kab/kota: Singkawang

  • ACFFEST 2025, Cara Relevan dan Kreatif Kampanye Antikorupsi

    ACFFEST 2025, Cara Relevan dan Kreatif Kampanye Antikorupsi

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menyelesaikan rangkaian Apresiasi Pariwara Antikorupsi dan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2025. Puncak acara ACFFEST 2025 digelar di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (28/11/2025).

    Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menyebut capaian membanggakan dari program ACFFEST 2025. Menurutnya, program yang telah berjalan selama 11 tahun merupakan festival film unik di kancah global.

    “Saat ini, ACFFEST menjadi film antikorupsi yang pertama dan satu-satunya di dunia, serta satu dari tiga festival film yang membicarakan isu transparansi dan korupsi,” kata Wawan.

    Dia berharap, ACFFEST 2025 bisa mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik korupsi melalui pendekatan yang lebih relevan dan kreatif.

    “Pariwara antikorupsi diharapkan mendorong lahirnya kampanye-kampanye yang kreatif dan berdampak di masyarakat untuk mengampanyekan antikorupsi secara lebih masif,” ujar Wawan.

    Sepanjang tahun 2025, film-film ACFFEST telah ditonton lebih dari 57 ribu orang dan tayang di 6 platform OTT, 2 kanal YouTube, serta hiburan di pesawat dan kereta api.

    Pada tahun ini, kompetisi Pariwara Antikorupsi mencatat partisipasi yang sangat tinggi, dengan 103 instansi yang dinyatakan lolos tahap administrasi. Total karya yang dinilai meliputi 102 karya pada kategori Media Digital, 51 karya pada kategori Media Konvensional, serta 41 karya pada kategori Media On-Ground Activation. Angka ini menunjukkan bahwa semangat menghadirkan kampanye publik antikorupsi terus tumbuh di berbagai pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun BUMD di seluruh Indonesia. (kun)

    Daftar Pemenang Pariwara & ACFFEST 2025

    Ajang ini juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan sineas muda yang dinilai paling kreatif dalam mengampanyekan antikorupsi. Berikut daftar lengkap pemenangnya:

    Kategori Pariwara Antikorupsi (Instansi Daerah):

    Media Konvensional Terbaik:

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
    Pemerintah Kabupaten Demak

    Media Digital Terbaik:

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
    Pemerintah Kabupaten Wonosobo
    Pemerintah Kota Yogyakarta

    • Kategori Khusus: Pemkab Probolinggo

    • On Ground Activation Terbaik:

    Pemerintah Kabupaten Wonosobo
    Pemerintah Kabupaten Klaten
    Pemerintah Kabupaten Kudus

    Kategori ACFFEST (Film Pendek):

    • Best Movie (Kategori Pelajar): “Kuitansi Kosong” karya SMAN 3 Singkawang, Kalimantan Barat.
    • Jury Mention (Kategori Pelajar): “Catatan Merah Andika” karya SMPN 1 Karangjati, Jawa Timur.
    • Best Movie (Ide Cerita Film Pendek): “Review Klinik Baru (feat sissy)” karya sutradara Taritsah.

  • Pemprov Jatim, Pemkab Probolinggo, dan SMPN 1 Karangjati Ngawi Raih KPK Award 2025

    Pemprov Jatim, Pemkab Probolinggo, dan SMPN 1 Karangjati Ngawi Raih KPK Award 2025

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan periah anugerah Pariwara Antikorupsi dan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2025.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan SMPN 1 Karangjati Kabupaten Ngawi Jawa Timur masing-masing meraih satu penghargaan.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan dalam Kategori Pariwara Antikorupsi (Instansi Daerah) sebagai Media Konvensional Terbaik bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Demak.

    Sementara Pemerintah Kabupaten Probolinggo memperoleh penghargaan Kategori Khusus. Adapun Film Pendek “Catatan Merah Andika” karya SMPN 1 Karangjati meraih Jury Mention Kategori Pelajar.

    Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan, pihaknya memiliki konsep Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan.

    Melalui ajang seperti ACFFEST dan Pariwara Antikorupsi, KPK menjalankan fungsi pendidikan yang menyasar mentalitas masyarakat sejak dini. “Upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan upaya penindakan,” ujar Ibnu di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jumat (28/11/2025).

    Dia menyebut, pendidikan antikorupsi bertujuan mengubah sikap mental agar seseorang tidak ingin melakukan korupsi meski ada kesempatan.

