebagai dampak atas penutupan Jalur Gumitir, Pertamina menggunakan rute alternatif yakni Banyuwangi – Situbondo – Arak-Arak – Bondowoso – Jember yang mana sebelumnya dari Banyuwangi – Gumitir langsung disalurkan ke Jember.

    “Terkait mitigasi jalur ini, Pertamina juga telah melaksanakan koordinasi dengan Satlantas dan Polres setempat untuk prioritas kendaraan pengangkutan BBM dan LPG. Imbas dari kemacetan ini mengakibatkan Round Time Hours (RTH) yang semula hanya 4 jam menjadi 11 jam, sehingga Pertamina memutuskan untuk melaksanakan alih suplai ke Pertamina Instalasi Surabaya Group dan Fuel Terminal Malang untuk menghindari mobil tangki terjebak kemacetan di Pelabuhan Ketapang,” terang Ahad.

    Ahad menambahkan, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus telah melaksanakan alih suplai ini sejak 24 Juli 2025 pada awal penutupan Jalur Gumitir.

    “Terdapat 79 mobil tangki bantuan yang sudah kita sediakan, masing-masing berasal dari suplai Banyuwangi, Surabaya dan Malang dengan tetap mempertimbangkan jalur yang dilalui yang hanya bisa dilintasi maksimal kapasitas 24 KL. Sebagai upaya antisipasi selanjutnya, mendukung upaya normalisasi penyaluran, distribusi juga akan dibantu melalui Tuban dan Madiun,” tutup Ahad.

  • Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar

    Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar

    Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono. (ANTARA/Willi Irawan)

    Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 10:30 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Kementerian Perhubungan menambah kapal dan mengaktifkan Pelabuhan Jangkar untuk atasi antrean di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

    “Gubernur Jatim sudah bersurat ke Menteri Perhubungan untuk meminta tambahan armada kapal melayani penyeberangan Ketapang – Gilimanuk,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono, dikonfirmasi Minggu.

    Nyono mengemukakan surat sudah ditandatangani Gubernur Jatim pada Sabtu (26/7) malam di Ponorogo, dan segera dikirim ke Kementerian Perhubungan.

    “Surat resminya baru akan kami kirim Senin, tapi kami juga sudah berkirim surat kepada Dirjen Hubla dan Direktur Transportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat melalui WhatsApp,” katanya.

    Selain meminta penambahan kapal, Gubernur Khofifah menurutnya juga meminta Kementerian Perhubungan untuk pengaktifan pelabuhan alternatif yakni Pelabuhan Jangkar di Situbondo, untuk mengurai kepadatan aktifitas penyeberangan yang saat ini terpusat di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.

    “Pelabuhan Jangkar sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Ketapang, namun dengan memilah terlebih dahulu truk yang bertonase 40 ton ke bawah melalui jembatan timbang Sedarum Pasuruan untuk dilewatkan Pelabuhan Jangkar sebelum masuk Alas Baluran, namun harus ada deviasi kapal feri kapasitas besar dari Jangkar ke Gilimanuk,” ujarnya.

    Pemprov Jatim menurutnya memang tidak bertanggung jawab secara langsung terkait kemacetan di Pelabuhan Ketapang,

    “Tapi masalah ini tetap menyangkut arus logistik dan mobilitas warga Jawa Timur. Jadi, kami harus bersuara dan mendorong agar solusi segera hadir,” tegas Nyono.

    Pengelolaan pelabuhan penyeberangan Ketapang sepenuhnya berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang.

    Sementara otoritas keselamatan pelayaran dan izin operasional kapal (clearance kapal) berada di bawah kewenangan Syahbandar Tanjungwangi Ditjenhubla dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

    Pihaknya mengaku telah menghubungi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur-Bali untuk meminta percepatan respons atas surat Gubernur.

    “Kami sudah komunikasikan secara intens, surat sudah dikirim, dan kami terus mendorong agar segera ada penambahan kapal,” katanya.

    Nyono menjelaskan antrean panjang di Pelabuhan Ketapang menyusul penurunan jumlah kapal yang melayani penyeberangan ke Gilimanuk pasca peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025 lalu.

    Dari 15 kapal yang semula aktif di lintasan Ketapang-Gilimanuk, kini hanya enam kapal yang diizinkan beroperasi. Penurunan armada akibat evaluasi keselamatan ketat dari otoritas pelayaran KSOP Tanjungwangi.

