Xcloud.id

kab/kota: Sidoarjo

  • KPK Gelar 36 OTT Sepanjang 2020-2024, Tetapkan 691 Tersangka

    KPK Gelar 36 OTT Sepanjang 2020-2024, Tetapkan 691 Tersangka

    KPK Gelar 36 OTT Sepanjang 2020-2024, Tetapkan 691 Tersangka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengatakan sudah melakukan 36 kali
    operasi tangkap tangan
    (
    OTT
    ) sepanjang 2020-2024.
    “Jumlah OTT 36 (sepanjang 2020-2024), selanjutnya, selama 2024,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2019-2024 di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
    Berdasarkan data KPK, pada 2020 tercatat terjadi 8 kali OTT, kemudian sebanyak 6 kali OTT pada 2021.
    Lalu, sebanyak 10 kali OTT pada 2022, 7 kali OTT pada 2023, dan 5 kali OTT pada 2024.
    Alex mengatakan, KPK telah melakukan 5 OTT selama 2024 yaitu, pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu, Pemerasan di lingkungan Pemerintah Kota Sidoarjo, Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
    “Pemerasan di lingkungan Pemerintah Bengkulu, dan pemerasan di lingkungan Pemerintah Pekanbaru,” ujarnya.
    Total tersangka yang ditetapkan KPK sepanjang 2020-2024 yaitu 691.
    Rinciannya, sebanyak 105 tersangka pada 2020, sebanyak 113 tersangka pada 2021, ada 149 tersangka pada 2022, 161 tersangka pada 2023, dan 163 tersangka pada 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • GEGER Anak Bunuh Ayah Kandung di Sidoarjo, Korban Tewas Karena 15 Luka Bacokan Celurit

    GEGER Anak Bunuh Ayah Kandung di Sidoarjo, Korban Tewas Karena 15 Luka Bacokan Celurit

    TRIBUNJATENG.COM, SIDOARJO – Seorang pria yang diduga mengalami depresi secara membabi buta membacok ayah kandungnya sendiri hingga tewas.

    Pelaku membacok menggunakan celurit saat korban sudah tertidur seusai minum obat.

    Peristiwa tersebut bahkan sempat diketahui para tetangga yang mendengar suara gadung di rumah korban dan pelaku.

    Pria berinisial MSC (33) ditangkap polisi setelah membunuh ayahnya, BS (60), di Dusun Mbokong Nisor, Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.

    Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, AKP Fahmi Amarullah mengungkapkan bahwa pelaku sempat mengamuk saat dijenguk oleh kakaknya, NL (35), sebelum melakukan aksi brutal tersebut.

    “Pelaku ini 3 bersaudara.”

    “Anak pertamanya (korban) mau menjenguk orangtuanya yang lagi sakit,” kata AKP Fahmi Amarullah, Selasa (17/12/2024).

    Kejadian bermula pada Minggu (15/12/2024) sekira pukul 21.00, ketika NL datang untuk menjenguk MSC yang sedang mengalami depresi.

    Setelah memberikan obat penenang, NL merasa bahwa adik dan ayahnya sudah beristirahat, sehingga dia memutuskan pulang.

    Namun setelah ditinggal, depresi MSC kembali kambuh.

    “Kemudian, dia mengambil celurit dan secara membabi buta melakukan penganiayaan kepada ayahnya sendiri,” ujar AKP Fahmi.

    Hasil otopsi dari RS Pusdik Sabhara Bhayangkara Porong menunjukkan bahwa BS mengalami 15 luka bacokan di leher, dada, dan kepala. 

    “Korban meninggal dunia di tempat,” tambahnya.

    Ketua RW setempat, Sunyoto menjelaskan bahwa peristiwa tersebut dimulai ketika NL mengantar obat untuk BS dan MSC.

    “Itu orangtuanya (korban) sakit, terus kakaknya pelaku datang memberikan obat, termasuk membawa obat penenang buat pelaku,” katanya.

    Setelah NL pulang, suara gaduh terdengar dari rumah korban.

    “Tetangga dengar suara ‘dok dok dok’, terus didatangi, ternyata orangtuanya sudah ditemukan meninggal.”

