Xcloud.id

kab/kota: Sidoarjo

  • Panas Menyengat Capai 37°C, Ini Cuaca Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik Hari Ini

    Panas Menyengat Capai 37°C, Ini Cuaca Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik Hari Ini

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda kembali merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, Minggu, 12 Oktober 2025.

    “Cuaca di Surabaya, Gresik, maupun Sidoarjo cenderung cerah dan berawan. Namun, tidak ada tanda akan turun hujan. Untuk suhu antara 24°C hingga 37°C. Sedangkan kelembabannya antara 45%-89%,” ujar Prakiraan BMKG Juanda, Oky Sukma Hakim, Sabtu (11/10/2025).

    Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini

    BMKG Juanda menyebut cuaca di Surabaya hari ini cenderung berawan pada pagi hingga siang hari. Kemudian sore dan malamnya tampak cerah, termasuk di Kecamatan Krembangan, Lakarsantri, Mulyorejo, Simokerto, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, dan Sukolilo.

    Suhu udara: 24°C – 37°C
    Kelembapan: 50% – 86%
    Kecepatan angin: 34,4 Km/jam dari arah Tenggara.

    Prakiraan Cuaca Sidoarjo Hari Ini

    Sama seperti Kota Pahlawan, Sidoarjo juga tidak ada tanda akan turun hujan, meski pagi dan siangnya tampak berawan. Adapun sore hingga malam cenderung cerah hari ini, termasuk di Kecamatan Wonoayu, Prambon, Krembung, Candi, Sedati, Sidoarjo, Sukodono, Tulangan, Waru, dan Buduran.

    Suhu udara: 24°C – 36°C
    Kelembapan: 45%-87%
    Kecepatan angin: 41,2 km/jam dari arah Barat.

    Prakiraan Cuaca Gresik Hari Ini

    Menurut data dari BMKG Juanda, daerah di Gresik sempat hujan pada dini hari. Namun setelahnya cenderung berawan pada pagi hari dan cerah di siang hingga malamnya. Termasuk di Kecamatan Driyorejo, Duduk Sampeyan, Tambak, Tambak, Sidayu, Sangkapura, dan Sangkapura.

    Suhu udara: 26°C – 31°C
    Kelembapan: 70%-89%
    Kecepatan angin: 34,1 km/jam dari arah Timur.

    Meski beberapa daerah diprakirakan tidak turun hujan, masyarakat disarankan untuk membawa payung atau jas hujan sebagai langkah antisipatif. Mengingat cuaca di wilayah tropis seperti Jawa Timur dapat berubah dalam waktu singkat, penting bagi warga untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca melalui aplikasi resmi BMKG atau layanan cuaca daring lainnya.

    Dengan memahami prakiraan cuaca secara detail, masyarakat di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dapat menjalani aktivitas hari inidengan lebih aman dan nyaman, termasuk saat memulai aktivitas tempat. [fyi/suf]

  • 51 Korban Tragedi Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo Teridentifikasi, Proses Berlanjut

    51 Korban Tragedi Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo Teridentifikasi, Proses Berlanjut

    Surabaya (beritajatim.com) – Proses identifikasi korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, terus berlanjut. Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi satu jenazah terbaru, yaitu Muhammad Ridwan Sahari, seorang santri berusia 14 tahun.

    Jenazah tersebut berhasil diidentifikasi melalui metode DNA dan medis gigi pada Sabtu malam, 11 Oktober 2025, di Posko DVI RS Bhayangkara Surabaya.

    “Update dari proses identifikasi kantong jenazah hari ini, Tim DVI Polda Jatim berhasil mengenali satu jenazah Santri Ponpes Al Khoziny,” ungkap Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kabid Humas Polda Jatim, dalam konferensi pers yang digelar di Surabaya, Sabtu (11/10/2025).

