kab/kota: Sidoarjo

  • Pemkab Pacitan Raih WTP ke-14, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Daerah

    Pemkab Pacitan Raih WTP ke-14, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Daerah

    Pacitan (beritajatim.com) -Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Pemerintah Kabupaten Pacitan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk tahun anggaran 2024. Penyerahan opini tertinggi atas laporan keuangan ini dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (2/5/2025), dan diterima langsung oleh Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji.

    Capaian ini menjadi tonggak penting, mengingat Pemkab Pacitan telah mengantongi 14 kali opini WTP, dengan 12 diantaranya diraih secara berturut-turut. Konsistensi ini menjadi sorotan positif dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Pacitan.

    Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi, mengapresiasi kinerja seluruh jajaran pemerintah daerah yang dinilai berhasil menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan tersebut.

    “Kami sangat menghargai kerja keras ASN dan pimpinan daerah. Ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap tata kelola yang baik bukan sekadar jargon, tetapi benar-benar diterapkan,” ucap Arif.

    Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif agar tata kelola anggaran tetap berpihak kepada kepentingan publik.

    Sementara itu, Bupati Indrata Nur Bayuaji menyatakan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, raihan opini WTP adalah refleksi dari kerja kolektif semua pihak yang terlibat, dan menjadi dorongan untuk terus berbenah.

    “WTP adalah pengingat bahwa kita berada di jalur yang benar. Kami akan terus memperbaiki pelayanan publik dan menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah,” tandasnya. (tri/kun)

  • Presiden Prabowo Subianto Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

    Presiden Prabowo Subianto Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dengan tegas mengatakan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Hal tersebut disampaikan saat berpidato di acara peringatan Hari Buruh Internasional di lapangan Monas, Jakarta, Kamis, 1 Mei. Usulan tersebut muncul dari aspirasi para tokoh buruh yang menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Marsinah adalah aktivis buruh yang tewas secara tragis pada 1993 setelah memperjuangkan hak-hak pekerja di Sidoarjo, Jawa Timur.

  • Hari Pendidikan Nasional, Guru dan Siswa Sidoarjo Dapatkan Penghargaan

    Hari Pendidikan Nasional, Guru dan Siswa Sidoarjo Dapatkan Penghargaan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi  menyerahkan berbagai penghargaan kepada guru dan siswa di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Jumat (2/5/2025). Penyerahan penghargaan sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional.

    Penghargaan diberikan kepada GTK Dedikatif Guru SD, GTK Inovatif Guru SD, GTK Inovatif Tenaga Perpustakaan Sekolah dan guru lulusan PPG bagi guru tertentu, lomba penulisan artikel ilmiah popular majalah Idea Dwija tingkat TK, SD, SMP/MTs, SMA/SMK serta penyerahan penghargaan kepada dua siswa yang berhasil menjuarai Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia jenjang SMP/MTs.

    Bertindak sebagai Inspektur Upacara/Irup Bupati Sidoarjo Subandi membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti.

    Bupati Sidoarjo menyampaikan bahwa Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.

    Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

    Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili dan sebab-sebab Iain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

    “Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan baik sebagai pribadi maupun warga negara,” kata Bupati Sidoarjo Subandi dalam sambutan upacara.

    Ditambahkan bahwa pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan (homo educandum) yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual.

    Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa.

    “Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan,” terang Subandi.

    Ia juga menyampaikan bahwa Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan.

    Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur.

    “Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumberdana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat,” ucapnya. (isa/but)

  • Ketua DPC PDIP Surabaya dan Bondowoso Dicopot, Sejumlah Daerah Lain di Jawa Timur Dalam Evaluasi – Halaman all

    Ketua DPC PDIP Surabaya dan Bondowoso Dicopot, Sejumlah Daerah Lain di Jawa Timur Dalam Evaluasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA –  Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono dan Ketua DPC Bondowoso Irwan Bachtiar dicopot dari sruktural partai. Irwan Bachtiar lebih dulu dicopot.

    Selain mencopot Adi Sutarwijono, PDIP juga mencopot Wakil Sekretaris Achmad Hidayat. 

    Keputusan tersebut diumumkan setelah DPD PDIP Jatim menggelar rapat tertutup di Kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Raya Kendangsari Surabaya, Jawa Timur, Jumat (2/5/2025).

    Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi Sulistyono Kanang. 

    Sebagai informasi, Awi adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang telah menjabat sejak 2019.

    Saat ini, Awi juga duduk sebagai Ketua DPRD Surabaya.

    “Ini menjadi evaluasi partai. Kita bebastugaskan Ketua DPC dan wakil sekretaris,” kata Kanang di Kantor DPD PDIP Jatim. 

    Sebelum mengumumkan hasil ini, jajaran DPC PDIP Surabaya dipanggil ke kantor DPD. Termasuk Awi hadir secara langsung.

    Namun, Awi lebih dulu keluar dan tidak berkomentar. 

    Kanang menjelaskan, pencopotan ini bermula dari surat dari DPP tertanggal 30 April 2025 lalu yang melakukan evaluasi kinerja DPC se-Jawa Timur.

    Surabaya menjadi salah satu atensi.

    Surat itu menjadi dasar DPD PDIP Jatim untuk menindaklanjuti dengan pencopotan Awi. 

    Dari pertimbangan yang dilakukan, evaluasi itu dinilai struktural DPC PDIP Perjuangan Kota Surabaya belum optimal.

    Di antaranya lantaran penurunan kursi hasil pileg.

    Semula PDIP memperoleh 15 kursi di 2019, namun melorot menjadi 11 kursi pada Pileg 2024 lalu. 

    PDIP menilai ada persoalan soliditas di internal DPC.

    Sebab, selain Awi dan Hidayat, PDIP juga mengevaluasi Sekretaris DPC Baktiono dan Taroe Sasmito.

    Bedanya, sekretaris dan bendahara ini mendapat sanksi peringatan.

    Hidayat dievaluasi lantaran posisinya semacam kepala sekretariat yang dianggap tidak optimal.

     

    “Yang mendapat sanksi peringatan kita minta untuk memperbaiki kinerja,” terang Kanang yang merupakan anggota DPR RI. 

    Meski telah dicopot dari struktural partai, namun Kanang mengungkapkan, keanggotaan maupun penugasan partai kepada yang bersangkutan masih tetap. 

    Sejumlah daerah juga dievaluasi

    PDIP juga kini mengevaluasi Sidoarjo dan Kota Pasuruan. Evaluasi itu lantas diperdalam dan ternyata didapati penilaian bahwa soliditas internal tidak optimal.

    “Soliditas ini memang menjadi yang utama untuk menuju evaluasi yang lebih dalam lagi,” ungkap Kanang yang merupakan anggota DPR RI tersebut. 

    Kanang belum membocorkan progres evaluasi yang dilakukan untuk sejumlah daerah selain Surabaya dan Sidoarjo.

    Apakah akan bernasib sama seperti Adi Sutarwijono dan Irwan Bachtiar, Kanang menyebut semua tengah berproses.

    Namun dia menyebut, evaluasi itu akan dilakukan mendalam hingga menemukan titik persoalan. 

    Jika dianggap persoalan soliditas itu lantaran kinerja ketua, sekretaris dan bendahara, maka sanksi yang akan diberikan juga bakal serupa.

    “Bisa saja semua kita evaluasi,” ujar politisi kawakan yang juga mantan Bupati Ngawi tersebut. 

     

     

    Penulis: Yusron Naufal Putra

    dan

    Usai DPC Surabaya dan Bondowoso, PDIP akan Evaluasi Sejumlah Daerah Lain di Jawa Timur

     

  • DPD PDIP Jatim Umumkan Pembebastugasan Ketua DPC Surabaya dan Bondowoso

    DPD PDIP Jatim Umumkan Pembebastugasan Ketua DPC Surabaya dan Bondowoso

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Untari Bisowarno bersama Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono mengadakan konferensi pers setelah melakukan evaluasi kinerja DPC se-Jatim.

    Wakil Ketua Dewan Kehormatan, Budi ‘Kanang’ menyampaikan keputusan DPP terkait beberapa kader yang mendapat sanksi. Adapun yang sudah dievaluasi adalah Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono dan Ketua DPC Kabupaten Bondowoso Irwan Bachtiar Rachmat.

