kab/kota: Sidoarjo

  • Raih GM-DTGI Award 2025, Sidoarjo Masuk Top 10 Kabupaten dengan Transformasi Digital Terbaik

    Raih GM-DTGI Award 2025, Sidoarjo Masuk Top 10 Kabupaten dengan Transformasi Digital Terbaik

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berhasil meraih penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Award 2025 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Sidoarjo masuk dalam jajaran 10 besar kabupaten dengan nilai tertinggi se-Indonesia dan menempati peringkat kelima.

    Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Dinas Kominfo Sidoarjo, Eri Sudewo, mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Nezar Patria, dalam Seminar Nasional GM-DTGI Tahun 2025 yang digelar di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo UGM, Kamis (18/9/2025).

    GM-DTGI merupakan indeks inovatif yang dirancang Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM melalui Pusat Kajian Sistem Informasi (PKSI) untuk menilai kinerja transformasi digital pemerintah daerah. Instrumen ini mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inovasi digital di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Sekdin Kominfo Sidoarjo, Eri Sudewo, menegaskan penghargaan tersebut adalah hasil kerja kolektif dalam mewujudkan digitalisasi pelayanan publik. Sejak 2019, Pemkab Sidoarjo telah menerapkan SPBE dan kini menyediakan 120 aplikasi layanan publik.

    “Digitalisasi layanan publik ini akan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.

    Menurutnya, penghargaan GM-DTGI menjadi bentuk pengakuan atas transformasi digital yang dilakukan Pemkab Sidoarjo. Ia menambahkan, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan pelayanan publik digital, termasuk memperkuat infrastruktur teknologi.

    “Digital governance menjadi komitmen Pemkab Sidoarjo untuk bertransformasi menjadi kota modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang cepat, tepat, dan transparan,” tegas Eri.

    Ketua Peneliti GM-DTGI, Prof. Syaiful Ali, menjelaskan bahwa tahun ini penilaian dilakukan terhadap 508 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Indeks GM-DTGI dibangun atas tujuh pilar utama yang mengacu pada praktik terbaik global dalam tata kelola transformasi digital, mencakup aspek teknologi, manusia, proses, data, organisasi, hingga keamanan.

    “Penilaian ini tidak hanya menempatkan daerah terbaik dalam peringkat, melainkan juga sebagai refleksi pembelajaran bersama seluruh pemerintah daerah,” terangnya.

    Ia berharap GM-DTGI menjadi acuan kredibel dan dinamis dalam menghadapi perkembangan digital yang cepat, serta memacu semangat daerah untuk terus meningkatkan tata kelola digital demi pelayanan publik yang lebih baik.

    “Forum ini juga kami harapkan menjadi ajang bagi kabupaten/kota untuk saling belajar, berbagi informasi, dan pengalaman terbaik dalam tata kelola transformasi digital di daerah masing-masing,” ujarnya. [isa/beq]

  • Pemkab Sidoarjo Siapkan Super Apps untuk Satukan 120 Layanan Publik

    Pemkab Sidoarjo Siapkan Super Apps untuk Satukan 120 Layanan Publik

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tengah menyiapkan digitalisasi layanan publik melalui aplikasi terpadu Super Apps Sidoarjo. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik hanya melalui ponsel.

    Sebagai langkah awal, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo melakukan studi tiru ke Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mempelajari pengembangan aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Aplikasi JSS yang dibangun sejak 2018 itu menjadi salah satu model terbaik nasional dan bahkan pernah mengikuti kompetisi pelayanan publik internasional.

    Rombongan Dinas Kominfo Sidoarjo dipimpin oleh Pranata Komputer Ahli Muda, Moh. Wahyudi Nafi’i, bersama sejumlah programmer. Mereka diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Suciati Sah.

    Wahyudi menyampaikan, saat ini Pemkab Sidoarjo memiliki sekitar 120 aplikasi layanan publik yang masih berjalan terpisah. Melalui Super Apps, seluruh aplikasi tersebut akan disatukan dalam satu sistem terpadu, serupa dengan JSS.