    Tim DVI yang dibentuk secara khusus untuk menangani kasus ini bekerja intensif selama 24 jam. Mereka melibatkan berbagai instansi terkait dan tenaga ahli untuk memastikan bahwa setiap jenazah yang diterima dapat teridentifikasi dengan akurat.

    Kabid Humas Polda Jatim menjelaskan bahwa proses identifikasi dilakukan dengan ketelitian maksimal untuk memastikan keakuratan identifikasi.

    Menurut Kabiddokkes Polda Jatim, Kombes Pol Dr. dr. Mohammad Khusnan Marzuki, jenazah yang teridentifikasi adalah kantong jenazah nomor Post Mortem RSB B-059 yang sesuai dengan data ante mortem 056.

    “Jenazah teridentifikasi melalui DNA dan medis gigi, cocok dengan nomor Antemortem 056 sebagai Muhammad Ridwan Sahari, laki-laki, 14 tahun, alamat Bendul Merisi Jaya Timur No.17, RT 002 RW 012, Bendul Merisi, Wonocolo, Kota Surabaya,” kata Kombes Pol Khusnan.

    Hingga saat ini, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 51 korban dari total 67 kantong jenazah yang diterima. Proses identifikasi ini menggunakan metode ilmiah yang teliti, yaitu tes DNA dan rekonsiliasi ante mortem dan post mortem, untuk memastikan hasil yang akurat hingga 99,99%.

    Proses identifikasi korban yang telah berjalan ini memberi harapan bagi keluarga korban untuk memperoleh kepastian. “Kami terus berupaya maksimal dalam identifikasi ini. Meskipun memerlukan waktu, kami pastikan seluruh proses dilakukan dengan cermat dan teliti,” ujar Kombes Pol Khusnan.

    Proses identifikasi untuk kasus serupa biasanya memakan waktu yang cukup lama. “Dulu bisa sampai dua bulan. Jadi saya berharap kali ini bisa lebih cepat. Kami bekerja sama dengan Pusdokkes untuk menjaga ketelitian dan kecepatan,” tambahnya.

    Saat ini, 12 ante mortem korban belum teridentifikasi, dan masih ada 13 kantong jenazah yang belum berhasil diidentifikasi. Namun, Kombes Pol Khusnan memastikan bahwa tim DVI akan terus bekerja hingga seluruh korban dapat teridentifikasi dan proses pemakaman dapat segera dilakukan.

    Tim DVI Polda Jatim bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), Rumah Sakit Bhayangkara, Pusdokkes Polri, Biddokkes Polda Jatim, dan pemerintah daerah setempat, untuk mendukung operasi identifikasi ini.

    Dengan kerja keras seluruh tim, diharapkan keluarga korban dapat segera memperoleh kepastian mengenai identitas santri mereka, serta jenazah yang bisa dimakamkan dengan layak. [uci/suf]

  • Anggota DPR RI BHS Kolaborasi dengan BSN Sosialisasikan SNI untuk UMKM Surabaya

    Anggota DPR RI BHS Kolaborasi dengan BSN Sosialisasikan SNI untuk UMKM Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar sosialisasi Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) dan Penilaian Kesesuaian bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya, Sabtu (11/10/2025).

    Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya penerapan SNI sebagai langkah memperkuat daya saing produk nasional, baik di pasar domestik maupun internasional.

    Bambang Haryo menegaskan, UMKM memiliki peran vital sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, karena berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, menyumbang 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 8.573,89 triliun, serta menyerap 97 persen tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja.

    “Dengan program SNI Bina UMKM, produk-produk lokal bisa semakin diakui dan dirasakan manfaatnya, tidak hanya di Surabaya dan Jawa Timur, tapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” ujar BHS, yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

    BHS menekankan bahwa sertifikasi SNI bukan sekadar label mutu, melainkan instrumen strategis untuk menekan biaya produksi, mempercepat distribusi, dan memperluas akses pasar. Dengan demikian, SNI menjadi pondasi penting agar UMKM mampu bersaing di rantai pasok global.