    “Membuat film itu tunjukkan suatu kejujuran, itu antikorupsi. Inilah wujud nyata bahwa pemberantasan korupsi adalah gerakan bangsa,” tegasnya.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir menerima penghargaan mengatakan, pihaknya memang gencar melakukan sosialisasi anti korupsi melalui media luar ruang di tempat strategis seperti Jalan Waru dan Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    “Hasil evaluasinya positif. Selain itu sosialisasi juga di web (pemerintah provinsi) dan forum saya juga kerap memyampaikan pesan bagaimana kita mengemban amanah, jujur, dan antikorupsi,” kata Khofifah.

    Pada tahun ini, kompetisi Pariwara Antikorupsi mencatat partisipasi yang sangat tinggi, dengan 103 instansi yang dinyatakan lolos tahap administrasi. Total karya yang dinilai meliputi 102 karya pada kategori Media Digital, 51 karya pada kategori Media Konvensional, serta 41 karya pada kategori Media On-Ground Activation. Angka ini menunjukkan bahwa semangat menghadirkan kampanye publik antikorupsi terus tumbuh di berbagai Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun BUMD di seluruh Indonesia.

    Daftar Pemenang Pariwara & ACFFEST 2025

    Ajang ini juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan sineas muda yang dinilai paling kreatif dalam mengkampanyekan antikorupsi. Berikut daftar lengkap pemenangnya: (hen/ted)

    Kategori Pariwara Antikorupsi (Instansi Daerah):

    • Media Konvensional Terbaik:

    1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

    2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    3. Pemerintah Kabupaten Demak

    • Media Digital Terbaik:

    1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    2. Pemerintah Kabupaten Wonosobo

    3. Pemerintah Kota Yogyakarta

    • Kategori Khusus: Pemkab Probolinggo

    • On Ground Activation Terbaik:

    1. Pemerintah Kabupaten Wonosobo

    2. Pemerintah Kabupaten Klaten

    3. Pemerintah Kabupaten Kudus

    Kategori ACFFEST (Film Pendek):

    • Best Movie (Kategori Pelajar): “Kuitansi Kosong” karya SMAN 3 Singkawang, Kalimantan Barat.

    • Jury Mention (Kategori Pelajar): “Catatan Merah Andika” karya SMPN 1 Karangjati, Jawa Timur.

    • Best Movie (Ide Cerita Film Pendek): “Review Klinik Baru (feat sissy)” karya sutradara Taritsah.

  • KemenUMKM-KADIN Kalbar Perkuat Ekspor Komoditas Unggulan Daerah

    KemenUMKM-KADIN Kalbar Perkuat Ekspor Komoditas Unggulan Daerah

    Jakarta

    Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI (UMKM) menjalin kolaborasi strategis dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat komoditas unggulan daerah agar semakin berdaya saing dan mampu menembus pasar global.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan Kalbar memiliki potensi ekonomi besar melalui komoditas lokal seperti kratom, ikan arwana, kelapa, lidah buaya, dan berbagai produk turunannya. Dengan pengelolaan yang tepat, komoditas tersebut dapat menjadi penggerak ekspor yang signifikan bagi perekonomian daerah.

    “Bersama KADIN Kalimantan Barat, kita ingin mendorong UMKM naik kelas melalui optimalisasi komoditas unggulan yang berpotensi menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Maman, dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).

    Hal ini disampaikan Maman saat membuka Workshop Pengembangan Ekspor UMKM Berbasis Komoditas Unggulan Daerah di Pontianak, Sabtu (22/11).

    Data Badan Pusat Statistik RI (BPS) menunjukkan nilai ekspor Kalbar pada tahun 2024 mencapai US$ 2,086 miliar atau sekitar Rp 33,38 triliun. Sementara pada periode Januari hingga September 2025, nilai ekspor telah menembus US$ 1,422 miliar atau Rp 22,76 triliun.

    Melalui workshop ini, pemerintah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap tantangan yang dihadapi para pengusaha UMKM, mulai dari kapasitas produksi, kualitas produk, akses pembiayaan, hingga penggunaan teknologi.

    “Jika kendalanya pembiayaan, kita akan bantu menghubungkan dengan lembaga keuangan. Jika masalahnya pada teknologi, misalnya kualitas produk kratom, kita akan dukung proses standardisasi agar memenuhi syarat ekspor,” kata Maman.

    Maman menegaskan pentingnya penguatan kapasitas produksi dan standardisasi produk, perluasan akses pembiayaan yang inovatif, serta peningkatan akses pasar global melalui strategi branding, market intelligence, dan penetrasi pasar ekspor yang lebih terarah.

    Ia menyebut kolaborasi dengan KADIN Kalbar menjadi jembatan strategis yang menghubungkan UMKM, industri besar, offtaker, lembaga pembiayaan, hingga pemerintah daerah, sehingga rantai pasok ekspor dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.

    Gubernur Kalbar Ria Norsan menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai potensi ekspor daerah sangat besar dan harus dikelola secara kompetitif sesuai kebutuhan pasar internasional.

