:strip_icc()/kly-media-production/thumbnails/5452015/original/065428300_1766382848-angin-kencang-terjang-sidoarjo-102-rumah-rusak-76cbad.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Angin Kencang Terjang Sidoarjo, 102 Rumah Rusak!")
Y
OlehYoga NugrahaDiperbaharui 22 Des 2025, 12:56 WIB
Diterbitkan 22 Des 2025, 12:52 WIB
Sedikitnya 102 rumah warga, tiga tempat usaha, dan dua fasilitas umum di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami kerusakan akibat hujan disertai angin kencang yang terjadi pada Minggu sore.
/data/photo/2025/09/25/68d4f96956d78.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Tengahi Konflik Subandi-Mimik Sidoarjo, Parpol Pengusung Dinilai Perlu Turun Tangan
Surabaya
26 September 2025")
Tengahi Konflik Subandi-Mimik Sidoarjo, Parpol Pengusung Dinilai Perlu Turun Tangan
Tim Redaksi
SIDOARJO, KOMPAS.com
– Pakar politik lokal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Abdul Chalik berharap, partai politik pengusung segera turun tangan mengatasi ketegangan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana.
Adapun Mimik mengirim surat laporan untuk Bupati Subandi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mutasi dan pelantikan aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai cacat prosedur.
Masalah tersebut menjadi puncak ketegangan antara kedua pemimpin Kabupaten Sidoarjo tersebut.
Satu bulan setelah pelantikan, tepatnya Maret 2025, hubungan keduanya juga sempat dikabarkan tak harmonis.
Hal itu dipicu Subandi yang menyebut tugas dewan menghambur-hamburkan uang rakyat, dan Mimik merasa dikesampingkan dalam pengambilan putusan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Sidoarjo.
Agar tidak segera berlarut-larut, Chalik mengatakan bahwa pihak yang dapat meredam ketegangan antara Subandi dan Mimik adalah para partai pengusung.
“Tentu yang bisa mendamaikan ya partai pengusung, yang bisa mengajak mereka berbicara,” kata Chalik pada Jumat (26/9/2025).
Selain itu, dorongan untuk berbaikan dari para pendukung dan tokoh masyarakat juga bisa menjadi jembatan bagi Subandi dan Mimik.
Pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu, Subandi-Mimik didukung tiga partai raksasa, yakni Gerindra, Golkar, dan Demokrat.
Selain itu, partai pendukung lainnya, yaitu Hanura, Buruh, BKN, Perindo, Garuda, dan Ummat.
Chalik menyayangkan adanya perseteruan antara pasangan kepala daerah ini.
Sebab, jika terjadi berkepanjangan, akan mengganggu pelayanan masyarakat Sidoarjo.
“Tentu itu akan terganggu manakala tidak ada jalan keluar untuk bisa mengompromikan, melakukan semacam mengkomunikasikan perbedaan keduanya,” ucapnya.
Chalik juga mengatakan bahwa tugas wakil bupati secara resmi diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, yakni wasdalbin (pengawasan, pengendalian, dan pembinaan).
Apabila sudah menyentuh gangguan pada pengawasan dan pertanggungjawaban kepemimpinan, pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat.
“Maka ketika hubungan itu tidak harmonis, maka tentu saja, akan mengganggu terhadap kepemimpinan keduanya, dan tentu itu masyarakat sangat dirugikan,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Surabaya (beritajatim.com) – Meiti Muljanti seorang dokter di sebuah rumah sakit swasta di Surabaya kembali menjalani sidang lanjutan di PN Surabaya, Kamis (25/9/2025). Sidang kali ini, dokter Meiti diperiksa sebagai Terdakwa atas dakwaan kekerasan yang dilaporkan oleh suaminya anggota DPRD Jawa Timur, Benjamin Kristianto.
Namun, dokter Meiti dalam persidangan malah mengungkapkan bahwa dirinya juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya.
Dokter Meiti mengaku selama tiga dekade pernikahan kerap ditendang, diludahi, hingga dipaksa melayani hubungan seksual.
Air mata Meiti pecah ketika menceritakan kisah rumah tangganya. “Saya dihajar, ditendang, dan diludahi,” katanya dengan suara bergetar. Ia menegaskan pernah melapor ke Polda Jatim, namun justru dipersulit. “Saya malah disuruh tes psikologi, dianggap ODGJ. Akhirnya saya cabut laporan.”ungkap Meiti.