    Kapal-kapal yang sebelumnya mampu mengangkut hingga 20 kendaraan, kini hanya diizinkan mengangkut lima unit kendaraan karena penyesuaian beban dan panjang ramp door (pintu rampa)  kapal LCT.

    Sementara kapal-kapal LCT ini yang selama ini mengangkut truk beban berat terutama truk lebih dari tiga sumbu dengan panjang lebih dari 12 meter.

    “Bayangkan, dari 15 kapal menjadi hanya enam yang beroperasi, dan dari kapasitas 20 kendaraan per kapal kini tinggal seperempatnya. Ini jelas menyebabkan antrean panjang,” ujarnya.

    Imbasnya, terjadi antrean panjang terutama truk-truk bertonase berat, mengular hingga puluhan kilometer sampai saat ini.

    Kondisi diperparah karena kapal LCT berkurang, dampaknya truk truk berat tersebut harus menunggu kapal LCT bongkar muat terlebih dahulu di pelabuhan Gilimanuk.

    Butuh waktu lama menunggu kapal tersebut kembali ke pelabuhan Ketapang, karena jumlah kapalnya yang memang berkurang.

    “Solusinya adalah butuh tambahan kapal kapasitas besar yang bisa beroperasi di pelabuhan Ketapang sesuai isi Surat Ibu Gubernur kepada Pak Menhub,” kata Nyono.

    Sumber : Antara

  • Rute distribusi BBM wilayah Integrated Terminal Banyuwangi diubah

    Rute distribusi BBM wilayah Integrated Terminal Banyuwangi diubah

    Salah satu SPBU di Situbondo, Jawa Timur, kosong. Sabtu (26/7/2025) ANTARA/Seno

    Rute distribusi BBM wilayah Integrated Terminal Banyuwangi diubah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina (Persero) Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) mengubah rute pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM seiring ditutupnya jalan nasional jalur Gumitir yang menghubungkan Banyuwangi-Jember.

    Wilayah Integrated Terminal BBM Banyuwangi yakni Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi. Distribusi BBM ke Jember dan Bondowoso sejak 24 Juli hingga 24 September 2025 rute kendaraan tangki diubah melalui Situbondo-Arak-Arak-Arak Bondowoso-Jember, dari sebelumnya dari Banyuwangi-Jember-Bondowoso.

    “Penutupan jalur Gumitir menyebabkan perubahan, dan selama dua bulan ke depan melalui rute Banyuwangi-Situbondo-Arak-Arak Bondowoso-Jember yang hanya bisa dilalui kendaraan tangki kapasitas 16 KL dan 24 KL,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi dalam keterangan tertulis diterima di Banyuwangi, Sabtu.

    Sebelumnya, lanjut Ahad, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus telah melaksanakan koordinasi dengan Satlantas Banyuwangi Kalibaru dan Jember, termasuk koordinasi dengan Polres Situbondo dan Bondowoso untuk pengawalan jika terjadi kemacetan kendaraan tangki BBM maupun LPG ketika melewati Jalur Arak-Arak yang rutenya cukup sulit dilewati.

    “Sebagai langkah antisipasi, Pertamina juga akan menyediakan unit kendaraan tangki bantuan, dan truk BBM ini akan disuplai dari Terminal BBM Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, yakni Instalasi Surabaya Group sekitar 160 KL per hari, kemudian untuk LPG akan diantisipasi penyaluran dari Gresik jika terkendala macet dari Banyuwangi,” kata Ahad Rahedi.

    Ahad menambahkan, penutupan jalur Gumitir karena perbaikan longsoran berdampak pada aktivitas di sekitar jalur tersebut, termasuk distribusi energi mulai dari BBM hingga LPG. Terdapat 8 SPBU Bondowoso dan 41 SPBU wilayah Jember yang berdampak terkait penutupan jalur Gumitir.