    Namun, ia menyoroti masih minimnya anggaran nasional untuk program standardisasi, yang hanya sebesar Rp 144 miliar. BHS pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan dukungan, baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya manusia (SDM), agar penerapan SNI lebih masif.

    Sebagai langkah konkret, BHS mengaku telah berkolaborasi dengan dinas terkait di Surabaya dan Sidoarjo untuk mempercepat proses standardisasi bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menyambut baik sinergi ini. Ia menyebutkan, dari 106 ribu UMKM di Surabaya, sudah sekitar 8.000 unit usaha yang terstandardisasi melalui program Bina UMKM.

    “Kami akan segera memperkuat koordinasi dengan BSN agar penerapan SNI bisa berjalan optimal. Dinas juga akan mendampingi UMKM agar memenuhi seluruh prasyarat sertifikasi,” ujar Febrina.

    Sementara itu, Kepala Kantor Layanan Teknis BSN Jawa Timur, Faris, mengungkapkan bahwa sekitar 98.000 UMKM di Jatim telah terdaftar dalam program SNI Bina UMKM.

    BSN, lanjutnya, berkomitmen mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi dua prinsip utama SNI: mutu produk yang konsisten dan sistem produksi yang efisien dan tertata. “Kami ingin memastikan UMKM di Jawa Timur naik kelas dengan produk yang berkualitas dan memenuhi standar nasional,” pungkas Faris. (tok/kun)

  • Kemensos Salurkan Santunan dan Modal Usaha bagi Korban Runtuhnya Gedung Al-Khoziny Sidoarjo

    Kemensos Salurkan Santunan dan Modal Usaha bagi Korban Runtuhnya Gedung Al-Khoziny Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hadir dalam kegiatan tahlil akbar dan secara langsung menyerahkan santunan kepada 17 ahli waris korban musibah runtuhnya musala Pondok Pesantren Al-Khoziny.

    “Alhamdulillah kita bisa doa bersama, tentu kita sampaikan dukungan-dukungan pemerintah dalam hal menghadapi musibah ini. Presiden sangat memberikan atensi dari awal sampai nanti diharapkan tuntas seluruh proses kita menanggulangi musibah ini,” kata Gus Ipul di Aula KH. Hasyim Asy’ari PWNU Jawa Timur, Sabtu (11/10/2025).

    Acara bertajuk Khotmil Quran & Tahlil Akbar Syuhada Santri Al-Khoziny ini turut dihadiri Pengurus PWNU Jatim KH. Abdul Matin Jawahir, Pengasuh Ponpes Al-Khoziny KH. Abdul Salam Mujib, serta para ahli waris korban.

    Hadir di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB, Gus Ipul disambut hangat oleh para ahli waris korban musibah. Ia kemudian mengikuti doa bersama dengan khusyuk.

    Gus Ipul secara simbolis menyerahkan santunan kepada 17 ahli waris korban. Bantuan santunan yang diberikan berupa uang tunai senilai Rp15.000.000 untuk masing-masing ahli waris korban meninggal, paket sembako serta paket nutrisi.

    “Yang kita berikan ini yang sudah diasesmen ya, yang sudah diasesmen 17 keluarga mungkin per hari ini. Nanti akan kita susul ya pada berikutnya untuk keluarga-keluarga yang lain,” ujarnya.

    Gus Ipul menegaskan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, hingga Pemerintah Kabupaten mendukung penuh penanganan korban dari awal hingga akhir. “Mulai dari evakuasi, kemudian masa-masa kedaruratan, dan terakhir ini masa rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.

    Dukungan pertama yang diberikan adalah perlindungan dan jaminan sosial untuk keluarga yang anggota keluarganya wafat maupun luka berat. Selanjutnya, dukungan rehabilitasi medis maupun sosial juga terus diberikan.