    “Kita memiliki kratom, arwana, kelapa dan turunannya, pinang, serta berbagai produk khas dari Singkawang dan daerah lainnya. Potensi ini perlu diperkuat melalui standardisasi, peningkatan kapasitas, dan penguatan branding untuk meraih pasar global,” ujar Ria.

    Ria berharap sinergi ini dapat membuka lebih banyak peluang ekspor sekaligus memperkuat posisi UMKM Kalbar di pasar internasional.

    Sementara, Ketua Umum KADIN Kalbar Arya Rizqi Darsono menegaskan langkah ini adalah komitmen nyata pelaku usaha dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

    “Ini merupakan bentuk sinergi strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat,” pungkasnya.

    (akn/akn)

  • 6 Fakta ‘Profesor AS’ Tipu-tipu Kripto Bikin Rugi Miliaran

    6 Fakta ‘Profesor AS’ Tipu-tipu Kripto Bikin Rugi Miliaran

    Jakarta

    Aksi tipu-tipu modus trading kripto berhasil diungkap Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Tiga orang pelaku kini sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.

    Ketiganya berinisial RJ, LBK, dan NRA sudah ditahan. Mereka ditangkap di kawasan Singkawang Barat, Kalimantan Barat.

    Berikut sejumlah faktanya:

    1. Kerugian Rp 3 Miliar

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan para pelaku berpura-pura menjadi Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD). Mereka menyebarkan link terkait tawaran trading crypto kepada masyarakat.

    “Modus penipuan daring atau online scam. Sekilas, para pelaku menyebarkan tawaran kepada masyarakat berupa link Instagram infografis dan disebarkan diblasting di WhatsApp dan Telegram,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (31/10/2025).

    “Jadi para pelaku bertindak seolah-olah sebagai sekuritas, dan bertindak seolah sebagai PAKD, pedagang aset keuangan digital. Dia menawarkan korban untuk trading saham, jual beli saham, menawarkan trik metode cara menang menguntungkan dan sebagainya,” imbuhnya.

    Kerugian yang dialami korban cukup fantastis. Dari satu korban, kerugian mencapai Rp 3 miliar.

    “Kasus yang diungkap beberapa waktu lalu, ini dari satu korban saja kerugian mencapai Rp 3.050.000.000,” ujarnya.

    2. Sebarkan Konten Trading Kripto Lewat Medsos

    Polisi mengungkap modus yang dilakukan para pelaku. Mereka beraksi lewat akun Instagram, grup WhatsApp, dan Telegram.

    Para pelaku mengaku sebagai sekuritas dan pedagang aset digital (PAKD) yang mengelola investasi saham dan kripto.

    “Seolah-olah sebagai sekuritas, dia menawari korban untuk trading saham, jual-beli saham dengan menawarkan trik-trik dan metode cara-cara supaya menang, menguntungkan, dan lain sebagainya. Kemudian seolah-olah sebagai PAKD, seolah-olah sebagai pedagang aset keuangan digital menawarkan trading kripto,” ujarnya.

    Sementara, Wadirsiber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan mereka menggunakan kartu prabayar untuk beraksi di ruang siber. Para tersangka mengawali aksinya dengan menyebarkan konten terkait trading kripto.

    “Tadi sudah disampaikan ada akun IG, kemudian ada link-nya dengan cara mudah menyebarkan melalui entitas tersebut kepada setiap orang yang memiliki akses yang sama terhadap aplikasi yang digunakan untuk melakukan penipuan,” ujarnya.

    Kasubdit III Ditsiber AKBP Raffles Langgak Putra menyebut penipuan berawal dari iklan di media sosial. Mereka menjerat korban untuk bergabung ke grup WhatsApp dan mendapat pelatihan tentang trading.

    “Di dalam WhatsApp group itulah korban mendapatkan coaching, pelatihan, pembelajaran tentang bagaimana membaca naik turunnya sebuah saham maupun aset keuangan digital,” kata Raffles.

    Pelaku juga memprediksi harga saham yang benar hingga membuat korban teperdaya. Tersangka kemudian menakut-nakuti korban bahwa pasar saham akan runtuh pada Juni dan meminta korban beralih ke investasi aset kripto.

    “Sehingga itu membuat korban percaya dan melakukan investasi dengan total sebanyak Rp 3.050.000.000,” tuturnya.

    3. Ngaku Profesor Amerika Serikat

    Para pelaku mengaku-ngaku sebagai ‘profesor’ yang punya sertifikat Amerika Serikat. Korbannya pun tertipu dan percaya.

    “Di situ ada pelaku yang mengaku sebagai seorang profesor yang memiliki kualifikasi dari Amerika Serikat,” kata AKBP Raffles.