    “Bahkan saya datang sudah enggak ada (meninggal), terus lapor polisi,” ujar Sunyoto.

    Kasus ini menjadi perhatian publik dan menyoroti masalah kesehatan mental yang dihadapi pelaku.

    Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa tragis ini. (*)

  • PSID Jombang Hadapi Liga 4 Jatim dengan Minim Dukungan, Operasional Latihan Ditanggung Staf Pelatih

    PSID Jombang Hadapi Liga 4 Jatim dengan Minim Dukungan, Operasional Latihan Ditanggung Staf Pelatih

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo 

    TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Tatap Liga 4 PSSI Jawa Timur 2024-2025, Persatuan Sepakbola Kabupaten Jombang (PSID) terus genjot latihan tanpa perhatian pemerintah. 

    Mendekati kick Off Liga 4 Jatim 2024, para punggawa PSID Jombang terus mempersiapkan diri dengan berlatih di Stadion Merdeka, Jombang pada Selasa (17/12/2024) sore. 

    Pelatih kepala PSID Jombang Hendriawan Dwi Susanto saat dikonfirmasi awak media di lokasi mengatakan, latihan ini dilakukan sebagai pemantapan jelang Kick Off Liga 4 Jatim 2024. 

    “Kita pemantapan latihan hari ini di Stadion Merdeka, karena waktu juga semakin mepet H-2 Minggu menjelang kick off yakni di tanggal 7 Januari 2025 mendatang,” ucapnya. 

    Latihan PSID Jombang di Lapangan Desa Blimbing, Kamis (28/11/2024) sore (ISTIMEWA)

    Untuk menu latihan yang terus digenjot oleh staff pelatih adalah bagaimana memberikan pemahaman bermain kepala anak didiknya.

    “Kita mantapkan cara bermain anak-anak seperti apa. Untuk squad ini memang campuran senior dengan Junior untuk Junior kelahiran 2002 sampai 2006,” katanya. 

    Mengarungi Liga 4 Jatim, PSID Jombang tidak memasang target apapun. Semua dikembalikan kepada para pemain bisa melaju sejauh mana. 

    “Kita kembalikan ke para pemain. Kalau para pemain bisa mengaplikasikan latihan di pertandingan pasti akan berjalan dengan sendirinya,” ujarnya. 

    Untuk squad yang akan didaftarkan adalah 30 pemain, dengan 7 pemain senior.  Seleksi tim juga sudah dimulai sebelum Pilkada. Dan mulai aktif latihan sesaat setelah Pilkada selesai sampai sekarang. 

    “Untuk fokus latihan adalah kita berikan pemahaman bermain bola lebih dahulu pada para pemain, baru akan kita tambahkan atau dikombinasikan dengan fisikal, taktikal juga,” ungkapnya. 

    Selama menjalani latihan yang digelar setiap hari itu, Hendriawan menyebut jika operasional latihan untuk sementara ditanggung oleh para staf pelatih, mengingat kurangnya perhatian Askab PSSI Jombang maupun Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. 

    “Sampai latihan hari ini kita belum pernah ditengok oleh orang-orang Askab. Saya berharap para petinggi-petinggi itu bisa datang minimal memberi motivasi kepada para pemain. Saya sendiri masih bertanya-tanya untuk perhatian pemerintah kepada PSID ini. Selama ini untuk operasional latihan ya kita akal-akali dulu. Ya sementara dari pelatih-pelatih dulu kita akal-akali dulu,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, PSID Jombang sendiri di Liga 4 PSSI Jatim 2024 tergabung di Grup 1 bersama PS Mojokerto Putra, Assyabaab Bangil, PS Surabaya Muda dan Pasuruan United. Kick Off akan dimulai pada tanggal 7 Januari 2025 dan seluruh partai PSID akan dimainkan di Stadion Jenggolo, Sidoarjo

  • Ngenes Tukang Servis AC asal Sidoarjo Merugi Jutaan, Motor Terbakar di Gresik saat Perjalanan Pulang

    Ngenes Tukang Servis AC asal Sidoarjo Merugi Jutaan, Motor Terbakar di Gresik saat Perjalanan Pulang

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Willy Abraham

    TRIBUNJATIM.COM, GRESIK – Sepeda motor Honda Supra Fit mengalami insiden kebakaran di sekitar Alun-alun Gresik, Selasa (17/12/2024) sore. Api melahap bagian depan sepeda motor.