Keterangan itu muncul setelah Jaksa Penuntut Umum Galih Riana dari Kejaksaan Negeri Surabaya mencecar Meiti tentang rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya menyipratkan minyak ke tubuh Benjamin. Meiti tak menampik. “Iya, itu saya,” ucapnya.
Menurut dia, peristiwa itu terjadi tiga tahun lalu ketika Benjamin datang marah-marah. “Saya emosi. Minyak itu saya cipratkan pakai capitan,” katanya.
Meiti mengaku tak ingat berapa kali menyipratkan minyak tersebut. “Seingat saya hanya mengenai tangan. Dia tidak teriak minta tolong,” tambahnya.
Di hadapan majelis hakim, Meiti berulang kali menekankan bahwa tindakannya lahir dari akumulasi perlakuan kasar sang suami. Ia bahkan menyebut pernah terjangkit penyakit menular seksual akibat Benjamin. “Saya itu sampai kena penyakit seksual menular karena Benjamin,” ujarnya.
Selain soal rumah tangga, Meiti menyoroti ketimpangan proses hukum. “Kalau saya lapor, dipersulit. Tapi begitu dia melapor, cepat sekali saya dijadikan tersangka,” katanya. “Saya hanya rakyat kecil. Dia anggota dewan.”keluhnya.
Meiti juga menyinggung perkaranya di pengadilan agama. Ia mengaku sudah tiga kali menggugat cerai Benjamin di Pengadilan Negeri Sidoarjo, namun tak pernah dikabulkan. “Dia tidak mau cerai. Entah apa maunya,” ujarnya.
Usai sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa itu, Meiti enggan memberikan komentar kepada wartawan. Ia hanya melempar senyum singkat sebelum meninggalkan ruang sidang Tirta. [uci/kun]
Surabaya (beritajatim.com) – Tim Intelijen gabungan Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) bersama Kejari Kota Blitar dan Kejari Surabaya menangkap Soendari, buronan kasus tindak pidana korupsi aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Kamis (25/9/2025). Saat diamankan di Kabupaten Kediri. Soendari sempat melakukan perlawanan, berontak.
Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Ajie Prasetya membenarkan penangkapan tersebut. Operasi berlangsung di Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. “Yang bersangkutan merupakan terpidana dalam perkara korupsi aset Pemkot Surabaya di Jalan Kenjeran Nomor 254. Ia telah lama masuk dalam DPO dan terus berupaya menghindari proses hukum,” ungkap Ajie kepada wartawan.
Ajie menjelaskan, saat Soendari diamankan, sempat tidak kooperatif dan mencoba menghalangi petugas. “Yang bersangkutan bahkan dengan sengaja melepaskan pakaiannya sambil berteriak menolak untuk dibawa. Namun, tim gabungan tetap berhasil mengamankan yang bersangkutan,” jelasnya.
Setelah ditangkap, Soendari terlebih dahulu dibawa ke ruang tahanan Kejaksaan Negeri Blitar di Jalan Sudanco Supriadi No.54, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.
Pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Kejari Surabaya mengeksekusi terpidana ke Rutan Perempuan Klas IIA Porong, Kabupaten Sidoarjo.
Diketahui, kasus korupsi yang menjerat Soendari bermula dari dugaan penggelapan lahan milik Pemkot Surabaya seluas 537 meter persegi di Jalan Kenjeran No. 254.
Lahan tersebut merupakan aset Pemkot sejak 1926, berdasarkan Besluit 4276, dan sempat difungsikan sebagai Kantor Kelurahan Rangkah. Namun, pada 2003, Soendari membuat peta bidang atas tanah itu tanpa bukti kepemilikan sah.
Tidak lama kemudian, pada 2004, lahan tersebut terkena proyek pelebaran akses menuju Jembatan Suramadu. Dari situ, Soendari mendapat tawaran ganti rugi bangunan sebesar Rp116 juta, tetapi menolak dan malah menggugat ke pengadilan.
Pada 2014, Soendari justru menjual lahan tersebut kepada pihak lain dengan nilai lebih dari Rp2 miliar. Tindakan itu dinilai jelas merugikan keuangan negara sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset pemerintah.