    “Kami mendapat tuntutan agar menyatukan seluruh aplikasi pelayanan masyarakat menjadi satu. Untuk itu, kami ingin mengetahui roadmap aplikasi JSS sebagai gambaran umum dalam merancang Super Apps Sidoarjo dalam tiga tahun ke depan,” ucap Wahyudi.

    Suciati menjelaskan, JSS merupakan layanan digital terintegrasi berbasis web dan mobile, yang bisa diakses melalui situs jss.jogjakota.go.id atau diunduh di perangkat Android dan iOS. Sistem ini menggunakan konsep Single ID, Single Window, dan Single Sign On.

    “Semua data dan sistemnya sudah terintegrasi. Jadi melalui aplikasi JSS pengguna bisa mengakses 248 layanan hanya dengan satu kali login,” terangnya.

    Hingga Agustus 2025, JSS telah digunakan lebih dari 255 ribu pengguna terverifikasi dan kini sudah memasuki versi terbaru 7.0. Aplikasi ini tidak hanya digunakan masyarakat untuk pelayanan publik, tetapi juga untuk kebutuhan internal pegawai Pemkot Yogyakarta.

    “Dalam perjalanannya, JSS terus melakukan evaluasi dan pembaruan layanan sesuai kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi,” jelas Suciati.

    Dengan studi tiru ini, Pemkab Sidoarjo menargetkan Super Apps Sidoarjo bisa menjadi solusi layanan publik digital yang praktis, modern, dan terintegrasi seperti JSS. [isa/beq]

  • TNI-Polri Sidoarjo Kompak Renovasi Rumah Warga di Krian

    TNI-Polri Sidoarjo Kompak Renovasi Rumah Warga di Krian

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri Sidoarjo turun bareng kerja bakti merenovasi rumah warga di Desa Sedenganmijen, Kecamatan Krian, Kamis (18/9/2025).

    Personel dari Koramil dan Polsek Krian merenovasi rumah milik Proyogo, warga setempat yang kondisinya kurang layak huni. Dari Polsek Krian Polresta Sidoarjo, lima personel turut serta dalam kegiatan tersebut, yakni Aiptu Akh. Masroni, Aiptu Domingos D.C, Aiptu Fajar Nugroho, Aipda Abd. Gopoer, dan Bripka Agung Winarno.

    Kelima personel bersama anggota Koramil Krian bergotong royong membantu proses renovasi rumah sebagai wujud nyata kepedulian aparat terhadap masyarakat.

    “Sinergitas antara TNI-Polri dalam karya bakti ini bukan hanya sebatas kegiatan simbolis, tetapi juga bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Melalui kebersamaan, diharapkan semakin mempererat hubungan kedua institusi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi warga yang membutuhkan,” ucap Kapolsek Krian, Kompol IGP Atma Giri.

    Kompol IGP Atma Giri juga menjelaskan bahwa kegiatan ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. “TNI-Polri akan terus hadir bersama masyarakat, bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut serta dalam aksi nyata yang bermanfaat,” papar mantan Kasi Propam Polresta Sidoarjo tersebut. [isa/beq]

  • Tim Kompolnas Kunjungi Polresta Sidoarjo untuk Pemantauan Kinerja Polri

    Tim Kompolnas Kunjungi Polresta Sidoarjo untuk Pemantauan Kinerja Polri

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan kunjungan kerja ke wilayah Polda Jawa Timur, salah satunya ke Polresta Sidoarjo pada Rabu, 17 September 2025.

    Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap kinerja Polri di wilayah tersebut. Selain itu, kunjungan ini juga merupakan bagian dari proses pengumpulan dan penyusunan database terkait rekam jejak Pamen dan Pati Polri.

    Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol. (Purn.) Arief Wicakono, menjelaskan bahwa tujuan utama dari pengumpulan database ini adalah untuk memetakan kepemimpinan Polri ke depan. Database yang akan disusun mencakup hasil assessment, catatan personel, penilaian kinerja, hingga rekam jejak media.