    Diketahui peristiwa nahas terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat itu, sepeda motor mengalami mogok, mesinnya rewel atau kondisi ketika mesin kendaraan tidak bisa bekerja dalam kondisi maksimal.

    Tiba-tiba api muncul, dan membakar sepeda motor Honda Supra Fit, meskipun dalam kondisi hujan turun saat kejadian.

    Salah satu saksi mata adalah petugas Puskesmas Alun-alun Gresik, Neneng Rahayu. Dikatakannya sepeda motor Supra Fit dikendarai oleh dua pemuda yang merupakan karyawan jasa Service AC berkantor di Waru Sidoarjo.

    “Tadi kedua pemuda itu setelah membersihkan AC di wilayah Pelabuhan Gresik, mau balik ke Waru, Sidoarjo. Sepeda motor mengalami kerusakan atau mesinnya ngberet dan mogok,” paparnya.

    Kemudian api muncul, mereka berusaha memadamkan api, nahas sepeda motor yang mereka kendarai rusak tidak bisa jalan lagi.

    Sementara itu, Kapolsek Gresik Kota Iptu Suharto membenarkan kejadian tersebut. Suharto memastikan tidak ada korban jiwa.

    “Tidak ada korban jiwa, kerugian material sekitar Rp 3,5 Juta,” imbuhnya

  • Cuaca Jatim Rabu, 18 Desember 2024: Hujan Petir di 13 Wilayah, Suhu Mendingin Tidak Seperti Biasanya

    Cuaca Jatim Rabu, 18 Desember 2024: Hujan Petir di 13 Wilayah, Suhu Mendingin Tidak Seperti Biasanya

    TRIBUNJATIM.COM – Simak prakiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) untuk besok Rabu 18 Desember 2024.

    Pada pagi hari, hujan dengan intensitas berbeda-beda akan melanda wilayah Jawa Timur.

    Hujan petir akan melanda tiga belas wilayah, di antaranya Bangkalan, Jombang, Kapubaten. dan Kota Kediri, Kota Batu.

    Lalu Kota Malang, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lumajang, Nganjuk, Pasuruan dan Sidoarjo.

    Sementara itu ,Sebanyak dua puluh wilayah akan diguyur hujan ringan  diantaranya, Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Madiun, Magetan.

    Lalu Kabupaten dan Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Lamongan, Kabupaten Malang, Ngawi, Pemkasan, Sampang, Situbondo, dan Tuban.

    Pada siang Hari, terpantau hanya tiga wilayah yang akan di guyur hujan ringan, antara lain wilayah Kabupaten dan Kota Probolinggo lalu wilayah Sumenep.

    Suhu seluruh wilayah Jawa Timur mendingin tidak seperti biasanya.

    Tercatat suhu maksimal hanya 31 derajat Celcius dan hanya di alami 4 wilayah yaitu, Jombang, Kota Surabaya, Ponorogo dan Sidoarjo.

    Berikutnya, daerah terdingin di Jawa Timur dengan suhu terendah mencapai 16 derajat Celcius jatuh pada Kota Batu.

    Sementara itu, daerah Kabupaten Blitar, Kota Malang, Lumajang, Trenggalek dan Tuban menjadi wilayah terdingin kedua dengan suhu terendah 21 derajat Celcius.

    Penggunaan Sunscreen untuk Aktivitas di Luar Rumah

    Karena cuaca Jatim besok masih didominasi cerah, Tribunners jangan lupa menggunakan sunscreen atau tabir surya saat beraktivitas di luar rumah.

    Penggunaan sunscreen direkomendasikan BMKG untuk menghindari efek buruk paparan sinar matahari secara langsung terhadap kulit.

    Mengingat bahaya terik matahari yang terlalu panas, bisa membuat kulit luka bakar atau sunburn.

