kab/kota: Sidoarjo

  • Naik 5 Persen, UMK Kabupaten Mojokerto 2025 Jadi Segini

    Naik 5 Persen, UMK Kabupaten Mojokerto 2025 Jadi Segini

    Mojokerto (beritajatim.com) – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mojokerto 2025 mengalami kenaikan 5 persen atau sebesar Rp231.239. Sehingga UMK Mojokerto tahun 2025 mendatang menjadi Rp4.856.026 dari sebelumnya Rp4.624.787.

    Pengumuman penetapan UMK kabupaten/kota se-Jatim tahun 2025 itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor Nomor 100.3.3.1/776/KPTS/013/2024, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2025 yang terbit pada Rabu, 18 Desember 2024.

    Berdasarkan SK gubernur tersebut, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, nilai UMK Kabupaten Mojokerto 2025 berada di posisi ke lima tertinggi. Posisi pertama yakni Kota Surabaya senilai Rp4.961.753, Kabupaten Gresik Rp4.874.133, Kabupaten Sidoarjo Rp4.870.511 dan Kabupaten Pasuruan Rp4.866.890.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mojokerto, M Taufiqurrohman mengatakan, sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto merekomendasikan UMK Tahun 2025 ke Gubernur Jawa Timur naik 6,5 persen, sebesar Rp4.925.398,34 atau naik Rp300.611,17.

    “Usulan kemarin 6,5 persen, setelah ditetapkan lebih rendah jadi Rp4.856.026,00 untuk UMK 2025 dan sesuai keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Ketika ketentuan UMK itu tidak diberlakukan itu bukan ranahnya Disnaker,” ungkapnya, Kamis (19/12/2024).

    Dalam surat keputusan tersebut juga dijelaskan bagi pengusaha tidak mematuhi ketentuan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai Undang-undang Nomor 13 Pasal 176, jika ada perusahaan yang tidak menjalankan UMK tersebut, sanksi akan diberikan oleh Pengawas.

    “Ketika ketentuan UMK itu tidak diberlakukan itu bukan ranahnya Disnaker namun ranahnya Pengawas berdasarkan UU Nomor 13 Pasal 176. Disnaker tetap memonitoring pelaksanaan di lapangan, terkait tindaklanjuti dilakukan oleh pengawas,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pemkab Mojokerto telah merekomendasikan UMK Tahun 2025 ke Gubernur Jawa Timur sebesar Rp4.925.398,34 atau naik Rp300.611,17 dari UMK 2024 sebesar Rp4.624.787,17. Rekomendasi tertuang dalam surat Nomor : 565/7477/416-107/2024 dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    Yakni Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum. Usulan tersebut mendapat perbedaan pendapat dari berbagai pihak. Unsur serikat pekerja mendukung kenaikan 6,5 persen berpegangan pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum Tahun 2025.

    Yakni sebesar Rp 4.925.398,34 atau naik Rp300.611,17 dari UMK 2024 sebesar Rp4.624.787,17. Sementara unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berpegangan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

    Apindo berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 168/PUU-XXI/ 2023 tidak ada putusan menyatakan mencabut/membatalkan peraturan pemerintah tersebut dan unsur akademisi atau pakar berpendapat inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berakibat naiknya biaya operasional dan sustainability dunia usaha.

    Yakni sebesar Rp4.648.604,82. Sehingga kenaikannya hanya sebesar Rp23.817,65 atau 0,5 persen. Pemda Mojokerto tetap menampung aspirasi unsur Apindo yang meminta kenaikan hanya di angka 0,5 persen. [tin/ian]

  • Cerita Juara 1 Kompetisi Cerdas Cermat DOCIL 2024, Pahami Materi dan Giat Berlatih Jadi Kunci Menang

    Cerita Juara 1 Kompetisi Cerdas Cermat DOCIL 2024, Pahami Materi dan Giat Berlatih Jadi Kunci Menang

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA– Program Dokter Cilik (Docil) Batch 2024 mengantongi sejumlah nama pemenang dari berbagai kompetisi antar sekolah. Salah satunya pemenang lomba cerdas cermat yang diraih oleh UPT SDN 11 Gresik melalui Putri Rafifatu Rifda dan Nabila Aisar Anjali Hariono.

    Kedua siswi kelas IV tersebut mengungkapkan perasaan senangnya saat dinobatkan menjadi juara pertama lomba cerdas cermat. 

    Rasa senang, terharu, dan kaget, menjawab proses yang dilakukan selama berbulan-bulan memperlajari materi dan latihan.