    Menurutnya, database ini sangat penting untuk memantau dan mengawasi calon pimpinan Polri yang akan memimpin institusi kepolisian di masa depan. “Tujuannya untuk memantau, mengawasi, dan mendata calon pimpinan Polri masa depan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kapolresta Sidoarjo, Kombes. Pol. Christian Tobing, turut menyampaikan harapannya terhadap kegiatan monitoring ini. Menurutnya, kegiatan tersebut akan memperkuat fungsi pengawasan eksternal terhadap Polri, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

    “Selain itu juga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” tutur Kombes. Pol. Christian Tobing.

    Kunjungan ini juga terkait dengan klarifikasi atas saran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri, serta evaluasi terhadap kasus menonjol, termasuk kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025 lalu. Proses pemantauan ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kepolisian dalam menjalankan tugasnya. [isa/suf]

  • Bupati Sidoarjo Lantik 61 Pejabat di Pendopo, Wabup Tidak Hadir

    Bupati Sidoarjo Lantik 61 Pejabat di Pendopo, Wabup Tidak Hadir

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H Subandi secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji 61 pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (17/9/2025).

    Sebanyak 61 pejabat yang dilantik terdiri dari 14 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 49 pejabat administrator. Mereka kini mengemban amanah baru untuk mengisi berbagai posisi strategis di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

    Bupati H Subandi mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia mengingatkan bahwa jabatan yang diemban merupakan sebuah kepercayaan besar yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

    “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya mengucapkan selamat kepada semua yang dilantik atau hari ini menerima amanah baru. Jabatan yang diemban bukan hanya sekadar kepercayaan dari pemerintah, tetapi juga merupakan amanah dari masyarakat, bahkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala,” ucap H. Subandi.

    H.Subandi menegaskan mutasi, rotasi, maupun promosi adalah hal yang wajar dan mutlak dalam rangka pengembangan karier pegawai, sebagai bagian dari manajemen talenta. Tujuannya jelas, yakni menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, hal ini selaras dengan sistem dan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

    “Ditegaskan dalam UU Nomor 20 tahun 2023 bahwa penempatan jabatan harus dilakukan secara adil, objektif, profesional, dengan dasar kompetensi, integritas, dan kinerja, tanpa membedakan latar belakang apa pun,” papar H. Subandi.

    Pada kesempatan tersebut, H. Subandi menitipkan tiga pesan penting kepada para pejabat yang baru dilantik. Yakni pertama jaga integritas. Jadilah pejabat yang jujur, bersih, dan anti korupsi. Integritas adalah pondasi utama seorang abdi negara.

    Kedua bekerja dengan hati. Layani masyarakat dengan tulus, ramah, dan profesional. Tempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

    “Dan ketiga, bangun kerja sama solid. Yakni rangkullah seluruh jajaran, perkuat sinergi antar-OPD, serta ciptakan kerja kolektif yang searah dengan visi dan misi pembangunan daerah,” imbuhnya.

    Masih kata H. Subandi, dengan pelantikan ini, Pemkab Sidoarjo berharap dapat mengakselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Sebanyak delapan pejabat eselon II yang dilantik itu, diantaranya M Ainur Rahman menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dr Atok Irawan didefinitifkan menjadi Direktur Utama (Dirut) RSUD RT Notopuro, Budi Basuki menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Misbakhul Munir menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat.

    Ridho Prasetyo menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu (DPMPTSP), Rudi Setyawan yang sebelumnya menjabat Kepala DPMPTSP menjabat Kepala Perpustakaan dan Kearsipan, Benni Airlangga menjabat Asisten I Administrasi dan Umum serta Noer Rahmawati (Ima) menjabat sebagai Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo.

    Sedangkan empat pejabat yang ditetapkan sesuai jabatan awalnya yakni Andjar Surjadianto menjabat sebagai Inspektur, Redik Kusuma menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil), Eni Rustiyaningsih menjabat Sebagai Kepala Dinas Pangan dan Pertanian serta Edi Kurniadi menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

    Sisanya ada sebanyak 49 pejabat administrator yang dimutasi mulai Kepala Bagian (Kabag), Camat, Kepala Bidang (Kabid), Sekertaris Kecamatan (Sekcam) hingga Kasubag di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

    Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana.

