Xcloud.id

kab/kota: Sidoarjo

  • Pecah Ban, Pikap Terguling hingga Muatan Kerupuk Tumpah di Akses Suramadu Surabaya 31 Mei 2025

    Pecah Ban, Pikap Terguling hingga Muatan Kerupuk Tumpah di Akses Suramadu Surabaya 31 Mei 2025

    Pecah Ban, Pikap Terguling hingga Muatan Kerupuk Tumpah di Akses Suramadu
    Tim Redaksi
    BANGKALAN, KOMPAS.com
    – Sebuah mobil pikap pengangkut
    kerupuk mentah
    terguling di akses
    jembatan Suramadu
    , tepatnya di Jalan Raya Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten
    Bangkalan
    , Jawa Timur.
    Kasatlantas Polres Bangkalan, AKP Diyon Fitrianto mengatakan, mobil dengan nomor polisi S 8679 WL itu dikemudikan oleh Muhammad Ivandri (30), warga Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.
    Semula, pikap berangkat dari Sidoarjo hendak menuju Bangkalan. Rencananya, kerupuk tersebut akan dikirimkan ke sejumlah toko yang ada di Bangkalan.
    “Ini kendaraan dari Sidoarjo hendak ngirim kerupuk mentah ke toko-toko di Bangkalan,” ujar dia, Sabtu (31/5/2025).
    Setelah melintasi jembatan Suramadu, mobil masih berjalan normal. Namun, beberapa saat kemudian, pikap berjalan oleng. Diduga, ban kendaraan bak terbuka itu pecah.
    “Menabrak tiang penerangan jalan umum (PJU) yang ada di tepi jalan,” ungkap dia.
    Akibat menabrak tiang, pikap pun terguling, hingga seluruh muatan tumpah ke jalan.
    Beruntung, warga yang ada di lokasi membantu korban dan juga menyelamatkan kerupuk yang berserakan di jalan. ”
    Alhamdulillah
    aman (tidak dijarah),” tutur dia.
    Akibat kejadian tersebut, pengemudi pikap mengalami luka ringan di bagian kaki dan tangannya. Sedangkan kendaraan mengalami ringsek pada bagian samping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Sidoarjo Bantu Perbaikan Rumah hingga Layak Huni

    Pemkab Sidoarjo Bantu Perbaikan Rumah hingga Layak Huni

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan kepedulian terhadap warganya yang kurang mampu, melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bupati Sidoarjo, H. Subandi, bersama dengan jajaran Dinas Sosial dan Baznas Sidoarjo melakukan sidak langsung ke dua lokasi RTLH di Kecamatan Krian, Sabtu (31/5/2025).

    Kedua lokasi tersebut adalah rumah milik Khoirul Anam (57) di Desa Tropodo dan kediaman Urifah (78) di Desa Krian. Kedua warga ini diketahui hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan.

    Urifah (78) tinggal bersama anak perempuan dan cucunya. Ia sehari-hari menggantungkan hidup dari hasil berjualan gorengan. Namun, setelah mengalami kecelakaan di rumah hingga tidak bisa bekerja lagi, semua tanggung jawab ekonomi keluarga kini hanya bergantung pada anak dan cucunya. Kondisi rumah mereka pun semakin menyedihkan dengan atap yang sudah rusak parah.

    Sementara itu, Khoirul Anam harus hidup sendiri setelah ditinggal oleh keluarganya. Pria berusia 57 tahun ini dulunya bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, setelah terserang penyakit stroke, ia tidak lagi mampu bekerja. Rumah yang ditempatinya saat ini dalam kondisi tidak layak huni, dengan atap yang mulai keropos, tembok retak-retak, serta tidak adanya fasilitas kamar mandi.

    Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan Baznas Sidoarjo untuk memperbaiki kedua rumah tersebut. Ia menegaskan bahwa program RTLH merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Saya akan segera lakukan koordinasi dengan Baznas Sidoarjo agar dilakukan perbaikan pada rumah Khoirul Anam dan Urifah. Diharapkan setelah dilakukan pembenahan, keluarga bisa hidup tenang, nyaman, dan aman untuk ditinggali,” ujar Bupati saat berada di kediaman Khoirul Anam.