    “Senang, terharu. Persiapannya belajar, latihan, mengikuti zoom materi, dan mencatat materi yang disampaikan saat zoom,” ungkap Puteri, sapaan akrabnya ditemui di Kantor Tribun Jatim Network – Harian Surya, Kamis (19/12/2024).

    Pemenang lomba cerdas cermat Putri Rafifatu Rifda dan Nabila Aisar Anjali Hariono bersama kepala sekolah dan guru UPT SDN 11 Gresik di Kantor Tribun Jatim Network – Harian Surya (tribunjatim.com/Nur Ika Anisa)

    Hal sama disampaikan Anjali, bahwa selama persiapan hal yang juga dibutuhkan adalah saling suport satu sama lain. Mereka juga membiasakan untuk belajar berdua sepulang sekolah dibimbing guru pendamping.

    “Rasanya senang, ada kaget juga. Selama lomba deg-deg an. Latihan giat belajar, juga latihan kekompokan. Harus konsisten,” ujar Putri.

    Sejak pertengahan bulan September 2024, keduanya intens mempelajari sejumlah materi Dokter Cilik Batch 2024.

    Setiap materi dikemas interaktif yang berkaitan dengan kesehatan dan anak-anak, seperti Membawa Kabar Sehat untuk Semua! (Journalistic), Inside and Outside Matters (Mental and Emosional), Jaga Kebersihan Tubuh Supaya Selalu Segar dan Sehat dan kesehatan mata bertema Mata Sehat, Masa Depan Cerah.

    Selain itu yang tidak kalah menarik adalah pembahasan kebersihan gigi dan mulut melalui topik Gigi Bersih, Mulut Sehat, jadi Lebih Percaya Diri.

    Anak-anak juga dikenalkan tentang keselamatan dan pencegahan cedera, serta body positivity hingga topik Tetap Aman saat Berpetualang di Dunia Maya! (Cyber World).

    “Yang paling suka Bermain Aktif, Jauhkan Bahaya. Bisa menjaga diri dari cedera, seperti membersihkan luka, meminta bantuan dan melindungi diri,” ungkap Anjali. 

    Dua siswi yang bercita-cita menjadi dokter itu kompak ingin tetap terus belajar terutama tentang hal-hal baru. Seperti setiap materi yang telah dipelajari selama mengikuti Dokter Cilik Batch 2024 yang dapat diterapkan untuk diri sendiri, kehidupan sekolah dan lingkungan di sekitarnya.

    Berkat kegigihan menguasai materi dan latihan, keduanya membawa pulang piala dan sejumlah hadiah hingga uang tunai atas raihan ajang bergengsi di Jawa Timur tersebut. 

    Hal ini disambut bangga oleh guru pendamping maupun pihak sekolah UPT SDN 11 Gresik. Sang guru pendamping Sifa Amalia mengaku kedua siswinya tersebut menunjukan semangat dan antusias selama latihan.

    Proses latihan dilakukan setelah jam pelajaran sekolah melalui mengulang pemaparan materi zoom dan juga latihan simulasi cerdas cermat.

    “Tidak menyangka sampai di tahap ini, berkat antusias anak-anak, suport guru, dan orang tua selalu mendukung. Ada peran penting baik orang tua, guru dan semangat anak-anak. Jadi kalau setelah zoom selalu ada evaluasi dan mengulang materi yang sudah disampaikan sekaligus menjadi bahan latihan,” ujarnya.  

    Sementara Kepala Sekolah UPT SD Mukayanah,S.Pd.SD menyebut, dukungan penuh dari sekolah terus dilakukan untuk mendorong semangat para siswi untuk terus belajar. 

    “Kami terus mendorong semangat anak-anak untuk belajar. Sebelum ikut ajang ini di sekolah juga menerapkan materi serupa, di samping Sekolah Adiwiyata, UKS juga sudah jalan,” ungkapnya. 

    Ajang Dokter Cilik Batch 2024 ini dinilai tidak hanya memberikan materi yang bermanfaat kepada anak-anak tetapi juga kesempatan berjejaring yang luas.

    “Harapannya, anak-anak bisa menginspirasi teman-temannya. Ilmu yang didapatkan bisa diterapkan di sekolah dan memotivasi yang lain,” ujarnya. 

    Perlu diketahui, ajang Dokter Cilik Batch 2024 memasuki tahun keempat yang melibatkan sebanyak 400 peserta dari 9 daerah. Jumlah peserta dan sebaran daerah tersebut jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. 

    Selain Surabaya, peserta juga datang dari Kota/Kabupaten Pasuruan, Kota Mojokerto, Sidoarjo, Kota/Kabupaten Malang, dan Gresik.

    Ajang ini ditujukan untuk menggairahkan semangat peserta untuk memberikan dampak kepada anak lain. Khususnya, sosialisasi pentingnya kesehatan anak melalui konsep pendidikan sebaya.