    “Ada surat DPP per tanggal 30 April 2025. Sehingga ini menjadi tindak lanjut kita hari ini. DPP memberikan evaluasi kinerja DPC seluruh Jatim, termasuk Surabaya dan sebagainya. DPC Kota Surabaya dapat perhatian DPP, ada kinerja yang kurang bagus. Ada pelurusan dan ada sanksi. Tidak menggembirakan terkait konsolidasi partai. Evaluasi utama KSB, ketua, sekretaris dan bendahara,” tutur Kanang.

    Menurutnya ketua saat ini mendapat sanksi pembobotan agak berat berupa pembebastugasan, sekretaris dan bendahara mendapatkan sanksi peringatan serta wakil sekretaris bidang program DPC (kepala sekretariat) dapat sanksi pembebastugasan. Adapun yang diperingatkan untuk perbaikan kinerja.

    DPP kemudian menunjuk anggota DPRD Jatim, Jordan M Bataragoa sebagai Plt Ketua DPC Surabaya dan anggota DPRD Jatim Eddy Paripurna sebagai Plt Ketua Bondowoso.

    “Tugasnya memperbaiki kinerja untuk soliditas DPC Kota Surabaya dan Bondowoso,” tukasnya.

    Ia menjelaskan Adi Sutarwijono sang Ketua dibebastugaskan, Sekretaris Baktiono diperingatkan, Bendahara Taru Sasmito diperingatkan, Wakil Sekretaris Bidang Program Achmad Hidayat dibebastugaskan.

    “Sementara ini Plt akan menjabat selama 3 bulan dan bisa diperpanjang,” ujarnya.

    Mengapa wakil sekretaris DPC yang dicopot, bukan sekretaris?

    “Tugas wakil sekretaris sebagai kepala sekretariat yang bertanggung jawab utama. Bisa jadi sekretaris kecolongan,” imbuhnya.

    Selain Surabaya dan Bondowoso yang dibebastugaskan, Kota Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo juga dilakukan evaluasi.

    “Daerah lain masih bergilir dilakukan evaluasi dan sanksi apa nantinya belum dibahas. Hari ini kebetulan baru beberapa DPC,” tuturnya.

    Plt Ketua DPC Kota Surabaya, Jordan mengaku siap menjalankan amanah partai dan berjanji akan meningkatkan kinerja partai dan ujungnya untuk kesejahteraan rakyat. [tok/aje]

  • Relasi Pemerintah-Buruh dalam “misteri” Marsinah hingga kini

    Relasi Pemerintah-Buruh dalam “misteri” Marsinah hingga kini

    Ya, kunci kematian Marsinah tetap penuh misteri selama puluhan tahun sejak 1995 hingga 2025 ini.

    Surabaya (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap usulan agar aktivis buruh, Marsinah, diangkat sebagai Pahlawan Nasional yang mewakili kaum buruh.

    Hal ini disampaikan saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat (1/5/2025), sebagai respons atas aspirasi yang disampaikan para pimpinan serikat buruh.

    Kepala Negara pun meminta para pimpinan buruh untuk bermusyawarah dan mengajukan nama yang layak diusulkan, kemudian mereka menyampaikan, “Bagaimana kalau Marsinah, Pak?”.

    Presiden pun mendukung, asal seluruh pimpinan buruh yang mewakili kaum buruh pun mendukung Marsinah menjadi Pahlawan Nasional. Perwakilan serikat buruh yang hadir dalam peringatan Hari Buruh 2025, diantaranya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

    Selain itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, dan sebagainya.

    Ya, Marsinah yang dimaksud adalah sosok seorang aktivis buruh yang gigih memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia pada saat Orde Baru, namun nasib atau tewasnya hingga kini masih menjadi misteri.

    Lahir pada 10 April 1969 di Nganjuk, Jawa Timur, ia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik arloji di PT Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidoarjo. Marsinah aktif memimpin aksi-aksi menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja.

    Pada awal Mei 1993, ia turut serta dalam mogok kerja bersama rekan-rekannya. Setelah aktif dalam berbagai aksi tersebut, Marsinah ditemukan meninggal dunia pada 8 Mei 1993.

    Fakta tewasnya Marsinah itu sejak ditemukan hingga kini masih saja tetap menjadi misteri, meski sejumlah nama disebut-sebut sebagai pelaku.