    Gejalanya berupa bercak kemerahan atau kecokelatan pada kulit, meradang, dan terasa panas saat disentuh.

    Sehingga perlu perlindungan yang ampuh setidaknya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut.

    Sunscreen menjadi salah satu cara jitu untuk menghindari sinaran matahari langsung.

    Bisa digunakan untuk tubuh dan juga wajah.

    Saat ini banyak produk yang bisa dijadikan pilihan untuk penggunaan sunscreen.

    Tak hanya wanita, sunscreen dapat juga dipakai oleh pria dan anak-anak.

    Anda bisa menggunakan sunscreen 30 menit sebelum ke luar rumah dan aplikasikan ulang setiap 2 jam sekali.

    Dalam sunscreen terkandung SPF (Sun Protection Factor), seperti SPF 30, SPF 50 dan lainnya.

    Angka tersebut memberi tahu Anda berapa lama sinar UVB matahari akan memerahkan kulit Anda jika Anda menggunakan sunscreen persis seperti yang diarahkan dibandingkan dengan jumlah waktu tanpa sunscreen, dikutip dari Skin Cancer.

    Artinya, jika Anda menggunakan produk SPF 30 dengan benar, Anda akan membutuhkan waktu 30 kali lebih lama untuk terbakar dibandingkan jika Anda tidak menggunakan sunscreen.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • PH Siskawati Minta KPK Proses Hukum Sekretaris dan Kabid BPPD Sidoarjo

    PH Siskawati Minta KPK Proses Hukum Sekretaris dan Kabid BPPD Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Erlan Jaya Putra Penasehat Hukum Siskawati dalam kasus pemotongan insentif ASN BPPD Sidoarjo kembali meminta aparat penegak hukum (APH) untuk memproses sekertaris dan Kabid lainya dalam kasus pemotongan insentif tersebut.

    Erlan Jaya Putra mengatakan telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas ketidakadilan yang ia anggap menimpa Siskawati dalam kasus pemotongan insentif ASN BPPD yang disangkakan.

    “Jika Kasasi yang kami ajukan di MA ditolak, kami akan mendesak dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga agar KPK bersifat adil dalam penegakan hukum untuk segera memproses sekretaris dan kabid BPPD Kab. Sidoarjo karna sudah jelas keterlibatannya,” kata Erlan dalam keterangan tertulisnya Selasa (17/12/2024).

    Erlan Jaya Putra Penasehat Hukum Siskawati (istimewa)

    Erlan menambahkan, putusan Hakim pengadilan tinggi yg menyatakan bahwa putusan pengadilan Tipikor Surabaya tidak menyimpang tanpa disertai alasan-alasan hukum yang tepat mencederai asas hukum yang ia pahami.

    “Putusan hakim itu yang membuat kita sangat keberatan dan kita menyatakan Kasasi karna bagi kita Siskawati tidak pernah menikmati uang insentif karyawan BPPD Kabupaten Sidoarjo,” tegasnya.

    Menurutnya putusan dan surat dakwaaan jaksa maupun surat tuntutan Jaksa KPK, dalam putusan pengadilan Tipikor Surabaya dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi Tipikor Surabaya Siskawati dituduh menikmati uang sebesar Rp 25 juta, tidak benar dan tak sesuai dengan fakta persidangan.

    “Kami tegaskan sekali lagi Siskawati tidak memiliki niat jahat atau mens rea dan menurut kita itu merupakan tuduhan yg sangat zalim menyakitkan dan keterlaluan serta melukai hati terdakwa Siskawati dan tuduhan tersebut tidak beralasan secara hukum sedikitpun,” ungkapnya.

    Dia menambahkan, tuduhan itu karna tanpa di sertai alat bukti, disamping itu uang Rp 25 jt yang merupakan cashback dari pihak hotel bukanlah lah uang insentif karyawan BPBD Sidoarjo akan tetapi uang kas APBD di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang menggunakan dana APBD dan uang tersebut tidak sedikitpun juga dinikmati oleh Siskawati.