    Selain memberikan santunan, Kementerian Sosial juga melakukan pemberdayaan dan pendampingan psikososial kepada keluarga korban. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan bantuan permodalan usaha maupun pelatihan keterampilan sesuai potensi masing-masing keluarga.

    Untuk memastikan ketepatan dukungan, Kemensos telah melakukan asesmen kepada setiap keluarga korban guna mengetahui kebutuhan mereka secara spesifik.

    “Misalnya ada yang ingin buka warung atau toko. Nanti kita asesmen dulu, kita latih dan kita berikan modal usaha,” kata Gus Ipul.

    Upaya ini menjadi bagian dari tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial agar keluarga korban tidak hanya pulih secara ekonomi, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Pendampingan psikososial dilakukan oleh pekerja sosial Kemensos untuk membantu keluarga korban bangkit dari trauma dan kembali berdaya menjalani kehidupan.

    Sebelumnya, Gus Ipul juga menjenguk Syehlendra Haical Aditya dan Syaifur Rosi Abdillah, santri korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny yang kakinya harus diamputasi.

    Untuk korban yang mengalami disabilitas, Kemensos bekerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas memberikan pendampingan dan bantuan alat bantu sesuai kebutuhan, seperti kaki atau tangan palsu, kursi roda, dan tongkat.

    “Tapi setelah itu yang penting adalah bagaimana bisa membuat santri-santri kita semangat kembali. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal yang harus kita rancang lebih baik untuk membuat mereka bisa juga meraih prestasi,” kata dia. [tok/ian]

  • DPR RI minta pemerintah pastikan evakuasi ponpes di Sidoarjo “clear”

    DPR RI minta pemerintah pastikan evakuasi ponpes di Sidoarjo “clear”

    “Jadi tidak ada yang tersisa di situ, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saan Mustopa meminta pemerintah memastikan evakuasi korban pondok pesantren (pesantren) ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur, selesai dengan bersih atau clear.

    “Jadi tidak ada yang tersisa di situ, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal,” ujar Saan saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Dengan demikian, ia menegaskan dalam proses evakuasi harus benar-benar dipastikan sudah tidak ada korban yang tertinggal, khususnya di bawah reruntuhan ponpes yang ambruk.

    Saan menuturkan ambruknya ponpes di Sidoarjo menjadi keprihatinan bersama karena merupakan duka mendalam bagi generasi yang akan datang.

    Terkait rencana Menteri Perencanaan Umum (PU) untuk membangun kembali ponpes tersebut, dia menyebutkan rencana itu harus dibicarakan terlebih dahulu minimal di tingkat kementerian karena pembangunan kembali akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Selain di tingkat pemerintahan, dia mengingatkan pembicaraan tersebut juga harus dilakukan dengan DPR, khususnya dengan Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, agar tidak menimbulkan masalah.

    “Jadi penting juga. Tujuannya memang baik ya untuk membantu, tapi kalau misalkan ada polemik kan kasihan pesantrennya juga karena yang akan terseret mereka,” ungkapnya.

    Maka dari itu, ia mengingatkan niat baik dari Menteri PU harus dilakukan dengan cara yang baik pula agar tidak menimbulkan polemik.

    Namun demikian meski telah diselesaikan secara kekeluargaan, dirinya menilai ambruknya ponpes di Sidoarjo tetap harus menjadi pelajaran bagi semua pihak.

    Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 50 jenazah korban robohnya bangunan Pesantren Al Khoziny di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa proses identifikasi dilakukan secara bertahap sejak evakuasi korban dimulai pada awal pekan lalu.

    “Data hasil identifikasi sampai hari Jumat 10 Oktober, sebanyak 50 jenazah telah berhasil dikenali,” kata dia.