“Perbuatan terpidana tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi negara, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset publik. Penangkapan ini menjadi bentuk komitmen kami dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi,” tegas Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Aji Candra.
Dengan penangkapan ini, Kejari Surabaya menegaskan tidak ada ruang bagi terpidana korupsi untuk menghindari proses hukum. “Siapa pun yang mencoba melarikan diri akan tetap kami kejar sampai berhasil dieksekusi,” tandasnya. [uci/kun]
/data/photo/2025/09/25/68d548bbcc483.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Konflik Bupati-Wabup Sidoarjo, Emil Dardak: Kepala Daerah Harus Akur
Surabaya
25 September 2025")
Konflik Bupati-Wabup Sidoarjo, Emil Dardak: Kepala Daerah Harus Akur
Editor
SURABAYA, KOMPAS.com
– Adanya konflik antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakilnya, Mimik Idayana, Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim), Emil Elestianto Dardak, mengimbau agar pasangan kepala daerah tersebut bisa akur demi masyarakat Sidoarjo.
Dikatakannya, konflik dua kepala daerah yang menyeruak ke publik tersebut, menurutnya adalah masalah serius.
Sebab, Emil Dardak, pasangan kepala daerah harusnya akur dan saling bersinergi, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Kami pantau terus. Semua kepala daerah harus akur dan sinergis,” tegas Emil, Kamis (25/9/2025).
“Kami berharap bisa, tentunya komunikasi yang berjalan saat ini bisa ada titik temu,” katanya.
Lebih lanjut, Emil menegaskan, bahwa dalam memimpin suatu daerah, dinamika politik maupun birokratik sangat memungkinkan untuk terjadi.
Namun, hal tersebut harus disikapi dengan sangat bijak.
Untuk itu, ia berharap Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo bisa berlaku bijak, kembali akur dan sinergis demi masyarakat.
Wagub Emil menyatakan, Pemprov Jatim terus memantau dinamika yang terjadi di Sidoarjo.
Ia berharap Subandi dan Mimik akur kembali demi masyarakat Sidoarjo.
“Kami pantau, kami lihat komunikasinya seperti apa,” tambah Emil.
Konflik Bupati Sidoarjo Subandi dan Wabup Mimik Idayana cukup lama tercium publik.
Terbaru, konflik keduanya memanas, setelah Bupati Sidoarjo Subandi melakukan mutasi 61 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Namun, kebijakan mutasi tersebut dinilai Wabup Sidoarjo Mimik Idayana janggal dan cacat prosedur.
Hal tersebut, memicu Wabup Mimik melaporkan kebijakan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri.
Surat laporan resmi dilayangkan ke Kemendagri pada Rabu (24/9/2025) malam.
Dalam surat bernomor 000.6.3.4/11268/438.1/2025 itu, Wabup Mimik meminta Kemendagri turun tangan mengevaluasi kebijakan mutasi yang dianggap menyimpang dari kesepakatan awal.
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
Konflik Bupati Sidoarjo Subandi dan Wabup Mimik Idayana Jadi Perhatian Serius Pemprov Jatim
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memulai pengerukan dan normalisasi sungai di perbatasan Surabaya-Sidoarjo, tepatnya di sekitar Kampus 2 UINSA di kawasan Gunung Anyar. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi genangan dan banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut saat musim hujan.
Koordinator Lapangan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Sandy, menyatakan pengerukan bertujuan untuk melancarkan aliran air yang selama ini terhambat oleh eceng gondok. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya banjir.
“Normalisasi ini untuk melancarkan aliran dan mengurangi genangan banjir yang ada di Gunung Anyar Kidul. Tahun kemarin di sini banjir parah karena air tidak mengalir,” ujar Sandy di lokasi, Kamis (25/9/2025).
Proses pengerukan dimulai dari Jembatan UINSA dan ditargetkan hingga area perumahan di sepanjang sungai. Namun, pengerjaan juga menghadapi tantangan di beberapa titik, terutama di area yang terhalang warung-warung warga.
Untuk itu, DSDABM bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya.
“Alat berat kita tidak bisa menjangkau semua area. Jadi, teman-teman dari DLH membantu menggunakan perahu karet untuk mendorong tumpukan eceng gondok agar bisa dijangkau alat berat,” jelas Sandy.