    Acara peluncuran Dokter Cilik Batch 2024 juga menjadi rangkaian perayaan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 yang berlangsung di Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jawa Timur.

    Acara ini diselenggarakan oleh Tribun Jatim Network bekerja sama dengan RSU Wajak Husada yang didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kabupaten Malang, serta di support oleh Moorlife, Tissue Livi, dan Kebun Raya Purwodadi

  • Inilah Daftar 10 Wilayah Punya UMK 2025 Terendah di Pulau Jawa, Ada Jawa Tengah dan Jawa Barat

    Inilah Daftar 10 Wilayah Punya UMK 2025 Terendah di Pulau Jawa, Ada Jawa Tengah dan Jawa Barat

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini 10 UMK terendah tahun 2025 se-Jawa.

    Hasil menunjukkan ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

    Pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025.

    Dari UMK yang telah ditetapkan, Kabupaten Banjarnegara menjadi wilayah yang mempunyai UMK 2025 terendah di Pulau Jawa, yakni Rp 2.170.475,32.

    Selain Banjarnegara, Kabupaten Wonogiri juga menempati wilayah dengan UMK terendah kedua di Pulau Jawa, yakni Rp 2.180.587,5.

    Ada pula wilayah dari Jawa Barat yang mempunyai UMK 2025 rendah, yakni Kota Banjar dengan UMK Rp 2.204.754,48.

    Berikut adalah daftar 10 wilayah yang mempunyai UMK 2025 terendah di Pulau Jawa:

    1. UMK Kabupaten Banjarnegara 2025: Rp 2.170.475,32 (Jawa Tengah)

    2. UMK Kabupaten Wonogiri 2025: Rp 2.180.587,5 (Jawa Tengah)

    3. UMK Kabupaten Sragen 2025: Rp 2.182.200 (Jawa Tengah)

    4. UMK Kota Banjar 2025: Rp 2.204.754,48 (Jawa Barat)

    5. UMK Kabupaten Kuningan 2025: Rp 2.209.519,29 (Jawa Barat)

    6. UMK Kabupaten Pangandaran 2025: Rp 2.221.724,19 (Jawa Barat)

    7. UMK Kabupaten Ciamis 2025: Rp 2.225.279,16 (Jawa Barat)

    8. UMK Kabupaten Rembang 2025: Rp 2.236.168,78 (Jawa Tengah)

    9. UMK Kabupaten Blora 2025: Rp 2.238.430,85 (Jawa Tengah)

    10. UMK Kabupaten Brebes 2025: Rp 2.239.801,50 (Jawa Tengah)

    Ini Respons Serikat Pekerja Terkait Besaran UMK Kota Malang 2025

    Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) untuk 38 daerah di Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024.

    Dalam keputusan itu, UMK Kota Malang 2025 dipatok senilai Rp 3.507.693. Kota Malang berada di urutan ketujuh dari 38 kota atau kabupaten lainnya.

    Merespon ketetapan tersebut, Ketua SPSI Kota Malang, Suhirno mengatakan pihaknya menerima. 

    Kenaikan yang sudah ditetapkan kali ini diharapkan Suhirno bisa diterapkan dengan baik. Pun ia juga berharap perusahaan bisa bertahan di tengah kondisi yang serba sulit saat ini.

    Menurutnya, kenaikan ini sudah diharapkan berdasarkan hasil rapat di Dewan Pengupahan Kota Malang. Kenaikan UMK di Kota Malang berkiras Rp 200 ribu dibanding dengan UMK tahun 2024.

    “Ya kami menerima. Kurang lebih naik sudah Rp 200 ribuan. Bisa diterima SPSI. Risalah kami dari hasil berunding juga tidak jauh dari itu,” katanya, Kamis (19/12/2024).

    Dikatakan Suhirno, pihaknya tidak hanya berpikir kesejahteraan karyawan, tetapi kami berpikir bertahannya perusahaan-perusahaan. Menurut Suhirno, banyak perusahaan loyo karena faktor impor, padahal produksi itu bisa dilakukan di dalam negeri.

    “Akhirnya lapangan kerja terbatas. Yang banyak sekarang PKWT ditunjang PP 35/2021. Itu maksimal lima tahun, padahal PKWT itu hanya untuk pekerjaan sementara dan sekali selesai,” katanya.

    SPSI Kota Malang telah mengimbau kepada perusahaan yang tergabung di dalam keanggotaan untuk bisa beradaptasi dengan kebijakan baru. Dalam waktu dekat, SPSI akan menghadiri undangan sosialisasi dari Pemkot Malang mengenai kebijakan UMK.