    Meski demikian, ia menyebutkan bahwa tim DVI masih memiliki tugas untuk memproses 11 jenazah lainnya, termasuk lima potongan tubuh korban yang ditemukan tim SAR gabungan secara bertahap di lokasi kejadian.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Antisipasi Tragedi Serupa Ponpes Al Khoziny, Pemkab Bangkalan Data Kelayakan Bangunan Pesantren

    Antisipasi Tragedi Serupa Ponpes Al Khoziny, Pemkab Bangkalan Data Kelayakan Bangunan Pesantren

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mulai melakukan pendataan dan penilaian terhadap kelayakan bangunan pondok pesantren di wilayahnya.

    Langkah ini diambil untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para santri sekaligus mencegah terulangnya tragedi ambruknya bangunan pesantren seperti yang terjadi di Sidoarjo.

    Wakil Bupati Bangkalan, Moh Fauzan Ja’far, mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat dan Polda Jawa Timur agar daerah melakukan pengawasan terhadap kondisi fisik pesantren.

    “Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk antisipasi agar kejadian serupa dengan tragedi ambruknya mushalla di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, tidak terjadi di Bangkalan,” ujar Fauzan, Sabtu (11/10/2025).

    Fauzan menjelaskan, Pemkab Bangkalan telah menugaskan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap pondok pesantren, bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat.

    “Langkah awalnya adalah mendata seluruh pondok pesantren. Dari situ akan terlihat mana yang sudah lengkap administrasinya dan mana yang belum,” imbuhnya.

    Selain kelengkapan administrasi, pemerintah daerah juga akan memastikan kelayakan teknis bangunan pesantren. Pemeriksaan ini meliputi evaluasi struktur, standar keamanan, serta ketahanan bangunan untuk menjamin keselamatan santri dan tenaga pengajar.

    “Bangunan yang sudah berdiri juga akan kami kaji. Apakah secara teknis masih memenuhi syarat atau perlu perbaikan. Jika diperlukan, Pemkab akan melakukan pendampingan,” jelas Fauzan.

    Sementara itu, Kepala Dinas PRKP Bangkalan, M Hasan Faisol, menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan.

    “Kami akan sowan kepada Ketua MUI dan PCNU Bangkalan untuk meminta arahan agar kami bisa berkomunikasi langsung dengan para pengasuh pesantren,” katanya. [sar/ian]

  • Kritisi Belanja Modal Terancam, Fraksi Gerindra Sidoarjo Desak TPP Dipangkas 50 Persen untuk Rakyat

    Kritisi Belanja Modal Terancam, Fraksi Gerindra Sidoarjo Desak TPP Dipangkas 50 Persen untuk Rakyat

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Rencana penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memicu pemangkasan Belanja Modal Sidoarjo untuk tahun 2026 mendapat kritik keras dari legislatif.

    Ketua Fraksi Gerindra yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, H Achmad Muzayin Syafrial, mendesak Pemerintah Kabupaten mengambil langkah ekstrem namun logis yakni pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50%.

    H. Achmad Muzayin menilai, opsi ini adalah bentuk tanggung jawab fiskal demi menambal defisit anggaran pembangunan yang secara langsung mengancam kebutuhan dasar warga Sidoarjo.

    Kritik ini bermula dari penurunan rasio pendapatan pajak daerah tahun 2026 jika dibandingkan dengan rasio pendapatan pajak tahun 2025. Disisi lain belanja Modal pada tahun anggaran 2026 dialokasikan “anjlok tajam” dari Rp 790 miliar tahun 2025 ini, menjadi hanya Rp 582 miliar di tahun 2026.

    “Pemangkasan ini menghilangkan sekitar Rp 208 miliar dana pembangunan. Dana ini seharusnya dialokasikan untuk proyek krusial seperti perbaikan jalan dan irigasi. Apalagi kita di daerah harus support pemerintah pusat yang lagi menggalakkan agenda ketahanan pangan. Keputusan memangkas belanja modal justru melawan semangat Permendagri yang menuntut efektivitas pelayanan publik. Jika PAD gagal digali optimal, jangan rakyat yang dikorbankan,” papar Muzayin.