Normalisasi sungai ini merupakan agenda rutin tahunan Pemkot Surabaya yang biasanya dilakukan dua kali dalam setahun. Sandy menambahkan, pembersihan ini dilakukan sebagai antisipasi sebelum musim hujan yang diprediksi akan tiba pada November-Desember mendatang.
“Kami tahu sungai ini sudah penuh, makanya kami normalisasi agar tidak ada genangan saat musim hujan. Jadi, ini kami lakukan sebagai langkah antisipasi,” katanya.
Terkait pengerukan di perbatasan ini, Pemkot Surabaya juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pengelola jalan tol, karena pengerahan alat berat memerlukan izin khusus.
“Kami sudah telepon pihak tol untuk izin memasukkan alat, dan dikawal saat masuk,” kata Sandy.
Normalisasi sungai ini diperkirakan akan memakan waktu hingga satu bulan, atau bahkan lebih, tergantung ketersediaan armada truk pengangkut.
Sandy menyebutkan ada empat hingga enam armada yang dikerahkan, namun jumlahnya tidak pasti karena menyesuaikan dengan kegiatan di lokasi lain.
“Kami tidak bisa menarget satu atau dua minggu. Kami terkendala armada. Kalau tidak ada armadanya, kami tidak bisa angkut semua. Nanti menumpuk dan bau,” terangnya.
Sebelumnya, warga Pondok Candra, Sidoarjo, mendesak pemerintah untuk segera membersihkan sedimentasi dan eceng gondok di sungai perbatasan Surabaya-Sidoarjo. Desakan ini muncul setelah pengalaman banjir setinggi lebih dari 50 cm pada Desember 2024.
Kepada beritajatim.com, salah satu warga, Anton Eko Yulianto mengungkapkan bahwa banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi yang bertepatan dengan air pasang, sementara sungai tidak mampu menampung debit air akibat tumpukan eceng gondok.
Warga berharap pemerintah bisa melakukan penanganan yang berkelanjutan dan tidak menunggu sampai bencana kembali terjadi. [ipl/beq]
Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan 2025/2026 di Jawa Timur akan datang lebih awal pada Oktober 2025. Fenomena ini mencakup 49 zona musim (ZOM) dari total 74 ZOM yang tersebar di 38 kabupaten/kota se-Jatim.
“Musim hujan tahun 2025/2026 di Jawa Timur diprediksi datang lebih awal atau maju dibandingkan normalnya meliputi 70 ZOM. Dengan awal musim hujan di bulan Oktober sebanyak 49 ZOM,” ujar Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayitno, Kamis (25/9/2025).
Menurut Anung, sifat hujan pada periode ini sebagian besar diperkirakan normal, meliputi 54 ZOM atau sekitar 73 persen wilayah. Curah hujan musim hujan diprediksi berkisar antara 1001–1500 mm di 21 ZOM dan 1501–2000 mm di 25 ZOM. Adapun puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari 2026 dengan cakupan 40 ZOM atau 54 persen wilayah Jawa Timur.
BMKG mengingatkan pemerintah daerah, kota, hingga institusi terkait agar menyesuaikan program sektor pertanian dengan jadwal musim hujan yang lebih maju. Selain itu, langkah antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrem di masa peralihan hingga bencana hidrometeorologi juga perlu disiapkan.
“Antisipasi menghadapi bencana hidrometeorologi akibat dari cuaca ekstrem selama memasuki peralihan musim atau sepanjang musim hujan 2025/2026,” tegas Anung.
