Xcloud.id

kab/kota: Sidoarjo

  • Ketua Fraksi Gerindra Sidoarjo: Penghargaan KPK RI untuk Dirkrimsus Polda Jatim Jadi Kebanggaan Jawa Timur

    Ketua Fraksi Gerindra Sidoarjo: Penghargaan KPK RI untuk Dirkrimsus Polda Jatim Jadi Kebanggaan Jawa Timur

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur meraih penghargaan peringkat 1 nasional dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

    Penghargaan tersebut diberikan pada 9 Desember 2025 dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) di Yogyakarta sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Ditreskrimsus Polda Jatim dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur.

    Atas capaian tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Achmad Muzayin Syafrial, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi. Menurutnya, penghargaan itu bukan hanya milik jajaran Ditreskrimsus Polda Jatim, tetapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur.

    “Saya mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, khususnya Kasubdit III yang dipimpin oleh AKBP Dewa Putu Prima Yogantara Parsana, atas diraihnya penghargaan peringkat 1 nasional dari KPK RI. Ini bukan hanya kebanggaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga kebanggaan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, termasuk kami di Kabupaten Sidoarjo,” ujar H. Achmad Muzayin Syafrial melalui rilis tertulisnya Rabu (10/12/2025).

    Di bawah kepemimpinan AKBP Dewa Putu Prima Yogantara Parsana pada Kasubdit III, Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menunjukkan prestasi menonjol, salah satunya dengan menaikkan status penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bojonegoro ke tahap yang lebih tinggi dalam proses penyidikan.

    Langkah tersebut dinilai sebagai wujud keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan kerugian keuangan negara dan mengawal upaya pemberantasan korupsi yang transparan dan akuntabel.

    H. Achmad Muzayin Syafrial menambahkan, penghargaan dari KPK RI ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh aparat penegak hukum di Jawa Timur untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme.

    “Pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian, konsistensi, dan kejujuran. Prestasi ini membuktikan bahwa aparat penegak hukum kita mampu bekerja secara profesional dan berintegritas. Kami di legislatif tentu mendukung penuh penegakan hukum yang tegas, adil, dan akuntabel,” tegasnya.

    Ia juga berharap sinergi antara lembaga penegak hukum dan para pemangku kebijakan di daerah dapat terus diperkuat, sehingga cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dapat tercapai secara optimal.

    Penghargaan peringkat 1 nasional dari KPK RI yang diterima Ditreskrimsus Polda Jatim pada momentum HAKORDIA 2025 ini diharapkan menjadi inspirasi bagi jajaran kepolisian dan institusi lainnya untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. (isa/ted)

  • Sidoarjo Peringati Hari Disabilitas 2025, Intip Keseruannya!

    Sidoarjo Peringati Hari Disabilitas 2025, Intip Keseruannya!

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di GOR Sidoarjo, Rabu, (10/12/025). Moment tersebut digunakan untuk mendeklarasikan Sekolah Tanpa Diskriminasi.

    Deklarasi dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana. Isinya berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan inklusif serta ramah bagi semua.

    “Kami berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan inklusif dan ramah bagi semua,” ucap lantang Wabup Hj. Mimik Idayana yang diikuti seluruh pejabat Sidoarjo yang hadir.

    Wabup Hj. Mimik Idayana mengatakan Pemkab Sidoarjo berkomitmen membangun daerah yang ramah bagi semua. Termasuk bagi penyandang disabilitas. Menurutnya tidak ada daerah yang dikatakan maju apabila ada masyarakatnya yang tertinggal atau tidak mendapatkan kesempatan yang sama.

    “Kami berupaya meningkatkan layanan pendidikan inklusif melalui pelatihan guru tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas,” katanya.

    Hj. Mimik Idayana juga mengatakan penguatan sekolah inklusif di Sidoarjo terus dilakukan. Kerjasama dengan para ahli dan organisasi disabilitas juga terus dijalin. Tujuannya untuk memastikan kebijakan terhadap kesejahteraan sosial penyandang disabiltas tepat sasaran.