    Muzayin juga menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024 sebagai justifikasi perlunya langkah korektif.

    “LHP BPK sudah membuktikan bahwa masalah kita bukan hanya kurang uang, tapi juga manajemen yang buruk. Ada temuan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek infrastruktur. Artinya, pemotongan TPP adalah langkah etis karena kinerja birokrasi dipertanyakan,” tegasnya.

    Pemotongan TPP 50% sebagai Bukti Solidaritas ASN Sidoarjo terhadap Fiskal daerah yang lagi genting, Muzayin menegaskan bahwa TPP ASN harus menjadi solusi darurat.

    “TPP adalah insentif kinerja. Ketika Belanja Modal rakyat dipangkas, maka TPP harus dievaluasi. Kami mendesak pemotongan TPP 50% untuk sementara waktu. Dana ini harus segera dialihkan untuk menyelamatkan proyek-proyek irigasi dan jalan yang terancam mandek,” urainya menambahkan.

    Menurutnya, pilihan ini akan menunjukkan solidaritas fiskal dari aparatur sipil negara dan membuktikan bahwa pemerintah memprioritaskan fungsi pelayanan publik di atas kenyamanan birokrasi. (isa/ian)

  • Gus Ipul Jenguk Santri Korban Ambruknya Ponpes Al-Khoziny, Pastikan Dukungan Penuh dari Pemerintah

    Gus Ipul Jenguk Santri Korban Ambruknya Ponpes Al-Khoziny, Pastikan Dukungan Penuh dari Pemerintah

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND) menjenguk Syaifur Rosi Abdillah, santri korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran, di Desa Sumokali, Kecamatan Candi, Sidoarjo.

    Rosi kini menjalani masa pemulihan setelah salah satu kakinya harus diamputasi akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Sekitar pukul 10.00 WIB, Gus Ipul tiba di kediaman Rosi. Ia duduk di samping tempat tidur Rosi, berbicara hangat dengan sang santri dan keluarganya.

    Dalam kunjungan itu, Mensos memastikan seluruh kebutuhan Rosi dipenuhi mulai dari layanan kesehatan, pendampingan sosial, hingga jaminan pendidikan agar masa depannya tetap terjaga.

    “Alhamdulillah, kondisi adik kita Rosi terus membaik. Semangatnya luar biasa. Ia adalah contoh keteguhan hati anak muda yang tidak menyerah pada keadaan,” ujar Gus Ipul.

    Mensos menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh unsur pemerintah harus bekerja bersama menangani dampak musibah ini dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

    “Presiden berpesan agar semua bergerak bersama. Ada Kemensos, Kemenko PMK, BNPB, Basarnas, Pemerintah Daerah, hingga Komisi Nasional Disabilitas. Semua hadir untuk memastikan korban tidak sendirian,” kata dia.

    Kemensos berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan dukungan perlindungan sosial, termasuk bantuan sekolah, kebutuhan pokok, dan jaminan kesehatan. Setelah fase darurat, Kemensos juga menyiapkan rehabilitasi sosial agar Rosi dan keluarganya dapat beradaptasi dengan kehidupan baru.

    “Yang paling penting adalah semangat anaknya tetap hidup, dan keluarga siap menerima serta mendukung. Rehabilitasi sosial tidak hanya fisik, tapi juga hati dan lingkungan,” kata Gus Ipul.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Jonna Aman Damanik, menegaskan bahwa kedisabilitasan bukanlah akhir perjalanan hidup. Ia memastikan negara hadir untuk menjamin masa depan korban tetap terbuka lebar.

    “Kami memastikan proses rehabilitasi dan intervensi medis tidak membuat masa depan anak-anak terhambat, justru harus menjadi lebih baik,” ujarnya.