Berikut rincian awal musim hujan tahun 2025/2026 di Jawa Timur dari total 74 ZOM:
September – 8 ZOM (10,9%) Dasarian I–III
Banyuwangi: Genteng, Glenmore, Kalibaru, Sempu
Blitar: Binangun, Gandusari, Kesamben, Selopuro, Wates
Kediri: Mojo, Semen
Kota Batu: Batu, Bumiaji, Junrejo
Lumajang: Candipuro, Pasirian, Pasrujambe, Senduro
Malang: Bantur, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Kalipare, Karangploso, Ngantang, Pagak, Pujon, Sumbermanjing, Tirtoyudo
Ponorogo: Pudak, Pulung, Sooko
Sumenep: Masalembu
Trenggalek: Bendungan
Tulungagung: Pagerwojo, Sendang
Oktober – 49 ZOM (66,2%) Dasarian I–III
Bangkalan: Bangkalan, Blega, Burneh, Galis, Kamal, Konang, Kwanyar, Labang, Modung, Socah, Tanah Merah, Tragah
Banyuwangi: Bangorejo, Banyuwangi, Blimbingsari, Cluring, Gambiran, Giri, Glagah, Kabat, Muncar, Pesanggaran, Purwoharjo, Rogojampi, Siliragung, Singojuruh, Srono, Tegaldimo, Tegalsari
Blitar: Bakung, Doko, Garum, Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Nglegok, Panggungrejo, Ponggok, Sanankulon, Selorejo, Srengat, Sutojayan, Talun, Udanawu, Wlingi, Wonodadi, Wonotirto
Bojonegoro: Balen, Baureno, Bojonegoro, Bubulan, Dander, Gayam, Gondang, Kalitidu, Kanor, Kapas, Kasiman, Kedewan, Kedungadem, Kepohbaru, Malo, Margomulyo, Ngambon, Ngasem, Ngraho, Padangan, Purwosari, Sekar, Sugihwaras, Sukosewu, Sumberrejo, Tambakrejo, Temayang, Trucuk
Bondowoso: Binakal, Bondowoso, Botolinggo, Cerme, Curahdami, Grujugan, Jambesari, Klabang, Maesan, Pakem, Prajekan, Pujer, Sukosari, Sumberwringin, Taman Krocok, Tamanan, Tapen, Tegalampel, Tenggarang, Tlogosari, Wonosari, Wringin
Gresik: Bungah, Duduksampeyan, Dukun, Gresik, Manyar, Panceng, Sangkapura, Sidayu, Tambak, Ujungpangkah
Jember: Ajung, Ambulu, Arjasa, Balung, Bangsalsari, Gumukmas, Jelbuk, Jenggawah, Jombang, Kalisat, Kaliwates, Kencong, Ledokombo, Mayang, Mumbulsari, Pakusari, Panti, Patrang, Puger, Rambipuji, Semboro, Silo, Sukorambi, Sukowono, Sumberbaru, Sumberjambe, Sumbersari, Tanggul, Tempurejo, Umbulsari, Wuluhan
Jombang: Bandarkedungmulyo, Bareng, Diwek, Gudo, Jogoroto, Jombang, Kabuh, Kesamben, Kudu, Megaluh, Mojoagung, Mojowarno, Tembelang, Wonosalam, Ngoro, Ngusikan, Perak, Peterongan, Plandaan, Ploso, Sumobito
Kediri: Badas, Banyakan, Gampengrejo, Grogol, Gurah, Kandangan, Kandat, Kayen, Kepung, Kras, Kunjang, Ngadiluwih, Ngancar, Ngasem, Pagu, Papar, Pare, Plemahan, Plosoklaten, Puncu, Purwoasri, Ringinrejo, Tarokan, Wates
Kota Blitar: Kepanjenkidul, Sananwetan, Sukorejo
Kota Kediri: Kota, Mojoroto, Pesantren
Kota Madiun: Kartoharjo, Manguharjo, Taman
Kota Malang: Blimbing, Kedungkandang, Klojen, Lowokwaru, Sukun
Kota Mojokerto: Prajuritkulon
Lamongan: Babat, Bluluk, Brondong, Deket, Glagah, Kalitengah, Karangbinangun, Karanggeneng, Kedungpring, Kembangbahu, Lamongan, Laren, Maduran, Mantup, Modo, Ngimbang, Paciran, Pucuk, Sambeng, Sarirejo, Sekaran, Solokuro, Sugio, Sukodadi, Sukorame, Tikung, Turi
Lumajang: Gucialit, Jatiroto, Kedungjajang, Klakah, Kunir, Lumajang, Padang, Randuagung, Ranuyoso, Rowokangkung, Sukodono, Sumbersuko, Tekung, Tempeh, Yosowilangun
Madiun: Balerejo, Kebonsari, Madiun, Mejayan, Pilangkenceng, Saradan, Sawahan, Wonoasri, Wungu, Dagangan, Dolopo, Geger, Gemarang, Jiwan, Kare