    “Mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk mempercepat terwujudnya pendidikan inklusif didaerah kita, pendidikan yang tidak hanya mengedepankan pengetahuan, tetapi juga kemanusiaan,” ajaknya.

    Dalam kesempatan itu Hj. Mimik Idayana juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru disabilitas. Menurutnya tugas guru disabilitas bukan hanya sekedar mengajar. Namun juga memiliki tugas mulia untuk membuka jalan anak-anak penyandang disabilitas agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mandiri dan meraih masa depannya.

    “Kepada seluruh peserta didik penyandang disabilitas, saya ingin mengatakan bahwa kalian sangatlah istimewa, kalian berhak mendapatkan pendidikan terbaik, dan saya yakin kalian mampu meraih apa yang kalian cita-citakan,” papar wabup.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi mengatakan pemenuhan hak-hak penyandang disabiltas sudah jauh hari dilakukan Pemkab Sidoarjo. Hal itu dibuktikan dengan diterbitkanya Perbup Sidoarjo nomer 6 tahun 2011 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Perbup Sidoarjo tersebut ada sebelum UU nomer 8 tahun 2016 tentang penyandang disabiltas diterbitkan.

    “Alhamdulillah Kabupaten Sidoarjo dalam hal memperhatikan hak-hak penyandang disabiltas, inshaalloh mendahului,” tandasnya.

    Bahkan lanjut Tirto, Pemkab Sidoarjo mendapatkan apresiasi pemerintah pusat atas kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabiltas yang telah dilakukan. Tahun 2012 lalu, Pemkab Sidoarjo mendapat penghargaan nasional Inklusif Education Award yang diterima Bupati Sidoarjo.

    Apresiasi pemerintah pusat itu berlanjut dengan pemberian penghargaan Inklusif Education Award kepada kepala sekolah SMPN 4 Sidoarjo pada tahun 2014. Menurutnya apresiasi tersebut bukti bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap anak-anak penyandang disabilitas sangat luar biasa.

    “Alhamdulillah, Kabupaten Sidoarjo ini salah satu dari empat kabupaten kota di Jawa Timur yang telah memiliki ULD (Unit Layanan Disabiltas), selain Sidoarjo ada Gresik, ada Malang dan Blitar,” terang Tirto. [isa/aje]

  • Inovasi Pelayanan Publik, Kemendagri Nobatkan Sidoarjo Sebagai Kabupaten Terinovatif 2025

    Inovasi Pelayanan Publik, Kemendagri Nobatkan Sidoarjo Sebagai Kabupaten Terinovatif 2025

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kabupaten Sidoarjo kembali dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif pada Innovative Government Award (IGA) 2025.

    Penghargaan itu diraih berkat rangkaian inovasi pelayanan publik yang terus dikembangkan oleh Pemkab Sidoarjo.

    Penghargaan IGA 2025 itu diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus kepada Bupati H. Subandi di Grand Balroom Kempinski, Jakarta (10/12/2025).

    Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan IGA 2025 setelah dinilai produktif dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras mengembangkan inovasi pelayanan publik.

    Menurutnya, penghargaan ini merupakan buah dari kerja cerdas dan kolaborasi antar OPD yang konsisten dalam mendorong perbaikan layanan.

    “Penghargaan IGA menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sidoarjo. kedepannya seluruh OPD akan didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi demi pelayanan yang prima dan responsif,” katanya melalui rilis resmi Dinas Kominfo Kab. Sidoarjo.

    Pemkab Sidoarjo di tahun 2025 ini mengajukan dua inovasi unggulan yang masuk nominasi IGA, yakni platform pembayaran retribusi digital MyRetribusi dan program non-digital Duta Hatiku (Dukcapil Tanggap Bencana Harapan Timbul Kembali Utuh).