    “Siskawati hanya mengelola uang yang dititipkan yang semuanya di pakai untuk kegiatan karyawan BPBD kabupaten Sidoarjo yg semua pengeluarannya dapat di pertanggung jawabkan,” katanya mengakhiri. (isa/but)

  • Daftar 19 Bank Tutup, Terbaru di Papua

    Daftar 19 Bank Tutup, Terbaru di Papua

    1. BPR Arfak Indonesia

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-105/D.03/2024 tanggal 17 Desember
    2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Arfak Indonesia, mencabut izin usaha PT BPR Arfak Indonesia yang beralamat di Jalan Trikora Wosi,Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

    Pencabutan izin usaha PT BPR Arfak Indonesia merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

    Pada 11 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Arfak Indonesia sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio KPMM kurang dari 12 persen, Cash Ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5 persen, serta Tingkat Kesehatan (TKS) BPR memiliki predikat Tidak Sehat.

    2. BPR Kencana Cimahi

    Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana di Cimahi, Jawa Barat resmi dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-102/D.03/2024 tanggal 16 Desember 2024.

    Pencabutan izin usaha PT BPR Kencana merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

    Pada 4 April 2024, OJK telah menetapkan PT BPR Kencana sebagai bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan karena memiliki rasio KPMM kurang dari 12%, Cash Ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5%, serta Tingkat Kesehatan (TKS) BPR memiliki predikat Tidak Sehat.

    3. BPR Pakan Rabaa

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pakan Rabaa Solok Selatan. BPR ini beralamat di Jalan Raya Pakan Rabaa No. 118, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

    Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra menjelaskan, pencabutan izin tersebut sesuai SK Anggota Dewan Komisioner OJK bernomor KEP-100/D.03/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2024.

    “Pencabutan izin usaha BPR tersebut merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan, serta melindungi konsumen,” kata Roni dalam keterangan tertulis yang diterima detikSumut, Kamis (12/12/2024).

    4. PT BPR Duta Niaga

    Pencabutan izin usaha BPR ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-98/D.03/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Duta Niaga. Keputusan tersebut menambah daftar panjang bank yang bangkrut selama 2024.

    Pada 15 Januari 2024, OJK telah menetapkan PT BPR Duta Niaga sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio KPMM kurang dari 12%. Cash Ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5%, serta Tingkat Kesehatan (TKS) BPR memiliki predikat Tidak Sehat.

    Kemudian, pada 12 November 2024, OJK menetapkan PT BPR Duta Niaga dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi. Sebelumnya, OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Duta Niaga untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas.

    Pengurus dan pemegang saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 134/ADK3/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Duta Niaga, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Duta Niaga dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.

    5. PT BPR Nature Primadana Capital
    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Nature Primadana Capital.

    “Pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen,” tulis OJK dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

    OJK telah menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 29 Januari 2024 lalu. Penetapan itu berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 31,21%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Tidak Sehat”.

    6. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo
    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung yang diterbitkan 24 Juli 2024. Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi mengatakan Pencabutan izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.

    Sebelumnya, pada 21 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sumber Artha Waru Agung sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini berdasarkan pertimbangan Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan (negatif 17,54%) dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat tidak sehat.

    7. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
    PT BPR Lubuk Raya Mandiri beralamat di Jalan By Pass, Km. 6, RT.003, RW.006, Lubuk Begalung Nan XX Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada 30 Oktober 2023 silam, OJK telah menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

    Kemudian pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR

    8. PT BPR Bank Jepara Artha
    BPR ini berlokasi di Jl Jenderal Ahmad Yani No 62, Pengkol V, Jepara, Jawa Tengah. Pada 13 Desember 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat.

    Kemudian pada 30 April 2024, OJK menetapkan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi. Namun demikian Direksi dan Pemegang Saham Pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

    9. PT BPR Dananta
    OJK mencabut izin PT BPR Dananta Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/D.03/2024 tanggal 30 April 2024. Kantor BPR ini beralamat di Jalan Ronggolawe Ruko Nomor 19 A, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

    Status PT BPR Dananta sebelumnya telah ditetapkan dalam pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat pada 13 Desember 2023, oleh OJK. Kemudian pada 28 Maret 2024 OJK kembali menetapkannya dalam status Pengawasan Bank Dalam Resolusi.