    Dengan dalih ‘profesor’ itu, para pelaku menyebut pasar saham runtuh pada Juni. Pelaku lantas meminta korban untuk mengalihkan ke investasi kripto hingga korban terpedaya.

    “Pelaku pun melakukan percobaan di mana pada saat dia menyatakan bahwa saham tersebut akan naik besok, ternyata betul di besokan harinya saham tersebut naik sehingga membuat korban percaya bahwa profesor ini memiliki keahlian tersebut,” kata dia.

    “Kemudian, profesor ini juga menyatakan bahwa di bulan Juni pasar saham akan mengalami keruntuhan sehingga disarankan untuk segera mengalihkan investasi kepada aset keuangan digital atau mungkin yang lebih umum dikenal sebagai kripto, aset kripto,” imbuhnya.

    4. Raup Keuntungan Ratusan Juta Rupiah

    Dari aksi menipu itu para pelaku memperoleh keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Keuntungan yang didapat mulai dari Rp 100 hingga Rp 150 juta.

    “Tersangka RJ mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 100 juta, tersangka LBK mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 120 juta, dan tersangka NRA perempuan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 150 juta,” jelas Raffles.

    5. Palsukan Perusahaan-ATM

    Para pelaku juga memalsukan ATM hingga nama perusahaan. ATM itu digunakan untuk menampung duit kejahatan.

    “Semua uang korban tersebut ditransfer ke rekening atas nama perusahaan di berbagai bank,” kata Raffles.

    Mereka memalsukan nama perusahaan hingga ATM tempat penampungan duit kejahatan. Mereka mencari nominee atau pihak yang mau dicatut namanya untuk berpura-pura sebagai direktur perusahaan sekaligus keperluan pembuatan rekening.

    “Nominee itu adalah orang-orang pemeran pengganti istilahnya sehingga dia berperan sebagai seolah-olah pemilik rekening atau berperan sebagai seolah-olah direktur pada PT tersebut. Namun, pada pelaksanaannya, rekening maupun dokumen-dokumen PT tersebut tidak dipegang sama mereka, melainkan dipegang sama tersangka,” ucapnya.

    “Jadi tiga orang ini ada di klaster pertama, klaster di Indonesia, yang bertugas mencari sebanyak-banyaknya saksi-saksi atau masyarakat yang mau memberikan identitasnya untuk melakukan pembuatan rekening, pembuatan perusahaan, maupun pembuatan akun kripto,” imbuhnya.

    Selanjutnya, rekening yang dijadikan tempat penampungan duit kejahatan itu dikirim ke sindikatnya di Malaysia. Raffles menyebut satu rekening dihargai Rp 5 juta sampai Rp 30 juta.

    “Semua rekening perusahaan maupun akun kripto ini akan dibawa ke Malaysia untuk dilakukan jual-beli yang akan dipakai untuk pelaku penipuannya langsung. Jadi ketiga tersangka ini berperan di klaster pertama dengan harga per rekeningnya adalah Rp 5 juta dan harga per perusahaan adalah Rp 30 juta,” jelasnya.

    6. Ada 3 Klaster

    Polisi mengungkap ada tiga klaster dalam kasus tersebut. Tiga klaster itu beraksi di tiga tempat yakni Indonesia, Malaysia dan Kamboja.

    “Ada 3 klaster,” kata AKBP Raffles.

    Sindikat pertama beraksi di Indonesia, yang melibatkan tersangka RJ, LBK, dan NRA, yang sudah ditangkap Polda Metro Jaya di Kalimantan Barat. Mereka berperan mencari orang yang mau dicatut namanya untuk pembuatan rekening tempat penampungan duit kejahatan.

    “Jaringan Indonesia, mencari nominee atau figur dari berbagai wilayah di Indonesia untuk pembuatan rekening perorangan, rekening PT dan akun wallet kripto. Mengirimkan HP (berikut SIM card dan e-mail terdaftar), token, buku rekening. Kurir mengantar ke Malaysia,” jelasnya.

    Selain itu, klaster Malaysia berperan menampung rekening yang berisi duit kejahatan. Mereka juga berkoordinasi langsung dengan sindikat lain yang berlokasi di Kamboja.

    “Mengatur jalur pengiriman seluruh alat persiapan online scam ke Kamboja. Menjual seluruh rekening, baik perorangan, PT, maupun akun wallet kripto, kepada sindikat penipuan online atau judi online di Kamboja,” ujarnya.

    Sementara itu, klaster Kamboja diduga sebagai eksekutor yang melakukan penipuan terhadap para korban. Mereka juga mempekerjakan orang dari negara lain agar terlibat kasus.