    H. Subandi menegaskan bahwa bantuan ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Sidoarjo, khususnya yang kurang mampu. Ia juga meminta kepada seluruh kepala desa agar proaktif mendata warga yang membutuhkan bantuan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Sidoarjo.

    “Program RTLH ini merupakan bentuk sinergi antara Pemkab Sidoarjo dengan stakeholder untuk tujuan utama yaitu membantu masyarakat Sidoarjo yang kurang mampu. Jadi saya titip kepada kepala desa untuk mendata warganya yang kurang mampu agar segera dilaporkan di kecamatan agar segera mendapatkan tindak lanjut dari Pemkab Sidoarjo,” tegasnya.

    Langkah cepat dan responsif dari Pemkab Sidoarjo ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Semoga langkah ini menjadi awal perbaikan kualitas hidup warga yang kurang mampu dan menjadi inspirasi dalam menjalankan program kesejahteraan sosial. (isa/ian)

  • Aksi Geng Maling Motor di Minimarket Gempol Pasuruan Terekam CCTV, Warga Geram

    Aksi Geng Maling Motor di Minimarket Gempol Pasuruan Terekam CCTV, Warga Geram

    Pasuruan (beritajatim.com) – Aksi pencurian sepeda motor terjadi di halaman sebuah minimarket di Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Peristiwa ini berlangsung dini hari dan terekam jelas oleh kamera pengawas (CCTV).

    Dalam rekaman CCTV, tampak enam orang pelaku datang secara beriringan menggunakan tiga motor. Salah satu dari mereka turun dan langsung menuju salah satu motor matik yang terparkir.

    Pelaku dengan cepat mencongkel rumah kunci motor tanpa kesulitan berarti. Hanya dalam hitungan detik, motor curian itu berhasil dibawa kabur ke arah Porong, Sidoarjo.

    “Dalam rekaman CCTV itu, pelaku memang berjumlah enam orang. Mereka datang kompak dan tampaknya sudah profesional,” ujar Anton, warga setempat, Sabtu (31/5/2025).

    Korban pencurian diketahui merupakan karyawan minimarket tersebut yang saat itu sedang bertugas. Ia pun harus pulang diantar temannya karena kehilangan satu-satunya kendaraan yang dimiliki.

    “Kasihan korbannya, motornya satu-satunya untuk kerja. Mereka datang cepat dan langsung kabur bawa motor. Nopol salah satu motor pelaku juga terekam jelas,” tambah Anton.

    Aksi kejahatan ini kemudian menjadi perbincangan hangat warga dan viral di media sosial, terutama Facebook. Warga menyebarkan rekaman CCTV sebagai bentuk peringatan dan upaya membantu identifikasi pelaku.

    Rencananya, pihak korban akan segera melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Rekaman CCTV akan dijadikan barang bukti utama untuk mempercepat proses penyelidikan.

    Warga Gempol berharap aparat kepolisian segera turun tangan dan mengusut tuntas kasus ini. “Kami minta polisi segera tangkap para pelaku, karena kejadian seperti ini sudah meresahkan,” tutup Anton. (ada/ian)

  • Bhabinkamtibmas Gedangan Sidoarjo Dampingi Warga Bangah Kembangkan Hidroponik

    Bhabinkamtibmas Gedangan Sidoarjo Dampingi Warga Bangah Kembangkan Hidroponik

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Demi mendukung ketahanan pangan nasional hingga ke tingkat desa, jajaran Polresta Sidoarjo turut ambil bagian dalam mendampingi warga mengembangkan pertanian modern. Pada Sabtu (31/5/2025), Bhabinkamtibmas Desa Bangah, Polsek Gedangan, Brigpol Rio F, bersama warga penggerak ketahanan pangan Asta Cita, melakukan pengecekan terhadap tanaman sayur hidroponik yang dikelola warga setempat.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari program Polisi Cinta Petani yang sejalan dengan arahan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing. Program tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan lokal.

    Tanaman hidroponik yang dikembangkan warga menunjukkan pertumbuhan signifikan berkat perawatan intensif dan kolaborasi yang erat antara petani dan aparat. Inisiatif ini juga sejalan dengan program binaan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya swasembada pangan yang berkelanjutan.