    “Perusahaan dan karyawan itu berbeda tujuannya. Kalau perusahaan profit, kalau buruh kesejahteraan. Ya kami berharap perusahaan tidak ada yang melanggar karena ini masalah kehidupan manusia. Masalah pekerjaan sekarang juga sulit, kondisinya sekarang itu ekonomi menurun,” katanya.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Arif Tri Sastyawan mengatakan bahwa Pj Gubernur Jawa Timur menetapkan kenaikan UMK di angka 6,5 persen. Dinas akan memberikan sosialisasi kepada para pekerja dan pelaku usaha awal pekan depan.

    Merespon kenaikan UMK ini, Arif mengimbau agar perusahaan taat aturan. Ia juga mengatakan bahwa pekerja yang tidak mendapatkan hak-haknya bisa mengadu ke dinas di Mal Pelayanan Publik.

    “Kami akan tindak lanjuti laporan tersebut, bisa nanti ke provinsi atau langsung ke kementerian,” katanya.

    Dijelaskan Arif, kenaikan UMK saat ini memilik mekanisme yang berbeda. Usulan kenaikan UMK saat ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mekanisme sebelumnya, kenaikan diusulkan dari daerah, kota atau kabupaten.

    “Jadi mau tidak mau ya kami harus menerima karena sudah ditetapkan. Kota Malang peringkat tujuh di Jawa Timur. Maksud kami lebih baik dari nilai-nilai yang lain. Kami tidak bisa menyamakan dengan Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo,” katanya.

    Arif juga menjelaskan rencana Pemkot Malang untuk membuka keran investasi sebesar-besarnya pada 2025. Ditargetkan nilai investasi pada 2025 bisa mencapai Rp 2,3 triliun. Investasi sangat dibutuhkan untuk membuka lapangan pekerjaan di Kota Malang.

    Pada 2024 ini, hingga triwulan ketiga, Arif menyatakan nilai investasi yang sudah masuk telah mencapai Rp 2,1 triliun. Kemungkinan nilainya akan bertambah hingga tutup tahun. Pada 2023, secara keseluruhan nilai investasi dalam setahun mencapai Rp 2,1 triliun.

    “Kami segerakan membuka investasi. Maka pada 2025, kami akan menaikan lagi investasi Kota Malang untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Itu langkah yang kami tempuh, termasuk membuka job fair,” ujar Arif. 

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia di Kota Malang telah menyatakan mengikuti keputusan pemerintah yang menaikan upah minimum kota sebanyak minimal 6,5 persen.

    Sekretaris Apindo Kota Malang, Sandy Mario Lanza mengatakan, meskipun kenaikan itu dianggap cukup berat namun pelaku usaha di Kota Malang menerimanya.

    Alasan menerima kenaikan 6,5 persen tersebut karena sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apindo Kota Malang juga meyakini bahwa angka 6,5 persen itu bukan angka gaib.

    “Pasti sudah ada perhitungannya dan kami mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh presiden meskipun saat ini kondisi usaha cukup berat,” katanya.

    Sandy cukup optimis perekonomian pada 2025 bisa lebih baik dari 2024. Sejumlah kabar positif yang diterima para pengusaha antara lain penundaan PPN 12 persen, lalu rencana pemerintah yang mengejar pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen, dan adanya Satgas PHK.

    “Kami juga optimis melihat pemerintahan baru yang tegas. Kalau pemerintahan Kota Malang masih belum karena memang belum definitif,” ujarnya

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Cuaca Jatim Jumat, 20 Desember 2024: Hujan Ringan Melanda 31 Wilayah, Bondowoso Waspada Hujan Petir

    Cuaca Jatim Jumat, 20 Desember 2024: Hujan Ringan Melanda 31 Wilayah, Bondowoso Waspada Hujan Petir

    TRIBUNJATIM.COM – Simak prakiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) untuk besok Jumat 20 Desember 2024.

    Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda, pada pagi hari Kabupaten Bondowoso akan dilanda hujan petir dan hujan sedang akan mengguyur wilayah Lamongan, Lumajang, Kota Blitar dan Kota Mojokerto.

    Kemudian, sebanyak 31 daerah akan turun hujan ringan, di antaranya Surabaya, Sidoarjo, Bangkalan, Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota dan Kabupaten Kediri, Kota Batu, Kota dan Kabupaten Madiun, serta Kota dan Kabupaten Malang.

    Lanjut di Kota dan Kabupaten Pasuruan, Kota dan Kabupaten Probolinggo, Magetan, Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Situbondo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.

    Pada siang hari, hujan ringan masih akan turun di wilayah Jember, Bondowoso, Kota dan Kabupaten Malang, Kota dan Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Magetan, Ngawi, dan Kabupaten Pasuruan.