    Wabup Sidoarjo Tak Hadir

    Dalam pelantikan 61 pejabat ini tidak dihadiri oleh Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana. Ditemui di rumah dinasnya, Hj. Mimik Idayana menyatakan dirinya tidak memenuhi undangan pelantikan mutasi pejabat karena menilai bahwa pelantikan pejabat yang digelar bupati cacat prosedural dan mekanisme.

    Pasalnya, sebagai pengarah dua tim penilai kinerja pegawai negeri sipil, pihaknya tidak pernah diberikan laporan apapun soal penilaian pejabat yang dimutasi ini. “Sudah saya kirimkan surat permintaan progres kinerja TPK (Tim Penilai Kinerja) tanggal 16 September 2025, tapi hingga proses pelantikan itu digelar, tidak ada sama sekali laporan kinerja dari TPK ke saya, saya kecewa dengan TPK,” katanya.

    Tidak adanya laporan progres dari TPK ke Wabup ini, soal nama-nama pejabat yang digeser baik eselon III maupun II, dan masukannya diabaikan.“Saya tidak tahu sama sekali siapa pejabat yang dimutasi hari ini. Saya tahu malah dari rekan rekan media,” tandasnya.

    Wabup Mimik Idayana menyampaikan sikapnya secara tegas dan keras pelantikan itu dinyatakan cacat prosedur, tidak sah karena tidak mengikuti kaidah/mekanisme yang diatur PP. Dirinya sebagai pengarah 2 TPK mengikuti rapat-rapat TPK pegawai sebelum ada pelantikan. Tim ini tugasnya untuk mengkaji kelayakan PNS yang akan menduduki jabatan.

    Lanjut Hj. Mimik, tragisnya ketika semua bahan itu ketika disajikan bupati, dibongkar sesuai keinginan Bupati. Masukan wabup dalam rapat TPK tidak digubris. “Saya hanya dijadikan alat legitimasi bahwa prosesnya sudah benar, tapi faktanya tidak begitu. Kali ini saya sungguh kecewa dan tak mau lagi ada toleransi. Terlebih usulan nama-nama yang saya pilih tidak ada yang diakomodir dalam pelantikan,” keluhnya menutup. (isa/but)

  • Jalan Raya Driyorejo Gresik Kembali Menelan Korban, Akibat Truk Melanggar Jam Operasional

    Jalan Raya Driyorejo Gresik Kembali Menelan Korban, Akibat Truk Melanggar Jam Operasional

    Gresik (beritajatim.com) – Seorang pelajar SMP berinisial LDP (13) meninggal dunia setelah terlindas truk trailer di Jalan Raya Driyorejo, Kabupaten Gresik, Rabu (17/9/2025). Sementara ibunya, SW (42), yang mengendarai motor Honda Vario bernopol W 2842 DV mengalami luka-luka dan kini mendapat perawatan di Rumah Sakit Anwar Medika, Krian, Sidoarjo.

    Kasatlantas Polres Gresik AKP Rizki Julianda Putera Buna menjelaskan, kecelakaan bermula ketika motor yang dikendarai SW dengan membonceng anaknya berusaha mendahului truk trailer bernopol L 9005 UL yang dikemudikan AY (40), warga Jombang. Saat mencoba mendahului, motor menyenggol bagian samping kanan truk hingga oleng dan jatuh.

    “Naas, LDP terlindas ban belakang truk dan meninggal di TKP, sementara ibunya hanya mengalami luka,” kata Rizki.

    Dari hasil penyelidikan awal, diketahui sopir truk melanggar aturan jam operasional kendaraan angkutan barang. Hal ini diduga kuat menjadi salah satu faktor utama penyebab kecelakaan.