    “Mempekerjakan orang dari negara lain sebagai operator penipuan online atau judi online. Mengelola server untuk menjalankan kegiatan penipuan online atau judi online dengan berbagai modus dengan korban dari beberapa negara,” jelasnya.

    Halaman 2 dari 4

    (dek/dek)

  • Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie Bertekad Rebut Kembali Predikat Pertama Kota Tertoleran
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        18 Oktober 2025

    Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie Bertekad Rebut Kembali Predikat Pertama Kota Tertoleran Regional 18 Oktober 2025

    Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie Bertekad Rebut Kembali Predikat Pertama Kota Tertoleran
    Tim Redaksi
    SINGKAWANG, KOMPAS.com
    – Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar) Tjhai Chui Mie juga menargetkan Kota Singkawang kembali meraih predikat pertama kota tertoleran di Indonesia.
    Tahun sebelumnya, predikat ini melorot ke posisi kedua.
    “Saya ingin bersama seluruh
    stakeholder
    yang ada, baik itu Forkopimda, Ormas, FKUB, organisasi kebudayaan, dan masyarakat Singkawang bersatu padu agar predikat tertoleran kembali kita raih,” katanya.
    Hal itu dikatakannya dalam rangka Hari Jadi ke-24 Pembentukan Kota Singkawang, Jumat (17/10/2025).
    Acara perayaan HUT Kota Singkawang sendiri dilaksanakan di halaman Pemkot Singkawang.
    Kegiatan digelar sederhana, selain mengikuti instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi, juga lebih mengedepankan kegiatan yang menyentuh langsung sendi kehidupan masyarakat.
    “Misalnya kemarin kita adakan pangan murah 2.400 paket, ada juga kegiatan dari anak muda yang ikut menyemarakkan hari jadi kota, yakni festival mooncake dan pekan kebudayaan daerah. Kegiatan-kegiatan ini berpotensi mendatangkan wisatawan sehingga menghidupkan UMKM di Singkawang,” kata Tjhai Chui Mie didampingi Wakilnya, Muhammadin. 
    Total ada 16 rangkaian acara dalam gelaran peringatan tahun ini.
    Tjhai Chui Mie juga memastikan dirinya berkomitmen penuh untuk mempertegas Kota Singkawang sebagai kota pariwisata, perdagangan, dan jasa.
    “Kita juga telah mengarahkan Dinas Pariwisata untuk menyusun dengan baik agenda-agenda pariwisata, sehingga secara simultan dan berkesinambungan, wisatawan terus datang ke Kota Singkawang,” katanya.
    Tjhai Chui Mie juga mengaku pihaknya berupaya menyurati dan melakukan pertemuan dengan maskapai untuk membuka rute baru maupun menambah penerbangan di Bandara Singkawang.
    “Sekarang dengan dua flight pulang pergi Jakarta-Singkawang, sepertinya sudah tidak cukup. Sering penumpang tidak kebagian tiket. Beberapa kota besar seperti Jogjakarta, Surabaya, dan Batam sedang kita bidik agar ada penerbangan pulang pergi,” katanya.
    Sementara itu, tokoh masyarakat Singkawang sekaligus mantan Wali Kota periode 2012-2017, Awang Ishak, mengaku sangat mengapresiasi kinerja pemerintahan yang sekarang.
    Salah satu mimpi masyarakat sejak lama yang kini terwujud adalah dibangunnya Bandara Singkawang.
    “Sangat baik, Singkawang ada tiga mimpi. Satu sudah terwujud, yakni Bandara Singkawang, ada pesawat yang naik turun membawa penumpang. Dua mimpi lagi yaitu di kawasan Singkawang, Bengkayang, Sambas, atau Sambas Raya ini punya kawasan industri dan pelabuhan nasional,” katanya.
    Sementara dari kalangan pemuda, Anningmu, seorang konten kreator, mengaku pemerintah sudah semakin memberikan porsi agar kalangan muda dapat menunjukkan skill.
    Contohnya, mereka diberi ruang unjuk penampilan di berbagai kegiatan yang digelar.
    “Semoga kalangan muda semakin dilibatkan, terutama perbanyak event di Singkawang, agar kami dapat terus ambil bagian berkreasi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Pejabat Singkawang Ditahan, Diduga Rugikan Negara Rp3,1 Miliar dari Keringanan Retribusi

    3 Pejabat Singkawang Ditahan, Diduga Rugikan Negara Rp3,1 Miliar dari Keringanan Retribusi

    SINGKAWANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang, Kalimantan Barat, menahan tiga pejabat Pemerintah Kota Singkawang terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian keringanan retribusi jasa usaha atas pemanfaatan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL).

