kab/kota: Sidoarjo

Bisnis.com, JAKARTA — Geliat produksi dari tujuh sektor industri tengah dinantikan usai kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kembali diperpanjang. Bahkan, periode kali ini gas murah tersebut berlaku untuk 5 tahun ke depan. 

Kepastian kelanjutan HGBT tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025.

Meski dilanjutkan, kali ini HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per million british thermal unit (MMbtu) dan bahan baku US$6,5 per MMbtu. Pada periode sebelumnya, HGBT dipatok US$6 per MMbtu. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penetapan HGBT tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Adapun manfaat bagi sektor industri telah memberikan total manfaat ekonomi mencapai Rp247,26 triliun pada 2020-2023. Dampak paling signifikan terlihat pada peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak Rp23,30 triliun. 

Investasi juga terdongkrak mencapai Rp91,17 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin kuat.

Selain itu, kebijakan ini membantu efisiensi anggaran dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp4,94 triliun. Secara keseluruhan, HGBT telah memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor dan investasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

“Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Bahlil, beberapa waktu lalu. 

Rencana Ekspansi Industri 

Merespons kebijakan tersebut, Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) telah merencanakan ekspansi kapasitas produksi keramik nasional. Setidaknya terdapat 5 pemain yang akan meningkatkan produksinya dalam beberapa tahun ke depan. 

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan pihaknya menyambut keberlanjutan HGBT yang diterapkan 5 tahun ke depan dengan melanjutkan ekspansi tahap kedua yang sebelumnya sempat tertahan lantaran menantikan stimulus.

“Ya benar dari produsen lokal untuk yang ekspansi tahap kedua ini salah satunya Arwana Keramik [PT Arwana Citramulia Tbk], Platinum [PT Platinum Ceramics Industry], Pegasus [PT Pegasus Mitra Abadi], Kobin [PT Kobin Keramik Industri], Primarindo [PT Primarindo Argatile], dan lainnya,” kata Edy kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025). 

Kelima produsen keramik tersebut akan melakukan penambahan kapasitas produksi ubin keramik sebesar 45 juta meter persegi per tahun dengan total investasi sekitar Rp4 triliun. Investasi baru ini akan dilakukan sesegera mungkin dan akan menyerap 5.000 tenaga kerja baru dan ditargetkan rampung semester II/2026. 

Sebelumnya, pada periode pemberian HGBT 2020-2024 pun produsen keramik juga terus berekspansi dengan menambah kapasitas produksi baru ubin keramik sekitar 90 juta meter persegi dan investasi 2 pabrik sanitary atau kloset dari Penanaman Modal Asing (PMA) dengan total keseluruhan berkisar Rp20 triliun – Rp23 triliun yang menyerap 15.000 tenaga kerja.

Produsen keramik juga lebih percaya diri menjadi tuan rumah dalam negeri dan swasembada keramik dapat terwujud pada pertengahan tahun 2026 total kapasitas baru sebesar 120 juta meter persegi sehingga kapasitas terpasang menjadi 670 juta meter persegi. 

“Ini sangat mumpuni untuk mensubstitusi keseluruhan angka impor keramik yang berkisar 70 juta-80 juta meter persegi per tahunnya,” terangnya.

Terkait kenaikan HGBT periode ini yang dipatok US$7 per MMbtu dari sebelumnya US$6,5 per MMbtu, pihaknya mengaku tidak keberatan asalkan volume gas yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM juga diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri tanpa ada pembatasan. 

Dia wanti-wanti agar harga gas US$7 per MMbtu tidak diikuti dengan kebijakan pemasok gas negara yakni PT PGN Tbk yang sebelumnya diberlakukan pembatasan 45%-50% dengan pengenaan surcharge US$16,77 per MMbtu pada Januari-Maret 2025.

Di sisi lain, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan pelaku industri manufaktur optimistis dengan kebijakan perpanjangan gas murah periode 2025-2029 dapat meningkatkan daya saing, sekaligus mendongkrak produksi untuk ekspor. 