Magetan: Barat, Bendo, Karangrejo, Karas, Kartoharjo, Kawedanan, Lembeyan, Magetan, Maospati, Ngariboyo, Nguntoronadi, Panekan, Parang, Plaosan, Poncol, Sidorejo, Sukomoro, Takeran
Malang: Bululawang, Dau, Gondanglegi, Jabung, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Pagelaran, Poncokusumo, Pakis, Pakisaji, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, Wonosari
Mojokerto: Gedeg, Gondang, Jatirejo, Kemlagi, Pacet, Sooko, Trawas, Trowulan
Nganjuk: Bagor, Baron, Berbek, Gondang, Jatikalen, Kertosono, Lengkong, Loceret, Nganjuk, Ngetos, Ngluyu, Ngronggot, Pace, Patianrowo, Prambon, Rejoso, Sawahan, Sukomoro, Tanjunganom, Wilangan
Ngawi: Bringin, Geneng, Gerih, Jogorogo, Karanganyar, Karangjati, Kasreman, Kedunggalar, Kendal, Kwadungan, Mantingan, Ngawi, Ngrambe, Padas, Pangkur, Paron, Pitu, Sine, Widodaren
Pacitan: Arjosari, Bandar, Donorojo, Kebonagung, Nawangan, Ngadirojo, Pacitan, Pringkuku, Punung, Sudimoro, Tegalombo, Tulakan
Pamekasan: Batumarmar, Galis, Kadur, Larangan, Pademawu, Pakong, Palenggaan, Pamekasan, Pasean, Pegantenan, Proppo, Tlanakan, Waru
Pasuruan: Gempol, Kejayan, Lumbang, Pasrepan, Prigen, Purodadi, Purwosari, Puspo, Tosari, Tutur
Ponorogo: Babadan, Badegan, Balong, Bungkal, Jambon, Jenangan, Jetis, Kauman, Mlarak, Ngebel, Ngrayun, Ponorogo, Sambit, Sampung, Sawoo, Siman, Slahung, Sukorejo
Probolinggo: Bantaran, Banyuanyar, Gading, Krucil, Kuripan, Leces, Lumbang, Maron, Sukapura, Sumber, Tegalsiwalan, Tiris, Wonomerto
Sampang: Cemplong, Jrengik, Karangpenang, Kedungdung, Omben, Pangarengan, Robatal, Sampang, Sokobanah, Sreseh, Tambelangan, Torjun
Situbondo: Arjasa, Sumbermalang
Sumenep: Ambunten, Batuputih, Bluto, Dasuk, Ganding, Guluk-Guluk, Lenteng, Pasongsongan, Pragaan, Rubar
Trenggalek: Dongko, Durenan, Gandusari, Kampak, Karangan, Munjungan, Panggul, Pogalan, Pule, Suruh, Trenggalek, Tugu, Watulimo
Tuban: Bancar, Bangilan, Grabagan, Jatirogo, Jenu, Kenduruan, Kerek, Merakurak, Montong, Palang, Parengan, Plumpang, Rengel, Semanding, Senori, Singgahan, Soko, Tambakboyo, Tuban, Widang
Tulungagung: Pucanglaban, Rejotangan, Sumbergempol, Tanggunggunung, Bandung, Besuki, Boyolangu, Campurdarat, Gondang, Kalidawir, Karangrejo, Kauman, Kedungwaru, Ngantru, Ngunut, Pakel
November – 14 ZOM (18,8%) Dasarian I–III
Bangkalan: Arosbaya, Geger, Klampis, Kokop, Sepulu, Tanjung
Banyuwangi: Kalipuro, Wongsorejo
Gresik: Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Driyorejo, Kebomas, Kedamean, Menganti, Wringinanom
Kota Mojokerto: Kranggan, Magersari
Kota Pasuruan: Bugul Kidul, Gadingrejo, Panggungrejo, Purworejo
Kota Probolinggo: Kademangan, Kanigaran, Kedopok, Mayangan, Wonoasih
Kota Surabaya: Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Bulak, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karangpilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Mulyorejo, Pabean, Pakal, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Semampir, Simokerto, Sukolilo, Tegalsari, Tenggilis, Wiyung, Wonocolo, Wonokromo, Sukomanunggal, Tambaksari, Tandes
Mojokerto: Bangsal, Dawarblandong, Dlanggu, Jetis, Kutorejo, Mojoanyar, Mojosari, Ngoro, Pungging, Puri
Pasuruan: Bangil, Beji, Gempol, Gondangwetan, Grati, Kraton, Lekok, Nguling, Pandaan, Pohjentrek, Rejoso, Rembang, Sukorejo, Winongan, Wonorejo