    Sumber : Antara

  • Dilema Pemkab Banyuwangi Hadapi Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang Surabaya 26 Juli 2025

    Dilema Pemkab Banyuwangi Hadapi Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang Surabaya 26 Juli 2025

    Dilema Pemkab Banyuwangi Hadapi Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Banyuwangi
    menghadapi dilema serius terkait
    kemacetan ekstrem
    yang terus berlanjut di jalur Situbondo menuju
    Pelabuhan Ketapang
    .
    Hal ini diungkapkan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam rapat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk KSOP, ASDP, BPTD, Gapasdap, INFA, serta TNI-Polri.
    “Terus terang kami agak kebingungan. Kami rapat berkali-kali di internal, apa yang bisa kami lakukan untuk mengurai kemacetan kami. Apa yang bisa kami bantu, mohon disampaikan kepada kami,” kata Ipuk pada Sabtu (26/7/2025).
    Kemacetan ini disebabkan kurangnya ketersediaan kapal yang dapat mengangkut truk berkapasitas besar di dermaga LCM Pelabuhan Ketapang, yang bukan merupakan ranah kewenangan Pemkab Banyuwangi.
    Namun, meskipun masalah ini berada di luar kendali Pemkab, masyarakat sering kali melimpahkan kesalahan kepada pemerintah daerah.
    “Atas nama Pemkab Banyuwangi, kami berharap masalah ini bisa diselesaikan dan atas nama pemangku wilayah sangat menyesalkan,” tuturnya.
    Ia menambahkan bahwa kemacetan yang terjadi sebetulnya dapat diantisipasi lebih awal untuk mencegah masalah yang berkepanjangan.
    Walaupun tidak memiliki kewenangan langsung, Pemkab Banyuwangi berupaya memberikan solusi dengan menghubungkan Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI.
    “Tujuannya agar dibantu, serta agar persepsi masyarakat tidak salah bahwa kami tidak bertindak,” ujar Ipuk.
    Bupati Ipuk juga berharap agar ASDP sebagai pemangku kepentingan dapat segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menambah armada kapal guna mengurai kemacetan.
    Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ipuk menyambut kedatangan kapal perbantuan KMP Gading Nusantara di Pelabuhan Ketapang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan.
    Direncanakan, masih ada dua kapal perbantuan lainnya yang akan didatangkan untuk membantu mengatasi kemacetan ekstrem di Pelabuhan Ketapang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan Nasional 26 Juli 2025

    Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan Nasional 26 Juli 2025

    Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    (PPPA)
    Arifah Fauzi
    menyampaikan bahwa kasus pencabulan sembilan santri di
    Sumenep
    , Jawa Timur, telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan.
    Arifah mengaku prihatin dan mengecam keras kasus kekerasan seksual yang pelakunya merupakan seorang pengasuh di pondok pesantren tersebut.
    “Tindakan kekerasan seksual, terlebih jika dilakukan oleh pihak yang seharusnya berperan sebagai pendamping dan pelindung bagi anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Arifah dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2025).
    Arifah mengatakan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas atas setiap kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak.
    “Kami meyakini tidak satu pun perempuan dan anak boleh menjadi korban kekerasan, terlebih kekerasan seksual,” tegas Arifah.
    Arifah menuturkan, sembilan korban berhak mendapatkan perlindungan, termasuk restitusi.
    “Korban berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan menyeluruh, dan akses terhadap keadilan, termasuk restitusi,” jelas Arifah.
    Kasus kekerasan seksual ini telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Sumenep pada 3 Juni 2025 dan berkasnya telah dilimpahkan kepada Kejaksaan pada 17 Juli 2025.
    Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sumenep telah menangkap pelaku pada 20 Juni 2025, di Kabupaten Situbondo.
    “Kami akan terus memantau proses hukum yang berjalan agar pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tutur Arifah.
    Sebagai informasi, pelaku yang merupakan
    pengasuh ponpes
    berinisial S akan segera diadili setelah berkasnya resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.
    “Iya Mas, berkasnya sudah kami limpahkan ke kejaksaan pada 17 Juli 2025,” kata AKP Widiarti, Plt Kasi Humas Polres Sumenep, Rabu (23/7/2025).
    Polisi menyebut, total ada sembilan santri yang menjadi korban dugaan pencabulan yang dilakukan oleh S di pondok pesantren miliknya di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean.
    Adapun, kasus ini mencuat setelah beberapa wali santri melapor, usai mengetahui percakapan di grup aplikasi para alumni pondok yang dibaca oleh salah satu orang tua korban.
    Salah satu korban berinisial F mengaku awalnya diminta oleh pelaku untuk mengambilkan air dingin dan membawanya ke dalam kamar.
    “Setibanya di kamar, korban langsung menjadi sasaran aksi pencabulan. Korban tidak berani melawan karena pelaku merupakan pengasuh pondok pesantren,” ungkap Widiarti.
    Setelah melancarkan aksinya, pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Atasi Kemacetan, Banyuwangi Berharap BBPJN Jawa-Bali Kembali Pertimbangkan Penutupan Jalur Gumitir