    Hujan ringan hanya akan turun di wilayah Sumenep pada malam hari.

    Sedangkan, pada dini hari, seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan.

    Penggunaan Sunscreen untuk Aktivitas di Luar Rumah

    Karena cuaca Jatim besok masih didominasi cerah, Tribunners jangan lupa menggunakan sunscreen atau tabir surya saat beraktivitas di luar rumah.

    Penggunaan sunscreen direkomendasikan BMKG untuk menghindari efek buruk paparan sinar matahari secara langsung terhadap kulit.

    Mengingat bahaya terik matahari yang terlalu panas, bisa membuat kulit luka bakar atau sunburn.

    Gejalanya berupa bercak kemerahan atau kecokelatan pada kulit, meradang, dan terasa panas saat disentuh.

    Sehingga perlu perlindungan yang ampuh setidaknya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut.

    Sunscreen menjadi salah satu cara jitu untuk menghindari sinaran matahari langsung.

    Bisa digunakan untuk tubuh dan juga wajah.

    Saat ini banyak produk yang bisa dijadikan pilihan untuk penggunaan sunscreen.

    Tak hanya wanita, sunscreen dapat juga dipakai oleh pria dan anak-anak.

    Anda bisa menggunakan sunscreen 30 menit sebelum ke luar rumah dan aplikasikan ulang setiap 2 jam sekali.

    Dalam sunscreen terkandung SPF (Sun Protection Factor), seperti SPF 30, SPF 50 dan lainnya.

    Angka tersebut memberi tahu Anda berapa lama sinar UVB matahari akan memerahkan kulit Anda jika Anda menggunakan sunscreen persis seperti yang diarahkan dibandingkan dengan jumlah waktu tanpa sunscreen, dikutip dari Skin Cancer.

    Artinya, jika Anda menggunakan produk SPF 30 dengan benar, Anda akan membutuhkan waktu 30 kali lebih lama untuk terbakar dibandingkan jika Anda tidak menggunakan sunscreen.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Besaran UMK 2025 di Jawa Timur: Surabaya Rp4.961.753, Gresik Rp4.874.133, Sidoarjo Rp4.870.511

    Besaran UMK 2025 di Jawa Timur: Surabaya Rp4.961.753, Gresik Rp4.874.133, Sidoarjo Rp4.870.511

    TRIBUNJATIM.COM – Kenaikan UMK 2025 di kabupaten/kota se-Jatim ini masing-masing sebesar 6,5 persen.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan, sebelum penetapan UMK, pihaknya telah menggelar rapat bersama unsur pengusaha maupun pekerja, serta menerima usulan dari seluruh kabupaten/kota.

    “Penetapan UMK tahun 2025 diberlakukan di seluruh daerah di Jatim dan berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang,” ujarnya, dilansir dari Kompas TV, Kamis (19/12/2024).

    Kota Surabaya masih menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Timur dengan Rp 4.961.753,00.

    Kabupaten Gresik menempati posisi kedua sebagai UMK tertinggi di Jatim, yakni sebesar Rp 4.874.133,00. 

    Sementara, Kabupaten Bondowoso menjadi daerah dengan UMK terendah se-Jatim, yakni sebesar Rp 2.347.359,00, disusul Kabupaten Sampang sebesar Rp 2.335.661,00, dan Kabupaten Situbondo sebesar Rp 2.335.209,00.

    Daftar lengkap UMK di seluruh Jawa Timur 2025

    Berikut besaran UMK 2025 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, dikutip dari Kompas.com.