    MyRetribusi dirancang untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan pembayaran retribusi daerah, sementara Duta Hatiku fokus pada layanan jemput bola penerbitan dokumen kependudukan di lokasi bencana.

    Kedua inovasi tersebut mendapat perhatian tim penilai IGA yang melakukan validasi lapangan di Sidoarjo sebelum penentuan pemenang. Kunjungan tim penilai menjadi bagian dari proses verifikasi yang menilai dampak, keberlanjutan, dan replikasi inovasi di tingkat daerah.

    Dalam IGA Award Kabupaten Sidoarjo bukan pendatang baru dalam inovasi daerah. Penghargaan IGA 2025 merupakan kali keempat berturut-turut yang diraih kabupaten ini. Sebelumnya Sidoarjo pertama kali mendapat predikat Kabupaten Sangat Inovatif pada 2022 dan kembali dinobatkan sebagai Kabupaten Terinovatif pada IGA 2024 oleh Kemendagri.

    Usai menerima penghargaan, H. Subandi menekankan bahwa tujuan inovasi adalah memudahkan masyarakat memperoleh layanan yang cepat, tepat, dan transparan. Ia berharap inovasi-inovasi berkualitas itu mampu menurunkan hambatan administratif dan mempercepat akses publik terhadap layanan dasar.

    Para pengembang inovasi di OPD juga menyatakan komitmen untuk melakukan evaluasi berkala dan memperluas jangkauan layanan. Langkah ini dimaksudkan agar inovasi tidak berhenti sebagai proyek, melainkan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

    Penghargaan IGA 2025 diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mencontoh praktik baik Sidoarjo dalam mengintegrasikan teknologi dan pendekatan humanis pada layanan publik. Dengan demikian, manfaat inovasi tidak hanya dirasakan lokal tetapi juga dapat direplikasi untuk memperbaiki layanan publik di tingkat nasional. (isa/ted)

  • Resmob Polres Mojokerto Tangkap Komplotan Pencuri Tabung Elpiji Lintas Kota

    Resmob Polres Mojokerto Tangkap Komplotan Pencuri Tabung Elpiji Lintas Kota

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Unit Resmob Polres Mojokerto mengungkap kasus pencurian tabung elpiji 3 kilogram yang beraksi lintas kota dan kabupaten.

    Dari lima pelaku, tiga berhasil diringkus sementara dua lainnya kabur dan kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Satreskrim Polres Mojokerto.

    Ketiga pelaku yang berhasil ditangkap masing-masing adalah ST Pribadi (43) warga Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, DZ (33) warga Mojosulur, Kecamatan Mojosari serta NG (49) warga Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sementara dua pelaku yang masih buron berinisial N dan FA.

    Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Aldhino Prima Wirdhan membenarkan penangkapan tersebut. “Sudah diamankan Unit Resmob,” ungkapnya, Rabu (10/12/2025).

    Aksi komplotan ini rupanya tidak hanya terjadi di Mojokerto. Mereka diketahui telah beroperasi di empat wilayah, yakni Kabupaten Mojokerto, Jombang, Malang, dan Kota Batu. Selain mencuri tabung elpiji, komplotan ini juga terlibat pencurian telur di Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari.

    Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita ratusan tabung elpiji 3 kilogram serta satu unit mobil yang digunakan para pelaku untuk melakukan pencurian. Ketiga tersangka kini ditahan di Mapolres Mojokerto untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi kini terus memburu dua pelaku lain yang masih dalam pengejaran. [tin/ted]

  • Imigrasi Surabaya Luncurkan Platform SINERGI, Perkuat Pengawasan Orang Asing di Kawasan Industri Mojokerto

    Imigrasi Surabaya Luncurkan Platform SINERGI, Perkuat Pengawasan Orang Asing di Kawasan Industri Mojokerto

    Surabaya (beritajatim.com) — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya kembali melakukan terobosan penting untuk memperkuat pengawasan orang asing di wilayah kerjanya.