    “Sudah ada tiga tersangka, masing-masing berinisial S selaku Sekda Singkawang yang juga sempat menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Singkawang, WT selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan PG selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),” kata Kepala Kejari Singkawang Nur Handayani di Singkawang, Antara, Minggu, 5 Oktober.

    Ia menjelaskan, pihaknya telah memeriksa 23 orang saksi serta tiga ahli, yakni ahli keuangan negara, ahli pidana, dan ahli penghitungan kerugian negara atau daerah. Disinggung kemungkinan adanya tersangka lain, Nur mengatakan hal itu bergantung pada hasil perkembangan penyidikan selanjutnya.

    “Berdasarkan hasil penyidikan dan ekspose perkara, tim menemukan serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan dua alat bukti yang cukup,” ujarnya.

    Dari laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat Nomor PE.04.03/SR/S-1569/PW14/5/2024 tertanggal 24 Desember 2024, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp3,1 miliar.

    Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Kasus dugaan korupsi ini terkait penyimpangan pemberian keringanan retribusi jasa usaha yang tidak dapat ditagih atau dibayarkan kembali, terkait pemanfaatan HPL milik Pemerintah Kota Singkawang di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, tahun 2021.

    S dijadwalkan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Pontianak pada 16 Oktober 2025.

    Sementara itu, kuasa hukum dua tersangka lainnya, WT dan PG, Agus Adam Ritonga, menyayangkan penahanan terhadap kliennya.

    “Dikesampingkannya asas ultimum remedium dalam kasus ini mencederai rasa keadilan klien kami. Pemberian keringanan pajak seharusnya menjadi hal lumrah, bahkan dikenal juga pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai bagian dari kebijakan fiskal negara,” ujar Agus.

    Menurutnya, status kedua tersangka sebagai aparatur sipil negara (ASN) mestinya menjadikan perkara tersebut diselesaikan secara administratif.

    “UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah memberikan landasan hukum bagi pejabat dalam mengambil keputusan. Karena itu seyogianya perkara ini diselesaikan secara administrasi, bukan pidana,” katanya.

    Meski demikian, Agus menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang dijalankan Kejaksaan.

    “Kami tetap menghargai proses hukum dan akan berupaya optimal mencari keadilan bagi klien kami,” ujarnya.

  • DPR Minta Menhub Tunda Bangun Bandara dan Pelabuhan Baru, Kenapa?

    DPR Minta Menhub Tunda Bangun Bandara dan Pelabuhan Baru, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk menunda pembangunan bandara maupun pelabuhan baru pada 2025 maupun 2026, sebagai imbas dari keterbatasan fiskal. 

    Lasarus meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memprioritaskan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan terlebih dahulu, ketimbang membangun simpul baru. 

    Pasalnya, Komisi V DPR mengeluhkan fasilitas keselamatan jalan di sejumlah wilayah yang sangat kurang layak dan membahayakan. Misalnya, jalan lintas Selatan Pulau Jawa yang tidak termanfaatkan dengan baik karena fasilitas keselamatannya minim sekali sehingga masih banyak masyarakat yang memilih jalur Utara. 

    “Jalannya cenderung agak ekstrem, tanjakan tikungan, tetapi petunjuk keselamatannya masih minim. Komisi V minta sederhana saja, Pak. Kami memahami kekurangan anggaran dari kementerian, tetapi paling tidak fasilitas keselamatan jalan ini tolong dipenuhi,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Mitra Komisi V, Senin (15/9/2025). 

    Lasarus menyayangkan dalam 10 tahun terakhir pembangunan jalan dilakukan secara masif, tetapi minim penanda tikungan, penerangan jalan, dan fasilitas lainnya. 

    Padahal, sarana prasarana keselamatan merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan, meski Kementerian Pekerjaan Umum telah membantu membuat marka jalan. 

    Untuk itu, Lasarus memohon Kemenhub untuk fokus terhadap hal tersebut. Terlebih, kondisi saat ini menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan berdekatan dengan Ramadan maupun Lebaran yang akan jatuh pada kuartal I/2026 mendatang. 

    “Kementerian Perhubungan fokusnya ke sana saja dahulu, Pak. Kalau yang lain-lain seperti bangun bandara baru, pelabuhan baru, dan seterusnya, sudah lah. Kita melihat kondisi keuangan Bapak [Kemenhub] itu tidak memungkinkan,” ujar Lasarus. 

    Bukan berarti tidak perlu dibangun, tetapi proyek bandara maupun pelabuhan baru dapat menjadi prioritas apabila Kemenhub dapat menambah anggaran lebih besar. 

    “Ketika ada kecelakaan, tidak ada penunjuk [jalan], Pak. Ini bukan kewenangan kami [kata Korlantas]. Ini kewenangannya dari perhubungan. Ini menyangkut keselamatan nyawa pengguna jalan, Pak. Jadi saya rasa fokusnya ke sana,” tegas Lasarus. 