    “Program seperti ini sangat positif karena mampu memberdayakan warga sekaligus menjaga ketahanan pangan, terutama saat musim panen nanti,” ujar Brigpol Rio.

    Dengan pendekatan teknologi pertanian modern, masyarakat diharapkan tidak hanya mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga mampu menciptakan sumber penghasilan baru dari sektor pertanian ramah lingkungan. [isa/beq]

  • 19 Tahun Lumpur Lapindo, GPKLL Desak Pemerintah Adil Soal Ganti Rugi

    19 Tahun Lumpur Lapindo, GPKLL Desak Pemerintah Adil Soal Ganti Rugi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Memasuki 19 tahun tragedi semburan lumpur panas di Sidoarjo, Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) kembali mendesak pemerintah untuk berlaku adil dalam menyelesaikan persoalan ganti rugi. Melalui ritual kenduren yang digelar pada Sabtu (31/5/2025), suara keprihatinan dan kritik terhadap negara kembali disuarakan.

    Kuasa hukum GPKLL, Mursyid Mudiantoro, menilai pemerintah belum sepenuhnya hadir menuntaskan persoalan hukum dan keadilan bagi para pelaku usaha yang lahannya terdampak langsung semburan lumpur.

    “Peristiwa lumpur yang sudah berusia 19 tahun itu secara nyata belum menyelesaikan pokok masalahnya yaitu terkait ganti rugi atas tanah milik para pelaku usaha,” tegas Mursyid.

    Ia memaparkan bahwa korban lumpur Lapindo terbagi ke dalam dua kategori, yakni yang berada dalam Peta Area Terdampak (PAT) dan di luar PAT. Selain itu, korban juga terdiri atas dua unsur, yaitu rumah tangga dan pelaku usaha.

    Menurutnya, ganti rugi bagi korban di luar PAT, baik dari unsur rumah tangga maupun pelaku usaha, telah diselesaikan melalui APBN. Namun, nasib berbeda dialami korban dari unsur pelaku usaha di dalam PAT yang justru belum menerima kompensasi hingga saat ini.

    “Jumlah pelaku usaha ini sebanyak 31 PT/CV dengan total luas tanah yang belum diganti lebih kurang 85 hektare. Tanggul-tanggul yang berdiri hari ini sebagian besar berdiri di atas lahan mereka yang belum dibayar,” jelas Mursyid.

    Ia mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 83/PUU-XI/2013 yang memerintahkan negara untuk menjamin keadilan bagi seluruh korban di dalam PAT, baik rumah tangga maupun pelaku usaha. Namun eksekusinya dinilai belum menyeluruh.

    “Negara hanya memberikan kepastian ganti rugi terhadap korban dari unsur rumah tangga sebesar Rp781 miliar lewat APBN 2015, sedangkan korban dari unsur pelaku usaha dibiarkan merana sampai saat ini,” ungkapnya.

    Atas nama 31 pengusaha terdampak, GPKLL mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan dan mengevaluasi ulang kebijakan negara dalam penanganan kasus Lapindo.

    “Kami meminta dan memohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi policy negara atas penyelesaian lumpur Lapindo. Ini sudah 19 tahun tapi tetap belum tuntas,” tandas Mursyid.

    Dengan luas lahan yang belum diganti mencapai 85 hektare dan potensi kerugian yang ditaksir mencapai Rp800 miliar, GPKLL menilai negara belum sepenuhnya menjalankan amanat konstitusi dalam menjamin keadilan tanpa diskriminasi.

    “Karena ini soal keadilan. Kami berharap tidak ada lagi diskriminasi antara korban rumah tangga dan pelaku usaha,” pungkasnya. [asg/beq]

  • 23 Orang Laporkan Perusahaan Tandon Air di Sidoarjo Dugaan Penggelapan Ijazah Surabaya 31 Mei 2025