    Inovasi terbaru yang diperkenalkan adalah Platform SINERGI, sebuah sistem digital terpadu yang dirancang untuk memodernisasi pola pemantauan orang asing, khususnya di kawasan industri Kabupaten Mojokerto.

    Platform ini digagas oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Dodi Gunawan Ciptadi, sebagai solusi atas kebutuhan pengawasan yang semakin kompleks di lapangan.

    “Sasaran utama platform ini ada dua: meningkatkan kualitas pengawasan orang asing dan TKA di kawasan Ngoro Industri Persada (NIP), serta memperkuat kolaborasi TIMPORA sebagai garda terdepan pengawasan keimigrasian di daerah,” ujar Dodi, alumni Akademi Imigrasi angkatan ke-9 tersebut.

    Tantangan Pengawasan di Kawasan Industri Raksasa NIP Mojokerto

    NIP merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Timur, dengan luas 600 hektare dan dihuni 143 perusahaan. Lebih dari 600 Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja dan tinggal di area tersebut.

    Besarnya skala industri ini membuat tingkat kerawanan pengawasan juga tinggi. Lokasinya yang jauh dari Kantor Imigrasi Surabaya di Sedati, Sidoarjo, kerap membuat respons lapangan terlambat dan pemantauan berkelanjutan sulit dioptimalkan.

    Dodi menjelaskan bahwa selama ini pengawasan di NIP menghadapi sejumlah persoalan klasik. Di antaranya:

    Pertukaran data antarinstansi TIMPORA belum terintegrasi, sehingga respons kerap terlambat.

    Kepatuhan wajib lapor perusahaan masih rendah, mempersulit pemantauan keberadaan serta dokumen orang asing.

    Minimnya edukasi dan konsultasi, membuat perusahaan berpotensi melakukan pelanggaran administratif.

    Koordinasi agenda pengawasan masih manual, sehingga tindakan tidak sinkron.

    Monitoring pasca-operasi tidak optimal, menyebabkan tindak lanjut kasus terabaikan.

    Pelaporan kasus tidak transparan, hanya diketahui oleh sebagian kecil pihak.

    “Ini bukan lagi persoalan teknis. Akumulasi masalah tersebut dapat menjadi ancaman keamanan, mengganggu ketertiban masyarakat, dan menurunkan potensi penerimaan negara akibat pelanggaran yang tidak terdeteksi,” tegas Dodi.

    Platform SINERGI: Transformasi Digital Pengawasan Keimigrasian

    Menjawab tantangan tersebut, Platform SINERGI hadir sebagai sistem manajemen pengawasan terpadu yang menghubungkan data, strategi, hingga pelaksanaan di lapangan.

    Dengan sistem ini, koordinasi lintas-instansi dapat dilakukan secara real-time, transparan, dan presisi. Tidak ada lagi kendala pelaporan tertutup atau birokrasi yang memperlambat tindakan.

    “Platform SINERGI memastikan setiap pergerakan, keberadaan, hingga aktivitas orang asing dapat dipantau secara transparan, terukur, dan bertanggung jawab,” jelas Dodi yang pernah berdinas di KJRI Johor Bahru, Malaysia.

    Melalui teknologi digital adaptif ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menegaskan komitmennya untuk memperkuat keamanan dan ketertiban, sekaligus memimpin perubahan dalam pengawasan keimigrasian modern.

    Dengan hadirnya Platform SINERGI, pengawasan orang asing di kawasan industri—khususnya NIP Mojokerto—diharapkan berjalan lebih efektif, kolaboratif, dan sesuai standar keamanan nasional. (ted)

  • DPC Gerindra Sidoarjo Ikut Bimtek DPD Jawa Timur di Banyuwangi

    DPC Gerindra Sidoarjo Ikut Bimtek DPD Jawa Timur di Banyuwangi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Para anggota DPRD Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo ikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur di Banyuwangi.