    Jonna juga menegaskan bahwa korban akan mendapatkan bantuan kaki palsu fungsional, yang tidak sekadar alat bantu, tetapi benar-benar mampu mengembalikan mobilitas dan kepercayaan diri.

    “Kalau dik Rosi kehilangan kaki kiri, maka tugas kami adalah memastikan alat bantu yang tepat untuk mengurangi hambatan itu. Setelahnya, akan ada pelatihan adaptasi tubuh dan mobilitas agar ia bisa kembali beraktivitas dengan percaya diri,” jelasnya.

    Pembuatan kaki palsu akan berlangsung sekitar tiga bulan dengan pendampingan penuh dari Sentra Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.

    Bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny roboh pada Senin (29/9) sekitar pukul 15.00 WIB, ketika para santri tengah menunaikan salat Ashar. Dugaan sementara, beban lantai empat yang baru dicor menyebabkan struktur pondasi tidak kuat menahan tekanan sehingga ambruk hingga lantai dasar. [tok/ian]

  • Ribuan Pesantren di Bogor Belum Miliki Izin Bangunan, Pemkab: Kami Kirim Surat Teguran Regional 11 Oktober 2025

    Ribuan Pesantren di Bogor Belum Miliki Izin Bangunan, Pemkab: Kami Kirim Surat Teguran Regional 11 Oktober 2025

    Ribuan Pesantren di Bogor Belum Miliki Izin Bangunan, Pemkab: Kami Kirim Surat Teguran
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor memperketat pengawasan bangunan pondok pesantren yang belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
    Langkah ini diambil untuk mencegah potensi bahaya konstruksi, menyusul kasus ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
    Kepala DPKPP Kabupaten Bogor Eko Mujiarto menjelaskan, pengawasan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penataan Bangunan di setiap kecamatan.
    “Kami punya pengawas di tiap kecamatan yang rutin memeriksa bangunan berizin maupun tanpa izin, termasuk pesantren,” kata Eko kepada Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
    Berdasarkan data administrasi DPKPP, hingga 2025 terdapat 1.499 pondok pesantren di Kabupaten Bogor.
    Namun, hanya 39 pesantren yang telah mengajukan izin PBG sejak 2012, sementara 1.460 lainnya masih belum memiliki izin dan belum melalui pemeriksaan kelaikan bangunan.
    Menurut Eko, pengawasan tersebut merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pembentukan UPT DPKPP.
    UPT berwenang melakukan inspeksi lapangan, memeriksa dokumen izin, serta memberikan teguran atau sanksi kepada pengelola bangunan yang belum mengurus PBG.
    “Kalau ada pesantren yang belum punya izin, kami kirim surat teguran agar segera mengurus PBG,” ujarnya.
    Setelah teguran dikirim, Tim Profesi Ahli (TPA) akan memeriksa kesesuaian bangunan berdasarkan aspek struktur, arsitektur, dan mekanikal-elektrikal (ME).
    Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bangunan tidak laik, maka akan diberikan rekomendasi perbaikan untuk menghindari risiko runtuh atau kegagalan konstruksi.
    Eko menegaskan bahwa pengawasan ini bukan untuk mempersulit pengelola pesantren, melainkan untuk menjamin keselamatan santri dan penghuni.
    “Kami ingin bangunan pesantren memenuhi standar laik fungsi, bukan sekadar formalitas izin,” ucapnya.
    “Bangunan pesantren bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat tinggal santri. Jadi keselamatannya harus dijamin,” sambung Eko.
    Eko mengakui bahwa rendahnya kesadaran pengurus pesantren menjadi salah satu kendala utama.
    Banyak pendiri pesantren belum memahami pentingnya PBG sebagai jaminan keselamatan dan keamanan.
    Selain itu, sebagian besar pesantren di Kabupaten Bogor berdiri di atas tanah wakaf dan dibangun secara swadaya masyarakat tanpa perhitungan teknis yang memadai.
    “Banyak yang belum paham pentingnya proses perizinan sejak awal. Akibatnya, banyak bangunan berdiri tanpa perencanaan teknis sesuai standar keselamatan,” jelasnya.
    Kondisi tersebut, lanjut Eko, berpotensi menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, yang mewajibkan setiap bangunan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum digunakan.
    Untuk memperkuat pengawasan, DPKPP berencana mempercepat pembentukan tim ahli bersertifikat guna melakukan kajian teknis terhadap kekuatan dan kelayakan bangunan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Bogor.
    “Kami sedang menyiapkan tim ahli agar pemeriksaan teknis bisa dilakukan lebih cepat dan menyeluruh,” tutup Eko
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gus Ipul Jenguk Santri Korban Ponpes Ambruk: Tak Menyerah pada Keadaan