    Untuk diketahui, meski pada 2025 Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran Rp2,74 triliun sehingga pagu efektif Rp29,51 triliun, tetapi masih lebih rendah dari pagu awal yang mencapai Rp31,45 triliun (sebelum efisiensi). 

    Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun.  

    Dari total pagu anggaran Kemenhub 2026, sebesar Rp4,84 triliun akan digunakan untuk belanja pegawai, Rp3,05 triliun belanja barang operasional dan Rp20,59 triliun berupa belanja non operasional.

    Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun atau terdapat kekurangan senilai Rp20,4 triliun. 

    Rencana Bangun 39 Bandara

    Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 33 Tahun 2024, jumlah bandar udara eksisting sebanyak 251 bandara dan 45 Rencana bandara baru. 

    Sampai dengan akhir tahun 2024 baru terdapat 6 bandar udara baru, yakni Bandara Dhoho Kediri, Bandara Singkawang, Bandara Maulana Prins Mandapar-Banggai Laut, Bandara Bolaang Mongondow-Sulawesi Utara, Bandara Panua Pohuwato-Gorontalo, dan Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di Mandailing Natal, Sumatra Utara. 

    Dengan demikian, jumlah bandar udara eksisting menjadi sebanyak 257 bandara. Artinya pula, Kemenhub masih memiliki PR untuk membangun 39 bandara. 

    Saat ini, tercatat untuk penerbangan domestik melayani 296 rute dan 123 kota yang dilayani oleh 14 maskapai dan dua maskapai khusus kargo.

    Sementara untuk penerbangan internasional dilayani oleh delapan maskapai nasional dan dua khusus kargo, serta 56 maskapai asing dan tiga khusus kargo. Tercatat sudah menghubungkan 19 kota di dalam negeri dan 58 kota di 26 negara dengan 132 rute. 

  • Geger Penemuan 2 Mayat di Kebun Alpukat, Awalnya Curiga Gundukan Sampah dan Batu

    Geger Penemuan 2 Mayat di Kebun Alpukat, Awalnya Curiga Gundukan Sampah dan Batu

     

    Liputan6.com, Singkawang – Penemuan dua mayat yang terkubur di kebun alpukat di Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Sabtu siang (13/9/2025), masih menjadi misteri. Polisi Polres Singkawang sampai saat ini masih menyelidiki temuan mayat tersebut.

    “Dua mayat itu ditemukan warga yang sempat curiga melihat adanya gundukan sampah rumput dan batu di kebun tersebut,” kata Kepala Kepolisian Sektor Singkawang Selatan Inspektur Polisi Satu Aditya Arya Nugroho, Minggu (14/9/2025).

    Setelah gundukan tanah itu digali, warga terkejut mendapati mayat laki-laki dengan pakaian dan sarung pisau yang diduga milik korban.

    Identitas kedua mayat itu, yakni EA (23) dan H (32), keduanya warga Jalan Nunga, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur.

    “Keduanya petani dan dilaporkan hilang pihak keluarga sejak Rabu (10/9) lalu. Keluarga bahkan telah membuat laporan orang hilang ke Polres Singkawang pada Kamis (11/9),” ujarnya.

    Setelah mendapati laporan penemuan mayat, personel Polres Singkawang bersama Polsek Singkawang Selatan segera mendatangi lokasi penemuan mayat untuk melakukan olah TKP dan penyelidikan.

    Saat ini, kedua mayat sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Azis, Singkawang, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk autopsi

    “Kami juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan lokasi, selanjutnya mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan para saksi yang mengetahui peristiwa tersebut,” ujarnya.

    Kasus penemuan mayat ini masih terus ditangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Singkawang.

    “Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab kematian korban dan kemungkinan adanya dugaan tindak pidana di balik peristiwa tersebut,” ujarnya.

  • Wali Kota Malang Terima Penghargaan Tingkat Nasional Karena Komitmen Majukan Pendidikan

    Wali Kota Malang Terima Penghargaan Tingkat Nasional Karena Komitmen Majukan Pendidikan

    Malang(beritajatim.com) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini kebijakan memajukan pendidikan di Kota Malang berbuah apresiasi pada Kamis, (11/9/2025).

    Wahyu diganjar penghargaan dengan kategori daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan yang diserahkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Kota Malang ditemani Kabupaten Gowa, Kabupaten Jember, Kota Singkawang, Kota Samarinda dan Kota Manado karena dinilai menyediakan akses dan infrastruktur pendukung pendidikan.

    Yang paling menonjol yaitu mengedepankan kemajuan pendidikan sebagai mandatory spending, salah satunya melalui pengalokasian anggaran daerah dalam menyiapkan infrastruktur dan akses pendidikan yang representatif.