Probolinggo: Besuk, Dringu, Gending, Kotaanyar, Kraksaan, Krejengan, Paiton, Pajarakan, Pakuniran, Sumberasih, Tongas
Sampang: Banyuates, Ketapang
Situbondo: Asembagus, Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Jangkar, Jatibanteng, Mlandingan, Subon
Sidoarjo: Balongbendo, Buduran, Candi, Gedangan, Jabon, Krembung, Krian, Porong, Prambon, Sedati, Sidoarjo, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulangan, Waru, Wonoayu
Sumenep: Kalianget, Kangayan, Kota Sumenep, Manding, Nonggunon, Ra’as, Sapeken, Saronggi, Talango, Arjasa, Batang, Batuan, Dungkek, Gapura, Gayam, Giliginting
Desember – 1 ZOM (1,4%) Dasarian I
Situbondo: Bungatan, Kapongan, Kendit, Mangaran, Panarukan, Panji, Situbondo
Musim Hujan Sepanjang 2025 – 2 ZOM (2,7%)
Banyuwangi: Licin, Songgon
Bondowoso: Sempol
Lumajang: Pronojiwo, Tempursari
Malang: Ampelgading
[rma/beq]
Sidoarjo (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sidoarjo meresmikan kantor sekretariat baru yang berlokasi di Blok E 1, Perumahan Taman Pinang Indah (TPI) pusat Kota Delta. Acara syukuran dan peresmian pada Kamis (25/9/2025) itu dihadiri pengurus DPD, DPC, kader PAN Sidoarjo, Perempuan Amanat Nasional, serta jajaran pengurus Simpatik PAN.
Sekretaris DPD PAN Sidoarjo, H. Bangun Winarso, menyampaikan harapan besar dengan adanya kantor baru berlantai dua seluas sekitar 350 meter persegi tersebut. “Harapannya dengan kantor DPD PAN Sidoarjo baru ini, ke depannya PAN Sidoarjo akan semakin cemerlang dan bisa merealisasikan semua aspirasi warga Sidoarjo,” ujarnya.
Bangun juga mengajak seluruh kader agar menjadikan kantor baru ini sebagai pemicu semangat untuk membesarkan partai. “Mari semua semangat membesarkan nama partai dan perolehan suara di wilayah Sidoarjo,” pintanya.
Sementara itu, Ketua DPD PAN Sidoarjo, H. Emir Firdaus, memberikan arahan terkait persiapan Musyawarah Daerah (Musda) yang rencananya digelar Oktober 2025. Dalam agenda tersebut, DPP PAN akan memilih pimpinan daerah baru.
Emir juga menegaskan bahwa PAN Sidoarjo terus berupaya memperbaiki capaian politik di masa mendatang. Ia menyinggung hasil Pemilu 2024 yang menempatkan PAN dalam kategori empat besar perolehan suara, namun jumlah kursi di DPRD Sidoarjo berkurang satu. “Kita berdoa dan bekerja keras, agar perolehan kursi legislatif kembali bertambah lagi minimal lima kursi untuk PAN Sidoarjo,” imbuhnya.
Selain fokus pada Musda, Emir menekankan pentingnya kerja kolektif seluruh kader untuk mengembalikan kejayaan PAN di Kabupaten Sidoarjo menjelang Pemilu 2029. [isa/beq]
Jakarta –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menggelar Pasar Murah ke-106 di Jalan Gundih, area samping Dupak Grosir, Surabaya. Pasar murah ini digelar untuk menjaga keterjangkauan logistik rumah tangga masyarakat.
Dalam pasar murah yang digelar pada Rabu (24/9) kemarin, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa hadir untuk memastikan harga bahan pokok yang dijual benar-benar lebih murah dibandingkan harga pasar maupun Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kita terus berkeliling Jawa Timur untuk memastikan keterjangkauan masyarakat terhadap pemenuhan logistik, terutama bahan pokok. Tujuannya agar kebutuhan rumah tangga mereka bisa terpenuhi dengan harga terjangkau,” ujar Khofifah, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).