    Nama-nama itu adalah Suprayogi (satpam), Suwono (satpam), Widayat (bagian maintenance), dan Yudi Susanto (pimpinan PT CPS), yang dijadikan terdakwa kasus pembunuhan Marsinah yang awalnya dijatuhi hukuman antara 12 hingga 17 tahun penjara.

    Pimpinan PT CPS Porong dan anak buahnya itu menceritakan dirinya dijadikan terdakwa dengan tuduhan turut berkomplot menghabisi nyawa Marsinah, padahal mereka tidak tahu-menahu tentang pembunuhan buruh PT CPS itu. “Itu bohong, fitnah,” kata Yudi dalam sebuah persidangan.

    Ada juga oknum militer yang dijadikan terdakwa yakni Danramil Porong, Sidoarjo, Kapten Kusaeri. Ia diajukan ke Mahkamah Militer, karena dianggap bersalah, karena mengetahui kasus pembunuhan itu tapi membiarkan tindak pidana yang juga disetujui direksi PT CPS itu.

    Jasad Marsinah diketahui tergeletak di sebuah gubuk di pinggir sawah dekat hutan jati, di dusun Jegong, desa Wilangan, kabupaten Nganjuk, lebih 100 kilometer dari kos-nya di pemukiman buruh desa Siring, Porong.

    Misteri Perburuhan

    Ya, kunci kematian Marsinah tetap penuh misteri selama puluhan tahun sejak 1995 hingga 2025 ini. Tak pernah diketahui dengan pasti, siapa yang meletakkan mayatnya, siapa yang kebetulan menemukannya pertama kali, dan kapan tewasnya? Lalu, kenapa tewas?

    Namun, sejumlah terdakwa mengelak dengan apa yang disebutnya “skenario” peradilan, hingga para aktivis hak asasi pun menganugerahi “Yap Thiam Hien Award” bagi kegigihan Marsinah. Khalayak awam prihatin dan bersimpati membuka dompet sumbangan bagi keluarganya.

    Skenario peradilan yang disebut para terdakwa itu menggambarkan pertarungan berbagai kepentingan buruh-buruh, pengusaha, serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat, birokrasi militer, kepolisian, dan sistem peradilan.

    Marsinah anak kedua dari tiga bersaudara yang semuanya perempuan, Marsini kakaknya dan Wijiati adiknya, lahir dari pasangan Astin dan Sumini di desa Nglundo, kecamatan Sukomoro, kabupaten Nganjuk.

    Ibunya meninggal saat ia berusia 3 tahun (lahir 1968) dan adiknya Wijiati berumur 40 hari. Ayahnya kemudian menikah lagi dengan Sarini, perempuan dari desa lain. Sejak itulah Marsinah kecil diasuh neneknya, Paerah, yang tinggal bersama paman dan bibinya, Suraji-Sini.

    Meskipun kepandaiannya biasa-biasa saja, tapi teman-teman dan gurunya di SD Negeri Nglundo menilainya rajin, minat bacanya cukup tinggi, sikapnya kritis dan tanggungjawabnya menonjol. Setiap tugas sekolah selalu tuntas. Jika ada yang kurang jelas, tak segan ia mengacungkan tangan meminta penjelasan guru.

    Selepas SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya seorang pamannya, cita-citanya untuk melanjutkan ke Fakultas Hukum pun kandas, karena keluarganya tak mampu membiayai kuliah. Tak ada pilihan lain kecuali mencari lapangan kerja di kota besar.

    Tahun 1989, ia ke Surabaya, menumpang di rumah kakaknya, Marsini, yang sudah berkeluarga. Setelah berkali-kali melamar kerja ke berbagai perusahaan, akhirnya Marsinah diterima bekerja pertama kali di pabrik plastik SKW kawasan industri Rungkut. Gajinya jauh dari cukup. Untuk memperoleh tambahan penghasilan ia nyambi jualan nasi bungkus di sekitar pabrik seharga Rp150/bungkus.

    Akhirnya, tahun 1990, Marsinah bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS), Rungkut, meski sebelumnya sempat bekerja di sebuah perusahaan pengemasan barang. Urbanisasi, berdagang untuk penghasilan tambahan, dan berpindah kerja dari satu pabrik ke pabrik lainnya untuk mendapatkan upah yang lebih layak, merupakan kisah klasik buruh perempuan di Jawa sejak awal dasawarsa 1980-an.