    Acara Bimtek juga diikuti oleh para kepala daerah yang didukung oleh dari Partai Gerindra seluruh Jawa Timur.

    Kegiatan Bimtek ini juga menjadi ajang konsolidasi dan penguatan kapasitas kader Partai Gerindra dari berbagai daerah di Jawa Timur.

    Dari Kabupaten Sidoarjo, hadir langsung Ketua DPC Partai Gerindra Hj Mimik Idayana bersama jajaran anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra.

    Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo Hj Mimik Idayana menegaskan bahwa Bimtek tersebut merupakan forum strategis untuk menyamakan visi perjuangan serta memperkuat soliditas partai, dan juga meningkatkan sinergi antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada rakyat.

    “Melalui Bimtek ini, seluruh kader Gerindra di daerah diharapkan semakin solid, profesional, dan fokus menjalankan amanah rakyat,” ujarnya melalui rilisnya Selasa (9/12/2025).

    Hj. Mimik melanjutkan Bimtek ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala daerah dan anggota DPRD di masing-masing daerah, sekaligus memastikan arah kebijakan daerah sejalan dengan visi pembangunan dan perjuangan partai.

    “Bimtek ini tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga memastikan seluruh kader legislatif memiliki garis kerja yang selaras dengan arah kebijakan nasional,” terang wanita yang juga menjabat sebagai Wabup Sidoarjo itu.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, menguraikan pembangunan hanya dapat optimal apabila pemerintah daerah dan legislatif menjaga harmoni dan menyelaraskan program dengan pemerintah pusat.

    “Sinkronisasi program pusat dan daerah memastikan masyarakat menerima manfaat dari kebijakan prioritas Bapak Presiden,” paparnya. (isa/ted)

  • Hakordia 2025: Wabup Sidoarjo Hj Mimik Idayana Ajak Warga Perangi Korupsi

    Hakordia 2025: Wabup Sidoarjo Hj Mimik Idayana Ajak Warga Perangi Korupsi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj Mimik Idayana, mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam pemberantasan korupsi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, Senin (8/12/2025).

    HAKORDIA 2025 mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi” sebagai penguatan komitmen bersama membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    Wabup Mimik Idayana menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. “Upaya pencegahan korupsi hanya dapat berjalan efektif melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat,” katanya.

    Wabup Sidoarjo juga menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan guna meningkatkan kepercayaan publik.

    Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan sebagai bagian dari pencegahan korupsi. Melalui momentum tersebut, Mimik Idayana berharap Kabupaten Sidoarjo mampu memperkuat budaya kerja yang jujur dan berintegritas serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

    “Mari kita tidak henti-hentinya terus memperkuat budaya kerja jujur dan berintegritas untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ajaknya menutup. (isa/ted)

  • 505 Hafidz Hafidzah Diwisuda, Griya Al-Qur’an Mengukuhkan Penghafal dari Usia 17 hingga 77

    505 Hafidz Hafidzah Diwisuda, Griya Al-Qur’an Mengukuhkan Penghafal dari Usia 17 hingga 77

    Surabaya (beritajatim.com) – Suasana haru dan kebanggaan menyelimuti Gedung Al Marwah Masjid Nasional Al Akbar, Surabaya, pada 7 Desember 2025. Sebanyak 505 hafidz dan hafidzah dari berbagai daerah di Indonesia resmi dikukuhkan dalam Wisuda Akbar Griya Al-Qur’an ke-11.

    Wisuda ini menandai puncak perjalanan panjang mereka dalam menghafal Al-Qur’an, mulai dari kategori 1 juz hingga 30 juz.

    Ketua Panitia Wisuda Akbar ke-11, Falah Burhani, menjelaskan bahwa proses menuju wisuda ini bukanlah hal yang singkat. Para peserta harus mengikuti serangkaian tahapan mulai dari seleksi di setiap cabang atau mitra Griya Al-Qur’an, ujian tasmi’ sesuai kategori hafalan, hingga persiapan intensif sebelum akhirnya layak dinyatakan lulus.