    Gus Ipul Jenguk Santri Korban Ponpes Ambruk: Tak Menyerah pada Keadaan

    Jakarta –

    Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND) menjenguk santri korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran, di Desa Sumokali, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Syaifur Rosi Abdillah.

    Rosi kini menjalani masa pemulihan setelah salah satu kakinya harus diamputasi akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Sekitar pukul 10.00 WIB, Gus Ipul tiba di kediaman Rosi.

    Ia duduk di samping tempat tidur Rosi, berbicara hangat dengan sang santri dan keluarganya. Dalam kunjungan itu, Gus Ipul memastikan seluruh kebutuhan Rosi dipenuhi mulai dari layanan kesehatan, pendampingan sosial, hingga jaminan pendidikan agar masa depannya tetap terjaga.

    “Alhamdulillah, kondisi adik kita Rosi terus membaik. Semangatnya luar biasa,” ujar Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/10/2025).

    “Ia adalah contoh keteguhan hati anak muda yang tidak menyerah pada keadaan,” sambungnya.

    “Presiden berpesan agar semua bergerak bersama. Ada Kemensos, Kemenko PMK, BNPB, Basarnas, Pemerintah Daerah, hingga Komisi Nasional Disabilitas,” kata Gus Ipul.

    “Semua hadir untuk memastikan korban tidak sendirian,” sambungnya.

    “Yang paling penting adalah semangat anaknya tetap hidup, dan keluarga siap menerima serta mendukung. Rehabilitasi sosial tidak hanya fisik, tapi juga hati dan lingkungan,” kata Gus Ipul.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KND Jonna Aman Damanik menegaskan kedisabilitasan bukanlah akhir perjalanan hidup. Jonna memastikan negara hadir untuk menjamin masa depan korban tetap terbuka lebar.

    “Kami memastikan proses rehabilitasi dan intervensi medis tidak membuat masa depan anak-anak terhambat, justru harus menjadi lebih baik,” ujar Jonna.

    Jonna juga menegaskan korban akan mendapatkan bantuan kaki palsu fungsional, yang tidak sekadar alat bantu, tetapi benar-benar mampu mengembalikan mobilitas dan kepercayaan diri.

    “Kalau dik Rosi kehilangan kaki kiri, maka tugas kami adalah memastikan alat bantu yang tepat untuk mengurangi hambatan itu. Setelahnya, akan ada pelatihan adaptasi tubuh dan mobilitas agar ia bisa kembali beraktivitas dengan percaya diri,” jelas Jonna.

    Pembuatan kaki palsu akan berlangsung sekitar tiga bulan dengan pendampingan penuh dari Sentra Rehabilitasi Sosial Kemensos.

    Diketahui, bangunan Ponpes Al-Khoziny roboh pada Senin (29/9) sekitar pukul 15.00 WIB, ketika para santri tengah menunaikan salat Asar. Dugaan sementara, beban lantai empat yang baru dicor menyebabkan struktur pondasi tidak kuat menahan tekanan sehingga ambruk hingga lantai dasar.

    (akd/akd)