    Namun pada akhirnya direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan. Sehingga LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Dananta dan meminta OJK mencabut izin usahanya.

    10. PT BPRS Saka Dana Mulia
    OJK mencabut izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia di Kudus. Tepatnya, di Ruko Pramuka Square Blok A1 & A4 Jl. Pramuka Nomor 368 Mlati Lor, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-36/D.03/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Saka Dana Mulia.

    OJK telah memberikan waktu sesuai ketentuan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BPRS, termasuk pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan bank. Namun demikian, mereka tidak mampu melakukan upaya penyehatan BPRS, sehingga OJK menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjaminan Simpanan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPRS

    11. PT BPR Bali Artha Anugrah
    OJK mencabut izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah per 4 April 2024 yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 171, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Keputusan ini sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2024. Pada 19 September 2023, OJK telah menetapkan bank ini dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan memiliki predikat Tidak Sehat.

    Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 58/ADK3/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Bali Artha Anugrah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

    12. PT BPR Sembilan Mutiara
    OJK mencabut izin usaha BPR Sembilan Mutiara yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 1, Kelurahan Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 2 April 2024.

    Pada 30 Oktober 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Tidak Sehat. Kemudian pada 21 Maret 2024, OJK menetapkan PT BPR Sembilan Mutiara dalam status pengawasan BDR. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

    13. PT BPR Aceh Utara
    Pencabutan izin pada 4 Maret berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara.

    14. PT BPR EDCCASH
    Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-26/D.03/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat EDCCASH. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR EDCCASH yang beralamat di Graha Ameera No.3, Jl. Raya Kelapa Dua Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten terhitung sejak tanggal 27 Februari 2024.

    15. Perumda BPR Bank Purworejo
    Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo. OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 51 A, Krajan Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

    16. PT BPR Bank Pasar Bhakti
    Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP 19/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 80 Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak tanggal 16 Februari 2024.

    17. PT BPR Madani Karya Mulia
    Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-18/D.03/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 13, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

    18. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
    Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-13/D.03/2024, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 382 Kota Mojokerto terhitung sejak tanggal 26 Januari 2024.

    19. Koperasi BPR Wijaya Kusuma
    Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma,OJK mencabut izin usaha Koperasi BPR Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.45, Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa timur terhitung sejak tanggal 4 Januari 2024.

    (aid/rrd)

  • 14 Kecamatan di Jawa Timur Berpotensi Banjir pada Desember 2024 Menurut BMKG, Diimbau Waspada

    14 Kecamatan di Jawa Timur Berpotensi Banjir pada Desember 2024 Menurut BMKG, Diimbau Waspada

    TRIBUNJATIM.COM – Sejumlah wilayah di Jawa Timur mengalami peningkatan curah hujan.

    Adanya peningkatan curah hujan ini, BMKG mengungkap potensi banjir di Jawa Timur yang terjadi pada Desember 2024.

    “Kondisi global ini meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur dan Bali. Meski fenomena ini diprediksi netral pada awal 2025,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dikutip dari laman resmi BMKG.

    Oleh karena itu BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, termasuk banjir.

    Lantas, mana saja wilayah yang berpotensi banjir di Jawa Timur?

    BMKG mencatat, intensitas curah hujan tinggi di Jawa Timur pada Desember 2024 akan mencapai peluang curah hujan menengah (51–150 mm) lebih dari 70 persen.

    Sementara curah hujan tinggi (151–300 mm) lebih dari 60 persen.

    Adapun wilayah yang berpotensi banjir di Jawa Timur, di antaranya, dikutip dari Kompas.com.

    1. Blitar

    Kecamatan Gandusari

    Kecamatan Nglegok

    2. Gresik

    Kecamatan Sangkapura

    Kecamatan Tambak

    3. Jember

    Kecamatan Bangsalsari

    Kecamatan Panti

    Kecamatan Sumberbaru

    Kecamatan Tanggul

    4. Malang

    Kecamatan Ngantang

    5. Pacitan

    Kecamatan Kebonagung

    Kecamatan Pacitan

    Kecamatan Pringkuku

    6. Probolinggo

    Kecamatan Krucil

    Kecamatan Tiris.