    “Acara ini adalah puncak dari perjalanan pembelajaran mereka. Sebelum bisa naik ke level tahfidz, mereka harus melewati Tahsin, Tartil, hingga Tilawah. Wisuda ini menjadi bukti kesungguhan mereka,” ungkap Falah.

    Tahun ini, para wisudawan datang dari rentang usia yang sangat luas, dari peserta termuda berusia 17 tahun hingga peserta tertua yang berusia 77 tahun dengan hafalan 5 juz.
    Keikutsertaan lansia dalam wisuda ini membuat banyak pihak terinspirasi.

    “Menghafal Al-Qur’an tidak mengenal batas usia. Bahkan yang sudah sepuh pun, jika punya niat dan tekad, Allah akan memudahkan,” tegas Falah.

    Salah satu sosok yang menarik perhatian adalah Lilya Arifah wisudawati berusia 54 tahun dari Griya Al-Qur’an Sidoarjo.

    Perjalanannya dimulai dari kelas Tahsin, lalu Tartil, Tilawah, hingga akhirnya menuntaskan hafalan 30 juz penuh.

    Hafalannya telah ditasmi’ dan diperdengarkan seluruhnya kepada penguji. Tahun ini, ia diwisuda bersama suami dan anak-anaknya, menjadikan momen tersebut penuh kehangatan.

    Untuk prestasinya, Lilya mendapatkan reward umroh gratis sebagai bentuk apresiasi.

    Falah menambahkan bahwa antusiasme peserta tahun ini meningkat signifikan. Banyak yang berhasil naik level dari Tilawah ke Tahfidz, sehingga jumlah wisudawan bertambah dibanding tahun sebelumnya.

    “Wisuda ini bukan hanya seremoni, tetapi momentum besar yang selalu ditunggu santri dan masyarakat umum yang sedang menghafal Al-Qur’an,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari rangkaian acara, Griya Al-Qur’an juga menghadirkan dai nasional Ustaz Oemar Mita sebagai narasumber untuk memberikan motivasi kepada para penghafal Al-Qur’an tentang pentingnya menjaga hafalan sepanjang hayat.

    Menutup pernyataannya, Falah menyampaikan harapan besar terhadap para wisudawan.

    “Semoga seluruh hafidz dan hafidzah dapat menjaga dan meningkatkan hafalan mereka. Cintai Al-Qur’an, baca setiap hari, hafalkan, tadabburi maknanya, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang sudah selesai 30 juz, tingkatkan keilmuan dengan mengambil sanad qiroah seperti Hafs atau Hasyim,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa Wisuda Akbar ke-11 kembali menjadi bukti bahwa Al-Qur’an dicintai oleh semua usia. Dari remaja hingga para lansia, semuanya menunjukkan bahwa siapa pun yang bersungguh-sungguh, akan dimuliakan oleh Kalamullah. (tok/ian)

  • CEO Waste4Change Raih Penghargaan The Eco Inovator di BIG 40 Awards 2025

    CEO Waste4Change Raih Penghargaan The Eco Inovator di BIG 40 Awards 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Mohamad Bijaksana Junerosano, CEO PT Wasteforchange Alam Indonesia (Waste4Change) meraih penghargaam The Eco Innovator di Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Awards 2025. 

    Penghargaan ini diberikan atas kepeloporan dan inovasinya dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah di Indonesia. Bijaksana dinilai berhasil mengembangkan model bisnis pengelolaan sampah yang terintegrasi, bertanggung jawab, dan berkelanjutan melalui Waste4Change. 

    Visinya mengubah perspektif tentang sampah dari masalah menjadi sumber daya, mendorong adopsi ekonomi sirkular, dan memberikan solusi nyata bagi korporasi dan masyarakat dalam mencapai target keberlanjutan. 