    “Anggota kami mengamankan sopir truk untuk pemeriksaan. Kami juga mengirim surat peringatan keras kepada perusahaan pemilik truk. Jika terbukti lalai dan membiarkan armada melanggar aturan berulang kali, rekomendasi pencabutan izin usaha akan diterbitkan,” tegas Rizki.

    Ia menambahkan, pelanggaran jam operasional angkutan barang akan ditindak tegas tanpa toleransi karena membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Polisi juga mengimbau perusahaan transportasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap armada serta para pengemudi agar selalu mematuhi aturan.

    “Kepada masyarakat, saya berpesan agar selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara,” pungkasnya. [dny/beq]

  • Penyelamatan Sungai Brantas: Aksi Nyata dan Penegakan Hukum Jadi Kunci

    Penyelamatan Sungai Brantas: Aksi Nyata dan Penegakan Hukum Jadi Kunci

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Sungai Brantas, yang menjadi urat nadi kehidupan bagi lebih dari 17 juta penduduk Jawa Timur, kini berada dalam kondisi kritis. Selama satu dekade terakhir, sungai sepanjang 320 kilometer ini tercatat mengalami pencemaran yang sangat parah.

    Ancaman krisis air bersih, kekeringan, hingga banjir sudah di depan mata jika tidak segera ada perbaikan.

    Berdasarkan data penelitian dari Universitas Brawijaya (2012-2021), hampir semua parameter kualitas air Brantas-mulai dari BOD, COD, amonia, hingga coliform-masuk dalam kategori tercemar berat.

    Kondisi ini diperburuk oleh dua faktor utama: deforestasi dan alih fungsi lahan di wilayah hulu, serta limbah industri dan sampah domestik yang mencekik bagian hilir.

    ​Menanggapi situasi mendesak ini, Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas digelar di Sidoarjo pada Selasa (16/9/2025). Forum yang dihadiri 57 peserta dari 16 kabupaten dan 6 kota ini menyepakati perlunya kerangka baru dalam pengelolaan Brantas.

    ​”Rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dalam pengelolaan DAS Brantas secara kolaboratif, berbasis landscape sampai dengan seascape,” ujar Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa, Eduward Hutapea.

    ​Pendekatan ini tidak lagi hanya fokus pada hulu ke hilir, tetapi juga mengintegrasikan ekosistem dari pegunungan hingga pesisir dan laut.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menambahkan bahwa penyelamatan Brantas harus dilakukan secara utuh. “Tidak mungkin menyelamatkan hilir jika hulu terus dibiarkan rusak. Pendekatan berbasis landscape adalah jawabannya,” tegasnya.

    ​Sebagai proyek percontohan, Kabupaten Pasuruan akan mengolah kotoran ternak, sampah, dan limbah pertanian menjadi biogas agar tidak langsung mencemari sungai.

    ​Forum ini juga menekankan pentingnya sinergi antarsektor. Guru Besar Universitas Brawijaya, Prof. Eko Ganis Sukoharsono, mengapresiasi inisiasi Pusdal LH dan berharap rekomendasi yang diberikan dapat terimplementasi.

    Senada, Dr. Sonny Kristiyanto dari Universitas Airlangga (Unair) menyoroti peran Brantas di hilir yang krusial sebagai sumber air minum.

    ​Namun, semua solusi tidak akan berjalan tanpa aksi nyata dan penegakan hukum yang tegas. Kepala Bidang Wilayah III Pusdal LH Jawa, Gatut Panggah Prasetyo, menyebutkan empat pilar utama yang harus segera dijalankan: Yakni, penanganan lahan kritis untuk memulihkan daya dukung lingkungan, pengelolaan sampah domestik yang lebih kuat, pembinaan sektor industri agar taat regulasi dan penegakan hukum tegas terhadap setiap pelanggaran lingkungan.

    ​”Dengan empat pilar ini, penyelamatan Brantas bisa lebih terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Gatut.