    23 Orang Laporkan Perusahaan Tandon Air di Sidoarjo Dugaan Penggelapan Ijazah Surabaya 31 Mei 2025

    23 Orang Laporkan Perusahaan Tandon Air di Sidoarjo Dugaan Penggelapan Ijazah
    Tim Redaksi
    SIDOARJO, KOMPAS.com
    – Sebanyak 23 karyawan dan mantan karyawan PT Tedmonnindo Pratama Semesta melaporkan perusahaan tersebut ke
    Polresta Sidoarjo
    terkait dugaan
    penggelapan ijazah
    .
    Laporan resmi tercatat dengan Nomor: LPM/663/V/2025/SPKT/
    POLRESTA SIDOARJO
    /POLDA JAWA TIMUR, yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2025, dengan Komisaris Utama PT Tedmonnindo Pratama Semesta, Reymond Ferry, sebagai terlapor.
    Reymond Ferry disangkakan melanggar Pasal 372 KUHP tentang dugaan tindak pidana penggelapan.
    Kuasa Hukum para pelapor, Sigit Imam Basuki, menyatakan, “Kami melaporkan terkait dengan penahanan ijazah, kemudian gaji yang belum diberikan, kemudian kemarin juga ada intimidasi ya,” Jumat (30/5/2025).
    PT Tedmonnindo Pratama Semesta, yang bergerak di bidang produksi dan penjualan tandon air, diduga melakukan penggelapan ijazah karyawan di salah satu kantornya yang terletak di Desa Gelam, Kecamatan Candi, Sidoarjo.
    Selain penggelapan ijazah, perusahaan ini juga dituduh menunggak pembayaran gaji karyawan dan melakukan intimidasi berupa pemerasan.
    “Dikasih intimidasi terhadap karyawan dan terkait dengan gaji yang belum dibayar. Kemudian (pihak perusahaan) meminta penggantian barang yang hilang dengan pemotongan gaji sebesar Rp250.000 per orang per bulan kali 24,” ujar Sigit.
    Pemotongan gaji ini tertera dalam dokumen resmi, dan jika karyawan tidak setuju, gaji mereka akan dipotong hingga tidak dapat dicairkan.
    “Informasinya ada karyawan yang dipotong gajinya, mereka yang mungkin takut kehilangan pekerjaan. Kemudian ada juga yang tidak mau, kemudian yang tidak mau dipotong mereka mengadu ke kami dan melaporkan, saya laporkan ke SPKT ini,” tambahnya.
    Lebih lanjut, perusahaan diduga meminta tebusan sebesar Rp 6,5 juta untuk mengembalikan ijazah yang ditahan.
    “Ya, kalau saya menilai indikasi pemerasan, kalau saya dengar ada termasuk kemarin terkait dengan ijazah yang ditahan. Mereka minta untuk nebus sejumlah Rp 6.500.000 selain yang potongan itu tadi,” ungkap Sigit.
    Sigit juga menjelaskan bahwa sejumlah karyawan dipecat dengan alasan pertanggungjawaban kehilangan barang, dan sebagian dari mereka ikut melapor ke Polresta Sidoarjo.
    “23 orang ini sekarang ada yang bekerja, kemudian ada juga yang sudah resign,” ujarnya.
    Dia berharap pihak kepolisian dapat menyelidiki kasus ini dengan serius.
    “Saya berharap Polresta Sidoarjo menangani laporan kami dengan serius, jangan sampai bahasanya masuk angin,” pungkasnya.
    Hingga berita ini diturunkan, Kompas.com telah mencoba menghubungi pihak PT Tedmonnindo Pratama Semesta untuk mendapatkan tanggapan, namun belum memperoleh respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ular Raksasa 3,5 Meter Gegerkan SMA Islam Brawijaya Mojokerto

    Ular Raksasa 3,5 Meter Gegerkan SMA Islam Brawijaya Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Seekor ular Sanca Kembang berhasil dievakuasi oleh Tim UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Mojokerto, Jumat (30/5/2025). Ular dengan bobot 35 kilogram tersebut berhasil dievakuasi dari atap gedung SMA Islam Brawijaya.

    Petugas Damkar mendapatkan informasi terkait keberadaan ular sepanjang 3,5 meter tersebut langsung mendatangi sekolah di Jalan Surodinawan, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon. Petugas cukup kesulitan mengevakuasi ular dengan nama lain Sanca Batik tersebut.

    Proses evakuasi berlangsung cukup menantang karena posisi ular berada di bagian genteng sekolah. Petugas harus naik ke atas genteng untuk mengevakuasi ular tersebut. Meski tidak ada korban jiwa atau kerusakan materi, kehadiran ular tersebut membuat panik para siswa dan guru.