    Di pabrik pembuatan arloji di Rungkut, Surabaya, dengan beberapa kawannya, Marsinah menuntut berdirinya unit serikat pekerja formal (SPSI). Tuntutan inilah mungkin membuatnya dipindah pihak manajemen ke pabrik PT CPS lainnya di Porong, Sidoarjo pada awal tahun 1992.

    Sejak akhir dasawarsa 1980-an, kebijakan upah buruh murah dari pemerintah dan industrialisasi berorientasi ekspor mendorong sengketa perburuhan meluas, sehingga pemogokan dan aksi buruh meningkat luar biasa sejak awal 1990-an untuk meningkatkan posisi tawar mereka.
    Dalam konteks Orde Baru, tuntutan buruh PT CPS pada akhir April 1993 dan pemogokan buruh PT CPS pada 3-4 Mei 1993 itu berujung “tewasnya” Marsinah.

    Informasi Labfor menyebut Marsinah semula protes pemaksaan tanda tangan PHK untuk 13 rekannya kepada Pasi Intel Kodim 0816 Sidoarjo pada larut malam, namun kondisi Marsinah yang capek dan belum makan, membuat interogasi yang emosional menyebabkannya pingsan dan ternyata tewas, lalu ada “misteri” jenazahnya ditemukan di hutan (Nganjuk).

    Kini, namanya dikenang sebagai simbol pejuang keadilan para pekerja, terutama setiap Hari Buruh Internasional, sehingga Presiden Prabowo yang dikenal sebagai figur nasionalis pun melakukan perubahan relasi pemerintah-buruh, seperti menaikkan upah minimum, mengakui peran pekerja informal seperti ojek online, membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, meratifikasi Konvensi ILO 188, dan “kontrak politik” lainnya.

    Copyright © ANTARA 2025

  • PC IKA PMII Sidoarjo Adakan Pelantikan dan Dialog Terbuka untuk Kemajuan Sidoarjo

    PC IKA PMII Sidoarjo Adakan Pelantikan dan Dialog Terbuka untuk Kemajuan Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pimpinan Cabang Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC IKA PMII) Sidoarjo bakal menggelar pelantikan dan dialog terbuka dengan tema “Tantangan dan Peran Strategis PMII di Kabupaten Sidoarjo” di Pendopo Delta Wibawa Sabtu (3/5/2025) mendatang.

    Ketua terpilih PC IKA PMII Sidoarjo, Taufiqur Rochman menjelaskan bahwa para alumni sudah banyak tersebar diberbagai bidang. Seperti di sektor pendidikan, politik, dunia usaha, termasuk media. “Mereka semua menyatakan siap hadir dan mensukseskan acara tersebut,” ucap Taufiqur Rahman Kamis (1/5/2025).

    Lanjut Taufiq, IKA PMII merupakan wadah para alumni PMII. Harapannya wadah ini untuk bersinergi dan berkontribusi nyata untuk kemajuan Sidoarjo yang lebih baik lagi.

    Dia menjelaskan bahwa IKA PMII Sidoarjo terbuka untuk semua alumni. Artinya tidak hanya berasal dari kampus di Kota Delta saja. Tetapi untuk semua alumni PMII yang menetap atau tinggal di Sidoarjo.

    Sehingga, sebagai wadah alumni organisasi yang berbasis kader ini memiliki sumber daya manusia yang cukup melimpah.

    “IKA PMII nantinya juga akan memberikan saran dan kritikan apabila program pemerintah tidak sesuai harapan masyarakat. Kritik konstruktif dibutuhkan untuk bersama membangun daerah tercinta, Sidoarjo,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, IKA PMII Sidoarjo, Mohammad Muntashor menambahkan bahwa IKA PMII hadir bukan hanya sebagai organisasi alumni, tetapi sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.

    “Kita hadir untuk bersinergi memberikan kontribusi nyata untuk Sidoarjo ke depan yang jauh lebih baik,” terangnya.

    Menurutnya, setiap langkah dan inisiatif yang dilakukan harus memberikan manfaat nyata demi menjadikan Sidoarjo lebih baik dari sebelumnya.