Pada periode HGBT 2020-2024, investasi kaca lembaran juga disebut bergairah, terutama dari penanaman modal asing (PMA). Terdapat 2 investor kaca lembaran asal Korea yang menanamkan modal di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan investor asal China di Gresik. 

“HGBT 2020 – 2024, menarik investor manufaktur dalam dan luar negeri. Satu pabrik kaca lembaran di Sidoarjo sudah selesai revitalisasi dg penambahan kapasitas pada awal tahun 2025,” kata Yustinus kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025). 

Adapun, saat ini total kapasitas terpasang kaca lembaran tercatat menjadi sebanyak 2 juta ton per tahun atau meningkat dari sebelumnya 1,35 juta ton/tahun. 

Kepastian Pasokan Gas

Untuk meningkatkan ekspansi lebih banyak dari 7 industri, kepastian volume gas tanpa adanya Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT), sebagaimana diberlakukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pada periode sebelumnya. 

“Realisasi pasokan volume HGBT 100% Kepmen, jangan terulang AGIT atau istilah apapun dari PGN yang tidak melaksanakan 100% volume Kepmen. Dengan tidak ada pengurangan volume HGBT oleh PGN, maka industri pasti mampu menyerap kenaikan HGBT US$0,5 per MMbtu, semula US$6,5 per MMbtu menjadi US$7 per MMbtu,” jelasnya.

Senada, Indonesia Rubber Glove Manufacturer Association (IRGMA) juga mengungkap kepastian volume gas industri dapat menjadi jaminan bagi industri untuk meningkatkan kapasitas produksi. 

Ketua Umum IRGMA, Rudy Ramadhan mengatakan selama ini yang masih menjadi penghambat kebijakan HGBT yakni permasalahan kondisi pasokan gas untuk wilayah barat Jawa dan bagian utara Sumatra yang dikenakan pembatasan volume pemakaian gas. 

Adapun, AGIT untuk bagian barat Jawa dikenakan batasan pemakaian 54% dari volume kontrak, jika lebih dari pemakaian maka akan dikenakan harga regasifikasi US$16,77 per MMbtu. Sementara itu, untuk wilayah utara Sumatra yang pasokan gasnya dari LNG praktis cukup berat dengan pembatasan 7% dari volume kontrak dan harga LNG US$18,33 per MMbtu.  

“Jadi bagaimana kita bisa buat rencana penambahan investasi bila infrastruktur energi tidak ada dan mahal, untuk bertahan hidup saja sudah cukup,” ujarnya. 

Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang telah melanjutkan kebijakan HGBT untuk industri sarung tangan karet sehingga menjadi pendorong dalam upaya meningkatkan daya saing. 

“Industri sarung tangan karet identik dengan industri kesehatan dan yakin insentif berupa HGBT untuk bisa mengangkat kinerja industri sarung tangan karet seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia sebesar 20%, hal ini bisa dilihat dari data ekspor sarung tangan 2024 yang naik 44,5 juta kg dari 34 juta kg di tahun 2023,” jelasnya. 

Lebih lanjut, industri sarung tangan karet juga mengaku optimistis untuk meningkatkan kembali kinerjanya akibat penurunan permintaan sarung tangan global, fluktuasi harga komoditas karet, dan kebijakan EUDR untuk pasar ekspor ke Eropa. 

Dampak Kinerja Manufaktur

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai kebijakan HGBT dapat membantu efisiensi beban produksi serta memperkuat daya saing industri nasional. 

“Untuk itu kedepan kami sangat berharap agar industri penerima manfaat HGBT ini harus diperluas ke sektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi dan yang berorientasi ekspor misal makanan minuman, pulp kertas, kimia, farmasi dan tekstil,” kata Saleh, Minggu (2/3/2025).

Menurut dia, program tersebut menjadi stimulus bagi industri untuk mendongkrak kinerja pertumbuhan ke angka 10% untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%. 

“Maka dari itu salah satu caranya ya industri dalam negeri harus tumbuh paling tidak 10%. Nah memang saat ini kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional baru 19% padahal seharusnya minimal harus diatas 29%,” jelasnya.