    ​Forum ini memang berhasil merumuskan strategi besar, namun semua pihak sepakat, tanpa eksekusi nyata, Brantas akan tetap terjebak dalam lingkaran pencemaran. Keberanian politik, konsistensi kebijakan, dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci utamanya. Sungai Brantas bukan sekadar sungai-ia adalah penentu masa depan ekologi dan sosial Jawa Timur. (tok/ian)

  • Bupati Sidoarjo Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Tarik

    Bupati Sidoarjo Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Tarik

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Subandi, bersama jajaran Forkopimda, melakukan inspeksi mendadak (sidak) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tarik pada Selasa (16/9/2025).

    Sidak tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran, kualitas, serta ketepatan sasaran program unggulan pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi para siswa.

    Sidak dimulai dengan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Bumdesma DAPM Wijaya Mandiri Tarik LKD. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Subandi memantau langsung seluruh fasilitas dan proses persiapan makanan, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan baku, hingga standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan.

    Dalam wawancara, Bupati Subandi menyampaikan kepuasannya atas kondisi SPPG tersebut. Ia menilai semua aspek telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, memastikan makanan yang disajikan bagi siswa higienis dan bernutrisi.

    “Kami tadi melihat dapur MBG dari tempat penyimpanan bahan baku makanan hingga tempat proses penyajian makanan, alhamdulillah telah sesuai dengan standar pemerintah,” ujar Bupati Subandi.

    Rombongan kemudian melanjutkan sidak ke SMPN 1 Tarik untuk memantau proses distribusi makanan dan memastikan para siswa menerima makanan yang sesuai. Di sana, Bupati Subandi berdialog dengan beberapa siswa dan guru untuk mendengar respons mereka terkait menu yang disajikan.

    “Menu yang disajikan kepada murid-murid telah baik dan ini perlu dipertahankan untuk standar gizi 4 sehat 5 sempurna,” tutur Bupati Subandi.

    Selain aspek kesehatan, Bupati Subandi juga menekankan pentingnya dampak ekonomi dari program MBG. Ia mendorong agar penyediaan tenaga kerja di dapur dan pasokan bahan makanan sebisa mungkin melibatkan masyarakat dan potensi lokal. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menciptakan efek positif dari setiap program pemerintah.

    “Sesuai dengan arahan Presiden, tenaga dapur dan pasokan bahan makanan diusahakan dari wilayah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di wilayah setempat,” jelas Bupati Subandi.

    Dengan memberdayakan masyarakat setempat, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan generasi muda, tetapi juga berpotensi menjadi motor penggerak perekonomian lokal, mendukung kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan. [isa/suf]

  • Sidoarjo Gelar Operasi Pasar Beras SPHP Mulai Rabu, 5 Kg Hanya Rp55 Ribu

    Sidoarjo Gelar Operasi Pasar Beras SPHP Mulai Rabu, 5 Kg Hanya Rp55 Ribu

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Mulai Rabu (17/9/2025), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan menggelar operasi pasar beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan target penyaluran 6.750 ton kepada masyarakat. Setiap desa/kelurahan akan digelontor penjualan 3 ton beras SPHP, dengan harga kemasan 5 kg hanya Rp55 ribu, lebih murah dari harga pasaran yang mencapai Rp60 ribu.

    Penjualan beras SPHP dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo. Tim akan berkeliling ke 24 desa/kelurahan setiap harinya dengan membawa 600 sak beras kemasan 5 kg. Penjualan digelar di balai desa/kelurahan masing-masing sesuai jadwal yang telah disampaikan kepada pemerintah desa.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi meminta dukungan penuh dari pihak kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan untuk mensukseskan operasi pasar ini. Dikatakan bupati, kegiatan ini sejalan dengan program SPHP pemerintah pusat yang digagas oleh Presiden Prabowo.

    “Tolong perhatiannya karena ini program dari pusat dari presiden pak Prabowo, mari bersama-sama berperan mensukseskannya, kalau pendistribusian beras ini selesai, saya yakin masyarakat Sidoarjo tidak akan kekurangan beras,” pesan Bupati Subandi kepada seluruh camat dan kepala desa/kelurahan melalui rapat zoom di CoC Sidoarjo, Selasa (16/9/2025).