    Kini, Bijaksana juga menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup

    Diketahui, Waste4Change perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan edukasi masyarakat. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini berfokus pada integrasi pengumpulan, daur ulang, edukasi, konsultasi, dan teknologi untuk memastikan sampah dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan peraturan nasional maupun standar keberlanjutan global.

    Bijaksana mendirikan Waste4Change apda 2014 di Bekasi, Jawa Barat. Saat ini, layanan pengelolaan sampah Waste4Change telah mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Bandung, dan Medan.

    Selain Waste4Change, Bijaksana juga menjadi pendiri lembaga swadaya masyarakat (LSM) Greeneration Indonesia yang memiliki tujuan agar tercipta lingkungan yang harmonis melalui implementasi prinsip konsumsi dan produksi berkelanjutan.

    Sementara itu, BIG 40 Awards adalah ajang yang memberikan penghargaan kepada individu dan institusi yang memiliki dampak signifikan dalam membangun perekonomian dan sektor bisnis Indonesia. Perayaan ini juga menandai ulang tahun Bisnis Indonesia yang ke-40.

    Acara penghargaan ini didahului dengan BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dalam sesi diskusi interaktif yang membahas prospek ekonomi pada 2026.

    Mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi, BIG Conference melibatkan para pemangku kepentingan baik dari pemerintahan dan swasta untuk mengupas secara mendalam mengenai tantangan ekonomi mendatang.

  • Polres Malang Miliki Satuan Reserse Pidana Perdagangan Orang

    Polres Malang Miliki Satuan Reserse Pidana Perdagangan Orang

    Malang (beritajatim.com) — Kepolisian Resor Malang kini memiliki Satuan Reserse yang khusus menangani Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO). Pembentukan satuan ini tindak lanjut dari persetujuan di tingkat Polda Jawa Timur. Nantinya akan ada lima Polres, termasuk Polres Malang, yang membentuk satuan khusus ini.

    Kapolres Malang AKBP Danang Setyo Pambudi menjelaskan, fasilitas fisik untuk Satres PPA dan PPO di Polres Malang sudah disiapkan. Saat ini tinggal menunggu tahap operasional dan penempatan pejabat dari Polda, termasuk personel yang akan mengawaki satuan tersebut.

    “Pembentukan Satres PPA dan TPPO ini menjadi salah satu bentuk komitmen Polres Malang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di bidang penegakan hukum,” ucap Danang, Senin (8/12/2025), usai peresmian gedung PPA dan PPO.

    Danang menyebut, jelang akhir tahun 2025, terjadi peningkatan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak-anak, perempuan, dan juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Satres PPA dan TPPO akan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait dan jajaran Polsek untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Malang,” tegas Danang.

    Menurut Danang, terbentuknya Satres PPA dan PPO bertujuan mereduksi kejadian tindak pidana yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum, anak bermasalah dengan hukum, dan juga KDRT, sesuai norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Satres PPA dan TPPO nantinya akan dijabat Kepala Satuan (Kasat) secara tersendiri. “Akan ada tiga Kepala Unit (Kanit), sumber daya manusia (SDM), dan kelengkapan pejabat lainnya,” beber Danang.

    Satuan tersebut, lanjut Danang, akan berkolaborasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Perlindungan Anak dan Wanita (P2TP2A), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) anak.

    “Pembentukan satuan ini di tingkat Mabes Polri dan Polda adalah bagian dari cita-cita untuk peningkatan pelayanan terhadap warga negara Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan wanita, anak-anak, dan isu imigran, yang berada di bawah naungan Satres PPA dan PPO,” tuturnya.

    Hingga kini, Polres Malang masih menunggu arahan dari Polda Jawa Timur untuk jadwal operasionalnya. Terdapat lima Polres yang ditunjuk oleh Mabes Polri dalam satuan PPA dan PPO selain Polres Malang, yakni Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Batu, dan Polres Probolinggo Kota. (yog/kun)