    Owner dari Lokal Brand Tas Moonzaya ini juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim yang lebih transparan dan terbuka, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM.

    “Kami akan mendorong Sidoarjo yang lebih transparan, terbuka, ekonomi jauh lebih berkembang. UMKM lebih berkembang. Hasilnya akan dirasakan masyarakat,” tandasnya. (isa/ted)

  • Siapa Marsinah? Aktivis Buruh yang Didorong Presiden Prabowo untuk Jadi Pahlawan Nasional

    Siapa Marsinah? Aktivis Buruh yang Didorong Presiden Prabowo untuk Jadi Pahlawan Nasional

    GELORA.CO –  Di hadapan ribuan buruh yang memperingati May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus), Presiden Prabowo menyatakan dukungan terhadap usul menjadikan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dia turut mendorong usulan tersebut bisa dilaksanakan. Lantas siapa Marsinah?

    Berdasar dokumen pemberitaan JawaPos.com yang kembali dimuat oleh Radar Surabaya pada Kamis (1/5), Marsinah merupakan simbol perjuangan buruh di Indonesia. Marsinah adalah aktivis buruh yang berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai perempuan pemberani.

    Marsinah tidak segan memperjuangkan hak-hak pekerja dan kaum buruh. Meski hidup di zaman Orde Baru, Marsinah tidak pernah takut bergerak di jalur perjuangan. Pada 1993, dia memimpin unjuk rasa dengan tuntutan menaikan upah pekerja di pabrik tempat dia bekerja.

    Saat itu, Marsinah bekerja di PT Catur Putra Surya, sebuah pabrik pembuat jam yang berada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Perjuangan Marsinah terhenti karena dia dinyatakan hilang. Pada 9 Mei 1993, jenazah Marsinah ditemukan dalam keadaan tragis.

    Jenazah Marsinah ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubuk di wilayah Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk, Jatim. Tubuhnya penuh luka dan beberapa tulangnya patah. Karena itu, sampai saat ini Marsinah menjadi simbol perjuangan para buruh.

    ”Kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh? Saya tanya, kalian ada saran nggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak bagaimana kalau Marsinah? Marsinah, jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” tegas Prabowo.

  • Ribuan Buruh dalam Peringatan Mayday Depan Pendopo

    Ribuan Buruh dalam Peringatan Mayday Depan Pendopo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ribuan buruh di Sidoarjo ikut memperingati Hari Buruh Internasional (Mayday). Mereka menggelar aksi damai di depan pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo Kamis (1/5/2025)

    Para buruh itu berasal dari berbagai organisasi buruh. Diantaranya dari DPC Sarbumusi Sidoarjo, Federasi Serikat Buruh Independent, FSPMI dan FSP RTMM SPSI. Mereka datang dari berbagai lokasi menggunakan motor, truk dan mobil odong-odong, dan sebagainya.

    Tidak hanya pria dalam aksi Mayday tersebut. Tampak pula ratusan buruh perempuan. Mereka ingin menemui Bupati Sidoarjo H. Subandi. Setelah itu mereka menggelar peringatan Mayday di Surabaya.

    H. Subandi menemui ribuan buruh Sidoarjo tersebut bersama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto serta Sekda Fenny Apridawati, dan Kadisnaker Ainun Amalia.

    Bupati Sidoarjo juga mengajak mereka untuk makan bersama. Ada seribu lebih nasi kotak yang disediakannya. Mereka duduk bersama di paseban Alun-alun Sidoarjo untuk menikmatinya. Setelah itu para buruh melakukan orasinya didepan pendopo sebelum berangkat ke gedung Negara Grahadi Surabaya untuk menemui Gubernur Jatim.

    Ada dua tuntutan yang disampaikan buruh dalam aksinya depan pendopo Delta Wibawa. Pertama kuota 5 persen bagi anak buruh untuk dapat diterima di SMP negeri di Sidoarjo. Kedua pengobatan gratis di seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dua tuntutan tersebut langsung diakomodir Bupati Sidoarjo H. Subandi diatas truk para buruh.