    “Evakuasi berjalan lancar. Ular berhasil diamankan tanpa kendala. Kami harus menjatuhkan ular terlebih dahulu dari atap, baru bisa mengamankannya di bawah,” ungkap Kepala UPTD Damkar Kota Mojokerto, Joko Suwarno.

    Setelah berhasil diamankan, ular tersebut ditawarkan kepada warga yang mungkin berminat untuk memeliharanya. Namun jika tidak ada yang berminal untuk memelihara maka rencananya ular tersebut akan dibawa ke penangkaran khusus di Sidoarjo. [tin/kun]

  • Jalin Kerjasama dengan Provinsi dan Kementerian, 2 Ribu Hektar Tambak di Kalanganyar Akan Dimanfaatkan

    Jalin Kerjasama dengan Provinsi dan Kementerian, 2 Ribu Hektar Tambak di Kalanganyar Akan Dimanfaatkan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi berupaya mengembalikan 2 ribu hektar tambak Desa Kalanganyar yang telah tenggelam. Bupati bersama Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo serta Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono meninjau lokasi, Jumat (30/5/2025).

    Para rombongan menuju lokasi dengan menggunakan tiga perahu. Hampir satu jam perjalanan dari sungai Kalitikung hingga muara Curah Ombo untuk melihat lebih langsung kondisi ribuan hektar tambak yang telah hilang tersebut.

    “Kita telah mitigasi, mudah-mudahan kita bisa mengembalikan tambak ini lagi, tidak menjadi laut seperti ini,”ucap Bupati Sidoarjo H. Subandi usai meninjau lokasi.

    Bupati khawatir jika kondisi tersebut terus dibiarkan. Potensi tergerusnya tanggul-tanggul tambak lainnya akibat gelombang laut akan terjadi. Tanggul-tanggul tambak lainnya akan terkikis sedikit demi sedikit jika kondisi tersebut tidak segera tertangani. Untuk itu ia minta bantuan Gubernur Jawa Timur untuk ikut menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Kita mengharapkan bantuan bersama Gubernur, bupati Sidoarjo bersama-sama menyelesaikan persoalan tambak yang sudah sepuluh tahun belum selesai,” terangnya.

    H. Subandi menjelaskan Pemkab Sidoarjo akan menyiapkan alat berat excavator PC 250 amphibi untuk membuat kembali tanggul-tanggul tambak. Satu alat berat tersebut akan disiapkannya lewat Perubahan Anggaran keuangan/PAK Sidoarjo besok. Ia berharap Provinsi Jawa Timur juga membantu menyediakan alat berat seperti ini. Ia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk mengatasi permasalahan tersebut.

    “Mudah-mudahan nanti dari provinsi juga membantu kita bahu-membahu menyelesaikan tambak yang seperti ini, kita juga akan berkoordinasi dengan kementerian,” harapnya.

    Seperti diketahui, 10 tahun lalu tanggul-tanggul tambak Kalanganyar itu jebol karena banjir rob. Kondisi alam itu tidak bisa dicegah. Para petani tambak Desa Kalanganyar hanya bisa pasrah melihat tambaknya telah tenggelam. (isa/kun)

  • Liburan di Kraton Waterpark Sidoarjo Dijaga Ketat, Polisi Siaga Penuh Demi Rasa Aman Pengunjung

    Liburan di Kraton Waterpark Sidoarjo Dijaga Ketat, Polisi Siaga Penuh Demi Rasa Aman Pengunjung

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Mengantisipasi lonjakan pengunjung selama masa libur panjang, Polsek Krian Polresta Sidoarjo melaksanakan pengamanan dan monitoring di sejumlah lokasi wisata di wilayah Kecamatan Krian Kamis (29/5/2025).

    Salah satu lokasi yang menjadi perhatian utama adalah Kraton Waterpark, kolam renang keluarga yang terletak di Perum Kraton Residence, Jalan Raya Bypass Krian. Pengamanan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Krian Kompol IGP Atma Giri itu berlangsung aman dan kondusif.

    Ikit mendampingi kapolsek, Padal Iptu Indra selaku Kanit Lantas, serta tim Patroli Polsek Krian. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat yang menikmati liburan bersama keluarga merasa aman dan nyaman.