    Banjir melanda Desa Tempuran, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin (9/12/2024). (Tribun Jatim Network/Mohammad Romadoni)

    Potensi gelombang tinggi di perairan Jawa Timur

    Selain curah hujan yang tinggi, BMKG mencatat adanya potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan selatan Jawa Timur.

    Berikut daftarnya.

    Gelombang tinggi 1,25-2,5 meter

    Perairan Trenggalek

    Perairan Tulungagung

    Perairan Blitar

    Perairan Banyuwangi

    Penyebab cuaca ekstrem di Jawa Timur

    Dilansir dari laman BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Kepala BMKG Juanda Taufiq Hermawan menjelaskan, potensi cuaca ekstrem di Jawa Timur disebabkan oleh beberapa faktor.

    Faktor pertama adalah karena wilayah Jawa Timur saat ini diprakirakan telah memasuki musim hujan.

    Bahkan beberapa wilayah sedang berada pada puncak musim hujan.

    Faktor berikutnya adalah adanya fenomena gelombang atmosfer, seperti Kelvin, Equatorial Rossby dan Madden Julian Oscillation (MJO) yang melintasi Jawa Timur.

    “(Fenomena itu) mengakibatkan peningkatan pertumbuhan awan-awan penghujan di wilayah Jawa Timur,” kata Taufiq.

    Faktor ketiga adalah aktifnya Monsun Asia yang menambah suplai uap air, serta suhu muka laut di perairan sekitar Jawa Timur yang hangat.

    Akibatnya, terjadi peningkatan suplai uap air ke atmosfer untuk pertumbuhan awan.

    Selain itu, lanjut Taufiq, wilayah Jawa Timur masih terkena dampak tidak langsung bibit siklon tropis 93S yang berada di Samudra Hindia Barat Australia.

    Oleh karena itu BMKG jUanda mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang selama sepekan ke depan.

    Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan topografi curam/bergunung/tebing diharapkan lebih waspada terhadap dampak yang dapat ditimbulkan akibat cuaca ekstrem seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang serta berkurangnya jarak pandang.

    Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk selalu memantau kondisi cuaca terkini berdasarkan citra radar cuaca WOFI melalui :

    Laman website: https://stamet-juanda.bmkg.go.id/radar/mcrc.html dan https://stametjuanda.bmkg.go.id
    Media sosial: @infobmkgjuanda
    Saluran telepon 24 jam di nomor: (031) 8668989
    Atau, WhatsApp: 0895800300011

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Polresta Sidoarjo Bekuk Predator Anak Asal Surabaya, Meresahkan

    Polresta Sidoarjo Bekuk Predator Anak Asal Surabaya, Meresahkan

     Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

    TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Seorang pria asal Surabaya diringkus petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Sidoarjo.

    Dia adalah RH, pria berusia 47 tahun asal Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya.

    Pria ini merupakan predator anak. Dia sudah berulang kali mencabuli bocah SD di Sidoarjo.

    Terakhir dia ditangkap polisi setelah melakukan pencabulan terhadap seorang siswi berusia 12 tahun di wilayah Kota Sidoarjo.

    “Berdasar laporan yang diterima, petugas melakukan penyelidikan dan akhirnya menangkap pelaku,” kata Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Fahmi Amrullah, Selasa (17/12/2024). 

    Diceritakan, peristiwa keji itu bermula pada Sabtu, 23 November 2024, sekitar pukul 20.00 WIB. Saat itu korban NPC bersama kakaknya datang ke GOR Sidoarjo untuk membeli nasi goreng. 

    Tak lama berselang, pelaku datang kemudian membujuknya untuk mengantar pulang dengan dalih disuruh neneknya. Korban pun bersedia. 

    Dalam perjalanan, pelaku mengajak korban mampir ke kosnya terlebih dulu. Dalihnya hendak mengambil uang. “Korban sudah menolak, tapi pelaku memaksanya,” lanjut Kasat Reskrim. 