    “Yang diminta oleh buruh terkait pendaftaran anak sekolah mulai dari SD sampai SMP, tentu kita sebagai pimpinan daerah tentu akan mengakomodir, kalau Pergub mengatur kuota 5 persen bagi anak buruh yang tidak mampu masuk SMA negeri, tentu pemerintah daerah akan mengikuti,” ucapnya.

    H. Subandi mengatakan pemerintah daerah akan selalu hadir bersama serikat buruh. Kesejahteraan buruh terkait pendidikan dan kesehatan akan selalu menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo. Untuk itu ia meminta dukungan seluruh organisasi buruh dalam mewujudkannya. “Tugas kita mengantarkan kesejahteraan buruh terkait pendidikan dan kesehatan, setuju?,” papar bupati.

    Dalam kesempatan itu Bupati Sidoarjo H. Subandi meminta massa buruh untuk menjaga kondusifitas Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo akan selalu merangkul buruh yang menjadi bagian dari masyarakat Sidoarjo.

    Untuk itu ia meminta buruh di Sidoarjo selalu kompak dan guyub dalam membangun Kabupaten Sidoarjo. Ia akan kawal apa yang menjadi tuntutan para buruh. Ia berharap komunikasi buruh dengan pemerintah daerah dapat terus dilakukan.

    “Karena hari ini panjenengan menganggap bupati sebagai bapak e panjenengan, sudah ayo bareng-bareng kita berkomunikasi, apapun akan kita perjuangkan,”ucap Bupati Sidoarjo H. Subandi sebelum mengantar ribuan buruh dari pendopo ke bundaran Waru menggunakan motor menuju Surabaya. (isa/kun)

  • Prabowo Bakal Angkat Tokoh Buruh Marsinah Jadi Pahlawan – Page 3

    Prabowo Bakal Angkat Tokoh Buruh Marsinah Jadi Pahlawan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah sepakat untuk mengangkat tokoh buruh bernama Marsinah sebagai pahlawan nasional. 

    Nama Marsinah muncul setelah kelompok/serikat pekerja mengusulkan untuk mengangkat pahlawan nasional dari kaum buruh. Prabowo lantas meminta mereka berunding menentukan satu nama. 

    “Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan, mereka sampaikan, bagaimana kalau Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” kata Prabowo.

    Lantas, siapa sebenarnya Marsinah?

    Bagi kaum buruh, Marsinah merupakan sosok yang dikenal sebagai pahlawan buruh. Pasalnya ia dikenal sebagai buruh yang aktif dalam gerakan buruh di Indonesia pada 1990-an.

    Marsinah juga menjadi salah satu aktivis buruh perempuan masa Orde Baru yang menjadi korban pembunuhan karena aktif menyuarakan hak pekerja. Dia ditemukan tewas mengenaskan pada tanggal 8 Mei 1993 setelah sempat menghilang sejak 5 Mei 1993 malam.

    Melansir dari beberapa sumber, Marsinah merupakan aktivis dan pembela hak buruh kelahiran 10 April 1969 di Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur. Dia merupakan anak dari pasangan Astin dan Sumini.

    Marsinah juga diketahui mempunyai kakak perempuan bernama Marsini dan adik perempuan bernama Wijati. Ketika masa Orde Baru, Marsinah melalui kisah hidup yang berakhir dengan tragis.

    Awalnya, Marsinah yang hanya lulusan SLTA memutuskan untuk merantau pada 1989 ke Surabaya. Dia juga memiliki keinginan mengenyam pendidikan perkuliahan tetapi harus pupus karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan.

    Berada di Surabaya, Marsinah tinggal di rumah Marsini yang telah berkeluarga dan bekerja di pabrik plastik SKW di Kawasan Industri Rungkut. Namun, gajinya di pabrik tersebut jauh dari cukup sehingga tetap mencari tambahan penghasilan dengan berjualan nasi bungkus.

    Terakhir Bekerja di Pabrik Arloji

    Selain itu, Marsinah juga pernah bekerja di sebuah perusahaan pengemasan barang sebelum akhirnya pindah ke pabrik arloji PT Catur Putra Surya (PT CPS) di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo pada 1990.

    Ketika bekerja di PT CPS, Marsinah dikenal sebagai buruh yang aktif untuk memperjuangkan nasib rekan-rekan sesamanya. Dia juga bergabung menjadi aktivis dalam organisasi buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) unit kerja PT CPS.