Dalam pasar murah ini, masyarakat dapat membeli beras premium Rp 14.000/kg atau Rp 70.000/sak (lebih murah dibanding harga pasar Rp 15.516/kg dan HET Rp 14.900/kg). Beras SPHP juga dijual dengan Rp 11.000/kg atau Rp 55.000/sak (lebih rendah dari HET Rp 12.500/kg). Stok yang disediakan mencapai 500 kg beras premium dan 10 ton beras SPHP.
Selain itu, tersedia pula gula pasir Rp 14.000/kg (stok 150 kg), MinyaKita Rp 13.000/liter (stok 200 liter), telur ayam ras Rp 22.000/kg (stok 100 kg), dan daging ayam Rp 32.000/pack (stok 50 kg). Untuk kebutuhan dapur, bawang merah dijual Rp 28.000/kg dan bawang putih Rp 24.000/kg, lebih murah dibanding harga pasar di Surabaya. Tepung terigu juga tersedia Rp 10.000/kg (stok 48 kg).
“Pada dasarnya, kami ingin memberikan layanan pemenuhan logistik rumah tangga semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan dan keterjangkauan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, salah satu warga yang hadir di Pasar Murah, Sari, mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya Pasar Murah. Berbagai bahan pokok dijual lebih murah dibanding harga pasaran.
“Terima kasih Ibu Gubernur untuk Pasar Murahnya di tempat ini. Saya belanja telur, tepung, bawang putih, bawang merah. Kalau telur biasanya harga Rp 27 ribu kalau di sini Rp 22 ribu. Bawang merah bawang putih biasanya seperempat kg Rp 10 ribu sama Rp 12 ribu tapi disini bisa Rp 7 ribu sama Rp 6 ribu,” tuturnya.
Sebagai informasi, target distribusi beras SPHP dari Kantor Bulog Cabang Surabaya sebesar 21.105 ton dengan realisasi sementara 6.194 ton atau 29,35 persen. Distribusi ini mencakup Kota Surabaya 2.941 ton, Kabupaten Sidoarjo 1.981 ton, serta Kabupaten Gresik 1.271 ton.
(anl/ega)
Sidoarjo (beritajatim.com) – Warga Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Sidoarjo kini bisa menikmati kemudahan dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan. Layanan jemput bola terpadu yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sidoarjo hadir langsung di Kantor Kepala Desa Mergosari, Kamis (25/9/2025).
Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana turut hadir untuk meninjau sekaligus memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Dalam kunjungannya, ia didampingi Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma, Camat Tarik Iswadi Pribadi, Kepala Desa Mergosari Eko Budi Santoso, Forkopimka Tarik, serta anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Saifuddin Afandi dan Bambang Riyoko.
Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menegaskan pentingnya pelayanan publik yang mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat. “Layanan jemput bola seperti ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh warga Desa Mergosari memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin. “Tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor Kecamatan dan MPP (Mal Pelayanan Publik), sekarang semua sudah bisa diurus di sini,” paparnya.
Mimik juga menekankan prinsip pelayanan gratis dan transparan. “Kedepannya kami akan upayakan dalam pengurusan apapun gratis tanpa dipungut biaya lagi, jika nanti terjadi pengurusan yang ribet dan ada pungutan liar segera laporkan karena ini adalah salah satu pelayanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk panjenengan semuanya,” tegasnya.
Adapun layanan terpadu ini mencakup berbagai dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kepala Desa Mergosari, Eko Budi Santoso, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran program tersebut. “Ini sangat membantu warga kami yang kesulitan karena jarak dan waktu. Semoga program seperti ini bisa rutin digelar,” kata Eko.
Antusiasme warga terlihat jelas dari ramainya masyarakat yang datang. Mereka merasa sangat terbantu karena bisa menghemat waktu dan biaya transportasi. “Sangat praktis, Pak. Tadi saya mengurus akta kelahiran anak, prosesnya cepat sekali,” ungkap salah satu warga.
Acara ditutup dengan penyerahan dokumen kependudukan secara simbolis oleh Hj. Mimik Idayana kepada perwakilan warga. [isa/beq]