    Untuk itu, kehadiran kami di lapangan adalah bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan yang maksimal,” ujar Kompol IGP Atma Giri.

    Wisata Kraton Waterpark Krian.

    Tercatat sekitar 200 pengunjung memadati Kraton Waterpark pada hari itu. Pengelola tempat wisata, Sdr. Reza, menyebut bahwa seluruh wahana permainan telah diperbaiki dan dalam kondisi layak guna mendukung kenyamanan para pengunjung.

    Kompol IGP Atma Giri menambahkan bahwa kondisi fasilitas yang memadai juga merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah potensi gangguan keamanan.

    “Dengan sarana yang baik, potensi insiden dapat diminimalkan, dan pengunjung pun bisa menikmati liburan dengan tenang,” jelasnya.

    Salah satu pengunjung, Anita (45), warga Sidoarjo, mengaku senang dengan kehadiran polisi di lokasi wisata. “Anak-anak jadi lebih nyaman bermain karena ada rasa aman. Saya pribadi merasa lebih tenang melihat ada pengamanan seperti ini,” terangnya.

    Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Polsek Krian menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan rasa aman, sebagai bagian dari wujud nyata pelayanan Polri yang Presisi. (isa/ian)

  • Tangkal Penyelundupan dan Izin Tinggal Ilegal, Imigrasi Surabaya Gandeng Kecamatan Ngoro Bentuk TIMPORA

    Tangkal Penyelundupan dan Izin Tinggal Ilegal, Imigrasi Surabaya Gandeng Kecamatan Ngoro Bentuk TIMPORA

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Surabaya menggandeng Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto bersinergi pengawasan orang asing di tingkat kecamatan. Salah satunya melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

    “TIMPORA ini merupakan hasil diskusi bersama pak Camat dan lintas sektor, untuk menjawab isu strategis. Seperti penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia yang melibatkan perangkat kecamatan, desa, TNI, Polri, serta unsur kewilayahan lainnya,” ungkap Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Dodi Gunawan Ciptadi, Kamis (29/5/2025).

    Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya edukasi dan pencegahan terhadap praktik penipuan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Imigrasi berkomitmen membangun desa binaan sebagai basis penyadaran masyarakat mengenai prosedur legal bekerja ke luar negeri.

    “Selama ini, banyak CPMI menjadi korban iming-iming kerja di luar negeri tanpa tahu detail gaji, jenis pekerjaan, hingga legalitas dokumen. Kami ingin memberikan edukasi langsung melalui forum desa, agar masyarakat tidak menjadi korban,” tambahnya.

    Dodi juga mengungkapkan bahwa sistem pelaporan orang asing berbasis digital tengah dikembangkan. Pihaknya sedang siapkan Sistem Pelaporan Orang Asing (APOA), dimana pemilik tempat tinggal, perangkat desa, hingga kecamatan bisa melaporkan keberadaan WNA. Hal tersebut sesuai amanah Pasal 72 Undang-undang Keimigrasian.

    “Dalam periode Januari hingga Mei 2025, Kantor Imigrasi Surabaya telah menangani 64 kasus pelanggaran keimigrasian, termasuk penyelundupan manusia yang telah memasuki tahap P21 di Kejaksaan Negeri Surabaya. Pelanggaran terbanyak berupa penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA yang beraktivitas tidak sesuai izin, termasuk oknum yang mengaku sebagai investor,” jelasnya.

    Sekedar diketahui wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya mencakup beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang berada dalam pengawasan administratif dan operasional keimigrasian. Yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.

    Keempat wilayah ini menjadi cakupan utama bagi pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, baik dalam hal pelayanan keimigrasian (paspor, izin tinggal WNA, visa, dsb.) maupun pengawasan terhadap orang asing, termasuk operasi TIMPORA dan penegakan hukum keimigrasian seperti deportasi dan tindakan administratif.

    Di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto terdapat kawasan industri yakni Ngoro Industrial Park (NIP) yang terletak di kaki Gunung Penanggungan. Kawasan ini dikembangkan dengan total area 480 hektar yang pembangunan tahap pertama dimulai pada Januari 1991 dan tahap kedua dimulai pada Agustus 2010. [tin/ian]