    Kota Surabaya: Rp 4.961.753,00
    Kabupaten Gresik: Rp 4.874.133,00
    Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.870.511,00
    Kabupaten Pasuruan: Rp 4.866.890,00
    Kabupaten Mojokerto: Rp 4.856.026,00
    Kabupaten Malang: Rp 3.553.530,00
    Kota Malang: Rp 3.507.693,00
    Kota Batu: Rp 3.360.466,00
    Kota Pasuruan: Rp 3.358.557,00
    Kabupaten Jombang: Rp 3.137.004,00
    Kabupaten Tuban: Rp 3.050.400,00
    Kota Mojokerto: Rp 3.031.000,00
    Kabupaten Lamongan: Rp 3.012.164,00
    Kabupaten Probolinggo: Rp 2.989.407,00
    Kota Probolinggo: Rp 2.876.657,00
    Kabupaten Jember: Rp 2.838.642,00
    Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.810.139,00
    Kota Kediri: Rp 2.572.361,00
    Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.525.132,00
    Kabupaten Kediri: Rp 2.492.811,00
    Kota Blitar: Rp 2.481.450,00
    Kabupaten Tulungagung: Rp 2.470.800,00
    Kabupaten Lumajang: Rp 2.429.764,00
    Kota Madiun: Rp 2.422.105,00
    Kabupaten Blitar: Rp 2.413.974,00
    Kabupaten Magetan: Rp 2.406.719,00
    Kabupaten Sumenep: Rp 2.406.551,00
    Kabupaten Nganjuk: Rp 2.405.255,00
    Kabupaten Ponorogo: Rp 2.402.959,00
    Kabupaten Madiun: Rp 2.400.321,00
    Kabupaten Ngawi: Rp 2.397.928,00
    Kabupaten Bangkalan: Rp 2.397.550,00
    Kabupaten Trenggalek: Rp 2.378.784,00
    Kabupaten Pamekasan: Rp 2.376.614,00
    Kabupaten Pacitan: Rp 2.364.287,00
    Kabupaten Bondowoso: Rp 2.347.359,00
    Kabupaten Sampang: Rp 2.335.661,00
    Kabupaten Situbondo: Rp 2.335.209,00.

    Itulah daftar lengkap UMK 2025 di Jawa Timur yang akan mulai diterapkan pada 1 Januari mendatang.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Puncak Nataru di Terminal Purabaya Surabaya 24 – 31 Desember 2024

    Puncak Nataru di Terminal Purabaya Surabaya 24 – 31 Desember 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Jumlah penumpang di Terminal Tipe A Purabaya di Bungurasih, Sidoarjo diprediksi meningkat saat libur Natal-Tahun Baru 2025, sebanyak 30 persen.

    Lonjakan penumpang ini diprediksi terjadi pada tanggal 24, 30, dan 31 Desember 2024. Dengan prediksi total jumlah penumpang 45 ribu sampai 50 ribu, setiap harinya.

    “Diprediksi akan ada 45 ribu hingga 50 ribu penumpang per hari. Puncaknya kemungkinan pada tanggal 24, 30, dan 31 Desember 2024,” kata Kepala Humas Terminal Tipe A Purabaya Sarah Abigail, Kamis (19/12/2024).

    Sarah mengatakan, di libur Natal dan Tahun Baru [Nataru] ini tujuan favorit penumpang didominasi ke daerah Mataraman, Jogja, serta ke Pulau Bali.

    “Ada beberapa tujuan favorit penumpang, seperti Kediri, Tulungagung, Malang, Pare, Blitar, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Mojokerto, Jombang dan Bojonegoro. Tuban, Solo-Jogja dan juga Bali,” jelasnya.

    Di mana, selama libur Natal-Tahun Baru 2025 ini pihak Terminal Purabaya telah menyiapkan 2.500 armada bus, meliputi bus antar kota dalam provinsi [AKDP]. Serta bus dengan tujuan; antar kota antar provinsi [AKAP].

    “Untuk armada sekitar 2.500 termasuk AKDP dan AKAP,” kata Sarah.

    Dia juga menyebut sudah melakukan serangkaian antisipasi lonjakan penumpang, saat puncak libur Nataru nanti. Dengan koordinasi bersama perusahaan Otobus/PO, jika sewaktu waktu butuh armada tambahan.

    Kemudian, Terminal Purabaya akan menyiapkan posko kesehatan untuk kru yang bertugas selama libur Nataru. Dan juga posko keamanan sebanyak empat titik.

    “Pemeriksaan kesehatan kru dan supir bekerjasama dengan Dinkes Provinsi Jatim, Dinkes Kabupaten Sidoarjo, BNN dan Jasa Raharja,” jelasnya.

    “Sedangkan posko keamanan ada di empat titik, di kantor terminal, area Shelter Kedatangan, dan dua posko di area Shelter Keberangkatan. Hal ini melibatkan aparat kepolisian dari Polresta Sidoarjo dan Polda Jatim,” imbuhnya.

  • Empat maskapai ajukan penerbangan tambahan di Bandara Juanda

    Empat maskapai ajukan penerbangan tambahan di Bandara Juanda

    ANTARA – Sebanyak empat maskapai mengajukan penerbangan tambahan di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur. Pengajuan “extra flight” itu dimaksudkan untuk memperlancar pelayanan penumpang di masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. (Hanif Nasrullah/Fahmi Alfian/Arif Prada/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • 370 Bencana Landa Jatim Sejak Awal 2024, 46.505 KK Terdampak

    370 Bencana Landa Jatim Sejak Awal 2024, 46.505 KK Terdampak

    Surabaya, CNN Indonesia

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan 370 bencana melanda Jawa Timur sejak awal 2024. Bencana-bencana tersebut menewaskan 25 orang dan membuat sedikitnya 64 orang luka-luka.