    Hingga saat ini, realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 1.592 ton, sementara masih ada 5.158 ton yang siap didistribusikan. Pemkab Sidoarjo juga telah menggandeng Polresta dan Kodim 0816 Sidoarjo untuk mendukung pendistribusian agar tepat sasaran.

    “Biar beras ini segera terjual habis, saya mohon kepala desa bersama perangkat desanya juga sama dengan ASN pemerintah daerah untuk ikut membeli beras SPHP dan ikut berpartisipasi menjualnya kepada masyarakat,” pintanya.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo, Widiyantoro Basuki, menambahkan operasi pasar atau gerakan pangan murah ini digelar mulai Rabu 17 September 2025, setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Penjualan dijadwalkan sampai 22 September 2025, termasuk Sabtu dan Minggu (20–21 September 2025).

    Wiwid berharap pemerintah desa dapat mensosialisasikan jadwal penjualan beras SPHP di wilayah masing-masing dan menyiapkan tempat penataan serta lokasi penjualan di balai desa.

    “Target kami beras harus habis setiap hari,” paparnya usai mendampingi bupati zoom meeting terkait operasi pasar beras SPHP. [isa/beq]

  • Terungkap Motif Pasangan Sejenis Ibu yang Siksa Bocah di Jaksel

    Terungkap Motif Pasangan Sejenis Ibu yang Siksa Bocah di Jaksel

    Jakarta

    SNK (42), Ibu Kandung dari bocah berinisial MK dan EF alias YA (40) atau yang kerap dipanggil korban dengan sebutan ‘Ayah Juna’ ditangkap kasus penganiayaan anak. Motif awal ‘Ayah Juna’ menyiksa MK terungkap.

    YA atau ‘Ayah Juna’ merupakan pasangan sejenis dari ibu korban yang melakukan penyiksaan terhadap bocah sembilan tahun (sebelumnya ditulis 7 tahun). Korban dibawa dari Jawa Timur ke Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sengaja untuk dibuang.

    Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah menyampaikan keterangan awal ‘Ayah Juna’ menganiaya MK karena beban. Namun demikian, Polisi masih melakukan pendalaman.

    “Motif yang mereka sampaikan masih terus didalami oleh penyidik. Dari keterangan awal, pelaku menyebut faktor beban dan perilaku anak yang dianggap nakal,” kata Nurul, kepada wartawan, Senin (15/9/2025).

    Nurul menyebutkan saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan oleh psikologi forensik untuk menggali alasan penganiayaan dan penelantaran dilakukan. Dia menegaskan tidak ada yang bisa membenarkan kekerasan terhadap anak.

    “Kami tegaskan, apa pun alasannya, tidak ada satu pun yang bisa membenarkan kekerasan terhadap anak,” tegas Nurul.

    ‘Ayah Juna’ diduga sering memukul, menendang, membanting, menyiram bensin, dan membakar wajah korban MK di kebun tebu. Tak hanya itu, korban juga dipukul dengan kayu hingga tulangnya patah, membacok dengan golok, hingga menyiram tubuh korban dengan air panas.

    Ibu korban, SNK, mengetahui perbuatan pelaku, bahkan setuju meninggalkan korban di Jakarta. Kepada polisi dia mengakui perannya dalam penelantaran korban.

    Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam dijerat dengan Pasal 76 B juncto 77 B dan Pasal 76 C juncto 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Serta Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan Berat dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga Rp 100 juta.

    Berat Badan Korban Awal Ditemukan Cuma 9 Kg

    Kondisi bocah berinisial MK(9) mulai membaik.Berat badannya naik signifikan usai mendapatkan perawatan intensif pasca ditemukan.

    “Untuk saat ini anak korban dalam perlindungan yang saat ini oleh Kementerian Sosial dan untuk anak saat ini alhamdulillah sudah tumbuh sehat. Dari awal ditemukan adalah badannya sekitar 9 kg saat ini sudah 19 kg,” kata Kasubdit II Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri, Kombes Ganis Setyaningrum di Mabes Polri, Jaksel, Senin (15/9/2025).