    Sesampai di tempat kos, korban disuruh masuk ke dalam kamar. Kemudian pelaku mengunci pintu kamar dari dalam dan kuncinya disimpan. Sejurus kemudian dia mematikan lampu kamar. 

    Pelaku lantas memaksa korban untuk tidur di kamarnya. Korban menolak, namun pelaku terus memaksanya dengan mengancam akan dibunuh jika menolak. 

    Pelaku juga sempat membungkam mulut korban menggunakan tangan kanannya. Korban terus memberontak, kemudian pelaku mencekik leher bocah belia itu. 

    Korban pun tak berdaya. Dan saat itulah pelaku melancarkan perbuatan bejatnya. Pelaku memaksa korban berhubungan layaknya suami istri. Korban terus menangis tapi tidak dihiraukan. 

    Puas melancarkan aksinya, pelaku kembali mengancam korban yang sedang dalam kondisi ketakutan. Korban disuruh diam, tidak bercerita ke siapapun sambil terus diancam. 

    Kemudian korban diantar pulang, sekira pukul 03.15 WIB. Di rumah, korban kemudian mengadukan peristiwa yang dialaminya ke orangtuanya. Dari situlah peristiwa ini terbongkar. 

    Pelaku kemudian diringkus polisi. Dan dalam pemeriksaan, ternyata dia sudah beberapa kali melakukan pencabulan terhadap bocah SD di Sidoarjo.  

    “Dari hasil pemeriksaan kami terhadap pelaku, diketahui bahwa dia juga pernah melakukan ke sejumlah siswa SD di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pelaku suka mencabuli anak yang masih SD karena gampang bujukannya,” urai Fahmi. 

    Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan perbuatan bejatnya itu karena sudah lama tidak berhubungan badan dengan istrinya. 

    Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

  • KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024

    KPK Periksa 7 Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019-2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan tujuh saksi dalam kapasitas anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 – 2024. Pemeriksaan dilakukan terkait penyidikan tindak pidana korupsi dalam Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022.

    “Hari ini Selasa (17/12) , KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi berinisial S, HI, HM, DHC, EPW, dan FRA yang semua merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Tessa tidak menjelaskan perihal materi pemeriksaan terhadap para saksi. “Pemeriksaan dilakukan BPKP Perwakilan Prov. Jatim Jl. Raya Bandara Juanda No. 38 Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur,” katanya.

    Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan 21 tersangka baru yang merupakan Pengembangan dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

    Ke-21 tersangka terdiri dari 4 tersangka sebagai penerima suap dan 17 tersangka lainnya sebagai Tersangka Pemberi. Dari empat tersangka penerima tiga orang di antaranya merupakan penyelenggara negara sementara 1 lainnya merupakan staf dari Penyelenggara Negara. Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 diantaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari Penyelenggara Negara.

    Sebelumnya, pada tanggal 30 September 2024 sampai 3 Oktober 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 10 (sepuluh) rumah atau bangunan. Namun KPK tidak menjelaskan, milik siapa rumah atau bangunan yang dilakukan penggeledahan. KPK hanya menyebut lokasi penggeledahan berlokasi di Kota Surabya, Kab. Bangkalan. Kab. Pamekasan, Kab. Sampang dan Kab. Sumenep.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan di antaranya berupa tujuh unit kendaraan terdiri dari 1 Toyota Alphard, 1 Mitsubisi Pajero, 1 Honda CRV, 1 Toyota Innova, 1 Toyota Hillux double cabin, 1 Toyota Avanza, dan 1 unit merk Isuzu. Terdapat juga jam tangan Rolex (1 buah) dan Cincin Berlian (2 buah).

    KPK juga menyita uang Tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp1 miliar. Kemudian, barang bukti elektronik berupa Handphone, Harddisc dan Laptop. Turut disita dokumen-dokumen diantaranya Buku Tabungan. Buku Tanah, Catatan-Catatan, Kuitansi pembelian barang , BPKB dan STNK Kendaraan dan lain sebagainya.

    KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Jum’at tanggal 6 September 2024 lalu. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. KPK juga telah memeriksa Abdul Halim Iskandar dalam kasus tersebut pada Kamis, 12 Agustus 2024 lalu. [hen/but]