    Atasi Kemacetan, Banyuwangi Berharap BBPJN Jawa-Bali Kembali Pertimbangkan Penutupan Jalur Gumitir

    Liputan6.com, Banyuwangi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur,  kembali meminta kepada Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali agar Jalur Gumitir tidak ditutup total. Apalagi melihat kemacetan parah di jalur Situbondo-Banyuwangi akibat pembatasan operasional kapal oleh otoritas pelabuhan di bawah Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. 

    Jalur strategis Gumitir yang menghubungkan Banyuwangi-Jember ditutup total mulai hari  Kamis kemarin (24/7/2025) hingga 24 September 2025, untuk proses perbaikan besar yang dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali. 

    “Kami kembali memohon agar kepada Balai Besar agar Jalur Gumitir tidak ditutup total, karena jalur ini menjadi alternatif saat terjadi kemacetan di Pelabuhan Ketapang. Dampaknya telah dirasakan saat ini,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Jumat (25/7/2025).

    Ipuk menegaskan Pemkab Banyuwangi tidak menolak adanya perbaikan jalan di jalur Gumitir, hanya saja dia meminta agar ada pola kerja yang bisa dilakukan tanpa menutup total jalan sepenuhnya. “Kami bukan menolak. Namun kami minta ada skema lain, jangan sampai ditutup 100 persen karena dampaknya sangat signifikan. Dan itu sudah terjadi,” ujar Ipuk.

    Saat ini dampak tersebut telah dirasakan. Terjadi kemacetan parah di jalur Situbondo-Banyuwangi bahkan hingga Hutan Baluran. Kendaraan terutama truk-truk besar terhenti jalur Pantura Situbondo.

  • "Sound Horeg" Bisa Picu Masalah Sosial, Kapolres Situbondo: Jangan Merugikan Orang Lain demi Hiburan Sesaat Surabaya 20 Juli 2025

    "Sound Horeg" Bisa Picu Masalah Sosial, Kapolres Situbondo: Jangan Merugikan Orang Lain demi Hiburan Sesaat Surabaya 20 Juli 2025

    “Sound Horeg” Bisa Picu Masalah Sosial, Kapolres Situbondo: Jangan Merugikan Orang Lain demi Hiburan Sesaat
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com
    – Polres
    Situbondo
    , Jawa Timur, mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan
    sound system
    bertegangan tinggi atau
    sound horeg
    dalam berbagai kegiatan.
    Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan menyatakan, larangan tersebut bertujuan menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak terjadi konflik horizontal.
    “Penggunaan
    sound horeg
    bukan hanya soal musik keras. Ini menyangkut kenyamanan dan keamanan lingkungan. Jangan sampai kita merugikan orang lain hanya demi hiburan sesaat,” kata Rezi saat dikonfirmasi, Minggu (20/7/2025).
    Rezi menyebut pihaknya kerap menerima aduan dari warga terkait penggunaan
    sound horeg
    pada berbagai kegiatan, mulai dari hajatan, arak-arakan, hingga acara komunitas.
    “Kami sudah perintahkan jajaran Polsek dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan patroli dan edukasi kepada masyarakat soal potensi gangguan dari penggunaan
    sound horeg
    . Bila perlu, tindakan penertiban akan dilakukan. Kami tidak ingin ada konflik horizontal yang bermula dari suara bising,” ujarnya.
    Penggunaan
    sound horeg
    secara sembarangan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
    ketertiban umum
    . Karena itu, polisi tidak akan segan melakukan penertiban jika ditemukan dampak negatif di masyarakat.
    “Mari kita jaga bersama situasi kamtibmas di Situbondo ini agar tetap sejuk dan harmonis. Hormati warga lain yang membutuhkan ketenangan, apalagi yang tinggal di dekat lokasi kegiatan. Sound system untuk kegiatan masyarakat tidak dilarang asal bijak penggunaannya. Jangan jadi pemicu masalah sosial,” ucap Rezi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.