    MK juga disebutkan sudah bisa berkomunikasi. Bahkan bocah kecil itu sudah mulai belajar dan mengaji.

    “Dan saat ini anak sudah rajin untuk belajar. Belajar mulai menulis, membaca, mengaji dan semuanya,” ungkap Ganis

    Dijelaskan Ganis, korban sudah mulai pulih secara fisik. Dia sudah mulai lancar berjalan, sebab saat ditemukan korban hanya bisa terbaring.

    “Awalnya dulu ditemukan tidak bisa berjalan. Sudah mulai lancar berjalan berlari seperti itu,” tuturnya.

    Ganis mengakui proses penyidikan kasus ini memang memakan waktu cukup lama. Sebab, polisi harus lebih dulu memulihkan trauma yang dialami korban.

    “Kenapa dari penyidik cukup lama melakukan pengungkapan ini karena memang anak korban mengalami trauma yang sangat mendalam baik itu secara fisik maupun secara psikis,” jelas Ganis.

    Lebih lagi korban harus melewati sejumlah tindakan medis seperti operasi berulang kali. Setelahnya penyidik baru bisa memintai keterangan dari korban.

    “Korban ini juga harus mengalami beberapa kali operasi dan kemarin setelah pulih dan anak korban kemudian bisa bercerita sedikit demi sedikit kemudian ada beberapa hal yang menjadi konsisten dari setiap kata penggalan-penggalan itulah kemudian penyidik melakukan pencarian terhadap informasi yang ada,” terangnya.

    Korban Sengaja Dibuang di Jakarta

    Bocah MK ternyata sengaja dibawa dari Jawa Timur ke Jakarta untuk dibuang. Ganis menyebut pihaknya masih mendalami alasan pelaku membuang korban. Termasuk soal kemungkinan adanya motif lain di baliknya.

    “Kedua pelaku antara EF bersama dengan SNK ini bersama kedua putrinya tersebut tinggal di wilayah hukum di Polda Jawa Timur dan kemudian dengan sengaja mereka membawa anak korban ini ke Jakarta tujuannya adalah memang untuk dibuang,” kata Ganis di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).

    “Untuk itu (alasan) sedang kami dalami, kalau hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kenakalan anak yang nakal-nakal anak-anak masih biasa. Tetapi motif yang lain sedang kita dalami,” sambungnya.

    Penyidik juga menemukan bukti manifest perjalanan kereta dari Stasiun Pasar Turi Surabaya menuju Jakarta yang mencatat keberangkatan ‘Ayah Juna’ bersama korban. SNK selaku ibu korban turut mengetahui perbuatan pelaku, bahkan setuju meninggalkan korban di Jakarta.

    Korban telah lama terpisah dari ayah kandungnya. Dia juga memiliki tiga saudara kandung. Namun, dua saudara laki-lakinya tinggal bersama neneknya, sedangkan kembaran MK berinisial ASK tinggal bersama kedua pelaku.

    Korban dan saudara kembarnya sudah tinggal bersama kedua pelaku selama delapan tahun. Mereka kerap berpindah pindah di kawasan Jawa Timur.

    “Mereka dari korban ini mengalami kekerasan yang cukup mendalam dan juga cukup lama yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut,” ungkap Ganis.

    Kedua pelaku ditangkap di sebuah indekos, Desa Parengan, Sidoarjo, Jawa Timur.Keduanya kini ditahan di rumah tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.

    Kembaran MK Juga Alami Kekerasan

    Anak berinisial MK (9) memiliki saudara kembar berinisial ASK. Polisi mengungkap ASK juga mengalami kekerasan oleh pelaku.

    Kasubdit II Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Ganis Setyaningrum menyebut ASK mengalami bentuk kekerasan yang berbeda dengan korban. Namun, Ganis belum menjelaskan perbedaan yang dimaksud.

    “Untuk kembarannya berdasarkan hasil keterangan dari para saksi dan barang bukti yang kita amankan, juga mengalami kekerasan namun kekerasannya berbeda,” kata Ganis kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).

    Halaman 2 dari 3

    (idn/idn)