    Selain itu, dukungan Pemerintah Kota Malang terhadap program strategis nasional di bidang pendidikan melalui program sekolah rakyat turut andil menjadi salah satu penilaian dari penghargaan ini.

    Wahyu mengatakan memajukan pendidikan di Kota Malang menjadi salah satu komitmennya. Menurutnya, ini bukan karena identitas Kota Malang sebagai kota pendidikan semata tetapi juga karena pendidikan merupakan mandat yang wajib dilaksanakan oleh kepala daerah.

    “Tentu ini (apresiasi) perlu kita syukuri dan komitmen ini akan terus kita pertahankan, karena pendidikan merupakan amanat undang-undang yang wajib kita laksanakan, jadi pencapaian ini harapannya bisa semakin membawa kemajuan pendidikan di Kota Malang,” ujar Wahyu.

    Wahyu memastikan Pemerintah Kota Malang selalu mendukung program sekolah rakyat yang merupakan salah satu program strategis nasional. Kolaborasi menjadi faktor penting keberhasilan program sekolah rakyat di Kota Malang.

    “Sudah menjadi komitmen kami di daerah menindaklanjuti apa yang menjadi program strategis nasional, khususnya sekolah rakyat. Alhamdulillah Kota Malang menjadi satu dari seratus pemda yang sudah melaksanakan kebijakan ini,” ujar Wahyu.

    Wahyu menyebut tantangan pendidikan akan semakin kompleks. Dia berharap sinergi dan dukungan berbagai pihak agar kedepan penyelenggaraan pendidikan Kota Malang semakin baik.

    “Tantangan tentu akan semakin besar, dan diperlukan sinergi dan kolaborasi dari banyak pihak. Maka disini saya mengajak mari kita melangkah bersama agar iklim pendidikan di Kota Malang akan semakin baik kedepannya,” ujar Wahyu. (luc/ted)

  • KKP merampungkan penyidikan kasus penyelundupan 5.400 telur penyu

    KKP merampungkan penyidikan kasus penyelundupan 5.400 telur penyu

    Proses penyerahan tersangka dan barang bukti telah dilakukan oleh PPNS Stasiun PSDKP Pontianak, usai proses penyidikan dinyatakan lengkap oleh JPU.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merampungkan proses penyidikan tindak pidana perikanan berupa penyelundupan 5.400 telur penyu, yang merupakan hasil operasi pengawasan di Pelabuhan Kapet Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan tuntasnya proses penyidikan kasus itu merupakan wujud komitmen pihaknya dalam penegakan hukum, khususnya terhadap perlindungan spesies ikan dilindungi.

    “Proses penyerahan tersangka dan barang bukti telah dilakukan oleh PPNS Stasiun PSDKP Pontianak, usai proses penyidikan dinyatakan lengkap oleh JPU (jaksa penuntut umum),” kata Ipunk dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan rampungnya penyidikan ditandai dengan proses penyerahan tersangka inisial MU dan barang bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal PSDKP kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Selasa (12/8).

    Ipunk menjabarkan tersangka yang diserahkan berinisial MU, merupakan satu dari dua pelaku penyelundupan yang ditangkap pada operasi bersama Stasiun PSDKP Pontianak dengan Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) XII/I-I Singkawang Kodam Tanjungpura, di salah satu pusat perbelanjaan di Singkawang, Kalimantan Barat pada 12 Juli 2025.

    “Satu orang tersangka telah kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalbar, sementara pelaku lainnya merupakan oknum TNI AD yang penyidikannya menjadi kewenangan Pomdam XII//TPR,” ujar Ipunk.

    Kepala Stasiun PSDKP Pontianak Bayu Yuniarto Suharto menambahkan, selain tersangka, beberapa barang bukti yang turut diserahkan ke JPU, di antaranya berupa dua buah handphone milik tersangka MU,⁠ 150 butir telur penyu hasil penyisihan dari total 5.400 butir telur penyu, serta satu buah flash disk berisikan video dan foto aktivitas tersangka di atas KMP Bahtera Nusantara 03.

    “Setelah diserahkannya tersangka, JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat akan melanjutkan kasus tersebut ke tahap persidangan di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak,” ujar Bayu.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya perlindungan spesies ikan dilindungi untuk keberlanjutan ekologi.

    Untuk itu, pihaknya telah memerintahkan Ditjen PSDKP untuk terus melaksanakan pengawasan spesies ikan dilindungi, termasuk penyu, telur, bagian tubuh dan/atau produk turunannya di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat yang merupakan jalur tikus aksi penyelundupan telur penyu lintas negara karena berbatasan langsung dengan Malaysia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.