    Hal tersebut diungkapkan Adhy Karyono dalam Rakor Pengendalian Bencana bersama Pratikno Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (17/12) malam.

    Adhy merincikan peristiwa angin kencang paling mendominasi dengan 119 kejadian, diikuti 93 banjir, 91 kebakaran hutan, 43 kebakaran lahan, 10 angin puting beliung, delapan tanah longsor dan enam kategori lainnya.

    “10.683 unit rumah rusak, dengan total KK (Kepala Keluarga) terdampak 46.505,” ujar Adhy.

    “Hampir semua bencana sepanjang tahun mengintai. Semua jenis bencana ada,” tuturnya.

    Ia kemudian mengungkapkan lebih dari satu bulan terakhir, yakni 1 November hingga 17 Desember 2024, 62 kejadian, seperti banjir dan angin puting beliung melanda 26 kota/kabupaten Jawa Timur.

    Oleh sebab itu, Adhy meminta kepada semua kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan, mitigasi dan penanggulangan bencana, terutama bagi wilayah yang sudah pernah dilanda bencana seperti banjir.

    Hal tersebut menyusul laporan pihak BKMG bahwa curah hujan diprediksi masih tinggi sampai tiga hari mendatang dan berpotensi menimbulkan banjir.

    “Perkiraan 2-3 hari ke depan hujan sangat lebat. Banjir bisa lebih lama,” katanya.

    Adhy turut meminta BPBD bergerak cepat mengevakuasi korban bencana, terutama banjir di kawasan terdampak dan mendistribusikan kebutuhan pokok, seperti di Ponorogo, Trenggalek, Ngawi, Mojokerto, Jombang hingga Sidoarjo.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan pihaknya akan melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah Jatim.

    “Kami akan lakukan operasi modifikasi cuaca siang dan malam. Mudah-mudahan curah hujan cuaca ekstrem bisa dikurangi,” ucap Suharyanto.

    (frd/chri)

  • KPK Kembali Periksa Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024

    KPK Kembali Periksa Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali memeriksa sejumlah anggota DPRD Jawa Timur peride 2019 – 2024. Mereka diperiksa dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022.

    “Hari ini Rabu (18/12/2024), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022. Para saksi merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024, dengan inisial GS, GTP/TPG, GHS, GW, AIZ, AT, dan BD,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Diketahui, ketujuh anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 yang dipanggil, adalah Gatot Supriyadi, Go Tjong Ping atau Teguh Prabowo Gunawan, Gunawan HS, Guntur Wahono, Ahmad Iwan Zunaih, Ahmad Tamim, dan Budiono.

    Tessa tidak menjelaskan perihal materi pemeriksaan terhadap para saksi. “Pemeriksaan dilakukan BPKP Perwakilan Prov. Jatim Jl. Raya Bandara Juanda No. 38 Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur,” ujarnya.

    Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan 21 tersangka baru yang merupakan Pengembangan dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

    Ke-21 tersangka terdiri dari 4 tersangka sebagai penerima sua dan 17 tersangka lainnya sebagai Tersangka Pemberi. Dari empat tersangka penerima tiga orang diantaranya merupakan penyelenggara negara sementara 1 lainnya merupakan staf dari Penyelenggara Negara.

    Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 diantaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari Penyelenggara Negara.

    Sebelumnya, pada tanggal 30 September 2024 sampai 3 Oktober 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 10 (sepuluh) rumah atau bangunan. Namun KPK tidak menjelaskan, milik siapa rumah atau bangunan yang dilakukan penggeledahan.

    KPK hanya menyebut lokasi penggeledahan berlokasi di Kota Surabya, Kab. Bangkalan. Kab. Pamekasan, Kab. Sampang dan Kab. Sumenep.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan diantaranya berupa tujuh unit kendaraan terdiri dari 1 Toyota Alphard, 1 Mitsubisi Pajero, 1 Honda CRV, 1 Toyota Innova, 1 Toyota Hillux double cabin, 1 Toyota Avanza, dan 1 unit merk Isuzu. Terdapat juga jam tangan Rolex (1 buah) dan Cincin Berlian (2 buah).

    KPK juga menyita uang Tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp1 miliar. Kemudian, barang bukti elektronik berupa Handphone, Harddisc dan Laptop.

    Turut disita dokumen-dokumen diantaranya Buku Tabungan. Buku Tanah, Catatan-Catatan, Kuitansi pembelian barang, BPKB dan STNK Kendaraan dan lain sebagainya.

    KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Jum’at tanggal 6 September 2024 lalu.

    Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. KPK juga telah memeriksa Abdul Halim Iskandar dalam kasus tersebut pada Kamis, 12 Agustus 2024 lalu. [hen/suf]

  • Skema KPBU di Proyek Infrastruktur Perlu Diperluas untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    Skema KPBU di Proyek Infrastruktur Perlu Diperluas untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah perlu memperluas pembangunan infrastruktur baru dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yakni mekanisme pengadaan proyek infrastruktur yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

    KPBU juga dikenal sebagai skema Public-Private Partnerships (PPP) sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran di APBN untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur baru dengan melibatkan langsung sektor swasta.

    “Kalau pemerintah ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pembangunan infrastruktur tidak bisa dikesampingkatn atau ditinggalkan.”

    “Masalahnya, Pemerintah tidak bisa membiayai sendiri pembangunan infrastruktur dari dana APBN,” ungkap Pratomo Ismu Jatmiko, Deputi Direktur PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) di acara Talkshow Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Ekonomi 8 Persen di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.

    Dia mengatakan, skema pembiayaan campuran atau blended financing antara pemerintah dan swasta melalui skema KPBU merupakan pilihan tepat saat ini di tengah keterbatasan anggaran.

    “Blended financing menjadi pilihan untuk mengatasi kendala ini dengan menarik swasta masuk. Apalagi pemerintahan baru saat ini lebih fokus pada ketahanan pangan (ketimbang membangun infrastruktur),” ujar Pratomo.

    Dalam skema KPBU ini pemerintah sudah mendirikan PT PII, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas untuk menjamin proyek infrastruktur pemerintah yang dikelola Kementerian Keuangan.

    Dalam KPBU, pemerintah dan badan usaha bekerja sama untuk menyediakan infrastruktur dan layanannya untuk kepentingan umum. 

    Pratomo memaparkan, dalam pembiayaan proyek infrastruktur dengan skema KPBU biasanya investor mempertanyakan kelayanan proyek yang akan dibangun.

    Misalnya terkait kelayakan pembiayaan oleh perbankan dengan tenor sampai 10 tahun atau di atasnya. Juga soal penerapan standar ESG pada proyek infrastruktur yang akan dibangun.

    “Saat ini proyek infrastruktur baru yang dibangun, sebanyak 30 persen dari nilai proyek berasal dari ekuitas investor dan 70 persen sisanya dari perbankan,” beber Pratomo.

    “Maka itu upaya meyakinkan perbankan akan kelayakan infrastruktur tersebut harus kuat karena pembangunan infrastruktur sangat berisiko mulai dari pembebasan lahan sampai biaya perawatannya,” imbuhnya.

    Dia menegaskan, PT PII didirikan pemerintah dan dikelola di bawah kendali Kementerian Keuangan untuk menyerap risiko pembangunan proyek proyek infrastruktur.

    “Selama masa pandemi, PII memberi penjaminan kepada korporasi swasta agar bisa mengakses pembiayaan perbankan untuk pembangunan proyek infrastruktur,” sebutnya.

    Dia mengatakan, sejak berdiri pada 30 Desember 2009, PII mampu menarik masuk Rp 536 triliun investasi swasta dan sampai saat ini menangani 35 proyek infrastruktur dengan skema KPBU.

    Pemda juga Bisa Manfaatkan Skema KPBU

    Pratomo menambahkan, creative financing melalui skema KPBU tak hanya bisa diterapkan di proyek berskala besar oleh Pemerintah Pusat, saja tapi juga bisa diterapkan di proyek infrastruktur berskala kecil di daerah.

    Misalnya proyek penyediaan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang dikerjasamakan dengan investor dan biaya pembangunannya dibayar sekala berkala.

    Dalam skemap KPBU ini jika lampu penerangan jalan umum tidak menyala, maka pemerintah tak perlu bayar ke investor. Pemeliharaannya dilakukan oleh pihak investor.
    Di sini PII turut menjamin pembayaran cicilan pembayaran Pemda ke investor,” ungkap Pratomo.

    Dia juga mencontohkan skema KPBU di proyek revitalisasi Terminal Purabaya di Sidoarjo, Jawa Timur.

    Di sana banyak lahan yang iddle dan dulu hanya menjadi area parkir bus. 

    “Sekarang ditawarkan ke swasta banyak yang tertarik misalnya dijadikan kawasan properti mixed use dijadikan hunian dan area komersial dengan tanggung jawab perawatan aset terminal oleh investor dengan lama konsesi 30 tahun dengan nilai proyek Rp1,7 triliun,” ungkapnya.

    Lahan lahan terminal inimerupakan aset Kementerian Perhubungan dan lokasinya strategis di tengah kota.